Genangan Usai Hujan 30 Menit di Makassar, Abdul Rasyid Dorong Evaluasi Mitigasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Makassar, Teropongsulawesi.com, Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar pada 27 Oktober 2026 selama kurang lebih 30 menit menjadi momentum untuk menguji langkah mitigasi pemerintah kota dalam menangani persoalan genangan. Program bersih kanal dan normalisasi gorong-gorong kini perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap fungsi drainase dan aktivitas masyarakat.

Sejumlah titik dilaporkan mengalami genangan, di antaranya Jalan A.P. Pettarani di depan UIN Alauddin, Jalan Hertasning, Rappocini, Antang, hingga kawasan Kanal Pampang. Kondisi tersebut dilaporkan mengganggu mobilitas warga dan menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kendala.

Menanggapi kondisi itu, Abdul Rasyid, S.H., M.H., anggota Tim Hukum Pemkot Makassar sekaligus mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembersihan kanal dan normalisasi gorong-gorong.

Pandangan tersebut dituangkan dalam kajiannya yang berjudul “Hujan Sehari sebagai Stress Test: Analisis Evaluatif Program Bersih Kanal dan Normalisasi Gorong-Gorong Kota Makassar.”

Menurut Abdul Rasyid, hujan yang terjadi pada 27 Oktober tidak hanya menjadi persoalan cuaca, tetapi juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melihat kesiapan sistem drainase dalam menghadapi limpasan air.

Ia menilai, program pembersihan kanal merupakan langkah yang diperlukan. Namun, pelaksanaannya harus disertai pemantauan kondisi saluran, evaluasi kapasitas drainase, serta pemeliharaan yang dilakukan secara konsisten.

“Yang perlu dilihat bukan hanya apakah kanal sudah dibersihkan, tetapi apakah pembersihan tersebut berdampak pada kelancaran aliran air dan berkurangnya genangan ketika hujan turun,” demikian inti pandangan yang disampaikan dalam kajian tersebut.

Abdul Rasyid menegaskan, mitigasi genangan merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur, sedangkan masyarakat berperan menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah sampah masuk ke saluran air.

Keterlibatan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, RT/RW, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dinilai penting untuk memastikan penanganan drainase berjalan secara terintegrasi.

Persoalan genangan, menurutnya, tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan membersihkan kanal utama. Saluran lingkungan yang tersumbat, sedimentasi, kapasitas gorong-gorong yang terbatas, hingga hambatan aliran menuju kanal utama juga perlu diperiksa.

Karena itu, penanganan perlu dimulai dari identifikasi penyebab di setiap titik, agar langkah perbaikan tidak hanya bersifat sementara.

Dalam kajiannya, Abdul Rasyid mendorong agar evaluasi program bersih kanal tidak berhenti pada laporan kegiatan atau jumlah sampah yang berhasil diangkut.

Pemerintah perlu memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan program, seperti perubahan jumlah titik genangan, waktu surut air, kondisi saluran setelah pembersihan, serta frekuensi pemeliharaan.

Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan intensitas hujan, kondisi geografis, dan kapasitas drainase pada masing-masing kawasan.

Ia juga menilai audit teknis terhadap kanal dan gorong-gorong diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan di lapangan berkaitan dengan penyumbatan, sedimentasi, kerusakan infrastruktur, atau kebutuhan peningkatan kapasitas saluran.

Dengan evaluasi berbasis data, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan secara lebih terarah dan mempertanggungjawabkan hasil program kepada masyarakat.

Untuk mendukung perbaikan tata kelola drainase di Makassar, Abdul Rasyid mengusulkan lima langkah strategis.

Pertama, melakukan audit teknis dan yuridis terhadap kondisi kanal, gorong-gorong, serta titik rawan genangan dengan melibatkan perangkat daerah dan kalangan akademisi.

Kedua, menetapkan indikator kinerja drainase yang terukur, termasuk pemantauan waktu surut air dan perkembangan jumlah titik genangan.

Ketiga, mengembangkan pelaporan digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai genangan dan saluran tersumbat serta memantau tindak lanjutnya.

Keempat, memperkuat partisipasi warga melalui RT/RW dan gerakan lingkungan, termasuk memberikan apresiasi kepada wilayah yang konsisten menjaga kebersihan saluran berdasarkan kriteria yang transparan.

Kelima, meningkatkan edukasi dan penegakan aturan pengelolaan sampah agar kanal dan gorong-gorong tidak kembali dipenuhi sampah setelah dilakukan pembersihan.

