LMP Soppeng Siap Kawal Program Swasembada Pangan Usai Rapimnas 2026

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Soppeng, Sahar, menghadiri Rapimnas Laskar Merah Putih 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti pengurus pusat, pengurus daerah, serta kader LMP dari berbagai wilayah di Indonesia.

Rapimnas mengusung tema “Laskar Merah Putih Bersama Pemerintah Rawat NKRI Membangun Negeri” dan menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus penguatan komitmen dalam mendukung program-program strategis pemerintah.

Salah satu agenda penting dalam Rapimnas adalah arahan dari Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian RI dan Dewan Pembina Laskar Merah Putih. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian bangsa.

Menanggapi hal tersebut, Sahar menyatakan kesiapan LMP Soppeng untuk mengawal program swasembada pangan hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, Kabupaten Soppeng memiliki potensi pertanian yang besar sehingga perlu didukung melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami siap menjalankan arahan Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengawal program swasembada pangan. Ini merupakan bentuk kontribusi nyata kami dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Sahar.

Ia menambahkan, LMP Soppeng akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Menurut Sahar, Rapimnas 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan peran Laskar Merah Putih dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI.

(Red)

Wabup Selle Hadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Ekonomi Soppeng Melaju 9,39 Persen

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dan menandai Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi.

Dalam sambutannya, Amalia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen strategis untuk memotret aktivitas ekonomi nasional secara menyeluruh. Melalui sensus ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran terkini mengenai perkembangan dunia usaha, transformasi digital, serta dinamika ekonomi yang terjadi di berbagai daerah.

Pencanangan tersebut dihadiri oleh Andi Sudirman Sulaiman, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta sejumlah perwakilan pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi momentum awal memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh sehingga menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus yang dijadwalkan berlangsung melalui pendataan lapangan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, ketersediaan data ekonomi yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

“Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Soppeng siap mendukung dan berpartisipasi aktif demi suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” kata Selle.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI memaparkan capaian perekonomian Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2026. Kabupaten Soppeng mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 9,39 persen secara tahunan (year-on-year), menempatkannya pada posisi kelima tertinggi di Sulawesi Selatan.

Angka tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 6,88 persen maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Capaian ini menunjukkan tren positif pembangunan ekonomi di Kabupaten Soppeng serta efektivitas berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

Kehadiran Wakil Bupati Soppeng dalam kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan data statistik yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Silviana)

Hari Raya Idul Adha 1447 H, Soppeng Terima Bantuan Sapi Qurban Presiden RI

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melaksanakan penyerahan bantuan kemasyarakatan sapi qurban dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, yang berlangsung di RPH Cangadi, Pelle Pellengnge, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Rabu (27/5/2026).

Bantuan sapi qurban Presiden RI tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng kepada pengurus Masjid Besar Miftahunnajah, Dr. H. Armas, M.Pt., untuk selanjutnya dipotong dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima di sekitar wilayah masjid.

Sapi qurban bantuan Presiden Republik Indonesia diketahui merupakan jenis limosin dengan bobot mencapai 924 kilogram dan dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Cangadi.

Dalam keterangannya, Bupati Soppeng menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kepada masyarakat Kabupaten Soppeng melalui bantuan kemasyarakatan sapi qurban tersebut.

Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya dalam menyambut momentum Hari Raya Idul Adha yang sarat dengan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan.

“Semoga bantuan qurban ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta semakin mempererat semangat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” ujar Bupati Soppeng.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keikhlasan, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para Kepala SKPD Kabupaten Soppeng, Camat Liliriaja, serta pengurus Masjid Besar Miftahunnajah.

(Silviana) 

Pemkab Soppeng Kembali Raih WTP 2025, Bupati Suwardi Sebut Hasil Kerja Bersama

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Soppeng kembali mencuri perhatian di tingkat Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Soppeng sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah pertama di Sulsel yang menerima opini WTP tahun ini bersama Makassar.

Penyerahan opini bergengsi tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026), dan diterima langsung oleh Suwardi Haseng bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Suwardi Haseng tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Soppeng berjalan dengan baik dan transparan.

“Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Disiplin, integritas, dan komitmen menjadi kunci utama,” ujar Suwardi.

Bupati Soppeng itu juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga profesionalisme dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan melalui proses pemeriksaan ketat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada empat indikator penting yang menjadi penilaian utama BPK, mulai dari kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan, hingga kecukupan pengungkapan laporan keuangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini semakin memperkuat citra Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.

Kini masyarakat berharap capaian tersebut bisa sejalan dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dirasakan langsung oleh warga.

(Silviana)

Corak Lejja Resmi Diluncurkan di Soppeng, Wastra Baru Ini Disebut Siap Tembus Pasar Nasional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Peluncuran Corak Lejja dalam ajang “Soppeng Berwastra 2026: Kemilau Sutra” di Taman Kalong, Rabu (21/5/2026), langsung menyita perhatian publik. Wastra baru khas Kabupaten Soppeng ini digadang-gadang bukan hanya menjadi identitas budaya daerah, tetapi juga berpotensi menembus pasar fesyen nasional hingga industri kreatif Indonesia.

Kegiatan tersebut digelar oleh IKALONG dan menghadirkan finalis Duta Budaya Soppeng 2026 dalam ajang fashion competition yang menampilkan karya busana berbahan Corak Lejja. Motif ini terinspirasi dari kekayaan alam, lanskap, serta nilai budaya yang melekat pada kawasan wisata Lejja.

Sejak awal diperkenalkan, Corak Lejja langsung menjadi sorotan karena dinilai memiliki karakter visual yang kuat dan berbeda dari wastra daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Desainnya yang menggabungkan unsur alam dan filosofi lokal disebut-sebut mampu bersaing di pasar fesyen yang lebih luas.

Tidak hanya sekadar peragaan busana, peluncuran ini juga menjadi momentum penting lahirnya kerja sama strategis antara PT Perseroda Lamataesso Mattappa dengan IKALONG. Keduanya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan desain, produksi, hingga penguatan hak atas Corak Lejja sebagai identitas wastra daerah.

Plt Direktur PT Perseroda Lamataesso Mattappa, Musdar Asman, menegaskan bahwa Lejja tidak hanya menyimpan potensi wisata alam, tetapi juga kekuatan budaya yang dapat diolah menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi.

“Corak Lejja ini bukan hanya simbol, tetapi representasi identitas. Kami ingin menjadikannya produk kreatif yang bisa dikenal lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperkuat optimisme bahwa wastra ini dapat menjadi ikon baru Soppeng yang tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga memiliki daya saing di industri kreatif nasional.

Sementara itu, sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan oleh Asisten III Setda Soppeng, Andi Ibrahim Harta, menekankan bahwa pelestarian budaya harus menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Ia menyebut generasi muda memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya daerah di tengah arus modernisasi.

“Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga budaya daerah. Jangan sampai kita kehilangan identitas di tengah perkembangan zaman,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng sekaligus Ketua Dekranasda, Hj. Suwarni Suwardi, secara resmi membuka kegiatan Soppeng Berwastra 2026. Ia mengapresiasi langkah IKALONG yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi berbasis budaya lokal melalui kegiatan kreatif yang melibatkan generasi muda.

Menurutnya, peluncuran Corak Lejja menunjukkan bahwa budaya daerah tidak hanya bisa dilestarikan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk modern yang memiliki nilai jual tinggi tanpa meninggalkan akar tradisinya.

Acara ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi wanita, serta sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas BKKBN, serta unsur Bhayangkari dan Persit Kartika Chandra Kirana.

Dengan peluncuran ini, Corak Lejja diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Soppeng, tetapi juga mampu menembus panggung nasional sebagai wastra baru Indonesia yang lahir dari kearifan lokal, sekaligus memperkuat posisi Lejja sebagai ikon wisata dan budaya yang berdaya saing tinggi.

