Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tekankan Sinergi Antar Daerah di HJW ke-627 Wajo

Wajo, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Wajo ke-627 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Wajo, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Selain itu, tampak pula para kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang turut hadir dalam momentum bersejarah tersebut.

Dalam keterangannya, Suwardi Haseng menyampaikan bahwa kehadirannya tidak sekadar memenuhi undangan seremonial, melainkan sebagai bentuk komitmen nyata untuk memperkuat hubungan dan kerja sama lintas wilayah.

“Momentum ini penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut adanya kerja sama yang lebih solid antar daerah. Ia menilai bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dan saling mendukung antar wilayah.

Lebih lanjut, Suwardi menjelaskan bahwa sinergi antar daerah tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh sektor-sektor strategis lainnya seperti penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kerja sama yang terencana dan berkelanjutan akan mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi yang efektif akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pada kesempatan yang sama, Suwardi Haseng turut menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang telah diraih oleh Kabupaten Wajo selama 627 tahun perjalanannya. Ia berharap daerah tersebut terus berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

Peringatan Hari Jadi Wajo ke-627 ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, diharapkan seluruh daerah mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan serta mewujudkan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

(Silviana)

Perkuat Transparansi Desa, Kejaksaan Hadirkan SIJAPEDA di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital di tingkat Desa terus menunjukkan progres signifikan. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Peduli Desa (SIJAPEDA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Soppeng.

Aplikasi ini secara resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, pada Selasa (7/4/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, perangkat Desa, serta pemangku kepentingan lainnya yang turut mendukung penguatan tata kelola desa berbasis digital.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta Donna Sitohang, menjelaskan bahwa SIJAPEDA merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang sempat tidak aktif. Kini, melalui optimalisasi dan pembaruan teknologi, aplikasi tersebut dirancang agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, kehadiran SIJAPEDA merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Aplikasi ini kami hadirkan secara gratis untuk seluruh desa tanpa biaya apapun. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Selama ini, masyarakat desa masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses layanan, minimnya informasi administrasi, hingga belum adanya sistem evaluasi pelayanan yang terintegrasi.

SIJAPEDA hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat:

Mengakses informasi desa secara real-time. 

Berkomunikasi langsung dengan aparat Desa. 

Memberikan penilaian terhadap kualitas layanan. 

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tak hanya menyediakan aplikasi, pihak kejaksaan juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada operator desa. 

Langkah ini penting guna memastikan implementasi SIJAPEDA berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh desa.

Pendampingan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam menghadapi era digital.

Dalam sambutannya, Selle KS Dalle menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia menilai SIJAPEDA sebagai bentuk nyata kolaborasi antar lembaga dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya pada sektor pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan terima kasih atas inovasi yang telah dihadirkan. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peluncuran SIJAPEDA sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan secara nasional.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mengatasi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi.

“Dengan aplikasi ini, pelayanan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik aparatur desa. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data dalam pengelolaan sistem digital. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna mencegah potensi kebocoran informasi.

Peluncuran SIJAPEDA turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua APDESI, para kepala desa, serta operator desa yang akan menjadi garda terdepan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Dengan hadirnya SIJAPEDA, seluruh desa di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

(Silviana)

Bupati Suwardi Haseng Pimpin Pengeboran Perdana Air Bersih, Harapan Baru bagi Masyarakat Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab tantangan krisis air bersih yang telah lama membayangi masyarakat. Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Suwardi Haseng memimpin langsung pengeboran perdana sumber air bersih di kawasan sekitar Rumah Jabatan Bupati, menandai dimulainya babak baru penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga Watansoppeng, terutama saat musim kemarau.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Bupati Suwardi Haseng memulai proses pengeboran yang disaksikan jajaran pejabat dan masyarakat setempat.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi merupakan keputusan visioner. Selain memiliki potensi cadangan air yang menjanjikan, lokasi ini memungkinkan distribusi air lebih efisien ke wilayah permukiman sekitar.

Langkah ini menegaskan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa air bersih adalah fondasi utama kehidupan. “Ini bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diekspansi ke berbagai wilayah lain yang mengalami persoalan serupa, disesuaikan dengan hasil pengeboran tahap awal.

Selama ini, layanan air bersih di Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Krisis air kerap terjadi saat musim kemarau, menurunkan pasokan dan menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari.

Melalui program pengeboran ini, pemerintah daerah menghadirkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas.

Bupati Suwardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya layanan publik yang lebih merata.

Langkah cepat dan terukur ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng kini membuktikan bahwa melalui visi, strategi, dan kolaborasi, tantangan lama dapat diubah menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengeboran sumber air bersih ini menjadi simbol nyata keberhasilan dan arah pembangunan yang terus bergerak maju.

(Silviana)

Guru Menumpuk di Satu Titik, Bupati Soppeng Minta Penataan Segera

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng memasuki hari kedua dengan fokus utama pada persoalan pemetaan serta distribusi tenaga pendidik, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai tantangan pendidikan di daerah, khususnya terkait pemerataan guru.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, dan dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng.

Hadir pula para kepala sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP) se-Kabupaten Soppeng serta kepala sekolah dasar (SD) dari sejumlah kecamatan, di antaranya Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata.

Pada hari kedua pelaksanaan, diskusi semakin mengerucut pada persoalan distribusi guru yang dinilai belum merata. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Nur Alim, dalam pemaparannya menegaskan bahwa salah satu persoalan krusial pendidikan di daerah saat ini adalah ketidakseimbangan jumlah guru antar satuan pendidikan.

Menurutnya, masih terdapat sekolah yang mengalami kelebihan tenaga pengajar, sementara di sisi lain tidak sedikit sekolah yang justru kekurangan guru.

Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas proses belajar mengajar di kelas.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan data terbaru yang menunjukkan adanya kelebihan sekitar 130 guru di Kabupaten Soppeng. Namun ironisnya, di beberapa wilayah tertentu masih terjadi kekurangan tenaga pendidik.

