BPS Bahas Data Pertumbuhan Ekonomi Bersama Bupati Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima audiensi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat, R.Se., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati pada Selasa (22/7/2025).

Pertemuan ini membahas pentingnya kolaborasi data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan terarah di Kabupaten Soppeng.

Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Soppeng menyampaikan dua agenda utama. Pertama, rencana pertemuan dengan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengumpulan data untuk penyusunan Kabupaten Soppeng Dalam Angka (DDA) tahun 2025. Kedua, rencana BPS untuk menyampaikan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng hingga Triwulan II tahun 2025. Muhammad Rismat menegaskan bahwa dukungan data dari seluruh OPD sangat penting untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Data yang dibutuhkan meliputi sektor pertanian, seperti luas lahan dan hasil panen, serta sektor industri dan perdagangan, guna memastikan data yang komprehensif dan akurat.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik kunjungan dan inisiatif BPS Kabupaten Soppeng. Ia menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi data demi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerahnya. “Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pembangunan Kabupaten Soppeng,” ujarnya. Bupati juga berharap terjalin kerja sama yang baik antara BPS dan seluruh SKPD agar menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Soppeng.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan yang lebih terencana dan berdampak positif bagi masyarakat Soppeng.

BPS Kabupaten Soppeng adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data statistik resmi guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

BPS berkomitmen menyediakan data yang akurat dan terpercaya untuk kemajuan Kabupaten Soppeng.

(Red) 

Pendekatan Baru Pengelolaan Data Daerah oleh PT Telkom dan Bupati Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima audiensi dari PT Telkom Indonesia Tbk di Rumah Jabatan Bupati pada Selasa, 22 Juli 2025. 

Dalam pertemuan tersebut, General Manager Witel Sulbagsel, Eri Susanto, memaparkan rencana strategi pengembangan sistem Satu Data terintegrasi yang mengoptimalkan pengelolaan data dan pendapatan pajak daerah.

Eri Susanto menjelaskan bahwa sistem Satu Data akan menghimpun data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga menghasilkan data yang terorganisir, terstandar, dan dapat diakses publik. 

“Keberhasilan sistem ini di daerah lain membuktikan efektivitasnya dalam mendukung pengambilan keputusan dan transparansi pemerintah,” ujar Eri. 

Selain itu, Telkom Indonesia juga berkomitmen mendukung program digitalisasi pemerintah dengan menyelenggarakan pelatihan digital bagi UMKM yang terbuka untuk umum. 

Perusahaan juga menawarkan solusi peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi, termasuk layanan call center 112 dan 119.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik kolaborasi positif ini dan menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung program pemerintah yang lebih efektif. 

Ia menyoroti permasalahan kualitas sinyal di beberapa daerah terpencil dan meminta dukungan dari tim IT Telkom Indonesia, atau alternatif pelatihan bagi staf Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng. 

“Kami berharap layanan publik dapat meningkat, digitalisasi di Kabupaten Soppeng semakin cepat, dan pemerintahan berjalan lebih efisien,” kata Suwardi.

Dengan langkah ini, Kabupaten Soppeng berharap dapat mempercepat transformasi digital demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PT Telkom Indonesia Tbk adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan digital dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung perkembangan teknologi informasi di seluruh negeri.

(Red) 

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan di Soppeng, APBD 2025 Wujudkan Impian 10 Tahun

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur daerah dengan melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi pembangunan Jembatan Toddang Saloe di Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, pada Kamis, 17 Juli 2025.

Kunjungan ini merupakan bukti keseriusan Bupati dalam memantau langsung progres proyek vital yang digarap dengan anggaran APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 senilai Rp 4,3 miliar.

Jembatan Toddang Saloe, dengan panjang 25 meter dan lebar 6 meter, kontrak dimulai 7 Juli 2025 dan dijadwalkan rampung dalam 150 hari kalender.

“Kita ingin melihat kondisi maupun progres pengerjaan Jembatan Toddang Saloe ini sudah sampai di mana,” ujar Suwardi Haseng di lokasi.

