Pemkab Soppeng Saksikan Peluncuran Koperasi Merah Putih yang Diresmikan Presiden RI

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peluncuran ini disaksikan secara virtual oleh berbagai pejabat pemerintahan daerah, termasuk Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dari Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng Yang dilangsungkan di ruang pola kantor Bupati Soppeng jalan Salotungo, Senin (21/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut peluncuran ini sebagai tonggak sejarah baru bagi koperasi Indonesia.

Ia menekankan pentingnya modernisasi, efektivitas, dan digitalisasi koperasi untuk mencapai kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Program ini memanfaatkan aset-aset yang sudah ada, seperti balai desa dan gedung sekolah yang tidak terpakai, serta mengintegrasikan potensi lokal untuk mempercepat pembentukan koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi akan beroperasi penuh, menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan bahwa koperasi, dengan konsep gotong royongnya, merupakan kunci untuk mengubah ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat.

Ia menggambarkan koperasi sebagai sekumpulan lidi yang, meskipun lemah sendiri-sendiri, menjadi kuat ketika disatukan.

Presiden Prabowo juga menghubungkan program ini dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu kemampuan negara untuk menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyatnya.

Ia menyatakan bahwa koperasi merupakan bagian penting dari strategi untuk memperpendek rantai distribusi dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, termasuk obat-obatan.

Dengan komitmen dan motivasi yang kuat, Presiden optimis program ini akan berhasil di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan angin segar bagi perekonomian desa di Kabupaten Soppeng, inisiatif ini selaras dengan visi kami.

Di Kabupaten Soppeng, kami akan segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan efisien, serta memastikan akses mereka terhadap informasi dan teknologi yang dibutuhkan".

“Kami optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat, program ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, para Anggota Forkopimda, para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala SKPD, para Kabag Setda, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng.

(Silviana) 

Pemkab Soppeng Akan Salurkan Bantuan 19 Brigade Pangan ke Petani Milenial dari Kementan RI

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kunjungan rombongan Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatannya pada Jumat, 18 Juli 2025.

Kunjungan yang dipimpin oleh Bram Kuesianto, Direktur I Care Project Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, ini bertujuan untuk meninjau calon penerima bantuan dan memastikan kesiapan infrastruktur dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.

Di Sulawesi Selatan, ada empat kabupaten terpilih, termasuk Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang, untuk menerima bantuan guna meningkatkan indeks pertanaman padi dari satu kali panen menjadi dua atau tiga kali panen per tahun.

Bram Kuesianto menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian calon penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Bantuan berupa alat dan mesin pertanian akan disalurkan kepada kelompok tani dan calon brigade pangan yang dinilai memiliki potensi tinggi.

Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.

Jenis dan jumlah alat pertanian yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan.

Penyaluran bantuan direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik hal ini.

Ia menjelaskan bahwa bantuan ini akan disalurkan kepada 19 Brigade Pangan di Kecamatan Donri-Donri dan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Ganra dengan masing-masing kelompok menerima sekitar Rp 3 miliar namun dalam bentuk alat dan mesin pertanian.

Bantuan ini diprioritaskan untuk petani milenial di bawah usia 40 tahun.

Sedangkan untuk pemilihan lokasi didasarkan pada lokasi Optimasi Lahan Rawa dan Optimasi Lahan Non Rawa yang ada di kecamatan tersebut.

(Red)

Pemkab Soppeng Melaunching dan Melepas Penyaluran Bantuan Pangan Beras Untuk 16.172 KPM

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, secara resmi melepas penyaluran Bantuan Pangan Beras (BPB) untuk 16.172 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Soppeng, Jumat (18/7/2025).

Penyaluran BPB yang berlangsung di Kantor Bulog Soppeng ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, menyalurkan bantuan beras secara gratis kepada 18,3 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Alokasi untuk Kabupaten Soppeng meliputi dua bulan, Juni dan Juli 2025, dengan masing-masing KPM menerima 20 kg beras.

Kepala Cabang Bulog Soppeng, Faisal Armin, dalam laporannya menjelaskan bahwa data penerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Bantuan akan didistribusikan ke 70 desa dan kelurahan di delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng.

“Penyaluran tahap pertama ini akan berlangsung hingga Kamis minggu depan,” ujarnya.

Setiap KPM akan menerima 10 kg beras untuk masing-masing bulan Juni dan Juli, sehingga totalnya 20 kg.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau sebagai hak setiap warga negara.

