Prestasi Baru, Bupati Soppeng Terima Penghargaan UHC Kategori Madya

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Makassar Dipercaya Jadi Tuan Rumah Forum APEC Kesehatan Anak

Makassar, Teropongsulawesi.com, Kota Makassar kembali menegaskan perannya di tingkat internasional dengan menjadi tuan rumah Workshop on Managing Child Health for Healthcare Workforce yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

Forum internasional ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Poltekkes Makassar, dan berlangsung selama tiga hari, 20–22 Januari 2026.

Kegiatan yang mempertemukan para pengambil kebijakan dan tenaga kesehatan dari berbagai negara Asia Pasifik ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas negara dalam pengelolaan kesehatan anak, sekaligus mendorong terwujudnya generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

Dipilihnya Makassar sebagai lokasi kegiatan mencerminkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.

Workshop APEC tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (20/1/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Makassar sebagai tuan rumah forum internasional tersebut.

“Ini menjadi kehormatan bagi Kota Makassar. Forum APEC ini merupakan momentum strategis untuk merumuskan solusi bersama dalam memperkuat pelayanan kesehatan anak, khususnya di kota dengan jumlah penduduk yang besar seperti Makassar,” ujar Munafri.

Munafri memaparkan bahwa Kota Makassar saat ini dihuni sekitar 1,4 juta penduduk yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan.

Dengan jumlah penduduk yang besar, tantangan di sektor kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Kami tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan kesehatan yang kuat bersama seluruh komunitas. Kesehatan anak adalah fondasi utama bagi masa depan kota ini,” tegasnya.

Di hadapan para delegasi internasional, Munafri juga memaparkan kondisi fasilitas dan sumber daya kesehatan di Kota Makassar.

Saat ini, Makassar memiliki 47 puskesmas, 35 puskesmas pembantu (pustu), 214 klinik, satu rumah sakit umum daerah, serta 52 rumah sakit umum yang melayani masyarakat.

Menurut Munafri, penguatan sistem kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan data tenaga kesehatan yang akurat, terstandarisasi, dan mutakhir, guna memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan merata.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menyoroti angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan serius.

Berdasarkan data pemerintah kota, pada tahun 2024 tercatat 19 kasus kematian ibu dan 198 kematian bayi. Sementara pada tahun 2025, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 13 kematian ibu dan 185 kematian bayi.

“Penurunan ini patut diapresiasi, namun tetap menunjukkan masih adanya persoalan dalam akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan,” ujarnya.

Munafri berharap melalui Workshop APEC ini, akan terbangun jejaring kerja sama lintas negara yang lebih kuat serta menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan anak dan masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

“Kami berharap lokakarya ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi nyata yang bisa kami implementasikan di Makassar,” katanya.

Workshop internasional ini diikuti oleh delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik. Perwakilan dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam hadir secara langsung.

Sementara delegasi dari Meksiko, Jepang, dan China Taipei mengikuti kegiatan secara daring.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Makassar, Rusli, menyampaikan bahwa lokakarya ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga pembuat kebijakan, dalam pengelolaan kesehatan anak.

Menurut Rusli, isu kesehatan anak tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Melalui pertukaran praktik terbaik, diskusi mendalam, dan pemanfaatan teknologi, kami berharap lokakarya ini mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat sistem kesehatan primer di masing-masing negara,” ujar Rusli.

Forum APEC di Makassar ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi negara-negara Asia Pasifik dalam membangun generasi sehat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

(Red)

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Prioritaskan Keamanan Obat dan Makanan

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Pemkab Soppeng dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Layanan JKN Semakin Optimal

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pada Rabu (3/9/2025), Pemkab Soppeng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Watampone menandatangani addendum rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan layanan JKN bagi penduduk Soppeng.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Soppeng ini menegaskan kembali status Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. 

Status ini memungkinkan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung dapat menggunakan layanan JKN tanpa masa tunggu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan Pemkab Soppeng dalam memenuhi seluruh persyaratan.

"Seharusnya perpanjangan rencana kerja ini dilakukan akhir September, namun karena Pemkab Soppeng telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, prosesnya kita lakukan lebih awal.

"Ini adalah salah satu bentuk privilege yang hanya bisa dicapai karena adanya dukungan, kemauan, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah," jelas Indira.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. "Bagi kami, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. 

