Kejar Target OPLAH 2026, Suwardi Haseng Libatkan 172 Kelompok Tani di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong percepatan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan program yang menyasar 8.315,58 hektare lahan dengan anggaran sekitar Rp38 miliar itu berjalan sesuai target.

Penegasan tersebut disampaikan Suwardi saat menghadiri Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Suwardi mengingatkan bahwa percepatan program membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang baik diperlukan agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil sesuai tujuan.

“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” kata Suwardi.

Ia berharap kerja sama antara pemerintah, tim teknis, kelompok tani, pengawas, dan mitra pendukung dapat terus diperkuat. Menurutnya, keberhasilan program harus berorientasi pada manfaat nyata bagi petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Program OPLAH Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng memiliki cakupan 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan produksi pangan.

Pertemuan tersebut diikuti ratusan peserta yang berasal dari tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, tim pengawas, serta kelompok tani pelaksana.

Selain itu, kegiatan tersebut melibatkan PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, dan Bank Mandiri Cabang Soppeng. Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan OPLAH, termasuk dalam koordinasi teknis dan pendampingan kegiatan di lapangan.

Namun, pencapaian target tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Luas lahan yang menjadi sasaran serta besarnya anggaran perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan agar tujuan program dapat tercapai.

Melalui percepatan OPLAH Non-Rawa 2026, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal, produktivitas petani meningkat, dan sektor pertanian semakin berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.

(Tagg)

Bupati Soppeng Warning, OPLAH Rp38 Miliar Tak Boleh Disalahgunakan

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., memberikan peringatan tegas terkait pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa Tahun Anggaran 2026. Dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar, program tersebut diminta dikelola secara transparan dan tidak boleh disalahgunakan.

Program OPLAH Non-Rawa di Kabupaten Soppeng mencakup areal seluas 8.315,58 hektare. Bantuan pemerintah untuk program tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP-LIP) Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.TP., M.Sc., kepada Bupati Soppeng dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis OPLAH di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026).

Suwardi menegaskan, anggaran yang dikucurkan untuk program pertanian tersebut merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani.

"Anggaran ini adalah uang rakyat. Karena itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan petani," tegas Suwardi.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan berbagai bentuk penyimpangan, termasuk mark-up anggaran, pemotongan hak petani, laporan fiktif maupun penggunaan bantuan yang tidak sesuai peruntukan.

Menurut Suwardi, pelaksanaan OPLAH tidak boleh hanya mengejar serapan anggaran. Ketepatan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), tertib administrasi serta kesesuaian pekerjaan fisik di lapangan harus menjadi perhatian.

"Program OPLAH Non-Rawa ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan," ujarnya.

Peringatan serupa disampaikan Kepala BP-LIP Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai.

Ia meminta kelompok tani penerima bantuan mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran harus dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah dan seluruh tahapan administrasi wajib diselesaikan sesuai ketentuan.

Rustan mengingatkan agar tidak terjadi mark-up, pengarahan pembelian, pengambilan sisa anggaran, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.

"Bantuan ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Audit atau pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu," tegas Rustan.

Pelaksanaan OPLAH menggunakan pola Swakelola Tipe IV, dengan kelompok tani penerima diberi kepercayaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan sesuai aturan.

Pengawasan juga melibatkan penyuluh pertanian, pengawas dan konsultan individu, termasuk unsur pengawasan serta aparat penegak hukum.

Selain optimalisasi lahan, Pemkab Soppeng terus mendorong modernisasi sistem pengairan pertanian melalui pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah.

Program tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan air lahan pertanian, terutama saat musim kemarau, sekaligus meningkatkan indeks pertanaman.

Suwardi meminta organisasi perangkat daerah, kelompok tani dan seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi serta melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan OPLAH berjalan tertib, transparan dan akuntabel.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi mampu meningkatkan produktivitas lahan dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Soppeng.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Soppeng, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, tim kerja, koordinator BPP, PPL lokasi OPLAH Non-Rawa, Manager PLN wilayah Soppeng dan Pajalesang, pengawas kegiatan serta para ketua dan pengurus kelompok tani.

(RAT)

Soppeng Masuk 44 Daerah Pengembangan Bioetanol Nasional, Pertanian Jadi Pintu Masuk

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Soppeng masuk dalam daftar 44 daerah yang dikonsolidasikan Kementerian Pertanian untuk mendukung percepatan pengembangan bioetanol nasional.

Peluang tersebut mengemuka setelah Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Konsolidasi itu menjadi langkah awal pemerintah pusat dalam memetakan daerah yang memiliki potensi untuk mendukung ketersediaan bahan baku bioetanol.

Bagi Soppeng, program tersebut membuka ruang baru bagi sektor pertanian untuk masuk ke dalam rantai ekonomi yang lebih luas, khususnya melalui pengembangan komoditas yang dapat menjadi bahan baku energi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pengembangan bioetanol akan diarahkan pada tiga komoditas utama, yakni tebu, singkong dan jagung.

Pemerintah pusat menyiapkan pengembangan lahan antara 1 juta hingga 2 juta hektare untuk menopang kebutuhan bahan baku industri bioetanol.

Namun, setiap daerah tidak serta-merta diarahkan menanam komoditas yang sama.

“Bapak Ibu Bupati nanti disesuaikan. Kita cocok tanam berdasarkan agroklimat, keunggulan komparatif, budaya setempat,” ujar Amran.

