RKPD Soppeng 2027, Langkah Kunci Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Soppeng dan dilaksanakan secara daring dan luring, Kamis (22/1/2026).

Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, perangkat daerah, hingga perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng menegaskan bahwa forum konsultasi publik memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan gagasan, pemikiran, serta aspirasi seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Forum konsultasi publik ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wadah untuk memadu padankan gagasan, pikiran, dan harapan kita bersama demi mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029. Pada fase ini, pemerintah daerah telah memasuki tahap penguatan dan akselerasi hasil pembangunan, setelah sebelumnya melalui fase penyiapan fondasi kebijakan, konsolidasi, serta penataan program.

“Fase ini menjadi titik krusial dalam menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan di akhir periode RPJMD,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan starting point yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah. Pada fase akselerasi tersebut, konsistensi perencanaan, ketepatan strategi, serta kualitas implementasi program akan benar-benar diuji.

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih selektif dan fokus pada program-program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi serta memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Perencanaan harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar strategis, berdampak nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mengusung tema “Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.” Tema ini menitikberatkan pada percepatan pembangunan ekonomi desa, penguatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Soppeng juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa melalui pengembangan sektor unggulan serta pemanfaatan Koperasi Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru yang berbasis pada semangat gotong royong.

“Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru di desa dan kelurahan yang mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta kesejahteraan bersama,” tuturnya.

Selain itu, ia menyoroti perlunya peningkatan investasi dan daya saing daerah dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap dapat menjaring berbagai aspirasi, masukan, dan saran konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Soppeng.

Forum tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para Asisten Setda, pimpinan SKPD, perwakilan BUMN dan BUMD, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Soppeng, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi perempuan, lembaga pers, dan organisasi profesi.

(Red)

Bupati Soppeng Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita Presiden di Rakernas APKASI 2026

Batam, Teropongsulawesi.com,  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Minggu (18/1/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan kebijakan strategis Pemerintah Pusat.

Rakernas XVII APKASI tahun ini mengusung tema “Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri” dengan subtema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Forum nasional ini diproyeksikan menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi pemerintah kabupaten se-Indonesia agar sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Pembukaan Rakernas secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan dihadiri sejumlah tokoh penting pemerintahan daerah. Tampak hadir Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud, serta para bupati dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya Rakernas APKASI sebagai forum koordinasi nasional dalam merumuskan langkah strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pusat.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa partisipasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rakernas APKASI bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan daerah dalam mengambil peran aktif sebagai penggerak pembangunan nasional.

“Rakernas APKASI merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan menyatukan visi antarwilayah. Kolaborasi antarpemerintah daerah sangat vital, terutama dalam mendukung dan menyukseskan program nasional Asta Cita Presiden demi kemajuan Indonesia yang dimulai dari daerah,” ujar Bupati Suwardi Haseng saat dihubungi wartawan, Senin malam (19/1/2026).

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kerja bersama lintas daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Bupati Suwardi Haseng juga menambahkan bahwa Rakernas APKASI memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk bertukar gagasan, menyampaikan tantangan daerah, serta merumuskan solusi bersama dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang terus berkembang.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, keikutsertaan dalam Rakernas XVII APKASI diharapkan mampu menghasilkan manfaat konkret, mulai dari perolehan kerangka kebijakan baru, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, hingga perluasan jejaring kerja sama baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

“Target akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng, khususnya di Bumi Latemmamala,” tambahnya.

Selain mengikuti rangkaian utama Rakernas, Bupati Soppeng juga menghadiri sesi Welcome Dinner bersama para kepala daerah lainnya. Momen tersebut dimanfaatkan sebagai ajang diskusi santai namun substantif guna membangun kesepahaman awal serta mempererat komunikasi sebelum pelaksanaan rapat kerja secara intensif.

Rakernas XVII APKASI dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda pembahasan isu-isu strategis daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta perumusan rekomendasi nasional yang akan menjadi rujukan bersama bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Dengan keikutsertaan aktif dalam Rakernas ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(Red)

Dari Lima Posko Kini Tinggal Dua, Penanganan Banjir Makassar Kian Membaik

Makassar, Teropongsulawesi.com, Banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan dampak. Pemerintah Kota Makassar mencatat, intensitas dan luas wilayah terdampak banjir pada awal 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari tiga kecamatan yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir, kali ini hanya satu kecamatan yang sempat melakukan pengungsian warga. Itupun berlangsung dalam waktu singkat, seiring cepatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi adanya perbaikan dalam sistem penanganan banjir, meskipun Makassar masih berada dalam fase cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang terhubung secara langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).

“Awalnya ada lima posko pengungsian yang dibuka. Namun, seiring surutnya air, kini hanya tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menunjukkan bahwa situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.

Faktor Geografis Jadi Tantangan Utama

Munafri menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis kota. Sejumlah wilayah permukiman berada di daerah cekungan serta di sepanjang bantaran sungai, yang secara alami berpotensi menahan air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu lama.

Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlangsung hingga akhir Februari, sebagaimana peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyebab warga mengungsi tidak selalu karena ketinggian air yang membahayakan keselamatan secara langsung. Dalam banyak kasus, gangguan pada sistem sanitasi rumah tangga justru menjadi faktor utama.

“Ketika toilet dan saluran limbah terendam, warga kesulitan beraktivitas secara normal. Itu yang mendorong mereka memilih mengungsi sementara,” jelasnya.

Kajian Ilmiah Jadi Dasar Solusi Jangka Panjang

Sebagai upaya jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar kini menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian teknis terkait sistem aliran air dan drainase kota. Kajian tersebut difokuskan pada upaya mencegah air hujan terjebak di kawasan permukiman padat penduduk.

Selain melibatkan akademisi, Pemkot juga berkoordinasi dengan balai yang menangani pengelolaan sungai di wilayah Makassar guna menentukan pola alur air yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin solusi yang bersifat sementara. Karena itu, kajian bersama universitas menjadi penting agar penanganan banjir berbasis data dan analisis ilmiah,” kata Munafri.

Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar perbaikan sistem drainase dan tata kelola air, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi titik banjir tahunan.

Kesiapsiagaan Tetap Ditingkatkan

Di tengah ancaman cuaca ekstrem, Munafri memastikan status kesiapsiagaan tetap ditingkatkan. Seluruh perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Sosial, diminta siaga penuh untuk merespons cepat potensi bencana.

Pemerintah juga menyiapkan shelter sementara, logistik, serta kebutuhan dasar bagi warga apabila terjadi kondisi darurat.

