Pemkab Soppeng Akan Salurkan Bantuan 19 Brigade Pangan ke Petani Milenial dari Kementan RI

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kunjungan rombongan Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatannya pada Jumat, 18 Juli 2025.

Kunjungan yang dipimpin oleh Bram Kuesianto, Direktur I Care Project Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, ini bertujuan untuk meninjau calon penerima bantuan dan memastikan kesiapan infrastruktur dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.

Di Sulawesi Selatan, ada empat kabupaten terpilih, termasuk Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang, untuk menerima bantuan guna meningkatkan indeks pertanaman padi dari satu kali panen menjadi dua atau tiga kali panen per tahun.

Bram Kuesianto menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian calon penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Bantuan berupa alat dan mesin pertanian akan disalurkan kepada kelompok tani dan calon brigade pangan yang dinilai memiliki potensi tinggi.

Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.

Jenis dan jumlah alat pertanian yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan.

Penyaluran bantuan direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik hal ini.

Ia menjelaskan bahwa bantuan ini akan disalurkan kepada 19 Brigade Pangan di Kecamatan Donri-Donri dan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Ganra dengan masing-masing kelompok menerima sekitar Rp 3 miliar namun dalam bentuk alat dan mesin pertanian.

Bantuan ini diprioritaskan untuk petani milenial di bawah usia 40 tahun.

Sedangkan untuk pemilihan lokasi didasarkan pada lokasi Optimasi Lahan Rawa dan Optimasi Lahan Non Rawa yang ada di kecamatan tersebut.

(Red)

Kementan Perkuat Pembentukan Brigade Pangan di Sulawesi Tengah, Dorong Optimalisasi Lahan untuk Ketahanan Pangan

Palu, Sulawesi Tengah, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional melalui pembentukan Brigade Pangan, yang kini mulai digencarkan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Langkah ini dikawal langsung oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, yang menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Sulawesi Tengah, Jumat (11/06/2025).

Rapat
tersebut membahas pembentukan struktur Brigade Pangan tingkat kabupaten, optimalisasi lahan tidur, serta penunjukan Penanggung Jawab (PJ) Brigade Pangan kabupaten/kota.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak. Mereka harus bergerak cepat dan memastikan tidak ada musim tanam yang terlewat. Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci menjaga ketahanan pangan berkelanjutan,” tegas Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menyoroti pentingnya sinergi antara Brigade Pangan dan penyuluh pertanian di lapangan.

“Penyuluh adalah ujung tombak pendampingan petani. Brigade harus bersinergi agar program berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, selaku Penanggung Jawab Brigade Pangan wilayah Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan bahwa Brigade Pangan tidak hanya berfungsi sebagai unit tanggap darurat, tetapi juga sebagai penggerak percepatan tanam dan pendampingan budidaya pertanian.

“Brigade Pangan adalah respons strategis menghadapi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan krisis pangan global. Kami siap dukung dari sisi pelatihan dan mobilisasi SDM,” jelas Jamaluddin.

Kepala Dinas TPHP Sulawesi Tengah turut menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan seluruh elemen pertanian, termasuk penyuluh, petugas lapangan, dan kelembagaan petani.

Senada, Kepala BRMP Sulawesi Tengah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah demi tercapainya swasembada pangan di wilayahnya.

Hasil rapat menetapkan bahwa setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah akan memiliki PJ Brigade Pangan yang bertugas memantau perkembangan lapangan, berkoordinasi dengan penyuluh, serta melaporkan progres ke tingkat provinsi dan pusat.

Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta penguatan SDM pertanian melalui pelatihan yang berkelanjutan, Kementan optimis langkah ini akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Ayo Bangun Kelembagaan Sawit yang Kuat! Pasangkayu Jadi Contoh, Mentan : Indonesia Butuh Program Berkelanjutan

Palu, Teropongsulawesi.com, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, meningkatkan pengetahuan manajemen warga Pasangkayu melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Tahun 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengelolaan kebun rakyat membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik, ditopang oleh SDM yang kompeten dan terlatih. Pelatihan ini digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (8/7/2025).

Pelatihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 7 hingga 16 Juli 2025, bertempat di Hotel Aston Palu. Sebanyak 59 peserta yang berasal dari berbagai kelembagaan pekebun di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengikuti kegiatan ini.

Mereka terdiri dari pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi pekebun yang selama ini menjadi motor penggerak sektor pertanian sawit di daerah tersebut.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan  aspek pertumbuhan produksi, ekspor, dan keberlanjutan sawit.

“Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri, hal ini dibutuhkan juga untuk mendorong akselerasi baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit secara berkelanjutan.” Tegas Menteri Pertanian Amran.

Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, juga menyampaikan bahwa bagian dari strategi pembangunan pertanian berbasis SDM adalah hal penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan.

“Pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan SDM yang unggul. Penguatan kapasitas kelembagaan adalah cara untuk mendorong petani lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola usahanya secara profesional,” ujar Idha Widi Arsanti.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, yang membuka kegiatan ini pada Selasa (8/7/2025) menyampaikan, pelatihan ini menjadi bukti perhatian nyata pemerintah pusat terhadap penguatan sektor sawit, terutama dari aspek kelembagaan.

Ia menyebut, kelembagaan merupakan fondasi penting bagi petani untuk memiliki daya tawar yang lebih baik, terutama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra maupun menghadapi fluktuasi harga komoditas di pasar.

Menurut Jamaluddin, selama ini banyak petani yang bergerak secara individu sehingga kurang memiliki posisi tawar dalam negosiasi. Ketika petani terorganisir dalam kelembagaan yang kuat dan memiliki kesepakatan kerja yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Memorandum of Understanding (MoU), maka hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara seimbang.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek manajerial dan kepemimpinan dalam kelembagaan tani. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang kemitraan usaha, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta kepemimpinan yang efektif di tingkat kelompok.