Kebijakan tersebut memberi kesempatan kepada Soppeng untuk menentukan komoditas berdasarkan karakteristik wilayah, kesesuaian lahan dan potensi produksi yang dimiliki.

Salah satu dukungan awal yang disiapkan pemerintah pusat adalah pengembangan jagung.

Amran menyebut pemerintah menyiapkan dukungan hingga 1.000 hektare untuk setiap kabupaten yang menyatakan kesiapan. Luasan tersebut dapat ditambah apabila hasil produksi menunjukkan kinerja yang baik.

“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” kata Amran.

Dukungan tersebut juga akan diperkuat dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

Bagi Soppeng, peluang itu dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas pertanian sekaligus membuka pasar baru bagi hasil produksi petani.

Apabila pengembangan bahan baku nantinya berkembang hingga tahap industri pengolahan, dampaknya berpotensi meluas. Bukan hanya petani yang terlibat, tetapi juga pelaku usaha perdagangan, transportasi, jasa pertanian dan sektor pendukung lainnya.

Pemerintah pusat juga membuka peluang keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan industri bioetanol.

Karena itu, keterlibatan Soppeng dalam konsolidasi tersebut menjadi penting untuk dikawal sejak tahap awal. Pemerintah daerah perlu memastikan potensi lahan, komoditas, petani dan infrastruktur pendukung dapat dipetakan secara baik.

Selama ini, Pemkab Soppeng terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka akses terhadap program pembangunan nasional yang memiliki keterkaitan dengan potensi daerah.

Sektor pertanian sendiri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan Soppeng. Karena itu, agenda bioetanol dapat menjadi peluang tambahan untuk memperluas pemanfaatan potensi pertanian daerah.

Meski demikian, pengembangan bioetanol tersebut masih berada pada tahap konsolidasi.

Pemerintah pusat masih memetakan kesiapan daerah sebelum program dikembangkan dalam skala yang lebih luas.

“Kita baru mau mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini. Ya, doakan, mudah-mudahan bisa mulai tahun ini,” ujar Amran.

Dengan masuknya Soppeng dalam konsolidasi 44 daerah, peluang baru kini terbuka. Tinggal bagaimana potensi pertanian yang dimiliki daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan memberikan nilai tambah bagi petani serta perekonomian masyarakat.

(Rus)

Soppeng Masuk Konsolidasi Bioetanol Nasional, Bupati Suwardi Dipanggil Mentan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Soppeng masuk dalam konsolidasi awal pemerintah pusat untuk mempercepat program pengembangan bioetanol nasional. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menjadi salah satu dari 42 bupati yang diundang khusus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi program khusus bioetanol di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut digelar di Jalan Pengadegan Selatan K10, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, dengan agenda utama membahas kesiapan daerah dalam mendukung penyediaan bahan baku bioetanol.

Pemerintah pusat tengah menyiapkan pengembangan bioetanol berbasis komoditas pertanian. Tebu, singkong, dan jagung menjadi tiga komoditas yang diproyeksikan sebagai bahan baku utama.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan lahan untuk program tersebut diperkirakan mencapai 1 hingga 2 juta hektare.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Untuk komoditas tebu saja, pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan sekitar 1 juta hektare. Tahap awal penanaman akan menjadi bahan evaluasi sebelum dilakukan pengembangan lebih luas pada Januari mendatang.

Tak hanya menyiapkan lahan, pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian untuk mendorong produktivitas komoditas yang menjadi bahan baku bioetanol.

Namun, pemerintah memastikan pengembangan tersebut tetap memperhatikan aspek tata kelola lahan dan ketahanan pangan. Lahan yang akan digunakan terlebih dahulu diseleksi, dengan prioritas pada kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan agroforestri.

Legalitas lahan juga menjadi salah satu syarat utama. Pemerintah masih melakukan konsolidasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan lokasi yang dipilih memiliki status hukum yang jelas.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan bioetanol menuju target E20, atau bauran etanol sebesar 20 persen.

Di tengah agenda tersebut, pemerintah tetap menegaskan bahwa pengembangan energi tidak boleh mengganggu produksi pangan. Lahan untuk padi dan komoditas pangan strategis lainnya tetap menjadi prioritas.

Kehadiran Bupati Soppeng bersama 41 kepala daerah lainnya menunjukkan pemerintah daerah mulai dilibatkan sejak tahap awal penyusunan dan konsolidasi program.

Bagi Soppeng, forum tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui secara langsung arah kebijakan pemerintah pusat terkait pengembangan komoditas pertanian yang ke depan dapat diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional.

(RAT)

Bupati Soppeng Wujudkan Modernisasi Pertanian, Program Rp60 Miliar Segera Digulirkan

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Komitmen Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam mempercepat modernisasi sektor pertanian mulai membuahkan hasil. Kabupaten Soppeng dipastikan menjadi salah satu daerah penerima Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat 20 Brigade Pangan Milenial.

Program yang didukung pendanaan Bank Dunia tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kehadiran program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.

Sebelum penetapan dilakukan, Direktur ICARE Bram Kusbiantoro bersama perwakilan Bank Dunia, Mr. Joel, melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Soppeng pada pertengahan Juli 2026. Tim meninjau langsung kesiapan lokasi dan calon penerima manfaat sebagai bagian dari proses verifikasi.

Hasil penilaian tersebut menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu penerima Program ICARE. Direktur ICARE Bram Kusbiantoro menjelaskan, program ini hanya dilaksanakan di tiga provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Di Sulawesi Selatan sendiri, hanya empat kabupaten yang lolos, yaitu Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang.

