Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih Bersama KPK

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang digelar KPK bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto beserta jajaran, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala perangkat daerah, serta pihak terkait yang menangani delapan area perubahan dalam program pencegahan korupsi.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan KPK kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng. Menurutnya, kehadiran KPK menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas melalui sistem yang semakin baik dan pengawasan yang lebih efektif," ujar Suwardi.

Ia mengungkapkan, komitmen tersebut telah membuahkan hasil dengan diraihnya peringkat pertama Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng mencatat indeks integritas sebesar 80,48, yang mencerminkan semakin kuatnya budaya pelayanan publik berbasis integritas.

Meski demikian, Suwardi menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Pemerintah daerah tetap akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah indikator yang masih memiliki tingkat risiko, khususnya dalam aspek integritas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran.

"Hasil survei menjadi bahan evaluasi bagi kami. Seluruh rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti agar sistem pemerintahan semakin kuat dan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto, mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap sektor pengadaan barang dan jasa, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta hibah dan bantuan sosial yang masih memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi.

Tri Budi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan KPK dalam membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Bila diinginkan, saya juga dapat Buatkan versi yang lebih bergaya berita politik/pemerintahan dengan fokus pada kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng dalam memperkuat agenda antikorupsi di Kabupaten Soppeng.

(Silviana)

Bupati Soppeng Serahkan KUA-PPAS 2027, Target Pendapatan Daerah Rp949,88 Miliar dan Perkuat Kemandirian Fiskal

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Soppeng dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD, Selasa (29/7/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng, H. Naspidin, itu dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.

Penyerahan dokumen KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan yang akan menjadi dasar penyusunan rancangan APBD.

Dalam pemaparannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan sejumlah target makro pembangunan daerah tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 4,83 hingga 6,12 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 5,84–6,19 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada di angka 2,67–2,95 persen.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menargetkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat pada kisaran 74,75 hingga 75,36 poin.

Pada sektor keuangan daerah, Bupati mengungkapkan target pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp949,88 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp950,67 miliar.

Di sisi pembiayaan, pemerintah daerah memperkirakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp30 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp20,04 miliar dan pembayaran utang daerah lainnya sebesar Rp9,16 miliar.

Meski optimistis terhadap capaian indikator pembangunan, Bupati Suwardi Haseng mengakui masih terdapat tantangan fiskal yang perlu dihadapi bersama, terutama tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, keterbatasan ruang fiskal, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

"Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, ruang fiskal daerah masih terbatas, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat," ujar Suwardi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus melakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Melalui penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang berkualitas, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Silviana)

Bupati Soppeng Wujudkan Modernisasi Pertanian, Program Rp60 Miliar Segera Digulirkan

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Komitmen Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam mempercepat modernisasi sektor pertanian mulai membuahkan hasil. Kabupaten Soppeng dipastikan menjadi salah satu daerah penerima Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat 20 Brigade Pangan Milenial.

Program yang didukung pendanaan Bank Dunia tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kehadiran program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.

Sebelum penetapan dilakukan, Direktur ICARE Bram Kusbiantoro bersama perwakilan Bank Dunia, Mr. Joel, melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Soppeng pada pertengahan Juli 2026. Tim meninjau langsung kesiapan lokasi dan calon penerima manfaat sebagai bagian dari proses verifikasi.

Hasil penilaian tersebut menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu penerima Program ICARE. Direktur ICARE Bram Kusbiantoro menjelaskan, program ini hanya dilaksanakan di tiga provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Di Sulawesi Selatan sendiri, hanya empat kabupaten yang lolos, yaitu Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang.

Menurutnya, Soppeng dinilai memiliki kesiapan dalam mengembangkan pertanian modern berbasis korporasi sehingga layak memperoleh dukungan penguatan Brigade Pangan.

Melalui program ini, sekitar Rp60 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi 20 Brigade Pangan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya operasional, serta mempercepat mekanisasi di tingkat petani.

Tahapan pelaksanaan program kini memasuki agenda sosialisasi ICARE Project Implementation Unit (PIU) yang dilaksanakan Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng.

Dalam sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin, ditegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Soppeng merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi modern.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Program ICARE agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengatakan program akan difokuskan di Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri-Donri. Sasaran utamanya adalah petani milenial berusia maksimal 40 tahun sebagai bagian dari upaya regenerasi pelaku usaha pertanian.

Ia menyebutkan penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Kehadiran Brigade Pangan diharapkan menjadi penggerak utama penerapan pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

Keberhasilan menghadirkan Program ICARE senilai sekitar Rp60 miliar memperlihatkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng dalam membuka akses terhadap program-program strategis pemerintah pusat. Langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi Soppeng sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan pertanian modern di Sulawesi Selatan.