Menurutnya, kelima langkah tersebut perlu dijalankan secara berkesinambungan dan terkoordinasi, bukan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri.

Abdul Rasyid juga menyoroti pentingnya memperkuat gerakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih.

Gerakan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui perubahan perilaku sehari-hari, termasuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran di sekitar permukiman, dan terlibat dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Semangat gotong royong serta nilai Siri' Na Pacce juga dapat menjadi landasan sosial untuk mendorong tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Meski demikian, partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan pelayanan pemerintah yang konsisten. Warga tidak dapat dibebani tanggung jawab menjaga kebersihan saluran tanpa dukungan pengangkutan sampah, pemeliharaan, dan penanganan teknis dari pihak terkait.

Abdul Rasyid berpandangan, genangan setelah hujan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh program mitigasi tidak efektif. Untuk menilai kinerja program secara objektif, diperlukan data mengenai intensitas hujan, kondisi drainase, lokasi genangan, dan waktu surut air.

Namun, kejadian tersebut tetap menjadi pengingat bahwa setiap program perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat.

Pembersihan kanal merupakan bagian penting dari mitigasi, tetapi harus didukung perbaikan infrastruktur, pengendalian sampah, pemetaan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor.

Pada akhirnya, keberhasilan program bersih kanal tidak cukup dinilai dari saluran yang tampak bersih setelah kerja bakti. Hal yang lebih penting ialah kemampuan sistem drainase mengalirkan air dengan baik dan mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Hujan pada 27 Oktober 2026 menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki kekurangan, dan memastikan upaya mitigasi genangan di Kota Makassar berjalan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

Penulis: Abdul Rasyid, S.H., M.H.
Tim Hukum Pemkot Makassar
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral UIN Alauddin Makassar

Makassar, 28 Oktober 2026

Kejar Target OPLAH 2026, Suwardi Haseng Libatkan 172 Kelompok Tani di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong percepatan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan program yang menyasar 8.315,58 hektare lahan dengan anggaran sekitar Rp38 miliar itu berjalan sesuai target.

Penegasan tersebut disampaikan Suwardi saat menghadiri Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Suwardi mengingatkan bahwa percepatan program membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang baik diperlukan agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil sesuai tujuan.

“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” kata Suwardi.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah, tim teknis, kelompok tani, pengawas, dan mitra pendukung dapat terus diperkuat. Menurutnya, keberhasilan program harus berorientasi pada manfaat nyata bagi petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Program OPLAH Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng memiliki cakupan 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan produksi pangan.

Pertemuan tersebut diikuti ratusan peserta yang berasal dari tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, tim pengawas, serta kelompok tani pelaksana.

Selain itu, kegiatan tersebut melibatkan PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, dan Bank Mandiri Cabang Soppeng. Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan OPLAH, termasuk dalam koordinasi teknis dan pendampingan kegiatan di lapangan.

Namun, pencapaian target tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Luas lahan yang menjadi sasaran serta besarnya anggaran perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan agar tujuan program dapat tercapai.

Melalui percepatan OPLAH Non-Rawa 2026, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal, produktivitas petani meningkat, dan sektor pertanian semakin berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.

(Tagg)

Bupati Suwardi Haseng Gerak Cepat Tangani Dampak Kebakaran, Pedagang Batu-Batu Disiapkan Pasar Darurat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Tak ingin pedagang terlalu lama kehilangan mata pencaharian, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng kembali meninjau lokasi kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Selasa (27/10/2026). Pemerintah Kabupaten Soppeng kini memprioritaskan penyediaan lokasi berjualan sementara agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak.

Area di belakang pasar yang terbakar disiapkan menjadi pasar darurat. Pemerintah daerah berharap tempat tersebut sudah bisa difungsikan pada hari pasar berikutnya, sehingga pedagang terdampak memiliki ruang untuk kembali menjalankan aktivitas usaha mereka.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merespons dampak kebakaran yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan tempat berjualan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pendapatan para pedagang.

“Pedagang harus segera bisa kembali berjualan. Kami sementara menyiapkan tempat di belakang pasar yang terbakar. Mudah-mudahan pada hari pasar berikutnya, tempat itu sudah bisa digunakan,” kata Suwardi saat meninjau lokasi.

