Kamis, 26 Agustus 2021
Senin, 30 November 2020
Pjs Bupati Soppeng Terima Daftar Isian DIPA dari Gubernur Sulsel
Teropongsulawesi.com, Soppeng (SulSel),-Pjs Bupati Soppeng Idham Kadir, S.Sos., M.Si bersama Kepala Bappelitbanda Kab.Soppeng, Hj. Andi Nurlina, MM, menghadiri Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemprov Sulsel (APBN/PHLN, dan APBD Pemprov Sulsel Triwulan III 2020) dan Penyerahan DIPA Tahun 2021, di Hotel Claro Makassar, Senin, 30 November 2020.
Rabu, 03 Maret 2021
Presiden Sebut Pencegahan dan Mitigasi Kunci Utama Kurangi Risiko Bencana
Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi.
Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.
"Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," kata Presiden.
Pemerintah sendiri telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja. Menurutnya, rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan.
"_Grand design_ itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," jelasnya.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden kembali menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan, Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.
"Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir," paparnya.
"Segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi," sambungnya.
Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kepala Negara juga menegaskan agar tidak ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana.
"Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal," imbuhnya.
Ketiga, Presiden menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Presiden tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi.
Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.
"Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali," tambahnya.
Keempat, edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, serta melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.
Dalam satu tahun ini, Indonesia telah diberi pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana nonalam berupa pandemi Covid-19. Bencana kemanusiaaan berskala global tersebut mengharuskan semua pihak bekerja cepat, inovatif, dan juga kolaboratif. Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah ikut bekerja keras menangani pandemi yang terjadi.
"Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana," tandasnya.
Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Ismail).
Kamis, 03 Oktober 2019
Pembangunan Bendungan Sulsel Termasuk Prioritas, Ini Kata Dirjen SDA
Teropongsulawesi. Com, Makassar - Dirjen Sumber Daya Air (SDA)/Ketum KNI-BB, Hari Suprayogi menyebutkan, Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional dan ini menjadi salah satu alasan pembangunan bendungan di Sulsel termasuk kategori prioritas tinggi.
“Untuk pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan termasuk prioritas, prioritas tinggi. Kalau sekarang saja sudah ada empat bendungan. Kedepan masih akan ada lagi, tadi disampaikan Pak Gubernur yang menyusul Jenelata kemudian nanti Rongkong dan lain-lain sebagainya,” katanya pada pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar 2019 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (3/10).
Kegiatan ini mengangkat topik “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Datang.”
Ia menjelaskan lebih detail, program dari Pemerintah Pusat selain 65 bendungan. Nanti mulai tahun 2021-2023 akan dibangun masing-masing lima bendungan.
“Jadi totalnya 15 itu di luar 65. Itu kira-kira dan dari itu kita harapkan Sulawesi Selatan Pak Gubernur, selain dua tadi, kalau siap dengan desainnya saya kira bisa nambah lagi,” sebutnya.
Dari 65, sudah 15 yang selesai, kontraknya kurang sembilan. Sehingga ia berharap sampai Desember tahun ini telah selesai kontraknya.
“Saya harapannya 65 sudah kontrak dan kita harapkan mungkin 17, kalau termasuk Passeloreng mungkin bisa diresmikan selesai Desember,” jelasnya.
Lanjutnya, dalam pembangunan ini memang terdapat kendala baik itu teknis maupun non teknis. Kendalan nonteknis, bisa masalah sosial atau masalah keuangan.
“Masalah non-teknis bisa hubungan dengan manusia persoalan (pembebasan lahan) yang termasuk,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah juga memberikan keterangan, untuk persoalan pembebasan lahan bisa diselesaiakan dengan berkolaborasi.
“Saya kira ini soal kolaborasi. Kalau kita semua kompak, ringan dan cepat, Pak Kejati ada, Kanwil ada, Pemprov ada, Pemkab juga ikut. Kita bisa lihat ya, Pamukkulu (Takalar) ini bisa selesai cepat karena semua turun tangan,” tambahnya.