(Red)

SK Agen Perubahan Kolaka Utara Diserang Kritik, Diduga Sarat Cacat Administrasi hingga Dinilai Bisa Jadi Alat Legitimasi Nonjob ASN

Kolaka Utara, Teropongsulawesi.com, Di tengah polemik pembebastugasan (nonjob) puluhan aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kembali menuai sorotan. Kali ini yang dipersoalkan adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 000.8.6/117 Tahun 2026 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang dinilai sejumlah ASN menyimpan berbagai kelemahan administratif.

Alih-alih menjadi simbol penguatan reformasi birokrasi, produk hukum yang ditetapkan pada 2 Juli 2026 di Lasusua itu justru dipertanyakan kualitas penyusunannya. Seorang ASN yang terdampak kebijakan nonjob menilai keputusan tersebut masih dipenuhi dugaan kekeliruan mulai dari penyusunan dasar hukum, redaksional, nomenklatur kementerian, hingga akurasi data pejabat yang tercantum dalam dokumen.

"Kalau sebuah keputusan kepala daerah masih menyisakan banyak kesalahan administratif, bagaimana publik bisa yakin proses penyusunannya dilakukan secara cermat?" kata narasumber kepada media ini, Selasa (21/7/2026), sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurutnya, salah satu kekeliruan yang paling mudah ditemukan adalah penggunaan nomenklatur kementerian. Dalam SK tersebut tercantum "Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB", padahal nomenklatur resmi yang selama ini digunakan pemerintah adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tak hanya itu, ia juga menduga terdapat nama maupun jabatan pejabat yang sudah tidak sesuai dengan kondisi faktual saat keputusan diterbitkan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya proses verifikasi sebelum produk hukum ditandatangani kepala daerah.

Bagi narasumber, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahan pengetikan.

"Produk hukum pemerintah seharusnya menjadi contoh ketelitian administrasi. Kalau dokumen resmi saja masih menyimpan banyak kekeliruan, tentu publik berhak mempertanyakan kualitas proses harmonisasi dan pemeriksaannya," ujarnya.

Sorotan juga mengarah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki fungsi melakukan harmonisasi, sinkronisasi, serta asistensi terhadap setiap rancangan keputusan kepala daerah.

Ia mempertanyakan bagaimana sebuah keputusan yang telah melewati proses asistensi masih diduga mengandung berbagai kekeliruan administratif.

"Kalau fungsi harmonisasi berjalan maksimal, seharusnya kesalahan-kesalahan mendasar seperti nomenklatur, redaksi, maupun data pejabat sudah selesai sebelum keputusan ditandatangani," katanya.

Di sisi lain, narasumber juga mengaitkan lahirnya SK Agen Perubahan dengan polemik mutasi dan nonjob ASN yang belakangan ramai diperbincangkan.

Ia menduga keberadaan Agen Perubahan berpotensi dijadikan dasar moral maupun administratif untuk menilai loyalitas ASN terhadap kebijakan organisasi.

"Dugaan kami, SK ini muncul setelah kebijakan nonjob sehingga berpotensi menjadi legitimasi administratif. Ketika ada ASN yang mempertanyakan pembebastugasannya, bisa saja kemudian diarahkan pada narasi bahwa pegawai tersebut dianggap tidak mendukung agenda perubahan birokrasi," ujarnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan fungsi penilaian yang dahulu dikenal melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), meskipun kini dikemas dalam nomenklatur yang berbeda.

Selain SK Bupati, kritik juga diarahkan terhadap salah satu Surat Keputusan Kepala Inspektorat yang menunjuk Andi Agus Zakaria, SE., M.AP. sebagai Inspektur Pembantu Investigasi. Narasumber meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka apabila memang telah terjadi perubahan struktur organisasi maupun penyesuaian jabatan agar tidak menimbulkan polemik baru di kalangan ASN.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, termasuk Bagian Hukum Setda, belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai kritik tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Red)

Bupati Soppeng Temui PLN, Percepat Program Listrik Masuk Sawah untuk Dongkrak Produktivitas Pertanian

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat sektor pertanian kembali ditunjukkan Bupati H. Suwardi Haseng. Tidak hanya fokus pada penyediaan sarana produksi dan peningkatan infrastruktur pertanian, Suwardi kini mendorong percepatan realisasi Program Listrik Masuk Sawah sebagai solusi jangka panjang bagi ribuan hektare sawah tadah hujan di Bumi Latemmamala.

Langkah itu diwujudkan melalui audiensi dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, Senin (20/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Suwardi Haseng didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan. Hadir pula Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan bersama jajaran PLN UID Sulselrabar.

Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan fokus utama membahas pengembangan jaringan distribusi listrik menuju kawasan pertanian yang selama ini belum terjangkau layanan kelistrikan. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung operasional pompa air berbasis listrik sebagai bagian dari pengembangan sistem pompanisasi di Kabupaten Soppeng.