“Ketimpangan ini tentu menjadi masalah serius. Di satu sisi ada sekolah yang kelebihan guru, sementara di sisi lain ada sekolah yang kekurangan. Ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketidakseimbangan tersebut tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada guru itu sendiri, terutama dalam hal beban kerja dan pemenuhan jam mengajar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam arahannya menegaskan bahwa persoalan distribusi guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah, kata dia, akan mengambil langkah konkret melalui pemetaan kebutuhan guru secara berkala.

“Penumpukan guru di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan harus segera diatasi. Jika terjadi kelebihan, maka ada guru yang tidak memenuhi jam mengajar, sehingga berpotensi tidak mendapatkan sertifikasi. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan guru itu sendiri,” tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan para tenaga pendidik dalam mencari solusi terbaik terhadap persoalan tersebut. Ia memastikan bahwa hasil dari rembuk pendidikan ini akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Selain itu, Bupati Suwardi menilai bahwa kegiatan rembuk pendidikan memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dan para guru di lapangan. Melalui forum ini, berbagai persoalan yang dihadapi dapat disampaikan secara langsung dan terbuka.

“Rembuk seperti ini sangat bermanfaat karena mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan para guru. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, seluruh hasil diskusi dan masukan dari peserta rembuk pendidikan akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan merata di masa mendatang.

Dengan adanya langkah konkret dan komitmen dari pemerintah daerah, diharapkan persoalan distribusi guru di Kabupaten Soppeng dapat segera teratasi, sehingga kualitas pendidikan di daerah tersebut semakin meningkat secara merata.

(Silviana Eliza)

Peringati Hari Jadi ke-765, Pemkab Soppeng Gelar Vaksinasi Hewan Gratis dan Tebar 30 Ribu Benih Ikan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-765 Kabupaten Soppeng yang jatuh pada 8 April 2026, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan (DPKHP) menghadirkan program pelayanan publik yang inovatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepala DPKHP Soppeng, Ir. Erman Asnawi, M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar vaksinasi hewan peliharaan secara gratis serta distribusi benih ikan unggul dalam jumlah besar sebagai bagian dari rangkaian perayaan tersebut.

Menurut Erman, kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan langkah strategis dalam mendorong transformasi layanan publik yang lebih modern, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan arah pembangunan daerah menuju konsep smart city.

“Kami ingin mengubah paradigma layanan kesehatan hewan dari yang bersifat reaktif menjadi preventif. Vaksinasi hari ini adalah investasi penting untuk melindungi kesehatan hewan sekaligus manusia di masa depan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Program vaksinasi hewan peliharaan akan dilaksanakan pada 8 April 2026 di Kantor DPKHP Soppeng, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA. Kegiatan ini menargetkan sekitar 200 ekor hewan, khususnya anjing dan kucing.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam menekan risiko penyebaran penyakit zoonosis, seperti rabies, yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah.

Selain itu, DPKHP juga tengah mengembangkan sistem pencatatan digital agar setiap hewan yang telah divaksin memiliki identitas kesehatan yang terintegrasi.

Tidak hanya fokus pada kesehatan hewan, DPKHP juga akan mendistribusikan sebanyak 30.000 ekor benih ikan unggul kepada masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di Balai Benih Ikan (BBI) Ompo, mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WITA.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Ke depan, distribusi benih ikan ini juga akan dilengkapi dengan sistem monitoring digital, yang memungkinkan pembudidaya memantau pertumbuhan ikan, kualitas air, hingga estimasi masa panen secara real-time.

Kegiatan ini selaras dengan tema Hari Jadi Soppeng ke-765, yakni “Sehat, Maju, Tangguh Berkelanjutan.” Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pelayanan publik dengan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

Erman menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Ia mengajak warga untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berkontribusi dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis teknologi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari perubahan. Masa depan daerah ini dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Melalui berbagai inovasi yang dihadirkan, peringatan Hari Jadi Soppeng ke-765 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Dengan mengedepankan kesehatan, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kabupaten Soppeng optimistis mampu melangkah menuju masa depan yang lebih cerdas, sehat, dan mandiri di tengah dinamika perkembangan global.

(Silviana)

Bupati Soppeng Serahkan LKPJ 2025, Ini Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Soppeng dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (1/4/2026).

LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dan diterima oleh Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, di hadapan anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat lingkup pemerintah daerah.

Dalam pidatonya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan strategis yang menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Menurutnya, laporan tersebut tidak sekadar menjadi kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan visi pembangunan daerah.

Visi yang diusung, yakni “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”, mulai diterjemahkan dalam berbagai program prioritas yang menyentuh sektor-sektor strategis.

“LKPJ ini menjadi gambaran awal bagaimana arah pembangunan mulai dijalankan, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujar Suwardi.

Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Suwardi menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan upaya untuk meningkatkan efektivitas program.

“Kami tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal meskipun dalam keterbatasan,” tegasnya.

Dalam laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp1,149 triliun.

Rincian pendapatan tersebut meliputi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp191,96 miliar

Pendapatan transfer: Rp953,71 miliar

Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp3,82 miliar

Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi agenda penting yang terus didorong guna memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai lebih dari Rp1,142 triliun yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan strategis.

Adapun rinciannya:

Belanja operasi: Rp907,44 miliar

Belanja modal: Rp114,68 miliar

Belanja tidak terduga: Rp3,18 miliar

Belanja transfer: Rp117,21 miliar

Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selain bersumber dari APBD, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga melaksanakan berbagai program tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng memperoleh alokasi dana sebesar Rp49,23 miliar dari Kementerian Pertanian.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung konsep pembangunan berbasis agropolitan yang menjadi visi daerah.

Penyerahan LKPJ dalam rapat paripurna DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik melalui lembaga legislatif.

Dalam hal ini, DPRD memiliki peran strategis dalam melakukan pembahasan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dibahas melalui mekanisme internal DPRD, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) yang bertugas melakukan kajian secara mendalam.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan melahirkan rekomendasi strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

(Silviana Eliza)

PSBM 2026 Jadi Momentum, Bupati Soppeng Gaet Investor dan Undang Gubernur ke HUT ke-765

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle dalam ajang Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI Tahun 2026.