Komitmen ini bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat Soppeng. Harapan kami, dengan adanya addendum ini, layanan kesehatan dapat semakin optimal dan seluruh warga Soppeng bisa merasakan manfaat JKN tanpa hambatan," jelas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Soppeng akan terus berupaya mempertahankan capaian UHC ini di tahun-tahun mendatang, pungkasnya.

Dengan diperbarui dan dipercepatnya rencana kerja ini, masyarakat Soppeng diharapkan akan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui JKN.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Evinuddin. 

(SLV) 

Gerakan Sanitasi Aman, Bupati Suwardi Haseng Serahkan Bantuan Tangki Septik

Soppeng, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., secara langsung menyerahkan bantuan tangki septik skala individual di Aula Kantor Camat Marioriwawo pada Selasa, 2 September 2025.

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Dalam acara tersebut, Bupati Suwardi Haseng menyerahkan bantuan secara simbolis kepada enam perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Marioriwawo. 

Ia menjelaskan bahwa program ini adalah wujud nyata pemerintah pusat dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman.

"Proses ini memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat," ujar Bupati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada H. Syaharuddin M. Adam, Anggota DPRD Soppeng fraksi Golkar, yang telah memperjuangkan terealisasinya program ini untuk warga di daerah pemilihannya.

Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Soppeng, program DAK Sanitasi ini menjangkau tiga kecamatan: Marioriwawo, Liliriaja, dan Donri-Donri. 

Di Kecamatan Marioriwawo, bantuan diberikan kepada 25 penerima di enam lokasi, yaitu Kelurahan Tettikenrarae, Desa Barae, Desa Goarie, Desa Watu Toa, Desa Mariorilau, dan Desa Gattareng Toa. Setiap penerima memperoleh dana Rp15.000.000, dengan total bantuan per desa/kelurahan mencapai Rp375.000.000.

Selain itu, bantuan serupa juga disalurkan untuk Desa Appanang dan Galung di Kecamatan Liliriaja, serta Desa Labokong di Kecamatan Donri-Donri. 

Acara ini turut dihadiri oleh Camat Marioriwawo, perwakilan Dinas PUPR, kepala desa, dan para penerima bantuan.

(Red) 

Rembuk Stunting Soppeng 2025, Inisiatif Baru untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Gizi Anak

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi membuka Rembuk Tematik Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kab. Soppeng, pada hari Jumat, 8 Agustus 2025. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappelitbangda, Andi Agus Nongki, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan stunting di Kabupaten Soppeng. Melakukan evaluasi kinerja dalam percepatan pencegahan penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi. Melakukan pemetaan usulan program kegiatan intervensi. Serta mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana kegiatan.

 

Adapun Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu dokumen yang berisi daftar rencana program kegiatan pencegahan dan percepatan stunting yang terbagi dalam bidang fisik, prasarana, sosial, budaya, dan ekonomi berdasarkan hasil analisis situasi seluruh kecamatan.

​

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle dalam sambutannya menawarkan tema  Segera Aksi (Soppeng Bergerak Atasi Kemiskinan dan Stunting) sebagai penyemangat untuk bergerak cepat mengatasi masalah kemiskinan dan stunting.

Ir. Selle KS Dalle menekankan pentingnya laporan faktual dari lapangan, terutama pada triwulan ketiga ini. 

Ia meminta setiap kecamatan untuk berani menyampaikan laporan mengenai anak-anak yang telah ditangani di desa masing-masing, serta menyampaikan progres penanganan stunting secara keseluruhan.

 

"Kita harus bicara dengan data riil anak-anak di lapangan, bukan hanya soal angka," tegasnya. 

Ia juga mengingatkan agar kesehatan anak-anak lain tetap menjadi perhatian, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Wakil Bupati juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki dinamika tersendiri dalam menangani stunting, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Ia menyampaikan tidak perlu malu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan daerah lain untuk bertukar informasi dan praktik baik.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dan berita acara kesepakatan hasil rembuk, sebagai wujud nyata dukungan dan keseriusan seluruh pihak dalam menangani stunting di Kabupaten Soppeng.