Bupati Suwardi Haseng menjelaskan bahwa sebagian besar areal persawahan di Kabupaten Soppeng masih berstatus sawah tadah hujan. Kondisi ini menyebabkan petani sangat bergantung pada curah hujan, sehingga musim kemarau sering kali berdampak pada berkurangnya luas tanam bahkan berpotensi menurunkan hasil produksi.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mengembangkan berbagai strategi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin sepanjang tahun. Salah satu solusi yang dipilih adalah memanfaatkan air dari sungai maupun sumur bor melalui pompa air yang digerakkan menggunakan tenaga listrik.

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam. Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," ujar Suwardi Haseng.

Menurutnya, keberadaan jaringan listrik di kawasan persawahan bukan hanya mendukung operasional pompa air, tetapi juga menjadi fondasi modernisasi pertanian di Kabupaten Soppeng. Dengan akses listrik yang memadai, petani akan lebih mudah memanfaatkan teknologi pertanian yang efisien, mengurangi biaya operasional dibanding penggunaan mesin berbahan bakar minyak, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.

Suwardi menilai, apabila program tersebut dapat direalisasikan secara bertahap, petani akan memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman karena pasokan air tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim hujan. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan hasil panen, tetapi juga terhadap kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, pihak PLN menyambut baik komunikasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pertemuan tersebut menjadi awal koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan listrik pada kawasan pertanian yang diprioritaskan dalam program Listrik Masuk Sawah.

Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan bersama jajaran PLN UID Sulselrabar turut mengikuti pembahasan teknis mengenai potensi pengembangan jaringan distribusi listrik, termasuk kawasan-kawasan pertanian yang membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan.

Program Listrik Masuk Sawah merupakan salah satu inovasi yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung swasembada pangan. Program ini diharapkan mampu menghadirkan sistem irigasi yang lebih andal melalui pompanisasi berbasis listrik, sehingga lahan pertanian tadah hujan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, sinergi dengan PLN menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian. Dengan dukungan jaringan listrik yang menjangkau kawasan persawahan, diharapkan semakin banyak petani yang memperoleh akses air secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat posisi Soppeng sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Selatan.

(Red)

Bupati Soppeng Teken Komitmen PM-AAS, Siap Wujudkan Pertanian Modern dan Swasembada Pangan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng bersama para kepala daerah se-Sulawesi Selatan menjadi bukti kuat komitmen daerah dalam menyukseskan transformasi pertanian berbasis teknologi yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penerapan PM-AAS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui mekanisasi, penggunaan teknologi modern, serta tata kelola budidaya yang lebih efektif dan efisien.

Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, akademisi, BUMN, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah menargetkan penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan mencapai 91.340 hektare pada tahun 2026. Target itu menjadi bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas satu juta hektare yang diharapkan mampu meningkatkan produksi beras, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain pemaparan target, rakor juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan pupuk, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Seluruh daerah didorong untuk bergerak secara serentak agar implementasi program berjalan optimal.

Momen penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng turut menandatangani dokumen komitmen sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan penerapan PM-AAS di daerah.

Komitmen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Soppeng siap mengambil peran strategis dalam transformasi pertanian modern. Dengan potensi lahan pertanian yang dimiliki serta dukungan pemerintah, Soppeng optimistis mampu meningkatkan produktivitas padi melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi.

Langkah ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, penerapan PM-AAS diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani, serta memperkuat kontribusi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

(Silviana) 

Mutasi Perdana Era Suwardi Haseng, 222 Pejabat Pemkab Soppeng Resmi Dilantik

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 222 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Rabu (8/7/2026), menjadi mutasi perdana sejak dirinya bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle memimpin Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 222 pejabat yang dilantik terdiri atas 66 Pejabat Administrator, 113 Pejabat Pengawas, enam Kepala UPTD Puskesmas, dan 37 kepala sekolah. Mutasi tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi pemerintahan yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Bupati oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Bupati Soppeng.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, Penjabat Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Afdal yang memimpin doa, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, serta keluarga pejabat yang dilantik.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Menurutnya, rotasi dilakukan sebagai bentuk penyegaran sekaligus memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara mengembangkan kompetensi dan pengalaman di tempat tugas yang baru.

"Tidak ada yang nonjob. Ada yang mendapat promosi jabatan dan ada pula yang bergeser. Ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar pejabat tidak terlalu lama berada pada posisi yang sama," tegas Suwardi.

Ia menjelaskan, lima pejabat yang menjadi perwakilan dalam pengambilan sumpah merupakan aparatur yang sebelumnya berstatus nonjob dan kini kembali diberikan amanah menduduki jabatan baru.

"Artinya pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki kemampuan untuk kembali mengabdi sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya.

Suwardi meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Ia berharap jabatan yang diberikan dijadikan sebagai amanah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan profesional.

Bupati juga mengungkapkan alasan mengundang para kepala desa dan lurah dalam prosesi pelantikan. Menurutnya, para kepala desa dan lurah perlu mengenal pejabat-pejabat yang baru sehingga koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan kelurahan dapat berjalan lebih baik.

"Kita ingin koordinasi semakin kuat. Kepala desa dan lurah harus mengenal pejabat yang nantinya menjadi mitra kerja mereka," katanya.