Menurutnya, Soppeng dinilai memiliki kesiapan dalam mengembangkan pertanian modern berbasis korporasi sehingga layak memperoleh dukungan penguatan Brigade Pangan.

Melalui program ini, sekitar Rp60 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi 20 Brigade Pangan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya operasional, serta mempercepat mekanisasi di tingkat petani.

Tahapan pelaksanaan program kini memasuki agenda sosialisasi ICARE Project Implementation Unit (PIU) yang dilaksanakan Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng.

Dalam sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin, ditegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Soppeng merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi modern.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Program ICARE agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengatakan program akan difokuskan di Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri-Donri. Sasaran utamanya adalah petani milenial berusia maksimal 40 tahun sebagai bagian dari upaya regenerasi pelaku usaha pertanian.

Ia menyebutkan penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Kehadiran Brigade Pangan diharapkan menjadi penggerak utama penerapan pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng.

Keberhasilan menghadirkan Program ICARE senilai sekitar Rp60 miliar memperlihatkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng dalam membuka akses terhadap program-program strategis pemerintah pusat. Langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi Soppeng sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan pertanian modern di Sulawesi Selatan.

(Red)

Ratusan Kelompok Tani di Soppeng Terima Bantuan Benih Padi dan Jagung 2026, Bupati : Penyaluran Benih Harus Sesuai CPCL

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah daerah tersebut. Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Penyaluran bantuan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa bantuan benih pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan agar memastikan distribusi dilakukan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, bantuan benih merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegas Suwardi dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan bantuan pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak terhadap kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Soppeng.

“Kalau bantuan ini disalahgunakan, bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga dapat mencoreng nama baik daerah kita di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Dalam program tahun 2026 tersebut, sebanyak 221 kelompok tani menerima bantuan benih. Rinciannya, 95 kelompok tani memperoleh bantuan benih padi, sementara 126 kelompok tani lainnya menerima bantuan benih jagung.

Pemkab Soppeng menerima alokasi bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Benih yang disalurkan terdiri dari beberapa varietas unggul, yakni Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara itu, bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih sebanyak 106.200 kilogram varietas NK 306.

Suwardi menjelaskan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kelompok tani penerima.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” katanya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait mekanisme pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.

Sosialisasi dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok tani memahami tata cara penyaluran, penggunaan benih, hingga pengawasan distribusi di lapangan.

Kegiatan itu diikuti ratusan peserta yang terdiri atas kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap program bantuan benih tersebut dapat mendorong peningkatan produksi pangan daerah, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, dan mendukung program nasional menuju swasembada pangan berkelanjutan.

(Red)

Bupati Soppeng Perkuat Pertanian Modern, Program PM-AAS Resmi Dimulai di Liliriaja

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun sektor pertanian berbasis teknologi. Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi memulai program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) melalui kegiatan tanam perdana yang digelar di Kelurahan Apanang, Jumat (8/5/2026).

Pelaksanaan program tersebut dipimpin langsung oleh Suwardi Haseng bersama Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Fadjry Jufri. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, jajaran kementerian, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani setempat.

Program PM-AAS menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transformasi pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern yang lebih efisien dan produktif.

Dalam kegiatan tersebut, petani diperkenalkan dengan berbagai teknologi pertanian modern seperti alat tanam mekanis dan penggunaan drone pertanian untuk mendukung pengelolaan sawah.

Bupati Soppeng menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan pertanian saat ini, termasuk keterbatasan tenaga kerja dan tuntutan peningkatan produksi pangan.

“Melalui program ini, petani dapat bekerja lebih efektif dengan bantuan mekanisasi dan teknologi modern. Pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan agar petani mampu mengikuti perkembangan pertanian saat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa modernisasi pertanian bukan berarti mengurangi peran petani, melainkan memberikan kemudahan dalam proses budidaya hingga panen.

Keberhasilan uji coba program PM-AAS sebelumnya menjadi alasan utama pemerintah pusat memperluas cakupan program di Kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2025, program tersebut diterapkan di lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Marioriawa dan berhasil menghasilkan produktivitas padi hingga 10,4 ton per hektar.

Atas capaian tersebut, luas pengembangan program PM-AAS di Soppeng meningkat menjadi 120 hektar pada tahun 2026. Rinciannya, 100 hektar berada di Kecamatan Liliriaja dan 20 hektar di Kecamatan Marioriawa.

Menurut Fadjry Jufri, Kabupaten Soppeng memiliki potensi besar menjadi daerah percontohan pertanian modern di Sulawesi Selatan karena didukung sumber daya pertanian yang cukup baik serta kesiapan petani dalam menerima inovasi teknologi.

Selain Soppeng, program pertanian modern nasional PM-AAS juga diterapkan di beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan seperti Sidenreng Rappang, Bone, dan Maros.

Program ini mengedepankan penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, mekanisasi pertanian, serta pemanfaatan teknologi digital dan drone guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap penerapan PM-AAS mampu meningkatkan produksi padi sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah di masa mendatang.