Tak hanya itu, Munafri turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, serta gelombang tinggi di wilayah pesisir.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.

Dengan kombinasi penanganan darurat dan perencanaan jangka panjang berbasis kajian ilmiah, Pemkot Makassar optimistis persoalan banjir tahunan dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

(Red)

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Prioritaskan Keamanan Obat dan Makanan

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Sinergi Pemkot–KKP, Makassar Siapkan Produk Perikanan Berkualitas, Ekspor Perkuat Ekonomi Maritim

Makassar, Teropongsulawesi.com– Pemerintah Kota Makassar, memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing.

Upaya memperkuat kualitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya dalam pengawasan mutu serta hilirisasi produk perikanan.

Hal ini dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan jajaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Makassar, Mohammad Zamrud, menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen KKP untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar. 

Sekaligus menyampaikan perubahan nomenklatur dan penguatan tugas kelembagaan sesuai regulasi terbaru. 

Perubahan tersebut, lanjut dia, merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif per 31 Desember 2025. 

Yang secara resmi menghapus fungsi karantina dan memperkuat peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

"Tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatakan komitmen kami dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar," ujarnya. 

"Saat ini kelembagaan kami sudah berubah, bukan lagi karantina, tetapi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar," tambah Zamrud.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mendorong pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas, aman, serta memiliki nilai tambah ekonomi. 

Selain membahas penguatan pengawasan mutu, audiensi ini juga menitikberatkan pada percepatan hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi maritim Kota Makassar.

Sebagai kota pesisir dengan potensi kelautan yang besar, Makassar dipandang memiliki peluang signifikan untuk mengembangkan produk perikanan unggulan yang tidak hanya memenuhi standar mutu dan keamanan, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. 

Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaan tugas, KKP Makassar menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Selain itu, Zamrud menegaskan fokus pihaknya dalam memperkuat hilirisasi produk perikanan, khususnya peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

"Kami juga fokus pada penguatan hilirisasi produk. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar bersama OPD teknis dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan di daerah, baik melalui pembentukan tim terpadu, tim teknis, maupun gugus tugas sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Zamrud juga memaparkan kewenangan baru KKP Makassar terkait sertifikasi penjaminan mutu dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya ikan, pembenihan, hingga unit pengolahan dan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

"Sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi sudah dilimpahkan penuh kepada kami. Saat ini ada sembilan jenis sertifikasi yang kami tangani," tuturnya. 

"Kami berharap ke depan Makassar dapat menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan," lanjutanya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu kekuatan sebagai Kota maritim. 

Pria yang akrab disapa Appi itu menyambut baik kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian.

"Saya menyambut baik apa yang kita lakukan hari ini. Ini akan sangat berhubungan dengan teman-teman di dinas, khususnya Dinas Perikanan dan Pertanian. Saya berharap eksplorasi terhadap produk-produk kelautan kita benar-benar dimaksimalkan," ujar Munafri.

Lanjut dia, sebagai daerah pesisir, kota Makassar memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Wali Kota berlatar politisi itu, mencontohkan sejumlah pengembangan potensi kelautan yang telah dilakukan salah satu perusahaan di Biringkanaya, ekspor perikanan dan menunjukkan hasil positif.

"Seperti yang kita lihat di Biringkanaya beberapa waktu lalu, itu luar biasa. Begitu juga dengan pengembangan landak laut tempo hari. Ini menunjukkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplor dari laut kita," katanya.

Appi menyebutkan,  potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan perikanan.

Ia menuturkan maraknya produk makanan olahan berbahan baku impor maupun ultra processed food, sementara Makassar, justru memiliki bahan baku laut berkualitas tinggi.

"Sekarang ini bahan-bahan makanan olahan menjamur di mana-mana. Padahal kita punya raw materials (bahan mentah) yang sangat baik. Ini yang harus kita jalankan bersama," tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, khususnya melalui sosialisasi masif di lingkungan sekolah. 

Menurutnya, kebiasaan konsumsi makanan sehat berbasis ikan perlu ditanamkan sejak dini untuk melindungi generasi muda dari pola makan tidak sehat.

"Kalau tidak, anak-anak kita akan terus disajikan makanan ultra processed food yang tidak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang mereka," sambung Appi. 

Selain aspek konsumsi dan hilirisasi, Munafri menegaskan bahwa pembinaan nelayan menjadi fokus utama Pemkot Makassar.

Dia menilai kesejahteraan nelayan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hasil perikanan yang dihasilkan.

Munafri berharap kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama di lapangan.

"Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bersama KKP. Kalau memang ada kegiatan yang harus dilakukan secara bersama, kami siap melakukannya," pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar–UMI Perkuat Kolaborasi Kesehatan Berbasis Interprofessional Education

Makassar, Teropongsulawesi.com- Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat jejaring dan kualitas layanan kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. 

Komitmen tersebut diwujudkan dalam pertemuan dan silaturahmi bersama Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan pengelola Academic Health Center Universitas Muslim Indonesia (AHC-UMI) yang berlangsung di Ruang Wali Kota Lantai 2, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas penguatan peran Academic Health Center sebagai model integrasi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Salah satu fokus utama adalah pengembangan Interprofessional Education (IPE), yakni pendekatan pendidikan berbasis kolaborasi lintas profesi kesehatan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, holistik, dan berkesinambungan.

Melalui konsep Interprofessional Education, mahasiswa dan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu didorong untuk belajar, bekerja, dan berinovasi secara bersama sejak dini. 

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem layanan kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. 

Menurut Munafri, kolaborasi  diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan kota yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Makassar sebagai kota unggul dalam pelayanan publik berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.

"Dengan senang hati kami menyambut kolaborasi ini. Artinya, kami juga akan menitipkan beberapa program pemerintah agar bisa langsung menyentuh masyarakat paling bawah," ujarnya. 

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Makassar.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Appimenegaskan, sejumlah persoalan kesehatan utama di Kota Makassar harus ditangani secara kolaboratif, terutama stunting, tuberkulosis (TBC), dan HIV yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

"Persoalan stunting tentu harus kita selesaikan bersama-sama. Begitu juga TBC yang angkanya cukup tinggi, termasuk HIV. Ini semua butuh sentuhan langsung ke tengah masyarakat," jelasnya.

Munafri juga mengingatkan potensi meningkatnya berbagai penyakit pasca musim hujan, sehingga kehadiran tenaga kesehatan di lapangan menjadi sangat penting.