Mutasi kali ini masih difokuskan pada pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV. Sementara jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II belum mengalami perubahan.

Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian. Untuk tingkat kecamatan, Andi Lukman Saransi dipercaya menjabat Camat Liliriaja, Andi Ahmad Masykur sebagai Camat Marioriwawo, A. Massalangka Raya sebagai Camat Marioriawa, Andi Nurhadi Hatang sebagai Camat Donri-Donri, Nurul Azmi sebagai Camat Ganra, dan Hasnawati sebagai Camat Citta.

Selain itu, beberapa jabatan strategis lainnya juga diisi pejabat baru, di antaranya Jumiar sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda, Fajar Mu'min Arafah sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Sudirman sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat, Nur Inaya sebagai Sekretaris Bappelitbangda, Andi Zulkarnain sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol, serta Nasyithah Usman sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di sektor kesehatan, enam pejabat dipercaya memimpin UPTD Puskesmas, sedangkan di sektor pendidikan sebanyak 37 kepala sekolah dilantik untuk memimpin sekolah pada jenjang TK, SD, dan SMP di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Usai pelantikan, suasana Aula Kantor Gabungan Dinas dipenuhi ucapan selamat. Satu per satu pejabat yang baru dilantik menyalami Bupati, Wakil Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, serta keluarga yang turut hadir menyaksikan prosesi tersebut.

Melalui mutasi perdana ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap seluruh pejabat yang memperoleh amanah baru dapat segera bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Mutasi ini juga menjadi langkah awal penataan birokrasi pada masa pemerintahan Suwardi Haseng–Selle KS Dalle dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Silviana)

Resmi! Proyek Pemerintah di Soppeng Kini Dapat Perlindungan Penjaminan dan Asuransi

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi memperkuat sistem pengelolaan risiko pembangunan daerah melalui kerja sama dengan PT Askrindo Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama mengenai layanan penjaminan suretyship dan asuransi umum yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Soppeng, Kamis (11/6/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Branch Manager Class I Makassar PT Askrindo, Danny Supriyanto Aditya. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepastian pelaksanaan proyek pembangunan sekaligus memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat jalannya program pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng membuka peluang bagi perusahaan asuransi untuk turut berkontribusi dalam memberikan layanan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh perusahaan asuransi untuk membantu masyarakat Soppeng dalam bidang penjaminan dan asuransi umum,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, Askrindo akan menyediakan layanan penjaminan suretyship yang berfungsi menjamin pelaksanaan kontrak pekerjaan, khususnya pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Skema tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko kegagalan pelaksanaan kontrak oleh penyedia jasa serta meningkatkan kepastian penyelesaian proyek pembangunan daerah.

Selain itu, kesepakatan juga mencakup layanan asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, mulai dari kerusakan aset, kebakaran, kecelakaan, hingga risiko lain yang berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dari pihak Askrindo, kegiatan tersebut turut dihadiri Corporate Secretary Syafruddin, Regional Head 7 Makassar Ceri Fertiliawan, Technical Head Branch Office Makassar Andi Zaiful, Business Head Branch Office Makassar Fery Antho, serta Nurafni dari Askrindo Connect Bosowasi.

Sementara itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng yang hadir antara lain Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Soppeng.

Sebelumnya, pada April 2026, Askrindo juga menyerahkan bantuan Mobil Pintar (MoPi) kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan guna mendukung peningkatan literasi dan pendidikan anak.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pengelolaan risiko pembangunan dapat semakin optimal, proyek-proyek pemerintah berjalan lebih terjamin, serta akses masyarakat terhadap layanan penjaminan dan asuransi menjadi semakin luas.

(Silviana)

Bupati Soppeng Tegas: Pembangunan Tak Bisa Pakai Kira-Kira, Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Kebijakan Tepat

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan pentingnya data yang akurat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perkiraan, tetapi harus didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan dalam sambutan yang dibacakan pada acara pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng di Aula Grand Saota, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Ketua DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, jajaran BPS Kabupaten Soppeng, pimpinan OPD, serta petugas sensus yang akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang sangat strategis karena hasilnya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

"Kita tidak bisa membangun daerah ini dengan mengira-ngira. Kita butuh basis data yang riil untuk mendongkrak sektor potensial dan memajukan UMKM kita," tegasnya.

Bupati menilai data yang akurat menjadi kebutuhan utama pemerintah dalam merancang program pembangunan yang efektif, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk turut menyukseskannya.

Mulai dari pimpinan OPD, camat, kepala desa, kepala dusun hingga ketua RT/RW diminta aktif mengawal, memfasilitasi, serta membantu sosialisasi sensus kepada masyarakat.

Tak hanya itu, Bupati juga mengajak para pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Ia memastikan seluruh informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara kepada petugas sensus, Bupati berpesan agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta kesehatan selama menjalankan tugas di lapangan.

Di akhir sambutannya, Suwardi Haseng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi untuk mendukung kesuksesan Sensus Ekonomi 2026.

