Transformasi Pertanian Dimulai dari Persemaian, UPT Kementan Edukasi Petani Wujudkan IP 300

Gowa, Teropongsulawesi.com, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung modernisasi sektor pertanian.

Melalui berbagai inovasi dan kegiatan pelatihan, lembaga di bawah Kementerian Pertanian ini terus mendorong percepatan produksi pangan nasional.

Langkah tersebut sejalan dengan target Indeks Pertanaman (IP) 300, yakni kemampuan petani menanam padi tiga kali dalam setahun.

Target ambisius ini dinilai sebagai kunci mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa IP 300 bukanlah sekadar program, melainkan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan krisis pangan global.

“Jika setiap daerah mampu menanam tiga kali setahun, swasembada bukan mimpi, melainkan kenyataan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar dengan lahan subur dan sumber daya manusia melimpah.

Yang dibutuhkan saat ini adalah transformasi pola pikir dan penerapan teknologi yang lebih efisien.

Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya mengubah paradigma bertani.

“Mindset harus berubah. Pertanian modern adalah keharusan, bukan lagi pilihan,” tegasnya.

Menurut Idha, pola pertanian konvensional sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman.

Modernisasi, termasuk pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), efisiensi persemaian, hingga pola tanam berkelanjutan, harus menjadi budaya baru di kalangan petani.

Komitmen modernisasi ini diwujudkan BBPP Batangkaluku lewat praktik langsung di lapangan.

Pada Jumat (12/9/2025), Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, memberikan pelatihan persemaian padi metode dapog kepada pegawai serta siswa magang.

Metode dapog dikenal lebih efisien, murah, serta cocok untuk penggunaan transplanter. Jamal menegaskan bahwa teknologi ini harus segera ditularkan ke masyarakat.

“Persemaian untuk transplanter tidak harus mahal. Setelah paham, ajarkan ke masyarakat,” pesannya.

Jamal juga mengingatkan bahwa sebagian petani masih beranggapan persemaian baru bisa dilakukan setelah panen selesai. Menurutnya, cara berpikir seperti ini harus segera ditinggalkan.

“Mindset itu harus diubah. Saat 15 hari jelang panen, kita sudah bisa menyiapkan persemaian,” jelasnya.

Ia bahkan mencontohkan bahwa persemaian bisa dibuat di halaman rumah atau lahan sempit dengan sistem bertingkat. Dengan teknik ini, tanam tiga kali setahun bisa lebih mudah diwujudkan.

Tak hanya menyasar petani, Jamal menekankan bahwa seluruh pegawai BBPP Batangkaluku, termasuk yang berlatar belakang non-pertanian, wajib memahami program Kementan.

Hal ini dianggap penting agar setiap individu dapat berkontribusi dalam gerakan bersama menuju swasembada pangan.

“Semoga kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk IP 300 sehingga Indonesia mampu swasembada pangan berkelanjutan,” harapnya.

Upaya BBPP Batangkaluku ini menjadi bukti bahwa transformasi besar bisa dimulai dari langkah kecil, seperti memperkenalkan metode persemaian yang efisien. Jika gerakan ini menyebar luas, bukan tidak mungkin IP 300 akan segera tercapai.

Dengan demikian, target kedaulatan pangan nasional yang selama ini hanya menjadi wacana, perlahan bisa diwujudkan menjadi kenyataan.

Modernisasi pertanian bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama untuk masa depan bangsa.

(Red)

Kementan Tingkatkan Pengetahuan Petani Papua dengan Pelatihan Teknis Budidaya Padi

Jayawijaya, -Untuk mendukung peningkatan produktivitas padi di wilayah Papua, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menyelenggarakan Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Padi. Kegiatan ini menghadirkan petani serta penyuluh pertanian setempat guna memperkuat keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya tanaman padi, Senin (8/9/2025).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Papua memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, sehingga perlu penguatan kapasitas petani melalui teknologi budidaya.

“Dengan 20 ribu hektare, Papua Barat bisa suplai beras ke provinsi tetangga. Tapi harus pakai sistem pertanian modern, kalau manual sangat susah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa pertanian modern itu dicirikan dengan pemanfaatan teknologi dan alsintan dalam melakukan usaha budidaya di lahan pertanian.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 September 2025 tersebut dibuka langsung oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani. Dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Olehnya itu saat ini Pemerintah memiliki beberapa program untuk mencapai swasembada pangan yaitu Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat," sebutnya.

Jamal menjelaskan bahwa peningkatan kuantitas produksi dipengaruhi beberapa faktor dominan diantaranya kualitas benih dan teknik budidaya.

"Teknik budidaya yang sangat banyak dianjurkan khusus untuk lahan sawah adalah tanam pindah, cuma yang jadi kendala adalah orang-orang yang ingin menanamnya, sehingga pemerintah saat ini gencar memberikan bantuan rice transplanter," terang Jamal.

Di akhir sambutannya, Jamal berharap agar Papua dapat menyiapkan pangannya secara mandiri sehingga masyarakat telah mendapatkan harga pangan tidak berbeda jauh dengan harga yang ada di Sulawesi.

"Jadi, setelah Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan pelatihan di sini, diharapkan sudah memiliki gambaran untuk menerapkan teknologi di Jayawijaya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dapat lebih mendalami cara melakukan persemaian serta mengoperasikan alsintan," harapnya.