Dalam rangka memastikan efektivitas program, Wali Kota meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk merespons kolaborasi ini secara menyeluruh, termasuk melibatkan seluruh Puskesmas yang ada.

"Yang saya butuhkan nanti adalah laporan dari setiap Puskesmas, bagaimana kegiatan dilakukan, bagaimana peran anak-anak mahasiswa di lapangan," tuturnya. 

"Sekaligus kita bisa melihat apakah Puskesmas sudah menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat kesehatan masyarakat," tambah dia.

Appi menekankan pentingnya penguatan peran Puskesmas agar tidak hanya berfokus pada pelayanan di dalam gedung, melainkan lebih aktif menjangkau masyarakat.

Terkait pengelolaan Puskesmas, ia juga menyampaikan agar kepemimpinan Puskesmas tidak hanya diisi oleh dokter, tetapi terbuka bagi tenaga kesehatan lain yang kompeten.

Dua menambahkan, proses tersebut saat ini sedang berjalan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan kesehatan di tingkat wilayah.

Lebih lanjut, ia berharap hasil kegiatan KKN Profesi dan Interprofessional Education yang dijalankan bersama UMI dapat dilaporkan secara sistematis kepada Pemerintah Kota Makassar.

"Setelah kegiatan selesai, kami butuh report. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki kualitas layanan Puskesmas. Ini bagian dari kerja sama kami dengan universitas," pungkasnya. (*) 

Diketahui, pimpinan UMI bersama Pengurus AHC (Academic Health Centre) UMI. 

1. Prof. Dr. Ir. H.A. Dirgahayu A Lantara, MT., IPU., Aean.Eng Rektor UMI diwakili WR I UMI

2. Prof. dr. Syarifuddin Wahid, PhD, Sp.PA (K), Sp.F, DFM Ketua AHC UMI

3. ibu dr. Andi Alamanda Irwan M. BIOMED

Mewakili Dekan FK UMI

4. Prof. Dr. Suharni, M.Kes Dekan FKM UMI

5. Prof. drg. H. Moh. Dharma Utama, PhD, Sp.Pros,  Subsp. PKIKG (K) Dekan FKG UMI

6, Dr. apt. Abd. Malik, S.Farm., M.Sc., Ph.D., Dekan Fak. Farmasi UMI

7 Ketua LPkM UMI Dr H Abd Rauf Assagaf MPd

8 Sekretaris LPkM Prof Dr Ir H Rustam Ms

9. Kapus KKN LPkM UMI Prof DR Suryanto MT.

(Red) 

Munafri Tekankan Kolaborasi Pemkot–Akademisi, Perkuat Ketahanan Pangan dan UMKM

Makassar, Teropongsulawesi.com- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota, perguruan tinggi, dan kalangan akademisi sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta keberlanjutan sektor pertanian di Kota Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Tiga Guru Besar Universitas Bosowa, yang digelar di Balai Sidang 45 Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (7/1/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa tantangan pembangunan perkotaan ke depan semakin kompleks, mulai dari isu ketersediaan pangan, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga keberlanjutan usaha UMKM lokal. 

Oleh karena itu, peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi menjadi sangat vital dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan keilmuan.

"Pemerintah Kota Makassar tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi kuat dengan perguruan tinggi dan para akademisi agar setiap kebijakan pembangunan berkelanjutan," kata Munafri, di dampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa menghadiri acara tersebut. 

Secara khusus, Wali Kota Makassar menyampaikan selamat dan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada tiga guru besar yang dikukuhkan, yang keilmuannya dinilai sangat relevan dengan agenda strategis pembangunan kekinian.

Pertama, Prof. Ir. Andi Tenri Fitriyah, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Ekonomi Pertanian dengan kepakaran pada ketahanan dan pola konsumsi pangan alternatif. 

Keilmuan ini menjadi sangat strategis dalam mendukung agenda Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan, mendorong pemanfaatan pangan lokal, serta membangun sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global.

Kedua, Prof. Dr. Chahyono, S.E., M.Si., Profesor dalam Bidang Manajemen dengan kepakaran inovasi manajemen dan keberlanjutan usaha ekonomi. 

Kontribusi keilmuan ini dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Ketiga, Prof. Ir. Baharuddin, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Sosial Ekonomi Pertanian dengan kepakaran tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan. 

Keahlian ini memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya Munafri, pengukuhan guru besar ini bukan sekadar pencapaian personal, tetapi juga momentum penting bagi penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan selamat kepada para akademisi Universitas Bosowa yang hari ini resmi dikukuhkan sebagai Profesor," tutur orang nomor satu Kota Makassar, itu. 

Dia menekankan, bahwa gelar Profesor merupakan puncak pencapaian akademik yang tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang menuntut konsistensi, ketekunan, dedikasi, serta integritas keilmuan yang tinggi.

"Gelar Profesor adalah puncak pengabdian akademik. Ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa, secara khusus mengungkapkan, keahlian para Profesor yang dikukuhkan, yang dinilainya memiliki keterkaitan langsung dengan program strategis Pemerintah Kota Makassar.

Ia menyebut, dari tiga Profesor yang dikukuhkan, seluruh keilmuannya sangat relevan dengan isu ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta pembangunan pertanian berkelanjutan.

"Para Profesor ini, ilmunya sangat dibutuhkan di masyarakat. Tiga Profesor yang dikukuhkan hari ini keilmuannya berhubungan langsung dengan program-program Pemerintah Kota Makassar," ungkap Munafri.

Mantan Bos PSM itu menjelaskan, ketahanan pangan menjadi tantangan serius bagi Kota Makassar, sebagai ibu kota provinsi yang tidak memiliki lahan pertanian luas. 

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar sangat bergantung pada daerah penyangga untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

"Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif dan inovasi untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga," jelasnya.

Appi juga mengapresiasi pemaparan Profesor di bidang ketahanan dan tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan, yang menurutnya memberikan gambaran konkret terkait solusi ketahanan pangan perkotaan. 

Munafri bahkan menyatakan akan mengundang Profesor terkait untuk duduk bersama membahas implementasi program secara nyata.

"Kita akan dorong program seperti urban farming, vertical farming, dan berbagai inovasi lainnya agar masyarakat bisa menjaga kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dan lingkungan perkotaan," ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Munafri juga menekankan kontribusi keilmuan  dalam bidang manajemen dan pengembangan UMKM.

Ketua Golkar Makassar itu menilai, pemaparan terkait inovasi dan tata kelola UMKM sangat relevan dengan kondisi ekonomi Kota Makassar.