"Sensus Akurat, Kebijakan Tepat," ujarnya.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya data komprehensif mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Soppeng.

(Red)

Temui Bupati Soppeng, Kepala BKKBN Sulsel Bahas Langkah Konkret Cegah Stunting

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mempercepat penurunan angka stunting kembali diperkuat melalui sinergi bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal tersebut terlihat saat Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima audiensi Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Fatmawati, S.T., M.Eng., bersama rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung usai kegiatan pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang diikuti para penyuluh dari seluruh wilayah Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas para petugas lapangan dalam mendampingi keluarga, khususnya yang masuk kategori berisiko stunting.

Dalam audiensi tersebut, Dr. Fatmawati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng, Hj. Andi Husniati, S.Sos., M.M., beserta jajaran terkait.

Fokus utama pembinaan kali ini adalah penguatan implementasi Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) dan GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), dua program strategis yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun keluarga berkualitas sekaligus menekan angka stunting secara berkelanjutan.

Melalui Program GENTING, para penyuluh diharapkan mampu mengidentifikasi dan mendampingi keluarga yang berisiko stunting dengan pendekatan yang lebih terarah. Sementara Program GATI menitikberatkan pada peningkatan peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, serta tumbuh kembang anak.

Selain pembekalan terkait program prioritas nasional, para PKB dan PLKB juga didorong untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk media sosial, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi terkait pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, hingga pencegahan stunting.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, persoalan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, tenaga penyuluh, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang optimal.

“Pemerintah Kabupaten Soppeng menyambut baik berbagai program yang dijalankan BKKBN dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk memperkuat pembangunan keluarga sekaligus mempercepat penurunan stunting di daerah,” ujar Suwardi Haseng.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulawesi Selatan, Dr. Fatmawati, menegaskan bahwa penyuluh keluarga berencana memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Bangga Kencana di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program pembangunan keluarga sangat bergantung pada kemampuan para penyuluh dalam menjangkau masyarakat, memberikan edukasi, serta mendampingi keluarga yang membutuhkan perhatian khusus.

Ia berharap kolaborasi yang selama ini terjalin antara BKKBN dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat terus diperkuat guna menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kunjungan kerja tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan BKKBN terhadap berbagai program pembangunan keluarga yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Komitmen daerah ini dalam mendukung program kependudukan dan pembangunan keluarga juga telah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Sebelumnya, Kabupaten Soppeng menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2025 atas dukungan dan komitmennya dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga.

Dengan penguatan peran penyuluh, keterlibatan keluarga, serta dukungan lintas sektor, Kabupaten Soppeng optimistis mampu mempercepat penurunan stunting sekaligus menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

(Red)

KMP Desa Ganra Siap Beroperasi, Bupati Soppeng Lakukan Peninjauan Bersama Dandim 1423

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Komandan Kodim (Dandim) 1423/Soppeng, Letkol Inf. Eko Yulianto, melakukan peninjauan pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Selasa (9/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan koperasi yang telah rampung dikerjakan dan dipersiapkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam kegiatan itu, Bupati dan Dandim turut didampingi Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Babinsa Desa Ganra.

Rombongan meninjau sejumlah bagian gedung dan memastikan fasilitas yang tersedia telah siap digunakan untuk menunjang operasional koperasi. Gedung yang menjadi salah satu sarana penguatan ekonomi masyarakat desa tersebut kini telah mencapai tahap penyelesaian penuh.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah selesai 100 persen. Menurutnya, keberadaan gedung tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus wadah pengembangan berbagai usaha produktif yang dikelola secara bersama oleh warga desa.

“Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, memberikan apresiasi atas percepatan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Ia menilai keberadaan koperasi desa memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang terorganisasi dan berkelanjutan. Selain itu, program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi berbasis desa sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif,” kata Bupati.

Sementara itu, Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga.

“TNI siap mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan ekonomi desa lewat Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Koperasi Desa Merah Putih Desa Ganra dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi desa, memperluas peluang usaha warga, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra juga menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sarana pendukung ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan mandiri.

(Red)

Hadiri Syukuran Brigjen Faizal, Bupati Suwardi Ajak Warga Dukung Pembangunan Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menghadiri acara tasyakuran dan silaturahmi yang digelar Brigjen Pol Faizal di kediaman keluarganya di Takkalalla, Kecamatan Marioriwawo, Minggu malam (7/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut dihadiri berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, jajaran pemerintah daerah, alumni sekolah, sahabat, hingga keluarga besar Brigjen Faizal. Acara ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur setelah Brigjen Faizal menunaikan ibadah haji sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang tidak hanya bernilai religius, tetapi juga memiliki makna sosial yang besar dalam memperkuat hubungan antarsesama.

Menurutnya, momentum silaturahmi seperti ini menjadi sarana penting untuk menjaga persatuan dan memperkokoh kebersamaan masyarakat di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Momentum seperti ini sangat baik untuk menjaga kebersamaan dan mempererat hubungan antar sesama. Persatuan dan kekompakan masyarakat merupakan modal utama dalam membangun daerah,” ujar Suwardi.

