Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Prioritaskan Keamanan Obat dan Makanan

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Sinergi Pemkot–KKP, Makassar Siapkan Produk Perikanan Berkualitas, Ekspor Perkuat Ekonomi Maritim

Makassar, Teropongsulawesi.com– Pemerintah Kota Makassar, memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing.

Upaya memperkuat kualitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya dalam pengawasan mutu serta hilirisasi produk perikanan.

Hal ini dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan jajaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Makassar, Mohammad Zamrud, menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen KKP untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar. 

Sekaligus menyampaikan perubahan nomenklatur dan penguatan tugas kelembagaan sesuai regulasi terbaru. 

Perubahan tersebut, lanjut dia, merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif per 31 Desember 2025. 

Yang secara resmi menghapus fungsi karantina dan memperkuat peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

"Tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatakan komitmen kami dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar," ujarnya. 

"Saat ini kelembagaan kami sudah berubah, bukan lagi karantina, tetapi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar," tambah Zamrud.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mendorong pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas, aman, serta memiliki nilai tambah ekonomi. 

Selain membahas penguatan pengawasan mutu, audiensi ini juga menitikberatkan pada percepatan hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi maritim Kota Makassar.

Sebagai kota pesisir dengan potensi kelautan yang besar, Makassar dipandang memiliki peluang signifikan untuk mengembangkan produk perikanan unggulan yang tidak hanya memenuhi standar mutu dan keamanan, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. 

Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaan tugas, KKP Makassar menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Selain itu, Zamrud menegaskan fokus pihaknya dalam memperkuat hilirisasi produk perikanan, khususnya peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

"Kami juga fokus pada penguatan hilirisasi produk. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar bersama OPD teknis dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan di daerah, baik melalui pembentukan tim terpadu, tim teknis, maupun gugus tugas sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Zamrud juga memaparkan kewenangan baru KKP Makassar terkait sertifikasi penjaminan mutu dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya ikan, pembenihan, hingga unit pengolahan dan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

"Sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi sudah dilimpahkan penuh kepada kami. Saat ini ada sembilan jenis sertifikasi yang kami tangani," tuturnya. 

"Kami berharap ke depan Makassar dapat menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan," lanjutanya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu kekuatan sebagai Kota maritim. 

Pria yang akrab disapa Appi itu menyambut baik kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian.

"Saya menyambut baik apa yang kita lakukan hari ini. Ini akan sangat berhubungan dengan teman-teman di dinas, khususnya Dinas Perikanan dan Pertanian. Saya berharap eksplorasi terhadap produk-produk kelautan kita benar-benar dimaksimalkan," ujar Munafri.

Lanjut dia, sebagai daerah pesisir, kota Makassar memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Wali Kota berlatar politisi itu, mencontohkan sejumlah pengembangan potensi kelautan yang telah dilakukan salah satu perusahaan di Biringkanaya, ekspor perikanan dan menunjukkan hasil positif.

"Seperti yang kita lihat di Biringkanaya beberapa waktu lalu, itu luar biasa. Begitu juga dengan pengembangan landak laut tempo hari. Ini menunjukkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplor dari laut kita," katanya.

Appi menyebutkan,  potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan perikanan.

Ia menuturkan maraknya produk makanan olahan berbahan baku impor maupun ultra processed food, sementara Makassar, justru memiliki bahan baku laut berkualitas tinggi.

"Sekarang ini bahan-bahan makanan olahan menjamur di mana-mana. Padahal kita punya raw materials (bahan mentah) yang sangat baik. Ini yang harus kita jalankan bersama," tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, khususnya melalui sosialisasi masif di lingkungan sekolah. 

Menurutnya, kebiasaan konsumsi makanan sehat berbasis ikan perlu ditanamkan sejak dini untuk melindungi generasi muda dari pola makan tidak sehat.

"Kalau tidak, anak-anak kita akan terus disajikan makanan ultra processed food yang tidak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang mereka," sambung Appi. 

Selain aspek konsumsi dan hilirisasi, Munafri menegaskan bahwa pembinaan nelayan menjadi fokus utama Pemkot Makassar.

Dia menilai kesejahteraan nelayan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hasil perikanan yang dihasilkan.

Munafri berharap kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama di lapangan.

"Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bersama KKP. Kalau memang ada kegiatan yang harus dilakukan secara bersama, kami siap melakukannya," pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar–UMI Perkuat Kolaborasi Kesehatan Berbasis Interprofessional Education

Makassar, Teropongsulawesi.com- Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat jejaring dan kualitas layanan kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. 

Komitmen tersebut diwujudkan dalam pertemuan dan silaturahmi bersama Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan pengelola Academic Health Center Universitas Muslim Indonesia (AHC-UMI) yang berlangsung di Ruang Wali Kota Lantai 2, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas penguatan peran Academic Health Center sebagai model integrasi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Salah satu fokus utama adalah pengembangan Interprofessional Education (IPE), yakni pendekatan pendidikan berbasis kolaborasi lintas profesi kesehatan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, holistik, dan berkesinambungan.

Melalui konsep Interprofessional Education, mahasiswa dan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu didorong untuk belajar, bekerja, dan berinovasi secara bersama sejak dini. 

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem layanan kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. 

Menurut Munafri, kolaborasi  diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan kota yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Makassar sebagai kota unggul dalam pelayanan publik berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.

"Dengan senang hati kami menyambut kolaborasi ini. Artinya, kami juga akan menitipkan beberapa program pemerintah agar bisa langsung menyentuh masyarakat paling bawah," ujarnya. 

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Makassar.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Appimenegaskan, sejumlah persoalan kesehatan utama di Kota Makassar harus ditangani secara kolaboratif, terutama stunting, tuberkulosis (TBC), dan HIV yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

"Persoalan stunting tentu harus kita selesaikan bersama-sama. Begitu juga TBC yang angkanya cukup tinggi, termasuk HIV. Ini semua butuh sentuhan langsung ke tengah masyarakat," jelasnya.

Munafri juga mengingatkan potensi meningkatnya berbagai penyakit pasca musim hujan, sehingga kehadiran tenaga kesehatan di lapangan menjadi sangat penting.

Dalam rangka memastikan efektivitas program, Wali Kota meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk merespons kolaborasi ini secara menyeluruh, termasuk melibatkan seluruh Puskesmas yang ada.

"Yang saya butuhkan nanti adalah laporan dari setiap Puskesmas, bagaimana kegiatan dilakukan, bagaimana peran anak-anak mahasiswa di lapangan," tuturnya. 

"Sekaligus kita bisa melihat apakah Puskesmas sudah menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat kesehatan masyarakat," tambah dia.

Appi menekankan pentingnya penguatan peran Puskesmas agar tidak hanya berfokus pada pelayanan di dalam gedung, melainkan lebih aktif menjangkau masyarakat.

Terkait pengelolaan Puskesmas, ia juga menyampaikan agar kepemimpinan Puskesmas tidak hanya diisi oleh dokter, tetapi terbuka bagi tenaga kesehatan lain yang kompeten.

Dua menambahkan, proses tersebut saat ini sedang berjalan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan kesehatan di tingkat wilayah.

Lebih lanjut, ia berharap hasil kegiatan KKN Profesi dan Interprofessional Education yang dijalankan bersama UMI dapat dilaporkan secara sistematis kepada Pemerintah Kota Makassar.

"Setelah kegiatan selesai, kami butuh report. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki kualitas layanan Puskesmas. Ini bagian dari kerja sama kami dengan universitas," pungkasnya. (*) 

Diketahui, pimpinan UMI bersama Pengurus AHC (Academic Health Centre) UMI. 