Kegiatan bergengsi tersebut berlangsung di Phinisi Ballroom Claro Hotel Makassar, Kamis (26/3/2026), dengan mengusung tema “Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh”.

Forum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, pengusaha nasional Aksa Mahmud, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam keterangannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam PSBM 2026 bukan sekadar partisipasi seremonial, melainkan langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Keikutsertaan kami dalam PSBM ini merupakan upaya nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan kerja sama lintas wilayah, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan para pelaku usaha asal Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa PSBM memiliki peran penting sebagai wadah yang mempertemukan berbagai elemen strategis, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta transaksi bisnis konkret serta kemitraan berkelanjutan.

“Yang paling penting adalah adanya kerja sama nyata dan transaksi bisnis yang berdampak langsung, bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Soppeng menjelaskan bahwa forum ini memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya dalam memperluas jejaring bisnis antarwilayah, membuka peluang investasi baru, serta menjadi ruang pertukaran gagasan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam PSBM juga diharapkan mampu memperkuat posisi daerah dalam ekosistem ekonomi regional yang semakin kompetitif.

Selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Soppeng kepada investor dan pelaku usaha.

“Ini menjadi kesempatan strategis bagi kami untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus membuka peluang kerja sama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Tidak hanya menghadiri kegiatan utama PSBM, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mempererat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, mereka secara langsung menyerahkan undangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Jadi Soppeng (HJD) ke-765.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menjelaskan bahwa undangan tersebut disampaikan secara langsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus harapan akan kehadiran pemerintah provinsi dalam momentum penting daerah.

“Insya Allah, puncak peringatan Hari Jadi Soppeng ke-765 akan dilaksanakan pada 8 April 2026. Kami berharap Bapak Gubernur dapat hadir dan bersama-sama merayakan momentum bersejarah ini,” ungkapnya.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

(Red)

Atasi Krisis Air, Bupati Soppeng Perkuat Program Listrik Masuk Sawah Lewat SID

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mematangkan langkah strategis guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya dalam mengatasi persoalan krisis air yang kerap terjadi saat musim tanam.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan Survey Investigasi Desain (SID) untuk kegiatan optimalisasi lahan non rawa. Kegiatan ini digelar di ruang pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (25/3/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

FGD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tim akademisi dari LPPM Universitas Hasanuddin, serta perwakilan PT PLN (Persero) Cabang Soppeng. Selain itu, para penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari delapan kecamatan juga turut hadir sebagai ujung tombak implementasi program di tingkat lapangan.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi sebelumnya dengan Kementerian Pertanian. Ia menyampaikan bahwa salah satu fokus utama yang dibahas adalah penguatan program listrik masuk sawah sebagai solusi atas keterbatasan air yang sering menjadi kendala bagi petani.

“Program listrik masuk sawah diharapkan mampu mendukung sistem irigasi berbasis pompa, sehingga kebutuhan air dapat terpenuhi dan produktivitas petani meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan energi listrik menjadi faktor penting dalam mendorong modernisasi sektor pertanian, khususnya pada lahan non rawa yang selama ini sangat bergantung pada curah hujan.

Lebih lanjut, Suwardi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah merencanakan alokasi anggaran sekitar Rp67 miliar pada tahun 2026 melalui program Optimasi Lahan (OPLAH). Anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program di lapangan sekaligus memperluas cakupan manfaat bagi petani.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusun SID dari LPPM Universitas Hasanuddin, Andang Suryana Soma, Ph.D., menjelaskan bahwa penyusunan SID akan dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan berbasis data. Proses ini mencakup identifikasi potensi lahan serta kebutuhan riil petani.

Ia menambahkan bahwa penentuan lokasi program dan kelompok penerima manfaat akan mengacu pada data calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang telah dihimpun oleh para penyuluh pertanian lapangan.

“Dengan pendekatan berbasis data, intervensi program diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian,” jelasnya.

Di sisi lain, pihak PLN Cabang Soppeng turut menyampaikan kesiapan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung program tersebut. PLN menyatakan komitmennya dalam menyediakan jaringan listrik yang dibutuhkan, khususnya untuk menunjang operasional pompa air di lahan pertanian.

Dukungan ini dinilai sangat penting dalam mengatasi keterbatasan sumber air secara konvensional, sekaligus membuka peluang penerapan teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien.

Melalui FGD ini, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama sebelum pelaksanaan SID dimulai. Perencanaan yang matang serta sinergi antarinstansi diyakini menjadi kunci keberhasilan program optimalisasi lahan non rawa di Kabupaten Soppeng.

Program ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah berbagai tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya air.

(Silviana)

HJS ke 765 Tahun, Jejak Langkah dan Gaya Kepemimpinan Bupati Soppeng Hingga Kini

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinamika kepemimpinan daerah dari masa ke masa selalu menghadirkan warna tersendiri dalam perjalanan pembangunan.

Hal tersebut juga tercermin di Kabupaten Soppeng, daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Latemmamala, di mana setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan dan program unggulan masing-masing.

Seiring pergantian waktu, arah kebijakan pun turut mengalami penyesuaian. Prinsip “beda masa, beda gaya kepemimpinan” menjadi gambaran nyata dalam perjalanan panjang pemerintahan di Soppeng.

Setiap bupati hadir dengan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat pada zamannya.

Memasuki era kepemimpinan H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, Kabupaten Soppeng kini berada dalam fase baru pembangunan.

Pemerintahan yang mengusung tagline “Sukses Setara” ini mulai menunjukkan arah kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tepat pada 23 Maret 2026, Kabupaten Soppeng genap berusia 765 tahun. Momentum ini menjadi refleksi sejarah panjang sejak masa pemerintahan raja pertama Latemmamala pada tahun 1261.

Perjalanan panjang tersebut menjadi landasan kuat dalam membangun masa depan daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

Selama satu tahun masa pemerintahan, berbagai program mulai digulirkan oleh pemerintah daerah. Fokus utama diarahkan pada sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis lokal.

Selain itu, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Gaya kepemimpinan yang mengedepankan kolaborasi dan keterbukaan menjadi ciri khas dalam pemerintahan saat ini.

Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dinilai mampu menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Meski demikian, berbagai tantangan masih harus dihadapi, mulai dari pemerataan pembangunan antar wilayah hingga peningkatan daya saing ekonomi di tengah perubahan global.

Pemerintah daerah dituntut untuk terus berinovasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Di tengah perjalanan tersebut, harapan masyarakat tetap menjadi energi utama bagi jalannya roda pemerintahan.

Warga Soppeng menginginkan pembangunan yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Momentum hari jadi ke-765 Kabupaten Soppeng menjadi pengingat bahwa setiap kepemimpinan memiliki peran dan masanya masing-masing.

Dengan semangat kebersamaan dan visi yang jelas, masyarakat berharap kepemimpinan saat ini dapat membawa Soppeng menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

(Silviana)

Hangatkan Silaturahmi Ramadan Bupati Soppeng Buka Puasa Bersama di Depan Pasar Tanjong Desa Marioriaja

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana Ramadan penuh kebersamaan terlihat saat Bupati Soppeng Suwardi Haseng menghadiri undangan buka puasa bersama yang digelar di depan Pasar Tanjong Desa Mario Riaja, Kabupaten Soppeng Sabtu (14/3/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat

Acara buka puasa bersama tersebut diselenggarakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Tanjong Hj.Musdalifah di kediamannya yang juga menjadi lokasi praktik umum milik dr.Ratna Budiaty Paisal Masyarakat setempat tampak antusias menyambut kehadiran Bupati dalam kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut

Dalam kegiatan itu Bupati Suwardi Haseng tampak didampingi tim kendali SUKSES SETARA pada Pilkada lalu yakni Nurmal Idrus dan A. Akbar

Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momentum penting untuk memperkuat kebersamaan serta mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat

“Bulan suci Ramadan menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperkuat silaturahmi meningkatkan kepedulian sosial serta menjaga kebersamaan dalam membangun daerah,” ujarnya.

Sementara itu Hj. Musdalifah menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat sekaligus mengajak warga untuk tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan hingga waktu berbuka puasa tiba Warga yang hadir juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersilaturahmi dan berdialog santai dengan Bupati Soppeng. 

(AA) 

Dorong Kesadaran Pentingnya Kesehatan, Bupati Soppeng Pantau Layanan CKG di Pasar Ramadhan SUKSES 2026

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, meninjau langsung layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disediakan bagi masyarakat di area Pasar Ramadhan SUKSES 2026 yang berlangsung di Lapangan Gasis Watansoppeng, Kamis (12/3/2026) malam.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Soppeng, Muhammad Evinuddin. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng itu sekaligus untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik selama kegiatan Pasar Ramadhan berlangsung.

Selain melakukan pemantauan, Bupati Suwardi juga turut memanfaatkan layanan tersebut dengan menjalani pemeriksaan kesehatan di posko yang disediakan oleh petugas medis di lokasi pasar.

Ia terlihat mengikuti beberapa tahapan pemeriksaan dasar yang disiapkan oleh tenaga kesehatan, seperti pengecekan tekanan darah serta konsultasi kesehatan singkat.

Program Cek Kesehatan Gratis ini merupakan salah satu layanan tambahan yang dihadirkan untuk masyarakat yang datang mengunjungi Pasar Ramadhan SUKSES 2026 di Soppeng, Sulawesi Selatan.

Posko layanan kesehatan tersebut beroperasi setiap hari selama kegiatan pasar berlangsung, mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WITA.

Pada hari pertama pelaksanaannya, tercatat sekitar 50 warga telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Soppeng, Muhammad Evinuddin, menjelaskan bahwa layanan CKG bertujuan memberikan akses pemeriksaan kesehatan dasar kepada masyarakat secara mudah dan tanpa biaya.

“Layanan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis, seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan dengan tenaga medis,” ujarnya.

Menurut Evinuddin, kehadiran posko kesehatan di tengah keramaian Pasar Ramadhan menjadi salah satu strategi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dengan memanfaatkan momentum tingginya kunjungan warga ke pasar ramadhan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk memeriksa kondisi kesehatannya.

“Harapannya masyarakat yang datang ke Pasar Ramadhan tidak hanya berbelanja atau menikmati suasana ramadhan, tetapi juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatannya,” jelasnya.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, terutama selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Pelaksanaan layanan CKG di Pasar Ramadhan SUKSES 2026 melibatkan tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Soppeng.

Para tenaga medis tersebut bertugas secara bergiliran setiap hari untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang datang.

Dengan adanya layanan kesehatan gratis ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memantau kondisi kesehatannya secara rutin, sekaligus menjadikan Pasar Ramadhan tidak hanya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan kuliner, tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat.

(Silviana)

Pemkab Soppeng Gelar Musrenbang RKPD 2027, Prioritaskan Pertanian dan Peningkatan Ekonomi Daerah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Soppeng Command Center (SCC) Lamataesso, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

Dokumen tersebut menjadi pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas pemerintah daerah.

Menurutnya, penyusunan RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.

“Penyusunan RKPD merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang setiap tahun kita laksanakan dengan berpedoman pada RPJMD serta RPJPD yang telah ditetapkan,” ujar Suwardi.

Ia menjelaskan bahwa RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2025–2029. Oleh karena itu, momentum ini menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah direncanakan.

“Musrenbang yang kita laksanakan saat ini menjadi tahapan penting dalam proses penyempurnaan rancangan RKPD dan rencana kerja perangkat daerah tahun 2027 sebelum memasuki tahap penganggaran,” jelasnya.

Bupati Suwardi juga memaparkan bahwa setelah tahapan Musrenbang selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah penyusunan dokumen penganggaran daerah.

Tahapan tersebut meliputi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dilanjutkan dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Seluruh tahapan tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi agar program pembangunan yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyepakati berbagai agenda pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen RKPD.

Selain menjadi ruang koordinasi antar pemerintah dan pemangku kepentingan, forum Musrenbang juga menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

“Melalui Musrenbang ini kita menyepakati agenda pembangunan strategis daerah. Forum ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Suwardi Haseng juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan daerah yang akan terus diperkuat pada tahun mendatang.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah adalah sektor pertanian, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Soppeng.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan pertanian tanaman pangan melalui sistem pertanian terpadu guna meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

“Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangan sistem pertanian terpadu akan terus kita dorong,” ungkapnya.