Menariknya, pelatihan tahun ini diikuti oleh banyak peserta muda dari generasi milenial. Jamaluddin melihat hal ini sebagai sinyal positif bahwa regenerasi di sektor pertanian mulai berjalan.

Ia pun berharap Pasangkayu ke depan semakin dikenal sebagai wilayah dengan kelembagaan petani sawit yang solid dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya partisipasi perempuan dalam pelatihan ini.

Jamaluddin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan kaum perempuan, terutama dalam peran-peran penting seperti pengelolaan keuangan kelembagaan.

Dengan gaya berseloroh, ia mengatakan bahwa jika ingin keuangan kelompok aman, serahkan saja kepada ibu-ibu petani yang dikenal lebih teliti.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yuli Nurnaningsih menjelaskan, pelatihan ini dirancang dengan pendekatan seimbang antara teori dan praktik.

Sekitar 30 hingga 40 persen materi disampaikan dalam bentuk teori di kelas, sementara 60 hingga 70 persen sisanya berupa praktik lapangan, termasuk simulasi identifikasi kelembagaan dan praktik kerja lapangan (PKL) di Kelompok Tani Jaya Mandiri, Pasangkayu.

Materi yang diberikan mencakup dua kelompok utama, yakni materi inti yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi kerja, serta materi penunjang untuk memperkaya pemahaman peserta.

Selama pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berasal dari Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Widyaiswara BBPP Batangkaluku sendiri.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Di akhir pelatihan, peserta akan melalui penilaian komprehensif yang menjadi bagian dari indikator kelulusan.

Dengan pelatihan ini, BBPP Batangkaluku berharap lahirnya petani-petani sawit yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki visi kelembagaan dan keberlanjutan usaha tani yang kuat.

Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi pemicu perubahan positif dalam tata kelola pertanian sawit di Pasangkayu, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

(Red)

KTNA dan Kementan Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Rembug Madya

Gowa, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memfasilitasi pelaksanaan Rembug Madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilangsungkan di Aula Syekh Yusuf BBPP Batangkaluku, Selasa-Rabu (7-8 Juli 2025).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan visi para petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam pernyataannya kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Perlunya sinergi untuk pembangunan pertanian. Tanpa Anda sekalian, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus kuat bersama dan menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyebut penguatan kelembagaan dan inovasi teknologi sebagai kunci transformasi sektor pertanian.

“Pertanian ke depan harus tangguh, modern, dan berdaya saing,” katanya.

Rembug Madya KTNA tahun ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan KTNA Menuju Kemandirian Petani dan Nelayan” dan diikuti oleh 65 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Ketua KTNA Sulsel, Muhammad Yunus, mengajak seluruh pengurus dan pembina KTNA untuk aktif membangun koordinasi dan berbagi pengetahuan ke daerah-daerah lain.

“Mari berkolaborasi dan saling menyebarkan informasi yang bermanfaat,” ajaknya.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menambahkan bahwa KTNA memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Brigade Pangan.

“Kami ingin anak muda tertarik bertani. Pemerintah siap fasilitasi,” ungkap Jamaluddin.

Dengan adanya kegiatan ini, KTNA Sulsel diharapkan semakin solid dalam memperkuat kelembagaan petani serta menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Hari Krida Pertanian 2025, Penguatan Peran Strategis Penyuluh Lapangan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting pengakuan terhadap peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menopang transformasi sektor pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan.

Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

“PPL dan Babinsa adalah mata dan telinga Pak Presiden untuk mengawasi pertanian. Semua penyimpangan di lapangan harap segera dilaporkan. Kalau ada harga pupuk di atas HET, laporkan, pasti kita tindak!” tegas Mentan Amran dalam peringatan HKP ke-53 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Mentan Amran menambahkan, kios atau distributor yang menjual pupuk di atas HET akan langsung dikunci dan tidak lagi diperkenankan menyalurkan pupuk bersubsidi.

Untuk itu, penyuluh dan Babinsa diminta aktif melaporkan pelanggaran secara rutin sebagai bagian dari pengawasan terpadu.

Hal ini ditegaskan juga oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, yang menyatakan bahwa penguatan peran penyuluh merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 termasuk pengalihan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat.

“Selama masa transisi ini, seluruh proses sedang kita siapkan. Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh resmi menjadi pegawai pusat. Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan,” ujarnya.

Dari total 38.000 penyuluh yang ada saat ini, sebanyak 34.000 telah diseleksi dan akan ditarik ke pusat. Penarikan ini bersifat mandatori, yang berarti otomatis menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing.

“Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern,” tambahnya.

Idha Widi juga menjelaskan bahwa saat ini Brigade Pangan telah menjadi motor transformasi pertanian di berbagai wilayah. Sejak awal 2025, brigade telah menerima bantuan alsintan dan pelatihan intensif. Banyak di antaranya kini telah mampu mengelola lahan dan mengoperasikan alat mesin pertanian secara mandiri.

“Brigade Pangan adalah titik balik transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern. Mereka dibekali teknologi, benih unggul, dan pelatihan pengelolaan usaha tani. Tapi bantuan dari pemerintah hanya diberikan sekali, selanjutnya Brigade Pangan harus mandiri dan mampu menyusun rencana usaha sendiri,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada PPL yang berprestasi, Mentan Amran menyerahkan secara simbolis 10 unit sepeda motor kepada penyuluh terbaik. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja seperti pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT), pengawalan harga gabah dan jagung, serta keterlibatan dalam program Brigade Pangan.

Selain itu, Kementan juga meluncurkan dua inisiatif strategis yang didampingi langsung oleh penyuluh, yaitu penetapan 1.000 gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi, serta penguatan Brigade Pangan dan Koperasi Pertanian Modern sebagai penyalur BBM Alsintan.

Mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, peringatan HKP ke-53 ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, penyuluh pertanian, gapoktan, Brigade Pangan, TNI/Polri, akademisi, mahasiswa, dan mitra pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia.

(Red/*)

UPT Pelatihan Kementan Jaga Mutu Pelatihan Lewat Penilaian TUK

Gowa, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya menjaga mutu pelatihan dan meningkatkan kompetensi SDM pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku terus berbenah. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pelaksanaan penilaian kelayakan dan verifikasi perpanjangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada 19–20 Juni 2025.

TUK merupakan tempat resmi yang digunakan untuk mengukur dan menguji kemampuan peserta pelatihan.

Melalui penilaian ini, BBPP Batangkaluku memastikan bahwa seluruh aspek—mulai dari organisasi, sarana dan prasarana, hingga sistem manajemen—sesuai dengan standar terbaru.

Hasilnya, BBPP Batangkaluku mendapatkan rekomendasi positif dan dinilai konsisten dalam menjaga kualitas pelatihan.

Ketua Tim Asesor, Ahmad Dedi Syathori, mengapresiasi kerja keras tim di BBPP. Ia menyebut bahwa kolaborasi dan kesiapan tim telah melampaui ekspektasi, terutama karena petunjuk teknis penilaian ini baru pertama kali diterapkan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih, mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi.

Menurutnya, dokumentasi bukan hanya soal laporan, tapi juga bentuk akuntabilitas dan bukti bahwa kegiatan telah dijalankan dengan baik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pertanian.

Sertifikasi bukan sekadar formalitas, tapi menjadi bukti bahwa SDM pertanian Indonesia siap bersaing, produktif, dan profesional.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, yang menekankan peran SDM unggul dan teknologi dalam menghadapi tantangan pertanian masa depan.

Dengan pelaksanaan penilaian ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan bahwa pelatihan pertanian bukan hanya tentang teori atau praktik semata, tapi juga tentang memastikan kualitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan hasil pelatihan.

Langkah ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja pertanian yang andal dan berdaya saing tinggi.

(Red)

Kementan Bentuk Brigade Pangan di Luwu Timur, Petani Siap Menuju Swasembada

Luwu Timur, Teropongsulawesi.com, Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui pembentukan Brigade Pangan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (20/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi besar yang digerakkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai penanggung jawab wilayah swasembada pangan di Luwu Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan dari desa, melalui gerakan yang melibatkan seluruh elemen pertanian.

“Brigade Pangan adalah wujud nyata gerakan kolektif. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak—mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga perluasan areal tanam,” tegasnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian dan kelembagaan petani.

“PPL, petani, dan aparat desa adalah ujung tombak. Jika mereka kuat, maka ketahanan pangan juga akan kokoh,” ujarnya.

Pembentukan Brigade Pangan ini turut dirangkaikan dengan program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai solusi peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amrullah Rasyid, Kepala Desa Mahalona, para PPL, petani lokal, serta perwakilan DPRD Luwu Timur yang menunjukkan dukungan politik terhadap agenda ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, para tamu juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi cetak sawah dan berdialog langsung dengan petani penerima manfaat.

Salah satu petani yang hadir mengungkapkan harapannya, “Kami siap mendukung. Dengan adanya Brigade Pangan, lahan kami bisa lebih produktif dan swasembada bukan lagi sekadar wacana.”

Langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, dengan harapan melahirkan kemandirian pangan berbasis wilayah yang kuat dan berkelanjutan.

(Red)

Panen Jagung Serentak di Barombong: Sinergi Polri dan Masyarakat dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Gowa, Teropongsulawesi.com, Polsek Barombong menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak di lahan binaan Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Senin pagi tadi. Senin (16/6/2025).

Acara ini menjadi bukti nyata sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri oleh jajaran Desa Moncobalang, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian, serta berbagai stakeholder terkait. Panen jagung ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Barombong, IPTU Chaidir, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas pada pengamanan, tetapi juga mendukung swasembada pangan khususnya jagung di wilayah Kecamatan Barombong.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional".

"Panen jagung ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat,” ujar IPTU Chaidir.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan panen bersama ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat setempat untuk semakin giat mengembangkan sektor pertanian, terutama komoditas jagung yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting dalam mendukung rantai pasok pangan nasional.

Kegiatan panen berlangsung lancar dengan semangat kebersamaan antara aparat kepolisian, pemerintah desa, petani, dan seluruh elemen masyarakat yang hadir.

IPTU Chaidir berharap kegiatan ini menjadi contoh positif bagi masyarakat luas agar lebih antusias dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Barombong.

Polsek Barombong merupakan unit kepolisian di Kabupaten Gowa yang aktif tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung berbagai program pembangunan masyarakat termasuk ketahanan pangan melalui sinergi dengan warga dan pemerintah setempat.

(Red)

Luwu Timur Bergerak! Kementan Genjot Tanam Serentak untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Luwu Timur, Beritarepublik.com, Gerakan tanam serentak resmi digaungkan di Luwu Timur. Jum'at (13/6/2025). 

Kementerian Pertanian RI melalui BBPP Batangkaluku yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di wilayah ini, mendorong penuh percepatan tanam sebagai langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional.

Lewat rangkaian koordinasi dan sosialisasi yang digelar serempak di lima titik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni Burau, Tomoni, Berau, Malili, dan Angkona, pemerintah memastikan seluruh elemen pertanian daerah bergerak bersama.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Tanam serentak bukan sekadar teknis, ini strategi besar bangsa. Petani kita tidak boleh jalan sendiri, pemerintah hadir mendampingi dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Senada, Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti menyebut keberhasilan program ini bertumpu pada peran aktif penyuluh pertanian. 