Bupati Suwardi Haseng berharap pembangunan infrastruktur ini dapat memberikan dampak langsung yang signifikan bagi masyarakat.

Jembatan ini tidak hanya akan menjadi jalur transportasi penghubung antara Dusun Paddangeng dan Leworeng, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat setempat.

“Tahun ini ada beberapa pembangunan, salah satunya Jembatan Toddang Saloe ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat Desa Leworeng,” tegasnya.

Selain Jembatan Toddang Saloe, proyek peningkatan jalan ruas Paddangeng-Leworeng sepanjang 1050 meter dengan lebar 6 meter juga tengah berlangsung.

Proyek jalan ini menelan anggaran sebesar Rp 4,8 miliar dan juga dikerjakan selama 150 hari kalender, melengkapi upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di wilayah tersebut.

Setelah sepuluh tahun penantian, dalam kondisi yang sangat parah, akhirnya pembangunan peningkatan jalan dan jembatan Leworeng Desa Kessing Kecamatan Donri-donri dapat diwujudkan melalui APBD Kabupaten Soppeng T.A. 2025 dengan total anggaran senilai Rp.9,1 Milyar.

(Red)

Pemkab Soppeng Melaunching dan Melepas Penyaluran Bantuan Pangan Beras Untuk 16.172 KPM

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, secara resmi melepas penyaluran Bantuan Pangan Beras (BPB) untuk 16.172 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Soppeng, Jumat (18/7/2025).

Penyaluran BPB yang berlangsung di Kantor Bulog Soppeng ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, menyalurkan bantuan beras secara gratis kepada 18,3 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Alokasi untuk Kabupaten Soppeng meliputi dua bulan, Juni dan Juli 2025, dengan masing-masing KPM menerima 20 kg beras.

Kepala Cabang Bulog Soppeng, Faisal Armin, dalam laporannya menjelaskan bahwa data penerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Bantuan akan didistribusikan ke 70 desa dan kelurahan di delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng.

“Penyaluran tahap pertama ini akan berlangsung hingga Kamis minggu depan,” ujarnya.

Setiap KPM akan menerima 10 kg beras untuk masing-masing bulan Juni dan Juli, sehingga totalnya 20 kg.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau sebagai hak setiap warga negara.

Ia menyebut penyaluran BPB ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

“Ketersediaan dan akses terhadap pangan yang layak adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, dan memastikan kualitas serta kuantitas beras yang disalurkan.

Bupati Soppeng berharap dukungan penuh dari TNI dan Polri dalam mengamankan proses distribusi hingga ke tingkat desa.

Distribusi BPB diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi kenaikan harga beras.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan penyaluran bantuan ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

Acara launching dan pelepasan BPB ditandai dengan pengibasan bendera start.

Hadir dalam acara tersebut para Anggota Forkopimda, Pj. Sekda, Kepala BPS, Asisten Sekda, SKPD terkait, para Camat, dan Kepala BPS Soppeng.

(Red)

Bupati Soppeng dan BGN Tekankan Pentingnya Program Prioritas Makan Bergizi Gratis

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam acara sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (16/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan sambutan hangat kepada Direktur BGN, dan menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Soppeng.

Ia menyoroti keselarasan program ini dengan prioritas pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak.

“Kehadiran dan dukungan Badan Gizi Nasional sangat berharga dalam memastikan keberhasilan program penting ini. Olehnya itu, saya ucapkan selamat datang di Bumi Latemmamala” ujar H. Suwardi Haseng.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program percontohan di 7 (tujuh) sekolah diantaranya 2 SD, 3 SMP, dan 2 SMA/SMK sejak Maret 2025, yang telah menjangkau 3.409 siswa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Soppeng berencana untuk secara bertahap memperluas program ini ke seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Olehnya itu, Bupati Soppeng mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tersebut guna meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini.

“Mari kita jadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang SETARA (sehat, maju, dan berdaya saing),” pungkas H. Suwardi Haseng.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, AP. menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (PMG) merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Program ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, serta tujuan khusus untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pola makan sehat.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, PMG dirancang untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Soppeng.

Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Makan Bergizi (SPBG), menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bapak Gunalan, juga memaparkan alokasi dana sebesar Rp.277.200.000.000,- untuk Soppeng, yang akan dialirkan ke 3 titik SPBG atau dapur umum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah hanya perlu menyiapkan yayasan dan 47 relawan, sementara seluruh infrastruktur akan ditangani oleh BGN.

Dana ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka stunting.

Dengan komitmen bersama ini, PMG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Soppeng, menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mempersiapkan Soppeng untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Pj. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat.

Rilis : Humas Pemda Soppeng

Pendapatan Pajak Daerah, Komitmen Bupati Soppeng di Rakor Bersama Gubernur Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (11/7/2025).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, H. Andi Sudirman Sulaiman, membahas strategi peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada optimalisasi pendapatan, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sulsel mencapai angka fantastis, yakni Rp1,3 triliun.

Jumlah ini mencakup kendaraan roda dua dan empat yang belum melakukan pendaftaran ulang.

Gubernur Andi Sudirman meminta seluruh Bupati dan Walikota se-Sulsel untuk serius menindaklanjuti persoalan ini.

Ia menegaskan bahwa opsen pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi daerah.

Pemerintah Provinsi Sulsel pun telah mengalokasikan anggaran dalam DPA Bapenda untuk mendukung pelaksanaan penagihan tunggakan tersebut di kabupaten/kota.

Menanggapi arahan itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah pemerintah provinsi. Ia langsung menginstruksikan Kepala BPKPD Soppeng agar menindaklanjuti kerja sama tersebut serta melaporkan perkembangannya secara berkala.

"Kami akan segera melakukan langkah-langkah konkret dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh potensi penerimaan daerah. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Soppeng ke depan," tegas H. Suwardi Haseng.

Rakor ini juga dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sulsel beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

(Red)

Pemkab Soppeng Dorong Kepatuhan RUP dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).

FGD yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini diikuti oleh 120 peserta, terdiri dari admin dan operator SiRUP dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., CPSp., selaku penanggung jawab kegiatan, menjelaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kriteria dan persyaratan dalam RUP untuk meminimalisir kendala dalam proses pengadaan barang/jasa.

“Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memastikan proses pengadaan berjalan on the track sesuai aturan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri, khususnya untuk memberdayakan UMKM,” ujarnya.

FGD ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pengelolaan RUP TA 2025 dan mengevaluasi penyusunan paket kegiatan yang akan diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP_LKPP). Muhammad Ihsan melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, input RUP telah mencapai 100%, merupakan salah satu pencapaian penting dalam penilaian MCSP KPK Tahun 2025.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., yang mewakili Bupati Soppeng dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam pengelolaan RUP.

“Input RUP bukan hanya tanggung jawab admin dan operator SiRUP, tetapi juga PA/KPA yang harus memonitor dan mendampingi prosesnya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pengumuman RUP paling lambat 31 Maret, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan pedoman dari KPK.

Andi Muhammad Surahman juga menyoroti 10 paket strategis pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 198/V/2025. Ia berharap perangkat daerah terkait segera mengumumkan RUP-nya agar proses pengadaan dapat segera dimulai.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMKM dalam setiap pengadaan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ia pun mendorong Tim P3DN Kabupaten Soppeng untuk lebih aktif dalam monitoring dan pengawasan PDN.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Soppeng, sejalan dengan visi Kabupaten Soppeng yang berdaya saing berbasis agropolitan.

FGD ini dihadiri oleh para Kepala SKPD, Kabag Setda, Camat, serta admin dan operator SiRUP.

(Silviana)

Wabup Soppeng Terpilih sebagai Sekretaris Jenderal ASWAKADA pada Munas Perdana 2025 di Yogyakarta

Yogyakarta, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Selle KS Dalle, resmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal dalam Musyawarah Nasional (Munas) perdana Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) yang digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, pada 2–4 Juli 2025.