Selain sektor pertanian, pemerintah daerah juga akan memperkuat dukungan terhadap sektor peternakan dan perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produksi sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Soppeng juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Ia mengakui bahwa keterbatasan kemampuan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat tidak semua program pembangunan dapat dibiayai secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, maupun partisipasi aktif masyarakat.

“Keterbatasan pembiayaan APBD membuat tidak semua program dapat kita biayai. Karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga membuka peluang kerja sama untuk memperoleh dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Menutup sambutannya, Suwardi Haseng menyampaikan harapannya agar forum Musrenbang dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia optimistis bahwa melalui kolaborasi berbagai pihak, pembangunan daerah di Kabupaten Soppeng dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Saya yakin melalui forum Musrenbang ini kita dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mampu mendorong terwujudnya Soppeng yang sehat, maju, dan berdaya saing berbasis agropolitan,” pungkasnya.

Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 turut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.

Di antaranya Wakil Bupati Soppeng, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan Soppeng–Wajo, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah.

Selain itu, hadir pula Camat, kepala Desa dan Lurah, pimpinan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, unsur pers, Forum Anak Kabupaten Soppeng, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.

(Silviana)

Kejari Soppeng Hadirkan Program AMAN, Bupati Suwardi Haseng Apresiasi Upaya Perlindungan Anak

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng secara resmi membuka Talk Show Program Adhyaksa Mappoji Anak (AMAN) yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Soppeng pada Selasa malam (10/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten Layak Anak.

Acara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari kepala sekolah TK dan PAUD se-Kabupaten Soppeng, kepala sekolah dasar dari Kecamatan Lalabata dan Liliriaja, hingga unsur pemerintah daerah, berlangsung dengan suasana edukatif dan interaktif.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Soppeng atas inisiatif menghadirkan Program AMAN.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah nyata dalam memperkuat perlindungan terhadap anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya identitas resmi bagi anak.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak.

“Program yang diinisiasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sangat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan anak. Kami tentu sangat berterima kasih atas dukungan ini,” ujar Suwardi Haseng.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng menjelaskan bahwa lahirnya Program Adhyaksa Mappoji Anak (AMAN) tidak terlepas dari komitmen Kejaksaan untuk mendukung visi pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Soppeng.

Ia mengungkapkan bahwa sejak awal bertugas di Kabupaten Soppeng, pihaknya langsung memberikan perhatian terhadap berbagai program pemerintah daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Hal tersebut kemudian mendorong Kejaksaan Negeri Soppeng untuk menghadirkan Program AMAN sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Kami melihat bahwa salah satu fokus pembangunan daerah adalah mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Karena itu, program AMAN ini kami dorong sebagai bentuk kontribusi kejaksaan kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, peran kejaksaan saat ini tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum, tetapi juga mencakup edukasi hukum serta pendampingan bagi masyarakat, termasuk anak-anak.

Dalam talk show tersebut, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Soppeng memaparkan mengenai batasan umur anak serta pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Ia menjelaskan bahwa KIA merupakan identitas resmi bagi anak yang memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari keperluan administrasi hingga perlindungan hukum.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Soppeng juga telah melaksanakan sosialisasi Program AMAN di dua pesantren di Kabupaten Soppeng. Dari kegiatan tersebut, sekitar 50 anak berhasil memperoleh Kartu Identitas Anak.

“KIA ini penting sebagai identitas resmi anak yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kejaksaan Negeri Soppeng juga membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum terkait persoalan perdata maupun tata usaha negara.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng menjelaskan berbagai manfaat dari Kartu Identitas Anak.

Ia menegaskan bahwa KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi anak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum serta mempermudah berbagai urusan administrasi kependudukan.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terkait biaya karena pengurusan KIA tidak dipungut biaya alias gratis.

“Pengurusan KIA ini tidak ada biaya sama sekali. Semua gratis. Ke depan beberapa layanan administrasi kependudukan juga akan dilakukan secara online sehingga masyarakat bisa mengurusnya dari rumah atau dari daerah yang jauh dari kantor Dukcapil,” ujarnya.

Selain membahas perlindungan anak, talk show tersebut juga menghadirkan pemaparan dari Kepala Seksi Intelijen Kejari Soppeng terkait peran kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menjelaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai aspek hukum dalam menjalankan usaha.

Kondisi tersebut kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan hukum agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan aman dan sesuai aturan.

“Pada kenyataannya pemahaman hukum pelaku UMKM masih terbatas. Sektor UMKM juga sering menghadapi persoalan hukum. Karena itu kejaksaan hadir untuk memberikan pendampingan,” jelasnya.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan Kartu Identitas Anak secara simbolis kepada 10 anak.

Selain menerima KIA, para anak juga mendapatkan voucher belanja serta voucher liburan ke Taman Wisata Alam Lejja sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap program perlindungan anak.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Soppeng, Wakil Bupati Soppeng, Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Direktur Perseroda, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Soppeng.

Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak serta kepemilikan identitas resmi bagi anak semakin meningkat.

Dengan demikian, upaya mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat.

(Silviana)

Inovasi Layanan Publik, Pos CERIA Hadirkan Pembuatan KIA di Pasar Ramadhan Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Upaya memperkuat pemenuhan hak identitas bagi anak terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui berbagai inovasi pelayanan publik. Salah satunya dengan menghadirkan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di kawasan Pasar Ramadhan SUKSES 2026.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle dan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng Sulta D. Sitohang meninjau langsung persiapan Pos CERIA pelayanan KIA di kawasan Pasar Ramadhan SUKSES 2026 pada Selasa sore (10/3/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang akan berlangsung selama kegiatan Pasar Ramadhan yang menjadi pusat aktivitas warga selama bulan suci.

Pos pelayanan ini merupakan inisiatif Kejaksaan Negeri Soppeng yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat mengurus pendaftaran serta pembuatan KIA secara langsung di lokasi kegiatan.