Adapun materi yang diberikan kepada 5 orang peserta tersebut yaitu persiapan lahan, persiapan benih dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta panen dan pasca panen.

(Red) 

Optimalkan Program IP 300 di Sidrap, Langkah Strategis Menuju Swasembada Pangan

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong percepatan tanam padi melalui program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) guna memperkuat swasembada pangan nasional.

Salah satu langkah nyata dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan menggelar kegiatan tanam pindah padi bersama Bupati Sidrap, Sabtu (6/9/2025).

Dalam kegiatan tersebut, para petani diajak untuk mempercepat pola tanam padi sehingga dapat mencapai target IP 300 atau tiga kali tanam dalam setahun.

Langkah ini sejalan dengan program strategis Kementerian Pertanian dalam mendorong produktivitas nasional dan menjadikan Kabupaten Sidrap sebagai salah satu daerah penopang utama dengan target 1 juta ton gabah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya percepatan tanam untuk mendukung IP 300.

“IP 300 adalah kunci percepatan produksi padi nasional. Jika setiap daerah mampu menanam tiga kali setahun, swasembada pangan bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa keberhasilan IP 300 bergantung pada petani dan penyuluh yang bergerak cepat.

“Penyuluh pertanian dan petani adalah ujung tombak swasembada pangan. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, serta program IP 300, kita bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ungkap Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti.

Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa alat dan sarana Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. (POPT), yang dibagikan langsung kepada peserta kegiatan.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu petani dalam menjaga keberlanjutan produksi dan mengantisipasi gangguan organisme pengganggu tanaman.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif dalam sambutannya menyampaikan bahwa percepatan tanam adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah.

"Sidrap harus terus menjadi lumbung pangan Sulawesi Selatan. Dengan IP 300, kita mampu mendorong peningkatan hasil produksi dan mewujudkan target satu juta ton gabah.

Sidrap siap mendukung swasembada pangan secepat-cepatnya demi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan bangsa," ujarnya.

Sementara itu, Jamaluddin Al Afgani Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP ) Batangkaluku selaku perwakilan Pj Brigade Pangan Sulawesi Selatan menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat hingga daerah harus bersinergi.

"IP 300 hanya bisa terwujud jika ada kerjasama semua pihak, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait," ujar Jamaluddin.

Melalui kegiatan ini, Sidrap semakin menunjukkan komitmennya untuk menjadi sentra produksi pangan dan mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Sidrap, Pj Brigade Pangan Sulawesi Selatan Kepala BBPP Batangkaluku, Ketua dan Anggota Pimpinan DPRD Sidrap, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), perwakilan dari Kementerian PUPR, serta para petani Sidrap.

(Red)

Penghargaan Bintang Mahaputra Pratama untuk Wamentan Sudaryono dari Presiden Prabowo

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono resmi menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa luar biasa Wamentan Sudaryono dalam sektor pertanian nasional. Selama menjabat sebagai Wamentan, ia dinilai berhasil memperkuat program ketahanan pangan nasional, memperluas akses petani terhadap pupuk dan sarana produksi, serta mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani.

Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar ini menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Ia memaknai penghargaan tersebut sebagai penyemangat untuk terus memajukan sektor pertanian di Indonesia.

“Saya lahir dari keluarga petani. Penghargaan ini saya persembahkan untuk para petani Indonesia yang tidak pernah berhenti bekerja keras memberi makan bangsa,” kata Wamentan Sudaryono usai menghadiri Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025) siang.

Ia menilai anugerah yang diterima sebagai semangat baru untuk melangkah lebih kokoh dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera melalui sektor pertanian.

Pria lulusan National Defence Academy (NDA) Of Japan ini juga menegaskan akan terus memperkuat kerja nyata di lapangan melalui program prioritas pangan strategis, modernisasi pertanian, hingga pengembangan petani muda.

“Ini tidak hanya penghargaan semata. Tapi pendorong bagi kami untuk terus melakukan upaya terbaik untuk mencapai swasembada pangan dan menyejahterakan petani,” tandasnya.

(Silviana) 

Pelatihan ASN di UPT Kementan, Strategi Menuju Swasembada Pangan

Gowa, Teropongsulawesi.com,- Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melanjutkan kunjungan kerjanya ke Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Jum'at (22/08/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup BBPP Batangkaluku dalam rangka memperkuat peran strategis mereka dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi terbaik dalam hal ketahanan pangan selama dua dekade terakhir. Dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian terbukti membawa hasil nyata.

"Sekarang ini petani bahagia, produksi meningkat, ketahanan pangan kita kuat, stok kita tertinggi selama 20 tahun, produksi kita tertinggi selama 7 tahun, dan itu kata BPS, kata Bulog,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti menegaskan bahwa ketahanan dan swasembada pangan tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan melalui kolaborasi lintas pihak. 

“Mewujudkan swasembada pangan ini tidak bisa sendirian, kita harus terus bergandengan tangan dengan semua pihak," ujarnya.

Hal senada disampaikan Nurul Qomariyah, Plt. Sekretaris BPPSDMP. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa semua pihak wajib berkolaborasi dalam rangka mencapai swasembada pangan.