Ia menyebut penyaluran BPB ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

“Ketersediaan dan akses terhadap pangan yang layak adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, dan memastikan kualitas serta kuantitas beras yang disalurkan.

Bupati Soppeng berharap dukungan penuh dari TNI dan Polri dalam mengamankan proses distribusi hingga ke tingkat desa.

Distribusi BPB diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi kenaikan harga beras.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan penyaluran bantuan ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

Acara launching dan pelepasan BPB ditandai dengan pengibasan bendera start.

Hadir dalam acara tersebut para Anggota Forkopimda, Pj. Sekda, Kepala BPS, Asisten Sekda, SKPD terkait, para Camat, dan Kepala BPS Soppeng.

(Red)

Bupati Soppeng dan BGN Tekankan Pentingnya Program Prioritas Makan Bergizi Gratis

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam acara sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (16/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan sambutan hangat kepada Direktur BGN, dan menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Soppeng.

Ia menyoroti keselarasan program ini dengan prioritas pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak.

“Kehadiran dan dukungan Badan Gizi Nasional sangat berharga dalam memastikan keberhasilan program penting ini. Olehnya itu, saya ucapkan selamat datang di Bumi Latemmamala” ujar H. Suwardi Haseng.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program percontohan di 7 (tujuh) sekolah diantaranya 2 SD, 3 SMP, dan 2 SMA/SMK sejak Maret 2025, yang telah menjangkau 3.409 siswa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Soppeng berencana untuk secara bertahap memperluas program ini ke seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Olehnya itu, Bupati Soppeng mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tersebut guna meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini.

“Mari kita jadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang SETARA (sehat, maju, dan berdaya saing),” pungkas H. Suwardi Haseng.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, AP. menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (PMG) merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Program ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, serta tujuan khusus untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pola makan sehat.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, PMG dirancang untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Soppeng.

Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Makan Bergizi (SPBG), menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bapak Gunalan, juga memaparkan alokasi dana sebesar Rp.277.200.000.000,- untuk Soppeng, yang akan dialirkan ke 3 titik SPBG atau dapur umum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah hanya perlu menyiapkan yayasan dan 47 relawan, sementara seluruh infrastruktur akan ditangani oleh BGN.

Dana ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka stunting.

Dengan komitmen bersama ini, PMG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Soppeng, menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mempersiapkan Soppeng untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Pj. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat.

Rilis : Humas Pemda Soppeng

Kementan Perkuat Pembentukan Brigade Pangan di Sulawesi Tengah, Dorong Optimalisasi Lahan untuk Ketahanan Pangan

Palu, Sulawesi Tengah, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional melalui pembentukan Brigade Pangan, yang kini mulai digencarkan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Langkah ini dikawal langsung oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, yang menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Sulawesi Tengah, Jumat (11/06/2025).

Rapat
tersebut membahas pembentukan struktur Brigade Pangan tingkat kabupaten, optimalisasi lahan tidur, serta penunjukan Penanggung Jawab (PJ) Brigade Pangan kabupaten/kota.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak. Mereka harus bergerak cepat dan memastikan tidak ada musim tanam yang terlewat. Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci menjaga ketahanan pangan berkelanjutan,” tegas Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menyoroti pentingnya sinergi antara Brigade Pangan dan penyuluh pertanian di lapangan.

“Penyuluh adalah ujung tombak pendampingan petani. Brigade harus bersinergi agar program berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, selaku Penanggung Jawab Brigade Pangan wilayah Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan bahwa Brigade Pangan tidak hanya berfungsi sebagai unit tanggap darurat, tetapi juga sebagai penggerak percepatan tanam dan pendampingan budidaya pertanian.

“Brigade Pangan adalah respons strategis menghadapi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan krisis pangan global. Kami siap dukung dari sisi pelatihan dan mobilisasi SDM,” jelas Jamaluddin.

Kepala Dinas TPHP Sulawesi Tengah turut menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan seluruh elemen pertanian, termasuk penyuluh, petugas lapangan, dan kelembagaan petani.

Senada, Kepala BRMP Sulawesi Tengah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah demi tercapainya swasembada pangan di wilayahnya.

Hasil rapat menetapkan bahwa setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah akan memiliki PJ Brigade Pangan yang bertugas memantau perkembangan lapangan, berkoordinasi dengan penyuluh, serta melaporkan progres ke tingkat provinsi dan pusat.

Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta penguatan SDM pertanian melalui pelatihan yang berkelanjutan, Kementan optimis langkah ini akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Ayo Bangun Kelembagaan Sawit yang Kuat! Pasangkayu Jadi Contoh, Mentan : Indonesia Butuh Program Berkelanjutan

Palu, Teropongsulawesi.com, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, meningkatkan pengetahuan manajemen warga Pasangkayu melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Tahun 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengelolaan kebun rakyat membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik, ditopang oleh SDM yang kompeten dan terlatih. Pelatihan ini digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (8/7/2025).

Pelatihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 7 hingga 16 Juli 2025, bertempat di Hotel Aston Palu. Sebanyak 59 peserta yang berasal dari berbagai kelembagaan pekebun di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengikuti kegiatan ini.

Mereka terdiri dari pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi pekebun yang selama ini menjadi motor penggerak sektor pertanian sawit di daerah tersebut.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan  aspek pertumbuhan produksi, ekspor, dan keberlanjutan sawit.

“Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri, hal ini dibutuhkan juga untuk mendorong akselerasi baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit secara berkelanjutan.” Tegas Menteri Pertanian Amran.

Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, juga menyampaikan bahwa bagian dari strategi pembangunan pertanian berbasis SDM adalah hal penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan.

“Pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan SDM yang unggul. Penguatan kapasitas kelembagaan adalah cara untuk mendorong petani lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola usahanya secara profesional,” ujar Idha Widi Arsanti.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, yang membuka kegiatan ini pada Selasa (8/7/2025) menyampaikan, pelatihan ini menjadi bukti perhatian nyata pemerintah pusat terhadap penguatan sektor sawit, terutama dari aspek kelembagaan.

Ia menyebut, kelembagaan merupakan fondasi penting bagi petani untuk memiliki daya tawar yang lebih baik, terutama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra maupun menghadapi fluktuasi harga komoditas di pasar.

Menurut Jamaluddin, selama ini banyak petani yang bergerak secara individu sehingga kurang memiliki posisi tawar dalam negosiasi. Ketika petani terorganisir dalam kelembagaan yang kuat dan memiliki kesepakatan kerja yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Memorandum of Understanding (MoU), maka hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara seimbang.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek manajerial dan kepemimpinan dalam kelembagaan tani. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang kemitraan usaha, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta kepemimpinan yang efektif di tingkat kelompok.

Menariknya, pelatihan tahun ini diikuti oleh banyak peserta muda dari generasi milenial. Jamaluddin melihat hal ini sebagai sinyal positif bahwa regenerasi di sektor pertanian mulai berjalan.

Ia pun berharap Pasangkayu ke depan semakin dikenal sebagai wilayah dengan kelembagaan petani sawit yang solid dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya partisipasi perempuan dalam pelatihan ini.

Jamaluddin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan kaum perempuan, terutama dalam peran-peran penting seperti pengelolaan keuangan kelembagaan.

Dengan gaya berseloroh, ia mengatakan bahwa jika ingin keuangan kelompok aman, serahkan saja kepada ibu-ibu petani yang dikenal lebih teliti.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yuli Nurnaningsih menjelaskan, pelatihan ini dirancang dengan pendekatan seimbang antara teori dan praktik.

Sekitar 30 hingga 40 persen materi disampaikan dalam bentuk teori di kelas, sementara 60 hingga 70 persen sisanya berupa praktik lapangan, termasuk simulasi identifikasi kelembagaan dan praktik kerja lapangan (PKL) di Kelompok Tani Jaya Mandiri, Pasangkayu.

Materi yang diberikan mencakup dua kelompok utama, yakni materi inti yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi kerja, serta materi penunjang untuk memperkaya pemahaman peserta.

Selama pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berasal dari Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Widyaiswara BBPP Batangkaluku sendiri.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Di akhir pelatihan, peserta akan melalui penilaian komprehensif yang menjadi bagian dari indikator kelulusan.

Dengan pelatihan ini, BBPP Batangkaluku berharap lahirnya petani-petani sawit yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki visi kelembagaan dan keberlanjutan usaha tani yang kuat.

Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi pemicu perubahan positif dalam tata kelola pertanian sawit di Pasangkayu, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

(Red)

KTNA dan Kementan Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Rembug Madya

Gowa, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memfasilitasi pelaksanaan Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilangsungkan di Aula Syekh Yusuf BBPP Batangkaluku, Selasa-Rabu (7-8 Juli 2025).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan visi para petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam pernyataannya kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Perlunya sinergi untuk pembangunan pertanian. Tanpa Anda sekalian, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus kuat bersama dan menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyebut penguatan kelembagaan dan inovasi teknologi sebagai kunci transformasi sektor pertanian.