1. Prof. Dr. Ir. H.A. Dirgahayu A Lantara, MT., IPU., Aean.Eng Rektor UMI diwakili WR I UMI

2. Prof. dr. Syarifuddin Wahid, PhD, Sp.PA (K), Sp.F, DFM Ketua AHC UMI

3. ibu dr. Andi Alamanda Irwan M. BIOMED

Mewakili Dekan FK UMI

4. Prof. Dr. Suharni, M.Kes Dekan FKM UMI

5. Prof. drg. H. Moh. Dharma Utama, PhD, Sp.Pros,  Subsp. PKIKG (K) Dekan FKG UMI

6, Dr. apt. Abd. Malik, S.Farm., M.Sc., Ph.D., Dekan Fak. Farmasi UMI

7 Ketua LPkM UMI Dr H Abd Rauf Assagaf MPd

8 Sekretaris LPkM Prof Dr Ir H Rustam Ms

9. Kapus KKN LPkM UMI Prof DR Suryanto MT.

(Red) 

BPBD Kota Makassar Pimpin Pencarian Korban Tenggelam di Waduk Nipa-Nipa Manggala

Makassar, Teropongsulawesi.com, Seorang warga atas nama Dg Nai dilaporkan tenggelam dan hingga kini belum ditemukan di wilayah Kecamatan Manggala, tepatnya di sekitar Waduk Nipa-Nipa.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, Ansar, korban diketahui sempat terlihat menyeberang waduk menggunakan perahu barunya. Namun setelah kejadian tersebut, korban tidak kembali, dan sampai saat ini korban beserta perahunya belum ditemukan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Makassar bersama berbagai unsur SAR dan relawan langsung melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Pencarian telah dilakukan sejak kemarin malam pukul 20.00 WITA hingga 03.00 WITA dini hari, kemudian dilanjutkan kembali hari ini mulai pukul 08.30 WITA dan masih berlangsung hingga saat ini. Kamis (8/1/2025). 

Dalam operasi ini, BPBD Kota Makassar menurunkan 2 regu Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan total 24 personel, didukung 2 unit perahu karet (Sillinger), 3 unit mobil rescue, serta peralatan SAR lengkap guna memaksimalkan proses pencarian di lapangan.

Adapun unsur yang terlibat dalam operasi pencarian meliputi:

• BPBD Kota Makassar

• BPBD Kabupaten Gowa

• Basarnas

• SAR Polri

• Damkar Kota Makassar

• Polairud

• Dompet Dhuafa

• Baznas

• SAR Unhas

• SAR Logis

• SAR Unibos

Saat ini, fokus pencarian diarahkan ke aliran Sungai Tallo, dengan mempertimbangkan kemungkinan korban terbawa arus dari lokasi awal kejadian. Namun, kondisi cuaca serta arus air yang cukup kuat menjadi kendala dan cukup menyulitkan proses pencarian.

Kepala BPBD Kota Makassar turut turun langsung dan terlibat dalam proses pencarian sebagai bentuk komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan kejadian darurat ini.

BPBD Kota Makassar mengimbau masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di sekitar perairan dan berharap dukungan serta doa dari semua pihak agar korban dapat segera ditemukan. Upaya pencarian akan terus dilakukan secara maksimal dan terpadu.

Perkembangan selanjutnya akan disampaikan sesuai hasil operasi di lapangan.

(Red) 

Semangat Juang The Seven Team, Tim Futsal SDN 7 Salotungo yang Menginspirasi Generasi Muda

Salotungo, Teropongsulawesi.com, SD Negeri 7 Salotungo kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler olahraga, khususnya cabang futsal. Tim futsal sekolah yang dikenal dengan nama “The Seven Team” tampil sebagai simbol semangat juang, kekompakan, dan sportivitas yang patut diapresiasi.

Pembinaan futsal di SDN 7 Salotungo tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter positif sejak usia dini. Melalui latihan rutin dan pendampingan yang konsisten, The Seven Team hadir sebagai representasi pelajar sehat, aktif, dan berdaya saing.

Susunan Pemain The Seven Team SDN 7 Salotungo

Berdasarkan dokumentasi kegiatan, para pemain The Seven Team tersusun rapi dalam dua barisan yang mencerminkan kedisiplinan dan kekompakan tim.

Barisan depan (kanan ke kiri):

A. Arsil (Kelas 4.C)

Dirga (Kelas 3.B)

Rakha (Kelas 3.C)

Dika (Kelas 5.C)

Barisan belakang (kanan ke kiri):

A. Langit (Kelas 6.B)

A. Ariq (Kelas 6.B)

Azka (Kelas 6.A)

Raylan (Kelas 5.A)

Altaf (Kelas 6.B)

Hafids (Kelas 5.C)

Komposisi pemain lintas kelas ini menjadi kekuatan tersendiri bagi The Seven Team, karena menghadirkan kolaborasi antara pengalaman dan semangat muda.

Pembinaan di Bawah Arahan Coach Syamsul Rijal

Tim futsal SDN 7 Salotungo berada di bawah arahan Coach Syamsul Rijal, sosok pelatih yang dikenal konsisten dan penuh dedikasi. Dalam proses pembinaan, Coach Syamsul Rijal tidak hanya menekankan aspek teknik permainan futsal, tetapi juga membangun mental bertanding, kedisiplinan, serta kerja sama tim.

“Anak-anak tidak hanya diajarkan cara bermain bola, tetapi juga bagaimana bersikap sportif, saling menghargai, dan bertanggung jawab sebagai sebuah tim,” ujar Coach Syamsul Rijal dalam salah satu sesi latihan.

Futsal sebagai Sarana Pendidikan Karakter

Kepala SDN 7 Salotungo menyampaikan bahwa keberadaan The Seven Team bukan semata-mata untuk mengejar prestasi di lapangan. Lebih dari itu, futsal dijadikan sebagai media pendidikan karakter yang sejalan dengan visi dan misi sekolah.

“Melalui olahraga futsal, peserta didik belajar tentang kebersamaan, kejujuran, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membentuk karakter pelajar yang unggul,” ungkap Kepala Sekolah SDN 7 Salotungo.

Inspirasi bagi Peserta Didik Lainnya

Dengan semangat kebersamaan dan pembinaan yang berkelanjutan, Tim Futsal SDN 7 Salotungo “The Seven Team” diharapkan terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi seluruh peserta didik. Kehadiran tim ini membuktikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan holistik di sekolah dasar.

Ke depan, SDN 7 Salotungo berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan minat dan bakat siswa, baik di bidang olahraga maupun bidang lainnya, demi mencetak generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berprestasi.

(Red) 

Munafri Tekankan Kolaborasi Pemkot–Akademisi, Perkuat Ketahanan Pangan dan UMKM

Makassar, Teropongsulawesi.com- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota, perguruan tinggi, dan kalangan akademisi sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta keberlanjutan sektor pertanian di Kota Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Tiga Guru Besar Universitas Bosowa, yang digelar di Balai Sidang 45 Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (7/1/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa tantangan pembangunan perkotaan ke depan semakin kompleks, mulai dari isu ketersediaan pangan, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga keberlanjutan usaha UMKM lokal. 

Oleh karena itu, peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi menjadi sangat vital dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan keilmuan.

"Pemerintah Kota Makassar tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi kuat dengan perguruan tinggi dan para akademisi agar setiap kebijakan pembangunan berkelanjutan," kata Munafri, di dampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa menghadiri acara tersebut. 

Secara khusus, Wali Kota Makassar menyampaikan selamat dan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada tiga guru besar yang dikukuhkan, yang keilmuannya dinilai sangat relevan dengan agenda strategis pembangunan kekinian.

Pertama, Prof. Ir. Andi Tenri Fitriyah, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Ekonomi Pertanian dengan kepakaran pada ketahanan dan pola konsumsi pangan alternatif. 

Keilmuan ini menjadi sangat strategis dalam mendukung agenda Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan, mendorong pemanfaatan pangan lokal, serta membangun sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global.