Bupati juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap Brigjen Faizal yang dinilai berhasil mengharumkan nama Kabupaten Soppeng melalui kiprahnya di institusi Polri hingga mencapai jenjang perwira tinggi.

“Pak Brigjen Faizal adalah salah satu putra terbaik Soppeng yang berhasil mengharumkan nama daerah. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Soppeng,” katanya.

Suwardi berharap semangat kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan tersebut terus terpelihara dan menjadi energi positif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Soppeng yang lebih maju dan sejahtera.

Acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, ditandai dengan silaturahmi antar tamu undangan dari berbagai kalangan yang hadir untuk berbagi kebahagiaan bersama keluarga Brigjen Faizal.

(Silviana)

Temui Bupati Soppeng, IPPK Tegaskan Siap Terus Mengabdi untuk Pendidikan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Kabupaten Soppeng menggelar silaturahmi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (6/6).

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan dan komunikasi, tetapi juga momentum bagi IPPK untuk memperkenalkan eksistensinya sebagai organisasi resmi yang mewadahi para purnakaryawan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Kabupaten Soppeng.

Ketua IPPK Soppeng, H.Andi Asis, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan membangun sinergi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng sekaligus meminta arahan terkait program dan langkah strategis organisasi ke depan.

“Kami ingin IPPK tetap aktif, produktif, dan memberi manfaat meskipun para anggotanya telah memasuki masa purnabakti. Silaturahmi ini menjadi ruang bagi kami untuk bertukar gagasan serta memperoleh masukan demi kemajuan pendidikan di Soppeng,” ujar Asis.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kehadiran para pengurus dan anggota IPPK. Ia menyampaikan apresiasi serta penghargaan atas dedikasi panjang para guru dan tenaga kependidikan yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun dunia pendidikan di daerah berjuluk Bumi Latemmamala.

“Pengabdian Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan merupakan fondasi penting bagi kemajuan pendidikan kita. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan semakin memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah,” kata Suwardi Haseng.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menitipkan pesan agar semangat pengabdian terhadap dunia pendidikan tetap terjaga meski telah memasuki masa pensiun. Menurutnya, pengalaman, wawasan, dan pemikiran para purnakaryawan pendidikan masih sangat dibutuhkan sebagai sumber inspirasi dan masukan bagi generasi penerus.

Sebagai informasi, IPPK merupakan organisasi yang menghimpun para pensiunan tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari guru, dosen, hingga karyawan struktural Kemendikbud. Organisasi ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, berbagi pengalaman, serta menyalurkan gagasan yang konstruktif guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah maupun tingkat nasional.

Dilapangan Gasis, Bupati Soppeng Bersama Ribuan Warga Shalat Idul Adha 1447 Hijriah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melaksanakan Shalat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan penuh khidmat di Lapangan Gasis Watansoppeng, Rabu (27/5/2026).

Ribuan masyarakat memadati lokasi pelaksanaan shalat untuk merayakan Hari Raya Kurban dalam suasana religius dan penuh kebersamaan.

Pelaksanaan Shalat Idul Adha tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, jajaran Forkopimda, para kepala SKPD, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Soppeng.

Bertindak sebagai khatib, Dr. H. Musriadi, S.Ag., M.H., Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng. Sementara imam shalat dipimpin oleh Muh Tang Abu, S.Pd.I., M.Pd.I., Imam Masjid Agung Darussalam Watansoppeng.

Dalam khutbahnya, khatib mengajak umat Islam meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat nilai kepedulian sosial, persatuan, dan semangat berbagi melalui ibadah kurban.

Momentum Idul Adha tahun ini turut mencerminkan kuatnya semangat gotong royong masyarakat Soppeng. Berdasarkan data dari delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng, jumlah hewan kurban tercatat mencapai 1.475 ekor, terdiri atas 1.410 ekor sapi dan 65 ekor kambing.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berupa seekor sapi kurban jenis limosin dengan bobot mencapai 924 kilogram.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Menurutnya, jumlah hewan kurban yang mencapai 1.475 ekor menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan nilai gotong royong masyarakat Soppeng.

“Alhamdulillah, semangat berkurban masyarakat Kabupaten Soppeng tahun ini sangat luar biasa. Ini mencerminkan tingginya rasa kepedulian dan kebersamaan antar sesama, sekaligus menjadi wujud nyata pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan sapi kurban yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten dan seluruh masyarakat Soppeng, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian dan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Soppeng. Bantuan ini tentunya menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah,” tuturnya.

Bupati berharap momentum Idul Adha dapat semakin mempererat ukhuwah islamiyah, memperkuat solidaritas sosial, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Silviana) 

Pemkab Soppeng Kembali Raih WTP 2025, Bupati Suwardi Sebut Hasil Kerja Bersama

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Soppeng kembali mencuri perhatian di tingkat Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Soppeng sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah pertama di Sulsel yang menerima opini WTP tahun ini bersama Makassar.

