Bupati Soppeng dan BGN Tekankan Pentingnya Program Prioritas Makan Bergizi Gratis

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam acara sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (16/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan sambutan hangat kepada Direktur BGN, dan menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Soppeng.

Ia menyoroti keselarasan program ini dengan prioritas pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak.

“Kehadiran dan dukungan Badan Gizi Nasional sangat berharga dalam memastikan keberhasilan program penting ini. Olehnya itu, saya ucapkan selamat datang di Bumi Latemmamala” ujar H. Suwardi Haseng.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program percontohan di 7 (tujuh) sekolah diantaranya 2 SD, 3 SMP, dan 2 SMA/SMK sejak Maret 2025, yang telah menjangkau 3.409 siswa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Soppeng berencana untuk secara bertahap memperluas program ini ke seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Olehnya itu, Bupati Soppeng mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tersebut guna meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini.

“Mari kita jadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang SETARA (sehat, maju, dan berdaya saing),” pungkas H. Suwardi Haseng.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, AP. menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (PMG) merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Program ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, serta tujuan khusus untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pola makan sehat.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, PMG dirancang untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Soppeng.

Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Makan Bergizi (SPBG), menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bapak Gunalan, juga memaparkan alokasi dana sebesar Rp.277.200.000.000,- untuk Soppeng, yang akan dialirkan ke 3 titik SPBG atau dapur umum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah hanya perlu menyiapkan yayasan dan 47 relawan, sementara seluruh infrastruktur akan ditangani oleh BGN.

Dana ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka stunting.

Dengan komitmen bersama ini, PMG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Soppeng, menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mempersiapkan Soppeng untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Pj. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat.

Rilis : Humas Pemda Soppeng

Inisiatif Bupati Soppeng, 93 Seragam Gratis di SDN 7 Salotungo Demi Kesetaraan Pendidikan

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, hari ini menunjukan komitmen nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Soppeng dengan menyerahkan langsung 93 seragam sekolah gratis kepada seluruh siswa kelas 1 SDN 7 Salotungo, Rabu (16/7/2025).

Penyerahan simbolis ini menandai keberhasilan program pendidikan yang tetap berjalan optimal meskipun dengan prinsip efisiensi anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Asis, S.Pd.I, Kepala Sekolah SDN 7 Salotungo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, atas perhatian dan kepeduliannya terhadap pendidikan di Kabupaten Soppeng.

“Bantuan ini sangat berarti dan menunjukkan kepedulian nyata terhadap pendidikan di sekolah kami. Semoga bantuan ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 7 Salotungo,” ucap Abdul Asis.

Sementara itu, Bupati Soppeng menyampaikan bahwa pembagian seragam dan sepatu gratis ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak di Soppeng.

“Pendidikan adalah investasi masa depan, dan kami ingin setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambahnya.

Program ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan di lingkungan sekolah dan meningkatkan semangat belajar siswa.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan demi kemajuan daerah.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program distribusi 5.043 paket seragam sekolah gratis kepada siswa baru SD dan SMP se-Kabupaten Soppeng pada Senin, 14 Juli 2025.

Program ini merupakan realisasi janji kampanye Bupati dan prioritas utama pembangunan daerah.

Paket seragam yang diberikan lengkap, termasuk baju, celana/rok, dasi, topi, label nama, dan sepatu. Rincian bantuan meliputi 2.844 pasang seragam SD (1.489 pasang untuk laki-laki dan 1.355 pasang untuk perempuan) dan 2.199 pasang seragam SMP (1.022 pasang untuk laki-laki dan 1.177 pasang untuk perempuan), serta 5.043 pasang sepatu.

(Red/SE)

Wujudkan Pendidikan Merata, Bupati Soppeng Salurkan Ribuan Seragam Sekolah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan dengan membagikan 5.043 paket seragam sekolah gratis kepada siswa baru jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Soppeng. Senin (14/7/2025).

Program ini merupakan realisasi janji kampanye Bupati dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas pendidikan.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa pembagian seragam dan sepatu gratis ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak di wilayahnya.

“Pendidikan adalah investasi masa depan, dan kami ingin setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Ia berharap program ini dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi secara maksimal dan berkontribusi dalam menciptakan generasi unggul demi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan.