“Transformasi pertanian perlu keberanian.Semua lahan harus termanfaatkan, dan petani harus masuk dalam ekosistem pertanian modern dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, para penyuluh, Babinsa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani muda dan wanita. 

Mereka menyatakan komitmen bersama untuk bergerak serempak, menyambut musim tanam dengan semangat gotong royong.

“Dukungan dari semua lini sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal tanam, tapi juga tentang membangun harapan dan ketahanan pangan dari desa,” kata Jamaluddin.

Dengan semangat kolektif ini, Luwu Timur diharapkan menjadi model sukses transformasi pertanian berbasis kolaborasi, teknologi, dan semangat kebersamaan. 

Gerakan ini bukan sekadar awal, tapi menjadi langkah berkelanjutan demi masa depan pangan Indonesia.

(Red) 

Rakor Percepatan Tanam di Luwu Timur, Gotong Royong Menuju Pangan Tangguh

Lutim, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya mendukung tercapainya target tanam nasional dan mempercepat gerakan tanam serentak di berbagai wilayah sentra produksi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Tanam di Luwu Timur Rabu, 4 Juni 2025.

Rakor ini menjadi momentum penting di tengah tantangan perubahan iklim, ancaman krisis pangan global, dan dinamika produksi dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya percepatan tanam sebagai bagian dari strategi nasional.

“Target tanam bukan hanya angka dalam laporan, tapi cermin dari komitmen kita terhadap ketahanan pangan nasional. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama,” tegas Menteri Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di daerah, termasuk kepala daerah, TNI/Polri, dan masyarakat, untuk menjadi bagian dari solusi dalam membangun kemandirian pangan Indonesia.

Senada dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, , menggaris bawahi bahwa peran penyuluh sangat sentral dalam menggerakkan percepatan tanam.

“Penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Mereka bukan hanya pendamping petani, tapi juga penggerak perubahan di desa. Kinerja mereka harus responsif, terukur, dan mampu menjawab tantangan lapangan,” tutur Idha.

Sebagai salah satu UPT pelatihan di bawah BPPSDMP Kementerian Pertanian, BBPP Batangkaluku secara aktif terlibat dalam mendampingi daerah-daerah strategis pertanian, termasuk di Sulawesi Selatan terutama Kabupaten Luwu Timur. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi pelatihan teknis, penguatan kapasitas penyuluh, hingga koordinasi dalam mendorong langkah percepatan tanam.

Melalui kegiatan ini, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani mengajak seluruh jajaran pertanian di Luwu Timur untuk mengedepankan semangat gotong royong dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan percepatan tanam sebagai gerakan bersama. Kita punya semangat, punya potensi, dan punya SDM. Tinggal bagaimana kita bergerak dalam satu irama dan satu tujuan,” ujarnya.

Hasil dari rakor ini akan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan: pelibatan lintas sektor, pemetaan wilayah tanam potensial, dan pelaksanaan tanam serentak di berbagai kecamatan di Luwu Timur. Para penyuluh diminta untuk terus hadir mendampingi petani, memastikan proses tanam berjalan tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, TNI/Polri, penyuluh, dan petani, diharapkan percepatan tanam di Luwu Timur dapat menjadi model gerakan pertanian kolaboratif yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disebutkan akan segera menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mewajibkan keterlibatan aktif camat, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan seluruh elemen desa dalam mendukung gerakan percepatan tanam di wilayah masing-masing.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Amrullah, para penyuluh pertanian, unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.

(Silviana) 

Polres Soppeng Gelar Panen Raya Jagung, Langkah Menuju Swasembada Pangan 2025

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polres Soppeng menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak yang berlangsung di Dusun Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada Jumat pagi, 16 Mei 2025.

Acara ini merupakan bagian dari program Panen Raya Polda Sulsel yang bertujuan mendukung pencapaian Swasembada Pangan tahun 2025.

Kegiatan panen ini dilakukan secara simbolis di lahan jagung seluas sekitar 1 hektar yang merupakan hasil kerjasama antara Polres Soppeng dengan Kementerian Pertanian.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting seperti Bupati Soppeng yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Soppeng periode 2020-2025 HA Kaswadi Razak, Dandim 1423/Soppeng, serta pejabat lainnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, teratur, dan lancar.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, SIK, MIK, menyampaikan bahwa kegiatan Panen Raya Jagung ini merupakan salah satu bentuk dukungan Polres Soppeng terhadap program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi jagung dan mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Soppeng,” ujar Kapolres.

Selain itu, lanjut Kapolres, "Diharapkan, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan mereka", tandasnya.

Polres Soppeng berkomitmen untuk terus mendukung program-program nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, diharapkan target swasembada pangan tahun 2025 dapat tercapai dengan baik.

Polres Soppeng adalah satuan kepolisian di Kabupaten Soppeng yang fokus pada keamanan dan pelayanan masyarakat.

Selain tugas keamanan, Polres Soppeng aktif dalam berbagai program sosial dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya.

(Red)

Inisiatif Kementan Tingkatkan IP 300 di Sidrap, Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

 

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan kini menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya peningkatan produksi padi nasional.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan tanam padi digelar sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Balai Besar Pelatihan Pertanian , Kementerian Pertanian, memimpin pelaksanaan kegiatan tanam ini sebagai implementasi dari arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman (IP) di tengah ancaman krisis pangan global.

Inisiatif ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan swasembada pangan.

“Indonesia harus keluar dari ketergantungan pada impor. Kita harus mandiri dengan memperkuat sektor pertanian dari bawah, dan kami siap mendukungnya dengan bantuan benih, pupuk, dan harga jual yang adil bagi petani,” tegas Menteri Amran dalam keterangannya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, , menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan program ini.