Ia menyampaikan, bahwa tepat pemerintah pusat, baik presiden dan Kementerian PUPR menjadikan Sulsel sebagai prioritas pembangunan bendungan dan waduk.
“Kenapa, karena memang kita punya sektor pertanian, kita itu lebih banyak mengandalkan non-waduk, apalagi Indonesia ini ke negara agraris kita butuh banyak air, kesediaan dan persediaan air penting,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini.
Nurdin menyampaikan pembangunan empat bendungan akan semakin mengokohkan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional. Empat bendungan tersebut merupakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, Karalloe di Kabupaten Jeneponto, Paselloreng di Kabupaten Wajo, Pamukkulu di Kabupaten Takalar dan Jenelata di Kabupaten Gowa.
Rabu, 16 Juni 2021
Kapolri Keluarkan Telegram Berangus Premanisme, Ini 5 Hal Yang Harus Dijalankan Kapolda
Jumat, 29 Juli 2022
JOIN Jeneponto Cetak Jurnalis Handal dan Profesional
Senin, 19 April 2021
Komisioner BNSP Melarang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan
Jakarta, Teropongsulawesi.com,– Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan, Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam system sertifikasi kompetensi nasional Indonesia.
Hal itu ditegaskan Henny, saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. Dewan Pers, boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” tandas Henny.
Dikatakan pula, oleh karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan.
Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini, mengatakan, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.
Menurutnya, hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP. Jadi, kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi, itu melanggar dan ada sanksi pidananya,” tegas Agus.
Sementara itu, di tempat yang sama, Hence Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.
Terima-kasih banyak dan selamat, kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten, sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini, menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia, telah memiliki asesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda,” ungkap Mandagi.
Mandagi, mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi dan latar belakang media.
Salah satu peserta yang berasal dari Kota Batam, Mangapul Matondang, ikut memberikan komentar terkait pelaksanaan kegiatan ini.
Matondang, yang juga menjabat Pimpinan Redaksi di Media Online BeNews, mengatakan, dirinya bangga bisa mendapat pengakuan resmi dari negara. Saya berharap, semua wartawan di Indonesia bisa disertifikasi kompetensinya melalui jalur resmi yakni lewat BNSP, bukan yang versi abal-abal dan melanggar undang-undang,” imbuhnya.
Para peserta, yang mengikuti Diklat Asesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini, berasal dari organisasi pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI).
Latar belakang peserta, juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online (Indonesia Satu, Berita 55, BeNews), dan media cetak.
Menariknya, ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen, Mantan GM Kantor Berita Antara ini mengakui Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia, ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di DP.
Saya sempat mengalami kesulitan, saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh Master Asesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi ini lah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan,” ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan.
Fredrik, juga mengaku akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya.
Soegiharto Santoso, selaku Ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia, yang juga turut menjadi peserta, mengatakan, tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia. “Kedepannya nanti saya berharap, UKW harus lewat LSP yang berlisensi BNSP dan LSP kami sudah siap melaksanakannya di jalur yang benar,” pungkasnya.(*)
Minggu, 28 November 2021
BBPP Batangkaluku Siap Mendukung Pembangunan Kawasan Jagung di Gowa
Selasa, 24 September 2019
Pemerintah Kabupaten Gowa Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Rabu, 09 September 2020
Polres Soppeng dengan jajaran Polsek bagi masker sebanyak 52.000
Selasa, 13 April 2021
Kapolres Soppeng dan Wakil Bupati Serta Unsur Forkopimda Mengikuti Launching Sim Nasional Presisi
Selasa, 08 Juni 2021
Buka Murenbang, Kapolri Tekankan Dukung Pemulihan Ekonomi Tahun 2022
Selasa, 18 Juli 2023
Dari Sulawesi Selatan Untuk Indonesia, Tim Gojukai Komda Sulsel Raih Juara Umum 1 Kejurnas Karate Antar Dojo Piala Jaksa Agung Cup 1 Tahun 2023
Makassar, Teropongsulawesi.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Leonard Eben Ezer Simanjuntak resmi menutup Kejuaraan Nasional (Kejurnas) antar Dojo "Jaksa Agung Cup 1 Tahun 2023" yang dilangsungkan di JK Arenatorium Gelanggang Olahraga (GOR) Universitas Hasanuddin di Tamalanrea Makassar, Selasa (18/7/2023).