Acara turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua TP. PKK Kabupaten Soppeng,  para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, para Kepala  puskesmas, organisasi profesi, dan organisasi keagamaan.

(Silviana) 

Bupati Soppeng dan BGN Tekankan Pentingnya Program Prioritas Makan Bergizi Gratis

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam acara sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (16/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan sambutan hangat kepada Direktur BGN, dan menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Soppeng.

Ia menyoroti keselarasan program ini dengan prioritas pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak.

“Kehadiran dan dukungan Badan Gizi Nasional sangat berharga dalam memastikan keberhasilan program penting ini. Olehnya itu, saya ucapkan selamat datang di Bumi Latemmamala” ujar H. Suwardi Haseng.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program percontohan di 7 (tujuh) sekolah diantaranya 2 SD, 3 SMP, dan 2 SMA/SMK sejak Maret 2025, yang telah menjangkau 3.409 siswa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Soppeng berencana untuk secara bertahap memperluas program ini ke seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Olehnya itu, Bupati Soppeng mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tersebut guna meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini.

“Mari kita jadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang SETARA (sehat, maju, dan berdaya saing),” pungkas H. Suwardi Haseng.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, AP. menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (PMG) merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Program ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, serta tujuan khusus untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pola makan sehat.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, PMG dirancang untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Soppeng.

Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Makan Bergizi (SPBG), menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bapak Gunalan, juga memaparkan alokasi dana sebesar Rp.277.200.000.000,- untuk Soppeng, yang akan dialirkan ke 3 titik SPBG atau dapur umum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah hanya perlu menyiapkan yayasan dan 47 relawan, sementara seluruh infrastruktur akan ditangani oleh BGN.

Dana ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka stunting.

Dengan komitmen bersama ini, PMG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Soppeng, menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mempersiapkan Soppeng untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Pj. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat.

Rilis : Humas Pemda Soppeng

Pantau Kondisi Jamaah Calon Haji di Makassar, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Doakan Kesembuhan Bapak Baharuddin dan Ibu Maleha

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Kesehatan melaporkan kondisi kesehatan jemaah haji asal Kabupaten Soppeng yang sedang akan menunaikan ibadah haji di Makassar. 

Dari total 276 jemaah haji, termasuk dua orang dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), sebanyak 274 jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi sehat dan baik.

Dua jemaah lainnya memerlukan perawatan medis. Ibu Maleha Binti Dahi mendapat perawatan di Klinik Asrama Haji Makassar akibat diabetes melitus dan luka di kaki. 

Beruntung, setelah menjalani perawatan, kondisi Ibu Maleha kini membaik. Sedangkan Bapak Baharuddin Bin Dellang dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar karena mengalami beberapa masalah kesehatan serius, antara lain tidak buang air besar selama beberapa hari, sesak napas dengan saturasi oksigen rendah, riwayat penyakit jantung, dan kadar gula darah tinggi. 

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terus mengikuti perkembangan kesehatan Bapak Baharuddin.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA, menyatakan, “Kami terus berkoordinasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Soppeng mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan terbaik selama berada di Makassar”.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menambahkan, "Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami mendoakan kesembuhan Bapak Baharuddin dan Ibu Maleha". 

"Kami juga terus bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada seluruh jemaah haji kami". 

"Semoga ibadah haji mereka berjalan lancar dan kembali ke Soppeng dalam keadaan sehat walafiat.", harap Bupati Soppeng Suwardi Haseng. 

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk selalu mendoakan keselamatan dan kelancaran ibadah seluruh jemaah haji asal Kabupaten Soppeng serta memastikan mereka menerima pelayanan kesehatan yang terbaik selama menjalankan ibadah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk pemantauan kesehatan dan dukungan penuh bagi jemaah haji asal Kabupaten Soppeng demi kelancaran dan keselamatan ibadah mereka.

(Red) 

Dana Rp 4 Miliar dari BKKBN Sulse, Langkah Baru Perangi Stunting di Kabupaten Soppeng

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, H. Shodiqin, SH, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng dan mengadakan audiensi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, di Kantor Bupati Soppeng pada Selasa, 22 April 2025.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap program keluarga berencana di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, H. Shodiqin menyampaikan keberhasilan program keluarga berencana di Kabupaten Soppeng yang telah tercermin melalui evaluasi nasional yang positif.

