Luwu Timur Bergerak! Kementan Genjot Tanam Serentak untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Luwu Timur, Beritarepublik.com, Gerakan tanam serentak resmi digaungkan di Luwu Timur. Jum'at (13/6/2025). 

Kementerian Pertanian RI melalui BBPP Batangkaluku yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di wilayah ini, mendorong penuh percepatan tanam sebagai langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional.

Lewat rangkaian koordinasi dan sosialisasi yang digelar serempak di lima titik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni Burau, Tomoni, Berau, Malili, dan Angkona, pemerintah memastikan seluruh elemen pertanian daerah bergerak bersama.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Tanam serentak bukan sekadar teknis, ini strategi besar bangsa. Petani kita tidak boleh jalan sendiri, pemerintah hadir mendampingi dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Senada, Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti menyebut keberhasilan program ini bertumpu pada peran aktif penyuluh pertanian. 

“Transformasi pertanian perlu keberanian.Semua lahan harus termanfaatkan, dan petani harus masuk dalam ekosistem pertanian modern dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, para penyuluh, Babinsa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani muda dan wanita. 

Mereka menyatakan komitmen bersama untuk bergerak serempak, menyambut musim tanam dengan semangat gotong royong.

“Dukungan dari semua lini sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal tanam, tapi juga tentang membangun harapan dan ketahanan pangan dari desa,” kata Jamaluddin.

Dengan semangat kolektif ini, Luwu Timur diharapkan menjadi model sukses transformasi pertanian berbasis kolaborasi, teknologi, dan semangat kebersamaan. 

Gerakan ini bukan sekadar awal, tapi menjadi langkah berkelanjutan demi masa depan pangan Indonesia.

(Red) 

Sambangi BGN Pusat, Bupati Soppeng Tegaskan Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, melakukan kunjungan resmi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo. Kamis (12/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Suwardi menyatakan kesiapan Soppeng untuk menjadi bagian dari implementasi awal program, antara lain melalui penyediaan lahan khusus untuk pembangunan dapur MBG di wilayahnya.

“Program ini sangat relevan dengan visi kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami siap berkolaborasi dan memberikan dukungan maksimal,” tegas Bupati Suwardi.

BGN menyambut positif langkah tersebut dan akan memberikan pendampingan teknis serta dukungan operasional kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Peninjauan lapangan ke lokasi yang disiapkan juga akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat intervensi gizi nasional, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis di bidang peningkatan gizi masyarakat untuk mendukung terwujudnya bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif.

(Red)

Pemkab Soppeng Hadiri Conference on Infrastructure 2025, Tegaskan Komitmen pada Pembangunan Nasional dan Daerah

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle Ks Dalle menghadiri Conference on Infrastructure 2025 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Rabu (11/6).

Konferensi strategis ini diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah sebagai ajang kolaboratif lintas sektor guna memperkuat sinergi pembangunan dan investasi infrastruktur nasional.

Bupati Suwardi menyatakan bahwa keikutsertaan Pemkab Soppeng dalam forum nasional ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyukseskan program infrastruktur yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Kami berharap forum ini membawa dampak nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Soppeng, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suwardi.

Ia juga menambahkan bahwa konferensi ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan lokal dan mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif serta berpihak pada daerah.

Wakil Bupati Selle Ks Dalle turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pemerataan pembangunan.

“Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan ke depan lebih merata dan inklusif, terutama dalam menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” katanya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Kehadiran para pemimpin nasional memperkuat harapan bahwa pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan akan menjadi lebih terarah, berkualitas, dan menyentuh seluruh pelosok negeri.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program kolaboratif dengan pemerintah pusat.

Upaya ini difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur yang berperan penting dalam mendukung pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

(Red)

Rakor Percepatan Tanam di Luwu Timur, Gotong Royong Menuju Pangan Tangguh

Lutim, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya mendukung tercapainya target tanam nasional dan mempercepat gerakan tanam serentak di berbagai wilayah sentra produksi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Tanam di Luwu Timur Rabu, 4 Juni 2025.

Rakor ini menjadi momentum penting di tengah tantangan perubahan iklim, ancaman krisis pangan global, dan dinamika produksi dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya percepatan tanam sebagai bagian dari strategi nasional.

“Target tanam bukan hanya angka dalam laporan, tapi cermin dari komitmen kita terhadap ketahanan pangan nasional. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama,” tegas Menteri Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di daerah, termasuk kepala daerah, TNI/Polri, dan masyarakat, untuk menjadi bagian dari solusi dalam membangun kemandirian pangan Indonesia.

Senada dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, , menggaris bawahi bahwa peran penyuluh sangat sentral dalam menggerakkan percepatan tanam.

“Penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Mereka bukan hanya pendamping petani, tapi juga penggerak perubahan di desa. Kinerja mereka harus responsif, terukur, dan mampu menjawab tantangan lapangan,” tutur Idha.

Sebagai salah satu UPT pelatihan di bawah BPPSDMP Kementerian Pertanian, BBPP Batangkaluku secara aktif terlibat dalam mendampingi daerah-daerah strategis pertanian, termasuk di Sulawesi Selatan terutama Kabupaten Luwu Timur. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi pelatihan teknis, penguatan kapasitas penyuluh, hingga koordinasi dalam mendorong langkah percepatan tanam.