Hadir dalam acara penutupan tersebut anggota FORKOPIMDA Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Pangdam XIV Hasanuddin (Mayjen TNI AD Dr. Totok Imam Santoso) dan Kapolda Sulawesi Selatan (Irjen. Pol. Setyo Boedi Moempoeni Harso), Rektor Universitas Hasanuddin (Prof. Dr. Jamaluddin jompa, m.sc), Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Prof. Dr. Hamzah Halim, SH,.MH), Sekjen PB Gojukai (Hanshi Shihan Hartono), Ketua Dewan Guru PB Gojukai (Hanshi Shihan Maskun Prasetia) berserta Anggota Dewan Guru, dan Anggota Dewan Guru Karate-do Gojukai Komda Sulsel (Prof. Dr. Muzakkir, SH,.MH.), Para Ketua Cabang, Ketua Pengprov, Ketua Korda, dan Ketua Pengda Karate se-Sulawesi Selatan, Ketua KONI Sulawesi Selatan, Pimpinan Wilayah Bank BTN Sulsel, Pimpinan Wilayah Bank BNI Sulsel, Pimpinan Wilayah Bank BRI Sulsel, Pimpinan Wilayah Bank Mandiri Sulsel, Pimpinan Wilayah Bank Sulselbar dan Kontingen dari berbagai wilayah kota di seluruh Indonesia.
Adapun hasil pertandingan Kejurnas Karate Antardojo Gojukai “Jaksa Agung Cup I Tahun 2023” yaitu : Juara Umum 1 Gojokai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan prestasi 28 medali emas, 21 medali perak dan 11 medali Perunggu.
Juara Umum 2 Gojukai Adhyaksa Komda Sulawesi Utara dengan prestasi 8 medali emas, 6 medali perak dan 6 medali perunggu.
Juara Umum 3 Gojukai Bukit Baruga dengan prestasi 7 medali emas, 8 medali perak dan 19 medali Perunggu.
Gojukai Komda Sulsel ditetapkan sebagai pemenang utama dan mendapatkan Piala Bergilir Jaksa Agung Cup I Tahun 2023, sedangkan Piala Bergilir Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dimenangkan oleh Gojukai Cabang Bukit Baruga.
Kajati Sulsel Leonard Simanjuntak dalam sambutannya menyampaikan bahwa atas nama Pimpinan Tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia (Bapak St. Burhanuddin), saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan sekaligus selaku Ketua Umum Karate-do Gojukai Komda Sulawesi Selatan, patut memberikan hormat, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Kejuaraan Nasional Karate Antar Dojo Gojukai memperebutkan “Piala Bergilir Jaksa Agung Cup I Tahun 2023” ini, karena atas kerjasamanya seluruh rangkaian kegiatan Kejurnas ini dapat terselenggara dengan baik, lancar aman dan tanpa kendala yang berarti, Ungkap Leo Simanjuntak.
"Tentunya keberhasilan penyelenggaraan event yang bersifat Nasional ini, menjadikan tonggak sejarah baru penyelenggaraan Kejurnas Karate Gojukai Piala Jaksa Agung I, dan sekaligus merupakan sukses bagi kita semua yang senantiasa merindukan peningkatan olahraga Karate-do Gojukai, agar menjadi suatu Perguruan Karate yang solid, berprestasi, dan digemari, serta memasyarakat (inklusif) di tanah air yang sama-sama kita cintai dan banggakan ini.
Leo Simanjuntak sangat berharap bahwa event (Kejuaran Karate-do Gojukai memperebutkan Piala Bergilir Jaksa Agung Cup” dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya sebagai salah satu Agenda Nasional serta upaya pembinaan atlit secara berjenjang dan berkesinambungan.
Selain itu, Leo Simanjuntak ingatkan kembali kepada Ketua Cabang yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, segera buat event-event berkesinambungan, imbuhnya.