“Pertanian ke depan harus tangguh, modern, dan berdaya saing,” katanya.

Rembug Madya KTNA tahun ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan KTNA Menuju Kemandirian Petani dan Nelayan” dan diikuti oleh 65 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Ketua KTNA Sulsel, Muhammad Yunus, mengajak seluruh pengurus dan pembina KTNA untuk aktif membangun koordinasi dan berbagi pengetahuan ke daerah-daerah lain.

“Mari berkolaborasi dan saling menyebarkan informasi yang bermanfaat,” ajaknya.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa KTNA memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Brigade Pangan.

“Kami ingin anak muda tertarik bertani. Pemerintah siap fasilitasi,” ungkap Jamaluddin.

Dengan adanya kegiatan ini, KTNA Sulsel diharapkan semakin solid dalam memperkuat kelembagaan petani serta menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Wabup Selle KS Dalle Diamanahkan Sebagai Sekjen ASWAKADA, Bupati Soppeng Ucapkan Selamat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, resmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) I ASWAKADA, yang digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, pada 2–4 Juli 2025.

Selle akan mendampingi Ir. H. Armuji, M.H., Wakil Wali Kota Surabaya yang terpilih sebagai Ketua Umum, serta Hj. Balgis Diab, S.E., S.Ag., M.M., Wakil Wali Kota Pekalongan yang dipercaya menjadi Bendahara Umum.

Bupati Soppeng, H. A. Suwardi Haseng, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian tersebut.

Ia menilai, kepercayaan nasional yang diberikan kepada Selle KS Dalle merupakan pengakuan atas kiprah Soppeng di tingkat nasional.

“Selamat untuk Pak Wakil, Selle KS Dalle. Ini adalah bukti bahwa Soppeng semakin diperhitungkan di kancah nasional".

"ASWAKADA merupakan wadah resmi para wakil kepala daerah se-Indonesia, dan kehadiran Pak Selle di posisi strategis ini membuka peluang besar bagi daerah kita,” ujar Suwardi.

Lebih lanjut, Suwardi menekankan pentingnya peran strategis ini dalam membuka akses jejaring nasional demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

“Ada banyak manfaat yang akan kita dapatkan, khususnya dalam mempermudah akses dan perhatian dari pusat terhadap program-program pembangunan daerah,” tambahnya.

Munas I ASWAKADA kali ini dirangkaikan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan mengangkat tema: “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”, tema yang dianggap sangat relevan dengan tantangan dan dinamika pemerintahan daerah saat ini.

(Silviana)

Wabup Soppeng Terpilih sebagai Sekretaris Jenderal ASWAKADA pada Munas Perdana 2025 di Yogyakarta

Yogyakarta, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Selle KS Dalle, resmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal dalam Musyawarah Nasional (Munas) perdana Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) yang digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, pada 2–4 Juli 2025.

Munas ini menjadi ajang penting bagi para wakil kepala daerah se-Indonesia untuk menguatkan peran dan sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.

Munas ASWAKADA 2025 mengangkat tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”.

Tema ini relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini, di mana wakil kepala daerah berperan sebagai penghubung dan penguat koordinasi antar perangkat daerah.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menegaskan pentingnya peran wakil kepala daerah dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan program pembangunan.

Dalam kepengurusan pertama ASWAKADA, Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, ditetapkan sebagai Ketua Umum, Hj. Balgis Diab, Wakil Wali Kota Pekalongan, sebagai Bendahara Umum, dan Ir. H. Selle KS Dalle sebagai Sekretaris Jenderal.

ASWAKADA dibentuk sebagai wadah kolaboratif untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antar wakil kepala daerah di seluruh Indonesia, serta menjadi kanal strategis dalam merespons tantangan pembangunan daerah.

Ir. Selle KS Dalle menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Ini adalah kehormatan sekaligus amanah besar. Semoga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarwakil kepala daerah demi Indonesia yang lebih maju dan merata,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya forum seperti ASWAKADA sebagai ruang berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring nasional.

Selle berharap hasil Munas ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Soppeng.

Selle juga mengapresiasi dukungan masyarakat Soppeng. “Terima kasih atas doa dan dukungan dari masyarakat Bumi Latemmamala. Mari kita terus bersinergi dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.

ASWAKADA adalah asosiasi yang dibentuk untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antar wakil kepala daerah di Indonesia.