"Dengan kolaborasi, beberapa hal yang tidak berada di bawah wewenang Kementan, dapat dilakukan oleh Kementerian lain yang berada dalam kolaborasi," terangnya.

Lanjut Nurul Qomariyah, setiap ASN wajib menerapkan core values ASN dalam setiap aspek kegiatan terlebih dalam mewujudkan swasembada pangan.

Selain itu, Ia menginstruksikan kepada seluruh ASN BBPP Batangkaluku agar wajib mengetahui output dari amanah Menteri Pertanian kepada BPPSDMP yaitu Brigade Pangan.

"BPPSDMP saat ini mempunyai tanggung jawab terhadap penumbuhan dan pendampingan Brigade Pangan. Jadi swasembada pangan sangat diperhatikan mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk regenerasi petani dan penyuluh," terangnya.

Tidak hanya core values ASN, Nurul Qomariyah juga memberikan informasi terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Disiplin Pegawai, larangan Judi Online, Pengembangan Karir dan Tugas Belajar.

Melalui pembinaan ini, ASN BBPP Batangkaluku diharapkan mampu menjadi motor penggerak yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Dengan demikian, visi Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dapat berjalan seiring dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

(Silviana) 

Generasi Muda Jadi Kunci Swasembada Pangan, Brigade Pangan Gowa Jadi Contoh Nyata

Gowa, Teropongsulawesi.com, Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Nurul Qomariyah, melakukan kunjungan kerja ke Brigade Pangan Rembuk Pemuda Tani Kabupaten Gowa pada Kamis (21/08/2025). Visi ini bertujuan memperkuat peran pemuda tani dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian di tingkat daerah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya telah mengajak generasi muda untuk aktif berkontribusi di sektor pertanian demi mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan Indonesia. Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa regenerasi petani sangat penting karena petani saat ini sudah berusia lanjut sementara kebutuhan pangan terus meningkat.

Nurul Qomariyah menyampaikan penghargaan tinggi atas semangat dan komitmen para pemuda tani yang tergabung dalam Brigade Pangan. “Brigade Pangan menjadi motor penggerak regenerasi petani. Saya bangga karena pengelola brigade yang bukan berlatar pendidikan pertanian tetap mau terlibat aktif, menunjukkan bahwa pertanian memiliki prospek nyata bagi petani milenial saat ini,” ujar Nurul.

Kunjungan tersebut juga diisi dengan dialog bersama brigade pengelola, penyuluh pertanian, serta peninjauan proses pertanaman dan lokasi persemaian sistem dapog. Nurul berharap kegiatan Brigade Pangan dapat memotivasi petani milenial di Gowa dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

Erwin, Manajer Brigade Pangan Rembuk Pemuda Tani Kabupaten Gowa, menyambut baik kunjungan tersebut. “Kehadiran Plt. Sekretaris BPPSDMP memberikan energi baru bagi kami untuk terus maju. Dukungan dari pemerintah pusat sangat berarti, terutama dalam motivasi, pelatihan, dan akses informasi. Kami bangga mendapatkan perhatian langsung dari Kementerian Pertanian. Ini meneguhkan keyakinan kami bahwa generasi muda bisa menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di daerah. Kami ingin membuktikan bahwa bertani tidak kalah menjanjikan dibanding profesi lain,” ungkap Erwin.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) adalah lembaga di bawah Kementerian Pertanian yang bertugas mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, dan pelatihan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan nasional.

(Silviana) 

Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Pemantauan Alsintan di Kabupaten Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang digunakan oleh Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Kamis (7/8/2025).

Kegiatan ini bertujuan memastikan alsintan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemanfaatan alsintan merupakan kunci peningkatan produksi pangan. Alsintan membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

“Dalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar".

"Penggunaan alsintan juga membantu pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan penyelamatan sawah rakyat,” ujarnya.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa mengikuti perkembangan teknologi dengan menggunakan alsintan adalah keharusan untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara modern.

Dari 21 brigade pangan di Sidrap, 10 di antaranya dipilih sebagai sampel yang mewakili wilayah barat, timur, selatan, dan utara.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidrap, Ibrahim, menyatakan kesiapan brigade pangan untuk dievaluasi terkait penerimaan dan pemanfaatan alsintan serta penguatan kelembagaan.

“Kami berharap hasil pemantauan ini dapat menjadi penguatan ekonomi khusus di Sidrap dalam mendukung percepatan swasembada pangan,” kata Ibrahim.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa evaluasi ini penting untuk mengetahui manfaat alsintan bagi petani dan masyarakat.

“Mari berkolaborasi dengan tim inspektorat agar catatan yang diberikan dapat menjadi sarana perbaikan di masa depan,” ajaknya.

Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementan, Erny Dwi Astuti, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menilai pemanfaatan alsintan, tetapi juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi brigade pangan untuk menjadi rekomendasi kebijakan.

“Alsintan tidak hanya digunakan, tetapi administrasi harus dilengkapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara,” tutup Erny.

BBPP Batangkaluku adalah lembaga pelatihan pertanian yang berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan pendampingan teknologi pertanian modern guna mendukung swasembada pangan di Indonesia.

(Red/*)

Pemkab Soppeng Akan Salurkan Bantuan 19 Brigade Pangan ke Petani Milenial dari Kementan RI

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kunjungan rombongan Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatannya pada Jumat, 18 Juli 2025.