Kedua, Prof. Dr. Chahyono, S.E., M.Si., Profesor dalam Bidang Manajemen dengan kepakaran inovasi manajemen dan keberlanjutan usaha ekonomi. 

Kontribusi keilmuan ini dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Ketiga, Prof. Ir. Baharuddin, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Sosial Ekonomi Pertanian dengan kepakaran tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan. 

Keahlian ini memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya Munafri, pengukuhan guru besar ini bukan sekadar pencapaian personal, tetapi juga momentum penting bagi penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan selamat kepada para akademisi Universitas Bosowa yang hari ini resmi dikukuhkan sebagai Profesor," tutur orang nomor satu Kota Makassar, itu. 

Dia menekankan, bahwa gelar Profesor merupakan puncak pencapaian akademik yang tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang menuntut konsistensi, ketekunan, dedikasi, serta integritas keilmuan yang tinggi.

"Gelar Profesor adalah puncak pengabdian akademik. Ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa, secara khusus mengungkapkan, keahlian para Profesor yang dikukuhkan, yang dinilainya memiliki keterkaitan langsung dengan program strategis Pemerintah Kota Makassar.

Ia menyebut, dari tiga Profesor yang dikukuhkan, seluruh keilmuannya sangat relevan dengan isu ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta pembangunan pertanian berkelanjutan.

"Para Profesor ini, ilmunya sangat dibutuhkan di masyarakat. Tiga Profesor yang dikukuhkan hari ini keilmuannya berhubungan langsung dengan program-program Pemerintah Kota Makassar," ungkap Munafri.

Mantan Bos PSM itu menjelaskan, ketahanan pangan menjadi tantangan serius bagi Kota Makassar, sebagai ibu kota provinsi yang tidak memiliki lahan pertanian luas. 

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar sangat bergantung pada daerah penyangga untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

"Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif dan inovasi untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga," jelasnya.

Appi juga mengapresiasi pemaparan Profesor di bidang ketahanan dan tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan, yang menurutnya memberikan gambaran konkret terkait solusi ketahanan pangan perkotaan. 

Munafri bahkan menyatakan akan mengundang Profesor terkait untuk duduk bersama membahas implementasi program secara nyata.

"Kita akan dorong program seperti urban farming, vertical farming, dan berbagai inovasi lainnya agar masyarakat bisa menjaga kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dan lingkungan perkotaan," ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Munafri juga menekankan kontribusi keilmuan  dalam bidang manajemen dan pengembangan UMKM.

Ketua Golkar Makassar itu menilai, pemaparan terkait inovasi dan tata kelola UMKM sangat relevan dengan kondisi ekonomi Kota Makassar.

Dikatakan, UMKM adalah motor penggerak ekonomi yang sangat kuat. Inovasi bukan lagi soal selera pemilik usaha, tetapi harus mengikuti selera pasar. Ini poin penting yang sering terlewat.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi UMKM di Makassar, di mana masih terdapat sekitar 60 persen UMKM yang berada dalam kondisi rentan atau mati suri.

Ditegaskan, Pemerintah Kota harus hadir secara aktif untuk menjaga keberlanjutan UMKM dan mendorong mereka naik kelas.

"Saya selalu mengatakan, ujung dari UMKM adalah ekspor. Ketika UMKM bisa ekspor, artinya tata kelola sudah berjalan dengan baik. Di sinilah kami membutuhkan peran akademisi untuk mendampingi dan merancang strategi bersama," bebernya. 

Sementara itu, Munafri menekankan pentingnya konsep keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan pertanian. 

Ia mengaitkan hal tersebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kita tidak ingin pembangunan hanya dinikmati hari ini, sementara generasi berikutnya menunggu tanpa kepastian. Pertanian berkelanjutan adalah kunci," jelasnya kembali.

Munafri juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk Internet of Things (IoT), dalam pengembangan pertanian perkotaan, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Makassar.

Ujungnya adalah bagaimana teknologi berperan dalam proses pengembangan pertanian di wilayah perkotaan. 

"Inilah tantangan sekaligus peluang kita ke depan," tambahnya.

Di akhir sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. 

Ia berharap Universitas Bosowa terus memperkuat hilirisasi riset, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan karya-karya ilmiah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap pengukuhan guru besar ini tidak hanya menjadi pencapaian akademik personal, tetapi juga menjadi tonggak penguatan peran Universitas Bosowa sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat," harapnya.(*)

TAPD Makassar Godok 16 Program Strategis 2026, Pembangunan Stadion & Layanan Publik Jadi Prioritas

Makassar, Teropongsulawesi.com– Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai memfinalkan penyusunan dan penetapan Program Strategis Daerah (PSD) untuk tahun anggaran 2026.

Sejumlah proyek berskala besar yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan kota masuk dalam daftar usulan awal. 

Mulai dari pembangunan stadion, penataan Kawasan Karebosi, pembangunan Stadion Untia, hingga pembangunan dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan berupa puskesmas dan sekolah percontohan.

"Program-program yang telah dibahas ini masih berupa usulan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Selasa (6/1/2026).

Mantan Kepala Bappeda Kota Makassar itu mengatakan, pembahasan program-program prioritas tersebut telah dilakukan bersama TAPD dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Pembahasan ini bertujuan untuk menyaring program yang benar-benar siap dilaksanakan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Selanjutnya akan dipresentasikan kepada bapak Wali Kota Makassar untuk ditentukan mana yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Daerah. Setelah itu, Bappeda akan menetapkannya secara resmi," jelas Andi Zulkifly.

Ia menjelaskan, penetapan Program Strategis Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator utama, seperti kebutuhan dan kemampuan anggaran, besarnya dampak terhadap masyarakat. 

Serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar.

Salah satu program utama yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 2026 adalah pembangunan stadion. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan feasibility study (FS) sebagai kajian akademik yang menilai urgensi, kelayakan, serta kebutuhan pembangunan stadion. 

"Kajian tersebut kini telah rampung dan menjadi dasar bagi pelaksanaan proyek," tuturnya. 

Lebih lanjut, mantan Kadis PTSP itu menuturkan bahwa pembangunan stadion direncanakan menggunakan skema multiyears yang berlangsung pada periode 2026 hingga 2027. 

Tahapan awal pelaksanaan dimulai dengan proses tender manajemen konstruksi (MK) guna menghasilkan konsep teknis dan basic design stadion. 

Setelah itu, dilakukan pematangan lahan di wilayah Ujung Pandang yang diperkirakan memakan waktu sepanjang tahun 2026.

Pekerjaan konstruksi fisik dijadwalkan mulai pada 2027, dengan target stadion dapat difungsikan pada 2028.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) ditetapkan sebagai leading sector. 

"Termasuk, pelaksanaannya juga melibatkan lintas OPD, termasuk dinas yang membidangi pertanahan, tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, serta penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)," terangnya. 

Selain sektor olahraga, Pemerintah Kota Makassar juga mengusulkan pembangunan Sekolah percontohan pada sektor pendidikan sebagai bagian dari Program Strategis Daerah 2026. 

Direncanakan akan dibangun satu unit sekolah percontohan yang asetnya berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan, sementara pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan oleh Dinas PU. 

"Sekolah ini diharapkan menjadi model pengembangan mutu pendidikan dan rujukan bagi sekolah unggulan lainnya di Kota Makassar," harapnya.

Program strategis lainnya adalah penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Makassar Government Center (MGC) yang hingga kini belum rampung sepenuhnya.

Dimana, penyelesaian proyek ini mencakup seluruh lantai bangunan serta pengerjaan interior, sehingga sejumlah OPD dapat segera dipindahkan dan pelayanan publik dapat terintegrasi dalam satu pusat layanan terpadu.