Munas ini menjadi ajang penting bagi para wakil kepala daerah se-Indonesia untuk menguatkan peran dan sinergi dalam mendukung pembangunan nasional.

Munas ASWAKADA 2025 mengangkat tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”.

Tema ini relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini, di mana wakil kepala daerah berperan sebagai penghubung dan penguat koordinasi antar perangkat daerah.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menegaskan pentingnya peran wakil kepala daerah dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan program pembangunan.

Dalam kepengurusan pertama ASWAKADA, Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, ditetapkan sebagai Ketua Umum, Hj. Balgis Diab, Wakil Wali Kota Pekalongan, sebagai Bendahara Umum, dan Ir. H. Selle KS Dalle sebagai Sekretaris Jenderal.

ASWAKADA dibentuk sebagai wadah kolaboratif untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antar wakil kepala daerah di seluruh Indonesia, serta menjadi kanal strategis dalam merespons tantangan pembangunan daerah.

Ir. Selle KS Dalle menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Ini adalah kehormatan sekaligus amanah besar. Semoga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarwakil kepala daerah demi Indonesia yang lebih maju dan merata,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya forum seperti ASWAKADA sebagai ruang berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring nasional.

Selle berharap hasil Munas ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Soppeng.

Selle juga mengapresiasi dukungan masyarakat Soppeng. “Terima kasih atas doa dan dukungan dari masyarakat Bumi Latemmamala. Mari kita terus bersinergi dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.

ASWAKADA adalah asosiasi yang dibentuk untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antar wakil kepala daerah di Indonesia.

Organisasi ini bertujuan menjadi wadah strategis untuk menyuarakan aspirasi dan memperkuat peran wakil kepala daerah dalam pembangunan nasional.

(AJS)

Perlindungan Tenaga Kerja, Pemkab Soppeng Gandeng BPJS untuk Program JKK dan JKM

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi pegawai non ASN. Terbaru, Pemkab menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Penandatanganan PKS dilakukan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, I Nyoman Hary Sujana di ruang kerja Bupati. Rabu (2/7/2025).

I Nyoman menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk pegawai non ASN dan pekerja rentan.

“Program ini memberikan perlindungan dari risiko kerja, kematian, bahkan kehilangan pekerjaan. Harapannya, semua pekerja bisa terlindungi, tidak hanya dari sisi kesehatan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal implementasi, Bupati Suwardi menyerahkan santunan JKM secara simbolis kepada dua ahli waris pegawai non ASN yang telah meninggal dunia.

Ibu Elvina, istri almarhum Muhammad Yunus (pegawai Dinas Satpol PP), menerima santunan sebesar Rp124.500.000,
dan Ibu Arifa, istri almarhum Langka (pegawai Dinas PPK UKM), menerima Rp42.000.000, sehingga total santunan yang diserahkan sebesar Rp166.500.000.

“Ini adalah bukti bahwa negara hadir. Kami ingin semua pegawai, termasuk non ASN, merasa aman dan terlindungi. Semoga bantuan ini meringankan beban keluarga,” ujar Bupati Suwardi.

Ibu Elvina menyampaikan rasa haru dan terima kasihnya atas perhatian yang diberikan.

“Saya tidak menyangka akan menerima bantuan sebesar ini. Terima kasih kepada Pemkab Soppeng dan BPJS Ketenagakerjaan atas kepeduliannya,” tuturnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal perluasan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Kabupaten Soppeng, termasuk mereka yang selama ini belum terjamah program jaminan ketenagakerjaan.

(Red/Silviana)

Wabup Selle KS Dalle Resmi Lantik Andi Surahman Sebagai Pj Sekda Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi melantik Andi Surahman sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Soppeng Selasa,10 Juni 2025 di ruang rapat Pimpinan Daerah Kabupaten Soppeng.

Pelantikan ini menandai pengalihan tugas dari pejabat sebelumnya, Andi Ibrahim, SH,  kepada Andi Surahman yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasatpol PP dan Damkar) Kabupaten Soppeng.