(Silviana)

Absennya Bupati Soppeng Bukan Masalah karena sudah berkomunikasi sebelum acara. Supriansa Tekankan Persatuan kader Golkar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Sil)

Masuk Program Nasional, Kopdes Maccile Didorong Jadi Model Ekonomi Desa Berkelanjutan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam agenda launching nasional Program Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran desa ini dalam program strategis nasional tersebut menjadi perhatian publik sekaligus menandai langkah besar dalam penguatan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

Desa Maccile kini diproyeksikan menjadi salah satu model implementasi koperasi desa modern yang terintegrasi dengan sistem distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi lokal lainnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan kebijakan nasional yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa yang lebih modern, profesional, dan memanfaatkan teknologi digital. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok yang selama ini panjang, sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih stabil dan terjangkau.

Dalam peluncuran program tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan baru.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih Maccile bukan hanya sekadar program formalitas, melainkan harus menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menargetkan koperasi tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, koperasi desa harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Wabup juga menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga harus berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta wadah pengembangan usaha kecil di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal operasional, telah ditetapkan struktur kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Maccile sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua: Irwan Ardiansa
Wakil Ketua Bidang Usaha: Muh. Syahrul
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan: Andi Ilham
Sekretaris: Fatma Rahma
Bendahara: Saidatul Rohma

Pengawas:

Ketua: Suherman
Anggota: Sudirman
Anggota: Andi Besse Ekasari

Struktur ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi koperasi agar berjalan sesuai prinsip good governance serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung.

Pemerintah menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor produksi dan distribusi.

Selain itu, keberadaan koperasi desa juga dipandang dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi lokal.

Meski memiliki potensi besar, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengurus koperasi, serta pengawasan yang ketat agar koperasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi sistem, maupun penguatan kelembagaan agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Masyarakat Desa Maccile menyambut baik kehadiran program ini dan berharap dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Harapan terbesar tertuju pada stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja baru di tingkat desa.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih Maccile diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

(Red)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid Dampingi Bupati Suwardi Haseng dalam Safari Ramadhan di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar, Nurdin Halid, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan daerah dan kepedulian sosial dengan menggelar Safari Ramadhan dan silaturahmi bersama masyarakat Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini berlangsung di kediaman pribadi Bupati Soppeng, H.Suwardi Haseng, di Cabbenge, Minggu (8/3/2026).

Acara yang dihadiri sekitar 500 warga ini menjadi momen penting bagi warga Lilirilau untuk bertemu langsung dengan tokoh nasional sekaligus kader Partai Golkar.

Selain silaturahmi, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembagian paket sembako Ramadhan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Nurdin Halid.

Menurut Suwardi, NH adalah sosok yang konsisten dan memiliki komitmen tinggi dalam membina kader serta memperhatikan masyarakat.

“Salah satu buktinya adalah hari ini beliau datang bersilaturahmi dengan masyarakat Lilirilau,” ujar Suwardi Haseng di hadapan warga yang antusias.

Suwardi juga mengungkapkan bahwa Nurdin Halid merupakan salah satu tokoh yang mendorongnya maju dalam kontestasi Pilkada Soppeng 2024.

Dukungan ini, menurut Suwardi, menjadi kunci kesuksesannya hingga kini.

“Pak NH adalah salah satu orang yang mendorong saya menjadi calon kepala daerah, mengurus partai, dan membantu sampai berhasil,”terang Suwardi yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Nurdin Halid dalam sambutannya juga berbagi cerita mengenai proses awal dukungan terhadap Suwardi Haseng sebelum Pilkada Soppeng 2024.

Ia menjelaskan bahwa pembicaraan internal keluarga dilakukan satu hingga dua tahun sebelum pilkada untuk menentukan kesiapan Suwardi maju sebagai calon kepala daerah.

“Setelah melalui pembicaraan, diputuskan beliau maju dan kita dukung tidak setengah-setengah,” kata Nurdin Halid, menekankan pentingnya komitmen penuh dalam mendukung kader Partai Golkar.

Selain itu, Nurdin Halid menyampaikan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang paling sering dikunjunginya dalam berbagai agenda tahun ini. “Itu karena saya bersaudara dengan bupatinya,” ujar Nurdin disambut tawa dan tepuk tangan warga.