Penyerahan opini bergengsi tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026), dan diterima langsung oleh Suwardi Haseng bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Suwardi Haseng tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Soppeng berjalan dengan baik dan transparan.

“Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Disiplin, integritas, dan komitmen menjadi kunci utama,” ujar Suwardi.

Bupati Soppeng itu juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga profesionalisme dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan melalui proses pemeriksaan ketat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada empat indikator penting yang menjadi penilaian utama BPK, mulai dari kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan, hingga kecukupan pengungkapan laporan keuangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini semakin memperkuat citra Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.

Kini masyarakat berharap capaian tersebut bisa sejalan dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dirasakan langsung oleh warga.

(Silviana)

Bupati Soppeng Lantik Andi Haeruddin Jadi PJ Sekda yang Baru

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Di tengah upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali melakukan penataan struktur birokrasi melalui pelantikan Andi Haeruddin sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Suwardi Haseng di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jumat (22/5/2026).

Pelantikan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh penghormatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Soppeng, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan kesinambungan roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah berbagai agenda pembangunan daerah yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan ucapan selamat kepada Andi Haeruddin atas amanah baru yang dipercayakan kepadanya. Ia menekankan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah karena memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan jalannya administrasi pemerintahan.

Menurut Bupati, seorang Sekda bukan hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak birokrasi, penjaga stabilitas organisasi perangkat daerah, sekaligus penghubung antara kepala daerah dengan seluruh unsur pemerintahan.

“Peran Sekretaris Daerah sangat penting dalam memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif, menjaga kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Ia berharap Penjabat Sekda yang baru mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, membangun komunikasi yang baik antarorganisasi perangkat daerah, serta menjaga semangat kolaborasi dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja lebih adaptif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Andi Muhammad Surahman atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Penjabat Sekda sejak 10 Juni 2025 hingga dilantiknya pejabat baru.

Ia menilai kontribusi yang diberikan selama masa jabatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di Kabupaten Soppeng.

“Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekda. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran aparatur sipil negara untuk memberikan dukungan penuh kepada Penjabat Sekda yang baru. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai tanpa adanya sinergi dan kerja sama yang solid antarperangkat daerah.

Menurutnya, koordinasi yang baik antarinstansi akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat realisasi program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Dengan dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah, saya yakin Penjabat Sekda dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu memperkuat kinerja birokrasi demi kepentingan masyarakat Kabupaten Soppeng,” tambah Bupati.

Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/2139/BKD tertanggal 30 April 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap koordinasi pemerintahan semakin kuat, pelayanan publik semakin optimal, serta pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif demi mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(Silviana)

Bupati Soppeng Pimpin Rakor GTRA 2026, Fokus Penanganan Lahan Eks HGU dan Percepatan Revisi RTRW

Soppeng, Teropongsulawesi.com Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat langkah penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam mempertegas peran GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan agraria yang berkembang di daerah. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, lurah, hingga kepala desa.

Pelaksanaan rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan KPK pada 29 April 2026 lalu yang membahas optimalisasi peran GTRA dalam merespons isu strategis pertanahan dan tata ruang, termasuk penguatan pengawasan dan percepatan penyelesaian berbagai persoalan lahan di daerah.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan hanya berkaitan dengan penataan aset dan legalisasi lahan, namun juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan daerah, serta program strategis nasional yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi agar pemanfaatan lahan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Reforma agraria harus mampu menjawab persoalan strategis pertanahan sekaligus mendukung program nasional, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan rakor antara lain lahan milik PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, lahan PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB milik PT Perkebunan Nusantara di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja.

Lahan-lahan tersebut menjadi perhatian karena masa haknya telah berakhir, namun sebagian belum diperpanjang sehingga memerlukan langkah penanganan yang tepat sesuai regulasi dan kebutuhan daerah.

Selain fokus pada persoalan pertanahan, rapat koordinasi tersebut juga membahas progres revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang saat ini telah memasuki tahap persetujuan substansi.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memaksimalkan peran serta keterlibatan aktif dalam proses revisi RTRW agar dokumen tata ruang yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah ke depan secara berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, revisi RTRW memiliki posisi strategis karena menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, investasi, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan kawasan produktif di Kabupaten Soppeng.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan seluruh stakeholder agar pelaksanaan reforma agraria dan penataan ruang dapat berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di akhir arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan kerja sama yang terus dibangun dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan agraria di daerah.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dan solusi strategis guna memperkuat pelaksanaan reforma agraria, mempercepat penataan ruang daerah, serta mendukung implementasi program Asta Cita Presiden demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Red)

Ratusan Kelompok Tani di Soppeng Terima Bantuan Benih Padi dan Jagung 2026, Bupati : Penyaluran Benih Harus Sesuai CPCL

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah daerah tersebut. Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Penyaluran bantuan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa bantuan benih pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan agar memastikan distribusi dilakukan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, bantuan benih merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegas Suwardi dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan bantuan pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak terhadap kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Soppeng.