Dalam prosesi pelantikan, Wakil Bupati Soppeng membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Andi Surahman dengan penuh kesungguhan.

Andi Surahman, alumni APDN yang pernah menjabat sebagai Camat Marioriawa, Donri-Donri dan Lilirilau diharapkan dapat menjalankan amanah baru sebagai Pj Sekda dengan baik.

Wakil Bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Andi Surahman dapat mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab, menjaga sinergitas antarperangkat daerah, serta memperkuat kinerja birokrasi demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Soppeng.

"Semoga dengan pengalaman dan dedikasinya, Andi Surahman dapat menjalankan tugas sebagai Pj Sekda dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Soppeng," harap Wakil Bupati Soppeng.

Pelantikan ini menjadi bagian penting dari kesinambungan tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam menjaga stabilitas dan efektivitas birokrasi. .

Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng dapat semakin baik dan efektif.

(*)

Bupati Soppeng Hadiri Munas VI Apkasi, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah

Minahasa Utara, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Sentra Hotel, Minahasa Utara, Jumat (30/5). Munas kali ini juga menjadi momen perayaan HUT ke-25 Apkasi.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Presiden, AM Putranto, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto. Pembukaan Munas ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh sejumlah tokoh, termasuk Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda.

Dalam forum tersebut, Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi periode 2025–2030 melalui mekanisme aklamasi. Munas VI ini menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah untuk menyusun langkah bersama dalam memperkuat pembangunan daerah yang berdaya saing dan mandiri.

Kepala Staf Presiden AM Putranto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Presiden atas keberhasilan penyelenggaraan Munas di luar Jakarta untuk pertama kalinya. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

Munas VI Apkasi ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang turut mengapresiasi proses demokratis pemilihan ketua umum. Ia berharap kepemimpinan baru dapat mempererat solidaritas antarkepala daerah dan memperkuat peran Apkasi sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Menanggapi hasil Munas, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan hasil-hasil Munas dalam pembangunan di Kabupaten Soppeng. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan aktif dalam Munas adalah bentuk komitmen daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain menghadiri sidang Munas, Bupati Soppeng juga mengikuti rangkaian kegiatan lainnya, seperti orientasi anggota Apkasi, welcome dinner, Women Programme, Malam Final Putri Otonomi Indonesia, serta Funwalk Wisata Likupang.

(Red)

Sulsel Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, menandai keberhasilan keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2021.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj Fatmawati Rusdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (28/5).

Dalam sambutannya, Dede Sukarjo menyatakan, “Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif. Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.”

Ia juga mengapresiasi konsistensi Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah, menekankan bahwa opini ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan BPK RI.

“Raihan opini WTP yang kembali diperoleh menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Namun, Fatmawati juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.

“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi budaya dalam setiap proses pemerintahan,” tegasnya.

Dengan pencapaian ini, Sulawesi Selatan semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang menerapkan prinsip good governance dan pengelolaan keuangan yang akuntabel secara konsisten sejak 2021.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas dan pengawasan, Pemprov Sulsel terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

(Red/Silviana)

Pemkab Soppeng Raih WTP ke-11 dari BPK RI

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Soppeng sejak tahun-tahun sebelumnya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE dan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng mengatakan, "Opini WTP ke-11 ini membuktikan bahwa Pemkab Soppeng konsisten menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan".

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi," ujar Bupati Suwardi.

Sementara itu, menurut BPK, penilaian opini WTP didasarkan pada empat aspek utama yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal".

"Seluruh kriteria ini dinilai telah dipenuhi dengan baik oleh Pemkab Soppeng, terangnya.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik yang prima.

Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Pemkab Soppeng, antara lain Kepala BPKPD, Plt. Inspektur, dan Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Soppeng.

Selain Kabupaten Soppeng, daerah lain yang turut menerima LHP BPK hari ini adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

(Silviana)

Proses Seleksi PPPK di Makassar Dipantau Bupati Soppeng dan DPRD Demi Peningkatan Sumber Daya Manusia

 

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., bersama Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng, melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024. Minggu (18/5/2025). 