Dalam kesempatan yang sama, Nurdin Halid menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan fungsi dan peran sebagai anggota DPR RI dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia bahkan meminta Bupati Soppeng mengumpulkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memaparkan rencana pembangunan, agar peluang penganggaran bisa dioptimalkan.

“Supaya kami bisa melihat peluang penganggaran melalui tugas kami di DPR RI,” ujarnya.

Acara silaturahmi ditutup dengan penyerahan sembako Ramadhan kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial.

Selain itu, penyerahan Buku Koperasi Merah Putih dari anggota DPR RI Komisi VI dari dapil Sulawesi Selatan II.

Kegiatan ini menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas bagi Nurdin Halid dan Bupati Suwardi Haseng, sekaligus memperkuat hubungan antara kader partai dengan konstituen.

Dengan agenda seperti ini, diharapkan hubungan antara DPR RI, pemerintah daerah, dan masyarakat Soppeng semakin erat, mendukung terciptanya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

(Silviana) 

Wabup Soppeng: RUU Pemerintahan Daerah Harus Menjawab Tantangan Zaman

Batam, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Planet Holiday Hotel & Residence, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2/2026).

Rakernas ADEKSI 2026 mengusung tema “Urun Rembuk RUU Pemerintahan Daerah”, yang menjadi forum strategis bagi pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk membahas arah kebijakan nasional terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Dalam pemaparannya, Ir. Selle KS Dalle menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah harus berangkat dari kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah di lapangan.

Menurutnya, regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus selaras dengan kepentingan nasional.

“RUU Pemerintahan Daerah harus mampu memperkuat otonomi daerah, memberikan ruang inovasi bagi pemerintah daerah, serta memastikan adanya kewenangan yang proporsional agar daerah dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati Soppeng.

Ia menambahkan, penguatan otonomi daerah tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan peran pemerintah pusat, melainkan harus dibangun melalui sinergi dan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

“Sinergi pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Forum Rakernas ADEKSI ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, serta pengalaman empiris di lapangan,” tambahnya.

Menurut Ir. Selle, masukan dari daerah sangat diperlukan agar RUU Pemerintahan Daerah yang dihasilkan nantinya bersifat implementatif, tidak tumpang tindih dengan regulasi lain, serta tidak memberatkan daerah dalam pelaksanaannya.

Rakernas ADEKSI Tahun 2026 turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari berbagai latar belakang. Di antaranya Rektor IPDN Jakarta, Dr. Halilul Khairi, M.Si, Wakil Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, serta Ketua Umum ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah, Dance Ishak Palit.

Forum ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Pemerintahan Daerah.

Kehadiran Wakil Bupati Soppeng sebagai salah satu pembicara utama menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk berperan aktif dalam pembahasan kebijakan strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui partisipasi aktif dalam forum nasional seperti Rakernas ADEKSI, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang lebih kuat, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

(Red)

Prestasi Baru, Bupati Soppeng Terima Penghargaan UHC Kategori Madya

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Rentang Kendali Terlalu Panjang, Pemekaran Luwu Raya Disebut Solusi Pelayanan Publik

Luwu Raya, Teropongsulaw.com,– Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya kembali menguat dan menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya bukan didorong kepentingan elite politik semata, melainkan kebutuhan objektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tokoh masyarakat Luwu, Andi Taufiq Aris (ATA), menegaskan bahwa luas wilayah Luwu Raya dengan karakter sosial, geografis, dan ekonomi yang sangat beragam selama ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2025).

Menurut Andi Taufiq Aris, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pelayanan masyarakat kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan layanan publik.

Rentang kendali yang panjang membuat pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis tidak berjalan optimal.

“Wilayah yang luas dan rentang kendali yang panjang membuat pelayanan publik sering kalah cepat dari jarak. Ini bukan soal keinginan segelintir orang, tetapi kebutuhan riil masyarakat di Luwu Raya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, terlebih dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan merata.

Dalam konteks desain administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Taufiq Aris menyebut beban pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Dengan jumlah wilayah dan populasi yang besar, keberadaan pusat kendali pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Pemekaran wilayah Luwu Raya diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi birokrasi serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Lebih jauh, pemekaran wilayah juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan mampu menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan jauh lebih responsif jika dikelola oleh pemerintahan yang memahami konteks lokal secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di sejumlah wilayah Luwu Raya akibat keterbatasan jangkauan dan fokus kebijakan dari pusat pemerintahan yang ada.