Melalui kegiatan ini, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani mengajak seluruh jajaran pertanian di Luwu Timur untuk mengedepankan semangat gotong royong dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan percepatan tanam sebagai gerakan bersama. Kita punya semangat, punya potensi, dan punya SDM. Tinggal bagaimana kita bergerak dalam satu irama dan satu tujuan,” ujarnya.

Hasil dari rakor ini akan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan: pelibatan lintas sektor, pemetaan wilayah tanam potensial, dan pelaksanaan tanam serentak di berbagai kecamatan di Luwu Timur. Para penyuluh diminta untuk terus hadir mendampingi petani, memastikan proses tanam berjalan tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, TNI/Polri, penyuluh, dan petani, diharapkan percepatan tanam di Luwu Timur dapat menjadi model gerakan pertanian kolaboratif yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disebutkan akan segera menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mewajibkan keterlibatan aktif camat, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan seluruh elemen desa dalam mendukung gerakan percepatan tanam di wilayah masing-masing.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Amrullah, para penyuluh pertanian, unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.

(Silviana) 

Sulsel Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, menandai keberhasilan keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2021.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj Fatmawati Rusdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (28/5).

Dalam sambutannya, Dede Sukarjo menyatakan, “Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif. Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.”

Ia juga mengapresiasi konsistensi Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah, menekankan bahwa opini ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan BPK RI.

“Raihan opini WTP yang kembali diperoleh menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Namun, Fatmawati juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.

“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi budaya dalam setiap proses pemerintahan,” tegasnya.

Dengan pencapaian ini, Sulawesi Selatan semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang menerapkan prinsip good governance dan pengelolaan keuangan yang akuntabel secara konsisten sejak 2021.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas dan pengawasan, Pemprov Sulsel terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

(Red/Silviana)

Dorong Budaya Inovasi, Pemkab Soppeng Gelar Presentasi dan Wawancara Inovatif Latemmamala 2025

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) kembali menunjukkan komitmennya dalam menumbuhkan semangat inovasi di daerah. Pada Selasa (27/5/2025), digelar kegiatan Presentasi dan Wawancara Inovatif Latemmamala 2025 bertempat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari proses seleksi inovasi daerah yang bertujuan menjaring ide-ide kreatif dari berbagai OPD, UPTD, hingga desa. Sebanyak 15 inovasi terbaik yang telah melalui seleksi awal selama satu bulan kini masuk dalam tahap presentasi dan wawancara guna menentukan 10 inovasi unggulan dalam program “TOP 10 Inovatif Latemmamala 2025”.

Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Soppeng, Ir. A. Zulkifli, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menilai kelayakan inovasi semata, namun juga menggali lebih dalam strategi implementasinya agar berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam sesi virtual, Kepala Pusat Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko, turut hadir memberikan arahan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi serta dukungan dari pimpinan daerah untuk menghasilkan inovasi berkualitas.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif inovator dari desa agar inovasi tersebar secara merata dan inklusif.

“Saya berharap para nominator dapat menjadi teladan dan pemicu semangat bagi inovator lain, demi membawa Soppeng masuk dalam jajaran 10 besar inovasi daerah nasional,” ujarnya.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Ibrahim Hatta, SH, M.Si., yang mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk tim penilai dari BRIN.

Ia menegaskan bahwa inovasi bukan semata-mata soal hal besar, melainkan soal keberanian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Inovasi adalah kebutuhan penting bagi pemerintahan yang ingin menghadapi tantangan kompleks secara efektif. Lewat kegiatan ini, kita memperkuat budaya kerja yang kreatif dan responsif,” ungkapnya.

Inovasi-inovasi terpilih mencakup berbagai sektor pelayanan, seperti BARUGA SOPPENG dari Dinas Pendidikan, SIBALI PERI dari Dinas PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, LSMSPEK dari RSUD Latemmamala, serta gagasan inovatif dari Puskesmas dan sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Soppeng.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap dapat terus menumbuhkan semangat berinovasi dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.

(Silviana)

Pemkab Soppeng Raih WTP ke-11 dari BPK RI

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Soppeng sejak tahun-tahun sebelumnya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE dan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng mengatakan, "Opini WTP ke-11 ini membuktikan bahwa Pemkab Soppeng konsisten menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan".

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi," ujar Bupati Suwardi.

Sementara itu, menurut BPK, penilaian opini WTP didasarkan pada empat aspek utama yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal".

"Seluruh kriteria ini dinilai telah dipenuhi dengan baik oleh Pemkab Soppeng, terangnya.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik yang prima.

Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Pemkab Soppeng, antara lain Kepala BPKPD, Plt. Inspektur, dan Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Soppeng.

Selain Kabupaten Soppeng, daerah lain yang turut menerima LHP BPK hari ini adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

(Silviana)

Polres Soppeng Gelar Panen Raya Jagung, Langkah Menuju Swasembada Pangan 2025

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polres Soppeng menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak yang berlangsung di Dusun Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada Jumat pagi, 16 Mei 2025.

Acara ini merupakan bagian dari program Panen Raya Polda Sulsel yang bertujuan mendukung pencapaian Swasembada Pangan tahun 2025.

Kegiatan panen ini dilakukan secara simbolis di lahan jagung seluas sekitar 1 hektar yang merupakan hasil kerjasama antara Polres Soppeng dengan Kementerian Pertanian.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting seperti Bupati Soppeng yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Soppeng periode 2020-2025 HA Kaswadi Razak, Dandim 1423/Soppeng, serta pejabat lainnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, teratur, dan lancar.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, SIK, MIK, menyampaikan bahwa kegiatan Panen Raya Jagung ini merupakan salah satu bentuk dukungan Polres Soppeng terhadap program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi jagung dan mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Soppeng,” ujar Kapolres.