Dikatakan, UMKM adalah motor penggerak ekonomi yang sangat kuat. Inovasi bukan lagi soal selera pemilik usaha, tetapi harus mengikuti selera pasar. Ini poin penting yang sering terlewat.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi UMKM di Makassar, di mana masih terdapat sekitar 60 persen UMKM yang berada dalam kondisi rentan atau mati suri.

Ditegaskan, Pemerintah Kota harus hadir secara aktif untuk menjaga keberlanjutan UMKM dan mendorong mereka naik kelas.

"Saya selalu mengatakan, ujung dari UMKM adalah ekspor. Ketika UMKM bisa ekspor, artinya tata kelola sudah berjalan dengan baik. Di sinilah kami membutuhkan peran akademisi untuk mendampingi dan merancang strategi bersama," bebernya. 

Sementara itu, Munafri menekankan pentingnya konsep keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan pertanian. 

Ia mengaitkan hal tersebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kita tidak ingin pembangunan hanya dinikmati hari ini, sementara generasi berikutnya menunggu tanpa kepastian. Pertanian berkelanjutan adalah kunci," jelasnya kembali.

Munafri juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk Internet of Things (IoT), dalam pengembangan pertanian perkotaan, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Makassar.

Ujungnya adalah bagaimana teknologi berperan dalam proses pengembangan pertanian di wilayah perkotaan. 

"Inilah tantangan sekaligus peluang kita ke depan," tambahnya.

Di akhir sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. 

Ia berharap Universitas Bosowa terus memperkuat hilirisasi riset, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan karya-karya ilmiah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap pengukuhan guru besar ini tidak hanya menjadi pencapaian akademik personal, tetapi juga menjadi tonggak penguatan peran Universitas Bosowa sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat," harapnya.(*)

Menanti Kepastian dalam Kesabaran: Akankah PPPK Paruh Waktu Menapaki Jalan Penuh Waktu?

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pertanyaan itu bergema pelan namun dalam: akankah sejarah terulang? Akankah PPPK Paruh Waktu hari ini suatu saat menapaki jalan yang pernah dilalui PPPK Penuh Waktu sebelumnya—menuju legalisasi Surat Keputusan yang memberi kepastian panjang, bahkan seumur hidup?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar wacana kebijakan, melainkan refleksi batin ribuan aparatur yang hari ini berada di ruang antara harapan dan penantian. Hidup memang sering berjalan di wilayah antara: antara ikhtiar yang telah ditunaikan dan takdir yang masih dirahasiakan waktu.

PPPK Paruh Waktu saat ini telah memperoleh pengakuan administratif, sebuah pintu awal yang penting. Namun di balik itu, masih tersisa ruang sunyi yang menunggu kepastian lebih jauh. Sebagaimana ajaran kebijaksanaan, kepastian bukan sekadar soal status, melainkan ketenangan jiwa—karena dari sanalah pengabdian tumbuh dengan utuh. Rabu (31/12/2025). 

Harapan akan kesetaraan status dengan angkatan sebelumnya tidak lahir dari ambisi, melainkan dari naluri manusiawi untuk hidup dalam kepastian yang adil. Bagi banyak PPPK Paruh Waktu, pengabdian bukan sekadar pekerjaan, melainkan jalan hidup yang menopang keluarga, martabat, dan masa depan anak-anak mereka.

Kebijakan yang bijaksana adalah kebijakan yang mampu membaca bukan hanya data, tetapi juga denyut kehidupan di baliknya. Kepastian status bukan sekadar keputusan administratif, melainkan pesan moral bahwa pengabdian dihargai dan kesetiaan tidak dibiarkan berjalan tanpa arah.

Kini publik menanti dengan tenang, menaruh harap pada arah kebijakan ke depan dari duet SUKSES SOPPENG SETARA. Bukan dengan desakan, melainkan dengan keyakinan bahwa setiap pemimpin pada akhirnya akan diuji bukan hanya oleh keberanian mengambil keputusan, tetapi oleh kebijaksanaan dalam menimbang dampaknya bagi manusia yang dipimpinnya.

Penantian bukan kekosongan. Ia adalah proses pemurnian niat. Dan dalam penantian itulah PPPK Paruh Waktu hari ini terus bekerja, terus mengabdi, sambil menitipkan harapan kepada waktu dan kebijakan.

Apakah jalan penuh waktu akan terbuka seperti sebelumnya? Jawabannya belum tertulis. Namun yang pasti, harapan itu hidup—tenang, sabar, dan setia—menunggu saatnya kebijakan menemukan bentuk paling adil dari keseimbangannya.

(Red) 

Menjaga Arah di Tengah Transisi Nasional, Kepemimpinan Suwardi–Selle Pastikan Pembangunan Soppeng Tetap Konsisten Menuju 2026

Soppeng,  Teropongsulawesi.com, Memasuki tahun 2026, Indonesia berada dalam fase penting pasca-Pemilihan Umum. Transisi kebijakan nasional, penyesuaian arah pemerintahan, serta dinamika politik yang menyertainya menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemerintah daerah. 

Di tengah situasi tersebut, stabilitas dan konsistensi kepemimpinan menjadi faktor krusial agar roda pemerintahan dan pembangunan tidak terganggu.

Di Kabupaten Soppeng, kepemimpinan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dinilai mampu membaca konteks nasional tersebut dengan pendekatan yang tenang dan berorientasi pada kerja nyata. 

Alih-alih terjebak dalam hiruk pikuk politik pasca-Pemilu, pasangan Suwardi–Selle memilih fokus menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.

Politik Usai, Pemerintahan Tetap Jalan

Bagi Suwardi–Selle, Pemilu merupakan proses demokrasi yang memiliki batas waktu. Setelah kontestasi politik berakhir, yang harus dikedepankan adalah tanggung jawab pemerintahan. 

Prinsip ini tercermin dari upaya memisahkan secara tegas politik elektoral dari kerja birokrasi.

“Pemilu telah selesai, tetapi tugas melayani masyarakat tidak pernah berhenti,” menjadi semangat yang terus ditekankan dalam internal pemerintahan daerah. 

Dengan pendekatan tersebut, stabilitas birokrasi di Soppeng tetap terjaga, program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, dan pelayanan publik tidak terganggu oleh dinamika politik.

Pendekatan ini sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan daerah tidak boleh menjadi korban perubahan politik. 

Justru dalam masa transisi nasional, konsistensi kerja pemerintahan menjadi kunci agar masyarakat tetap merasakan manfaat kehadiran negara.