Kegiatan ini berlangsung di Menara Phinisi, Universitas Negeri Makassar, sejak tanggal 16 hingga 19 Mei 2025.

Plh. Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng, H. Ahmad Masykur, S.Ag, MH, didampingi Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Rusman, S.Sos, M.Si, melaporkan bahwa seleksi ini diikuti oleh 3.096 peserta yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Seleksi ini merupakan tahap penting dalam proses penerimaan PPPK yang diharapkan mampu menjaring calon pegawai yang kompeten dan berkompetensi tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng menekankan pentingnya fokus dan ketelitian bagi seluruh peserta saat mengikuti ujian.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengerjakan ujian dengan sebaik-baiknya dan meraih hasil yang memuaskan".

"Seleksi ini sangat penting untuk masa depan karier kalian, jadi manfaatkan kesempatan ini dengan serius,” ujar Bupati Suwardi Haseng.

Kehadiran Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng di lokasi seleksi diharapkan dapat memberikan dukungan moril dan semangat bagi peserta dalam menghadapi ujian yang menantang ini.

Seleksi Kompetensi PPPK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemilihan pegawai yang profesional dan berkualitas.

Dengan pengawasan langsung dari pejabat daerah, diharapkan proses seleksi berjalan transparan dan adil sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Pemkab Soppeng terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan mendukung pertumbuhan daerah.

Selain Ketua DPRD kabupaten Soppeng Andi Muhammad Farid, sejumlah anggota DPRD Soppeng turut hadir memberikan dukungan, antara lain Ketua Fraksi Golkar Hj A Wahda Adam, anggota Fraksi Golkar H Saharuddin Adam dan H Kusman Aras, anggota Fraksi Partai Demokrat Andi Takdir Akbar Singke, serta anggota Fraksi PDI Perjuangan Kamaruddin. 

(Red)

MCSP 2024 dari KPK, Penghargaan Bergengsi untuk Kabupaten Soppeng dalam Peningkatan Tata Kelola

 

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan menerima penghargaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penghargaan dengan kategori "terjaga" ini diberikan langsung kepada Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, yang didampingi Wakil Bupati Selle Ks Dalle, pada Kamis (15/5) di kantor KPK RI, Jakarta.

Penghargaan MCSP merupakan bentuk apresiasi atas upaya aktif Pemkab Soppeng dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi.

Bupati Suwardi Haseng menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng.

"Penghargaan ini diraih berkat kerja sama dan sinergi kita semua di pemerintah daerah".

"Kami mengimbau seluruh jajaran untuk terus mencermati indikator MCSP dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata pencegahan korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja secara profesional dan transparan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat dengan lembaga legislatif dan yudikatif guna memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel ke depan.

"Dengan penghargaan ini kita dituntut untuk lebih profesional dalam menata kelola pemerintahan yang baik.

Penghargaan ini juga diharapkan memacu diri untuk selalu selaras dan selalu bersinergi dengan legislatif dan yudikatif dalam mengawal pemerintahan ke depan," tambahnya.

Penghargaan MCSP 2024 dari KPK ini menegaskan posisi Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang serius dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui berbagai program pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik, Pemkab Soppeng terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Red)

Kehadiran Bupati Soppeng di Musrenbang RPJMD: Fokus Program Padat Karya dan Kelompok Rentan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, bersama Kepala Bappelitbanda Andi Agus Nongki, S.IP, M.Si, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel dan dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Jumat (9/5).

Dalam berbagai hal tersebut, Gubernur Andi Sudirman menegaskan visi pembangunan Sulsel yakni “Sulsel Maju dan Berkarakter”. Visi tersebut menggambarkan Sulawesi Selatan yang semakin berkembang di berbagai sektor pada tahun 2029 serta membangun masyarakat yang berintegritas, berakhlak, dan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Gubernur juga menekankan pentingnya fokus pada empat prioritas program maksimal per daerah untuk efektivitas anggaran, serta mengutamakan program padat karya dan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk berkolaborasi dan mendukung visi “Sulsel Maju dan Berkarakter.”