Selain itu, lanjut Kapolres, "Diharapkan, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan mereka", tandasnya.

Polres Soppeng berkomitmen untuk terus mendukung program-program nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, diharapkan target swasembada pangan tahun 2025 dapat tercapai dengan baik.

Polres Soppeng adalah satuan kepolisian di Kabupaten Soppeng yang fokus pada keamanan dan pelayanan masyarakat.

Selain tugas keamanan, Polres Soppeng aktif dalam berbagai program sosial dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya.

(Red)

MCSP 2024 dari KPK, Penghargaan Bergengsi untuk Kabupaten Soppeng dalam Peningkatan Tata Kelola

 

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan menerima penghargaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penghargaan dengan kategori "terjaga" ini diberikan langsung kepada Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, yang didampingi Wakil Bupati Selle Ks Dalle, pada Kamis (15/5) di kantor KPK RI, Jakarta.

Penghargaan MCSP merupakan bentuk apresiasi atas upaya aktif Pemkab Soppeng dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi.

Bupati Suwardi Haseng menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng.

"Penghargaan ini diraih berkat kerja sama dan sinergi kita semua di pemerintah daerah".

"Kami mengimbau seluruh jajaran untuk terus mencermati indikator MCSP dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata pencegahan korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja secara profesional dan transparan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat dengan lembaga legislatif dan yudikatif guna memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel ke depan.

"Dengan penghargaan ini kita dituntut untuk lebih profesional dalam menata kelola pemerintahan yang baik.

Penghargaan ini juga diharapkan memacu diri untuk selalu selaras dan selalu bersinergi dengan legislatif dan yudikatif dalam mengawal pemerintahan ke depan," tambahnya.

Penghargaan MCSP 2024 dari KPK ini menegaskan posisi Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang serius dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui berbagai program pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik, Pemkab Soppeng terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Red)

Inisiatif Kementan Tingkatkan IP 300 di Sidrap, Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

 

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan kini menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya peningkatan produksi padi nasional.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan tanam padi digelar sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Balai Besar Pelatihan Pertanian , Kementerian Pertanian, memimpin pelaksanaan kegiatan tanam ini sebagai implementasi dari arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman (IP) di tengah ancaman krisis pangan global.

Inisiatif ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan swasembada pangan.

“Indonesia harus keluar dari ketergantungan pada impor. Kita harus mandiri dengan memperkuat sektor pertanian dari bawah, dan kami siap mendukungnya dengan bantuan benih, pupuk, dan harga jual yang adil bagi petani,” tegas Menteri Amran dalam keterangannya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, , menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan program ini.

“Peningkatan IP membutuhkan keterlibatan aktif penyuluh dalam mentransformasikan inovasi dan teknologi kepada petani.

Di sinilah peran SDM pertanian yang mumpuni menjadi kunci. Kita ingin petani maju, mandiri, dan modern,” kata Idha.

Semangat mewujudkan swasembada pangan nasional kembali digaungkan melalui Gerakan Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 300 yang digelar di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Senin, 12 Mei 2025.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidenreng Rappang  H. Syaharuddin Alrif, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Sidrap, penyuluh pertanian, dan para petani setempat.

IP 300 adalah gerakan strategis yang mendorong petani untuk melakukan penanaman padi sebanyak tiga kali dalam setahun di lahan yang sama, guna meningkatkan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah dan nasional.

Dalam sambutannya, Bupati Sidrap menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pelatihan, serta para petani dan penyuluh di lapangan.

"Kami di Sidrap siap mendukung penuh program IP 300 ini. Dengan semangat gotong royong, kami yakin produksi pangan di daerah kami bisa meningkat signifikan dan memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional," ujar Bupati H. Syaharuddin Alrif
.
Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani., menambahkan bahwa peningkatan indeks pertanaman harus dibarengi dengan pendampingan teknologi, pelatihan bagi petani dan penyuluh, serta pemanfaatan sarana produksi secara optimal.

“BBPP Batangkaluku hadir sebagai mitra petani untuk memastikan keberhasilan IP 300 melalui pelatihan teknis, pembinaan penyuluh, dan pendampingan lapangan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan dialog interaktif antara petani dan para pemangku kepentingan, diskusi teknis budidaya padi intensif, serta peninjauan langsung lahan percontohan IP 300 di Desa Kanie.

Para petani menyambut positif program ini karena memberikan peluang peningkatan pendapatan dan mempercepat perputaran ekonomi desa.

Melalui gerakan IP 300, Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan menjadi salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan program nasional yang mampu mendorong peningkatan produksi padi secara signifikan.

Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, penyuluh, lembaga pelatihan, dan petani menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan Indonesia.

(AJS)

Wabup Soppeng Pimpin Peringatan Hardiknas 2025, Guru Diharapkan Jadi Agen Perubahan dan Agen Peradaban

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) tahun 2025 yang dilangsungkan di Lapangan Kantor Bupati Soppeng, Jumat (2/5/2025). 

Acara ini mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Wakil Bupati Soppeng selaku inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menegaskan bahwa HARDIKNAS bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk meneguhkan komitmen dan komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

“Pendidikan adalah hak asasi yang wajib dipenuhi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan sarana penting untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa,” tegasnya.