(Silviana)

Atasi Krisis Air, Bupati Soppeng Perkuat Program Listrik Masuk Sawah Lewat SID

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mematangkan langkah strategis guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya dalam mengatasi persoalan krisis air yang kerap terjadi saat musim tanam.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan Survey Investigasi Desain (SID) untuk kegiatan optimalisasi lahan non rawa. Kegiatan ini digelar di ruang pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (25/3/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

FGD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tim akademisi dari LPPM Universitas Hasanuddin, serta perwakilan PT PLN (Persero) Cabang Soppeng. Selain itu, para penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari delapan kecamatan juga turut hadir sebagai ujung tombak implementasi program di tingkat lapangan.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi sebelumnya dengan Kementerian Pertanian. Ia menyampaikan bahwa salah satu fokus utama yang dibahas adalah penguatan program listrik masuk sawah sebagai solusi atas keterbatasan air yang sering menjadi kendala bagi petani.

“Program listrik masuk sawah diharapkan mampu mendukung sistem irigasi berbasis pompa, sehingga kebutuhan air dapat terpenuhi dan produktivitas petani meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan energi listrik menjadi faktor penting dalam mendorong modernisasi sektor pertanian, khususnya pada lahan non rawa yang selama ini sangat bergantung pada curah hujan.

Lebih lanjut, Suwardi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah merencanakan alokasi anggaran sekitar Rp67 miliar pada tahun 2026 melalui program Optimasi Lahan (OPLAH). Anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program di lapangan sekaligus memperluas cakupan manfaat bagi petani.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusun SID dari LPPM Universitas Hasanuddin, Andang Suryana Soma, Ph.D., menjelaskan bahwa penyusunan SID akan dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan berbasis data. Proses ini mencakup identifikasi potensi lahan serta kebutuhan riil petani.

Ia menambahkan bahwa penentuan lokasi program dan kelompok penerima manfaat akan mengacu pada data calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang telah dihimpun oleh para penyuluh pertanian lapangan.

“Dengan pendekatan berbasis data, intervensi program diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian,” jelasnya.

Di sisi lain, pihak PLN Cabang Soppeng turut menyampaikan kesiapan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung program tersebut. PLN menyatakan komitmennya dalam menyediakan jaringan listrik yang dibutuhkan, khususnya untuk menunjang operasional pompa air di lahan pertanian.

Dukungan ini dinilai sangat penting dalam mengatasi keterbatasan sumber air secara konvensional, sekaligus membuka peluang penerapan teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien.

Melalui FGD ini, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama sebelum pelaksanaan SID dimulai. Perencanaan yang matang serta sinergi antarinstansi diyakini menjadi kunci keberhasilan program optimalisasi lahan non rawa di Kabupaten Soppeng.

Program ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah berbagai tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya air.

(Silviana)

Wakili Pemkab, Plt Kadis TPHPKP Terima Penghargaan dari BRI Cabang Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komitmen dalam mendukung program pertanian berbasis digital kembali membuahkan hasil bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHPKP), Pemkab Soppeng menerima penghargaan sebagai implementasi Kartu Tani terbaik kedua dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Watansoppeng.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan Cabang BRI Watansoppeng, Rahmatulloh Habibi, dalam sebuah seremoni sederhana yang berlangsung di Kantor Cabang BRI Watansoppeng, Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Rahmatulloh Habibi menyampaikan bahwa program Reward Kartu Tani merupakan bentuk apresiasi BRI kepada para stakeholder yang telah berperan aktif dalam menyukseskan implementasi Kartu Tani di daerah masing-masing.

Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan volume transaksi Kartu Tani, tetapi juga memperkuat sinergi antara pihak perbankan, pemerintah daerah, serta para petani sebagai penerima manfaat.

“Melalui program Reward Kartu Tani, BRI ingin memberikan apresiasi atas kolaborasi dan dukungan seluruh pihak. Selain itu, ini juga menjadi upaya untuk terus mendorong optimalisasi transaksi Kartu Tani agar manfaatnya semakin dirasakan petani,” ujarnya.

Habibi juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan DTPHPKP Kabupaten Soppeng, khususnya dalam mendukung penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Kartu Tani BRI.

Ia menilai, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara BRI Kanca Watansoppeng dan jajaran DTPHPKP menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Kabupaten Soppeng dalam meraih penghargaan tersebut.

“Sinergi yang solid ini menjadi kunci keberhasilan. Penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas DTPHPKP Kabupaten Soppeng, Ariyadin Arif, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh BRI.

Ia menegaskan bahwa implementasi Kartu Tani merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi para petani.

“Dengan adanya Kartu Tani, pemerintah memberikan jaminan kepada petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan. Program ini memastikan subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak,” jelas Ariyadin.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari jajaran dinas, penyuluh pertanian, hingga pihak perbankan yang terus melakukan pendampingan dan koordinasi.

Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Soppeng.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas kerja demi kemajuan sektor pertanian di Soppeng,” pungkasnya.

Dengan capaian ini, diharapkan implementasi Kartu Tani di Kabupaten Soppeng dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan petani serta ketahanan pangan daerah.

(Red) 

Kolaborasi KKSS dan Kementan, Ribuan Warga Nikmati Paket Sembako Murah

Gowa, Teropongsulawesi.com- Sejak pagi, ribuan warga memadati Lapangan Karebosi untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, panitia menyiapkan sekitar 75 ton bahan pokok dan membagikannya melalui pasar murah, Minggu (16/11/2025).

Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pasar murah yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Makassar. Kementan menilai kegiatan ini efektif membantu stabilisasi harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Ini kolaborasi, semua hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan. Totalnya 75 ton, jadi 75 ribu orang bisa kebagian," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selaku Ketua Umum KKSS saat hadir meninjau jalannya kegiatan. 