Organisasi ini bertujuan menjadi wadah strategis untuk menyuarakan aspirasi dan memperkuat peran wakil kepala daerah dalam pembangunan nasional.

(AJS)

Hari Krida Pertanian 2025, Penguatan Peran Strategis Penyuluh Lapangan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting pengakuan terhadap peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menopang transformasi sektor pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan.

Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

“PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan. Kalau ada harga pupuk di atas HET, laporkan, pasti kita tindak!” tegas Mentan Amran dalam peringatan HKP ke-53 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Mentan Amran menambahkan, kios atau distributor yang menjual pupuk di atas HET akan langsung dikunci dan tidak lagi diperkenankan menyalurkan pupuk bersubsidi.

Untuk itu, penyuluh dan Babinsa diminta aktif melaporkan pelanggaran secara rutin sebagai bagian dari pengawasan terpadu.

Hal ini ditegaskan juga oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, yang menyatakan bahwa penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 termasuk pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat.

“Selama masa transisi ini, seluruh proses sedang kita siapkan. Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” ujarnya.

Dari total 38.000 penyuluh yang ada saat ini, sebanyak 34.000 telah diseleksi dan akan ditarik ke pusat. Penarikan ini bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

“Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern,” tambahnya.

Idha Widi juga menjelaskan bahwa saat ini Brigade Pangan telah menjadi motor transformasi pertanian di berbagai wilayah. Sejak awal 2025, brigade telah menerima bantuan alsintan dan pelatihan intensif. Banyak di antaranya kini telah mampu mengelola lahan dan mengoperasikan alat mesin pertanian secara mandiri.

“Brigade Pangan adalah titik balik transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Mereka dibekali teknologi, benih unggul, dan pelatihan pengelolaan usaha tani. Tapi bantuan dari pemerintah hanya diberikan sekali, selanjutnya Brigade Pangan harus mandiri dan mampu menyusun rencana usaha sendiri,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada PPL yang berprestasi, Mentan Amran menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, serta keterlibatan dalam program Brigade Pangan.

Selain itu, Kementan juga meluncurkan dua inisiatif strategis yang didampingi langsung oleh penyuluh, yaitu penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi, serta penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM Alsintan.

Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, peringatan HKP ke-53 ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, penyuluh pertanian, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia.

(Red/*)

Polres Soppeng Tebar Kepedulian di Hari Bhayangkara Lewat Kunjungan Sosial

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Menjelang Hari Bhayangkara ke-79, Polres Soppeng menunjukkan kepedulian sosialnya melalui kegiatan Anjangsana yang menyentuh hati. Jum'at (27/6/2025).

Kegiatan ini melibatkan Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Soppeng, Ny. Ageng Aditya, jajaran pejabat utama (PJU), serta para pengurus Bhayangkari.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para purnawirawan, rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah tokoh di enam lokasi berbeda, di antaranya kediaman Ipda (Purn) Mappasaile di BTN Tompotibani, Ipda (Purn) A. Burhanuddin di Pattojo, Ustadz M. Amin di Malaka, Aiptu (Purn) Abu Bakar, Iptu (Purn) Syamsuddin di Jl. A. Abdul Muis, dan Ipda (Purn) Tantu di Jl. Kemakmuran.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana menyampaikan bahwa momen Hari Bhayangkara adalah kesempatan bukan hanya untuk mengenang sejarah pengabdian Polri, tetapi juga untuk mempererat tali kasih dan rasa peduli.

“Ini adalah bentuk penghargaan kami kepada para purnawirawan yang telah mencurahkan dedikasi mereka bagi bangsa dan negara,” ujar AKBP Aditya.

Senada dengan itu, Ketua Bhayangkari Cabang Soppeng, Ny. Ageng Aditya, berharap kegiatan ini menjadi jembatan silaturahmi yang menguatkan nilai kekeluargaan dalam tubuh Polri.

“Bhayangkari akan selalu hadir dan mendukung setiap langkah Polri, termasuk menjaga hubungan harmonis dengan para purnawirawan,” tuturnya.

Anjangsana ini menjadi wujud nyata dari semangat kebersamaan, rasa terima kasih, dan empati yang terus dijaga Polres Soppeng dalam melayani masyarakat.

Tidak hanya menjaga keamanan, Polres Soppeng juga berkomitmen membangun ikatan emosional dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya mereka yang pernah mengabdi sebagai bagian dari institusi Polri.