Tak kala penting kata Zulkifly, Pemkot Makassar juga tetap melanjutkan program Seragam Gratis yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada awal 2026. 

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada tahun 2025, pemerintah berencana melakukan perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. 

"Pembahasan mekanisme baru tersebut telah melibatkan Dinas Pendidikan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta tim teknis terkait," beber Zulkifly.

Kemudian, pada sektor penataan kota, penataan Kawasan Karebosi kembali diusulkan sebagai proyek strategis daerah dengan skema multiyears. 

Meski sebelumnya sempat mengalami perubahan desain setelah dilakukan peninjauan ulang, tahapan tender serta pendampingan pengadaan telah masuk dalam perencanaan. 

Pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan sesuai dengan visi pengembangan ruang publik Kota Makassar.

Sementara pada sektor kesehatan, pembangunan Puskesmas Pampang Baru juga masuk dalam daftar Program Strategis Daerah tahun 2026. 

Seluruh tahapan perencanaan proyek ini telah diselesaikan pada 2025. Namun, keterbatasan waktu membuat pelaksanaan fisik baru dapat dilakukan pada 2026.

"Selain itu, beberapa puskesmas lain, seperti di Kecamatan Biringkanaya dan Sudiang, masih berada dalam tahap kajian dan review kelayakan pelaksanaan," tutur mantan Camat Ujung Pandang itu.

Hal ini dinilai penting karena program prioritas yang tidak terlaksana berpotensi berdampak pada penilaian publik serta pengawasan dari lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia juga menekankan, Pemkot tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga memberikan perhatian serius terhadap pengamanan aset daerah melalui percepatan sertifikasi. 

Pada tahun 2026, sertifikasi aset tanah dan bangunan, khususnya yang digunakan untuk pelayanan publik, menjadi salah satu prioritas pemerintah kota.

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar tercatat memiliki sekitar 6.000 aset daerah. Namun, sekitar 4.000 aset di antaranya masih belum bersertifikat. 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya, pemerintah menetapkan skala prioritas sertifikasi yang meliputi kantor pelayanan publik, kantor SKPD, kantor kecamatan, sekolah, puskesmas, serta aset di wilayah kepulauan.

Sebanyak 38 bangunan kantor direncanakan mulai masuk proses sertifikasi sejak awal Januari 2026, dengan target penyelesaian dalam waktu satu tahun. 

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengamanan aset milik Pemerintah Kota Makassar.

Ia menegaskan, secara keseluruhan, perencanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar pada tahun anggaran 2026 mencakup sekitar 16 program prioritas. 

Seluruh program tersebut masih dalam tahap perancangan dan akan diseleksi secara ketat oleh Wali Kota Makassar untuk ditetapkan sebagai prioritas utama.

"Seleksi dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan setiap program agar seluruh program strategis yang ditetapkan benar-benar dapat direalisasikan," tukasnya. (*)

Menanti Kepastian dalam Kesabaran: Akankah PPPK Paruh Waktu Menapaki Jalan Penuh Waktu?

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pertanyaan itu bergema pelan namun dalam: akankah sejarah terulang? Akankah PPPK Paruh Waktu hari ini suatu saat menapaki jalan yang pernah dilalui PPPK Penuh Waktu sebelumnya—menuju legalisasi Surat Keputusan yang memberi kepastian panjang, bahkan seumur hidup?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar wacana kebijakan, melainkan refleksi batin ribuan aparatur yang hari ini berada di ruang antara harapan dan penantian. Hidup memang sering berjalan di wilayah antara: antara ikhtiar yang telah ditunaikan dan takdir yang masih dirahasiakan waktu.

PPPK Paruh Waktu saat ini telah memperoleh pengakuan administratif, sebuah pintu awal yang penting. Namun di balik itu, masih tersisa ruang sunyi yang menunggu kepastian lebih jauh. Sebagaimana ajaran kebijaksanaan, kepastian bukan sekadar soal status, melainkan ketenangan jiwa—karena dari sanalah pengabdian tumbuh dengan utuh. Rabu (31/12/2025). 

Harapan akan kesetaraan status dengan angkatan sebelumnya tidak lahir dari ambisi, melainkan dari naluri manusiawi untuk hidup dalam kepastian yang adil. Bagi banyak PPPK Paruh Waktu, pengabdian bukan sekadar pekerjaan, melainkan jalan hidup yang menopang keluarga, martabat, dan masa depan anak-anak mereka.

Kebijakan yang bijaksana adalah kebijakan yang mampu membaca bukan hanya data, tetapi juga denyut kehidupan di baliknya. Kepastian status bukan sekadar keputusan administratif, melainkan pesan moral bahwa pengabdian dihargai dan kesetiaan tidak dibiarkan berjalan tanpa arah.

Kini publik menanti dengan tenang, menaruh harap pada arah kebijakan ke depan dari duet SUKSES SOPPENG SETARA. Bukan dengan desakan, melainkan dengan keyakinan bahwa setiap pemimpin pada akhirnya akan diuji bukan hanya oleh keberanian mengambil keputusan, tetapi oleh kebijaksanaan dalam menimbang dampaknya bagi manusia yang dipimpinnya.

Penantian bukan kekosongan. Ia adalah proses pemurnian niat. Dan dalam penantian itulah PPPK Paruh Waktu hari ini terus bekerja, terus mengabdi, sambil menitipkan harapan kepada waktu dan kebijakan.

Apakah jalan penuh waktu akan terbuka seperti sebelumnya? Jawabannya belum tertulis. Namun yang pasti, harapan itu hidup—tenang, sabar, dan setia—menunggu saatnya kebijakan menemukan bentuk paling adil dari keseimbangannya.

(Red) 

PRI Bongkar Dugaan Korupsi di RSUD Anwar Makkatutu, Laporkan ke Kejati Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di RSUD Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng, kini memasuki babak baru. Lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik Public Research Institute (PRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Senin (29/12/2025). 

Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit, meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, serta pengadaan alat kesehatan. PRI menduga praktik tersebut melibatkan oknum pimpinan rumah sakit dan pihak rekanan tertentu, serta telah berlangsung selama beberapa tahun.

Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Kami melihat ada pola penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Rumah sakit daerah seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan ladang bancakan anggaran,” ujar Abduh dalam keterangannya.

Berbasis Kajian dan Investigasi Lapangan

Abduh menegaskan, laporan yang disampaikan ke Kejati Sulsel disusun berdasarkan hasil kajian mendalam, investigasi lapangan, serta penelusuran informasi dan dokumen dari sejumlah sumber yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dugaan yang ditemukan tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan prosedural, melainkan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Indikasinya kuat dan berulang. Ini bukan persoalan administratif, tetapi dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Dugaan Penyimpangan Instalasi Gizi

Salah satu temuan utama PRI berkaitan dengan kegiatan instalasi gizi RSUD Anwar Makkatutu. Pengadaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PRI menduga proses pengadaan tidak melalui mekanisme e-katalog sebagaimana diwajibkan, serta terjadi pengondisian rekanan sejak tahap awal perencanaan.

“Kami menemukan indikasi bahwa rekanan sudah ditentukan sejak awal. Prinsip transparansi dan persaingan sehat patut dipertanyakan,” ungkap Abduh.

Instalasi Farmasi Diduga Mark-Up Harga Obat

Selain instalasi gizi, PRI juga menyoroti pengelolaan instalasi farmasi. Salah satu perusahaan rekanan, PT Sanzaya Medika Pratama, diduga melakukan mark-up harga obat secara signifikan, bahkan mencapai lebih dari 300 persen dibandingkan harga pasar.

PRI menilai selisih harga tersebut tidak wajar dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Jika harga obat dinaikkan secara tidak rasional dan dilakukan berulang, maka itu jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai pengguna layanan,” kata Abduh.

