Rapat LPMK Kelurahan Salokaraja Tuai Protes, Ini Penyebabnya

Soppeng (Sulsel) Teropongsulawesi.com,- Rapat program kerja kegiatan yang didanai dana kelurahan Salokaraja untuk tahun anggaran 2021 dan perencanaan anggaran tahun 2022 dibuka langsung oleh Ketua LPMK Kelurahan Salokaraja Drs.Lamang, M.Si yang dihadiri oleh Plt.Lurah Salokaraja Fadli, SP yang dilangsungkan di Aula Kantor Kel.Salokaraja, Jumat malam (15/10/2021).

Ketua LPMK Drs. Lamang, M.Si dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan rapat tersebut serta mengurai bahwa kegiatan program fisik yang didanai dana kelurahan Salokaraja itu dilakukan dan atau dilaksanakan oleh yang di sebut Pokmas (Kelompok Masyarakat).

Dia juga menyampaikan bahwa LPMK menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan usulan pembangunan maupun hasil pembangunan di wilayah kelurahan Salokaraja.

Diketahui bahwa Pokmas ini dibentuk dan di SK kan oleh LPMK yang kemudian dikukuhkan oleh Lurah Salokaraja.

Sementara itu Kasi pemerintahan Kelurahan Salokaraja Muhtar dikesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan Pokmas di kelurahan Salokaraja ada 6 titik yang didanai oleh dana kelurahan untuk tahun anggaran 2021 diantaranya 3 titik yang ada lingkungan Mattoanging dan 3 titik di lingkungan PaoE, sementara untuk anggaran tahun 2022 ada 5 titik rencana kegiatan namun kepastiannya hanya 3 titik yang akan di danai sementara sisanya 2 itu belum pasti karena harus dibuat proposal dan dimusyawarahkan kembali sesuai penyampaian tim verifikasi, katanya.

Muhtar juga menyampaikan bahwa juknis hanya dipegang oleh pihak kelurahan untuk mengawasi apakah sesuai juknis kegiatan itu dilaksanakan.

Usai penyampaian lokasi titik kegiatan oleh Muhtar Kasi Pemerintahan kelurahan Salokaraja serta menjelaskan bahwa Pokmas ini di bentuk oleh LPMK dengan 6 titik kegiatan tahun anggaran 2021, Sekretaris LPMK Kelurahan Salokaraja Abdul Asis menyampaikan bahwa betapa indahnya kedengaran bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh Pokmas yang merupakan bentukan oleh LPMK dan dilaksanakan namun sayangnya sangat kami tidak ketahui.

Asis menilai pelaksanaan kegiatan

yang didanai kelurahan Salokaraja ini seakan-akan Kelurahan sendiri yang melaksanakan dengan alasan bahwa saat pembentukan Pokmas tidak dilibatkan sementara kewenangan itu adalah di LPMK.

Senada yang disampaikan oleh Ketua LPMK bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam pembentukan Pokmas maupun jenis kegiatan apa yang didanai kelurahan sehingga Pengurus LPMK merasa kewalahan ketika masyarakat mempertanyakan kegiatan apa saja yang di danai dan siapa-siapa Pokmasnya.

Bahkan kata Ketua LPMK bahwa Juknis pun kami tidak diberikan bagaiman mau diawasi apakah kegiatan itu sesuai juknis atau tidak, kesalnya.

Kasi Pemerintahan Muhtar menyampaikan bahwa ada 2 Pokmas dikelurahan Salokaraja, karena tidak bisa 1 jadi dibentuk 2,

yakni 1 Pokmas di PaoE dan 1 Pokmas di Mattoanging, ujarnya.

Pengurus LPMK tidak dilibatkan karena saat itu kepepet dengan waktu sedikit sehingga kami main tunjuk saja, beber Muhtar.

Meski sempat tegang karena tidak diberinya kewenangan LPMK dalam membentuk Pokmas begitupun jenis kegiatan yang seharusnya diketahui dan disampaikan kepada masyarakat luas namun untung saja Bhabinkamtibmas Aipda Budiaman mengambil alih mikrofon untuk menenangkan suasana.

Arisal,SH tokoh masyarakat kelurahan Salokaraja yang juga mantan Kabag hukum Pemda Soppeng hadir dikesempatan itu menyampaikan bahwa ini adalah pembelajaran dan kiranya kedepan agar LPMK dilibatkan begitupun Juknis pendanaan kegiatan pembangunan kelurahan sebaiknya diberikan juga kepada LPMK jangan hanya dipegang oleh pihak kelurahan, imbuhnya.

Sekretaris LPMK diakhir rapat menyampaikan bahwa ini adalah demokrasi musyawarah sehingga saya berharap kedepan tidak terulang lagi, imbuhnya.

Senada disampaikan Plt Lurah Salokaraja bahwa kita harus bersinergi untuk membangun wilayah kelurahan Salokaraja dan dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan kedepan pembentukan Pokmas agar dilibatkan LPMK bahkan jika perlu Pokmas yang lama diganti, pungkasnya.

Diluar rapat, ketua Karang Taruna Salokaraja Masse Lawi menyarankan agar pengelolaan dana kelurahan bukan ditangani Kasi Pemerintahan tetap mestinya ditangani oleh Kasi Ekonomi Pembangunan, imbuhnya.

daerahSoppeng