Selain memastikan persiapan pasar darurat, Suwardi menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu penanganan pascakebakaran. Personel Polres Soppeng, jajaran TNI, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta para pelajar turut ambil bagian dalam pengamanan dan pembersihan puing-puing kebakaran.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya semangat gotong royong dalam menghadapi musibah. Dukungan bersama dinilai penting agar proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan aktivitas masyarakat berangsur pulih.

Suwardi juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Soppeng dan Dandim beserta seluruh personel yang terlibat langsung dalam penanganan di lapangan.

Di samping penyediaan tempat berjualan sementara, Pemkab Soppeng mengupayakan bantuan bagi pedagang yang mengalami kerugian besar. Namun, bentuk dan mekanisme bantuan tersebut tetap akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Persoalan pemulihan pascakebakaran sebelumnya telah dibahas dalam rapat darurat secara daring yang dipimpin Suwardi pada Minggu (25/10/2026). Rapat tersebut melibatkan Penjabat Sekretaris Daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah untuk menyusun langkah penanganan sesuai bidang masing-masing.

Koordinasi turut dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Suwardi menyatakan bahwa laporan kebakaran telah disampaikan kepada gubernur untuk dibahas bersama, termasuk kemungkinan dukungan bagi pemulihan pasar dalam jangka menengah dan panjang.

“Kejadian ini sudah kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau berkomitmen untuk membahas penanganan bersama, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang,” ungkapnya.

Kepada para pedagang dan warga yang terdampak, Suwardi meminta agar tetap bersabar menghadapi musibah tersebut. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan solusi agar kegiatan perdagangan bisa kembali berlangsung sembari menunggu penanganan lanjutan terhadap pasar yang terbakar.

Penyediaan pasar darurat diharapkan menjadi langkah awal untuk memulihkan aktivitas ekonomi di Batu-Batu. Dengan demikian, para pedagang dapat kembali berusaha dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara upaya pemulihan pasar terus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.

(Taggi)

Bupati Suwardi Haseng Hadiri Apel Operasi Patuh 2026, Kolaborasi TNI-Polri dan Pemda Jadi Sorotan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen membangun budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Soppeng kembali ditegaskan melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh 2026 yang digelar Polres Soppeng, Senin (26/10/2026).

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., hadir langsung dalam kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Soppeng, Jalan Latenribali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata. Kehadirannya menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan keselamatan dan ketertiban pengguna jalan.

Apel yang dimulai pukul 08.30 WITA tersebut dipimpin Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. Hadir pula Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., serta sejumlah unsur terkait.

Kesiapan lintas sektor menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan operasi ini. Personel dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PSC Kabupaten Soppeng, hingga gabungan siswa SMA turut mengikuti apel sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Penyematan pita operasi kepada perwakilan personel Satlantas Polres Soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP menjadi penanda kesiapan petugas dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026.

Dalam arahannya, Kapolres Soppeng menegaskan bahwa penertiban lalu lintas harus disertai upaya membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tidak semestinya hanya muncul ketika petugas melakukan pengawasan, tetapi harus menjadi kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari.

“Disiplin berlalu lintas harus tumbuh dari kesadaran setiap pengguna jalan, bukan hanya karena adanya petugas. Saya menginstruksikan seluruh personel yang terlibat agar melaksanakan tugas secara profesional, tegas, humanis, dan bertanggung jawab,” tegas AKBP Hari Budiyanto.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta pelaksanaan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Pendekatan profesional dan humanis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengendara mengenai risiko pelanggaran lalu lintas.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah dan unsur terkait diharapkan memperkuat koordinasi dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman. Sebab, keselamatan di jalan raya tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh kedisiplinan setiap pengguna jalan.

Kapolres berharap sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat mampu menekan angka pelanggaran serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Soppeng.

Masyarakat diimbau untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, memastikan kelengkapan dokumen kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Apel berakhir pukul 08.50 WITA dalam keadaan tertib. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kesiapan personel gabungan untuk mendukung pelaksanaan Operasi Patuh 2026 dengan mengedepankan ketertiban, keselamatan, dan tanggung jawab bersama.

(Taggi) 

Cegah Pasar Semrawut dan Macet, Kadishub Soppeng Turun Langsung ke Pasar Cabbenge

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Mengantisipasi potensi kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di kawasan Pasar Cabbenge, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., turun langsung meninjau kondisi pasar, Senin (26/10/2026).