Pelayanan pendaftaran dan pembuatan KIA dijadwalkan berlangsung mulai 10 hingga 15 Maret 2026 di area Pasar Ramadhan SUKSES 2026 yang setiap hari dipadati pengunjung.

Saat peninjauan berlangsung, sejumlah orang tua terlihat datang bersama anak-anak mereka untuk melakukan pendaftaran. Antrean masyarakat tampak di Pos CERIA yang melayani registrasi identitas anak secara langsung di lokasi pasar.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, menjelaskan bahwa kehadiran Pos CERIA di Pasar Ramadhan merupakan bagian dari program Adhyaksa Mappoji Anak (AMAN) yang bertujuan mendorong kepemilikan identitas resmi bagi anak sejak usia dini.

Menurutnya, pemilihan lokasi di kawasan pasar Ramadhan dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memanfaatkan momentum meningkatnya aktivitas warga selama bulan suci Ramadan.

“Pos CERIA di Pasar Ramadhan ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Orang tua bisa membawa anaknya ke pasar Ramadhan untuk menikmati kuliner dan takjil, sekaligus mengurus Kartu Identitas Anak,” ujar Sulta.

Ia menambahkan bahwa melalui layanan ini masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Dukcapil karena proses pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan.

Sementara itu, Bupati Soppeng Suwardi Haseng memberikan apresiasi atas inisiatif Kejaksaan Negeri Soppeng yang menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan di ruang publik.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan inovasi pelayanan yang mampu mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya identitas resmi bagi anak.

“Ini merupakan inisiatif yang sangat baik dari Kajari Soppeng. Pelayanan seperti ini memudahkan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan anak karena setiap anak memiliki identitas resmi,” kata Suwardi.

Ia juga menilai program tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, di mana setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan serta identitas yang jelas.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak tidak hanya berkaitan dengan administrasi kependudukan. Dokumen ini juga memiliki peran penting dalam aspek perlindungan dan keselamatan anak.

Dalam berbagai situasi di tempat keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, maupun lokasi kegiatan masyarakat lainnya, anak terkadang dapat terpisah dari orang tuanya. Tanpa identitas yang jelas, petugas sering mengalami kesulitan untuk mengetahui nama maupun alamat anak tersebut.

Dengan adanya KIA, identitas anak dapat segera diketahui sehingga proses mempertemukan kembali anak dengan orang tua atau keluarganya dapat berlangsung lebih cepat.

Selain itu, KIA juga membantu aparat penegak hukum dalam memastikan identitas serta usia anak dalam berbagai situasi yang melibatkan anak. Hal ini penting agar penanganan yang dilakukan tetap mengacu pada ketentuan perlindungan anak sesuai peraturan yang berlaku.

Melalui pelayanan Pos CERIA di Pasar Ramadhan SUKSES 2026, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kejaksaan Negeri Soppeng berharap semakin banyak anak di daerah tersebut memiliki identitas resmi.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepemilikan KIA, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap hak, identitas, serta keselamatan anak di Kabupaten Soppeng.

(Silviana)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid Dampingi Bupati Suwardi Haseng dalam Safari Ramadhan di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar, Nurdin Halid, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan daerah dan kepedulian sosial dengan menggelar Safari Ramadhan dan silaturahmi bersama masyarakat Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini berlangsung di kediaman pribadi Bupati Soppeng, H.Suwardi Haseng, di Cabbenge, Minggu (8/3/2026).

Acara yang dihadiri sekitar 500 warga ini menjadi momen penting bagi warga Lilirilau untuk bertemu langsung dengan tokoh nasional sekaligus kader Partai Golkar.

Selain silaturahmi, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembagian paket sembako Ramadhan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Nurdin Halid.

Menurut Suwardi, NH adalah sosok yang konsisten dan memiliki komitmen tinggi dalam membina kader serta memperhatikan masyarakat.

“Salah satu buktinya adalah hari ini beliau datang bersilaturahmi dengan masyarakat Lilirilau,” ujar Suwardi Haseng di hadapan warga yang antusias.

Suwardi juga mengungkapkan bahwa Nurdin Halid merupakan salah satu tokoh yang mendorongnya maju dalam kontestasi Pilkada Soppeng 2024.

Dukungan ini, menurut Suwardi, menjadi kunci kesuksesannya hingga kini.

“Pak NH adalah salah satu orang yang mendorong saya menjadi calon kepala daerah, mengurus partai, dan membantu sampai berhasil,”terang Suwardi yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Nurdin Halid dalam sambutannya juga berbagi cerita mengenai proses awal dukungan terhadap Suwardi Haseng sebelum Pilkada Soppeng 2024.

Ia menjelaskan bahwa pembicaraan internal keluarga dilakukan satu hingga dua tahun sebelum pilkada untuk menentukan kesiapan Suwardi maju sebagai calon kepala daerah.

“Setelah melalui pembicaraan, diputuskan beliau maju dan kita dukung tidak setengah-setengah,” kata Nurdin Halid, menekankan pentingnya komitmen penuh dalam mendukung kader Partai Golkar.

Selain itu, Nurdin Halid menyampaikan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang paling sering dikunjunginya dalam berbagai agenda tahun ini. “Itu karena saya bersaudara dengan bupatinya,” ujar Nurdin disambut tawa dan tepuk tangan warga.

Dalam kesempatan yang sama, Nurdin Halid menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan fungsi dan peran sebagai anggota DPR RI dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia bahkan meminta Bupati Soppeng mengumpulkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memaparkan rencana pembangunan, agar peluang penganggaran bisa dioptimalkan.

“Supaya kami bisa melihat peluang penganggaran melalui tugas kami di DPR RI,” ujarnya.

Acara silaturahmi ditutup dengan penyerahan sembako Ramadhan kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial.

Selain itu, penyerahan Buku Koperasi Merah Putih dari anggota DPR RI Komisi VI dari dapil Sulawesi Selatan II.

Kegiatan ini menegaskan bahwa perhatian terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas bagi Nurdin Halid dan Bupati Suwardi Haseng, sekaligus memperkuat hubungan antara kader partai dengan konstituen.