Pengadaan Alat Kesehatan Diduga Tidak Kompetitif

Dalam pengadaan alat kesehatan, PRI mencatat adanya dugaan praktik monopoli dan pengaturan pemenang proyek. Rekanan tertentu diduga kerap memenangkan pengadaan secara berulang tanpa proses persaingan yang sehat.

Bahkan, terdapat indikasi adanya intervensi dari oknum pimpinan rumah sakit serta dugaan pemberian keuntungan tertentu sebagai imbalan atas pengaturan proyek.

“Pengadaan alkes seharusnya terbuka dan kompetitif. Jika dikuasai segelintir pihak, maka patut diduga ada persekongkolan,” ujarnya.

Dugaan Peredaran Obat Tanpa Izin

Tak hanya soal pengadaan, PRI juga menyampaikan dugaan serius terkait adanya peredaran obat tanpa izin yang disinyalir digunakan untuk tujuan pengguguran kandungan dan diduga melibatkan oknum internal rumah sakit.

Abduh menyebut dugaan ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan aspek hukum pidana, etika medis, serta keselamatan pasien.

“Ini persoalan serius yang harus ditangani secara profesional dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Desakan kepada Kejati Sulsel

PRI mendesak Kejati Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan independen. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari internal rumah sakit maupun pihak swasta, diminta untuk diperiksa tanpa pandang bulu.

PRI juga meminta Kejati Sulsel melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri Bantaeng, menyusul dugaan adanya upaya melemahkan proses hukum.

“Kami berharap penegakan hukum berjalan lurus dan tidak terpengaruh oleh lobi, tekanan politik, maupun kepentingan tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi,” pungkas Abduh.

(Red)

Danpos Lantas Cabbenge Muh Ishak Naik Pangkat ke Aiptu, Ketua JOIN Soppeng Ucapkan Selamat

Aiptu Muh Ishak Danpos Lantas Cabbenge dan Ketua JOIN Soppeng Herwan, SH, M. Si (ist). 

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Anggota Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polres Soppeng, Aipda Muh Ishak yang menjabat sebagai Komandan Pos (Danpos) Lantas Cabbenge, resmi menyandang pangkat baru sebagai Ajudan Inspektur Polisi Dua (Aiptu).

Kenaikan pangkat tersebut menjadi bentuk apresiasi dan pengakuan institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, serta kinerja yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas di lapangan.

Kenaikan pangkat Aiptu Muh Ishak disambut dengan berbagai ucapan selamat dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, SH, M.Si.

Ia menyampaikan apresiasi atas pengabdian Aiptu Muh Ishak yang dinilai konsisten dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukum Polres Soppeng.

“Kami dari JOIN Kabupaten Soppeng mengucapkan selamat dan sukses atas kenaikan pangkat Aiptu Muh Ishak.

"Sebagai petugas lalu lintas, beliau telah banyak berkontribusi dalam menjaga ketertiban berlalu lintas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

"Kenaikan pangkat ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan pengabdian yang tulus,” ujar Herwan, Ahad (28/12/2025).

Herwan juga menyoroti peran aktif Aiptu Muh Ishak dalam membangun sinergi dan kerja sama yang baik dengan insan pers, khususnya media online di Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang terjalin selama ini sangat membantu media dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat.

“Aiptu Muh Ishak selalu responsif dan terbuka dalam memberikan informasi, terutama yang berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas dan kegiatan operasional kepolisian.

"Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri,” tambahnya.

Selama menjabat sebagai Danpos Lantas Cabbenge kurang lebih tiga tahun, Aiptu Muh Ishak dikenal aktif menjalankan berbagai program peningkatan keselamatan lalu lintas.

Program tersebut meliputi penyuluhan kepada pelajar, sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat, serta pengawasan intensif di sejumlah titik rawan kecelakaan di wilayah Cabbenge dan sekitarnya.

Selain itu, Aiptu Muh Ishak juga kerap terlibat langsung dalam kegiatan pengamanan lalu lintas pada momen-momen tertentu, seperti hari besar keagamaan, arus mudik dan balik, serta kegiatan masyarakat yang melibatkan mobilitas kendaraan dalam jumlah besar.

Dengan kenaikan pangkat yang diraih, Ketua JOIN Soppeng berharap Aiptu Muh Ishak dapat semakin meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga diharapkan dapat menjadi teladan bagi rekan-rekan sesama anggota Polri dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Semoga dengan amanah pangkat baru ini, Aiptu Muh Ishak dapat terus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi institusi Polri dan masyarakat Kabupaten Soppeng.

"JOIN Soppeng siap terus bersinergi dan mendukung upaya-upaya Polres Soppeng dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas,” tutup Herwan.

Kenaikan pangkat tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi Aiptu Muh Ishak untuk terus mengabdi dan meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan serta ketertiban lalu lintas demi terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Aspal Tipis, Anggaran Tebal? Proyek Rp400 Juta di Sawakong Dipertanyakan

Takalar, Teropongsulawesi.com, Proyek pengaspalan jalan desa di Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang menelan anggaran sekitar Rp400 juta dari APBD Perubahan 2025, diduga kuat bermasalah.

Pekerjaan yang baru saja rampung tersebut kini menjadi sorotan tajam mahasiswa lantaran ketebalan dan kualitas aspal diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Proyek yang dikerjakan oleh CV Apar Prima Perkasa itu berlokasi di ruas jalan pemukiman warga. Namun, alih-alih menghadirkan infrastruktur yang kokoh dan tahan lama, hasil pekerjaan justru memunculkan kecurigaan adanya pengurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Dugaan tersebut diungkapkan oleh Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia (ASMAN PS) setelah melakukan pemantauan dan pengukuran langsung di lapangan pada Kamis (26/12/2025).

“Dalam dokumen RAB, lapisan AC-BC seharusnya setebal 4 cm dan AC-WC setebal 3 cm, total 7 cm. Tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda,” ungkap Asman, perwakilan ASMAN PS, Jumat (27/12/2025).

Ketebalan Diduga Dipangkas Lebih dari 50 Persen

Menurut Asman, secara visual kondisi aspal tampak tipis dan tidak meyakinkan. Dugaan tersebut kemudian diperkuat melalui pengukuran manual di beberapa titik ruas jalan.

“Hasil pengukuran kami menunjukkan AC-BC hanya sekitar 2 cm dan AC-WC sekitar 1 cm. Totalnya hanya 3 cm. Artinya, ketebalan aspal diduga dipangkas lebih dari 50 persen dari spesifikasi,” tegasnya.

Ia menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis biasa, melainkan mengarah pada indikasi penyimpangan pekerjaan yang harus diusut secara serius.

“Kalau ketebalan dikurangi sejauh ini, jelas bukan kebetulan. Ini berpotensi merugikan daerah dan patut dicurigai sebagai praktik yang disengaja,” lanjut Asman.

Risiko Jalan Cepat Rusak dan Pemborosan Anggaran

ASMAN PS memperingatkan bahwa pengurangan ketebalan lapisan aspal akan berdampak langsung pada daya tahan jalan. Terlebih, ruas jalan tersebut kerap dilalui kendaraan bermuatan berat dan sebelumnya sudah lama tidak mendapat perbaikan.

“AC-BC adalah lapisan struktural utama. Kalau dibuat tipis, jalan pasti cepat rusak. Bisa jadi belum setahun sudah berlubang. Ujung-ujungnya pemerintah kembali menganggarkan perbaikan. Ini sama saja pemborosan uang rakyat,” katanya.

Pengawasan PUPR Dipertanyakan

Tak hanya menyoroti kontraktor pelaksana, ASMAN PS juga mempertanyakan peran Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Takalar selaku penanggung jawab teknis dan pengawas pekerjaan.

“Mustahil pekerjaan seperti ini lolos tanpa pengawasan. Pertanyaannya, apakah pengawasan tidak dilakukan, atau dilakukan tapi dibiarkan?” sindir Asman.