Leo Simanjuntak mencontohkan, misalnya antar Kabupaten seperti Kejuaraan Karate se- Luwu Raya, dll, katanya.
Dirinya meyakini bahwa melalui event-event yang dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan akan meningkatkan prestasi atlit kebanggaan Gojukai Indonesia dan secara khusus Gojukai Komda Sulsel, ungkap Leo Simanjuntak.
Leo Simanjuntak secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras siang-malam dengan penuh keikhlasan dan sekuat tenaga dan pikirannya melaksanakan tugas-tugas kepanitiaannya untuk selalu memberikan yang terbaik dan memuaskan bagi semua pihak.
Kajati Sulsel yang juga Ketua Umum Gojukai Komda Sulsel Leo Simanjuntak juga meminta seluruh Panitia tetap memberikan pelayanan terbaiknya sampai besok seluruh Dewan Guru, Dewan Wasit, para kontingen berangkat kembali ke tempat masing-masing melalui bandara, petugas/panitia Kejaksaan ataupun Gojukai Komda Sulsel ada Posko yang siap membantu bilamana ada kesulitan/kendala pemulangan, imbuhnya.
"Ingat pesan saya yang menjadi motto kita bersama “DARI SULAWESI SELATAN UNTUK INDONESIA”, sehingga seluruh yang hadir disini akan selalu mengingat bahwa masyarakat Sulawesi Selatan yang ramah dan bangga melayani bangsa, kata Leo Simanjuntak.
Dalam kesempatan ini, Leo Simanjuntak selaku Ketua Umum Gojukai Komda Sulawesi Selatan mengajak untuk mengenang kembali perjuangan pendiri Gojukai Komda Sulawesi Selatan yaitu Almarhum Bapak Sensei Richard Memwidjaya dengan murid-muridnya antara lain; Achmad Ali, Howard Kowagan, dan H. Ibrahim M. Rum, semoga arwah Alamrhum diterima dengan tenang disisi Allah SWT dan semangat perjuangan mereka untuk Komda Sulawesi Selatan kembali bangkit dan berkibar, karena Gojukai tertua setelah Komda DKI Jakarta adalah Komda Sulawesi Selatan, jelasnya.
"Kepada Tim yang berhasil tampil sebagai Juara Umum dan memperoleh Piala Bergilir Jaksa Agung Cup yang pertama ini yaitu Gojukai Komda Kejati SulSel, dan Piala Bergilir Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu Gojukai Cabang Bukit Baruga, saya ucapkan selamat dan bangga atas apa yang kalian telah capai, ujar Leo Simanjuntak.
Kata Dia, "Tentunya persiapan yang matang dan sungguh-sungguh telah membuahkan hasil sesuai harapannya.
"Teruslah berlatih dan berlatih lagi, saya ingin Kejuaraan Dunia Karate Internasional didominasi atlit Karate Indonesia, “DARI SULAWESI SELATAN UNTUK INDONESIA, DARI INDONESIA UNTUK DUNIA”, pungkas Leonard Simanjuntak.
(Red)
Senin, 14 Agustus 2023
Kapolres Soppeng Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Pada Paskibraka Soppeng
Minggu, 17 Mei 2020
Gabungan Organisasi Kepemudaan Kunjungi Kantor IWO Soppeng
Teropongsulawesi.com,Soppeng (Sulsel)-DPD KNPI ( Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kab. Soppeng dan beberapa Organisasi Kepemudaan seperti HMI, KOHATI, Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Kab. Soppeng mengadakan kunjungan ke Kantor Ikatan Wartawan Online Kab.Soppeng (17/05/2020)
Sabtu, 13 November 2021
Wujud Nyata Polri Hargai Pejuang Olahraga Beri Tiket Gratis Jadi Polisi, Kapolri : Jika Ada Pungutan Lapor Baru Kita Proses
Senin, 09 Agustus 2021
Presiden Jokowi: Tingkatkan Konsumsi Buah Lokal, Sejahterakan Petani
Kamis, 30 Januari 2020
Milenial Sadar Gizi Slogan HGN ke 60
Rabu, 09 Juni 2021
Kapolda Sulsel Laksanakan Kunjungan Kerja ke Polres Luwu Utara dan Polres Palopo
Senin, 17 April 2023
Mentan Beri Motivasi Ratusan Penyuluh di Sulsel, Sebut Tidak Boleh Kalah Produksi Daerah Lain
Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak ratusan penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai wilayah tersubur dalam meningkatkan produktivitas.