Seragam yang diedarkan meliputi baju, celana atau rok, dasi, topi, label nama, serta sepatu. Untuk jenjang SD, paket seragam telah diserahkan ke masing-masing sekolah dan mulai didistribusikan langsung kepada siswa mulai tanggal 15 Juli 2025.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr Nur Alim, menambahkan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan data siswa baru yang terdaftar, dengan cadangan seragam untuk mengantisipasi siswa yang belum terdata.

Rincian bantuan seragam sekolah adalah sebagai berikut: untuk SD sebanyak 2.844 pasang (1.489 untuk siswa laki-laki dan 1.355 untuk siswa perempuan), dan untuk SMP sebanyak 2.199 pasang (1.022 untuk siswa laki-laki dan 1.177 untuk siswa perempuan).

Sepatu yang dibagikan berjumlah total 5.043 pasang, sesuai dengan jumlah penerima di kedua jenjang tersebut.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan kesetaraan di lingkungan sekolah serta meningkatkan semangat belajar para siswa.

Pemerintah daerah berjanji akan terus mendukung peningkatan mutu pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk membangun daerah melalui berbagai program yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Melalui kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan generasi muda.

(Red)

Pendapatan Pajak Daerah, Komitmen Bupati Soppeng di Rakor Bersama Gubernur Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (11/7/2025).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, H. Andi Sudirman Sulaiman, membahas strategi peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada optimalisasi pendapatan, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sulsel mencapai angka fantastis, yakni Rp1,3 triliun.

Jumlah ini mencakup kendaraan roda dua dan empat yang belum melakukan pendaftaran ulang.

Gubernur Andi Sudirman meminta seluruh Bupati dan Walikota se-Sulsel untuk serius menindaklanjuti persoalan ini.

Ia menegaskan bahwa opsen pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi daerah.

Pemerintah Provinsi Sulsel pun telah mengalokasikan anggaran dalam DPA Bapenda untuk mendukung pelaksanaan penagihan tunggakan tersebut di kabupaten/kota.

Menanggapi arahan itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah pemerintah provinsi. Ia langsung menginstruksikan Kepala BPKPD Soppeng agar menindaklanjuti kerja sama tersebut serta melaporkan perkembangannya secara berkala.

"Kami akan segera melakukan langkah-langkah konkret dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh potensi penerimaan daerah. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Soppeng ke depan," tegas H. Suwardi Haseng.

Rakor ini juga dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sulsel beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

(Red)

Tim Juri Lomba Perpustakaan Kunjungi Perpustakaan Desa Macakka Tellulimpoe, Soroti Inovasi dan Keterlibatan Komunitas

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, Abdullah, SE., MM, mendampingi Tim Juri Lomba Perpustakaan Umum Terbaik Desa/Kelurahan Tahun 2025 dalam kunjungan penilaian ke Perpustakaan Macakka, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Jumat (11/7/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari proses evaluasi lomba tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan peran strategis perpustakaan desa dalam membangun budaya literasi di masyarakat.

Tim juri yang dipimpin oleh Nilma, S.Sos., MM., melakukan penilaian menyeluruh terhadap kelengkapan fasilitas, inovasi program, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Nilma menekankan bahwa perpustakaan desa saat ini harus bertransformasi menjadi ruang inklusif dan dinamis.

“Perpustakaan bukan lagi sekadar tempat membaca, tetapi pusat kegiatan belajar dan komunitas yang dapat memberdayakan warga melalui berbagai program literasi,” ujarnya.

Abdullah menyampaikan apresiasinya atas semangat masyarakat Tellulimpoe dalam mengembangkan Perpustakaan Macakka.

Ia berharap perpustakaan ini dapat menjadi contoh bagi desa lain.

“Lomba ini bukan hanya soal kompetisi, tapi bagaimana kita mendorong lahirnya perpustakaan Desa yang aktif dan adaptif".

"Kami optimis Perpustakaan Macakka bisa melaju hingga ke tingkat nasional,” katanya.

Sebagai bentuk kreativitas, Perpustakaan Macakka menampilkan pameran mini yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari PKK, KPM, komunitas rajut, kader Posyandu, hingga kegiatan literasi seperti One Day One Book.