Dalam kegiatan tersebut, disediakan paket sembako senilai Rp.150.000 yang dijual hanya Rp.60.000. Paket ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, satu ekor daging ayam beku, serta 10 butir telur ayam.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa program pasar murah merupakan bukti nyata aksi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ia berharap agar pemerintah dapat terus memfasilitasi serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. 

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku sebagai UPT Kementan di Sulawesi Selatan turut memfasilitasi dan mengawal berlangsungnya pasar murah. 

Keterlibatan BBPP Batangkaluku merupakan bentuk kontribusi kelembagaan dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat, khususnya yang memberikan manfaat langsung bagi warga Sulawesi Selatan.

Nur Jannah, salah satu penerima voucher, menilai pasar murah ini memberikan dampak langsung bagi kebutuhan harian masyarakat.

“Paketnya lengkap, harga terjangkau dan kualitasnya bagus. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan karena sangat membantu banyak keluarga," sebutnya.

(Red) 

Generasi Muda Sidrap Bergerak, Targetkan Produksi Gabah 1 Juta Ton Lewat Brigade Pangan

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)

Brigade Pangan Perkuat Pertanian di Sidrap, Upaya Tingkatkan Produktivitas

Sidrap,Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan, yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.350 peserta dari 90 Brigade Pangan yang terbentuk pada tahun 2025 untuk program Oplah Nonrawa. Bimtek ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern dan peningkatan produktivitas di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam mendorong pertanian modern dan peningkatan indeks pertanaman.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala BPPSDMP Kementan,  Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat SDM pertanian yang berbasis kemandirian, inovasi, dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan, kami ingin memastikan pengelola Brigade Pangan mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan bisa menghasilkan maksimal,” tutur Idha Widi Arsanti.

Dalam acara penutupan Bimtek yang diadakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama Bersama BBPP Batangkaluku, turut hadir  Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, sekaligus memberikan  dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan. Menurutnya, modernisasi pertanian dari sistem manual ke penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton, sehingga Sidrap menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia,” tegas Bupati Syaharuddin.

Ia juga berharap agar seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat desa dan kecamatan, serta menjadi teladan dalam penerapan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku), Jamaluddin Al Afgani,  selaku PJ Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap menekankan bahwa para pengelola Brigade Pangan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan perannya.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun, serta berupaya meningkatkan profitabilitas usaha tani. Ketika indeks pertanaman meningkat, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, targetnya pengelola Brigade Pangan dapat meraih pendapatan minimal Rp10 juta per bulan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Brigade Pangan bukan hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani dan pengelola dalam mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian terus mendorong sinergi lintas sektor  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan Brigade Pangan  dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Harga Pupuk Turun Signifikan, Petani Lampung Ucapkan Terima Kasih ke Presiden Prabowo

Lampung Utara, Teropongsulawesi.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/10).

Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran dan KSP Qodari berdialog langsung dengan distributor dan petani setempat guna memastikan harga pupuk di lapangan benar-benar mengalami penurunan sesuai instruksi pemerintah.

Distributor di kios yang dikunjungi menyampaikan bahwa harga pupuk bersubsidi kini turun secara signifikan.

“Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan 20 persen. Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem,” ujar Mentan Amran saat sidak.

Para petani di lokasi menyambut baik kebijakan tersebut. Eko, salah satu petani di Kotabumi Utara, mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk telah memberi dampak langsung terhadap biaya produksi mereka.

“Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga pupuk.

“Hari ini terbukti bahwa harga pupuk turun 20 persen. Keputusan dibuat di Jakarta, dan hanya dalam beberapa hari sudah terealisasi di Kotabumi. Baik distributor maupun petani mengonfirmasi langsung, ini nyata,” kata Qodari.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam revitalisasi sektor pupuk nasional tanpa menambah beban subsidi APBN.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran.

"Kami merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa tambahan subsidi,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian memastikan akan terus melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar kebijakan penurunan harga ini benar-benar dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk agar musim tanam mendatang dapat berjalan optimal.

(Red)

Brigade Pangan Jadi Ujung Tombak Modernisasi Pertanian di Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah nyata mewujudkan modernisasi dan regenerasi petani melalui optimalisasi alat dan mesin pertanian (alsintan).

Salah satunya lewat kegiatan motivasi dan pembinaan pengelola Brigade Pangan (BP) yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pancalautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan yang diikuti 60 pengelola Brigade Pangan dari empat kelompok ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai bagian dari komitmen Kementan mempercepat adopsi teknologi pertanian modern di kalangan petani dan penyuluh.

Melalui pendekatan ini, Kementan mendorong petani meninggalkan cara konvensional seperti tanam benih langsung (tabela) yang meski mudah, sering menurunkan efisiensi. Sebaliknya, metode tanam pindah (transplanting) dengan dukungan alsintan seperti transplanter dinilai lebih efisien, menekan kehilangan hasil, dan meningkatkan kualitas pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan modernisasi pertanian menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional.

“Modernisasi bukan sekadar penggunaan mesin, tapi perubahan cara berpikir petani. Kita ingin lahir petani muda yang tangguh, inovatif, dan profesional. Dengan alsintan, efisiensi meningkat, produksi naik, kesejahteraan petani terwujud,” ujarnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan, Brigade Pangan berperan strategis memastikan alsintan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak di lapangan. Mereka memastikan alsintan digunakan efektif, mempercepat tanam, dan membantu petani beradaptasi dengan teknologi. Kami ingin setiap alsintan yang disalurkan benar-benar menjadi sumber produktivitas dan semangat regenerasi,” katanya.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapat pembekalan tentang pemanfaatan alsintan untuk percepatan tanam, efisiensi tenaga kerja, dan peningkatan indeks pertanaman. 