“Musrenbang ini sangat penting sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi program antar pemerintah daerah demi mencapai visi bersama".

"Kami juga akan menerapkan nilai kearifan lokal 'taro ada taro gau' sebagai landasan pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda Sulsel dan para Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkarakter dengan mengedepankan nilai-nilai lokal serta sinergi antar daerah demi kemajuan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga melalui program yang tepat sasaran dan berorientasi pada kelompok rentan.

(Red)

Wakil Bupati Soppeng Pimpin Apel HKN untuk Kesejahteraan dan Kemajuan Daerah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Bupati Soppeng pada Kamis (17/4). 

Kegiatan rutin bulanan ini menjadi momen penting bagi seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Soppeng untuk meneguhkan komitmen dan sinergi dalam menjalankan tugas demi kemajuan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Selle KS Dalle mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan memimpin apel bersama Bupati Soppeng untuk pertama kalinya sejak resmi dilantik. 

Ia menegaskan bahwa apel kesadaran ini bukan sekadar upacara biasa, melainkan sebuah pengingat penting akan tanggung jawab dan kewajiban sebagai pemimpin daerah.

“Apel ini menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesamaan visi dalam memajukan Kabupaten Soppeng". 

"Kita harus bergerak dalam satu frekuensi agar tidak terjadi kesenjangan antara perintah yang diberikan dengan pelaksanaan di lapangan,” ujar Wakil Bupati Selle KS Dalle.

Ia menambahkan bahwa, keselarasan tersebut sangat krusial untuk keberhasilan pembangunan daerah selama periode 2020-2025.

Apel Kesadaran Nasional ini juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar seluruh elemen pemerintahan. 

Dengan semangat bergerak bersama, diharapkan seluruh program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan pelayanan publik yang berkualitas. 

Melalui berbagai program strategis, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat kemajuan di segala sektor demi masa depan yang lebih baik.

(Red)

Bupati Soppeng Hadiri Rapat Paripurna, Rekomendasi DPRD Dorong Soppeng sebagai Daerah Agropolitan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng yang digelar hari ini berjalan lancar dengan agenda utama penyerahan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024. 

Pada kesempatan itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima langsung rekomendasi penting dari Ketua DPRD Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. Rabu (16/4/2025). 

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng memberikan apresiasi tinggi atas rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD. 

Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua poin rekomendasi demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Soppeng. 

“Rekomendasi DPRD ini merupakan masukan yang sangat berarti bagi kami". Kata Suwardi. 

"Kami berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan visi Soppeng Maju, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan,” tegas Bupati Soppeng Suwardi Haseng. 

Bupati juga memaparkan berbagai capaian pembangunan di sektor infrastruktur, kesehatan, pertanian, peternakan, dan pengelolaan pasar. 

Ia menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi tantangan, terutama dalam penataan sumber daya aparatur daerah sesuai Peraturan MENPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024. 

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh para anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj Sekda Soppeng, pejabat eselon II, serta para camat se-Kabupaten Soppeng.

Dengan komitmen kuat dari pimpinan daerah, diharapkan implementasi rekomendasi DPRD dapat mempercepat kemajuan Soppeng menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan berbasiskan agropolitan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk membangun daerah yang maju dan berdaya saing melalui peningkatan sektor pertanian, infrastruktur, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. 

Melalui berbagai program pembangunan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Soppeng.

(Red) 

Bupati Soppeng Haji Suwardi Haseng Hadiri Hari Jadi Bone ke-695

Bone, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri puncak perayaan Hari Jadi Bone (HJB) ke-695 yang dilangsungkan di halaman Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bone, Jl. Petta Ponggawae, Kamis (10/4/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan acara yang meriah dan penuh makna.  