Kepemimpinan Tenang di Masa Transisi

Di tengah wacana nasional tentang efektivitas pemerintahan pasca-Pemilu, model kepemimpinan Suwardi–Selle menawarkan contoh kepemimpinan yang bekerja dalam diam. 

Tidak banyak retorika, tetapi fokus pada penyelarasan kebijakan daerah dengan arah nasional, tanpa mengabaikan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Prinsip “politik adalah tentang janji, kepemimpinan adalah tentang menepati” bukan sekadar slogan, melainkan diterjemahkan dalam kebijakan yang berkelanjutan. 

Penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan program prioritas menjadi fokus utama agar pembangunan tidak terputus oleh pergantian isu politik.

Pembangunan Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Suwardi–Selle menegaskan bahwa pembangunan harus adaptif terhadap kebijakan pusat, namun tetap berakar pada kebutuhan riil masyarakat. 

Setiap program diarahkan untuk menjawab persoalan konkret di lapangan, bukan sekadar mengikuti tren politik jangka pendek.

Dalam konteks ini, kesinambungan program menjadi prioritas. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Refleksi dari Daerah untuk Nasional

Apa yang dilakukan di Soppeng menjadi refleksi penting di tengah transisi nasional. Ketika banyak daerah sibuk menata ulang narasi politik pasca-Pemilu, Soppeng justru memilih menata ulang kerja, memperkuat konsistensi kebijakan, dan menjaga ritme pembangunan.

Menuju 2026, kepemimpinan Suwardi–Selle menegaskan satu pesan utama: stabilitas daerah adalah fondasi keberhasilan transisi nasional. 

Kepemimpinan yang tenang, adaptif, dan berorientasi pada hasil menjadi kunci menjaga kepercayaan publik serta memastikan pembangunan tetap berkelanjutan.

Dari Soppeng, muncul pelajaran bahwa di tengah dinamika politik dan perubahan kebijakan, kepemimpinan yang konsisten dan fokus pada kerja substantif akan selalu relevan—bukan hanya bagi daerah, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan.

(Red) 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Hadiri Penandatanganan PKS untuk Pidana Kerja Sosial

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Acara berlangsung di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, pada Kamis, 20 November 2025.

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang salah satu isinya memberikan opsi pidana kerja sosial sebagai bentuk sanksi alternatif.

Setelah penandatanganan antara Kajati Sulsel dan Gubernur Sulsel, acara dilanjutkan dengan penandatanganan PKS oleh para bupati/wali kota serta para kepala kejaksaan negeri (Kajari) dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel, termasuk Bupati Soppeng dan Kajari Soppeng.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan kebijakan pidana kerja sosial di daerah.

“Penerapan pidana kerja sosial ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan keadilan yang lebih humanis sekaligus memberikan efek edukatif bagi pelaku tindak pidana. Pemerintah Kabupaten Soppeng siap bersinergi dengan kejaksaan dalam implementasinya,” ujar Bupati.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pelaksanaan pidana kerja sosial di seluruh wilayah Sulsel, termasuk Kabupaten Soppeng, dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acara ini turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati Sulsel, Gubernur Sulsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, serta Direktur Jaskrido.

(Silviana) 

Bupati Soppeng Trima Bantuan CSR Mobil Ambulance dari Bank Sulselbar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan keberhasilannya menjalin kemitraan strategis dengan dunia perbankan.

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Bank Sulselbar menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil ambulans untuk rumah singgah, fasilitas sarana-prasarana air bersih di Sekolah Rakyat (eks RSUD Ajjappange), serta dukungan penataan halaman Taman Gasis.

Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng pada Selasa, 3 November 2025, dan diterima langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng.

Acara berlangsung penuh keakraban dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta perwakilan manajemen Bank Sulselbar Cabang Soppeng.

Bupati Suwardi menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bank Sulselbar atas kepeduliannya terhadap kemajuan daerah.

Ia menegaskan bahwa kontribusi nyata sektor perbankan sangat berarti bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bank Sulselbar.

"Bantuan ini bukan sekadar fasilitas, tetapi simbol komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera,” ujar Bupati Suwardi.

Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa sebagai salah satu pemegang saham Bank Sulselbar, Pemkab Soppeng akan terus mendukung setiap langkah positif bank tersebut, terutama yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sementara itu, Kepala Bank Sulselbar Cabang Soppeng, A. Yusri Nur Alam, menjelaskan bahwa kegiatan CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pembangunan daerah.

Ia menegaskan, Bank Sulselbar tidak hanya berperan dalam aktivitas perbankan, tetapi juga dalam memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata dan digunakan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

"Bank Sulselbar akan terus berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial,” tutur Andi Riri sapaan akrab Kepala Bank Sulselbar.

Program CSR yang disalurkan ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah.

Mobil ambulans akan mempercepat penanganan darurat bagi warga yang membutuhkan, sementara penyediaan air bersih di Sekolah Rakyat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat.

Penataan Taman Gasis juga diharapkan menambah ruang publik yang nyaman dan asri bagi masyarakat Soppeng.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Bank Sulselbar ini menjadi bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat antara lembaga pemerintah dan dunia usaha mampu menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi seperti ini, Soppeng terus menunjukkan langkah maju menuju daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing, selaras dengan visi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

(Red)

Pemkab Soppeng dan BBPOM Makassar Kolaborasi Demi Keamanan Pangan

Soppeng,  Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menerima kunjungan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar, Yosep Dwi Irwan Prakasa Setiawan, di ruang kerja Bupati Soppeng, Rabu (22/10/2025).

Kunjungan ini bertujuan mempererat kerja sama antara BBPOM dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pengawasan obat dan makanan serta mendukung pelaksanaan program strategis Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (MBG) di wilayah setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dan masukan yang diberikan oleh pihak BBPOM.

Ia menilai kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan dan perlindungan konsumen di daerah.

“Dengan adanya kunjungan BBPOM hari ini, banyak hal yang sebelumnya belum kami ketahui menjadi lebih jelas. Kami memperoleh banyak pencerahan dan masukan yang sangat bermanfaat,” ujar Bupati Suwardi Haseng.

“Atas nama pemerintah daerah, kami juga mengharapkan BBPOM dapat bergabung dalam Satgas pengawasan di program MBG yang ada di Kabupaten Soppeng.

"Kami akan terus mengawal pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BBPOM Makassar, Yosep Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Bupati Soppeng dan jajarannya.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pengawasan dan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

“Kami berterima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Bupati Soppeng. Audiensi ini sangat penting karena pengawasan obat dan makanan berkaitan langsung dengan aspek kesehatan masyarakat,” jelas Yosep.