Wakil Bupati Soppeng juga menyampaikan dukungan penuh terhadap prioritas Presiden Prabowo dalam pembangunan sumber daya manusia yang kuat, sebagai aktor perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur. 

"Melalui pendidikan, pemerintah bertekad memutus mata rantai kemiskinan dengan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pembelajaran digital, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. 

“Guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban dalam membentuk generasi masa depan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, dunia usaha, hingga media untuk bersinergi mendukung program pendidikan. 

Kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, seperti penerapan Pembelajaran Mendalam (deep learning), Tes Kemampuan Akademik (TKA), pembelajaran Coding dan Kecerdasan Artifisial (AI), serta program pendidikan karakter seperti Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, menjadi fokus penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas.

Upacara HARDIKNAS ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, para Kepala SKPD, serta pengurus organisasi guru dan purnakaryawan. 

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan yang kuat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Wakil Bupati Soppeng menutup dengan mengajak agar seluruh lapisan masyarakat bergandeng tangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. 

“Mari kita bergotong royong agar pendidikan di Soppeng menjadi lebih baik dan dapat melahirkan generasi hebat dan kuat,” tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Dengan dukungan berbagai pihak, Soppeng terus berupaya mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh warganya.

(Red) 

Kementerian Pertanian Optimalkan Produksi Beras Lewat Pembentukan Brigade Pangan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan produksi pangan utama, khususnya beras, demi mencapai target swasembada pangan nasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pembentukan Brigade Pangan (BP) yang berperan sebagai ujung tombak pengelolaan lahan pertanian secara modern dan profesional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan dalam sambutannya bahwa Brigade Pangan akan mengelola lahan pertanian dengan pendekatan bisnis yang terstruktur, memanfaatkan teknologi modern, serta memberdayakan generasi muda. 

"Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan," ujar Amran saat membuka pelatihan Brigade Pangan di Jakarta. Kamis (17/4/2025) 

Program ini menargetkan pengelolaan lahan seluas 200 hektar per brigade, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat. 

Selain itu, Brigade Pangan didukung dengan alat dan mesin pertanian (alsintan), pelatihan intensif, serta akses terhadap benih unggul, pupuk, dan pestisida. 

Menteri Amran menekankan pentingnya alsintan dalam mempercepat proses pertanian di tengah menurunnya tenaga kerja. "Alsintan bukan hanya alat, tetapi juga simbol modernisasi pertanian yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional," jelasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 1.900 Brigade Pangan yang tersebar di 16 provinsi, dengan 1.154 brigade sudah beroperasi mengelola lahan seluas 230.800 hektar di 12 provinsi. 

"Kami menargetkan pembentukan 4.224 Brigade Pangan ke depan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," tambahnya.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi, Kementan melalui BPPSDMP mengadakan pelatihan selama tiga hari bagi pengelola Brigade Pangan di 12 provinsi sejak 10 hingga 30 April 2025. 

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty, menuturkan pelatihan ini fokus pada pengoperasian alat berat pertanian TR2 dan TR4 serta pengelolaan laporan usaha tani. 

“Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong pertanaman dan panen padi, khususnya di wilayah kerja Brigade Pangan, guna mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian termasuk peningkatan produksi pangan, pengelolaan sumber daya pertanian, dan pengembangan agribisnis yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

(Red) 

Inovasi Brigade Pangan: Pemanfaatan Alsintan untuk Optimalkan Lahan di Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Petani yang tergabung dalam Brigade pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan mulai melakukan pengolahan lahan dengan memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian, Selasa (15/4). 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan optimasi lahan dan teknologi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan hasil produksi. 

"Kami membentuk brigade, mengoptimalkan lahan rawa, dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi. 

"Kami berkomitmen untuk mengadopsi mekanisasi pada segala lini kegiatan pertanian guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas". 

"Dengan langkah ini, kami berharap dapat membawa sektor pertanian Indonesia ke level yang lebih maju dan berkelanjutan," lanjutnya 

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengungkapkan pembentukan BP diharapkan dapat meningkatkan optimasi lahan (oplah) yang sebelumnya hanya satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam. 

Salah satu Manager Brigade Pangan, Agussalim mengatakan dengan adanya bantuan tersebut mereka dapat mempercepat pengolahan lahan dan menambah penghasilannya. 

"Sebelum bantuan traktor roda 4 kami terima, biasanya masyarakat mengolah lahan menggunakan traktor roda 2 dan hanya sanggup 2 hektar per musim tanam, namun dengan adanya traktor roda 4 kami menargetkan 3 hektar per hari," jelas Agussalim selaku Manager Lancirang. 

Ia menyebut penghasilan dari pengoperasian traktor roda 2 yaitu Rp. 2 juta per hektar sampai proses finishing atau tiga kali tahapan, sedangkan traktor roda 4 yaitu Rp. 600 ribu per hektar untuk satu kali tahapan dan tahapan berikutnya dilanjutkan dengan traktor roda 2. 

Lanjut Agus, hampir semua anggota BP mampu mengoperasikan traktor roda 2 sedangkan traktor roda 4 masih 3 orang yang mampu mengoperasikan, ia pun memberikan kesempatan bagi anggota BP untuk terus meningkatkan keterampilan pengoperasian alsintan. 

Hal yang sama diungkapkan Manager Brigade Pangan Alesalewo, Agung bahwa pihaknya mulai mengoperasikan alsintan untuk olah lahan. Lahan yang telah diolah masih sekitar 5 hektar dari 10 hektar milik warga desa Takkalasi. 