Peninjauan ini menjadi bagian dari perhatian Dinas Perhubungan terhadap aktivitas perdagangan yang menggunakan bahu jalan, sehingga berpotensi mempersempit ruang gerak kendaraan dan menghambat kelancaran arus lalu lintas.

Pasar Cabbenge merupakan salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Soppeng. Tingginya aktivitas pedagang, pembeli, dan kendaraan, khususnya pada hari pasar, membutuhkan pengaturan yang baik agar kegiatan jual beli tidak menimbulkan persoalan lalu lintas.

Dalam kunjungan tersebut, Muhammad Ihsan menekankan pentingnya penataan lokasi berjualan serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas di sekitar pasar.

“Penggunaan bahu jalan oleh pedagang berpotensi mempersempit ruang gerak kendaraan dan menghambat arus lalu lintas. Karena itu, diperlukan langkah-langkah penataan dan koordinasi dengan pihak terkait agar aktivitas jual beli dapat berlangsung dengan tertib tanpa mengabaikan hak pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Ia berharap para pedagang memiliki kesadaran untuk menempati lokasi berjualan sesuai peruntukannya. Bahu jalan yang digunakan tidak semestinya untuk aktivitas perdagangan apabila hal tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Penataan kawasan pasar, menurut Dinas Perhubungan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi pedagang dan masyarakat. Kerja sama seluruh pihak diperlukan untuk menciptakan suasana pasar yang tertib sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga.

Pengguna jalan juga diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban saat melintas di sekitar Pasar Cabbenge, terutama ketika aktivitas perdagangan sedang ramai.

Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dan pengawasan serta mendorong langkah penanganan sesuai kewenangan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Peninjauan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki ketertiban kawasan Pasar Cabbenge, sehingga kepentingan pedagang dalam menjalankan usaha dapat berjalan beriringan dengan hak masyarakat untuk menggunakan jalan secara aman dan lancar.

(Red)

Tinggalkan Agenda Golkar di Makassar, Suwardi Haseng Bergegas ke Lokasi Kebakaran Pasar Batu-Batu

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Musibah kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa membuat Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., segera mengalihkan perhatiannya dari agenda politik di Makassar ke kondisi masyarakat di daerahnya.

Usai dilantik sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026), Suwardi langsung bertolak menuju Soppeng. Ia bahkan memilih tidak menghadiri acara syukuran HUT Golkar di Pinisi Point agar dapat melihat langsung kondisi pasar yang dilanda kebakaran pada Sabtu (24/10/2026).

Suwardi tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 WITA setelah menyelesaikan prosesi pelantikan di Hotel Four Points Makassar. Kedatangannya menjadi bagian dari respons pemerintah daerah terhadap musibah yang berdampak pada aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Batu-Batu.

Di lokasi, Suwardi didampingi Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Kasat Intelkam Polres Soppeng, serta Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng H. Asis Dahlan. Aparat keamanan dan masyarakat setempat juga berada di lokasi.

Penanganan Diminta Berjalan Cepat

Sebelum tiba di Soppeng, Suwardi telah berkoordinasi dengan jajaran pemerintah kabupaten melalui sambungan video call. Ia meminta perangkat daerah bergerak cepat menangani dampak kebakaran tanpa menunggu kehadirannya secara langsung.

Instruksi tersebut mencakup pengamanan lokasi, pemantauan situasi pascakebakaran, serta pendataan warga dan pedagang yang terdampak. Pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat sebagai dasar penyiapan bantuan.

Bagi pedagang Pasar Sentral Batu-Batu, kebakaran ini bukan sekadar kerusakan tempat berjualan. Peristiwa tersebut juga menyangkut keberlangsungan usaha dan sumber penghidupan keluarga yang bergantung pada aktivitas perdagangan sehari-hari.

Karena itu, penanganan pascakebakaran membutuhkan langkah konkret dan terukur. Pendataan kerugian, kejelasan bantuan, serta rencana pemulihan aktivitas pasar menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Kepulangan Suwardi setelah pelantikan menunjukkan bahwa situasi di Soppeng menjadi prioritas perhatiannya di tengah agenda partai. Kini, masyarakat dan pedagang terdampak menantikan tindak lanjut penanganan agar dampak kebakaran tidak berlarut-larut dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan.

Respons cepat di tahap awal perlu diikuti langkah pemulihan yang jelas, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga yang kehilangan tempat usaha maupun mengalami dampak lainnya akibat kebakaran tersebut.