Melalui kegiatan ini, Polres Soppeng menegaskan bahwa Hari Bhayangkara bukan hanya milik anggota aktif, tetapi juga seluruh keluarga besar Polri yang telah berjuang untuk negeri.

(Sil/JOIN)

UPT Pelatihan Kementan Jaga Mutu Pelatihan Lewat Penilaian TUK

Gowa, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya menjaga mutu pelatihan dan meningkatkan kompetensi SDM pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku terus berbenah. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pelaksanaan penilaian kelayakan dan verifikasi perpanjangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada 19–20 Juni 2025.

TUK merupakan tempat resmi yang digunakan untuk mengukur dan menguji kemampuan peserta pelatihan.

Melalui penilaian ini, BBPP Batangkaluku memastikan bahwa seluruh aspek—mulai dari organisasi, sarana dan prasarana, hingga sistem manajemen—sesuai dengan standar terbaru.

Hasilnya, BBPP Batangkaluku mendapatkan rekomendasi positif dan dinilai konsisten dalam menjaga kualitas pelatihan.

Ketua Tim Asesor, Ahmad Dedi Syathori, mengapresiasi kerja keras tim di BBPP. Ia menyebut bahwa kolaborasi dan kesiapan tim telah melampaui ekspektasi, terutama karena petunjuk teknis penilaian ini baru pertama kali diterapkan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih, mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi.

Menurutnya, dokumentasi bukan hanya soal laporan, tapi juga bentuk akuntabilitas dan bukti bahwa kegiatan telah dijalankan dengan baik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pertanian.

Sertifikasi bukan sekadar formalitas, tapi menjadi bukti bahwa SDM pertanian Indonesia siap bersaing, produktif, dan profesional.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, yang menekankan peran SDM unggul dan teknologi dalam menghadapi tantangan pertanian masa depan.

Dengan pelaksanaan penilaian ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan bahwa pelatihan pertanian bukan hanya tentang teori atau praktik semata, tapi juga tentang memastikan kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan hasil pelatihan.

Langkah ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja pertanian yang andal dan berdaya saing tinggi.

(Red)

Kementan Bentuk Brigade Pangan di Luwu Timur, Petani Siap Menuju Swasembada

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui pembentukan Brigade Pangan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (20/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi besar yang digerakkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai penanggung jawab wilayah swasembada pangan di Luwu Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan dari desa, melalui gerakan yang melibatkan seluruh elemen pertanian.

“Brigade Pangan adalah wujud nyata gerakan kolektif. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak—mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga perluasan areal tanam,” tegasnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian dan kelembagaan petani.

“PPL, petani, dan aparat desa adalah ujung tombak. Jika mereka kuat, maka ketahanan pangan juga akan kokoh,” ujarnya.

Pembentukan Brigade Pangan ini turut dirangkaikan dengan program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai solusi peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amrullah Rasyid, Kepala Desa Mahalona, para PPL, petani lokal, serta perwakilan DPRD Luwu Timur yang menunjukkan dukungan politik terhadap agenda ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, para tamu juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi cetak sawah dan berdialog langsung dengan petani penerima manfaat.

Salah satu petani yang hadir mengungkapkan harapannya, “Kami siap mendukung. Dengan adanya Brigade Pangan, lahan kami bisa lebih produktif dan swasembada bukan lagi sekadar wacana.”

Langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, dengan harapan melahirkan kemandirian pangan berbasis wilayah yang kuat dan berkelanjutan.

(Red)

Luwu Timur Bergerak! Kementan Genjot Tanam Serentak untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Luwu Timur, Beritarepublik.com, Gerakan tanam serentak resmi digaungkan di Luwu Timur. Jum'at (13/6/2025). 

Kementerian Pertanian RI melalui BBPP Batangkaluku yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di wilayah ini, mendorong penuh percepatan tanam sebagai langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional.

Lewat rangkaian koordinasi dan sosialisasi yang digelar serempak di lima titik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni Burau, Tomoni, Berau, Malili, dan Angkona, pemerintah memastikan seluruh elemen pertanian daerah bergerak bersama.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Tanam serentak bukan sekadar teknis, ini strategi besar bangsa. Petani kita tidak boleh jalan sendiri, pemerintah hadir mendampingi dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Senada, Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti menyebut keberhasilan program ini bertumpu pada peran aktif penyuluh pertanian. 

“Transformasi pertanian perlu keberanian.Semua lahan harus termanfaatkan, dan petani harus masuk dalam ekosistem pertanian modern dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, para penyuluh, Babinsa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani muda dan wanita. 