Kunjungan yang dipimpin oleh Bram Kuesianto, Direktur I Care Project Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, ini bertujuan untuk meninjau calon penerima bantuan dan memastikan kesiapan infrastruktur dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.

Di Sulawesi Selatan, ada empat kabupaten terpilih, termasuk Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang, untuk menerima bantuan guna meningkatkan indeks pertanaman padi dari satu kali panen menjadi dua atau tiga kali panen per tahun.

Bram Kuesianto menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian calon penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Bantuan berupa alat dan mesin pertanian akan disalurkan kepada kelompok tani dan calon brigade pangan yang dinilai memiliki potensi tinggi.

Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.

Jenis dan jumlah alat pertanian yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan.

Penyaluran bantuan direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik hal ini.

Ia menjelaskan bahwa bantuan ini akan disalurkan kepada 19 Brigade Pangan di Kecamatan Donri-Donri dan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Ganra dengan masing-masing kelompok menerima sekitar Rp 3 miliar namun dalam bentuk alat dan mesin pertanian.

Bantuan ini diprioritaskan untuk petani milenial di bawah usia 40 tahun.

Sedangkan untuk pemilihan lokasi didasarkan pada lokasi Optimasi Lahan Rawa dan Optimasi Lahan Non Rawa yang ada di kecamatan tersebut.

(Red)

Kementan Perkuat Pembentukan Brigade Pangan di Sulawesi Tengah, Dorong Optimalisasi Lahan untuk Ketahanan Pangan

Palu, Sulawesi Tengah, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional melalui pembentukan Brigade Pangan, yang kini mulai digencarkan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Langkah ini dikawal langsung oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, yang menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Sulawesi Tengah, Jumat (11/06/2025).

Rapat
tersebut membahas pembentukan struktur Brigade Pangan tingkat kabupaten, optimalisasi lahan tidur, serta penunjukan Penanggung Jawab (PJ) Brigade Pangan kabupaten/kota.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak. Mereka harus bergerak cepat dan memastikan tidak ada musim tanam yang terlewat. Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci menjaga ketahanan pangan berkelanjutan,” tegas Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menyoroti pentingnya sinergi antara Brigade Pangan dan penyuluh pertanian di lapangan.

“Penyuluh adalah ujung tombak pendampingan petani. Brigade harus bersinergi agar program berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, selaku Penanggung Jawab Brigade Pangan wilayah Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan bahwa Brigade Pangan tidak hanya berfungsi sebagai unit tanggap darurat, tetapi juga sebagai penggerak percepatan tanam dan pendampingan budidaya pertanian.

“Brigade Pangan adalah respons strategis menghadapi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan krisis pangan global. Kami siap dukung dari sisi pelatihan dan mobilisasi SDM,” jelas Jamaluddin.

Kepala Dinas TPHP Sulawesi Tengah turut menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan seluruh elemen pertanian, termasuk penyuluh, petugas lapangan, dan kelembagaan petani.

Senada, Kepala BRMP Sulawesi Tengah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah demi tercapainya swasembada pangan di wilayahnya.

Hasil rapat menetapkan bahwa setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah akan memiliki PJ Brigade Pangan yang bertugas memantau perkembangan lapangan, berkoordinasi dengan penyuluh, serta melaporkan progres ke tingkat provinsi dan pusat.

Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta penguatan SDM pertanian melalui pelatihan yang berkelanjutan, Kementan optimis langkah ini akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Ayo Bangun Kelembagaan Sawit yang Kuat! Pasangkayu Jadi Contoh, Mentan : Indonesia Butuh Program Berkelanjutan

Palu, Teropongsulawesi.com, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, meningkatkan pengetahuan manajemen warga Pasangkayu melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Tahun 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengelolaan kebun rakyat membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik, ditopang oleh SDM yang kompeten dan terlatih. Pelatihan ini digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (8/7/2025).

Pelatihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 7 hingga 16 Juli 2025, bertempat di Hotel Aston Palu. Sebanyak 59 peserta yang berasal dari berbagai kelembagaan pekebun di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengikuti kegiatan ini.

Mereka terdiri dari pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi pekebun yang selama ini menjadi motor penggerak sektor pertanian sawit di daerah tersebut.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan  aspek pertumbuhan produksi, ekspor, dan keberlanjutan sawit.

“Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri, hal ini dibutuhkan juga untuk mendorong akselerasi baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit secara berkelanjutan.” Tegas Menteri Pertanian Amran.

Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, juga menyampaikan bahwa bagian dari strategi pembangunan pertanian berbasis SDM adalah hal penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan.

“Pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan SDM yang unggul. Penguatan kapasitas kelembagaan adalah cara untuk mendorong petani lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola usahanya secara profesional,” ujar Idha Widi Arsanti.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, yang membuka kegiatan ini pada Selasa (8/7/2025) menyampaikan, pelatihan ini menjadi bukti perhatian nyata pemerintah pusat terhadap penguatan sektor sawit, terutama dari aspek kelembagaan.

Ia menyebut, kelembagaan merupakan fondasi penting bagi petani untuk memiliki daya tawar yang lebih baik, terutama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra maupun menghadapi fluktuasi harga komoditas di pasar.