“Peningkatan IP membutuhkan keterlibatan aktif penyuluh dalam mentransformasikan inovasi dan teknologi kepada petani.

Di sinilah peran SDM pertanian yang mumpuni menjadi kunci. Kita ingin petani maju, mandiri, dan modern,” kata Idha.

Semangat mewujudkan swasembada pangan nasional kembali digaungkan melalui Gerakan Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 300 yang digelar di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Senin, 12 Mei 2025.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidenreng Rappang  H. Syaharuddin Alrif, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Sidrap, penyuluh pertanian, dan para petani setempat.

IP 300 adalah gerakan strategis yang mendorong petani untuk melakukan penanaman padi sebanyak tiga kali dalam setahun di lahan yang sama, guna meningkatkan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah dan nasional.

Dalam sambutannya, Bupati Sidrap menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pelatihan, serta para petani dan penyuluh di lapangan.

"Kami di Sidrap siap mendukung penuh program IP 300 ini. Dengan semangat gotong royong, kami yakin produksi pangan di daerah kami bisa meningkat signifikan dan memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional," ujar Bupati H. Syaharuddin Alrif
.
Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani., menambahkan bahwa peningkatan indeks pertanaman harus dibarengi dengan pendampingan teknologi, pelatihan bagi petani dan penyuluh, serta pemanfaatan sarana produksi secara optimal.

“BBPP Batangkaluku hadir sebagai mitra petani untuk memastikan keberhasilan IP 300 melalui pelatihan teknis, pembinaan penyuluh, dan pendampingan lapangan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan dialog interaktif antara petani dan para pemangku kepentingan, diskusi teknis budidaya padi intensif, serta peninjauan langsung lahan percontohan IP 300 di Desa Kanie.

Para petani menyambut positif program ini karena memberikan peluang peningkatan pendapatan dan mempercepat perputaran ekonomi desa.

Melalui gerakan IP 300, Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan menjadi salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan program nasional yang mampu mendorong peningkatan produksi padi secara signifikan.

Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, penyuluh, lembaga pelatihan, dan petani menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan Indonesia.

(AJS)

Kementerian Pertanian Optimalkan Produksi Beras Lewat Pembentukan Brigade Pangan

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan produksi pangan utama, khususnya beras, demi mencapai target swasembada pangan nasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pembentukan Brigade Pangan (BP) yang berperan sebagai ujung tombak pengelolaan lahan pertanian secara modern dan profesional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan dalam sambutannya bahwa Brigade Pangan akan mengelola lahan pertanian dengan pendekatan bisnis yang terstruktur, memanfaatkan teknologi modern, serta memberdayakan generasi muda. 

"Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan," ujar Amran saat membuka pelatihan Brigade Pangan di Jakarta. Kamis (17/4/2025) 

Program ini menargetkan pengelolaan lahan seluas 200 hektar per brigade, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat. 

Selain itu, Brigade Pangan didukung dengan alat dan mesin pertanian (alsintan), pelatihan intensif, serta akses terhadap benih unggul, pupuk, dan pestisida. 

Menteri Amran menekankan pentingnya alsintan dalam mempercepat proses pertanian di tengah menurunnya tenaga kerja. "Alsintan bukan hanya alat, tetapi juga simbol modernisasi pertanian yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional," jelasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 1.900 Brigade Pangan yang tersebar di 16 provinsi, dengan 1.154 brigade sudah beroperasi mengelola lahan seluas 230.800 hektar di 12 provinsi. 

"Kami menargetkan pembentukan 4.224 Brigade Pangan ke depan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," tambahnya.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi, Kementan melalui BPPSDMP mengadakan pelatihan selama tiga hari bagi pengelola Brigade Pangan di 12 provinsi sejak 10 hingga 30 April 2025. 

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty, menuturkan pelatihan ini fokus pada pengoperasian alat berat pertanian TR2 dan TR4 serta pengelolaan laporan usaha tani. 

“Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong pertanaman dan panen padi, khususnya di wilayah kerja Brigade Pangan, guna mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian termasuk peningkatan produksi pangan, pengelolaan sumber daya pertanian, dan pengembangan agribisnis yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

(Red) 

Koordinasi Bupati Soppeng Tingkatkan Kapasitas Pertanian dan Sejahterakan Petani

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Setelah melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menunjukkan komitmennya dengan bertindak cepat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Kamis, 17 April 2025.

Gerak cepat Bupati Soppeng ditunjukkan dengan melakukan koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Ir. Yusuf M.Si dari Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (BSIP) dan Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Uvan Nurwahidah S.M.Si. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, Alia Warjuni.

Dalam pertemuan ini, Bupati Soppeng memberikan arahan yang jelas terkait realisasi target Luas Tambah Tanam (LTT) untuk komoditas pangan di Kabupaten Soppeng hingga bulan April 2025. 

Peningkatan kapasitas pertanian di daerah ini sangat penting, baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal maupun untuk kesejahteraan petani itu sendiri. 

Melalui pengawasan yang ketat dan bimbingan dari pihak terkait, diharapkan target tersebut dapat tercapai dengan baik.

Selain membahas LTT, Bupati Suwardi juga menekankan pentingnya kemajuan program Optimasi Lahan Rawa (Oplah). 

Program ini merupakan inisiatif strategis untuk memanfaatkan lahan rawa yang ada di Kabupaten Soppeng guna meningkatkan produksi pertanian. 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng menginstruksikan agar dilakukan koordinasi segera dengan penyuluh pertanian. 

Hal ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai target LTT dan mendapatkan hasil yang optimal dari program Oplah.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang erat dengan tim dari Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tengah melakukan survei terkait progress program Oplah. 

Melalui kolaborasi ini, diharapkan bisa diperoleh data yang valid dan akurat mengenai kondisi lahan serta potensi yang ada. 