Mereka menyatakan komitmen bersama untuk bergerak serempak, menyambut musim tanam dengan semangat gotong royong.

“Dukungan dari semua lini sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal tanam, tapi juga tentang membangun harapan dan ketahanan pangan dari desa,” kata Jamaluddin.

Dengan semangat kolektif ini, Luwu Timur diharapkan menjadi model sukses transformasi pertanian berbasis kolaborasi, teknologi, dan semangat kebersamaan. 

Gerakan ini bukan sekadar awal, tapi menjadi langkah berkelanjutan demi masa depan pangan Indonesia.

(Red) 

Sambangi BGN Pusat, Bupati Soppeng Tegaskan Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, melakukan kunjungan resmi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo. Kamis (12/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Suwardi menyatakan kesiapan Soppeng untuk menjadi bagian dari implementasi awal program, antara lain melalui penyediaan lahan khusus untuk pembangunan dapur MBG di wilayahnya.

“Program ini sangat relevan dengan visi kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami siap berkolaborasi dan memberikan dukungan maksimal,” tegas Bupati Suwardi.

BGN menyambut positif langkah tersebut dan akan memberikan pendampingan teknis serta dukungan operasional kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Peninjauan lapangan ke lokasi yang disiapkan juga akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat intervensi gizi nasional, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis di bidang peningkatan gizi masyarakat untuk mendukung terwujudnya bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif.

(Red)

Pemkab Soppeng Hadiri Conference on Infrastructure 2025, Tegaskan Komitmen pada Pembangunan Nasional dan Daerah

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle Ks Dalle menghadiri Conference on Infrastructure 2025 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Rabu (11/6).

Konferensi strategis ini diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah sebagai ajang kolaboratif lintas sektor guna memperkuat sinergi pembangunan dan investasi infrastruktur nasional.

Bupati Suwardi menyatakan bahwa keikutsertaan Pemkab Soppeng dalam forum nasional ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyukseskan program infrastruktur yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Kami berharap forum ini membawa dampak nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suwardi.

Ia juga menambahkan bahwa konferensi ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan lokal dan mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif serta berpihak pada daerah.

Wakil Bupati Selle Ks Dalle turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pemerataan pembangunan.

“Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan ke depan lebih merata dan inklusif, terutama dalam menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” katanya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Kehadiran para pemimpin nasional memperkuat harapan bahwa pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan akan menjadi lebih terarah, berkualitas, dan menyentuh seluruh pelosok negeri.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program kolaboratif dengan pemerintah pusat.

Upaya ini difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur yang berperan penting dalam mendukung pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

(Red)

Rakor Percepatan Tanam di Luwu Timur, Gotong Royong Menuju Pangan Tangguh

Lutim, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya mendukung tercapainya target tanam nasional dan mempercepat gerakan tanam serentak di berbagai wilayah sentra produksi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Tanam di Luwu Timur Rabu, 4 Juni 2025.

Rakor ini menjadi momentum penting di tengah tantangan perubahan iklim, ancaman krisis pangan global, dan dinamika produksi dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya percepatan tanam sebagai bagian dari strategi nasional.

“Target tanam bukan hanya angka dalam laporan, tapi cermin dari komitmen kita terhadap ketahanan pangan nasional. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama,” tegas Menteri Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di daerah, termasuk kepala daerah, TNI/Polri, dan masyarakat, untuk menjadi bagian dari solusi dalam membangun kemandirian pangan Indonesia.

Senada dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, , menggaris bawahi bahwa peran penyuluh sangat sentral dalam menggerakkan percepatan tanam.

“Penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Mereka bukan hanya pendamping petani, tapi juga penggerak perubahan di desa. Kinerja mereka harus responsif, terukur, dan mampu menjawab tantangan lapangan,” tutur Idha.

Sebagai salah satu UPT pelatihan di bawah BPPSDMP Kementerian Pertanian, BBPP Batangkaluku secara aktif terlibat dalam mendampingi daerah-daerah strategis pertanian, termasuk di Sulawesi Selatan terutama Kabupaten Luwu Timur. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi pelatihan teknis, penguatan kapasitas penyuluh, hingga koordinasi dalam mendorong langkah percepatan tanam.

Melalui kegiatan ini, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani mengajak seluruh jajaran pertanian di Luwu Timur untuk mengedepankan semangat gotong royong dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan percepatan tanam sebagai gerakan bersama. Kita punya semangat, punya potensi, dan punya SDM. Tinggal bagaimana kita bergerak dalam satu irama dan satu tujuan,” ujarnya.