Selain itu, perpustakaan ini juga telah menerima dukungan berupa buku, komputer, televisi, dan layar digital yang menunjang program titik baca di berbagai sudut desa.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Camat Marioriawa, perwakilan Tim PKK Kabupaten Soppeng dan Desa Tellulimpoe, Kepala Desa Tellulimpoe beserta jajarannya, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Dengan semangat inklusif dan inovatif, Perpustakaan Macakka terus berkomitmen menjadi pusat literasi yang hidup dan relevan di tengah masyarakat, sejalan dengan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Soppeng dalam memperkuat layanan informasi dan literasi yang mudah diakses.

(Red)

Kementan Perkuat Pembentukan Brigade Pangan di Sulawesi Tengah, Dorong Optimalisasi Lahan untuk Ketahanan Pangan

Palu, Sulawesi Tengah, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional melalui pembentukan Brigade Pangan, yang kini mulai digencarkan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Langkah ini dikawal langsung oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, yang menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Sulawesi Tengah, Jumat (11/06/2025).

Rapat
tersebut membahas pembentukan struktur Brigade Pangan tingkat kabupaten, optimalisasi lahan tidur, serta penunjukan Penanggung Jawab (PJ) Brigade Pangan kabupaten/kota.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak. Mereka harus bergerak cepat dan memastikan tidak ada musim tanam yang terlewat. Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci menjaga ketahanan pangan berkelanjutan,” tegas Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menyoroti pentingnya sinergi antara Brigade Pangan dan penyuluh pertanian di lapangan.

“Penyuluh adalah ujung tombak pendampingan petani. Brigade harus bersinergi agar program berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, selaku Penanggung Jawab Brigade Pangan wilayah Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan bahwa Brigade Pangan tidak hanya berfungsi sebagai unit tanggap darurat, tetapi juga sebagai penggerak percepatan tanam dan pendampingan budidaya pertanian.

“Brigade Pangan adalah respons strategis menghadapi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan krisis pangan global. Kami siap dukung dari sisi pelatihan dan mobilisasi SDM,” jelas Jamaluddin.

Kepala Dinas TPHP Sulawesi Tengah turut menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan seluruh elemen pertanian, termasuk penyuluh, petugas lapangan, dan kelembagaan petani.

Senada, Kepala BRMP Sulawesi Tengah menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah demi tercapainya swasembada pangan di wilayahnya.

Hasil rapat menetapkan bahwa setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah akan memiliki PJ Brigade Pangan yang bertugas memantau perkembangan lapangan, berkoordinasi dengan penyuluh, serta melaporkan progres ke tingkat provinsi dan pusat.

Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta penguatan SDM pertanian melalui pelatihan yang berkelanjutan, Kementan optimis langkah ini akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

(Red)

Manager PLN UP3 Kendari Gelar Pertemuan Strategis dengan DPD APERSI Sultra di Hotel Claro

Kendari, Teropongsulawesi.com, Manager PLN UP3 Kendari, Munawir Liling, mengadakan pertemuan resmi dengan jajaran pengurus DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Tenggara.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Claro Kendari ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PLN dan pelaku usaha sektor perumahan. Kamis (10/7/2025).

Diskusi strategis yang dilakukan fokus pada kemudahan dan percepatan layanan kelistrikan, terutama dalam hal penyambungan baru, keandalan suplai listrik, serta dukungan PLN terhadap pembangunan perumahan rakyat di Sulawesi Tenggara.

Munawir Liling menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara PLN dan pengembang perumahan. “PLN sangat terbuka terhadap masukan dari asosiasi seperti APERSI.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek perumahan mendapatkan layanan kelistrikan yang cepat, andal, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPD APERSI Sultra menyambut baik langkah ini sebagai bentuk kemitraan yang lebih erat antara PLN dan pengembang.

Ia berharap pertemuan ini menjadi awal peningkatan layanan serta penyelesaian tantangan pengurusan kelistrikan yang selama ini dihadapi oleh para pengembang.

Pertemuan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan komitmen bersama untuk terus membangun sinergi dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

PLN berkomitmen untuk menyediakan layanan kelistrikan yang andal, cepat, dan ramah lingkungan demi mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

(Red)

Ayo Bangun Kelembagaan Sawit yang Kuat! Pasangkayu Jadi Contoh, Mentan : Indonesia Butuh Program Berkelanjutan

Palu, Teropongsulawesi.com, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, meningkatkan pengetahuan manajemen warga Pasangkayu melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Tahun 2025.