Sebagai bentuk dukungan, BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai Rp 4.038.361.000 kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan penting seperti pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, serta ibu menyusui.

“Dana ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan biaya operasional pendampingan calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas H. Shodiqin.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam menanggulangi stunting.

Ia menegaskan bahwa prioritas akan diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung daripada kegiatan administratif yang menghabiskan anggaran.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari BKKBN Sulawesi Selatan".

"Alokasi dana yang signifikan ini akan sangat membantu upaya kami dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Soppeng".

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan BKKBN untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengoptimalkan program keluarga berencana yang berdampak positif bagi masyarakat.

H. Shodiqin berharap keberhasilan Kabupaten Soppeng dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola program kependudukan dan keluarga berencana guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(Red)

Antusiasme Tinggi Siswa SDN 237 Aletellue pada Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan dan membentuk perilaku hidup sehat sejak dini, Tim Kesehatan UPTD Puskesmas Sewo menggelar kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala bagi siswa kelas 2 hingga 6 di SDN 237 Aletellue, Kecamatan Lalabata.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (22/4) ini melibatkan skrining perilaku merokok sebagai langkah preventif terhadap kebiasaan merokok di kalangan anak.

Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata, serta pemeriksaan lain yang bertujuan mendeteksi dini potensi masalah kesehatan pada siswa. 

Selain pemeriksaan, tim kesehatan memberikan edukasi singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, konsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. 

Fokus pencegahan perilaku tidak sehat juga menjadi bagian penting melalui skrining perilaku merokok yang diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bahaya merokok sejak dini.

Kepala Sekolah SDN 237 Aletellue, Muhlis, S.Pd, M.Pd, menyambut baik kegiatan ini. 

“Kami sangat berterima kasih kepada tim kesehatan dari UPTD Puskesmas Sewo atas pelaksanaan kegiatan yang sangat penting ini". 

"Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, kami dapat memantau kondisi kesehatan siswa-siswi kami secara berkala". 

"Selain itu, skrining perilaku merokok juga menjadi langkah proaktif dalam mencegah kebiasaan buruk sejak usia dini,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan siswa serta mendorong terbentuknya generasi muda yang sehat dan produktif. 

UPTD Puskesmas Sewo berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

UPTD Puskesmas Sewo adalah unit pelayanan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui berbagai program preventif dan promotif, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala dan edukasi kesehatan di lingkungan sekolah.

(Red) 

Bupati Soppeng Beri Bantuan Kemanusiaan bagi Warga Luar Daerah

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, termasuk warga luar daerah yang berada di Soppeng, Rabu (25/03/2025) 

Ia telah menanggung biaya pemulangan jenazah seorang warga Palu yang meninggal dunia di Soppeng.  Almarhum diketahui merupakan suami dari seorang warga Soppeng.

Almarhum H.Ramli alias Tukang Mattola masih merupakan kerabat Bpk Bupati yg domisili di Kabobona Kab. Sigi Sulawesi Tengah

Almarhum tengah menunggui istri dan bayinya yg baru2 ini melahirkan di rumah sakit, terjatuh saat berada di WC dan meninggal di IGD RS sekitar pukul 11.00

Meskipun almarhum bukan penduduk asli Soppeng, Bupati Soppeng tetap menyediakan Ambulans untuk membawa jenazah almarhum ke kabobona sulawesi tengah untuk kebumikan. 

Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Soppeng dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa memandang asal usulnya.

Kepala BPJSKes Bertemu Wabup Selle KS Dalle Bahas Capaian Positif JKN di Soppeng

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Ibu Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, beserta rombongan di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin, 10 Maret 2025.

 

Dalam kunjungan tersebut, Ibu Indira menyampaikan capaian positif JKN di Kabupaten Soppeng.  Saat ini, kepesertaan JKN telah mencapai 98%, dengan tingkat keaktifan mencapai 77,92%.  

"BPJS Kesehatan menargetkan peningkatan keaktifan minimal 80% dalam waktu dekat dan optimis dapat tercapai, ujar Indira. 

Ibu Indira juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program JKN,  menjamin akses layanan kesehatan bermutu bagi masyarakat.