Andi Taufiq Aris menilai bahwa penundaan pemekaran Luwu Raya sama artinya dengan menunda solusi atas persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Kesiapan daerah harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek fiskal, sumber daya manusia, hingga desain kelembagaan pemerintahan.

“Pemekaran tidak hanya soal politik, tetapi kesiapan anggaran, aparatur, dan sistem pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan yang memadai, pemekaran Luwu Raya bukan hanya layak dilakukan, tetapi memang sudah waktunya,” tegasnya.

Wacana pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan isu baru. Aspirasi ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan terus menjadi bagian dari diskursus publik di Sulawesi Selatan. Hingga kini, harapan masyarakat masih menunggu keputusan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat dapat melihat aspirasi pemekaran Luwu Raya secara objektif, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

(Red)

Bupati Soppeng Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita Presiden di Rakernas APKASI 2026

Batam, Teropongsulawesi.com,  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Minggu (18/1/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan kebijakan strategis Pemerintah Pusat.

Rakernas XVII APKASI tahun ini mengusung tema “Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri” dengan subtema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Forum nasional ini diproyeksikan menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi pemerintah kabupaten se-Indonesia agar sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Pembukaan Rakernas secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan dihadiri sejumlah tokoh penting pemerintahan daerah. Tampak hadir Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud, serta para bupati dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya Rakernas APKASI sebagai forum koordinasi nasional dalam merumuskan langkah strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pusat.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa partisipasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rakernas APKASI bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan daerah dalam mengambil peran aktif sebagai penggerak pembangunan nasional.

“Rakernas APKASI merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan menyatukan visi antarwilayah. Kolaborasi antarpemerintah daerah sangat vital, terutama dalam mendukung dan menyukseskan program nasional Asta Cita Presiden demi kemajuan Indonesia yang dimulai dari daerah,” ujar Bupati Suwardi Haseng saat dihubungi wartawan, Senin malam (19/1/2026).

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kerja bersama lintas daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Bupati Suwardi Haseng juga menambahkan bahwa Rakernas APKASI memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk bertukar gagasan, menyampaikan tantangan daerah, serta merumuskan solusi bersama dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang terus berkembang.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, keikutsertaan dalam Rakernas XVII APKASI diharapkan mampu menghasilkan manfaat konkret, mulai dari perolehan kerangka kebijakan baru, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, hingga perluasan jejaring kerja sama baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

“Target akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng, khususnya di Bumi Latemmamala,” tambahnya.

Selain mengikuti rangkaian utama Rakernas, Bupati Soppeng juga menghadiri sesi Welcome Dinner bersama para kepala daerah lainnya. Momen tersebut dimanfaatkan sebagai ajang diskusi santai namun substantif guna membangun kesepahaman awal serta mempererat komunikasi sebelum pelaksanaan rapat kerja secara intensif.

Rakernas XVII APKASI dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda pembahasan isu-isu strategis daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta perumusan rekomendasi nasional yang akan menjadi rujukan bersama bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Dengan keikutsertaan aktif dalam Rakernas ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(Red)

Bupati Soppeng Hadiri Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, Diwarnai Pemotongan Nasi Tumpeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045.”

Acara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Hari Ibu oleh Ketua Dharma wanita Kab. Soppeng Hj. Nurlina A. Surahman.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E. dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Fauzi.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa peringatan Hari Ibu bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas peran dan kontribusi perempuan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ditekankan pula bahwa perempuan Indonesia merupakan motor perubahan dan pilar utama pembangunan, yang terus berkarya dalam berbagai bidang meski dihadapkan pada beragam tantangan. Perempuan hadir sebagai penjaga nilai budaya, penggerak ekonomi keluarga, pemimpin komunitas, hingga inovator di era digital.