“Diperlukan kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

"Kami juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program strategis MBG, pemberdayaan UMKM, serta pengawasan keamanan pangan di daerah,” lanjutnya.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara BBPOM dan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Melalui kerja sama ini, diharapkan pengawasan pangan di daerah semakin optimal, masyarakat semakin sadar terhadap pentingnya konsumsi pangan yang aman dan bermutu, serta pelaku usaha lokal dapat lebih memahami standar keamanan produk yang dipasarkan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng dan BBPOM Makassar berkomitmen untuk terus bersinergi dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, mendorong kemandirian pelaku UMKM di sektor pangan, serta memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan yang berlaku.

(Red)

Pemkab dan Polres Soppeng Gelar Penanaman Jagung Serentak Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan nasional tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kepolisian Resor (Polres) Soppeng menggelar kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV yang dilaksanakan secara nasional pada Rabu (8/10/2025).

Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman Polsek Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan terhubung secara nasional melalui Zoom Meeting Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV yang berlangsung mulai pukul 10.30 hingga 12.00 WITA.

Pelaksanaan penanaman jagung ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kapolri Nomor ST/2276/X/KEP/2025 tertanggal 3 Oktober 2025 tentang pelaksanaan tanam jagung serentak kuartal IV. Program ini juga menjadi bagian dari Rencana Kerja Polres Soppeng Tahun Anggaran 2025, yang selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Polres Soppeng dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

“Kegiatan ini menunjukkan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam memperkuat kemandirian pangan. Melalui gerakan tanam jagung serentak ini, kita berharap produksi pertanian di Soppeng semakin meningkat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Suwardi Haseng.

Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K. menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendampingi serta mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Polri siap berperan aktif dalam mendampingi serta mengawasi pelaksanaan program tanam jagung ini agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Ini adalah wujud komitmen kami untuk mendukung swasembada pangan nasional,” jelas AKBP Aditya Pradana.

Menurut Kapolres, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat kerja sama lintas sektor antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui sinergi tersebut, diharapkan Kabupaten Soppeng dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi signifikan dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain para Asisten Setda Soppeng, Pimpinan Cabang Bulog, jajaran pejabat Polres Soppeng, Koordinator Penyuluh Pertanian, serta para Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Lilirilau. Personel Polsek Lilirilau juga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan penanaman jagung serentak ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan. Selain sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan nasional, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta mendorong Kabupaten Soppeng menjadi salah satu lumbung pangan andalan di Sulawesi Selatan.

(Red)

Wabup Soppeng Dukung Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Melalui IEPK 2025

Makassar, Teropongsulawesi.com, Mewakili Bupati Soppeng, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle menghadiri kegiatan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025, yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor BPKP Sulsel, Makassar, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yakni Makassar, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Soppeng, Luwu Timur, dan Bulukumba.

Sosialisasi ini bertujuan memperkuat komitmen bersama antara BPKP dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penguatan sistem pengendalian korupsi di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng mendukung penuh langkah BPKP dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di daerah.

“Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Selle menambahkan bahwa penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Melalui IEPK, pemerintah daerah dapat mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi dan memastikan seluruh proses pemerintahan dilakukan dengan prinsip integritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Sulawesi Selatan Rasono menekankan pentingnya sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah untuk memperkuat efektivitas pengendalian korupsi di seluruh wilayah.

“Sinergi ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi di daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Kami berharap seluruh daerah dapat menjaga konsistensi dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara BPKP Sulsel dan perwakilan pemerintah daerah peserta, termasuk Pemerintah Kabupaten Soppeng, sebagai bentuk tekad bersama dalam memperkuat akuntabilitas publik dan membangun pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi.

(Red)

Kontingen Praporprov Futsal, Awali Perjalanan dengan Doa dan Kepedulian Sosial Dilepas oleh Sekda Andi Surahman

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Suasana penuh semangat dan haru menyelimuti halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Selasa (7/10/2025), ketika Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., secara resmi melepas keberangkatan Tim Futsal Praporprov Kabupaten Soppeng menuju ajang Pra Pekan Olahraga Provinsi (Praporprov) Sulawesi Selatan di Makassar.

Pelepasan tersebut dilakukan atas nama Bupati Soppeng, sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap perjuangan para atlet muda yang akan membawa nama baik daerah di kancah olahraga provinsi.

Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Dra. Suriasni, M.Pd., jajaran pelatih, serta official tim futsal Soppeng.

Sebelum bertolak ke Makassar, tim futsal Soppeng menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Yasrib Soppeng.

Dalam kunjungan tersebut, para pemain dan official menyerahkan bantuan sembako kepada pihak pesantren.

Kegiatan ini bukan hanya sekadar agenda singgah, melainkan juga wujud nyata pembinaan karakter dan kepedulian sosial di kalangan atlet muda.

Manajer tim, Vehril Aprialdi Ardini, mengungkapkan bahwa kunjungan ke pesantren merupakan bagian dari strategi pembinaan mental dan spiritual tim.

“Kami ingin menanamkan nilai bahwa keberhasilan dalam olahraga tidak hanya ditentukan oleh kerja keras dan latihan fisik, tetapi juga oleh kekuatan doa dan ketulusan hati.

"Melalui kegiatan sosial seperti ini, kami berharap para pemain bisa belajar rendah hati dan peduli terhadap sesama,” ujar Vehril.

Ia juga menambahkan bahwa tim futsal Soppeng memohon doa dari masyarakat, khususnya para ulama dan santri, agar perjuangan mereka di Makassar mendapat ridha dan kelancaran.

“Kami sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang mencetak gol di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga nama baik daerah dengan sikap sportif dan bermartabat,” tambahnya.

Dalam sambutannya saat pelepasan, Sekda Soppeng Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., menyampaikan pesan agar para atlet tetap menjaga semangat, kekompakan, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas selama bertanding.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng selalu memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan potensi generasi muda di bidang olahraga.

“Kami percaya, dengan latihan yang baik, semangat juang yang tinggi, dan doa dari seluruh masyarakat, tim futsal Soppeng dapat memberikan hasil terbaik. Namun yang lebih penting dari itu adalah menunjukkan karakter dan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Soppeng,” tutur Sekda.

Pelepasan tim futsal ini menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah daerah, insan olahraga, dan masyarakat.

Dengan bekal latihan intensif serta motivasi yang kuat, skuad futsal Soppeng optimistis mampu menorehkan prestasi di ajang Praporprov.