Komunikasi yang baik antar semua pihak menjadi kunci dalam memantau dan mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian yang ada.

Tindakan yang diambil oleh Bupati Soppeng ini menggarisbawahi komitmennya untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan inisiatif pertanian yang sangat penting bagi perekonomian daerah. 

Dengan menyelaraskan berbagai pihak dalam kegiatan pertanian, diharapkan hasil yang dicapai akan lebih maksimal. 

Langkah ini juga mencerminkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung dan memberikan arahan kepada para petani serta stakeholder lainnya.

Bupati H. Suwardi Haseng, SE, terus menunjukkan kepemimpinannya dalam menggerakkan sektor pertanian dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif. 

Dengan adanya koordinasi yang solid, diharapkan Kabupaten Soppeng dapat mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani melalui pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal.

Melalui langkah-langkah konkret yang diambil oleh Bupati Soppeng, diharapkan sektor pertanian di wilayah ini dapat berkembang pesat, serta memenuhi kebutuhan pangan di daerah. 

Kerjasama yang erat antara pemerintah, penyuluh pertanian, dan tim dari Unhas adalah kunci sukses dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. 

Semoga upaya ini dapat membawa Kabupaten Soppeng menuju kemajuan yang lebih baik dalam bidang pertanian.

(Red) 

Optimalisasi Pertanian Sulsel: Bupati Soppeng Hadiri Rakor 2025

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE,  menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap peningkatan sektor pertanian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Pengairan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.  Kamis (17/4/2025). 

Rakor yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, dan seluruh perwakilan kepala daerah di Sulawesi Selatan.

Bupati Suwardi Haseng  menyatakan bahwa Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian.  

Bupati Soppeng menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, dan berbagai pihak terkait untuk menghadapi tantangan, seperti perubahan iklim dan keterbatasan infrastruktur irigasi.

Kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Soppeng, berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur irigasi, menyediakan akses terhadap alat mesin pertanian (alsintan), serta memberikan pendampingan teknis kepada petani.  

Menurutnya, Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dan provinsi dalam penguatan sektor pertanian untuk menjamin ketahanan pangan. sejalan dengan visi misi kami Soppeng Sehat, Maju dan berdaya saing berbasis agropolitan. 

“Keberhasilan sektor pertanian bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh stakeholder".  

"Kerjasama dan komitmen bersama sangat krusial untuk mencapai hasil yang optimal,  ” tegas Bupati Suwardi Haseng.

(Red) 

Inovasi Brigade Pangan: Pemanfaatan Alsintan untuk Optimalkan Lahan di Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Petani yang tergabung dalam Brigade pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan mulai melakukan pengolahan lahan dengan memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian, Selasa (15/4). 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan optimasi lahan dan teknologi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan hasil produksi. 

"Kami membentuk brigade, mengoptimalkan lahan rawa, dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi. 

"Kami berkomitmen untuk mengadopsi mekanisasi pada segala lini kegiatan pertanian guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas". 

"Dengan langkah ini, kami berharap dapat membawa sektor pertanian Indonesia ke level yang lebih maju dan berkelanjutan," lanjutnya 

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengungkapkan pembentukan BP diharapkan dapat meningkatkan optimasi lahan (oplah) yang sebelumnya hanya satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam. 

Salah satu Manager Brigade Pangan, Agussalim mengatakan dengan adanya bantuan tersebut mereka dapat mempercepat pengolahan lahan dan menambah penghasilannya. 

"Sebelum bantuan traktor roda 4 kami terima, biasanya masyarakat mengolah lahan menggunakan traktor roda 2 dan hanya sanggup 2 hektar per musim tanam, namun dengan adanya traktor roda 4 kami menargetkan 3 hektar per hari," jelas Agussalim selaku Manager Lancirang. 

Ia menyebut penghasilan dari pengoperasian traktor roda 2 yaitu Rp. 2 juta per hektar sampai proses finishing atau tiga kali tahapan, sedangkan traktor roda 4 yaitu Rp. 600 ribu per hektar untuk satu kali tahapan dan tahapan berikutnya dilanjutkan dengan traktor roda 2. 

Lanjut Agus, hampir semua anggota BP mampu mengoperasikan traktor roda 2 sedangkan traktor roda 4 masih 3 orang yang mampu mengoperasikan, ia pun memberikan kesempatan bagi anggota BP untuk terus meningkatkan keterampilan pengoperasian alsintan. 

Hal yang sama diungkapkan Manager Brigade Pangan Alesalewo, Agung bahwa pihaknya mulai mengoperasikan alsintan untuk olah lahan. Lahan yang telah diolah masih sekitar 5 hektar dari 10 hektar milik warga desa Takkalasi. 

"Untuk olah lahan sekarang masih menggunakan traktor roda 4, untuk tarifnya Rp. 800 ribu per hektar di luar dari biaya operator dan bahan bakar," sebutnya. 

Agung menambahkan bahwa pengurus BP yang mampu mengoperasikan traktor roda 4 masih 2 orang, namun ia menargetkan semua pengurus BP harus bisa mengoperasikan semua alsintan, tidak hanya traktor roda 4. 

"Dengan adanya bantuan alsintan, kami dapat menambah penghasilan, proses pengolahan lahan lebih mudah, efektif, dan cepat, serta meringankan tenaga dan biaya petani," sebutnya.

Seiring peningkatan kemampuan operasional alsintan oleh anggota brigade, diharapkan pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud, sekaligus menjadi pendorong utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Masa Depan Pertanian: Membentuk Cinta Pertanian pada Siswa SD Ipeka Melalui Field Trip

Gowa, Teropongsulawesi.com, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menerima kunjungan edukatif siswa SD Kristen Ipeka Makassar, Jum'at (11/4). Siswa yang berjumlah 85 orang ini terlihat sangat antusias mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya budidaya hidroponik, memberi pakan ternak, pengenalan tanaman, pengolahan hasil pertanian, dan pengenalan alat mesin pertanian.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Kementerian Pertanian terus berupaya meregenerasi sektor pertanian dengan memfokuskan program-program pada generasi muda.