Dengan agenda seperti ini, diharapkan hubungan antara DPR RI, pemerintah daerah, dan masyarakat Soppeng semakin erat, mendukung terciptanya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

(Silviana) 

Pemkot Makassar Matangkan Transisi Pengelolaan Pasar Butung, Gandeng APH Berjalan Tertib

Makassar, Teropongsulawesi.com- Upaya penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung terus dimatangkan Pemerintah Kota Makassar. Sebelum dikelola oleh Perumda pasar, maka duduk bersama  pihak penegak hukum. 

Tak sekadar wacana, langkah konkret kini ditempuh dengan membangun sinergi lintas sektor guna memastikan proses transisi berjalan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum.

Bertempat di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026), Pemkot Makassar menggelar rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian untuk membahas langkah strategis pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo agar dapat dikelola secara resmi oleh Perumda Pasar Makassar Raya.

Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti. 

Turut hadir pula Kabag Hukum Pemkot Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Inspektorat, serta jajaran direksi Perumda Pasar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pertemuan ini, untuk menyatukan persepsi terkait proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Butung.

"Pertemuan ini untuk menyatukan persepsi terhadap bagaimana proses pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan di Pasar Butung," jelasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah hukum, administrasi, serta pengamanan di lapangan guna menghindari potensi gesekan. 

Pemkot Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pasar yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan pedagang maupun masyarakat luas.

Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan polemik yang selama ini bergulir dapat segera menemukan titik terang. 

Sekaligus memastikan Pasar Butung dikelola secara sah di bawah kewenangan pemerintah daerah demi kepastian hukum dan stabilitas aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Menurut Appi, pembahasan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, komunikasi dan pertemuan telah beberapa kali digelar. 

Termasuk koordinasi langsung dengan Kapolres Pelabuhan Makassar guna memastikan kejelasan alur dan langkah yang akan ditempuh pemerintah.

"Beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan, dan kami juga meminta pihak Kapolres Pelabuhan untuk bersama-sama memastikan seperti apa alur yang akan kita jalankan," ujarnya.

Munafri menjelaskan, hasil rapat koordinasi ini, diharapkan menjadi landasan bersama dalam menangani polemik yang ada. 

Sehingga, setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Ini akan menjadi hasil meeting yang bisa menjadi landasan kita untuk menangani kasus ini seperti apa, jadi duduk bersama," tuturnya. 

"Sehingga tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada salah kaprah di dalamnya, dan tidak ada perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak," lanjutnya.

Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memahami kondisi eksisting dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena itu, dialog terbuka dan mediasi dinilai menjadi kunci penyelesaian.

Menurutnya, perbedaan sudut pandang yang ada harus dimediasi dengan baik agar pemerintah dapat mengambil posisi secara tepat dan bertanggung jawab.

Persoalan ini punya sisi perbedaan sudut pandang yang memang harus dimediasi dengan baik, sehingga Pemerintah Kota mampu memposisikan diri pada kondisi ini. 

"Ketika kondisi tertentu di dalamnya, kami juga harus mampu mempertanggungjawabkannya sebagai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota," jelasnya.

Munafri juga menyampaikan harapannya agar Polres Pelabuhan Makassar dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak koperasi yang terlibat, sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama dalam satu forum resmi.

"Mungkin dari Polres Pelabuhan bisa menjadi fasilitator untuk menghadirkan juga dari pihak pengelola sebelumnya, pihak Koperasi supaya semua bisa terbuka," imbuh Appi.

"Saya berharap bisa mengatur waktu kapan kita sepakat duduk sama-sama lagi untuk memastikan alur diskusinya," tambah Appi, menutup rapat koordinasi.  (*)

Bersama Forkopimda, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Terima Kunjungan Tim Wasev Pusterad TNI AD

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Soppeng, menyambut kedatangan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), yang dipimpin Brigjen TNI Mukhlis, S.AP., M.M., Rabu (25/2/2026).

Kegiatan penyambutan berlangsung di 888 Riverside Resort dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta kepala dinas terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127 di wilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan kerja Tim Wasev Pusterad ke Kabupaten Soppeng.

Ia mengapresiasi pelaksanaan program TMMD yang dinilai memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan desa.

“TMMD merupakan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan.

"Pemerintah Kabupaten Soppeng mendukung penuh kegiatan TMMD sebagai wujud kolaborasi efektif dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Program TMMD Ke-127 di Kabupaten Soppeng sendiri difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa kehadiran Tim Wasev Pusterad menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program TMMD.

Menurutnya, proses pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD.

"Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan sesuai kewenangan guna menyukseskan program tersebut,” ungkapnya.

Kunjungan kerja Tim Wasev Pusterad Mabesad ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

Melalui program TMMD, kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai fondasi ketahanan wilayah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui optimalisasi pelaksanaan TMMD di berbagai wilayah Desa.

(Red)

Appi Usulkan Penegasan Batas Administratif Makassar–Gowa ke Kemendagri

Makassar, Teropongsulawesi.com, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti kegiatan Reboan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan usulan terkait dinamika pemerintahan dan kebutuhan riil masyarakat di Kota Makassar. 

Munafri menegaskan bahwa hubungan baik antara Pemerintah Kota Makassar dan Ditjen Otda Kemendagri selama ini berjalan dengan sangat baik.

"Kami menjaga hubungan baik dengan Dirjen Otda berjalan dengan sangat baik. Dan kami harap ini bisa dilanjutkan terus supaya pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bisa berjalan lebih maksimal lagi," kata Munafri, mengawali pembicaraan.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Appi memaparkan persoalan batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ia menyebut, tahun ini Pemkot Makassar mulai menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Namun, masih terdapat wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Gowa dan belum tuntas secara administrasi batas wilayahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan perbatasan.

"Sementara ada wilayah yang masih beririsan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa yang belum selesai batas wilayahnya," tuturnya. 

"Kami berharap ini bisa ditengahi untuk menentukan batas wilayah termasuk batas administrasi yang ada," sambung politisi Golkar itu. 