Hasil dari rakor ini akan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan: pelibatan lintas sektor, pemetaan wilayah tanam potensial, dan pelaksanaan tanam serentak di berbagai kecamatan di Luwu Timur. Para penyuluh diminta untuk terus hadir mendampingi petani, memastikan proses tanam berjalan tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, TNI/Polri, penyuluh, dan petani, diharapkan percepatan tanam di Luwu Timur dapat menjadi model gerakan pertanian kolaboratif yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disebutkan akan segera menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mewajibkan keterlibatan aktif camat, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan seluruh elemen desa dalam mendukung gerakan percepatan tanam di wilayah masing-masing.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Amrullah, para penyuluh pertanian, unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.

(Silviana) 

Sulsel Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, menandai keberhasilan keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2021.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj Fatmawati Rusdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (28/5).

Dalam sambutannya, Dede Sukarjo menyatakan, “Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif. Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.”

Ia juga mengapresiasi konsistensi Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah, menekankan bahwa opini ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan BPK RI.

“Raihan opini WTP yang kembali diperoleh menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Namun, Fatmawati juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.

“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi budaya dalam setiap proses pemerintahan,” tegasnya.

Dengan pencapaian ini, Sulawesi Selatan semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang menerapkan prinsip good governance dan pengelolaan keuangan yang akuntabel secara konsisten sejak 2021.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas dan pengawasan, Pemprov Sulsel terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

(Red/Silviana)

Dorong Budaya Inovasi, Pemkab Soppeng Gelar Presentasi dan Wawancara Inovatif Latemmamala 2025

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) kembali menunjukkan komitmennya dalam menumbuhkan semangat inovasi di daerah. Pada Selasa (27/5/2025), digelar kegiatan Presentasi dan Wawancara Inovatif Latemmamala 2025 bertempat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari proses seleksi inovasi daerah yang bertujuan menjaring ide-ide kreatif dari berbagai OPD, UPTD, hingga desa. Sebanyak 15 inovasi terbaik yang telah melalui seleksi awal selama satu bulan kini masuk dalam tahap presentasi dan wawancara guna menentukan 10 inovasi unggulan dalam program “TOP 10 Inovatif Latemmamala 2025”.

Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Soppeng, Ir. A. Zulkifli, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menilai kelayakan inovasi semata, namun juga menggali lebih dalam strategi implementasinya agar berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam sesi virtual, Kepala Pusat Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko, turut hadir memberikan arahan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi serta dukungan dari pimpinan daerah untuk menghasilkan inovasi berkualitas.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif inovator dari desa agar inovasi tersebar secara merata dan inklusif.

“Saya berharap para nominator dapat menjadi teladan dan pemicu semangat bagi inovator lain, demi membawa Soppeng masuk dalam jajaran 10 besar inovasi daerah nasional,” ujarnya.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Ibrahim Hatta, SH, M.Si., yang mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk tim penilai dari BRIN.

Ia menegaskan bahwa inovasi bukan semata-mata soal hal besar, melainkan soal keberanian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Inovasi adalah kebutuhan penting bagi pemerintahan yang ingin menghadapi tantangan kompleks secara efektif. Lewat kegiatan ini, kita memperkuat budaya kerja yang kreatif dan responsif,” ungkapnya.

Inovasi-inovasi terpilih mencakup berbagai sektor pelayanan, seperti BARUGA SOPPENG dari Dinas Pendidikan, SIBALI PERI dari Dinas PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, LSMSPEK dari RSUD Latemmamala, serta gagasan inovatif dari Puskesmas dan sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Soppeng.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap dapat terus menumbuhkan semangat berinovasi dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.

(Silviana)

Pemkab Soppeng Raih WTP ke-11 dari BPK RI

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Soppeng sejak tahun-tahun sebelumnya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE dan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng mengatakan, "Opini WTP ke-11 ini membuktikan bahwa Pemkab Soppeng konsisten menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan".

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi," ujar Bupati Suwardi.

Sementara itu, menurut BPK, penilaian opini WTP didasarkan pada empat aspek utama yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal".

"Seluruh kriteria ini dinilai telah dipenuhi dengan baik oleh Pemkab Soppeng, terangnya.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik yang prima.

Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Pemkab Soppeng, antara lain Kepala BPKPD, Plt. Inspektur, dan Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Soppeng.

Selain Kabupaten Soppeng, daerah lain yang turut menerima LHP BPK hari ini adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

(Silviana)