 

Kata Indira, "BPJS Kesehatan berharap sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat terus berlanjut,  sehingga komitmen peningkatan pelayanan kesehatan tetap terjaga", harapnya. 

 

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle sangat mendukung mudah-mudahan dalam waktu dekat ada penyesuaian terkait dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan agar memasti masyarakat tetap mendapatkan penjamin UHC Prioritas dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dimana keunggulan dari BPJS Prioritas adalah Anda bisa mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan pada hari yang sama. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dengan penerapan layanan setara, tandasnya.

Turut mendampingi, Kepala BPKPD, kepala Dinas Kesehatan, dan Kabag Hukum Setda Soppeng.

(Red/hms) 

Canangkan PIN Polio, Dinkes Bulukumba Siapkan Dosis 135.900 Vial

Bulukumba, Teropongsulawesi.com- Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Kesehatan memberikan imunisasi polio terhadap anak secara serentak di Kabupaten Bulukumba.

Imunisasi ditandai dengan pencanangan Pekan Imunisai Nasional (PIN) Polio tingkat Kabupaten Bulukumba oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muh Ali Saleng di SDIT Wahdah Islamiyah Kelurahan Ela Ela Kecamatan Ujungbulu, Selasa 23 Juli 2024.

Sekda Ali Saleng mengapresiasi jajaran SDIT Wahdah Islamiyah yang bersedia menjadi lokasi Pencanangan PIN Polio tingkat Kabupaten Bulukumba. Menurutnya SDIT Wahdah Islamiyah terpilih menjadi lokasi Pencanangan PIN karena kesiapan jajaran sekolah untuk melaksanakan imunisasi polio.

"Ini membuktikan bahwa saudara saudara kita di Wahdah Islamiyah senantiasa mendukung program pemerintah, termasuk pada program imunisasi polio ini," ungkapnya.

Dikatakan bahwa pelaksanaan imunisasi merupakan upaya pemerintah untuk melindungi warganya dari penyakit polio. PIN Polio ini dilaksanakan secara serentak oleh karena Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan masih menerima laporan terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat virus Polio di sejumlah wilayah di Indonesia. 

Olehnya itu, dengan adanya laporan kasus polio serta risiko penularan virus polio yang tinggi, Kemenkes kembali menggelar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio. 

"Kita berharap melalui pelaksanaan PIN Polio yang dilakukan secara massal dan serentak ini, maka anak-anak kita dapat mencapai tingkat kekebalan kelompok yang optimal dan dapat mencegah perluasan transmisi virus polio.

Kepala Dinas Kesehatan dr Amrullah dalam laporannya mengatakan bahwa dalam upaya penanggulangan polio ini, Indonesia mengusung tema Nasional, yaitu Imunisasi Lengkap, Indonesia Kuat.

Semua pihak, kata Dia diharapkan dapat terlibat mempromosikan pentingnya imunisasi untuk menyehatkan bangsa dalam upaya mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).

Ia mengajak untuk menyukseskan program imunisasi di Kabupaten Bulukumba, karena dengan imunisasi, Kabupaten Bulukumba akan terbebas dari potensi wabah dan Kejadian Luar Biasa Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.

"Target populasi umur 0-7 tahun 11 bulan 29 hari dengan dosis dua kali pemberian selama dua pekan dan sweeping 5 hari setelahnya," ungkapnya.

Sementara itu, untuk total jumlah vial dosis Kabupaten Bulukumba sebanyak 135.900 vial, yang tersebar di 21 puskesmas dan 632 Posyandu. 

Jumlah PAUD sebanyak 60, jumlah TK sebanyak 383, dan jumlah SD/ MI sebanyak 367. 

Berdasarkan data riil dari Puskesmas, data sasaran sebesar 43.203 dan terdapat selisih 11.147. Olehnya itu, pihaknya berharap agar petugas korim melaksanakan tugas dengan baik agar mampu mencapai target 95% atau 100%.