"Untuk olah lahan sekarang masih menggunakan traktor roda 4, untuk tarifnya Rp. 800 ribu per hektar di luar dari biaya operator dan bahan bakar," sebutnya. 

Agung menambahkan bahwa pengurus BP yang mampu mengoperasikan traktor roda 4 masih 2 orang, namun ia menargetkan semua pengurus BP harus bisa mengoperasikan semua alsintan, tidak hanya traktor roda 4. 

"Dengan adanya bantuan alsintan, kami dapat menambah penghasilan, proses pengolahan lahan lebih mudah, efektif, dan cepat, serta meringankan tenaga dan biaya petani," sebutnya.

Seiring peningkatan kemampuan operasional alsintan oleh anggota brigade, diharapkan pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud, sekaligus menjadi pendorong utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Masa Depan Pertanian: Membentuk Cinta Pertanian pada Siswa SD Ipeka Melalui Field Trip

Gowa, Teropongsulawesi.com, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menerima kunjungan edukatif siswa SD Kristen Ipeka Makassar, Jum'at (11/4). Siswa yang berjumlah 85 orang ini terlihat sangat antusias mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya budidaya hidroponik, memberi pakan ternak, pengenalan tanaman, pengolahan hasil pertanian, dan pengenalan alat mesin pertanian.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Kementerian Pertanian terus berupaya meregenerasi sektor pertanian dengan memfokuskan program-program pada generasi muda.

Untuk itu, Menteri Amran mengajak anak muda Indonesia untuk aktif terlibat pada sektor pertanian sebagai pilar keberlanjutan pangan nasional.

“Keterlibatan petani muda dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia menjadi faktor keberlanjutan pangan nasional. Petani muda harus menjadi contoh bagi petani lainnya,” kata Menteri Amran.

Di lain kesempatan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa regenerasi petani sangat diperlukan untuk mempertahankan produksi pangan dan ketahanan pangan.

"Sehingga, apapun yang menjadi tantangan petani muda, agar bisa dicarikan solusi dan difasilitasi untuk memotivasi para petani muda tetap berproses produksi di  bidang pertanian," sebutnya.

Sementara itu, Sherly Mendo, Kepala Sekolah Kristen Ipeka Makassar mengatakan siswa yang mengikuti kegiatan ini masih duduk di kelas 1 dan 2 SD sehingga perlu ditanamkan kecintaan terhadap pertanian sejak usia dini

"Yang paling antusias adalah ketika anak-anak dijelaskan jenis tanaman, misalnya pada tanaman jagung, mereka bisa melihat dengan jelas, oh tanaman jagung bentuknya seperti ini, yang mereka tahu hanya sebatas seperti pop corn, dan ternyata pop corn itu asalnya dari jagung," sebutnya.

Ia berharap agar para siswa bisa menceritakan pengalamannya kepada orang tua dan teman-temannya dari pengamatan yang mereka peroleh dan peduli terhadap lingkungan.

"Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru yang belum tentu mereka temukan di dalam kelas," sebutnya.

BBPP Batangkaluku akan terus mendukung proses edukasi dan regenerasi pertanian demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

(Red) 

Presiden Prabowo Rayakan Keberhasilan Panen Padi di Majalengka: Sebuah Pencapaian Nasional

Majalengka, Teropongsulawesi.com, Beberapa hari setelah Idul Fitri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (7/4/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota, sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS mencatat bahwa pada April 2025, potensi luas panen nasional mencapai 1.595.583 hektare, dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras. Secara kumulatif, produksi Januari–April 2025 tercatat 13.948.785 ton GKG, angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian ini yang menurutnya merupakan hasil dari kerja keras para petani serta sinergi lintas sektor. 

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini bukan semata capaian teknis, namun juga keberhasilan moral dan sosial.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, jajaran pemerintah, dan tentu saja para petani.

"Saudara-saudara petani adalah tulang punggung bangsa, tanpa pangan, tidak ada negara, tanpa pangan, tidak ada NKRI,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menyatakan kebahagiaannya karena pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, harga-harga pangan terkendali, stabil, dan terjangkau.

Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan dan para petani di seluruh pelosok negeri.

“Banyak negara saat ini kekurangan beras, harga pangan menjulang. Bahkan di negara terkaya sekalipun, telur langka. 

"Tapi kita, Alhamdulillah, sekarang ekspor telur dan harganya turun. Ini berkat kerja keras semua pihak. 

"Ini hasil kebijakan yang masuk akal dan kesungguhan kita untuk membela rakyat,” tambah Presiden.

Empat belas provinsi utama seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB, dan Sulsel tercatat menyumbang hampir 91,42% produksi nasional bulan ini. Dengan luas panen 1,43 juta hektare dan produksi 7,89 juta ton GKG, wilayah ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di luar Pulau Jawa, kontribusi tertinggi berasal dari Sulsel, Lampung, dan NTB.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian ini. 

Program strategis seperti cetak sawah, distribusi pupuk, teknologi pertanian, dan koperasi desa akan terus diperluas untuk mendorong kemandirian pangan.

“Saya ingin jadi Presiden yang berhasil menjaga harga pangan". 

"Saya ingin rakyat kita menikmati protein yang cukup, harga yang terjangkau". 