Untuk itu, Menteri Amran mengajak anak muda Indonesia untuk aktif terlibat pada sektor pertanian sebagai pilar keberlanjutan pangan nasional.

“Keterlibatan petani muda dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia menjadi faktor keberlanjutan pangan nasional. Petani muda harus menjadi contoh bagi petani lainnya,” kata Menteri Amran.

Di lain kesempatan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa regenerasi petani sangat diperlukan untuk mempertahankan produksi pangan dan ketahanan pangan.

"Sehingga, apapun yang menjadi tantangan petani muda, agar bisa dicarikan solusi dan difasilitasi untuk memotivasi para petani muda tetap berproses produksi di  bidang pertanian," sebutnya.

Sementara itu, Sherly Mendo, Kepala Sekolah Kristen Ipeka Makassar mengatakan siswa yang mengikuti kegiatan ini masih duduk di kelas 1 dan 2 SD sehingga perlu ditanamkan kecintaan terhadap pertanian sejak usia dini

"Yang paling antusias adalah ketika anak-anak dijelaskan jenis tanaman, misalnya pada tanaman jagung, mereka bisa melihat dengan jelas, oh tanaman jagung bentuknya seperti ini, yang mereka tahu hanya sebatas seperti pop corn, dan ternyata pop corn itu asalnya dari jagung," sebutnya.

Ia berharap agar para siswa bisa menceritakan pengalamannya kepada orang tua dan teman-temannya dari pengamatan yang mereka peroleh dan peduli terhadap lingkungan.

"Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru yang belum tentu mereka temukan di dalam kelas," sebutnya.

BBPP Batangkaluku akan terus mendukung proses edukasi dan regenerasi pertanian demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

(Red) 

Kerja Bakti Irigasi, Kolaborasi Koramil 02/Marioriawa Soppeng dan Komunitas Pertanian

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka upaya mendukung kebutuhan air bagi para petani dan kelancaran pengolahan lahan pertanian, Personil Koramil 02/Marioriawa dari Kodim 1423/Soppeng bersama aparat Desa dan warga setempat melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan saluran irigasi pengairan persawahan kelompok tani Tarenre di Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Jum'at (11/4/2025). 

Kegiatan ini dilakukan karena saluran irigasi mengalami penyumbatan akibat banyaknya sampah dan tumbuhan liar, terutama di musim penghujan. 

Penyumbatan ini mengganggu aliran udara yang diperlukan untuk pertanian. 

Lettu Inf. Paisal selaku Danramil-02/Marioriawa menekankan pentingnya menjaga saluran irigasi agar tidak tersumbat, sehingga para petani dapat mengolah lahan mereka dengan baik.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, saluran irigasi yang merupakan penyedia bahan baku air untuk mendukung kebutuhan air tentunya harus dijaga bersama, sehingga petani dapat mengolah lahannya dengan baik,” ungkap Lettu Inf. Paisal. 

Ia menuturkan bahwa kelancaran saluran irigasi sangat berpengaruh kepada hasil panen, yang pada gilirannya mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Marioriawa, tandas Paisal.

Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen TNI untuk hadir di tengah masyarakat. 

“Ini juga salah satu tugas kami selaku aparat kewilayahan yang selalu harus hadir ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, guna mewujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat,” pungkas Danramil.

Sekadar diketahui, Koramil 02/Marioriawa adalah satuan TNI yang bertugas mendukung kegiatan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. 

Melalui berbagai program dan kolaborasi bersama masyarakat, Koramil berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para petani.

(Red) 

Presiden Prabowo Rayakan Keberhasilan Panen Padi di Majalengka: Sebuah Pencapaian Nasional

Majalengka, Teropongsulawesi.com, Beberapa hari setelah Idul Fitri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (7/4/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota, sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS mencatat bahwa pada April 2025, potensi luas panen nasional mencapai 1.595.583 hektare, dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras. Secara kumulatif, produksi Januari–April 2025 tercatat 13.948.785 ton GKG, angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian ini yang menurutnya merupakan hasil dari kerja keras para petani serta sinergi lintas sektor. 

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini bukan semata capaian teknis, namun juga keberhasilan moral dan sosial.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, jajaran pemerintah, dan tentu saja para petani.

"Saudara-saudara petani adalah tulang punggung bangsa, tanpa pangan, tidak ada negara, tanpa pangan, tidak ada NKRI,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menyatakan kebahagiaannya karena pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, harga-harga pangan terkendali, stabil, dan terjangkau.

Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan dan para petani di seluruh pelosok negeri.

“Banyak negara saat ini kekurangan beras, harga pangan menjulang. Bahkan di negara terkaya sekalipun, telur langka. 

"Tapi kita, Alhamdulillah, sekarang ekspor telur dan harganya turun. Ini berkat kerja keras semua pihak. 

"Ini hasil kebijakan yang masuk akal dan kesungguhan kita untuk membela rakyat,” tambah Presiden.

Empat belas provinsi utama seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB, dan Sulsel tercatat menyumbang hampir 91,42% produksi nasional bulan ini. Dengan luas panen 1,43 juta hektare dan produksi 7,89 juta ton GKG, wilayah ini menjadi tulang punggung produksi nasional. Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di luar Pulau Jawa, kontribusi tertinggi berasal dari Sulsel, Lampung, dan NTB.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada capaian ini. 

Program strategis seperti cetak sawah, distribusi pupuk, teknologi pertanian, dan koperasi desa akan terus diperluas untuk mendorong kemandirian pangan.