“Kalau bantuan ini disalahgunakan, bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga dapat mencoreng nama baik daerah kita di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Dalam program tahun 2026 tersebut, sebanyak 221 kelompok tani menerima bantuan benih. Rinciannya, 95 kelompok tani memperoleh bantuan benih padi, sementara 126 kelompok tani lainnya menerima bantuan benih jagung.

Pemkab Soppeng menerima alokasi bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Benih yang disalurkan terdiri dari beberapa varietas unggul, yakni Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara itu, bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih sebanyak 106.200 kilogram varietas NK 306.

Suwardi menjelaskan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kelompok tani penerima.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” katanya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait mekanisme pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.

Sosialisasi dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok tani memahami tata cara penyaluran, penggunaan benih, hingga pengawasan distribusi di lapangan.

Kegiatan itu diikuti ratusan peserta yang terdiri atas kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap program bantuan benih tersebut dapat mendorong peningkatan produksi pangan daerah, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, dan mendukung program nasional menuju swasembada pangan berkelanjutan.

(Red)

Bupati Soppeng Perkuat Pertanian Modern, Program PM-AAS Resmi Dimulai di Liliriaja

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun sektor pertanian berbasis teknologi. Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi memulai program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) melalui kegiatan tanam perdana yang digelar di Kelurahan Apanang, Jumat (8/5/2026).

Pelaksanaan program tersebut dipimpin langsung oleh Suwardi Haseng bersama Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Fadjry Jufri. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, jajaran kementerian, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani setempat.

Program PM-AAS menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transformasi pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern yang lebih efisien dan produktif.

Dalam kegiatan tersebut, petani diperkenalkan dengan berbagai teknologi pertanian modern seperti alat tanam mekanis dan penggunaan drone pertanian untuk mendukung pengelolaan sawah.

Bupati Soppeng menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan pertanian saat ini, termasuk keterbatasan tenaga kerja dan tuntutan peningkatan produksi pangan.

“Melalui program ini, petani dapat bekerja lebih efektif dengan bantuan mekanisasi dan teknologi modern. Pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan agar petani mampu mengikuti perkembangan pertanian saat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa modernisasi pertanian bukan berarti mengurangi peran petani, melainkan memberikan kemudahan dalam proses budidaya hingga panen.

Keberhasilan uji coba program PM-AAS sebelumnya menjadi alasan utama pemerintah pusat memperluas cakupan program di Kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2025, program tersebut diterapkan di lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Marioriawa dan berhasil menghasilkan produktivitas padi hingga 10,4 ton per hektar.

Atas capaian tersebut, luas pengembangan program PM-AAS di Soppeng meningkat menjadi 120 hektar pada tahun 2026. Rinciannya, 100 hektar berada di Kecamatan Liliriaja dan 20 hektar di Kecamatan Marioriawa.

Menurut Fadjry Jufri, Kabupaten Soppeng memiliki potensi besar menjadi daerah percontohan pertanian modern di Sulawesi Selatan karena didukung sumber daya pertanian yang cukup baik serta kesiapan petani dalam menerima inovasi teknologi.

Selain Soppeng, program pertanian modern nasional PM-AAS juga diterapkan di beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan seperti Sidenreng Rappang, Bone, dan Maros.

Program ini mengedepankan penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, mekanisasi pertanian, serta pemanfaatan teknologi digital dan drone guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap penerapan PM-AAS mampu meningkatkan produksi padi sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah di masa mendatang.

(Silviana)

Bupati Suwardi Haseng Tegaskan Komitmen Penguatan Talenta ASN Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Suwardi Haseng menghadiri kegiatan Ekspose Manajemen Talenta Instansi Pemerintah Wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan sistem manajemen talenta bagi pejabat eselon dan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Suwardi Haseng menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta diharapkan mampu melahirkan aparatur yang unggul, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kolaborasi dan pengembangan talenta menjadi langkah penting menuju birokrasi yang semakin maju dan berdaya saing,” ujar Suwardi.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menekankan bahwa penerapan manajemen talenta sangat penting dalam mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Bagaimana kabupaten/kota kita juga mengikuti sistem penerapan manajemen talenta secara penuh. Sistem ini sangat bagus karena mempercepat pelaksanaan visi misi Bapak Presiden di daerah maupun di provinsi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan sistem manajemen talenta secara penuh bagi pejabat dan ASN.

Menurut Prof. Zudan, penerapan manajemen talenta menjadi strategi penting dalam mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui penyiapan kader-kader ASN terbaik.

“Dengan manajemen talenta, visi misi kepala daerah bisa lebih cepat tercapai karena dijalankan oleh kader-kader terbaik. Ke depan, kalau sistem ini sudah matang, maka mencari kader pemimpin birokrasi akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil menerapkan sistem manajemen talenta pada pejabat eselon II, III, dan IV sejak 2025 hingga awal 2026.

(Silviana)