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengelolaan kebun rakyat membutuhkan tata kelola kelembagaan yang baik, ditopang oleh SDM yang kompeten dan terlatih. Pelatihan ini digelar di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (8/7/2025).

Pelatihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 7 hingga 16 Juli 2025, bertempat di Hotel Aston Palu. Sebanyak 59 peserta yang berasal dari berbagai kelembagaan pekebun di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengikuti kegiatan ini.

Mereka terdiri dari pengurus kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi pekebun yang selama ini menjadi motor penggerak sektor pertanian sawit di daerah tersebut.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan  aspek pertumbuhan produksi, ekspor, dan keberlanjutan sawit.

“Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan produksi sawit dalam negeri, hal ini dibutuhkan juga untuk mendorong akselerasi baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit secara berkelanjutan.” Tegas Menteri Pertanian Amran.

Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, juga menyampaikan bahwa bagian dari strategi pembangunan pertanian berbasis SDM adalah hal penting dalam peningkatan ilmu pengetahuan.

“Pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan SDM yang unggul. Penguatan kapasitas kelembagaan adalah cara untuk mendorong petani lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola usahanya secara profesional,” ujar Idha Widi Arsanti.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, yang membuka kegiatan ini pada Selasa (8/7/2025) menyampaikan, pelatihan ini menjadi bukti perhatian nyata pemerintah pusat terhadap penguatan sektor sawit, terutama dari aspek kelembagaan.

Ia menyebut, kelembagaan merupakan fondasi penting bagi petani untuk memiliki daya tawar yang lebih baik, terutama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra maupun menghadapi fluktuasi harga komoditas di pasar.

Menurut Jamaluddin, selama ini banyak petani yang bergerak secara individu sehingga kurang memiliki posisi tawar dalam negosiasi. Ketika petani terorganisir dalam kelembagaan yang kuat dan memiliki kesepakatan kerja yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Memorandum of Understanding (MoU), maka hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara seimbang.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek manajerial dan kepemimpinan dalam kelembagaan tani. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang kemitraan usaha, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta kepemimpinan yang efektif di tingkat kelompok.

Menariknya, pelatihan tahun ini diikuti oleh banyak peserta muda dari generasi milenial. Jamaluddin melihat hal ini sebagai sinyal positif bahwa regenerasi di sektor pertanian mulai berjalan.

Ia pun berharap Pasangkayu ke depan semakin dikenal sebagai wilayah dengan kelembagaan petani sawit yang solid dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya partisipasi perempuan dalam pelatihan ini.

Jamaluddin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan kaum perempuan, terutama dalam peran-peran penting seperti pengelolaan keuangan kelembagaan.

Dengan gaya berseloroh, ia mengatakan bahwa jika ingin keuangan kelompok aman, serahkan saja kepada ibu-ibu petani yang dikenal lebih teliti.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yuli Nurnaningsih menjelaskan, pelatihan ini dirancang dengan pendekatan seimbang antara teori dan praktik.

Sekitar 30 hingga 40 persen materi disampaikan dalam bentuk teori di kelas, sementara 60 hingga 70 persen sisanya berupa praktik lapangan, termasuk simulasi identifikasi kelembagaan dan praktik kerja lapangan (PKL) di Kelompok Tani Jaya Mandiri, Pasangkayu.

Materi yang diberikan mencakup dua kelompok utama, yakni materi inti yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi kerja, serta materi penunjang untuk memperkaya pemahaman peserta.

Selama pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berasal dari Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Widyaiswara BBPP Batangkaluku sendiri.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Di akhir pelatihan, peserta akan melalui penilaian komprehensif yang menjadi bagian dari indikator kelulusan.

Dengan pelatihan ini, BBPP Batangkaluku berharap lahirnya petani-petani sawit yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki visi kelembagaan dan keberlanjutan usaha tani yang kuat.

Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi pemicu perubahan positif dalam tata kelola pertanian sawit di Pasangkayu, serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

(Red)

Pemkab Soppeng Dorong Kepatuhan RUP dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).