"Kita ingin desa punya gudang, cold storage, apotek murah, dan truk pengangkut hasil panen, dan Kita ingin petani hidup makmur,” ujarnya penuh semangat.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang hadir mendampingi Presiden menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kebijakan yang tepat dan keberpihakan Presiden terhadap sektor pertanian.

“Terima kasih dari petani Indonesia. Harga gabah naik Rp6.500 per kilogram. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ada 100 juta petani yang berterima kasih kepada Bapak Presiden. 

"Kemudian juga terima kasih atas kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling, petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding sebelumnya,” ujar Mentan Amran.

Ia menambahkan, sebelumnya distribusi pupuk memerlukan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, dan 500 wali kota/bupati. Namun kini, berkat Instruksi Presiden yang ditandatangani, pupuk dapat langsung disalurkan dari pabrik ke kelompok tani (Gapoktan).

“Ini betul-betul revolusi sektor pertanian, Bapak Presiden. Kemudian program pompanisasi telah meningkatkan produksi padi di Pulau Jawa sebesar 2,8 juta ton di saat krisis El Nino. Alhamdulillah produksi kita meningkat. 

"Menurut data dari BPS, terjadi peningkatan produksi sebesar 52 persen pada Januari, Februari, dan Maret,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya kepada seluruh petani Indonesia. 

Ia menyebut mereka sebagai pahlawan produksi, dan menegaskan bahwa pemerintahannya akan berdiri bersama mereka untuk membangun masa depan pangan Indonesia.

“Kami bangga mengabdi kepada rakyat. Tidak ada panggilan lebih mulia daripada membela petani. Karena itu, petani harus dimuliakan. Harus makmur. Dan kami akan buktikan itu bersama-sama,” tegas Presiden Prabowo.

Dengan komitmen kuat dan sinergi nasional, Indonesia melangkah mantap menuju swasembada pangan yang berkelanjutan, menjawab tantangan global dengan keberanian dan kerja nyata.

(Red) 

Advokasi Bupati Soppeng Dorong Penyerapan Beras Efektif Meski di Hari Libur

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng Haji Suwardi Haseng, SE terus melakukan upaya untuk mendukung swasembada pangan nasional, (6/4/2025). 

Salah satu upayanya yakni mendorong pihak Bulog dalam penyerapan beras dan gabah petani. 

Swasembada pangan sebagai fondasi ketahanan pangan nasional yang berarti negara dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya. 

Negara akan mampu menyediakan pangan yang cukup, bergizi, dan aman untuk seluruh warganya baik dalam kondisi normal maupun krisis.

Oleh karena itu, Bupati Soppeng Haji Suwardi Haseng menyoroti terkait masih adanya gabah petani yang hingga 3 malam masih berada di pinggir jalan. 

"Saya sudah katakan kepada Bulog jangan Rugikan petani, apalagi hingga beberapa hari gabah masih berada di pinggir jalan, ungkap Bupati Soppeng. 

Selain itu, Bupati Soppeng juga menegaskan kepada Bulog untuk tidak menganakemaskan salah satu pengusaha penggilingan. 

"Kami ingin sesuai dengan tagline, " SUKSES Setara" Para pengusaha penggilingan menengah kebawah yang ada di Desa dan kelurahan untuk bekerjasama dengan baik dan benar kepada Bulog dan pemerintah. 

"Saya berharap penyerapan gabah dan beras terus dilakukan oleh Bulog meski suasana libur Lebaran," tandasnya. 

Tak hanya itu, Bupati Soppeng Suwardi Haseng juga berharap agar serapan gabah kering panen (GKP) dengan nilai pembelian ke petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) dapat terlaksana dengan baik karena hal itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, pungkasnya.

(Red) 

Launching MBG, Wabup Soppeng Selle KS Dalle Harap Makanan yang Didistribusikan Hasil Olahan UMKM

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kodim 1423/Soppeng, bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng, secara resmi menggelar launching program Makan Bergizi (MBG) di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Senin (17/3/2025)

Program MBG menargetkan 3.382 siswa dari tujuh sekolah di Kabupaten Soppeng, serta 47 karyawan, dengan penyediaan makanan bergizi berupa susu kotak, telur, kurma, biskuit, dan buah jeruk.

Adapun sasaran MBG tersebut yaitu :

1). SDN 03 LEMBA : 280 siswa.

2). SDN 6 UJUNG BARU : 77 siswa.

3). SMPN 1 WATANSOPPENG : 613 siswa.

4). SMPN 2 WATANSOPPENG : 323 siswa.

5). SMAN 1 SOPPENG : 1.120 siswa.

6). SMKN 4 SOPPENG : 680 siswa.

7). SMPN 3 SOPPENG : 289 siswa.

8. Karyawan : 47 org

Program ini akan berlangsung selama empat hari, dengan distribusi makanan menggunakan dua unit mobil box.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle pada kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar makanan yang didistribusikan merupakan produk olahan UMKM lokal Kabupaten Soppeng, guna mendukung perekonomian daerah dan memastikan program ini tepat sasaran serta tepat guna.

"Melalui program ini diharapkan makanan yang didistribusikan nantinya adalah hasil dari olahan UMKM yang ada di Kabupaten Soppeng. Olehnya itu, kami berharap apa yang didistribusikan dapat tepat sasaran dan tepat guna," jelasnya.