Tim menargetkan tidak hanya meraih hasil maksimal di lapangan, tetapi juga menjaga kehormatan daerah melalui sikap disiplin, sportif, dan berakhlak mulia.

Dukungan dan doa dari masyarakat Soppeng diharapkan menjadi energi tambahan bagi para atlet dalam mengharumkan nama daerah di kancah olahraga Sulawesi Selatan.

(Silviana)

Resmikan Sekolah Rakyat, Wakil Bupati Soppeng Serahkan Perlengkapan Sekolah ke Peserta Didik

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Pemeriksaan Kesehatan Sekolah Rakyat Terintegrasi jenjang SD dan SMP Tahun Pelajaran 2025/2026, bertempat di Sekolah Rakyat Kabupaten Soppeng, Jl. Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Senin (29/9/2025).

Acara diawali dengan penyerahan peralatan sekolah secara simbolis oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, didampingi perwakilan Kementerian Sosial RI Ibu Lisa Angreini, S.Sos.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan ini dan menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Alhamdulillah, Soppeng menjadi salah satu daerah yang terpilih untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat. Hanya 100 siswa yang terpilih dari total sekitar 34 ribu siswa di Soppeng. Mereka adalah generasi pilihan yang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin di masa depan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjamin kualitas dengan fasilitas, tenaga pendidik, dan sarana prasarana setara dengan sekolah unggulan.

“Anak-anakku, kalian adalah bagian dari generasi emas 2045. Pemerintah menyiapkan Sekolah Rakyat ini sebagai jembatan emas agar kalian bisa meraih masa depan yang lebih baik dan keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan,” tambahnya.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng tidak lepas dari peran dan kerja keras Bupati Soppeng yang terus memperjuangkan agar program ini dapat diwujudkan di daerah. “Ini semua berkat komitmen dan kerja keras Bapak Bupati yang tidak henti-hentinya memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak kita. Kita patut memberikan apresiasi atas dedikasi beliau,” ucapnya.

Mewakili Menteri Sosial RI, Lisa Angreini, S.Sos menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Daerah dan seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini.

“MPLS bukan sekadar seremonial, tetapi gerbang pertama bagi anak-anak kita menuju dunia baru yang penuh ilmu, persahabatan, dan pembentukan karakter. Di Sekolah Rakyat inilah anak-anak akan belajar tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga nilai-nilai kehidupan seperti empati, gotong royong, dan saling menghargai,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh orang tua untuk mendukung dan mengawal pendidikan anak-anaknya agar mampu bertahan dan berkembang di Sekolah Rakyat.

Acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati Soppeng sebagai tanda diresmikannya keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng sekaligus pembukaan resmi kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2025/2026.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati bersama perwakilan Kementerian Sosial juga melakukan peninjauan sarana dan prasarana sekolah, meliputi ruang kelas, dapur, serta asrama putra dan putri.

Selain itu, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh siswa sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memastikan kondisi kesehatan peserta didik sejak awal memasuki masa pendidikan.

Dengan adanya program Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama pemerintah pusat berharap dapat mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap memimpin bangsa di masa depan.

Acara ini turut dihadiri Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekda Soppeng, Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala SKPD, para Camat, Kepala Sekolah, serta para guru Sekolah Rakyat.

(**) 

13 Pejabat Baru Resmi Dilantik, Pemkab Soppeng Dorong Kinerja ASN

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 13 pejabat struktural dan fungsional di Kantor Bupati Soppeng, Jumat (26/9/2025).

Pelantikan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., mewakili Bupati Soppeng.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui menjadi PP Nomor 17 Tahun 2020.

“Pelantikan ini untuk memperkuat kelembagaan dan menempatkan pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya. Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja profesional, disiplin, dan menjadi motivator di unit kerja masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan ASN untuk berkontribusi nyata mendukung visi Pemkab Soppeng, yakni Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain penyuluh pertanian, dokter ahli pertama, arsiparis, analis SDM aparatur, pranata komputer, hingga kepala seksi pada tingkat kelurahan.

Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebanyak 13 orang, yaitu:

1. EDIANTO, SP – Penyuluh Pertanian Ahli Muda di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. 

2. MARIATI P., SP – Penyuluh Pertanian Ahli Muda di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. 

3. dr. DIAN TRISNAWATY M., Sp.M. – Dokter Ahli Pertama di UPT RSUD La Temmamala 

4. ANDI MILLANG, S.Sos – Perisalah Legislatif Ahli Muda pada Sekretariat DPRD. 

5. ASMIDAR NOOR, S.Ag., M.Si. – Arsiparis Ahli Muda di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

6. ACHRIADI, S.Sos – Analis SDM Aparatur Ahli Muda di BKPSDM. 

7. MULIATI S., SE – Analis SDM Aparatur Ahli Muda di BKPSDM. 

8. RISWANDI, SM – Analis SDM Aparatur Ahli Pertama di BKPSDM. 

9. NASARUDDIN, A.Md – Pranata SDM Aparatur Mahir di BKPSDM. 

10. MUHAMMAD NOVIYANTO, S.Kom – Pranata Komputer Ahli Pertama di Dinas Komunikasi dan Informatika. 

11. AUN SAMPURA, SE – Analis SDM Aparatur Ahli Pertama di Bagian Organisasi Setda. 

12. SAMSUL, S.Tr.I.P. – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama di Inspektorat Daerah. 

13. HARIADI, SE, MM – Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Kantor Lurah Ujung Kecamatan Lilirilau. . 

Acara berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur. Para pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Soppeng..

(Silviana)

SIBALIPERI Bertransformasi, Pemkab Soppeng Dorong Universal Coverage Jamsostek

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (DPM-PTSP-Naketrans) menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Inovasi SIBALIPERI (Siaga Bersama Perlindungan Pekerja Rentan dan Informal) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Rabu (24/9/2025).

Kepala DPM-PTSP-Naketrans Kabupaten Soppeng, Andi Dhamrah, melaporkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 1.723 ASN berpartisipasi dengan total tanggungan 1.763 pekerja rentan/informal. Namun hingga September 2025, jumlah kepesertaan aktif menurun menjadi 715 orang atau 16,83%, lebih rendah 23,72% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 40,55%.

Menurutnya, penurunan ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, belum adanya mekanisme pelaporan maupun penghargaan bagi ASN yang berpartisipasi, serta lemahnya monitoring dan evaluasi berkala.

Meski demikian, Pemkab Soppeng tetap menunjukkan komitmen melalui Surat Pemberitahuan Bupati Soppeng tertanggal 28 April 2025 serta keberhasilan Program SIBALIPERI meraih Top 10 Innovative Latenmamala Award 2025.

Mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Najmawati, Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus, mengapresiasi langkah Pemkab Soppeng yang sejak 2024 konsisten melaksanakan program tersebut.

Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program perlindungan, dengan fokus SIBALIPERI pada pekerja informal berisiko tinggi.

“Sejak 2024 hingga 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan kematian kepada sejumlah peserta di Kabupaten Soppeng. Santunan sebesar Rp42 juta juga dilengkapi dengan beasiswa bagi dua anak apabila kepesertaan lebih dari tiga tahun,” ujarnya.

Mewakili Bupati Soppeng, Pj Sekda Soppeng Drs. Andi Muhammad Surahman secara resmi membuka acara.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.

“Program Inovasi SIBALIPERI adalah wujud kepedulian pemerintah daerah untuk mendorong tercapainya Universal Coverage Jamsostek. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan sehingga diperlukan langkah konkret, seperti memperkuat sosialisasi, meningkatkan komitmen perangkat daerah, menyusun mekanisme iuran yang berkelanjutan, serta memberikan apresiasi bagi ASN maupun perangkat daerah yang konsisten mendukung program ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap program tersebut dapat berkembang menjadi SIBALINYAMEN (sama-sama nyaman, bahagia, dan sejahtera) agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Soppeng.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan santunan kematian secara simbolis oleh Pj Sekda Soppeng kepada ahli waris peserta Program SIBALIPERI.

Acara turut dihadiri para Kepala SKPD, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Soppeng, serta para camat se-Kabupaten Soppeng.

(Red)

Momen Maulid Akbar, Bupati Soppeng Salurkan Bantuan Kepada 507 Guru Honorer

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan Baznas dan TP PKK menggelar Maulid Akbar 12 Rabiul Awal 1447 H/20 September 2025 M yang dilangsungkan di Lapangan Gasis Watansoppeng, Sabtu malam.

Kegiatan bertema "Menjadi Agen Penebar Kasih Sayang Ala Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam" diisi ceramah oleh Icuk Sugiarto Rifai, LC, sekaligus menjadi momentum penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada guru honorer dan warga membutuhkan.

Acara Maulid Akbar berlangsung meriah dan khidmat, menandai peringatan Maulid pertama sejak kepemimpinan Bupati Soppeng Haji Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Ir Selle KS Dalle.

Ketua Baznas Soppeng KM Satturi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, dan TP PKK untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial di kabupaten.

Dalam rangkaian kegiatan, Baznas menyalurkan ZIS kepada 507 guru honorer yang tidak menerima insentif dari APBN maupun APBD.

Program ini dilaksanakan melalui inisiatif “Dari Guru untuk Guru” yang mengembalikan zakat yang dihimpun dari guru ASN dan PPPK kepada rekan-rekan guru sukarela yang belum menerima tunjangan resmi.

Selain itu, satu penerima manfaat dari program kesehatan mendapatkan bantuan biaya operasi pasca kecelakaan di Camba, Kabupaten Maros.

KM Satturi menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini menunjukkan komitmen Baznas untuk memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar yang rentan.

"Dari Guru untuk Guru itu adalah zakat yang diperoleh dari Guru ASN maupun PPPK yang kembali disalurkan kepada Guru Honorer yang tidak mendapat dana dari APBD maupun APBN," ujar KM Satturi.

Ia menambahkan bahwa program ini dapat terlaksana berkat dukungan penuh pemerintah daerah dan akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari program sosial Baznas di Soppeng.

Bupati Soppeng Haji Suwardi Haseng dalam sambutannya menyampaikan penghargaan atas kerja sama semua pihak dalam menyelenggarakan peringatan Maulid sekaligus aksi sosial yang nyata.

Menurutnya, kegiatan seperti ini memperkuat persatuan masyarakat dan menegaskan peran pemerintah bersama lembaga sosial dalam meringankan beban warga yang paling membutuhkan.

Pemerintah daerah berkomitmen mendukung program Baznas dan akan terus memfasilitasi upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi guru honorer serta penerima manfaat lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Soppeng adalah lembaga resmi yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pembangunan lokal.

Baznas bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk menyalurkan bantuan kepada mustahik prioritas, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

(Red)

Pemerintah Soppeng Dukung Penuh Atlet Menuju Pra Porprov XVIII Sulsel

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi melepas kontingen atlet cabang tenis meja Kabupaten Soppeng yang akan berlaga pada Pra Pekan Olahraga Provinsi (Pra Porprov) XVIII Sulawesi Selatan.

Pelepasan berlangsung pada Selasa (16/9/2025) dalam suasana sederhana namun penuh semangat, dihadiri pengurus tim, pelatih, dan para atlet.

Kontingen Kabupaten Soppeng beranggotakan 12 orang yang terdiri dari atlet dan official.

Ketua tim, Hariadi, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan KONI Soppeng atas dukungan penuh selama persiapan.

“Kami membawa sebanyak 12 orang peserta yang terdiri dari atlet dan official. InsyaAllah mereka akan berlaga mulai tanggal 17 hingga 21 September 2025 di Makassar,” ujar Hariadi, menegaskan kesiapan tim untuk bertanding.

Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle memberikan apresiasi besar kepada seluruh kontingen dan menekankan pentingnya sportivitas serta menjaga nama baik daerah.

“Saya ucapkan selamat bertanding kepada seluruh kontingen tenis meja Soppeng. Junjung tinggi sportivitas, jaga nama baik daerah, dan berikan penampilan terbaik".

"Semoga Soppeng bisa meraih prestasi gemilang di ajang Pra Porprov ini,” kata Selle.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus mendukung pembinaan olahraga lokal, agar semakin banyak atlet berpotensi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Pelepasan diwarnai dengan doa dan dukungan dari masyarakat serta jajaran pengurus olahraga

Harapan besar disematkan agar para atlet tidak hanya meraih hasil maksimal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih aktif berolahraga dan menekuni cabang olahraga tenis meja.

Kontingen akan bertanding di Makassar mulai 17 hingga 21 September 2025, dengan target meningkatkan pengalaman kompetitif dan berjuang meraih medali untuk Kabupaten Soppeng.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memajukan pembinaan olahraga melalui dukungan fasilitas, pelatihan, dan pembinaan atlet muda.

Bersama KONI Soppeng dan stakeholder terkait, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan potensi olahraga sebagai sarana pembentukan karakter, kebugaran, dan prestasi untuk mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi dan nasional.

(Red)