Bupati Soppeng mengucapkan selamat atas peringatan HJB ke-695 dan menyampaikan harapannya agar Kabupaten Bone terus berkembang di berbagai sektor, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

"Saya sangat mengapresiasi perayaan Hari Jadi Bone yang ke-695 ini. 

"Semoga Kabupaten Bone senantiasa diberikan keberkahan dan terus berjaya. Kerja sama dan sinergi antardaerah sangat penting untuk kemajuan Sulawesi Selatan, ujar Suwardi Haseng.  

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah daerah untuk memacu pembangunan di Sulawesi Selatan. 

Bupati Soppeng  berharap agar Bone dan Soppeng dapat terus mempererat kerja sama dalam berbagai bidang demi kemajuan bersama.  

Acara puncak HJB ke-695 turut dihadiri sejumlah tokoh penting dari tingkat daerah, menandakan soliditas dan semangat kebersamaan dalam memajukan wilayah.

(Silviana) 

Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tekankan Pentingnya Kedisiplinan ASN, Dinkes Jadi Sorotan Hangat

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng Haji Suwardi Haseng, SE dan Wakil Bupati Soppeng Ir Selle KS Dalle pasca hari libur Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 Masehi, memulai hari kerja dengan melakukan pemantauan langsung ke berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Soppeng pada Selasa, 8 April 2025.

Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga, serta adanya kesatuan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Dalam agenda ini, Bupati Suwardi tidak hanya mengecek absensi ASN, tetapi juga melihat langsung kualitas pelayanan publik, kebersihan, dan kondisi kantor yang mendukung operasional pelayanan. 

Aktivitas ini juga merupakan momen silaturahmi yang penting antara Bupati dan para ASN serta non-ASN.

Dalam rangka memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bupati Suwardi mengedepankan pentingnya disiplin di kalangan ASN.

“Disiplin harus ditegakkan, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dengan tegas. 

Menurutnya, loyalitas dan ketertiban dalam bekerja merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang optimal". 

Seperti yang diketahui, pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat. 

ASN sebagai abdi negara dituntut untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku demi menjaga citra institusi pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Oleh karena itu, pemantauan yang dilakukan Bupati ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menegakkan kedisiplinan, mendapatkan data real-time mengenai kehadiran serta kinerja ASN, dan mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam memberikan pelayanan yang memuaskan.

Selama kegiatan pemantauan, Bupati Suwardi mengunjungi sejumlah instansi penting di Kabupaten Soppeng, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Peternakan, dan Dinas Kesehatan. 

Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk menginspeksi kehadiran ASN, tetapi juga untuk mendengarkan langsung tantangan yang dihadapi masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, Bupati banyak berdiskusi dengan pihak Dinas Kesehatan mengenai pentingnya penyediaan obat-obatan serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Melalui pemantauan ini, Bupati berharap dapat mendorong kolaborasi antar instansi dalam rangka mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik.

Salah satu fokus utama kunjungan Bupati adalah memberikan perhatian khusus kepada Dinas Kesehatan. 

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya penyediaan, pemeliharaan, dan penyaluran obat-obatan yang memadai. 

“Kita adalah abdi masyarakat. Kehadiran kita untuk melayani masyarakat dengan baik sesuai aturan,” kata Bupati Suwardi. 

Ia juga mengingatkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas untuk selalu berkoordinasi dengan cepat terkait masalah penyediaan obat dan pelayanan kesehatan di masyarakat. 

Koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas diharapkan bisa mengatasi masalah yang muncul di lapangan sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

Hal ini penting mengingat kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama dan langsung berkaitan dengan kualitas hidup mereka.

Kegiatan pemantauan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, pasca libur Lebaran ini menjadi momen penting untuk menegakkan disiplin ASN dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. 

Melalui inspeksi ke beberapa instansi, Bupati Soppeng mengambil langkah strategis untuk mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi demi meningkatkan sinergisitas dan efektivitas pelayanan. 

Disiplin ASN pun menjadi perhatian utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Dengan penekanan pada pentingnya pelayanan kesehatan, Bupati mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat. 

Kunjungan dan pemantauan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Red)