Peringatan Hari Ibu ke-97 juga sejalan dengan agenda nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan perempuan dan anak, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Pemerintah, lanjut sambutan tersebut, terus memperkuat kebijakan dan regulasi melalui implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang PKDRT, CEDAW, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan guna memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara, aman, dan berkeadilan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan kue peringatan Hari Ibu oleh Bupati Soppeng yang turut didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan tanda kasih oleh Bupati Soppeng kepada Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, serta oleh para anggota Forkopimda kepada istri masing-masing.

Selain itu, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng menyerahkan tanda kasih kepada organisasi perempuan dan organisasi inovatif.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Bunda PAUD berprestasi oleh Ketua Bunda PAUD Kabupaten Soppeng kepada:

St. Fatimah, S.St., Bunda PAUD Kelurahan Citta, Kecamatan Citta, sebagai peserta Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025
Andi Irvianti, S.Sos., Bunda PAUD Kecamatan Lilirilau.
Andi Durrunnisa, S.E., Bunda PAUD Kecamatan Lalabata.
Melalui peringatan Hari Ibu ke-97 ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan perempuan sebagai fondasi penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, para Asisten Setda, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Soppeng, Ketua Organisasi Wanita, serta Ketua TP PKK Kecamatan beserta pengurus.

(Red)

Satu-Satunya PTP Pemprov Sulsel Paparkan Smart School di PTP Connect 2025 Jakarta

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam transformasi pendidikan digital nasional. Anshar Syukur, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) satu-satunya di lingkup Pemprov Sulsel, tampil sebagai pemapar dalam ajang PTP Connect 2025 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta. Senin (15/12/2025). 

PTP Connect merupakan forum nasional bergengsi yang mempertemukan PTP dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berbagi praktik baik, inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).

Dalam paparannya, Anshar Syukur menyampaikan Program Smart School Sulawesi Selatan, sebuah ide dan inovasi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan pembelajaran konvensional guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkarakter.

Sebagai PTP, Anshar menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat posisi PTP dalam kebijakan pendidikan.

“PTP Connect bukan sekadar forum berbagi, tetapi ruang pembuktian bahwa PTP memiliki peran strategis sebagai arsitek pembelajaran dan inovasi kebijakan pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Smart School Sulsel merupakan bentuk tanggung jawab daerah untuk berkontribusi dalam agenda nasional, diantaranya mewujudkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Pembelajaran

“Kami membawa praktik nyata dari daerah, agar inovasi tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat direplikasi dan dikembangkan secara nasional,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal, mengapresiasi partisipasi Sulsel dalam ajang tersebut.

“PTP Connect adalah forum yang sangat bergengsi. Kehadiran Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa inovasi daerah kita memiliki kualitas dan relevansi nasional,” ungkapnya. 

Pendidikan Soppeng Diakui Nasional, Bupati Suwardi Terima Penghargaan Dwija Praja Nugraha 2025

Jakarta, Komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memajukan dunia pendidikan kembali mendapatkan pengakuan nasional. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menerima Penghargaan Dwija Praja Nugraha 2025 dari PB PGRI, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada kepala daerah atas dedikasi dan keberpihakan mereka terhadap guru serta pembangunan sektor pendidikan.

Penganugerahan tersebut digelar pada Sabtu, 29 November 2025, bertempat di Britama Arena Mahaka Square, Jakarta Utara, dan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A.

Pada kesempatan itu, sebanyak 20 gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia turut menerima penghargaan yang sama.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi kepada dirinya, melainkan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Soppeng.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh guru di Kabupaten Soppeng. Mereka adalah ujung tombak transformasi pendidikan. Kami di pemerintah daerah hanya berusaha memastikan mereka mendapat dukungan yang layak,” ujarnya.

Suwardi juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat kualitas pendidikan melalui beragam program strategis, mulai dari peningkatan kompetensi guru, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, hingga percepatan transformasi digital untuk memastikan akses pembelajaran yang lebih merata dan modern.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyiapkan pendidikan yang relevan dengan tantangan masa depan.

 “Kerja sama dan sinergi dengan PGRI, pemerintah pusat, dan seluruh pihak harus terus diperkuat. Tantangan pendidikan ke depan semakin kompleks, dan hanya dengan kolaborasi kita bisa menjawabnya,” tambahnya.