Menurutnya, Sulsel adalah wilayah yang memiliki potensi besar dalam memperkuat ketersediaan pangan nasional.
“Oleh karena itu memang target Sulawesi Selatan itu harus menjadi contoh Indonesia dan nggak boleh kalah dari daerah lain dan negara lain karena kita punya alam yang bagus,” ujar SYL saat membuka rapat kerja wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesa (Perhiptani) Sulawesi Selatan, Senin, 17 April 2023.
SYL mengatakan, pertanian adalah sektor yang paling menjanjikan mengingat banyak orang di seluruh dunia memerlukan makanan.
Apalagi, pertanian juga menjadi satu-satunya sektor yang mampu tumbuh disaat semua negara termasuk Indonesia dilanda krisis dunia.
“Tentu kita bersyukur memasuki Ramadhani dan lebaran nanti alhamdulillah ketersediaan pangan kita dalam kondisi aman.
"Dan itu berat kerja keras kalian (PPL) kerja keras kita bersama,” katanya.
Karena itu, SYL mengajak semua pihak, termasuk para Bupati dan Gubernur untuk mendorong peningkatan produktivitas dari tahun ke tahun melalui peran penyuluh yang ada di masing-masing wilayah kerjanya.
Untuk diketahui, Kementan saat ini membuka fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai akses permodalan bagi semua orang yang mau bergerak di bidang pertanian.
“Kamu tahu nggak kalau 70 tahun kemerdekaan Indonesia? Produktivitas tertinggi yang ada secara nasional ini baru di tahun kita. Covid dan krisis global bahkan tidak menjadikan pertanian menurun,” terangnya.
Sebagai informasi, panen padi di Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2023 mencapai 139.622 hektare dengan prakiraan produksi yakni 692.911 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 399.085 ton beras.
Sedangkan untuk perkiraan panen padi di bulan April mendatang mencapai 174.609 hektare dengan prakiraan produksi mencapai 869.113 ton GKG atau setara 500.839 ton Beras.
Adapun untuk bulan Mei perkiraannya mencapai 85.576 hektare, dengan produksi mencapai 422.188 ton GKG atau setara 243.481 ton beras.
Secara umum, gambaran padi Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas Baku Sawah seluas 654.818 hektar dengan luas panen mencapai 1.038.084 hektar dan produksi padi mencapai 5.360.169 ton GKG atau setara 3.075.860 ton Beras.
Ketua DPW Perhiptani Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra mengatakan bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan akan terus mendukung program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian yang lebih kuat, mandiri dan modern.
Salah satunya dengan pendampingan petani secara berkelanjutan.
“Kami berkomitmen mengawal petani di Sulawesi selatan sebagai daerah lumbung pangan nasional khususnya beras.
"Apalagi Sulsel selama ini menjadi daerah subur dengan peringkat produktivitas keempat di indonesia.
"Dan capaian ini tidak lepas dari peran penyuluh Indonesia. Penyuluh sebagai kekuatan besar dalam membangun pertanian,” katanya.
Ketua DPP Harian Perhiptani, Fathan Arsyid mengatakan bahwa fokus utama yang akan dibangun perhiptani di antaranya mengembangkan koperasi sebagai solusi pasti dalam menangani kurangnya pasokan pupuk akibat perang rusia yang bergejolak.
“Saya yakin kalau kita punya instrumen koperasi petani maka Insyaallah semua masalah petani, termasuk masalah pupuk dapat kita jawab bersama,” pungkasnya.
(Red/**)
FOLLOW THE TEROPONG SULAWESI AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow TEROPONG SULAWESI on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram