Kolaborasi Lintas Sektor, Camat dan Sekcam Lalabata Perkuat Hubungan Sosial Lewat Kerja Bakti

​Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Pemerintah Kecamatan Lalabata terus menggalang sinergi lintas sektor guna merawat kebersamaan sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih.

Hal ini dibuktikan melalui aksi kerja bakti bersama yang digelar di Lorong Perintis, Kelurahan Lemba, Kabupaten Soppeng. Jum'at (31/7/2026). 

​Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Camat Lalabata, Risqun, S.STP., M.Si., bersama Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Lalabata, H. Munadir Nurdin, S.Sos., ini menyatukan berbagai instansi pemerintah, aparat keamanan, hingga elemen masyarakat.

​Aksi gotong royong ini sekaligus menjadi bentuk implementasi nyata Program Nasional Indonesia ASRI untuk mewujudkan permukiman yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

​Pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama dalam aksi kebersihan ini. Berbagai unsur tampak bahu-membahu di lapangan, di antaranya:
​Jajaran Kantor Kecamatan Lalabata, ​Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Soppeng, ​TNI-Polri dari Koramil Lalabata dan Polsek Lalabata, Kantor Urusan Agama (KUA) Lalabata, ​Pemerintah Kelurahan Lemba dan Kelurahan Botto, ​Para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga setempat

​Camat Lalabata, Risqun, menyampaikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan memerlukan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bukan hanya tugas pemerintah semata.

​"Kerja bakti ini bukan sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga memperkuat kebersamaan, kepedulian sosial, dan rasa memiliki terhadap wilayah tempat kita tinggal. Kami berharap budaya gotong royong terus tumbuh dan menjadi kebiasaan masyarakat," ujar Risqun.

​Sementara itu, Sekcam Lalabata, H. Munadir Nurdin, menilai tingginya antusiasme para peserta menjadi bukti meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya kebersihan lingkungan.

​Menurut Munadir, hadirnya kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, instansi teknis, dan warga merupakan modal sosial yang sangat berharga.

​"Kolaborasi ini menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin agar kebiasaan baik ini terus terpelihara," ungkapnya.

​Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Kecamatan Lalabata menegaskan bahwa lingkungan yang bersih dan asri hanya bisa terwujud jika seluruh lapisan masyarakat saling bahu-membahu.

(Red)

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih Bersama KPK

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang digelar KPK bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto beserta jajaran, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala perangkat daerah, serta pihak terkait yang menangani delapan area perubahan dalam program pencegahan korupsi.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan KPK kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng. Menurutnya, kehadiran KPK menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas melalui sistem yang semakin baik dan pengawasan yang lebih efektif," ujar Suwardi.

Ia mengungkapkan, komitmen tersebut telah membuahkan hasil dengan diraihnya peringkat pertama Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng mencatat indeks integritas sebesar 80,48, yang mencerminkan semakin kuatnya budaya pelayanan publik berbasis integritas.

Meski demikian, Suwardi menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Pemerintah daerah tetap akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah indikator yang masih memiliki tingkat risiko, khususnya dalam aspek integritas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran.

"Hasil survei menjadi bahan evaluasi bagi kami. Seluruh rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti agar sistem pemerintahan semakin kuat dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto, mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap sektor pengadaan barang dan jasa, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta hibah dan bantuan sosial yang masih memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi.

Tri Budi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan KPK dalam membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Bila diinginkan, saya juga dapat Buatkan versi yang lebih bergaya berita politik/pemerintahan dengan fokus pada kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng dalam memperkuat agenda antikorupsi di Kabupaten Soppeng.

(Silviana)

Dukcapil Soppeng Jemput Bola Perekaman e-KTP di 20 Sekolah, Permudah Pelajar Rekam Data Kependudukan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Soppeng terus mempercepat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi pelajar melalui layanan jemput bola ke sekolah. Sebanyak 20 SMA, SMK, MA, dan sekolah sederajat menjadi sasaran program yang berlangsung mulai 27 Juli hingga 3 September 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kabupaten Soppeng, Musriadi, SH, MM, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memastikan para pelajar yang telah memenuhi syarat usia segera memiliki identitas kependudukan.

"Kami ingin memastikan setiap warga, termasuk para pelajar, sudah memiliki data kependudukan sejak dini. Ini penting karena KTP elektronik menjadi dasar dalam berbagai layanan administrasi," ujar Musriadi.

Pada pelaksanaan terbaru, tim Disdukcapil melakukan perekaman biometrik di SMKN 3 Soppeng yang menjadi sekolah ketiga dalam rangkaian layanan jemput bola. Perekaman biometrik meliputi pengambilan sidik jari, foto, dan perekaman iris mata sebagai data dasar penerbitan e-KTP.

Menurut Musriadi, layanan langsung ke sekolah bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengatasi kendala jarak dan waktu yang kerap dihadapi para pelajar.

"Kami yang datang langsung ke sekolah agar siswa tidak perlu lagi ke kantor Dukcapil. Dengan cara ini, prosesnya lebih cepat, mudah, dan menjangkau lebih banyak peserta," katanya.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di SMAN 7 Soppeng dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang. Seluruh siswa mengikuti proses perekaman secara tertib hingga selesai.

Program jemput bola ini dijadwalkan menyasar 20 SMA, SMK, MA, dan sekolah sederajat di Kabupaten Soppeng hingga 3 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, Disdukcapil berharap semakin banyak pelajar yang telah berusia wajib KTP dapat segera melakukan perekaman data kependudukan.

Musriadi menegaskan bahwa program ini tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memenuhi ketentuan administrasi kependudukan berbasis elektronik.

"Ini adalah bentuk pelayanan prima sekaligus tanggung jawab kami dalam memastikan data kependudukan masyarakat tercatat dengan baik dan akurat," tutupnya.

Melalui layanan jemput bola ke sekolah, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan cakupan perekaman e-KTP terus meningkat sehingga generasi muda dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan publik yang membutuhkan identitas kependudukan.

(Silviana)

Bupati Soppeng Serahkan KUA-PPAS 2027, Target Pendapatan Daerah Rp949,88 Miliar dan Perkuat Kemandirian Fiskal

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Soppeng dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD, Selasa (29/7/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng, H. Naspidin, itu dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.

Penyerahan dokumen KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan yang akan menjadi dasar penyusunan rancangan APBD.

Dalam pemaparannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan sejumlah target makro pembangunan daerah tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 4,83 hingga 6,12 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 5,84–6,19 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada di angka 2,67–2,95 persen.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menargetkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat pada kisaran 74,75 hingga 75,36 poin.

Pada sektor keuangan daerah, Bupati mengungkapkan target pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp949,88 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp950,67 miliar.

Di sisi pembiayaan, pemerintah daerah memperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp30 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp20,04 miliar dan pembayaran utang daerah lainnya sebesar Rp9,16 miliar.

Meski optimistis terhadap capaian indikator pembangunan, Bupati Suwardi Haseng mengakui masih terdapat tantangan fiskal yang perlu dihadapi bersama, terutama tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, keterbatasan ruang fiskal, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

"Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, ruang fiskal daerah masih terbatas, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat," ujar Suwardi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus melakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Melalui penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang berkualitas, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Silviana)

Audiensi FKPP Soppeng, Bupati Suwardi Haseng Tegaskan Komitmen Majukan Pesantren

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kemajuan pondok pesantren di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Soppeng di ruang kerjanya, Kantor Bupati Soppeng, Rabu (29/7/2026).

Audiensi dipimpin Ketua FKPP Kabupaten Soppeng, Najamuddin, S.Ag., M.Pd.I., bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren. Hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan Ponpes Yasrib Soppeng H. Muh. Taslim Basri Daud, Lc., H. A. Darwis, S.Ag., M.Ag. dari Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, Pimpinan Ponpes Pergi Ganra KM. Sulaeman, S.Pd.I., serta Wakil Pimpinan DDI Pattojo H. Supriadi, Lc.

Dalam audiensi tersebut, FKPP menyampaikan rencana pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Santri 2026 yang akan dimulai dari Kecamatan Marioriawa sebelum dilaksanakan secara bergilir di kecamatan lainnya. Selain bersilaturahmi, FKPP juga mengundang Bupati Soppeng untuk menghadiri kegiatan yang diperingati setiap 22 Oktober tersebut.

"Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan Hari Santri. Kami juga berharap Bupati Soppeng dapat hadir pada kegiatan tersebut," ujar Najamuddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap perkembangan pendidikan pesantren yang dinilai terus memberikan dukungan bagi kemajuan lembaga pendidikan Islam di daerah.

Menanggapi hal itu, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang berilmu sekaligus berakhlak. Karena itu, pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian terhadap pengembangan pesantren.

"Pesantren punya peran besar dalam membentuk anak-anak kita, bukan hanya dari sisi ilmu agama tetapi juga akhlaknya. Pemerintah daerah tentu akan terus memberi perhatian agar pesantren di Soppeng bisa berkembang dengan baik," kata Suwardi Haseng.

Pada kesempatan tersebut, FKPP juga menyerahkan undangan secara resmi kepada Bupati Soppeng untuk menghadiri rangkaian peringatan Hari Santri 2026.

Audiensi ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan kalangan pondok pesantren dalam mendukung pengembangan pendidikan keagamaan serta pembinaan karakter generasi muda menuju Soppeng yang semakin maju.

(Silviana)

Borong Medali di Kejurda INKANAS, Ranting Khusus Batalyon C Pelopor Bone Sabet Juara Umum III Kategori Polri

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone pada ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) INKANAS Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series II Piala Dansat Brimob Polda Sulawesi Selatan 2026 yang berlangsung di GOR JK Arenatorium Universitas Hasanuddin, Makassar. Kejuaraan tersebut digelar selama 24–26 Juli 2026.

Berkat penampilan impresif para atletnya, kontingen berhasil meraih Juara Umum III Kategori Polri, sekaligus membawa pulang sejumlah medali dari kategori Open maupun Polri.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa pembinaan karate di lingkungan Batalyon C Pelopor Bone berjalan secara konsisten dan mampu melahirkan atlet-atlet yang siap bersaing di tingkat provinsi.

Pada kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan itu, Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone menurunkan 21 atlet, terdiri atas 14 atlet kategori Open dan 7 atlet kategori Polri. Mereka tampil pada 32 kelas pertandingan, baik nomor kata maupun kumite.

Hasilnya, para atlet mampu menunjukkan performa terbaik hingga mengantarkan kontingen meraih prestasi membanggakan.

Di kategori Open, Radja Adityawarman sukses mempersembahkan medali perak setelah meraih Juara II Kumite Perorangan Putra +76 kilogram.

Sementara medali perunggu disumbangkan oleh Muh. Gian Algifari pada nomor Kata Perorangan Putra Pra Pemula. Muh. Gian Algifari bersama Salman dan A. Rafah juga berhasil meraih Juara III Kata Beregu Putra Pra Pemula.

Prestasi lainnya diraih Rifqi yang finis di posisi ketiga Kumite Pra Usia Dini Putra -25 kilogram, Nur Fatwatulwaqiah pada Kumite Pemula Putri -52 kilogram, serta Aqila pada Kumite Kadet Putri +60 kilogram.

Pada kategori Polri, Bripda Aldi menjadi bintang kontingen setelah tampil dominan dan keluar sebagai Juara I Kumite Perorangan Polri -80 kilogram. Atas penampilan gemilangnya, ia juga dinobatkan sebagai Best of The Best Polri, penghargaan tertinggi bagi atlet terbaik di kategori Polri.

Sementara itu, Bripda Ishan A. turut menyumbangkan medali perunggu melalui nomor Kata Perorangan Putra Polri.

Head Coach Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone, Senpai Muldiyana, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari latihan yang disiplin, kerja sama tim, dan dukungan dari seluruh pihak.

"Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras seluruh keluarga besar Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone. Terima kasih kepada Ketua Ranting Khusus Kompol Rudi Mandaka, S.H., mantan Danyon AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si., para pelatih pendamping Senpai Rafika dan Senpai Hilmi, seluruh atlet, orang tua, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan mencetak karateka yang mampu mengharumkan nama Bone, Sulawesi Selatan, hingga Indonesia," ujarnya.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan Ketua Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone, Kompol Rudi Mandaka, S.H., yang terus memberikan perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk mendukung kebutuhan kontingen selama mengikuti kejuaraan.

Apresiasi turut datang dari mantan Komandan Batalyon C Pelopor Bone, AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si., yang menilai prestasi tersebut merupakan hasil dari kedisiplinan, semangat juang, dan kekompakan seluruh tim.

Dengan raihan Juara Umum III Kategori Polri serta sederet medali pada kategori Open dan Polri, Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone semakin menegaskan diri sebagai salah satu dojo pembinaan karate yang terus melahirkan atlet-atlet berprestasi dan menjunjung tinggi sportivitas.

Semangat "Ewako... Pantang Pulang Sebelum Juara!" pun kembali menjadi penyemangat bagi para karateka Batalyon C Pelopor Bone untuk terus menorehkan prestasi pada ajang-ajang berikutnya.

(Red)

Siswa SRD 64 Soppeng Raih Juara II Lomba Cerita Pendek Tingkat Nasional, Bupati: Bukti Potensi Anak Daerah

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan Kabupaten Soppeng. Siswa Sekolah Rakyat Daerah (SRD) 64 Soppeng, A. Suci Nurhikmah, berhasil meraih Juara II Lomba Cerita Pendek Kategori SRD Kelas 4–6 pada Festival Literasi Sekolah Rakyat (FLSR) Tahun 2026 Tingkat Nasional.

Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi SRD 64 Soppeng sekaligus menunjukkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat mampu bersaing di tingkat nasional melalui kemampuan literasi.

Pemerhati pendidikan Kabupaten Soppeng, Samsu Rinal, memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi yang diraih A. Suci Nurhikmah menjadi bukti bahwa Sekolah Rakyat memiliki potensi besar dalam mencetak siswa berprestasi apabila mendapatkan pembinaan yang tepat.

"Prestasi ini membuktikan bahwa Sekolah Rakyat juga bisa. Anak-anak dari Sekolah Rakyat mampu bersaing di tingkat nasional apabila diberi kesempatan, pendampingan, dan motivasi yang tepat," ujar Samsu Rinal, Jumat (24/7/2026).

Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan, khususnya di bidang literasi, sekaligus memotivasi para tenaga pendidik agar terus membimbing peserta didik mencapai prestasi yang lebih tinggi.

Menurutnya, keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa program Sekolah Rakyat mampu melahirkan generasi yang kreatif, berkarakter, dan memiliki daya saing di tingkat nasional.

Sementara itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas prestasi yang diraih A. Suci Nurhikmah. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras siswa, guru, serta seluruh pihak yang telah memberikan pembinaan dan dukungan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, saya mengucapkan selamat kepada A. Suci Nurhikmah atas prestasi yang telah mengharumkan nama Kabupaten Soppeng di tingkat nasional. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh peserta didik untuk terus belajar, berkarya, dan berprestasi," ujar Suwardi Haseng.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui penguatan budaya literasi dan pembinaan talenta peserta didik agar mampu bersaing di berbagai ajang, baik tingkat regional maupun nasional.

Prestasi yang diraih A. Suci Nurhikmah diharapkan menjadi awal lahirnya lebih banyak prestasi dari siswa-siswi Kabupaten Soppeng, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu wadah mencetak generasi unggul Indonesia.

(Red)

Heboh Dugaan Oknum Polisi di Gowa, Kasat Resnarkoba Buka Suara: Jika Terbukti, Sanksi Tegas Menanti

Gowa, Teropongsulawesi.com, Sorotan publik terhadap dugaan tindakan yang melibatkan oknum anggota Satresnarkoba Polresta Gowa mendapat respons langsung dari Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polresta Gowa, Kompol Ismail, S.H., M.M. Ia memastikan institusinya tidak akan menutup mata terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya selebaran aksi Front Aktivis Kerakyatan (FAKTA) Sulawesi Selatan yang mendesak Sipropam dan Siwas Polresta Gowa mengusut dugaan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan dua oknum anggota Satresnarkoba terhadap seorang warga sipil.

Kompol Ismail menegaskan, seluruh laporan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, anggota yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai aturan.

"Kami akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait insiden tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku," tegas Kompol Ismail. Kamis (23/7/2026). 

Ia juga meluruskan anggapan bahwa perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih dapat menghentikan proses pemeriksaan internal. Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghapus kewajiban institusi Polri untuk menegakkan disiplin dan kode etik terhadap anggotanya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Penegakan disiplin merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas. Karena itu, proses internal tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Kompol Ismail memastikan setiap informasi dan pengaduan masyarakat akan diperiksa secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar ketentuan maupun kode etik profesi Polri.

Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk memberikan ruang kepada penyidik dan fungsi pengawasan internal agar proses klarifikasi dapat berjalan secara menyeluruh sehingga hasilnya benar-benar didasarkan pada fakta hukum.

Sebelumnya, FAKTA Sulawesi Selatan dalam selebaran aksinya meminta Sipropam dan Siwas Polresta Gowa mengusut tuntas dugaan tindakan kekerasan tersebut. Organisasi itu juga mendesak dilakukan evaluasi terhadap pimpinan Satresnarkoba apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan personel.

Kompol Ismail menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan setiap laporan diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa pandang bulu.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Red)

Bupati Soppeng Wujudkan Modernisasi Pertanian, Program Rp60 Miliar Segera Digulirkan

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Komitmen Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam mempercepat modernisasi sektor pertanian mulai membuahkan hasil. Kabupaten Soppeng dipastikan menjadi salah satu daerah penerima Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat 20 Brigade Pangan Milenial.

Program yang didukung pendanaan Bank Dunia tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kehadiran program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.

Sebelum penetapan dilakukan, Direktur ICARE Bram Kusbiantoro bersama perwakilan Bank Dunia, Mr. Joel, melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Soppeng pada pertengahan Juli 2026. Tim meninjau langsung kesiapan lokasi dan calon penerima manfaat sebagai bagian dari proses verifikasi.

Hasil penilaian tersebut menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu penerima Program ICARE. Direktur ICARE Bram Kusbiantoro menjelaskan, program ini hanya dilaksanakan di tiga provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Di Sulawesi Selatan sendiri, hanya empat kabupaten yang lolos, yaitu Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang.

Menurutnya, Soppeng dinilai memiliki kesiapan dalam mengembangkan pertanian modern berbasis korporasi sehingga layak memperoleh dukungan penguatan Brigade Pangan.

Melalui program ini, sekitar Rp60 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi 20 Brigade Pangan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya operasional, serta mempercepat mekanisasi di tingkat petani.

Tahapan pelaksanaan program kini memasuki agenda sosialisasi ICARE Project Implementation Unit (PIU) yang dilaksanakan Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng.

Dalam sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin, ditegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Soppeng merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi modern.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Program ICARE agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengatakan program akan difokuskan di Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri-Donri. Sasaran utamanya adalah petani milenial berusia maksimal 40 tahun sebagai bagian dari upaya regenerasi pelaku usaha pertanian.

Ia menyebutkan penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Kehadiran Brigade Pangan diharapkan menjadi penggerak utama penerapan pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

Keberhasilan menghadirkan Program ICARE senilai sekitar Rp60 miliar memperlihatkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng dalam membuka akses terhadap program-program strategis pemerintah pusat. Langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi Soppeng sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan pertanian modern di Sulawesi Selatan.

(Red)

SK Agen Perubahan Kolaka Utara Diserang Kritik, Diduga Sarat Cacat Administrasi hingga Dinilai Bisa Jadi Alat Legitimasi Nonjob ASN

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Di tengah polemik pembebastugasan (nonjob) puluhan aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kembali menuai sorotan. Kali ini yang dipersoalkan adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 000.8.6/117 Tahun 2026 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang dinilai sejumlah ASN menyimpan berbagai kelemahan administratif.

Alih-alih menjadi simbol penguatan reformasi birokrasi, produk hukum yang ditetapkan pada 2 Juli 2026 di Lasusua itu justru dipertanyakan kualitas penyusunannya. Seorang ASN yang terdampak kebijakan nonjob menilai keputusan tersebut masih dipenuhi dugaan kekeliruan mulai dari penyusunan dasar hukum, redaksional, nomenklatur kementerian, hingga akurasi data pejabat yang tercantum dalam dokumen.

"Kalau sebuah keputusan kepala daerah masih menyisakan banyak kesalahan administratif, bagaimana publik bisa yakin proses penyusunannya dilakukan secara cermat?" kata narasumber kepada media ini, Selasa (21/7/2026), sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurutnya, salah satu kekeliruan yang paling mudah ditemukan adalah penggunaan nomenklatur kementerian. Dalam SK tersebut tercantum "Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB", padahal nomenklatur resmi yang selama ini digunakan pemerintah adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tak hanya itu, ia juga menduga terdapat nama maupun jabatan pejabat yang sudah tidak sesuai dengan kondisi faktual saat keputusan diterbitkan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya proses verifikasi sebelum produk hukum ditandatangani kepala daerah.

Bagi narasumber, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahan pengetikan.

"Produk hukum pemerintah seharusnya menjadi contoh ketelitian administrasi. Kalau dokumen resmi saja masih menyimpan banyak kekeliruan, tentu publik berhak mempertanyakan kualitas proses harmonisasi dan pemeriksaannya," ujarnya.

Sorotan juga mengarah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki fungsi melakukan harmonisasi, sinkronisasi, serta asistensi terhadap setiap rancangan keputusan kepala daerah.

Ia mempertanyakan bagaimana sebuah keputusan yang telah melewati proses asistensi masih diduga mengandung berbagai kekeliruan administratif.

"Kalau fungsi harmonisasi berjalan maksimal, seharusnya kesalahan-kesalahan mendasar seperti nomenklatur, redaksi, maupun data pejabat sudah selesai sebelum keputusan ditandatangani," katanya.

Di sisi lain, narasumber juga mengaitkan lahirnya SK Agen Perubahan dengan polemik mutasi dan nonjob ASN yang belakangan ramai diperbincangkan.

Ia menduga keberadaan Agen Perubahan berpotensi dijadikan dasar moral maupun administratif untuk menilai loyalitas ASN terhadap kebijakan organisasi.

"Dugaan kami, SK ini muncul setelah kebijakan nonjob sehingga berpotensi menjadi legitimasi administratif. Ketika ada ASN yang mempertanyakan pembebastugasannya, bisa saja kemudian diarahkan pada narasi bahwa pegawai tersebut dianggap tidak mendukung agenda perubahan birokrasi," ujarnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan fungsi penilaian yang dahulu dikenal melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), meskipun kini dikemas dalam nomenklatur yang berbeda.

Selain SK Bupati, kritik juga diarahkan terhadap salah satu Surat Keputusan Kepala Inspektorat yang menunjuk Andi Agus Zakaria, SE., M.AP. sebagai Inspektur Pembantu Investigasi. Narasumber meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka apabila memang telah terjadi perubahan struktur organisasi maupun penyesuaian jabatan agar tidak menimbulkan polemik baru di kalangan ASN.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, termasuk Bagian Hukum Setda, belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai kritik tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Red)

Baskom Bekas Jadi "Mesin" Pakan Ikan, Inovasi Mahasiswa KKN Unhas Tarik Perhatian Warga Desa Pitue

Pangkep, Teropongsulawesi.com,– Di saat harga pakan ikan terus melonjak, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas) menghadirkan solusi sederhana yang bisa diterapkan oleh setiap rumah tangga. Melalui budidaya tanaman air Lemna menggunakan baskom bekas, warga diajak memproduksi pakan alami ikan sendiri dengan biaya murah dan teknologi yang mudah diterapkan. Program ini merupakan bagian dari KKN Gelombang 116 Universitas Hasanuddin yang mengusung berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat di sejumlah desa.

Inovasi tersebut diperkenalkan Tim KKN Unhas Gelombang 116 dalam kegiatan sosialisasi budidaya Lemna di Dasa Wisma Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Selasa (21/7/2026). Sebanyak 15 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan anggota Dasa Wisma mengikuti pelatihan yang dikemas secara praktis, mulai dari penyampaian materi hingga demonstrasi langsung.

Program ini berangkat dari persoalan yang selama ini dihadapi para pembudidaya ikan tambak, yakni tingginya biaya pakan. Harga pakan komersial kini hampir mencapai Rp300 ribu per karung isi 30 kilogram, sehingga biaya produksi semakin membebani petani.

Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KKN menawarkan Lemna sebagai alternatif pakan alami yang mudah dibudidayakan di pekarangan rumah. Cukup menggunakan baskom bekas, air, pupuk organik, dan bibit Lemna, masyarakat sudah dapat menghasilkan pakan tambahan yang bernilai gizi tinggi.

"Lemna dipilih karena mudah dibudidayakan dan dapat membantu mengurangi biaya pembelian pakan ikan. Media tanamnya juga sangat sederhana sehingga siapa saja bisa mencobanya di rumah," ujar pemateri kegiatan, Andi Alifia Rifani Ukkas, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin.

Tak hanya menjelaskan teori, tim KKN juga mempraktikkan secara langsung cara menyiapkan media tanam, menebarkan bibit, hingga teknik perawatan agar Lemna tumbuh optimal. Peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan, bahkan beberapa di antaranya langsung berdiskusi mengenai peluang mengembangkannya di rumah masing-masing.

Dalam sesi tanya jawab, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai waktu panen. Lemna dapat dipanen dalam waktu sekitar tiga hingga tujuh hari, tergantung kondisi lingkungan budidaya. Tanaman tersebut dapat diberikan langsung kepada ikan dalam keadaan segar maupun dikeringkan untuk kemudian dicampurkan ke dalam pakan komersial.

Ketua BPD Desa Pitue, H. Bachtiar, mengapresiasi inovasi yang dibawa mahasiswa KKN Unhas. Menurutnya, budidaya Lemna merupakan solusi yang realistis karena memanfaatkan peralatan sederhana yang dimiliki hampir setiap rumah tangga.

"Kami akan mencoba membudidayakan Lemna terlebih dahulu di Dasa Wisma. Jika hasilnya baik, bibitnya akan kami bagikan kepada masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas," katanya.

Melalui program tersebut, Tim KKN Universitas Hasanuddin berharap masyarakat tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial, tetapi juga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pakan alami yang murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan inovasi sederhana ini, baskom bekas pun dapat berubah fungsi menjadi "pabrik" pakan ikan skala rumah tangga yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.

(Red)

Bupati Soppeng Temui PLN, Percepat Program Listrik Masuk Sawah untuk Dongkrak Produktivitas Pertanian

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat sektor pertanian kembali ditunjukkan Bupati H. Suwardi Haseng. Tidak hanya fokus pada penyediaan sarana produksi dan peningkatan infrastruktur pertanian, Suwardi kini mendorong percepatan realisasi Program Listrik Masuk Sawah sebagai solusi jangka panjang bagi ribuan hektare sawah tadah hujan di Bumi Latemmamala.

Langkah itu diwujudkan melalui audiensi dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, Senin (20/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Suwardi Haseng didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan. Hadir pula Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan bersama jajaran PLN UID Sulselrabar.

Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan fokus utama membahas pengembangan jaringan distribusi listrik menuju kawasan pertanian yang selama ini belum terjangkau layanan kelistrikan. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung operasional pompa air berbasis listrik sebagai bagian dari pengembangan sistem pompanisasi di Kabupaten Soppeng.

Bupati Suwardi Haseng menjelaskan bahwa sebagian besar areal persawahan di Kabupaten Soppeng masih berstatus sawah tadah hujan. Kondisi ini menyebabkan petani sangat bergantung pada curah hujan, sehingga musim kemarau sering kali berdampak pada berkurangnya luas tanam bahkan berpotensi menurunkan hasil produksi.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mengembangkan berbagai strategi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin sepanjang tahun. Salah satu solusi yang dipilih adalah memanfaatkan air dari sungai maupun sumur bor melalui pompa air yang digerakkan menggunakan tenaga listrik.

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam. Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," ujar Suwardi Haseng.

Menurutnya, keberadaan jaringan listrik di kawasan persawahan bukan hanya mendukung operasional pompa air, tetapi juga menjadi fondasi modernisasi pertanian di Kabupaten Soppeng. Dengan akses listrik yang memadai, petani akan lebih mudah memanfaatkan teknologi pertanian yang efisien, mengurangi biaya operasional dibanding penggunaan mesin berbahan bakar minyak, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.

Suwardi menilai, apabila program tersebut dapat direalisasikan secara bertahap, petani akan memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman karena pasokan air tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim hujan. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan hasil panen, tetapi juga terhadap kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, pihak PLN menyambut baik komunikasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pertemuan tersebut menjadi awal koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan listrik pada kawasan pertanian yang diprioritaskan dalam program Listrik Masuk Sawah.

Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan bersama jajaran PLN UID Sulselrabar turut mengikuti pembahasan teknis mengenai potensi pengembangan jaringan distribusi listrik, termasuk kawasan-kawasan pertanian yang membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan.

Program Listrik Masuk Sawah merupakan salah satu inovasi yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung swasembada pangan. Program ini diharapkan mampu menghadirkan sistem irigasi yang lebih andal melalui pompanisasi berbasis listrik, sehingga lahan pertanian tadah hujan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, sinergi dengan PLN menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian. Dengan dukungan jaringan listrik yang menjangkau kawasan persawahan, diharapkan semakin banyak petani yang memperoleh akses air secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat posisi Soppeng sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Selatan.

(Red)

Bupati Soppeng Teken Komitmen PM-AAS, Siap Wujudkan Pertanian Modern dan Swasembada Pangan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng bersama para kepala daerah se-Sulawesi Selatan menjadi bukti kuat komitmen daerah dalam menyukseskan transformasi pertanian berbasis teknologi yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penerapan PM-AAS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui mekanisasi, penggunaan teknologi modern, serta tata kelola budidaya yang lebih efektif dan efisien.

Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, akademisi, BUMN, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah menargetkan penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan mencapai 91.340 hektare pada tahun 2026. Target itu menjadi bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas satu juta hektare yang diharapkan mampu meningkatkan produksi beras, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain pemaparan target, rakor juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan pupuk, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Seluruh daerah didorong untuk bergerak secara serentak agar implementasi program berjalan optimal.

Momen penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng turut menandatangani dokumen komitmen sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan penerapan PM-AAS di daerah.

Komitmen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Soppeng siap mengambil peran strategis dalam transformasi pertanian modern. Dengan potensi lahan pertanian yang dimiliki serta dukungan pemerintah, Soppeng optimistis mampu meningkatkan produktivitas padi melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi.

Langkah ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, penerapan PM-AAS diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani, serta memperkuat kontribusi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

(Silviana) 

Aklamasi! Syahrir Pimpin PBVSI Soppeng, Siap Hidupkan Voli Desa hingga Tembus Panggung Nasional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Soppeng resmi memiliki nahkoda baru. Mantan atlet voli andalan Soppeng, Syahrir, S.E., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Soppeng periode 2026–2030 dalam Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (MUSKABLUB) yang berlangsung di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Minggu (19/7/2026).

Terpilihnya Syahrir mendapat dukungan penuh dari peserta musyawarah yang dihadiri perwakilan 21 klub voli dari total 30 klub yang diundang. Proses pemilihan berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan dengan mengusung tema "PBVSI Soppeng Satu Tekad Menuju Prestasi."

Kepercayaan yang diberikan kepada mantan atlet terbaik Soppeng itu diharapkan menjadi awal kebangkitan bola voli di Bumi Latemmamala. Pengalaman panjang Syahrir sebagai atlet dinilai menjadi modal penting untuk memahami kebutuhan pembinaan sekaligus menjawab tantangan prestasi olahraga voli di daerah.