Menurut Jamaluddin, selama ini banyak petani yang bergerak secara individu sehingga kurang memiliki posisi tawar dalam negosiasi. Ketika petani terorganisir dalam kelembagaan yang kuat dan memiliki kesepakatan kerja yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Memorandum of Understanding (MoU), maka hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara seimbang.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek manajerial dan kepemimpinan dalam kelembagaan tani. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang kemitraan usaha, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta kepemimpinan yang efektif di tingkat kelompok.

Menariknya, pelatihan tahun ini diikuti oleh banyak peserta muda dari generasi milenial. Jamaluddin melihat hal ini sebagai sinyal positif bahwa regenerasi di sektor pertanian mulai berjalan.

Ia pun berharap Pasangkayu ke depan semakin dikenal sebagai wilayah dengan kelembagaan petani sawit yang solid dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya partisipasi perempuan dalam pelatihan ini.

Jamaluddin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan kaum perempuan, terutama dalam peran-peran penting seperti pengelolaan keuangan kelembagaan.

Dengan gaya berseloroh, ia mengatakan bahwa jika ingin keuangan kelompok aman, serahkan saja kepada ibu-ibu petani yang dikenal lebih teliti.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yuli Nurnaningsih menjelaskan, pelatihan ini dirancang dengan pendekatan seimbang antara teori dan praktik.

Sekitar 30 hingga 40 persen materi disampaikan dalam bentuk teori di kelas, sementara 60 hingga 70 persen sisanya berupa praktik lapangan, termasuk simulasi identifikasi kelembagaan dan praktik kerja lapangan (PKL) di Kelompok Tani Jaya Mandiri, Pasangkayu.

Materi yang diberikan mencakup dua kelompok utama, yakni materi inti yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi kerja, serta materi penunjang untuk memperkaya pemahaman peserta.

Selama pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berasal dari Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Widyaiswara BBPP Batangkaluku sendiri.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Di akhir pelatihan, peserta akan melalui penilaian komprehensif yang menjadi bagian dari indikator kelulusan.

Dengan pelatihan ini, BBPP Batangkaluku berharap lahirnya petani-petani sawit yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki visi kelembagaan dan keberlanjutan usaha tani yang kuat.

Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi pemicu perubahan positif dalam tata kelola pertanian sawit di Pasangkayu, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

(Red)

KTNA dan Kementan Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Rembug Madya

Gowa, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memfasilitasi pelaksanaan Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilangsungkan di Aula Syekh Yusuf BBPP Batangkaluku, Selasa-Rabu (7-8 Juli 2025).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan visi para petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam pernyataannya kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Perlunya sinergi untuk pembangunan pertanian. Tanpa Anda sekalian, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus kuat bersama dan menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyebut penguatan kelembagaan dan inovasi teknologi sebagai kunci transformasi sektor pertanian.

“Pertanian ke depan harus tangguh, modern, dan berdaya saing,” katanya.

Rembug Madya KTNA tahun ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan KTNA Menuju Kemandirian Petani dan Nelayan” dan diikuti oleh 65 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Ketua KTNA Sulsel, Muhammad Yunus, mengajak seluruh pengurus dan pembina KTNA untuk aktif membangun koordinasi dan berbagi pengetahuan ke daerah-daerah lain.

“Mari berkolaborasi dan saling menyebarkan informasi yang bermanfaat,” ajaknya.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa KTNA memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Brigade Pangan.

“Kami ingin anak muda tertarik bertani. Pemerintah siap fasilitasi,” ungkap Jamaluddin.

Dengan adanya kegiatan ini, KTNA Sulsel diharapkan semakin solid dalam memperkuat kelembagaan petani serta menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Hari Krida Pertanian 2025, Penguatan Peran Strategis Penyuluh Lapangan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting pengakuan terhadap peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menopang transformasi sektor pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan.

Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

“PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan. Kalau ada harga pupuk di atas HET, laporkan, pasti kita tindak!” tegas Mentan Amran dalam peringatan HKP ke-53 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Mentan Amran menambahkan, kios atau distributor yang menjual pupuk di atas HET akan langsung dikunci dan tidak lagi diperkenankan menyalurkan pupuk bersubsidi.

Untuk itu, penyuluh dan Babinsa diminta aktif melaporkan pelanggaran secara rutin sebagai bagian dari pengawasan terpadu.

Hal ini ditegaskan juga oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, yang menyatakan bahwa penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 termasuk pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat.

“Selama masa transisi ini, seluruh proses sedang kita siapkan. Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” ujarnya.

Dari total 38.000 penyuluh yang ada saat ini, sebanyak 34.000 telah diseleksi dan akan ditarik ke pusat. Penarikan ini bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

“Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern,” tambahnya.

Idha Widi juga menjelaskan bahwa saat ini Brigade Pangan telah menjadi motor transformasi pertanian di berbagai wilayah. Sejak awal 2025, brigade telah menerima bantuan alsintan dan pelatihan intensif. Banyak di antaranya kini telah mampu mengelola lahan dan mengoperasikan alat mesin pertanian secara mandiri.

“Brigade Pangan adalah titik balik transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Mereka dibekali teknologi, benih unggul, dan pelatihan pengelolaan usaha tani. Tapi bantuan dari pemerintah hanya diberikan sekali, selanjutnya Brigade Pangan harus mandiri dan mampu menyusun rencana usaha sendiri,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada PPL yang berprestasi, Mentan Amran menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, serta keterlibatan dalam program Brigade Pangan.