FGD yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini diikuti oleh 120 peserta, terdiri dari admin dan operator SiRUP dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., CPSp., selaku penanggung jawab kegiatan, menjelaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kriteria dan persyaratan dalam RUP untuk meminimalisir kendala dalam proses pengadaan barang/jasa.

“Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memastikan proses pengadaan berjalan on the track sesuai aturan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri, khususnya untuk memberdayakan UMKM,” ujarnya.

FGD ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pengelolaan RUP TA 2025 dan mengevaluasi penyusunan paket kegiatan yang akan diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP_LKPP). Muhammad Ihsan melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, input RUP telah mencapai 100%, merupakan salah satu pencapaian penting dalam penilaian MCSP KPK Tahun 2025.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., yang mewakili Bupati Soppeng dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam pengelolaan RUP.

“Input RUP bukan hanya tanggung jawab admin dan operator SiRUP, tetapi juga PA/KPA yang harus memonitor dan mendampingi prosesnya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pengumuman RUP paling lambat 31 Maret, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan pedoman dari KPK.

Andi Muhammad Surahman juga menyoroti 10 paket strategis pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 198/V/2025. Ia berharap perangkat daerah terkait segera mengumumkan RUP-nya agar proses pengadaan dapat segera dimulai.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMKM dalam setiap pengadaan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ia pun mendorong Tim P3DN Kabupaten Soppeng untuk lebih aktif dalam monitoring dan pengawasan PDN.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Soppeng, sejalan dengan visi Kabupaten Soppeng yang berdaya saing berbasis agropolitan.

FGD ini dihadiri oleh para Kepala SKPD, Kabag Setda, Camat, serta admin dan operator SiRUP.

(Silviana)

BP3MI Sulsel dan Pemkab Soppeng Sinergi Lindungi Pekerja Migran

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Balai Pelayanan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Selatan (BP3MI Sulsel) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng menggelar sosialisasi bertajuk “Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)”.

Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya prosedur aman dan legal bagi calon PMI. Rabu (8/7/2025).

Kepala BP3MI Sulsel, Dharma Saputra, dalam laporannya menegaskan pentingnya mengikuti prosedur resmi di setiap tahap keberangkatan PMI.

“Memahami regulasi dan mekanisme yang berlaku sangat krusial agar para pekerja migran terhindar dari praktik ilegal yang merugikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kamaluddin, Staf Khusus Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pelayanan Publik KemenP2MI, menyampaikan sambutan mewakili Menteri P2MI.

Ia menekankan komitmen pemerintah pusat dalam melindungi PMI melalui jalur resmi dan mendorong pemanfaatan Sistem Informasi dan Koordinasi P2MI Terintegrasi (SIKOP2MI) untuk memastikan setiap PMI terdaftar dan terlindungi.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, turut memberikan sambutan dan mengapresiasi terselenggaranya sosialisasi ini.

Ia menegaskan dukungan Pemkab Soppeng dalam perlindungan PMI dan menjelaskan pentingnya perubahan istilah dari “Tenaga Kerja Indonesia” menjadi “Pekerja Migran Indonesia” sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.

Selle juga mengajak pemerintah Desa untuk aktif memetakan potensi PMI dan berkoordinasi dengan BP3MI agar proses rekrutmen dan penempatan berjalan sesuai prosedur.

Ia menambahkan, “Budaya ‘passompe’ atau merantau yang telah lama menjadi tradisi masyarakat Soppeng harus tetap dilakukan secara aman dan sesuai regulasi.”

Pemkab Soppeng berkomitmen mempermudah proses pengurusan berkas bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri secara prosedural.

Rencana pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengatur dan merekrut PMI di Soppeng, baik dari BUMD maupun sektor swasta, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan pekerja migran.

Acara ini juga dihadiri berbagai perwakilan dari DPRD, dinas terkait, kepala desa, LSM, perusahaan penempatan PMI, akademisi, serta keluarga PMI purna, mencerminkan upaya komprehensif menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berkaitan dengan isu PMI.

Balai Pelayanan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Selatan (BP3MI Sulsel) adalah lembaga pemerintah yang berkomitmen melindungi hak dan keselamatan para Pekerja Migran Indonesia dengan menyediakan layanan penempatan dan perlindungan yang aman, legal, dan terpercaya.

(Silviana)