Ia menambahkan, di kawasan perbatasan terdapat sejumlah perumahan yang secara geografis berada di area irisan, sehingga warganya kerap kebingungan dalam mengurus administrasi maupun menjalankan aktivitas ekonomi, apakah harus ke Kabupaten Gowa atau ke Kota Makassar.

"Nah, persoalannya nanti ketika pengurusan administrasi ini ada yang berbeda, ini yang akan memberatkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut," terang Appi.

Adapun usulan lain yang diangkat yakni selain tapal batas wilayah antara Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, khususnya terkait kondisi administrasi kependudukan warga Makassar yang berdomisili di wilayah perbatasan dan secara geografis melintasi Kabupaten Gowa.

Selain itu, Appi juga mengusulkan rencana pembentukan kecamatan baru di Kota Makassar, sebagai respons atas pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan. 

Dimana, wacana perubahan atau penambahan daerah pemilihan (dapil) yang disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan representasi politik yang lebih proporsional.

Meski demikian, seluruh poin yang disampaikan tersebut masih sebatas usulan dan akan melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Pasar Ramadan Sukses 2026 Resmi Dibuka, Peluang Baru bagi UMKM Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pasar Ramadan Sukses 2026 resmi dibuka oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, Selasa (24/2/2026), di Lapangan Gasis, Watansoppeng.

Kegiatan tahunan ini hadir sebagai sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa sekaligus memperkuat silaturahmi, mempererat kebersamaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penyelenggaraan Pasar Ramadan Sukses merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memastikan tradisi pasar Ramadan tetap berjalan dengan tertib, efisien, dan profesional.

“Kegiatan ini adalah langkah nyata dalam mendorong UMKM lokal agar semakin mandiri dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen menjadikan UMKM sebagai pilar utama penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.

Selain menyediakan berbagai produk makanan dan minuman untuk berbuka, Pasar Ramadan Sukses 2026 menghadirkan inovasi berupa penyewaan tenda berukuran 3x3 meter.

Fasilitas ini ditujukan bagi pedagang UMKM agar dapat memaksimalkan penjualan dan menata lapak dengan lebih profesional.

Menurut Bupati Suwardi, langkah ini diharapkan memberi peluang tambahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sekaligus menciptakan suasana pasar yang tertata rapi dan nyaman bagi pengunjung.

“Kami ingin setiap pelaku UMKM merasakan manfaat nyata dari kegiatan ini, bukan sekadar mendapatkan ruang jualan, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha,” tambahnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk mendukung produk lokal, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memanfaatkan momentum Ramadan sebagai sarana meningkatkan kualitas ibadah dan kebersamaan.

“Pasar Ramadan bukan hanya soal transaksi ekonomi, tetapi juga tentang mempererat ikatan sosial dan tradisi lokal yang telah berlangsung turun-temurun,” kata Suwardi.

Acara pembukaan Pasar Ramadan Sukses 2026 dihadiri oleh unsur Forkopimda, Pj. Sekda Kabupaten Soppeng, Staf Ahli dan Asisten Setda, Kepala SKPD, para Camat, pimpinan organisasi masyarakat dan pemuda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kehadiran berbagai pihak menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan yang menjadi ikon tahunan Kabupaten Soppeng ini.

Dengan penyelenggaraan yang profesional dan berkelanjutan, Pasar Ramadan Sukses 2026 diharapkan menjadi momentum penting bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas ibadah selama Ramadan, serta penguatan tradisi pasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

(Silviana) 

Literasi Jadi Kunci, Takalar Raih 4 Besar IPLM Sulsel di Tahun Pertama Pemerintahan

Takalar, Teropongsulawesi.com, Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Takalar Daeng Manye dan Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin, Kabupaten Takalar menorehkan capaian signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Senin (23/2/2026).

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Takalar melonjak drastis hingga menempati peringkat 4 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan posisi 33 besar secara nasional.

Lonjakan ini menjadi lompatan besar dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Takalar masih berada di peringkat 20 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian tersebut memperlihatkan arah pembangunan daerah yang fokus pada peningkatan kualitas literasi dan penguatan kapasitas masyarakat mulai menunjukkan hasil nyata.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 tertanggal 20 Februari 2026 yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, nilai IPLM Kabupaten Takalar tahun 2025 tercatat sebesar 26,38.

IPLM merupakan indikator strategis yang mengukur keberhasilan pembangunan literasi masyarakat melalui berbagai dimensi, seperti ketersediaan koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, hingga keterlibatan masyarakat dalam aktivitas literasi.

Kenaikan peringkat ini sekaligus menempatkan Takalar sebagai salah satu daerah dengan performa literasi terbaik di Sulawesi Selatan.

Bupati Takalar Daeng Manye menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan refleksi dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas manusianya.

“Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur semata, tetapi bagaimana kita membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu.

"Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari masyarakatnya yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing.

"Dengan literasi, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kualitas hidup, serta membuka akses informasi yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menyebut capaian ini sebagai berkah di Bulan Suci Ramadan sekaligus motivasi untuk terus memperkuat ekosistem literasi di Kabupaten Takalar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, Syainal Mannan, menjelaskan bahwa peningkatan IPLM tidak lepas dari kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan.

Mulai dari pemerintah daerah, tenaga perpustakaan, satuan pendidikan, komunitas literasi, hingga partisipasi aktif masyarakat, seluruhnya berperan dalam membangun budaya baca dan literasi yang lebih kuat.

Program penguatan perpustakaan Desa, peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah, serta dorongan literasi digital menjadi beberapa strategi yang dijalankan selama satu tahun terakhir.

Dengan capaian peringkat 4 di tingkat provinsi dan 33 besar nasional, Kabupaten Takalar kini semakin mempertegas posisinya sebagai daerah yang serius dalam pembangunan berbasis kualitas manusia.

Pemerintah daerah optimistis peningkatan literasi akan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan, daya saing ekonomi, serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

Momentum satu tahun kepemimpinan ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Takalar dalam menapaki visi sebagai daerah yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Ke depan, penguatan literasi masyarakat disebut akan terus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, sebagai fondasi utama menuju Takalar yang lebih maju dan berkelanjutan.

(Red/humas)