Selain itu, Kementan juga meluncurkan dua inisiatif strategis yang didampingi langsung oleh penyuluh, yaitu penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi, serta penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM Alsintan.

Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, peringatan HKP ke-53 ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, penyuluh pertanian, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia.

(Red/*)

UPT Pelatihan Kementan Jaga Mutu Pelatihan Lewat Penilaian TUK

Gowa, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya menjaga mutu pelatihan dan meningkatkan kompetensi SDM pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku terus berbenah. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pelaksanaan penilaian kelayakan dan verifikasi perpanjangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada 19–20 Juni 2025.

TUK merupakan tempat resmi yang digunakan untuk mengukur dan menguji kemampuan peserta pelatihan.

Melalui penilaian ini, BBPP Batangkaluku memastikan bahwa seluruh aspek—mulai dari organisasi, sarana dan prasarana, hingga sistem manajemen—sesuai dengan standar terbaru.

Hasilnya, BBPP Batangkaluku mendapatkan rekomendasi positif dan dinilai konsisten dalam menjaga kualitas pelatihan.

Ketua Tim Asesor, Ahmad Dedi Syathori, mengapresiasi kerja keras tim di BBPP. Ia menyebut bahwa kolaborasi dan kesiapan tim telah melampaui ekspektasi, terutama karena petunjuk teknis penilaian ini baru pertama kali diterapkan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih, mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi.

Menurutnya, dokumentasi bukan hanya soal laporan, tapi juga bentuk akuntabilitas dan bukti bahwa kegiatan telah dijalankan dengan baik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pertanian.

Sertifikasi bukan sekadar formalitas, tapi menjadi bukti bahwa SDM pertanian Indonesia siap bersaing, produktif, dan profesional.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, yang menekankan peran SDM unggul dan teknologi dalam menghadapi tantangan pertanian masa depan.

Dengan pelaksanaan penilaian ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan bahwa pelatihan pertanian bukan hanya tentang teori atau praktik semata, tapi juga tentang memastikan kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan hasil pelatihan.

Langkah ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja pertanian yang andal dan berdaya saing tinggi.

(Red)

Kementan Bentuk Brigade Pangan di Luwu Timur, Petani Siap Menuju Swasembada

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui pembentukan Brigade Pangan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (20/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi besar yang digerakkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai penanggung jawab wilayah swasembada pangan di Luwu Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan dari desa, melalui gerakan yang melibatkan seluruh elemen pertanian.

“Brigade Pangan adalah wujud nyata gerakan kolektif. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak—mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga perluasan areal tanam,” tegasnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian dan kelembagaan petani.

“PPL, petani, dan aparat desa adalah ujung tombak. Jika mereka kuat, maka ketahanan pangan juga akan kokoh,” ujarnya.

Pembentukan Brigade Pangan ini turut dirangkaikan dengan program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai solusi peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amrullah Rasyid, Kepala Desa Mahalona, para PPL, petani lokal, serta perwakilan DPRD Luwu Timur yang menunjukkan dukungan politik terhadap agenda ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, para tamu juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi cetak sawah dan berdialog langsung dengan petani penerima manfaat.

Salah satu petani yang hadir mengungkapkan harapannya, “Kami siap mendukung. Dengan adanya Brigade Pangan, lahan kami bisa lebih produktif dan swasembada bukan lagi sekadar wacana.”

Langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, dengan harapan melahirkan kemandirian pangan berbasis wilayah yang kuat dan berkelanjutan.

(Red)

Panen Jagung Serentak di Barombong: Sinergi Polri dan Masyarakat dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Gowa, Teropongsulawesi.com, Polsek Barombong menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak di lahan binaan Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Senin pagi tadi. Senin (16/6/2025).

Acara ini menjadi bukti nyata sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri oleh jajaran Desa Moncobalang, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian, serta berbagai stakeholder terkait. Panen jagung ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Barombong, IPTU Chaidir, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas pada pengamanan, tetapi juga mendukung swasembada pangan khususnya jagung di wilayah Kecamatan Barombong.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional".

"Panen jagung ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat,” ujar IPTU Chaidir.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan panen bersama ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat setempat untuk semakin giat mengembangkan sektor pertanian, terutama komoditas jagung yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting dalam mendukung rantai pasok pangan nasional.

Kegiatan panen berlangsung lancar dengan semangat kebersamaan antara aparat kepolisian, pemerintah desa, petani, dan seluruh elemen masyarakat yang hadir.

IPTU Chaidir berharap kegiatan ini menjadi contoh positif bagi masyarakat luas agar lebih antusias dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Barombong.

Polsek Barombong merupakan unit kepolisian di Kabupaten Gowa yang aktif tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung berbagai program pembangunan masyarakat termasuk ketahanan pangan melalui sinergi dengan warga dan pemerintah setempat.

(Red)

Luwu Timur Bergerak! Kementan Genjot Tanam Serentak untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Luwu Timur, Beritarepublik.com, Gerakan tanam serentak resmi digaungkan di Luwu Timur. Jum'at (13/6/2025). 