Ia menegaskan, lemahnya pengawasan berpotensi menyeret pihak-pihak tertentu ke dalam dugaan kelalaian atau bahkan pembiaran.

Sempat Cekcok di Lapangan

Asman mengungkapkan bahwa saat melakukan pemantauan, dirinya sempat terlibat adu argumen dengan oknum pengawas proyek serta salah satu pihak dari Pemerintah Desa Sawakong.

“Saya hanya mempertanyakan kualitas dan ketebalan aspal, tapi justru mendapat respons tidak kooperatif. Padahal ini proyek publik yang dananya dari uang rakyat,” ujarnya.

Desak APH Turun Tangan, Aksi Digelar

Atas temuan tersebut, ASMAN PS mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan dan Inspektorat, untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut, mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan.

“Kami mendesak audit teknis dan audit anggaran. Jika terbukti tidak sesuai RAB, harus ada sanksi tegas,” kata Asman.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin mendatang di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar sebagai bentuk kontrol sosial.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Takalar, CV Apar Prima Perkasa, maupun PPK proyek belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pengurangan ketebalan dan kualitas pekerjaan tersebut.

(Tim)

Rayakan Kelahiran di Akhir Tahun 2025, Silviana Eliza Pilih Kafe Bersama Teman Kuliah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Momen ulang tahun menjadi waktu yang penuh makna bagi setiap orang. Hal itu pula yang dirasakan oleh Silviana Eliza, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang merayakan hari kelahirannya dengan sederhana namun penuh kebersamaan.

Silviana Eliza yang lahir di Soppeng pada 25 Desember 2004, merayakan ulang tahunnya yang ke-21 di sebuah kafe sederhana di Kota Makassar, Jumat (25/12/2024).

Perayaan tersebut berlangsung hangat dengan dihadiri sahabat dekat serta rekan-rekan kuliahnya.

Meski bertepatan dengan momen akhir tahun, Silviana memilih tidak merayakannya secara berlebihan.

Ia lebih mengutamakan kebersamaan dan suasana santai dengan orang-orang terdekat. Makan siang bersama di kafe menjadi pilihan yang dianggap paling bermakna.

Silviana saat ini masih aktif menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar, tepatnya di Jurusan Sosiologi Agama.

Kesibukan akademik tidak menghalanginya untuk sejenak meluangkan waktu bersyukur atas pertambahan usia yang ia jalani.

Putri dari pasangan Herwan, SH, M.Si dan Hj. Masniah, S.Ag ini dikenal sebagai pribadi yang sederhana  taat beragama dan mudah bergaul.

Kebersamaannya dengan teman-teman kuliah terlihat penuh keakraban dan canda tawa, mencerminkan eratnya hubungan persahabatan yang telah terjalin selama masa perkuliahan.

Tak hanya menerima ucapan selamat dari sahabat sekampus, Silviana juga mendapatkan doa dan harapan dari keluarga tercinta.

Salah satunya datang dari sang kakak kandung, Aswan Jaya Sakti, Amd.Kom, mahasiswa STIMIK Dipanegara Makassar.

Aswan yang juga dikenal sebagai jurnalis serta pemilik media Mitrabuser.com turut menyampaikan doa terbaik untuk adiknya.

Ia berharap Silviana dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, terus berkembang, baik secara akademik maupun kepribadian, serta mampu mengamalkan ilmu yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat.

“Semoga Silviana selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam studi, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang,” ujar Aswan dalam pesannya.

Perayaan ulang tahun ini menjadi bukti bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dirayakan dengan kemewahan.

Kesederhanaan, kebersamaan, dan doa tulus dari orang-orang terdekat justru menjadi makna utama dalam momen bertambahnya usia.

Bagi Silviana, ulang tahun ke-21 ini bukan sekadar perayaan, melainkan juga pengingat untuk terus bersyukur, berproses, dan menatap masa depan dengan penuh semangat.

(Red)

Air Panas Lejja, Destinasi Favorit Libur Keluarga AKP Dodie Rama Putra

Soppeng,, Teropongsulawsi.com, Kasat Reskrim Polres Soppeng, AKP Dodie Rama Putra, SH, MH, memanfaatkan waktu libur bersama keluarga dengan mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Soppeng, yakni Kawasan Wisata Alam Air Panas Lejja, yang terletak di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kamis (25/12/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan AKP Dodie Rama Putra bersama sang istri, Ny. Ika Dodie, serta ketiga buah hati mereka, Raja Dika Ar Rafi, Atu Dika Az Zahra, dan Rania Dika An Nafi.

Momen ini menjadi ajang kebersamaan keluarga di tengah padatnya aktivitas dan tanggung jawab AKP Dodie sebagai perwira Polri.

Diketahui, AKP Dodie Rama Putra yang belum lama ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Soppeng, sengaja mengajak keluarganya dari Kabupaten Bone untuk menikmati keindahan alam dan suasana tenang yang ditawarkan Kawasan Wisata Air Panas Lejja.

Kawasan ini memang dikenal luas sebagai destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

Air Panas Lejja memiliki panorama alam yang masih asri, dikelilingi hutan hijau yang terjaga, serta udara pegunungan yang sejuk.

Keunikan utama kawasan ini terletak pada kolam-kolam pemandian air panas alami yang mengandung belerang, yang dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh.

Aliran air panas yang terus mengalir tanpa henti menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Selama berada di lokasi wisata, anak-anak AKP Dodie tampak menikmati suasana alam Lejja. Mereka terlihat antusias bermain dan berenang di kolam air panas, sambil menikmati pemandangan alam sekitar.

Keindahan lingkungan serta pengalaman berendam di air panas alami memberikan kesan mendalam bagi mereka.

Selain keindahan alam, Kawasan Wisata Air Panas Lejja juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti villa penginapan, area istirahat, serta kuliner khas daerah yang semakin menambah kenyamanan pengunjung.

Fasilitas tersebut menjadikan Lejja sebagai destinasi wisata keluarga yang lengkap dan ramah bagi semua kalangan.

AKP Dodie Rama Putra dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, Air Panas Lejja merupakan aset daerah yang sangat berharga dan memiliki daya tarik luar biasa untuk terus dikembangkan.

“Potensi wisata alam di Kabupaten Soppeng sangat luar biasa. Air Panas Lejja menawarkan suasana yang masih alami, ekosistem yang terjaga, serta keunikan sumber air panas yang terus mengalir tanpa henti. Ini adalah kekayaan alam yang patut kita jaga bersama,” ungkap AKP Dodie.

Ia juga memberikan apresiasi kepada pihak pengelola kawasan wisata, yakni Perusahaan Lamateeso Soppeng, yang dinilai konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan kawasan wisata tersebut.

“Kami mengapresiasi Perusahaan Lamateeso Soppeng yang terus berupaya mengelola kawasan ini dengan baik, menjaga kelestarian alamnya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” tambahnya.

Sebagai informasi, Kawasan Wisata Alam Air Panas Lejja merupakan salah satu destinasi andalan Kabupaten Soppeng yang hampir tidak pernah sepi pengunjung, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan.

Keindahan alam, udara sejuk pegunungan, serta manfaat kesehatan dari air panas belerang menjadi magnet utama yang terus menarik minat wisatawan.

Dengan potensi yang dimiliki, Air Panas Lejja diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu meningkatkan sektor pariwisata sekaligus perekonomian masyarakat lokal Kabupaten Soppeng.

(Red)

Bupati Soppeng Hadiri Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, Diwarnai Pemotongan Nasi Tumpeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045.”