(Taggi)

Polres Soppeng Libatkan Labfor Polda Sulsel, Fakta Kebakaran Pasar Batu-Batu Diburu

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Penyebab kebakaran Pasar Batu-Batu di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, menjadi fokus penyelidikan Polres Soppeng. Untuk memastikan sumber dan faktor penyebab kebakaran, kepolisian melibatkan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan langsung di lokasi kejadian.

Olah tempat kejadian perkara (TKP) dilaksanakan pada Minggu (25/10/2026), sekitar pukul 15.30 WITA. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri jejak kebakaran melalui pemeriksaan ilmiah sekaligus mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Pemeriksaan dipimpin Kasubdit Fisika Komputer Forensik Bidlabfor Polda Sulsel, AKBP Wiji Purnomo, S.T., M.H. Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., juga hadir bersama sejumlah pejabat utama Polres Soppeng dan Kapolsek Marioriawa.

Sejumlah pejabat daerah turut menyaksikan kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Jumiar, S.T., M.M., Camat Marioriawa A. Massalangka Raya, S.Si., serta Koordinator Pasar Batu-Batu Japri, S.Sos.

Keterlibatan tim forensik diharapkan membantu penyidik mengurai rangkaian peristiwa kebakaran secara lebih terukur. Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan petunjuk, mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan kejadian, serta menganalisis barang bukti yang relevan.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menegaskan, pengungkapan kasus kebakaran harus dilakukan secara profesional dan tidak bertumpu pada asumsi yang belum teruji.

“Penanganan peristiwa ini tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Kami bersama Tim Labfor Polda Sulsel berupaya mengungkap penyebab kebakaran melalui pemeriksaan secara ilmiah dan pengumpulan bukti yang relevan. Kami ingin memastikan setiap tahapan penyelidikan berjalan profesional, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur terkait menjadi bagian penting dalam penanganan musibah yang berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan mata pencaharian masyarakat.

Kebakaran Pasar Batu-Batu bukan sekadar persoalan kerusakan fisik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar.

Oleh karena itu, hasil penyelidikan menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai penyebab kejadian. Pemeriksaan forensik diharapkan mampu memperkuat dasar penyidik dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Meski olah TKP telah dilakukan, penyebab pasti kebakaran belum diumumkan. Kesimpulan akhir masih bergantung pada hasil pemeriksaan ilmiah dan pengembangan penyelidikan oleh pihak berwenang.

Polres Soppeng menegaskan komitmennya untuk mengungkap peristiwa tersebut berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan. Masyarakat pun diharapkan menunggu hasil resmi penyelidikan agar tidak terjebak dalam spekulasi yang belum terbukti.

Kini, hasil pemeriksaan Labfor menjadi salah satu bagian penting yang dinantikan untuk menjawab pertanyaan mengenai penyebab kebakaran Pasar Batu-Batu sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat yang terdampak.

(Taggi)

Kebakaran Pasar Batu-Batu, Suwardi Haseng Tinggalkan Agenda Golkar demi Penanganan Darurat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kebakaran yang melanda Pasar Sentral Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sabtu (24/10/2026), mengubah agenda Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, di Makassar. Di tengah rangkaian kegiatan Partai Golkar, ia memilih mempercepat kepulangan ke daerah untuk memastikan penanganan dampak kebakaran menjadi perhatian utama pemerintah.

Kabar kebakaran tersebut diterima Suwardi saat berada di Makassar. Ia tidak menunggu hingga kembali ke Soppeng untuk mengambil langkah awal. Koordinasi langsung dilakukan melalui sambungan video call dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng, disertai instruksi agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera bergerak sesuai tugas masing-masing.

Suwardi sebelumnya dijadwalkan dilantik sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan di Hotel Four Points pada Minggu (25/10/2026). Namun, ia memastikan tidak mengikuti rangkaian syukuran HUT Golkar di Pinisi Point pada Minggu malam karena ingin memusatkan perhatian pada penanganan kebakaran.

“Saya akan segera kembali ke Soppeng siang ini juga. Saya tak lagi mengikuti rangkaian acara syukuran HUT Golkar di Pinisi Point malam ini. Penanganan kebakaran harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Keputusan tersebut disertai arahan agar seluruh OPD tidak menunda pekerjaan hanya karena kepala daerah masih berada di luar daerah. Penanganan darurat, pendataan korban dan kerugian, hingga persiapan bantuan bagi warga terdampak diminta berjalan secara terkoordinasi.

Penanganan darurat harus bergerak cepat

Suwardi menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pengamanan lokasi, antisipasi titik api susulan, serta koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait perlu dilakukan secara intensif.

Pemerintah daerah juga diminta memastikan informasi mengenai kondisi terkini di lokasi kebakaran diperoleh melalui pendataan yang akurat. Jumlah kios yang terbakar, pedagang terdampak, perkiraan kerugian, serta kebutuhan mendesak masyarakat harus diidentifikasi secara cermat.

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, dan instansi terkait diarahkan memetakan kebutuhan bantuan darurat, termasuk pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan kemanusiaan bagi warga yang membutuhkan.

Langkah tersebut diperlukan agar respons pemerintah tidak hanya berfokus pada pengamanan lokasi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung oleh musibah tersebut.

Pedagang membutuhkan kepastian pemulihan

Di balik kebakaran Pasar Sentral Batu-Batu, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni keberlangsungan usaha para pedagang. Kehilangan kios berpotensi mengganggu mata pencaharian dan aktivitas ekonomi keluarga yang selama ini bergantung pada perdagangan di pasar tersebut.

Karena itu, Dinas Perindagkop UKM bersama pengelola pasar diminta menyiapkan opsi tempat berjualan sementara yang aman dan tertib. Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pedagang untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah kondisi dinyatakan memungkinkan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng juga diminta mengoordinasikan laporan awal dan perkembangan penanganan secara berkala. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika diarahkan menyampaikan informasi berdasarkan data terverifikasi agar masyarakat tidak menerima kabar yang belum jelas kebenarannya.

Adapun penyebab kebakaran dan besaran kerugian masih harus dipastikan melalui proses pemeriksaan serta pendataan oleh pihak berwenang.

Percepatan kepulangan Suwardi dari Makassar menjadi bagian dari respons pemerintah daerah terhadap kebakaran yang melanda pasar tersebut. Namun, tindak lanjut di lapangan akan menjadi hal penting untuk memastikan keselamatan warga, terpenuhinya kebutuhan darurat, dan tersedianya langkah pemulihan bagi pedagang.

Bagi masyarakat yang terdampak, penanganan yang cepat perlu diikuti bantuan yang tepat sasaran serta kepastian mengenai upaya menghidupkan kembali aktivitas perdagangan Pasar Sentral Batu-Batu.

(*)

Pergatsi Sulsel Kantongi Emas dan Perunggu di Kejurnas 2026, Persiapan Menuju PON 2028 Diperkuat

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Prestasi kontingen Sulawesi Selatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Gateball XIII Tahun 2026 menjadi dorongan bagi Pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Sulsel untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028.

Dalam kejuaraan yang digelar di Lapangan RS Olahraga Nasional (RSON), Cibubur, Jakarta, pada 19–24 Oktober 2026, Sulawesi Selatan berhasil membawa pulang satu medali emas dan satu medali perunggu.

Medali emas diraih pada nomor beregu campuran, sementara medali perunggu diperoleh dari nomor tunggal putra. Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan atlet Sulsel bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap sejumlah nomor yang belum menghasilkan medali.

Kejurnas Gateball XIII diikuti 747 atlet dari 28 provinsi. Ajang nasional tersebut dibuka Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, pada Selasa (20/10/2026).

Ketua Pengprov Pergatsi Sulsel, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, M.M., mengapresiasi perjuangan atlet dan pelatih yang telah membawa nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional.

Menurut Hasbi, raihan dua medali tersebut patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat tim terlena. Hasil kejuaraan harus menjadi dasar untuk memperbaiki kekurangan dan menyusun langkah pembinaan yang lebih efektif.

“Alhamdulillah, ini hasil kerja keras para atlet, pelatih, dan seluruh pengurus. Kami bersyukur Sulsel bisa membawa pulang medali emas dan perunggu dari kejuaraan sebesar ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung,” ujar Hasbi dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).

Kekompakan Tim Antar Sulsel Raih Emas

Keberhasilan Sulsel meraih medali emas pada nomor beregu campuran tidak terlepas dari kemampuan pemain membangun kerja sama selama pertandingan. Dalam olahraga gateball, ketepatan pukulan harus didukung strategi, konsentrasi, dan komunikasi yang baik antarpemain.

Hasbi menilai keberhasilan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri atlet menghadapi persaingan berikutnya.