Para pengelola BP juga dimotivasi menjadi agen perubahan yang menularkan praktik pertanian modern di wilayahnya.

“Kita ingin para pengelola Brigade Pangan memanfaatkan alsintan secara maksimal dan menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya dalam penggunaan rice transplanter,” ujar Jamaluddin Al Afgani, Kepala BBPP Batangkaluku sekaligus PJ Brigade Pangan Sidrap.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi membangun sistem pertanian tangguh dan mandiri. 

Dengan dukungan penuh Kementan, Brigade Pangan diharapkan memperkuat kerja sama antara petani, penyuluh, dan pemerintah daerah demi mewujudkan swasembada pangan nasional.

Brigade Pangan sendiri adalah kelompok kerja beranggotakan petani, penyuluh, dan pengelola alsintan yang membantu petani dari olah tanah hingga panen secara kolektif. 

Keberadaannya menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja sekaligus pendorong transformasi menuju pertanian modern.

Dengan semangat kolaborasi dan dukungan teknologi, Kementan optimistis regenerasi petani dan kemandirian pangan dapat terwujud. 

BBPP Batangkaluku bersama Brigade Pangan siap menjadi pelopor pertanian menuju swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.

(Red/*) 

Dari Pesantren ke Lahan, Santri Didorong Jadi Generasi Tangguh di Bidang Pertanian

Gowa, Teropongsulawesi.com, Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendorong regenerasi petani terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk dengan menyasar kalangan santri.

Melalui kegiatan pembelajaran luar kelas atau outing class, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kembali menjadi tempat edukasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat dunia pertanian.

Sebanyak 17 santri dari Rumah Tahfidz Qur’an (RTQ) As-Shafa mengikuti kegiatan tersebut pada Rabu (22/10/2025).

Dalam kunjungan ini, para santri diajak melihat langsung aktivitas pertanian, mengenal berbagai jenis tanaman, dan mempelajari teknik budidaya hidroponik serta pengolahan pupuk organik.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya membangun pertanian masa depan bukan hanya dari sisi teknologi dan infrastruktur, tetapi juga dari aspek mentalitas dan karakter generasi penerus.

“Masa depan pertanian ada di tangan anak muda. Jangan hanya jadi penonton. Turun ke lapangan, pahami realita petani, dan jadilah bagian dari solusi,” tegas Amran.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa usia petani di Indonesia saat ini semakin tua, sementara kebutuhan pangan terus meningkat, karena itu, regenerasi petani menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Petani yang ada saat ini sebagian besar sudah lanjut usia, sedangkan kebutuhan pangan tidak berkurang, sehingga itulah mengapa regenerasi petani sangat penting untuk keberlanjutan sektor pertanian,” ujarnya.

Selama kegiatan, para santri tampak antusias mengikuti setiap sesi pembelajaran.

Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari instruktur BBPP Batangkaluku, tetapi juga aktif bertanya dan mencatat berbagai hal baru yang mereka pelajari.

Suasana belajar yang santai dan interaktif membuat kegiatan berlangsung menyenangkan.

Pembina RTQ As-Shafa, Surya Agusti Nintyas, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada para santri untuk belajar langsung di lingkungan pertanian.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi pengalaman berharga yang membuka wawasan baru bagi anak-anak binaannya.

“Kami membawa 17 santri dengan tujuan agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian.

"Alhamdulillah, kami disambut dengan baik dan dibawa berkeliling mengenal berbagai tanaman. Ini pengalaman pertama yang sangat berharga bagi para santri,” tuturnya.

Surya menambahkan, pihaknya berencana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh santri di lingkungan pesantren.

“Harapan kami setelah pulang dari sini, anak-anak bisa mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan.

"Di pondok, kami memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, bahkan bisa diterapkan di rumah masing-masing,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pusat pelatihan bagi petani dan penyuluh, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi generasi muda untuk memahami pentingnya sektor pertanian sejak dini.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap dunia pertanian, sekaligus memperkuat semangat regenerasi petani di masa depan.

Kegiatan serupa rencananya akan terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian di berbagai daerah, sebagai bagian dari program nasional untuk membangun SDM pertanian unggul, tangguh, dan berdaya saing global.

(Red)

Kementan Didik Santri Cinta Pertanian Lewat Program Edukasi Lapangan

Gowa, Teropongsulawesi.com,  Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendorong regenerasi petani terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk dengan menyasar kalangan santri.

Melalui kegiatan pembelajaran luar kelas atau outing class, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kembali menjadi tempat edukasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat dunia pertanian.

Sebanyak 17 santri dari Rumah Tahfidz Qur’an (RTQ) As-Shafa mengikuti kegiatan tersebut pada Rabu (22/10/2025).

Dalam kunjungan ini, para santri diajak melihat langsung aktivitas pertanian, mengenal berbagai jenis tanaman, dan mempelajari teknik budidaya hidroponik serta pengolahan pupuk organik.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya membangun pertanian masa depan bukan hanya dari sisi teknologi dan infrastruktur, tetapi juga dari aspek mentalitas dan karakter generasi penerus.