Acara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Hari Ibu oleh Ketua Dharma wanita Kab. Soppeng Hj. Nurlina A. Surahman.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E. dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Fauzi.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa peringatan Hari Ibu bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas peran dan kontribusi perempuan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ditekankan pula bahwa perempuan Indonesia merupakan motor perubahan dan pilar utama pembangunan, yang terus berkarya dalam berbagai bidang meski dihadapkan pada beragam tantangan. Perempuan hadir sebagai penjaga nilai budaya, penggerak ekonomi keluarga, pemimpin komunitas, hingga inovator di era digital.

Peringatan Hari Ibu ke-97 juga sejalan dengan agenda nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan perempuan dan anak, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Pemerintah, lanjut sambutan tersebut, terus memperkuat kebijakan dan regulasi melalui implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang PKDRT, CEDAW, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan guna memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara, aman, dan berkeadilan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan kue peringatan Hari Ibu oleh Bupati Soppeng yang turut didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan tanda kasih oleh Bupati Soppeng kepada Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, serta oleh para anggota Forkopimda kepada istri masing-masing.

Selain itu, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng menyerahkan tanda kasih kepada organisasi perempuan dan organisasi inovatif.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Bunda PAUD berprestasi oleh Ketua Bunda PAUD Kabupaten Soppeng kepada:

St. Fatimah, S.St., Bunda PAUD Kelurahan Citta, Kecamatan Citta, sebagai peserta Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025
Andi Irvianti, S.Sos., Bunda PAUD Kecamatan Lilirilau.
Andi Durrunnisa, S.E., Bunda PAUD Kecamatan Lalabata.
Melalui peringatan Hari Ibu ke-97 ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan perempuan sebagai fondasi penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, para Asisten Setda, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Soppeng, Ketua Organisasi Wanita, serta Ketua TP PKK Kecamatan beserta pengurus.

(Red)

Polsubsektor Citta Lakukan Pengamanan KWA Citta, Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polsubsektor Citta melaksanakan kegiatan pengamanan di Kawasan Wisata Alam (KWA) Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Kamis, 25 Desember 2025, pukul 08.00 Wita

Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolsubsektor Citta IPDA Andi Baso, bersama personel Polsubsektor Citta. Pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur Pol PP Kecamatan Citta, PSC Kecamatan Citta, Dinas Perhubungan, serta petugas KWA Citta.

Adapun sasaran pengamanan meliputi pengaturan arus lalu lintas, pengawasan aktivitas pengunjung, serta antisipasi gangguan kamtibmas di sekitar kawasan wisata. Personel juga memberikan imbauan kepada pengunjung agar tetap menjaga ketertiban, keselamatan, dan kebersihan lingkungan.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana,S.I.K.,M.I.K. menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada momentum libur keagamaan dan pergantian tahun.

“Kami memastikan seluruh kegiatan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Polri hadir untuk memberikan rasa aman, termasuk di kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat,” ujar Kapolres Soppeng.

Beliau juga mengapresiasi sinergi lintas instansi yang terlibat dalam kegiatan pengamanan tersebut, sehingga situasi di KWA Citta tetap aman, tertib, dan terkendali. Situasi kamtibmas di Kawasan Wisata Alam Citta terpantau aman dan kondusif.

(Red) 

Menjaga Arah di Tengah Transisi Nasional, Kepemimpinan Suwardi–Selle Pastikan Pembangunan Soppeng Tetap Konsisten Menuju 2026

Soppeng,  Teropongsulawesi.com, Memasuki tahun 2026, Indonesia berada dalam fase penting pasca-Pemilihan Umum. Transisi kebijakan nasional, penyesuaian arah pemerintahan, serta dinamika politik yang menyertainya menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemerintah daerah. 

Di tengah situasi tersebut, stabilitas dan konsistensi kepemimpinan menjadi faktor krusial agar roda pemerintahan dan pembangunan tidak terganggu.

Di Kabupaten Soppeng, kepemimpinan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dinilai mampu membaca konteks nasional tersebut dengan pendekatan yang tenang dan berorientasi pada kerja nyata. 

Alih-alih terjebak dalam hiruk pikuk politik pasca-Pemilu, pasangan Suwardi–Selle memilih fokus menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.

Politik Usai, Pemerintahan Tetap Jalan

Bagi Suwardi–Selle, Pemilu merupakan proses demokrasi yang memiliki batas waktu. Setelah kontestasi politik berakhir, yang harus dikedepankan adalah tanggung jawab pemerintahan. 

Prinsip ini tercermin dari upaya memisahkan secara tegas politik elektoral dari kerja birokrasi.

“Pemilu telah selesai, tetapi tugas melayani masyarakat tidak pernah berhenti,” menjadi semangat yang terus ditekankan dalam internal pemerintahan daerah. 

Dengan pendekatan tersebut, stabilitas birokrasi di Soppeng tetap terjaga, program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, dan pelayanan publik tidak terganggu oleh dinamika politik.

Pendekatan ini sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan daerah tidak boleh menjadi korban perubahan politik. 

Justru dalam masa transisi nasional, konsistensi kerja pemerintahan menjadi kunci agar masyarakat tetap merasakan manfaat kehadiran negara.

Kepemimpinan Tenang di Masa Transisi

Di tengah wacana nasional tentang efektivitas pemerintahan pasca-Pemilu, model kepemimpinan Suwardi–Selle menawarkan contoh kepemimpinan yang bekerja dalam diam. 

Tidak banyak retorika, tetapi fokus pada penyelarasan kebijakan daerah dengan arah nasional, tanpa mengabaikan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Prinsip “politik adalah tentang janji, kepemimpinan adalah tentang menepati” bukan sekadar slogan, melainkan diterjemahkan dalam kebijakan yang berkelanjutan. 

Penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan program prioritas menjadi fokus utama agar pembangunan tidak terputus oleh pergantian isu politik.

Pembangunan Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Suwardi–Selle menegaskan bahwa pembangunan harus adaptif terhadap kebijakan pusat, namun tetap berakar pada kebutuhan riil masyarakat. 

Setiap program diarahkan untuk menjawab persoalan konkret di lapangan, bukan sekadar mengikuti tren politik jangka pendek.

Dalam konteks ini, kesinambungan program menjadi prioritas. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Refleksi dari Daerah untuk Nasional

Apa yang dilakukan di Soppeng menjadi refleksi penting di tengah transisi nasional. Ketika banyak daerah sibuk menata ulang narasi politik pasca-Pemilu, Soppeng justru memilih menata ulang kerja, memperkuat konsistensi kebijakan, dan menjaga ritme pembangunan.

Menuju 2026, kepemimpinan Suwardi–Selle menegaskan satu pesan utama: stabilitas daerah adalah fondasi keberhasilan transisi nasional. 

Kepemimpinan yang tenang, adaptif, dan berorientasi pada hasil menjadi kunci menjaga kepercayaan publik serta memastikan pembangunan tetap berkelanjutan.

Dari Soppeng, muncul pelajaran bahwa di tengah dinamika politik dan perubahan kebijakan, kepemimpinan yang konsisten dan fokus pada kerja substantif akan selalu relevan—bukan hanya bagi daerah, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan.

(Red) 

Golkar Makassar Panaskan Mesin Politik Lewat Bimtek dan Orientasi Pengurus

Makassar, Teropongsulawesi.com, Lebih dari seribu kader Partai Golkar Kota Makassar mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Orientasi Pengurus yang digelar di Ballroom Hotel Aryaduta, Makassar, Minggu (21/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus Golkar dari tingkat kota hingga kelurahan.

Acara tersebut menghadirkan empat tokoh sebagai pemateri, yakni Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Makassar Munafri Arifuddin, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Soppeng Andi Kaswadi Razak, fungsionaris Partai Golkar Sulawesi Selatan Armin Mustamin Toputtiri, serta konsultan politik Dr. Nurmal Idrus.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya peran kader Golkar dalam mengawal dan menyukseskan program Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah akan berdampak langsung pada citra dan elektabilitas Partai Golkar di tengah masyarakat.