Sementara itu, Letkol Inf Reinhard Haposan Manurung, S.Pd., Dandim 1423/Soppeng, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Soppeng, turut melakukan pengecekan langsung terhadap makanan dan fasilitas dapur di Satuan Pelayanan Gizi Jalan Kemakmuran.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kodim 1423/Soppeng dan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda. 

Kodim 1423/Soppeng akan terus memonitor pelaksanaan program MBG dan melaporkan perkembangannya.

Launching ini turut dihadiri para Anggota forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dan sejumlah pejabat lainnya.

(Red) 

Penerapan Wastewater-Based Epidemiology Jepang, Tingkatkan Sanitasi dan Tekan Angka Stunting di Indonesia

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar Forum Diskusi Aktual bertajuk Penerapan Wastewater-Based Epidemiology (WBE) Jepang untuk Meningkatkan Sanitasi dan Menekan Angka Stunting di Indonesia. Selasa (11/3/2024). 

Diskusi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan dalam membangun strategi berbasis data guna mengatasi permasalahan sanitasi serta meningkatkan status gizi nasional dengan mengadopsi pengalaman dan teknologi dari Jepang.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Command Center BSKDN ini menghadirkan berbagai narasumber dari dalam dan luar negeri, antara lain DR. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. (Kepala BSKDN Kemendagri), Ms. Kohigashi Kana (Director for International Negotiations, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan), serta akademisi dan pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), FAO, Universitas Indonesia, dan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN, DR. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., menekankan pentingnya penerapan WBE sebagai metode pemantauan kesehatan masyarakat berbasis analisis air limbah. 

"Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting nasional masih mencapai 21,5 persen pada tahun 2023. 

Salah satu faktor utama penyebabnya adalah sanitasi yang buruk serta tingginya paparan patogen di lingkungan yang berdampak pada kesehatan anak-anak. 

Metode WBE berpotensi menjadi alat pemantauan yang efektif dalam mengidentifikasi daerah dengan risiko sanitasi rendah," ujarnya.

Ms. Kohigashi Kana menjelaskan bahwa Pemerintah Jepang telah menginisiasi program WBE di Bali sejak tahun 2021 dan terus memperluas implementasinya di berbagai daerah melalui kerja sama dengan Yachiyo Engineering. 

"Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang menjadi kunci sukses penerapan WBE di Indonesia. 

Program ini diharapkan dapat diterapkan secara luas demi meningkatkan sektor pelayanan publik dan kesehatan masyarakat," katanya.

Salah satu paparan menarik disampaikan oleh Nopa Dwi Maulidiany, Ph.D., dari Universitas Indonesia, yang menyoroti hubungan erat antara kualitas sanitasi dan angka stunting. 

"Data menunjukkan bahwa daerah Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua masih memiliki tingkat sanitasi yang rendah serta angka stunting yang tinggi. 

"Oleh karena itu, intervensi berbasis data sangat diperlukan untuk menentukan strategi yang tepat dalam peningkatan kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Dalam sesi lainnya, Tamotsu Kimiko dari Yachiyo Engineering Co., Ltd., menjelaskan bahwa proyek WBE telah diimplementasikan di Denpasar sejak tahun 2019 dan terus dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pemantauan epidemi penyakit menular seperti COVID-19, polio, hepatitis, serta pencemaran lingkungan yang berkontribusi terhadap stunting. 

"Kami berencana mengembangkan platform data WBE di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat," katanya.

Harimurti Nuradji, Ph.D., dari BRIN, menambahkan bahwa pendekatan WBE juga dapat diterapkan dalam pengawasan resistansi antimikroba (AMR). 

"AMR telah menyebabkan 4,95 juta kematian pada tahun 2019, dengan Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi di Asia Tenggara. 

"Melalui pemantauan berbasis limbah, kita dapat mengidentifikasi penyebaran patogen dan mengambil langkah strategis untuk pengendaliannya," jelasnya.

Pada akhir forum, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, T.R. Fahsul Falah, menegaskan komitmen BSKDN dalam mendukung implementasi WBE di Indonesia. 

"Forum ini menjadi langkah awal dalam membangun kebijakan yang lebih strategis dan berbasis bukti ilmiah. 

"Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menjadikan WBE sebagai alat utama dalam pemantauan kesehatan masyarakat dan penanganan stunting di Indonesia," tutupnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, diharapkan metode WBE dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta memastikan generasi mendatang tumbuh dengan gizi yang lebih baik dan lingkungan yang lebih sehat.

Sumber Puspen Kemendagri

Semangat dari Pesan Ibu: Mentan Andi Amran Raih Penghargaan di UNS

Surakarta, Teropongsulawesi.com, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman tak kuasa menahan haru saat memberikan orasi ilmiah setelah menerima penghargaan Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Bogha dalam Dies Natalis ke-49 Universitas Sebelas Maret (UNS). Dalam orasinya, Mentan Amran mengungkapkan rasa syukurnya serta mengenang peran besar sang ibunda dalam perjalanan hidupnya.

"Saya lahir dari keluarga miskin, dibesarkan dalam keterbatasan. Tapi ibu saya selalu berpesan ‘Nak, kamu nanti jadi orang besar. Kamu akan mengubah nasib kita.’ Dan pesan itu terus terngiang hingga hari ini," ujar Mentan Amran dengan suara bergetar.

Mentan Amran mengenang perjuangan hidupnya dari seorang anak desa hingga dipercaya menjadi Menteri Pertanian RI. Ia tumbuh dalam keluarga dengan 12 bersaudara, di mana ayahnya hanya seorang TNI dengan pangkat dan gaji yang rendah. Katanya, untuk makan sehari-haripun, ia dan saudaranya rela mencari makanan di hutan. 