“Masa depan pertanian ada di tangan anak muda. Jangan hanya jadi penonton. Turun ke lapangan, pahami realita petani, dan jadilah bagian dari solusi,” tegas Amran.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa usia petani di Indonesia saat ini semakin tua, sementara kebutuhan pangan terus meningkat, karena itu, regenerasi petani menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Petani yang ada saat ini sebagian besar sudah lanjut usia, sedangkan kebutuhan pangan tidak berkurang, sehingga itulah mengapa regenerasi petani sangat penting untuk keberlanjutan sektor pertanian,” ujarnya.

Selama kegiatan, para santri tampak antusias mengikuti setiap sesi pembelajaran.

Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari instruktur BBPP Batangkaluku, tetapi juga aktif bertanya dan mencatat berbagai hal baru yang mereka pelajari.

Suasana belajar yang santai dan interaktif membuat kegiatan berlangsung menyenangkan.

Pembina RTQ As-Shafa, Surya Agusti Nintyas, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada para santri untuk belajar langsung di lingkungan pertanian.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi pengalaman berharga yang membuka wawasan baru bagi anak-anak binaannya.

“Kami membawa 17 santri dengan tujuan agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian.

"Alhamdulillah, kami disambut dengan baik dan dibawa berkeliling mengenal berbagai tanaman. Ini pengalaman pertama yang sangat berharga bagi para santri,” tuturnya.

Surya menambahkan, pihaknya berencana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh santri di lingkungan pesantren.

“Harapan kami setelah pulang dari sini, anak-anak bisa mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan.

"Di pondok, kami memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, bahkan bisa diterapkan di rumah masing-masing,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pusat pelatihan bagi petani dan penyuluh, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi generasi muda untuk memahami pentingnya sektor pertanian sejak dini.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap dunia pertanian, sekaligus memperkuat semangat regenerasi petani di masa depan.

Kegiatan serupa rencananya akan terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian di berbagai daerah, sebagai bagian dari program nasional untuk membangun SDM pertanian unggul, tangguh, dan berdaya saing global.

(Red)

Kolaborasi Kementan dan KKP Wujudkan Swasembada Pangan dari Maros

 

Maros, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku melatih petani penggarap Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (14/10).

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani penggarap smart fisheries village (SPV) secara efektif dan berkelanjutan. Materi yang disampaikan mencakup Persiapan dan Pengolahan Lahan Sawah, Persemaian Benih Padi, Pemupukan Berimbang, serta Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan peningkatan kualitas sumber daya manusia petani adalah kunci utama ketahanan pangan Indonesia.

"Pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi petani sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan negara kita," ujar Mentan Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, turut menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kebijakan. 
 
“Semua pemangku kebijakan harus berkolaborasi dan berkoordinasi dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Peran petani, khususnya petani padi, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan beras," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani dalam sambutannya mengatakan kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap program besar pemerintah yaitu swasembada pangan.

"Ada program besar yang saat ini menjadi tujuan bersama, meskipun ini program di Kementerian Pertanian tetapi kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bagaimana kita secara bersama-sama menuju tercapainya swasembada pangan," ujarnya.

Jamal menambahkan bahwa swasembada pangan artinya negara mampu memenuhi pangan kita secara mandiri.

"Berbicara tentang mandiri pangan kita mulai dari hal yang paling kecil. Ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu ekstensifikasi seperti cetak sawah rakyat dan intensifikasi seperti peningkatan indeks pertanaman (IP)," jelasnya.

Menurutnya, beberapa hal dasar untuk mencapai IP yaitu terdapat potensi air, ketersediaan benih genjah, pengaturan jadwal tanam dan melakukan pemeliharaan.

Secara terpisah, Kepala BRPBAPPP Maros, Andi Indra Jaya Asaad mengatakan pihaknya siap menyediakan lahan percontohan dan berharap dapat menjadi model integrasi sektor pertanian dan perikanan demi terwujudnya ketahanan pangan.

"Terdapat 22 hektar yang akan digarap oleh smart fisheries village sehingga potensi kerjasama yang dapat dilakukan bersama BBPP Batangkaluku yaitu pengelolaan sawah organik, pembuatan pupuk organik, dan pelatihan budidaya palawija", tutupnya.

(Red)

Brigade Pangan Dorong Ketahanan Nasional Lewat Pemanfaatan KUR Produktif

Gowa, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian petani, Brigade Pangan terus berinovasi dalam pengelolaan modal usaha melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program ini menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mempercepat tercapainya swasembada pangan di Indonesia.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya tersebut, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kembali menggelar kegiatan Bertani on Cloud (BOC) dengan tema “KUR Produktif: Kiat Brigade Pangan Kelola Modal Usaha Capai Swasembada Pangan.”

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (9/10/2025) ini menghadirkan Manajer BP Lajonga sebagai narasumber dan dibuka langsung oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa lembaga keuangan perbankan telah bergerak aktif mendukung upaya Brigade Pangan dalam mewujudkan swasembada pangan.

Menurutnya, dukungan perbankan sangat penting untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dan pendapatan petani yang dihasilkan.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa peningkatan akses pembiayaan seperti KUR harus diiringi pendampingan dan sinergi antar-pemangku kepentingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani.

Dalam sambutannya, Jamaluddin Al Afgani menekankan bahwa usaha tani selalu membutuhkan dukungan permodalan agar dapat berjalan dengan baik. Namun, akses terhadap modal masih menjadi kendala utama bagi banyak petani.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi semua petani, terutama generasi muda yang ingin terjun di dunia pertanian namun masih terkendala modal,” ujarnya.