Dalam sambutan perdananya usai ditetapkan sebagai ketua, Syahrir menegaskan komitmennya untuk menjadikan PBVSI Soppeng sebagai organisasi yang profesional, terbuka, dan mampu melayani seluruh klub secara adil.

Ia menilai organisasi olahraga tidak hanya bertugas menyelenggarakan kompetisi, tetapi juga harus menjadi wadah yang mampu membangun ekosistem pembinaan atlet secara berkelanjutan.

"Organisasi ini harus dikelola dengan terbuka dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Mari tinggalkan perbedaan, kita bersatu lewat semangat gotong royong demi membawa voli Soppeng ke panggung nasional," ujar Syahrir.

Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Syahrir telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fondasi pengembangan bola voli Soppeng selama empat tahun ke depan.

Fokus pertama adalah membangun sistem pembinaan atlet secara berjenjang mulai dari desa dan kelurahan. Menurutnya, potensi atlet muda tersebar di berbagai wilayah sehingga harus diberikan ruang pembinaan sejak usia dini melalui klub-klub yang aktif.

Ia berencana menghidupkan kembali aktivitas klub di tingkat desa agar menjadi pusat pencarian bibit atlet sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap olahraga bola voli.

Selain pembinaan usia dini, Syahrir juga menargetkan terselenggaranya kompetisi secara rutin setiap tahun. Turnamen lokal dinilai menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas permainan atlet, membangun mental bertanding, sekaligus menjadi ajang evaluasi hasil latihan.

"Kalau kompetisi berjalan rutin, atlet akan terus berkembang. Klub juga memiliki motivasi untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan," katanya.

Tak kalah penting, Syahrir berkomitmen menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Seluruh proses administrasi, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan program kerja akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh klub anggota.

Menurutnya, kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun organisasi olahraga yang sehat dan mampu berkembang.

Syahrir juga menegaskan bahwa prestasi tidak mungkin diraih hanya mengandalkan pengurus PBVSI. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari KONI Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dunia pendidikan, hingga sektor swasta.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan dukungan terhadap pembinaan atlet, penyediaan sarana latihan, penyelenggaraan kejuaraan, hingga peningkatan kualitas pelatih dan perangkat pertandingan.

MUSKABLUB PBVSI Soppeng turut dihadiri Kepala Dinas PAPORA Kabupaten Soppeng yang mewakili Bupati Soppeng, Sekretaris PBVSI Sulawesi Selatan, Wakil Ketua KONI Soppeng, serta para pengurus dan perwakilan klub voli dari berbagai kecamatan.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan besarnya harapan terhadap kepengurusan baru agar mampu membawa PBVSI Soppeng lebih maju dan kompetitif.

Dengan latar belakang sebagai mantan atlet yang pernah mengharumkan nama daerah, Syahrir dinilai memahami persoalan yang dihadapi para atlet maupun klub di lapangan. Karena itu, kepemimpinannya diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada pembinaan dan peningkatan prestasi.

Kini, harapan besar tertumpu pada kepengurusan PBVSI Soppeng periode 2026–2030 untuk mengembalikan kejayaan bola voli Kabupaten Soppeng, mencetak atlet-atlet berbakat dari desa-desa, serta membawa nama Bumi Latemmamala bersaing di level provinsi hingga nasional.

(Red)

Bupati Soppeng Tampil di Kapolda Sulsel Cup XI 2026, Jadi Satu dari Dua Kepala Daerah yang Bertanding

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mencuri perhatian dalam Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Tembak Januraga SPN Polda Sulsel, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Jumat (17/7/2026).

Pasalnya, dari seluruh kepala daerah tingkat kabupaten di Sulawesi Selatan, hanya dua bupati yang tercatat ikut berkompetisi, yakni Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dan Bupati Jeneponto.

Kejuaraan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 itu diikuti sebanyak 523 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas olahraga menembak.

Bupati Soppeng hadir bersama Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana dan AKBP Hari Budiyanto yang telah ditunjuk sebagai Kapolres Soppeng serta kini menunggu pelaksanaan serah terima jabatan. Kehadiran mereka memperlihatkan soliditas dan sinergi yang terus terjalin antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Polri.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandani Rahardjo Puro secara resmi membuka kejuaraan yang pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Satuan Brimob Polda Sulsel yang dipimpin Dansat Brimob Kombes Pol. Muhammad Ridwan.

Sejumlah pejabat turut menghadiri pembukaan, di antaranya Dankodaeral VI/Makassar Laksda TNI Andi Abdul Aziz, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, perwakilan Pangdam XIV/Hasanuddin, Ketua KONI Sulsel Darmawangsyah Muin, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, para pimpinan instansi vertikal, serta Kapolres jajaran Polda Sulawesi Selatan.

Selain menjadi ajang mengasah kemampuan menembak, Kapolda Sulsel Cup XI 2026 juga menjadi wadah mempererat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Semangat sportivitas dan kolaborasi yang ditunjukkan para peserta diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.

(Red)

Atlet Binaan DOJO INKANAS BPI BRIMOB BONE Senpai Muldiyana Ukir Prestasi, SMA Negeri 13 Bone Turut Harumkan Nama Daerah di PORKAB Bone 2026

Bone, Teropongsulawesi.com, Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone pada ajang Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Bone 2026 cabang olahraga karate. Dua atlet muda berhasil mempersembahkan dua medali sekaligus untuk Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Pada nomor Kata Perorangan Kadet Putri, Nur Adelia sukses meraih medali perak (Juara II) setelah tampil impresif hingga babak final. Sementara itu, di nomor Kumite Kadet Putri +54 Kg, Nur Aqilah juga menunjukkan performa terbaiknya dengan meraih medali perunggu (Juara III).

Keberhasilan kedua atlet tersebut menjadi bukti nyata pembinaan yang terus dilakukan oleh Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone dalam mencetak atlet-atlet karate berprestasi yang mampu bersaing di tingkat daerah.

Pelatih Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone, Coach Muldiyana, menyampaikan apresiasi atas perjuangan dan semangat juang para atletnya.

“Teruslah mengasah kemampuan dan jangan cepat berpuas diri. Prestasi hari ini adalah awal dari perjalanan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone akan terus berkomitmen melahirkan bibit-bibit atlet masa depan yang mampu mengharumkan nama daerah di berbagai kejuaraan,” ujar Senpai Muldiyana. Rabu (15/7/2026). 

Prestasi yang diraih Nur Adelia dan Nur Aqilah juga turut mengharumkan nama SMA Negeri 13 Bone sebagai sekolah tempat mereka menempuh pendidikan. Kontribusi kedua atlet tersebut ikut membawa Kecamatan Tanete Riattang Barat meraih predikat Juara Umum III pada cabang olahraga karate, sebuah capaian yang membanggakan.