"Bapak-bapak lahir di spring bed, saya lahir di bawah pohon kayu. Kami teringat SMP kelas 2 kami pulang dari sekolah, keringat, tapi biasa makanan tidak tersedia, tidak cukup. Jadi, kami cari jambu, cari ubi di hutan,” kenangnya.

Namun, di tengah keterbatasan, orang tuanya selalu menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras. Salah satu pesan yang paling ia ingat adalah agar selalu berbuat kebaikan dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. ”Orang tua saya selalu mengajarkan kejujuran dan kerja keras. 'Jangan pernah makan yang bukan hakmu', itulah pesan yang saya pegang teguh,” kenangnya.

Mentan Amran juga mengingat bagaimana ibunya selalu menyebut bahwa suatu hari ia akan menjadi menteri. Meskipun saat itu terasa mustahil, takdir berkata lain dan harapan ibunya terwujud, Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian untuk beberapa periode.

"Kami masih ingat pesan ibu ’Nak, kamu nanti jadi menteri’. Dalam hati kecil saya katakan tidak mungkin, tetapi kami tidak membantah beliau. Siapa sangka. Tiba-tiba Pak Jokowi datang katanya ada yang memberi tahu ada sosok anak muda pekerja keras sehingga kami ditakdirkan masuk Kabinet 2014,” ungkapnya.

Ia juga berpesan agar siapa pun yang ingin sukses agar menjaga hati orang tua, terutama ibu. Dengan doa seorang ibu, maka perjalanan hidup akan lebih mudah.

“Itulah dashyatnya seorang ibu. Kalau mau lihat Allah tersenyum buatlah ibu tersenyum. Dan yang sangat menentukan ini perjalanan kita adalah ibu. Kalau kita pernah menggores hati ibu jangan mimpi melihat cahaya dunia. Saya tidak mungkin berdiri di sini kalau bukan karena ibu saya,” ungkapnya. 

Melanjutkan orasinya, Mentan Amran mengungkapkan bahwa penghargaan yang ia terima bukan sekadar pengakuan, tetapi juga pengingat atas tanggung jawab besar yang harus ia emban untuk terus berkontribusi bagi pertanian Indonesia.

"Saya membayangkan bagaimana mempertanggungjawabkan ini di dunia dan akhirat. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Seperti diketahui, Mentan Amran memperoleh UNS Awards berdasarkan Keputusan Rektor UNS Nomor 851/UN27/HK.02/2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Parasamya Anugraha Dharma Krida Upa Bogha. 

"Beliau terpilih menerima penghargaan ini karena kami memandang beliau sebagai sosok tauladan yang memiliki integritas, prestasi, kepeloporan, dan kemajuan luar biasa dalam bidang pertanian. Selain itu, berbagai prestasi beliau torehkan selama menjabat sebagai menteri di antaranya peningkatan yang signifikan dalam indeks produksi pertanian Indonesia," ujar Rektor UNS, Prof. Hartono.

Bantuan Traktor untuk Brigade Pangan Sidrap: Langkah Maju Menuju Ketahanan Pangan

Sidrap, Dalam rangka peningkatan indeks pertanaman dan mendukung swasembada pangan di kabupaten Sidenreng Rappang, Kementerian Pertanian kembali menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) prapanen untuk brigade pangan, Selasa (4/2).

Di kesempatan lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan alsintan diberikan gratis untuk mendorong modernisasi pertanian dan membantu petani agar dapat mengolah lahan secara efisien.

“Kami berikan alsintan ini agar pertanian Indonesia maju dan mampu mencapai swasembada pangan. Semua bantuan ini gratis,” ujar Menteri Andi Amran.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti,  menekankan bahwa pembentukan Brigade Pangan sangat penting untuk mendorong pertanian modern yang berkelanjutan. Ia menyebut peran vital generasi milenial dalam mengelola pertanian berbasis teknologi modern.

Menurutnya, Brigade Pangan yang dikelola oleh para petani milenial ini diharapkan dapat meningkatkan produksi padi dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Adapun jenis alsintan yang diserahkan ke masing-masing brigade yaitu traktor roda 4 sebanyak 1 unit dan traktor roda 2 sebanyak 2 unit. Alsintan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah didampingi Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif.

Salah satu penerima manfaat bantuan yaitu Manager BP Sidenreng 2, Usman mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Menteri Pertanian atas bantuan yang telah diberikan dan akan menggunakan bantuan tersebut dengan optimal.

"Kami merasa sangat terbantu karena traktor ini dapat mempercepat mengolah lahan yang kami kelola kurang lebih 200 hektar," ungkap Usman.

Hal yang sama diungkapkan Manager BP Lajonga, Husni. Menurutnya, alsintan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya swasembada pangan. Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga telah memperoleh bantuan 1 unit combine harvester pada tahap pertama.

"Kami sebagai petani pada saat pengolahan lahan terkendala di alat, sehingga pengolahan sangat lambat. Tidak hanya itu, pada saat musim panen tiba, terkadang padi hancur tergenang air karena lambatnya proses pemanenan yang disebabkan kurangnya combine di lokasi kami," ujarnya.

Oleh karena itu, dengan adanya bantuan ini, ia merasa sangat bersyukur dan akan memanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraannya dan mendukung pemerintah mencapai swasembada pangan.