“Gateball itu olahraga tim. Emas di beregu campuran lahir dari kekompakan, strategi yang tepat, dan komunikasi yang baik antarpemain di lapangan. Itu yang kami banggakan dari anak-anak kita,” katanya.

Selain emas, Sulsel juga mengamankan medali perunggu pada nomor tunggal putra. Capaian ini dinilai sebagai sinyal positif terhadap potensi atlet yang masih dapat ditingkatkan melalui latihan terukur dan pembinaan berkesinambungan.

“Perunggu di tunggal putra juga capaian yang patut dihargai. Ini bukti atlet kita punya bekal untuk naik level, asal pembinaannya terus diperkuat,” ungkapnya.

Pada kejuaraan tersebut, Pergatsi Sulsel berpartisipasi dalam tujuh nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri, double campuran, triple campuran, beregu campuran, triple putra, dan beregu putra.

Dari seluruh nomor yang diikuti, dua medali berhasil dibawa pulang. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari kemampuan teknis hingga penerapan strategi saat menghadapi lawan.

“Kejurnas ini ajang pembuktian pembinaan yang kita lakukan. Medali yang kita dapat jadi motivasi, sementara nomor yang belum berhasil kita jadikan bahan evaluasi. Kita akan perkuat latihan dan kesiapan atlet,” tutur Hasbi.

Tak Ingin Berhenti di Kejurnas

Pergatsi Sulsel kini menatap agenda berikutnya, yakni Babak Kualifikasi PON XXII/2028 yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Bagi Hasbi, keberhasilan di Kejurnas Gateball XIII bukanlah akhir dari perjuangan. Justru, hasil tersebut harus dimanfaatkan untuk mengukur kesiapan atlet dan memperkuat program latihan sebelum memasuki persaingan menuju PON.

“Capaian di Kejurnas ini bukan garis akhir, melainkan modal untuk melangkah ke Babak Kualifikasi PON. Kami ingin atlet Sulsel datang dengan persiapan yang matang,” tegasnya.

Ia berharap evaluasi yang dilakukan setelah kejuaraan dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam pembinaan. Konsistensi latihan, peningkatan keterampilan individu, kekompakan tim, serta kesiapan mental bertanding menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian.

Pergatsi Sulsel juga berupaya memperluas pengenalan olahraga gateball kepada masyarakat. Semakin luas partisipasi masyarakat diharapkan dapat membuka peluang lahirnya atlet-atlet potensial yang mampu memperkuat Sulawesi Selatan pada masa mendatang.

“Kami ingin gateball semakin dikenal dan diminati masyarakat Sulsel. Olahraga ini mengajarkan sportivitas, disiplin, dan kebersamaan, dan itu nilai yang baik bagi generasi muda,” kata Hasbi.

Dengan bekal satu medali emas dan satu medali perunggu, Pergatsi Sulsel bertekad melanjutkan pembinaan secara lebih terarah. Evaluasi hasil Kejurnas 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki performa sekaligus memperbesar peluang Sulawesi Selatan meraih hasil lebih baik pada Babak Kualifikasi PON XXII/2028. (*)

Milad ke-60 KAHMI, Graha Hijau Hitam Diproyeksikan Jadi Pusat Gagasan dan Kaderisasi

Makassar, Teropongsulawesi.com, Enam dekade perjalanan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menjadi momentum untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menyiapkan keberlanjutan perjuangan lintas generasi. Di Sulawesi Selatan, komitmen tersebut ditandai dengan dimulainya langkah pembangunan Graha Hijau Hitam.

Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan menggelar Kick Off Graha Hijau Hitam yang dirangkaikan dengan syukuran Milad KAHMI ke-60 di Hotel MaxOne, Makassar, Sabtu malam (24/10/2026). Kegiatan ini menjadi penanda awal dari ikhtiar mewujudkan gedung yang diproyeksikan sebagai pusat aktivitas dan pengembangan keluarga besar HMI-KAHMI.

Gagasan pembangunan Graha Hijau Hitam sendiri telah dirintis melalui pemikiran dan rekomendasi kepengurusan sebelumnya. Kini, upaya tersebut kembali didorong agar dapat diwujudkan sebagai fasilitas bersama yang tidak hanya mendukung kebutuhan organisasi, tetapi juga memperkuat tradisi intelektual dan proses kaderisasi.

Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel, Dr. Hidayah Muhallim, S.Sos., M.A., dalam laporan panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, dukungan dan kebersamaan seluruh elemen menjadi bagian penting dalam mengawal rencana pembangunan Graha Hijau Hitam hingga dapat direalisasikan.

Ketua Umum HMI Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, menaruh harapan besar terhadap fungsi Graha Hijau Hitam setelah nantinya terbangun.

Ia menegaskan, keberadaan gedung tersebut semestinya tidak berhenti pada fungsi fisik, melainkan menjadi ruang produktif bagi lahirnya pemikiran dan penguatan gerakan mahasiswa maupun alumni.

“Graha Hijau Hitam harus menjadi lebih dari sekadar bangunan fisik. Kami berharap tempat ini menjadi laboratorium pergerakan, ruang untuk mengembangkan gagasan, memperkuat kaderisasi, dan menyiapkan keberlanjutan perjuangan HMI dan KAHMI bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Harapan itu menempatkan Graha Hijau Hitam sebagai bagian dari investasi organisasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Gedung tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bertemunya kader dan alumni untuk bertukar pikiran, merumuskan gagasan, serta memperkuat hubungan antargenerasi.

Bagi HMI dan KAHMI, kesinambungan gerakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan melahirkan kader yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, dan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Karena itu, realisasi pembangunan graha diharapkan berjalan seiring dengan perencanaan program yang mampu mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan organisasi dan publik.

Koordinator Presidium MW KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M., menyampaikan penghargaan kepada jajaran Majelis Daerah dan keluarga besar Hijau Hitam yang telah memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari jajaran Majelis Daerah maupun keluarga besar Hijau Hitam. Kebersamaan dan dukungan ini menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Graha Hijau Hitam sebagai rumah bersama bagi keluarga besar HMI dan KAHMI,” katanya.

Fadriaty mengakui bahwa penyelenggaraan kick off tersebut merupakan bagian dari ikhtiar awal untuk menggerakkan kembali rencana pembangunan yang telah dirintis sebelumnya.

“Kami hanya berusaha memfasilitasi launching atau kick off ini dengan ikhtiar semaksimal mungkin melalui kerja-kerja panitia yang luar biasa. Semoga ke depan gedung ini bisa segera terbangun seperti yang kita rencanakan,” tambahnya.

Dukungan yang terkumpul menjadi modal awal untuk melanjutkan gagasan tersebut ke tahap berikutnya. Meski demikian, pembangunan Graha Hijau Hitam tetap membutuhkan kesinambungan kerja, koordinasi, serta dukungan berbagai pihak agar harapan yang disampaikan dalam kegiatan itu dapat diwujudkan.

Momentum Milad KAHMI ke-60 juga menjadi perhatian Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar. Ia mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas organisasi dan mempertahankan relevansi peran KAHMI di tengah perubahan sosial dan kebangsaan.

“Momentum Milad ke-60 KAHMI harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, menjaga nilai-nilai perjuangan, dan memastikan kontribusi KAHMI tetap relevan bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.

Syamsul Qomar turut memberikan pujian terhadap penyelenggaraan perayaan Milad KAHMI ke-60 yang digelar MW KAHMI Sulsel. Ia menilai perayaan tersebut sebagai salah satu kegiatan yang paling megah dan spektakuler dibandingkan perayaan oleh Majelis Wilayah KAHMI lainnya di Indonesia.

“Sejauh ini, perayaan Milad KAHMI yang dilaksanakan KAHMI Sulsel malam ini adalah yang paling megah dan spektakuler dari seluruh Majelis Wilayah di Indonesia. Keren!” ujarnya.

Kegiatan itu dihadiri ratusan anggota KAHMI dan kader HMI, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah. Hadir pula perwakilan Menteri Pertanian RI, perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama suaminya, IAS, serta Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle.

Hadir pula Ketua KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan, jajaran pengurus Majelis Daerah KAHMI se-Sulawesi Selatan, serta Ketua Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Sulawesi Selatan.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan luasnya jejaring keluarga besar HMI dan KAHMI di Sulawesi Selatan. Pertemuan itu sekaligus menjadi kesempatan mempererat silaturahmi dan membangun konsolidasi untuk memperkuat kontribusi organisasi.

Memasuki usia enam dekade, KAHMI dihadapkan pada tanggung jawab untuk menjaga warisan perjuangan sekaligus menjawab tantangan masa depan. Pembangunan Graha Hijau Hitam diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ruang kaderisasi, merawat tradisi intelektual, dan mendorong pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat. (*)