Kehadiran Camat Tanete Riattang Barat di arena pertandingan turut memberikan motivasi dan dukungan kepada seluruh atlet yang berlaga. Camat menyampaikan apresiasi atas dedikasi para atlet, pelatih, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga mampu mempersembahkan prestasi bagi kecamatan.

Dengan hasil yang diraih pada PORKAB Bone 2026, Dojo INKANAS BPI BRIMOB Bone semakin menegaskan eksistensinya sebagai salah satu pusat pembinaan karate yang konsisten melahirkan atlet-atlet muda berprestasi dan siap bersaing pada kejuaraan yang lebih tinggi di masa mendatang.

(Red) 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Perintahkan Proyek Sekolah Rakyat Dikebut 24 Jam, Target Beroperasi 31 Juli

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64. Saat meninjau langsung lokasi proyek, Senin (13/7/2026), Suwardi memerintahkan pelaksana menerapkan sistem kerja dua shift selama 24 jam agar seluruh fasilitas utama rampung sesuai target.

Instruksi tersebut disampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bupati didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng Arni Erjillah, S.Pd., Gr.

Di hadapan pelaksana proyek, Suwardi menegaskan tidak ada lagi ruang untuk keterlambatan. Seluruh pekerjaan harus dipercepat agar operasional Sekolah Rakyat dapat dimulai sesuai jadwal nasional.

"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegas Suwardi.

Menurutnya, sistem kerja dua shift menjadi solusi untuk memaksimalkan waktu yang tersedia tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan.

Tak hanya memberi instruksi, Suwardi juga memastikan akan turun langsung mengawasi progres pembangunan. Ia menjadwalkan peninjauan ke lokasi setiap dua hari sekali guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target.

Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Pemkab Soppeng menargetkan seluruh fasilitas utama sudah siap digunakan pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten dan kota di Indonesia.

Fasilitas prioritas yang harus diselesaikan meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, dan dapur. Sementara fasilitas lainnya tetap dapat dikerjakan setelah proses belajar mengajar dimulai dengan tetap mengutamakan standar keselamatan.

Suwardi menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan aspek keamanan. Seluruh area yang akan digunakan siswa wajib dipastikan aman, nyaman, dan layak meski pekerjaan konstruksi di bagian lain masih berlangsung.

Belum rampungnya sejumlah fasilitas utama juga membuat jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang semula direncanakan pada 14 Juli 2026 harus ditunda. Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kementerian Sosial kini menetapkan MPLS digelar pada 31 Juli 2026, bersamaan dengan kesiapan fasilitas utama sekolah.

Sebanyak 370 peserta didik akan mengikuti MPLS, terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing sebagai angkatan pertama Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Soppeng.

Selain pengenalan lingkungan sekolah, MPLS akan diisi dengan berbagai kegiatan persiapan fisik dan psikologis, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, hingga penampilan siswa existing sebagai bentuk penyambutan bagi peserta didik baru.

Dengan pengawasan langsung dari Bupati dan dukungan penuh Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis pembangunan fasilitas prioritas dapat diselesaikan tepat waktu sehingga Sekolah Rakyat siap beroperasi pada akhir Juli mendatang.

(Silviana)

LMD 1 BKPRMI Soppeng Berakhir, 35 Pemuda Resmi Dikukuhkan Jadi Kader Dakwah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kabupaten Soppeng terus memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan generasi muda melalui program kaderisasi. Melalui Latihan Manajemen Dakwah (LMD) 1, BKPRMI Soppeng resmi melahirkan 35 kader baru yang dipersiapkan menjadi penggerak dakwah, kepemimpinan, dan berbagai program kreatif di masjid.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) DPD BKPRMI Kabupaten Soppeng ini berlangsung selama tiga hari, 10–12 Juli 2026, di Pondok Tahfidzh Rafi'u Al Darajat Welonge, Kecamatan Marioriawa.

Sebanyak 35 peserta berasal dari pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Soppeng, utusan DPK BKPRMI se-Kabupaten Soppeng, serta remaja masjid yang aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan di wilayahnya.

Selama pelatihan, peserta memperoleh pembekalan mengenai manajemen dakwah dan organisasi, penyusunan program kerja, komunikasi organisasi, kepemimpinan, hingga strategi dakwah yang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Proses pembelajaran dikemas melalui penyampaian materi, Focus Group Discussion (FGD), simulasi manajemen organisasi, diskusi kelompok, serta pembiasaan ibadah berjamaah sebagai bagian dari pembentukan karakter kader.

Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Soppeng, Dr. Syamsuddin, S.S., M.Si., mengatakan bahwa kaderisasi merupakan investasi jangka panjang organisasi dalam menyiapkan pemimpin muda masjid yang mampu menjawab tantangan zaman.

"LMD 1 ini adalah kawah candradimuka bagi pemuda masjid di Soppeng agar siap menghadapi tantangan zaman dengan manajemen dakwah yang modern, namun tetap berbasis pada nilai-nilai Islami," ujarnya.

Menurut Syamsuddin, keberadaan kader BKPRMI di setiap masjid diharapkan mampu menghadirkan perubahan melalui berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembinaan remaja, pendidikan Al-Qur'an, kegiatan sosial, hingga pemanfaatan teknologi dan media digital sebagai sarana dakwah.

Ia juga menegaskan bahwa masjid harus menjadi ruang yang terbuka bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu, Ketua Umum DPW BKPRMI Sulawesi Selatan, Asri Said, S.T., M.M., berharap seluruh peserta dapat segera mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam bentuk program nyata di daerah masing-masing.

"Kami berharap alumni LMD 1 ini langsung mengaktifkan program-program kreatif di masjid masing-masing setelah kembali dari sini. Masjid harus menjadi pusat pembinaan dan kreativitas generasi muda," kata Asri Said.

Menurutnya, kader BKPRMI dituntut menghadirkan inovasi agar masjid semakin diminati generasi muda tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan umat.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, H.A. Muh. Darwis, M.Ag. Menurutnya, pembinaan kader muda berbasis masjid merupakan langkah strategis dalam memperkuat karakter, moral, dan jiwa kepemimpinan generasi penerus.

"Pemerintah sangat mengapresiasi langkah BKPRMI dalam membina generasi muda yang berakhlak mulia dan berjiwa kepemimpinan. Kegiatan seperti ini sangat positif dan perlu terus dikembangkan," ujarnya.