Jamaluddin juga menuturkan pengalaman anggota Brigade Pangan yang telah mengelola alat pertanian modern seperti rice transplanter.

"Dengan pengelolaan yang baik, satu unit alat mampu memberikan penghasilan signifikan dalam satu musim tanam.

“Jika setiap anggota Brigade Pangan memaksimalkan penggunaan rice transplanter, kapasitas kerja bisa mencapai 300 hektar per bulan. Dampaknya tentu sangat luar biasa,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan KUR secara optimal dapat menjadi solusi nyata untuk mendorong petani memiliki alat dan mesin pertanian sendiri.

“Ketika akses KUR dimaksimalkan, setiap petani berpeluang memiliki rice transplanter sendiri. Selain meningkatkan pendapatan, hal ini juga berkontribusi besar dalam peningkatan indeks pertanaman,” tutupnya.

(Red/*)

TOT Brigade Pangan, Langkah Kementan Ciptakan Petani Modern dan Mandiri

 

Gowa, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian.

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Training of Trainers (TOT) Peningkatan Kapasitas Brigade Pangan (BP) yang digelar oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku serta Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, pada 6–8 Oktober 2025 ini, diikuti oleh para pendamping Brigade Pangan dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas para pendamping agar mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung kinerja Brigade Pangan di lapangan, khususnya dalam upaya percepatan swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Brigade Pangan memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam mengawal produktivitas pertanian di seluruh daerah.

“Brigade Pangan bukan hanya sekadar program, tetapi gerakan besar untuk memastikan setiap lahan produktif dapat dikelola secara optimal oleh SDM pertanian yang terampil dan tangguh.

"Program ini menjadi bagian dari strategi besar Kementerian Pertanian dalam mempercepat swasembada pangan,” ujar Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM Brigade Pangan merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas program di lapangan.

“Brigade Pangan merupakan gerakan nyata yang tidak hanya membantu petani dari sisi teknis, tetapi juga menanamkan semangat kemandirian dan modernisasi pertanian.

"Melalui pelatihan seperti ini, kita ingin melahirkan SDM pertanian yang cakap, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” jelasnya.

Selama TOT berlangsung, peserta mendapatkan berbagai materi strategis, mulai dari penguatan manajemen kelembagaan, strategi pendampingan petani, hingga penerapan teknologi pertanian modern.

Selain itu, peserta juga dilatih dalam penyusunan rencana percepatan tanam serta upaya peningkatan indeks pertanaman di wilayah kerja masing-masing.

Dari hasil pelatihan ini, para peserta yang lulus akan menjadi fasilitator bimbingan teknis (bimtek) bagi Brigade Pangan di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Mereka diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam memperkuat kelembagaan petani, mengawal kegiatan produksi, serta membangun sinergi antara pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Sebagai tuan rumah pelaksanaan TOT, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani menilai kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat sinergi lintas lembaga pertanian.

“Kami berharap alumni TOT ini mampu menjadi ujung tombak dalam mendampingi Brigade Pangan di setiap kabupaten.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa mempercepat percepatan tanam, meningkatkan indeks pertanaman, dan memastikan ketersediaan pangan di daerah,” ujarnya.

Program Brigade Pangan sendiri merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pertanian yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, penyuluh, dan petani.

Fokus utama program ini mencakup penguatan kelembagaan petani, percepatan tanam, optimalisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Melalui pelatihan TOT ini, para pendamping tidak hanya dibekali dengan kemampuan teknis, tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab sosial dalam mendampingi petani.

Kementerian Pertanian berharap, Brigade Pangan akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

(Red/Silvi) 

Pemkab dan Polres Soppeng Gelar Penanaman Jagung Serentak Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan nasional tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kepolisian Resor (Polres) Soppeng menggelar kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV yang dilaksanakan secara nasional pada Rabu (8/10/2025).

Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman Polsek Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan terhubung secara nasional melalui Zoom Meeting Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV yang berlangsung mulai pukul 10.30 hingga 12.00 WITA.

Pelaksanaan penanaman jagung ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kapolri Nomor ST/2276/X/KEP/2025 tertanggal 3 Oktober 2025 tentang pelaksanaan tanam jagung serentak kuartal IV. Program ini juga menjadi bagian dari Rencana Kerja Polres Soppeng Tahun Anggaran 2025, yang selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Polres Soppeng dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

“Kegiatan ini menunjukkan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam memperkuat kemandirian pangan. Melalui gerakan tanam jagung serentak ini, kita berharap produksi pertanian di Soppeng semakin meningkat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Suwardi Haseng.

Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K. menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendampingi serta mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Polri siap berperan aktif dalam mendampingi serta mengawasi pelaksanaan program tanam jagung ini agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Ini adalah wujud komitmen kami untuk mendukung swasembada pangan nasional,” jelas AKBP Aditya Pradana.

Menurut Kapolres, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga memperkuat kerja sama lintas sektor antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui sinergi tersebut, diharapkan Kabupaten Soppeng dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi signifikan dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain para Asisten Setda Soppeng, Pimpinan Cabang Bulog, jajaran pejabat Polres Soppeng, Koordinator Penyuluh Pertanian, serta para Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Lilirilau. Personel Polsek Lilirilau juga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan penanaman jagung serentak ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan. Selain sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan nasional, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta mendorong Kabupaten Soppeng menjadi salah satu lumbung pangan andalan di Sulawesi Selatan.

(Red)