Kementerian Pertanian RI melalui BBPP Batangkaluku yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di wilayah ini, mendorong penuh percepatan tanam sebagai langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional.

Lewat rangkaian koordinasi dan sosialisasi yang digelar serempak di lima titik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni Burau, Tomoni, Berau, Malili, dan Angkona, pemerintah memastikan seluruh elemen pertanian daerah bergerak bersama.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Tanam serentak bukan sekadar teknis, ini strategi besar bangsa. Petani kita tidak boleh jalan sendiri, pemerintah hadir mendampingi dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Senada, Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti menyebut keberhasilan program ini bertumpu pada peran aktif penyuluh pertanian. 

“Transformasi pertanian perlu keberanian.Semua lahan harus termanfaatkan, dan petani harus masuk dalam ekosistem pertanian modern dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, para penyuluh, Babinsa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani muda dan wanita. 

Mereka menyatakan komitmen bersama untuk bergerak serempak, menyambut musim tanam dengan semangat gotong royong.

“Dukungan dari semua lini sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal tanam, tapi juga tentang membangun harapan dan ketahanan pangan dari desa,” kata Jamaluddin.

Dengan semangat kolektif ini, Luwu Timur diharapkan menjadi model sukses transformasi pertanian berbasis kolaborasi, teknologi, dan semangat kebersamaan. 

Gerakan ini bukan sekadar awal, tapi menjadi langkah berkelanjutan demi masa depan pangan Indonesia.

(Red) 

Rakor Percepatan Tanam di Luwu Timur, Gotong Royong Menuju Pangan Tangguh

Lutim, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya mendukung tercapainya target tanam nasional dan mempercepat gerakan tanam serentak di berbagai wilayah sentra produksi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Tanam di Luwu Timur Rabu, 4 Juni 2025.

Rakor ini menjadi momentum penting di tengah tantangan perubahan iklim, ancaman krisis pangan global, dan dinamika produksi dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya percepatan tanam sebagai bagian dari strategi nasional.

“Target tanam bukan hanya angka dalam laporan, tapi cermin dari komitmen kita terhadap ketahanan pangan nasional. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama,” tegas Menteri Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di daerah, termasuk kepala daerah, TNI/Polri, dan masyarakat, untuk menjadi bagian dari solusi dalam membangun kemandirian pangan Indonesia.

Senada dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, , menggaris bawahi bahwa peran penyuluh sangat sentral dalam menggerakkan percepatan tanam.

“Penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Mereka bukan hanya pendamping petani, tapi juga penggerak perubahan di desa. Kinerja mereka harus responsif, terukur, dan mampu menjawab tantangan lapangan,” tutur Idha.

Sebagai salah satu UPT pelatihan di bawah BPPSDMP Kementerian Pertanian, BBPP Batangkaluku secara aktif terlibat dalam mendampingi daerah-daerah strategis pertanian, termasuk di Sulawesi Selatan terutama Kabupaten Luwu Timur. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi pelatihan teknis, penguatan kapasitas penyuluh, hingga koordinasi dalam mendorong langkah percepatan tanam.

Melalui kegiatan ini, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani mengajak seluruh jajaran pertanian di Luwu Timur untuk mengedepankan semangat gotong royong dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan percepatan tanam sebagai gerakan bersama. Kita punya semangat, punya potensi, dan punya SDM. Tinggal bagaimana kita bergerak dalam satu irama dan satu tujuan,” ujarnya.

Hasil dari rakor ini akan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan: pelibatan lintas sektor, pemetaan wilayah tanam potensial, dan pelaksanaan tanam serentak di berbagai kecamatan di Luwu Timur. Para penyuluh diminta untuk terus hadir mendampingi petani, memastikan proses tanam berjalan tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, TNI/Polri, penyuluh, dan petani, diharapkan percepatan tanam di Luwu Timur dapat menjadi model gerakan pertanian kolaboratif yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disebutkan akan segera menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mewajibkan keterlibatan aktif camat, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan seluruh elemen desa dalam mendukung gerakan percepatan tanam di wilayah masing-masing.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Amrullah, para penyuluh pertanian, unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.

(Silviana) 

Polres Soppeng Gelar Panen Raya Jagung, Langkah Menuju Swasembada Pangan 2025

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polres Soppeng menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak yang berlangsung di Dusun Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada Jumat pagi, 16 Mei 2025.

Acara ini merupakan bagian dari program Panen Raya Polda Sulsel yang bertujuan mendukung pencapaian Swasembada Pangan tahun 2025.

Kegiatan panen ini dilakukan secara simbolis di lahan jagung seluas sekitar 1 hektar yang merupakan hasil kerjasama antara Polres Soppeng dengan Kementerian Pertanian.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting seperti Bupati Soppeng yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Soppeng periode 2020-2025 HA Kaswadi Razak, Dandim 1423/Soppeng, serta pejabat lainnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, teratur, dan lancar.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, SIK, MIK, menyampaikan bahwa kegiatan Panen Raya Jagung ini merupakan salah satu bentuk dukungan Polres Soppeng terhadap program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi jagung dan mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Soppeng,” ujar Kapolres.

Selain itu, lanjut Kapolres, "Diharapkan, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan mereka", tandasnya.