Selain menghadirkan narasumber dari lingkungan BKPRMI, kegiatan ini juga diisi pembinaan dari perwakilan Polres Soppeng sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan peserta.

Pada penutupan kegiatan, panitia menyerahkan sertifikat kelulusan secara simbolis kepada peserta terbaik serta memberikan plakat penghargaan kepada Pondok Tahfidzh Rafi'u Al Darajat Welonge atas dukungannya dalam menyukseskan pelaksanaan LMD 1.

Melalui kaderisasi ini, BKPRMI Soppeng berharap lahir regenerasi pengurus yang berkualitas dan mampu menghidupkan masjid melalui program-program yang inovatif, edukatif, serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan bekal yang diperoleh selama pelatihan, 35 kader baru tersebut diharapkan menjadi motor penggerak dakwah yang adaptif, profesional, dan mampu menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat di Kabupaten Soppeng.

(Silviana)

Bupati Soppeng Hadiri Penutupan HUT Dekranas ke-46, Wastra "Lagosi Caddi Kalong" Tampil di Panggung Nasional

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri penutupan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang berlangsung di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sabtu (11/7/2026).

Bupati hadir didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, bersama jajaran pengurus Dekranasda Kabupaten Soppeng.

Penutupan HUT Dekranas dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menjadi penanda berakhirnya rangkaian kegiatan nasional yang diikuti para perajin, pelaku UMKM, serta pengurus Dekranas dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, wastra khas Soppeng bermotif "Lagosi Caddi Kalong" menjadi perhatian. Selendang hasil karya perajin Kabupaten Soppeng dikenakan Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, sebagai pelengkap busana pada acara penutupan HUT Dekranas ke-46 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Nasional ke-54.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan HUT Dekranas tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga menjadi ajang untuk mempromosikan kerajinan Indonesia agar semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar dunia.

Selama mengikuti rangkaian kegiatan, Dekranasda Kabupaten Soppeng menampilkan berbagai produk unggulan, di antaranya Wastra Kalong Sutra Cantika Sabbena, fashion karya Mijel, fashion etnik Dituta, serta craft Otti Dituta.

Dekranasda Soppeng juga turut ambil bagian dalam fashion show dengan menampilkan wastra bermotif Kalong yang dipadukan dengan motif Lagosi. Karya tersebut dibuat oleh Hj. Nurlela, anggota Dekranasda Kabupaten Soppeng sekaligus pemilik Cantika Sabbena Soppeng, didesain oleh Desainer Mijel Soppeng, dan diperagakan oleh Riska Nasrika.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengatakan, keikutsertaan Soppeng dalam HUT Dekranas diharapkan menjadi motivasi bagi para perajin dan pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk.

"Kami ingin wastra dan kerajinan khas Soppeng terus berkembang, memberi nilai tambah bagi para perajin dan UMKM, serta mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus memperkuat pembinaan, inovasi, dan promosi agar produk-produk unggulan daerah semakin dikenal dan memiliki daya saing," ujarnya.

Menurut Suwardi, dikenakannya selendang wastra motif "Lagosi Caddi Kalong" oleh Tri Tito Karnavian merupakan kebanggaan bagi masyarakat Soppeng dan menjadi bukti bahwa produk kerajinan daerah memiliki kualitas yang mampu tampil dan mendapat apresiasi di tingkat nasional.

(Silviana)

Bupati Soppeng dan TP PKK Tunjukkan Kekompakan di Jalan Sehat Sulsel Anti Mager

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, menunjukkan kekompakan dengan mengikuti kegiatan Jalan Sehat Sulsel Anti Mager yang digelar di Makassar, Sabtu (11/7/2026).

Kehadiran keduanya bersama jajaran TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Soppeng menjadi wujud dukungan terhadap gerakan masyarakat hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan dalam momentum Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan tersebut dilepas langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Para peserta menempuh rute dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan menuju Lapangan Hasanuddin, Makassar, dengan penuh semangat dan antusiasme.

Sejak pagi hari, suasana berlangsung meriah. Peserta dari berbagai daerah tampak berjalan bersama sambil menikmati kebersamaan dalam balutan semangat gerakan "Sulsel Anti Mager", sebuah kampanye yang mengajak masyarakat untuk lebih aktif bergerak dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Rombongan Kabupaten Soppeng tampil kompak sepanjang kegiatan. Bupati H. Suwardi Haseng tampak berbaur dengan peserta lainnya tanpa sekat, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng Hj. Suarni Suwardi bersama jajaran pengurus TP PKK dan Dekranasda. Kebersamaan tersebut menjadi cerminan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan pelestarian budaya daerah.

Selain kegiatan jalan sehat, panitia juga menyediakan berbagai layanan gratis bagi masyarakat, di antaranya pemeriksaan kesehatan dan pembagian kacamata. Kemeriahan acara semakin terasa dengan pengundian doorprize yang menawarkan beragam hadiah menarik, termasuk hadiah utama berupa satu unit mobil.

Bagi rombongan Kabupaten Soppeng, kegiatan jalan sehat ini menjadi penutup seluruh rangkaian agenda HKG PKK dan HUT Dekranas yang dipusatkan di Kota Makassar. Sebelumnya, mereka telah mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari syukuran HUT Dekranas, pameran produk unggulan daerah, hingga fashion show Wastra Nusantara yang menampilkan beragam karya kerajinan dan tenun khas dari berbagai daerah, termasuk produk unggulan Kabupaten Soppeng.

Keikutsertaan dalam berbagai agenda tersebut menjadi kesempatan bagi Kabupaten Soppeng untuk memperkenalkan potensi daerah, khususnya hasil kerajinan, UMKM, dan produk unggulan yang memiliki nilai budaya sekaligus daya saing ekonomi. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama antardaerah dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat.

Usai mengikuti jalan sehat, Bupati H. Suwardi Haseng menyempatkan diri berfoto bersama anggota TP PKK dan jajaran Dekranasda Kabupaten Soppeng. Momen tersebut menjadi simbol kekompakan dan kebersamaan seluruh rombongan setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Makassar.

Kebersamaan yang ditunjukkan Bupati bersama TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Soppeng tidak hanya mencerminkan soliditas dalam menjalankan berbagai program daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung gerakan hidup sehat, pemberdayaan keluarga, pelestarian budaya, serta pengembangan produk unggulan daerah.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap semangat kolaborasi dan kebersamaan yang terjalin dapat semakin mempererat hubungan antardaerah, sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan daerah.

(Silviana)