“Saya ingin jadi Presiden yang berhasil menjaga harga pangan". 

"Saya ingin rakyat kita menikmati protein yang cukup, harga yang terjangkau". 

"Kita ingin desa punya gudang, cold storage, apotek murah, dan truk pengangkut hasil panen, dan Kita ingin petani hidup makmur,” ujarnya penuh semangat.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang hadir mendampingi Presiden menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kebijakan yang tepat dan keberpihakan Presiden terhadap sektor pertanian.

“Terima kasih dari petani Indonesia. Harga gabah naik Rp6.500 per kilogram. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ada 100 juta petani yang berterima kasih kepada Bapak Presiden. 

"Kemudian juga terima kasih atas kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling, petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding sebelumnya,” ujar Mentan Amran.

Ia menambahkan, sebelumnya distribusi pupuk memerlukan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, dan 500 wali kota/bupati. Namun kini, berkat Instruksi Presiden yang ditandatangani, pupuk dapat langsung disalurkan dari pabrik ke kelompok tani (Gapoktan).

“Ini betul-betul revolusi sektor pertanian, Bapak Presiden. Kemudian program pompanisasi telah meningkatkan produksi padi di Pulau Jawa sebesar 2,8 juta ton di saat krisis El Nino. Alhamdulillah produksi kita meningkat. 

"Menurut data dari BPS, terjadi peningkatan produksi sebesar 52 persen pada Januari, Februari, dan Maret,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya kepada seluruh petani Indonesia. 

Ia menyebut mereka sebagai pahlawan produksi, dan menegaskan bahwa pemerintahannya akan berdiri bersama mereka untuk membangun masa depan pangan Indonesia.

“Kami bangga mengabdi kepada rakyat. Tidak ada panggilan lebih mulia daripada membela petani. Karena itu, petani harus dimuliakan. Harus makmur. Dan kami akan buktikan itu bersama-sama,” tegas Presiden Prabowo.

Dengan komitmen kuat dan sinergi nasional, Indonesia melangkah mantap menuju swasembada pangan yang berkelanjutan, menjawab tantangan global dengan keberanian dan kerja nyata.

(Red) 

Wakil Bupati Soppeng Buka Rapat Percepatan Penyerapan Gabah 2025

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Gabah/Beras Tahun 2025 di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Rabu (19/03/2025) 

Rapat ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan nasional dan memastikan penyerapan gabah dan beras di Kabupaten Soppeng berjalan lancar.

Kepala Cabang Bulog Soppeng, Faisal Armin, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton setara beras hingga April.  Di Kabupaten Soppeng sendiri, target penyerapan mencapai 22.917 ton.  Namun, kapasitas gudang Bulog  Soppeng pada saat kosong  hanya 8.500 ton.  Untuk mengatasi hal ini, Bulog Soppeng akan memanfaatkan gudang milik mitra penggilingan dan gudang sewa.

 

Faisal Armin juga menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering petani sebesar Rp 6.500 per kg.  Bulog Soppeng telah melaksanakan pembelian gabah petani dengan harga tersebut sejak 21 Februari. Hingga kemarin, realisasi pembelian gabah telah mencapai 6.861 ton, atau lebih dari 100% dari target awal yaitu 5.895 ton.  Namun, realisasi penyerapan beras masih jauh dari target, baru mencapai 15 ton dari target 19.770 ton. Meskipun target tersebut untuk setahun,  namun untuk percepatan swasembada pangan,  ditargetkan penyerapan beras sebanyak 19.770 ton ini sudah tercapai pada bulan April.

"Diharapkan rapat ini dapat menghasilkan solusi untuk mempercepat penyerapan beras di Kabupaten Soppeng dan mencapai target swasembada pangan.  Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Bulog Soppeng dalam mempercepat penyerapan beras" tambahnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menekankan pentingnya fokus pada pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya beras, sebagai komoditas strategis.  Beliau mengapresiasi kebijakan pemerintah  yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kg dan jagung Rp 5.500 per kg.  Dalam penyerapannya dilapangan untuk gabah diawasi oleh TNI, sementara jagung oleh Kepolisian.

Menanggapi sambutan Kepala Bulog Soppeng terkait kendala kapasitas gudang, Wakil Bupati Soppeng membahas  pemanfaatan gudang milik mantan pengusaha penggilingan yang kini tidak beroperasi, serta perluasan kemitraan Bulog dengan penggilingan beras skala menengah  yang memiliki infrastruktur memadai, guna memastikan semua pihak terlibat dalam rantai distribusi mendapatkan kesempatan yang sama.

Rapat ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat penyerapan beras dan mencapai target swasembada pangan di Kabupaten Soppeng.  Sehingga, keberhasilan program ini akan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Pada kesempatan tersebut,  Dandim 1423 Soppeng, Letkol. Inf. Reinhard Haposan Manurung, S.Pd.,  menegaskan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan.

Dandim 1423 Soppeng menjelaskan upaya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan TNI untuk memastikan kelancaran proses penyerapan gabah, termasuk kontrol ketat di lapangan dan pembinaan semangat tim.  Beliau menekankan perlunya komitmen dan kerja keras semua pihak untuk mengatasi rendahnya penyerapan beras.

Untuk meningkatkan penyerapan beras, diusulkan pembentukan wadah khusus untuk memfasilitasi kemitraan Bulog dengan penggilingan beras skala menengah yang memenuhi syarat melakukan kerjasama dengan Bulog.  Kerja sama ini akan difasilitasi oleh Babinsa untuk pengawalan di lapangan. 

Acara turut dihadiri, para Anggota Forkopimda, 

Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kab. Soppeng, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, para Mitra Penggilingan Bulog, para penyuluh pertanian.