Polres Soppeng berkomitmen untuk terus mendukung program-program nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, diharapkan target swasembada pangan tahun 2025 dapat tercapai dengan baik.

Polres Soppeng adalah satuan kepolisian di Kabupaten Soppeng yang fokus pada keamanan dan pelayanan masyarakat.

Selain tugas keamanan, Polres Soppeng aktif dalam berbagai program sosial dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya.

(Red)

Inisiatif Kementan Tingkatkan IP 300 di Sidrap, Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

 

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan kini menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya peningkatan produksi padi nasional.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan tanam padi digelar sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Balai Besar Pelatihan Pertanian , Kementerian Pertanian, memimpin pelaksanaan kegiatan tanam ini sebagai implementasi dari arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman (IP) di tengah ancaman krisis pangan global.

Inisiatif ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan swasembada pangan.

“Indonesia harus keluar dari ketergantungan pada impor. Kita harus mandiri dengan memperkuat sektor pertanian dari bawah, dan kami siap mendukungnya dengan bantuan benih, pupuk, dan harga jual yang adil bagi petani,” tegas Menteri Amran dalam keterangannya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, , menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan program ini.

“Peningkatan IP membutuhkan keterlibatan aktif penyuluh dalam mentransformasikan inovasi dan teknologi kepada petani.

Di sinilah peran SDM pertanian yang mumpuni menjadi kunci. Kita ingin petani maju, mandiri, dan modern,” kata Idha.

Semangat mewujudkan swasembada pangan nasional kembali digaungkan melalui Gerakan Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 300 yang digelar di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Senin, 12 Mei 2025.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidenreng Rappang  H. Syaharuddin Alrif, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Sidrap, penyuluh pertanian, dan para petani setempat.

IP 300 adalah gerakan strategis yang mendorong petani untuk melakukan penanaman padi sebanyak tiga kali dalam setahun di lahan yang sama, guna meningkatkan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah dan nasional.

Dalam sambutannya, Bupati Sidrap menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pelatihan, serta para petani dan penyuluh di lapangan.

"Kami di Sidrap siap mendukung penuh program IP 300 ini. Dengan semangat gotong royong, kami yakin produksi pangan di daerah kami bisa meningkat signifikan dan memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional," ujar Bupati H. Syaharuddin Alrif
.
Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani., menambahkan bahwa peningkatan indeks pertanaman harus dibarengi dengan pendampingan teknologi, pelatihan bagi petani dan penyuluh, serta pemanfaatan sarana produksi secara optimal.

“BBPP Batangkaluku hadir sebagai mitra petani untuk memastikan keberhasilan IP 300 melalui pelatihan teknis, pembinaan penyuluh, dan pendampingan lapangan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan dialog interaktif antara petani dan para pemangku kepentingan, diskusi teknis budidaya padi intensif, serta peninjauan langsung lahan percontohan IP 300 di Desa Kanie.

Para petani menyambut positif program ini karena memberikan peluang peningkatan pendapatan dan mempercepat perputaran ekonomi desa.

Melalui gerakan IP 300, Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan menjadi salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan program nasional yang mampu mendorong peningkatan produksi padi secara signifikan.

Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, penyuluh, lembaga pelatihan, dan petani menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan Indonesia.

(AJS)

Kementerian Pertanian Optimalkan Produksi Beras Lewat Pembentukan Brigade Pangan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan produksi pangan utama, khususnya beras, demi mencapai target swasembada pangan nasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pembentukan Brigade Pangan (BP) yang berperan sebagai ujung tombak pengelolaan lahan pertanian secara modern dan profesional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan dalam sambutannya bahwa Brigade Pangan akan mengelola lahan pertanian dengan pendekatan bisnis yang terstruktur, memanfaatkan teknologi modern, serta memberdayakan generasi muda. 

"Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan," ujar Amran saat membuka pelatihan Brigade Pangan di Jakarta. Kamis (17/4/2025) 

Program ini menargetkan pengelolaan lahan seluas 200 hektar per brigade, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat. 

Selain itu, Brigade Pangan didukung dengan alat dan mesin pertanian (alsintan), pelatihan intensif, serta akses terhadap benih unggul, pupuk, dan pestisida. 

Menteri Amran menekankan pentingnya alsintan dalam mempercepat proses pertanian di tengah menurunnya tenaga kerja. "Alsintan bukan hanya alat, tetapi juga simbol modernisasi pertanian yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional," jelasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 1.900 Brigade Pangan yang tersebar di 16 provinsi, dengan 1.154 brigade sudah beroperasi mengelola lahan seluas 230.800 hektar di 12 provinsi. 

"Kami menargetkan pembentukan 4.224 Brigade Pangan ke depan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," tambahnya.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi, Kementan melalui BPPSDMP mengadakan pelatihan selama tiga hari bagi pengelola Brigade Pangan di 12 provinsi sejak 10 hingga 30 April 2025. 

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty, menuturkan pelatihan ini fokus pada pengoperasian alat berat pertanian TR2 dan TR4 serta pengelolaan laporan usaha tani. 

“Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong pertanaman dan panen padi, khususnya di wilayah kerja Brigade Pangan, guna mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian termasuk peningkatan produksi pangan, pengelolaan sumber daya pertanian, dan pengembangan agribisnis yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

(Red)