Bupati Suwardi juga menyampaikan apresiasi kepada PB PGRI yang telah memberikan kepercayaan kepada Soppeng, sekaligus menjadikan penghargaan ini sebagai pendorong untuk terus melahirkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Penganugerahan Dwija Praja Nugraha 2025 ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan Soppeng berada pada jalur yang tepat, ditopang oleh kebijakan pemerintah daerah yang progresif serta dedikasi para tenaga pendidik yang konsisten mendukung peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

(Red) 

Kolaborasi KKSS dan Kementan, Ribuan Warga Nikmati Paket Sembako Murah

Gowa, Teropongsulawesi.com- Sejak pagi, ribuan warga memadati Lapangan Karebosi untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, panitia menyiapkan sekitar 75 ton bahan pokok dan membagikannya melalui pasar murah, Minggu (16/11/2025).

Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pasar murah yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Makassar. Kementan menilai kegiatan ini efektif membantu stabilisasi harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Ini kolaborasi, semua hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan. Totalnya 75 ton, jadi 75 ribu orang bisa kebagian," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selaku Ketua Umum KKSS saat hadir meninjau jalannya kegiatan. 

Dalam kegiatan tersebut, disediakan paket sembako senilai Rp.150.000 yang dijual hanya Rp.60.000. Paket ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, satu ekor daging ayam beku, serta 10 butir telur ayam.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa program pasar murah merupakan bukti nyata aksi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ia berharap agar pemerintah dapat terus memfasilitasi serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. 

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku sebagai UPT Kementan di Sulawesi Selatan turut memfasilitasi dan mengawal berlangsungnya pasar murah. 

Keterlibatan BBPP Batangkaluku merupakan bentuk kontribusi kelembagaan dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat, khususnya yang memberikan manfaat langsung bagi warga Sulawesi Selatan.

Nur Jannah, salah satu penerima voucher, menilai pasar murah ini memberikan dampak langsung bagi kebutuhan harian masyarakat.

“Paketnya lengkap, harga terjangkau dan kualitasnya bagus. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan karena sangat membantu banyak keluarga," sebutnya.

(Red) 

Generasi Muda Sidrap Bergerak, Targetkan Produksi Gabah 1 Juta Ton Lewat Brigade Pangan

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)

Brigade Pangan Perkuat Pertanian di Sidrap, Upaya Tingkatkan Produktivitas

Sidrap,Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan, yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.350 peserta dari 90 Brigade Pangan yang terbentuk pada tahun 2025 untuk program Oplah Nonrawa. Bimtek ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern dan peningkatan produktivitas di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam mendorong pertanian modern dan peningkatan indeks pertanaman.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala BPPSDMP Kementan,  Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat SDM pertanian yang berbasis kemandirian, inovasi, dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan, kami ingin memastikan pengelola Brigade Pangan mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan bisa menghasilkan maksimal,” tutur Idha Widi Arsanti.

Dalam acara penutupan Bimtek yang diadakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama Bersama BBPP Batangkaluku, turut hadir  Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, sekaligus memberikan  dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan. Menurutnya, modernisasi pertanian dari sistem manual ke penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton, sehingga Sidrap menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia,” tegas Bupati Syaharuddin.

Ia juga berharap agar seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat desa dan kecamatan, serta menjadi teladan dalam penerapan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku), Jamaluddin Al Afgani,  selaku PJ Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap menekankan bahwa para pengelola Brigade Pangan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan perannya.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun, serta berupaya meningkatkan profitabilitas usaha tani. Ketika indeks pertanaman meningkat, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, targetnya pengelola Brigade Pangan dapat meraih pendapatan minimal Rp10 juta per bulan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Brigade Pangan bukan hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani dan pengelola dalam mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian terus mendorong sinergi lintas sektor  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan Brigade Pangan  dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Harga Pupuk Turun Signifikan, Petani Lampung Ucapkan Terima Kasih ke Presiden Prabowo

Lampung Utara, Teropongsulawesi.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/10).

Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran dan KSP Qodari berdialog langsung dengan distributor dan petani setempat guna memastikan harga pupuk di lapangan benar-benar mengalami penurunan sesuai instruksi pemerintah.

Distributor di kios yang dikunjungi menyampaikan bahwa harga pupuk bersubsidi kini turun secara signifikan.

“Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan 20 persen. Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem,” ujar Mentan Amran saat sidak.

Para petani di lokasi menyambut baik kebijakan tersebut. Eko, salah satu petani di Kotabumi Utara, mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk telah memberi dampak langsung terhadap biaya produksi mereka.

“Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga pupuk.

“Hari ini terbukti bahwa harga pupuk turun 20 persen. Keputusan dibuat di Jakarta, dan hanya dalam beberapa hari sudah terealisasi di Kotabumi. Baik distributor maupun petani mengonfirmasi langsung, ini nyata,” kata Qodari.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam revitalisasi sektor pupuk nasional tanpa menambah beban subsidi APBN.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran.

"Kami merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa tambahan subsidi,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian memastikan akan terus melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar kebijakan penurunan harga ini benar-benar dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk agar musim tanam mendatang dapat berjalan optimal.

(Red)

Brigade Pangan Jadi Ujung Tombak Modernisasi Pertanian di Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah nyata mewujudkan modernisasi dan regenerasi petani melalui optimalisasi alat dan mesin pertanian (alsintan).

Salah satunya lewat kegiatan motivasi dan pembinaan pengelola Brigade Pangan (BP) yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pancalautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan yang diikuti 60 pengelola Brigade Pangan dari empat kelompok ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai bagian dari komitmen Kementan mempercepat adopsi teknologi pertanian modern di kalangan petani dan penyuluh.

Melalui pendekatan ini, Kementan mendorong petani meninggalkan cara konvensional seperti tanam benih langsung (tabela) yang meski mudah, sering menurunkan efisiensi. Sebaliknya, metode tanam pindah (transplanting) dengan dukungan alsintan seperti transplanter dinilai lebih efisien, menekan kehilangan hasil, dan meningkatkan kualitas pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan modernisasi pertanian menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional.

“Modernisasi bukan sekadar penggunaan mesin, tapi perubahan cara berpikir petani. Kita ingin lahir petani muda yang tangguh, inovatif, dan profesional. Dengan alsintan, efisiensi meningkat, produksi naik, kesejahteraan petani terwujud,” ujarnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan, Brigade Pangan berperan strategis memastikan alsintan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak di lapangan. Mereka memastikan alsintan digunakan efektif, mempercepat tanam, dan membantu petani beradaptasi dengan teknologi. Kami ingin setiap alsintan yang disalurkan benar-benar menjadi sumber produktivitas dan semangat regenerasi,” katanya.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapat pembekalan tentang pemanfaatan alsintan untuk percepatan tanam, efisiensi tenaga kerja, dan peningkatan indeks pertanaman. 

Para pengelola BP juga dimotivasi menjadi agen perubahan yang menularkan praktik pertanian modern di wilayahnya.

“Kita ingin para pengelola Brigade Pangan memanfaatkan alsintan secara maksimal dan menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya dalam penggunaan rice transplanter,” ujar Jamaluddin Al Afgani, Kepala BBPP Batangkaluku sekaligus PJ Brigade Pangan Sidrap.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi membangun sistem pertanian tangguh dan mandiri. 

Dengan dukungan penuh Kementan, Brigade Pangan diharapkan memperkuat kerja sama antara petani, penyuluh, dan pemerintah daerah demi mewujudkan swasembada pangan nasional.

Brigade Pangan sendiri adalah kelompok kerja beranggotakan petani, penyuluh, dan pengelola alsintan yang membantu petani dari olah tanah hingga panen secara kolektif. 

Keberadaannya menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja sekaligus pendorong transformasi menuju pertanian modern.

Dengan semangat kolaborasi dan dukungan teknologi, Kementan optimistis regenerasi petani dan kemandirian pangan dapat terwujud. 

BBPP Batangkaluku bersama Brigade Pangan siap menjadi pelopor pertanian menuju swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.

(Red/*)