“Keberhasilan program pemerintah adalah wajah Partai Golkar. Jika masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah kota, maka kepercayaan publik terhadap Golkar akan meningkat,” ujar Munafri Arifuddin di hadapan peserta kegiatan.

Munafri juga meminta seluruh pengurus dan kader untuk aktif hadir di tengah masyarakat serta menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Ia menekankan bahwa kerja-kerja politik harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan partai.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak menyampaikan materi terkait penguatan struktur dan basis kader di tingkat akar rumput. Ia membagikan pengalamannya dalam membangun militansi kader dan menjaga soliditas organisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Andi Kaswadi, kekuatan utama partai politik terletak pada kedekatan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kader Golkar harus mampu membangun komunikasi yang intensif dan berkelanjutan dengan konstituen.

“Kader harus hadir, mendengar, dan memberikan solusi. Jika hubungan emosional dengan masyarakat terbangun, maka kepercayaan akan mengikuti,” kata Andi Kaswadi.

Pada sesi berikutnya, konsultan politik Dr. Nurmal Idrus menyoroti peluang politik yang dimiliki Partai Golkar Makassar saat ini. Ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar merupakan modal politik yang signifikan bagi partai.

Dr. Nurmal menekankan pentingnya strategi komunikasi politik yang tepat agar keberhasilan pemerintahan dapat dikonversi menjadi keuntungan elektoral. Ia mengingatkan bahwa capaian kinerja harus disampaikan kepada publik secara sistematis dan terukur.

“Keberhasilan kepemimpinan di pemerintahan harus diterjemahkan menjadi narasi politik yang mudah dipahami masyarakat. Di sinilah peran kader Golkar sangat menentukan,” ujarnya.

Menutup rangkaian materi, Armin Mustamin Toputtiri menyampaikan pesan mengenai pentingnya loyalitas dalam organisasi partai. Ia menegaskan bahwa loyalitas merupakan fondasi utama dalam menggerakkan mesin partai secara efektif.

“Tanpa loyalitas, struktur dan strategi tidak akan berjalan. Loyalitas adalah napas organisasi dan harus dijaga oleh setiap kader,” kata Armin.

Kegiatan Bimtek dan Orientasi Pengurus ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar Kota Makassar serta meningkatkan kapasitas kader dalam menghadapi agenda politik ke depan. Dengan pembekalan tersebut, Golkar Makassar menargetkan kesiapan organisasi yang lebih solid dan terstruktur.

(Red)

Satu-Satunya PTP Pemprov Sulsel Paparkan Smart School di PTP Connect 2025 Jakarta

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam transformasi pendidikan digital nasional. Anshar Syukur, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) satu-satunya di lingkup Pemprov Sulsel, tampil sebagai pemapar dalam ajang PTP Connect 2025 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta. Senin (15/12/2025). 

PTP Connect merupakan forum nasional bergengsi yang mempertemukan PTP dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berbagi praktik baik, inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).

Dalam paparannya, Anshar Syukur menyampaikan Program Smart School Sulawesi Selatan, sebuah ide dan inovasi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan pembelajaran konvensional guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkarakter.

Sebagai PTP, Anshar menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat posisi PTP dalam kebijakan pendidikan.

“PTP Connect bukan sekadar forum berbagi, tetapi ruang pembuktian bahwa PTP memiliki peran strategis sebagai arsitek pembelajaran dan inovasi kebijakan pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Smart School Sulsel merupakan bentuk tanggung jawab daerah untuk berkontribusi dalam agenda nasional, diantaranya mewujudkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Pembelajaran

“Kami membawa praktik nyata dari daerah, agar inovasi tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat direplikasi dan dikembangkan secara nasional,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal, mengapresiasi partisipasi Sulsel dalam ajang tersebut.

“PTP Connect adalah forum yang sangat bergengsi. Kehadiran Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa inovasi daerah kita memiliki kualitas dan relevansi nasional,” ungkapnya. 

Sasar Pemilih Pemula, KPU Soppeng Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di STAI Al Gazali

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui penguatan literasi politik masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang menyasar kelompok pemilih pemula di lingkungan perguruan tinggi.

Kegiatan ini sukses digelar di Aula Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Soppeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada Senin, 15 Desember 2025.

Mahasiswa dan mahasiswi STAI Al Gazali tampak antusias mengikuti kegiatan yang dinilai strategis dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini.

Acara diawali dengan sambutan dari jajaran pimpinan STAI Al Gazali, yakni Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III, dilanjutkan dengan arahan dari Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) STAI Al Gazali, Erwin Harianto.

Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada KPU Kabupaten Soppeng atas kepercayaan yang diberikan kepada STAI Al Gazali sebagai mitra pelaksanaan kegiatan.

“Kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada KPU Soppeng yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Kampus STAI Al Gazali untuk menjadi tuan rumah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang sangat strategis ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, terutama institusi pendidikan.

“Mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka harus memahami bahwa hak pilih bukan sekadar hak administratif, tetapi instrumen penting dalam menentukan kualitas kepemimpinan dan arah kebijakan publik di masa depan,” tambahnya, yang disambut tepuk tangan peserta.

Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Risal, dalam arahannya menekankan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

“Esensi sejati dari pendidikan pemilih adalah membentuk pemilih yang cerdas dan berkarakter. Pemilih cerdas adalah mereka yang memilih berdasarkan rekam jejak, visi, dan misi calon, bukan karena ikut-ikutan, tekanan, atau politik uang,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak memandang pemilu sebagai rutinitas lima tahunan semata.

“Menggunakan hak pilih adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Golput berarti menyerahkan masa depan kepada pilihan orang lain. Partisipasi aktif dan kritis adalah wujud nyata nasionalisme,” pungkas Risal.

Kegiatan selanjutnya dipandu oleh Haswinardi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Soppeng.

Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh pihak kampus serta menekankan pentingnya kegiatan ini bagi pemilih pemula.

“Kegiatan sosialisasi ini sangat fundamental bagi adik-adik sekalian agar memiliki basis pengetahuan yang kuat sebelum memasuki bilik suara,” ujarnya.

Sebagai narasumber utama, A. Mappasessu, Sekretaris KAHMI Soppeng, membawakan materi bertajuk “Suara Hari Ini, Masa Depan Bangsa Hari Esok”.

Materi ini menyoroti peran strategis pemilih pemula dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.

Ia memaparkan tujuh poin penting, di antaranya:

Demokrasi tidak lahir seketika, tetapi dirawat dengan kesadaran.

Pemilih pemula adalah penjaga estafet demokrasi.

Suara bukan sekadar kertas, melainkan keputusan sejarah.

Kesadaran harus tumbuh, bukan hanya pengetahuan.

Demokrasi berkelanjutan bergantung pada pemilih muda.

Demokrasi sebagai jembatan menuju masa depan Indonesia.

Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

“Memilih bukan sekadar mencoblos di bilik suara. Ini adalah perwujudan kedaulatan moral kita. Pilihan hari ini akan menentukan kualitas pembangunan dan kehidupan generasi mendatang,” tegas Mappasessu.

Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dan dinamis. Mahasiswa mengajukan berbagai pertanyaan kritis seputar integritas pemilu, bahaya politik uang, cara menangkal hoaks, hingga peran konkret mahasiswa dalam mengawal demokrasi.

Antusiasme tersebut menunjukkan tingginya kesadaran dan minat politik di kalangan pemilih pemula STAI Al Gazali.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Soppeng, di antaranya Lanyala Soewarno (Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM), Muh. Hasbi (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi), serta Sitti Rahmawati (Kasubag Parmas dan SDM), bersama staf KPU lainnya.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Soppeng berharap dapat mencetak generasi pemilih muda yang cerdas, berintegritas, dan berkarakter, demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat di masa mendatang.

(Red)