Turut hadir dalam pencanangan PIN Polio tingkat Kabupaten Bulukumba, unsur Forkopimda, Camat Ujungbulu Andi Ashadi, Lurah Ela Ela, Sumiati, jajaran Puskesmas Caile dan jajaran guru pembina SDIT Wahdah Islamiyah.(*)

Wabup Soppeng Memberikan Presentasi Pada Acara Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi PPS Provinsi Sulsel Tahun 2023

Makassar Sulsel Teropongsulawesi.com,- Wakil Bupati Soppeng, Ir.H.Lutfi Halide,MP melakukan Presentasi pada acara Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 bertempat di Ballroom MaxOne Hotel Makassar, Kamis (25/05/2023).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Soppeng yang juga selaku Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terlebih dahulu menjelaskan profil Kab. Soppeng dihadapan para penilai dan peserta dari 23 kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan.

Kemudian dilanjutkan penjelasan tentang Master Ansit yang merupakan software untuk monitoring pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kab. Soppeng.

Selain itu, Lutfi Halide juga menjelaskan ke 8 aksi yang dilakukan Kab. Soppeng dimulai dari Aksi 1 Analisis Situasi, Aksi 2 Rencana Kegiatan, Aksi 3 Rembuk Stunting di tingkat Desa/Kelurahan di 49 Desa, Aksi 4 regulasi terkait percepatan penurunan stunting dengan menerbitkan dua Peraturan Bupati yaitu Perbup No. 46 tahun 2022 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam upaya pencegahan stunting dan Perbup No. 48 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stuntingstunting, Aksi 5 : Pembinaan pelakudan pemerintahan Desa/Kelurahan, Aksi 6 Sistem manajemen data, Aksi 7 Pengukuran dan publikasi data, dan Aksi 8 Review Kinerja Tahunan.

Adapun Inovasi penanganan stunting yang dilakukan yaitu Kampanye Cegah Stunting (Buku saku, leafleat, Gantungan kunci), PMT bahan pangan lokal (Pembuatan Bolu kelor,Nugget singkong/casava, Abon Ikan

Gabus, Tengten Ikan Gabus, Puding Jagung), Kelas Ibu Hamil dan Diskomas (Diskusi Risiko Tinggi pada Kehamilan oleh Masyarakat), Pelayanan Posyandu (Posyandu Timusu), Kolaborasi antar lembaga/instansi/OPD dalam 100 HPK,

Keramat Kelor (Kreasi Makan Daun Kelor), Regulasi (perbub/perwali) Selain regulasi yang dimaksud pada aksi 4 yaitu Perbup No.46 tahun 2022 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Upaya Pencegahan Stunting.

"Untuk mengakselerasi penurunan Stunting di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten

Soppeng melalui Gerakan Mappadeceng berupaya melibatkan seluruh OPD dan organisasi non pemerintah dengan model pendampingan kepada sasaran. 

"Setiap OPD bertanggungjawab untuk melakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada BALITA STUNTING di setiap Desa/Kelurahan" tutupnya.

(Isma/JOIN)

Raker dan Seminar Kesehatan Patelki di Soppeng, Ini Harapan Bupati Andi Kaswadi Razak

Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Seminar Kesehatan Dewan Pimpinan Wilayah Patelki (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia) Sulawesi Selatan yang dilangsungkan di Gedung pertemuan masyarakat Kabupaten Soppeng, Minggu, 25 September 2022

Kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Patelki Sulawesi Selatan mengangkat tema, "

Kolaborasi dan Sinergitas Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam menyehatkan negeri.

Ketua Panitia, Muhtar, SKM, M. Kes dalam laporannya mengatakan, Patelki ini  wadah berhimpunnya para ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) yang dulu kita kenal dengan analis kesehatan yang tugas utamanya adalah melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia dalam rangka penegakan diagnosa serta untuk mengetahui penyebab penyakit  dan  perkembangan penyakit, ungkapnya.

Kata Dia, "Kegiatan hari ini merupakan puncak kegiatan rapat kerja wilayah yang kami laksanakan di kabupaten Soppeng yang terdapat beberapa rangkaian kegiatan mulai dari workshop dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota kami yang dihadiri oleh utusan  24 kab/kota  yang ada di Sulawesi Selatan,  dan tadi malam kami juga melaksanakan rangkaian rapat kerja wilayah untuk menyusun program kerja yang tentu tujuannya bukan hanya untuk anggota tapi bagaimana kolaborasi Patelki sebagai organisasi profesi dalam membantu pemerintah menuntaskan masalah kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan, tuturnya. 

Dikatakannya, "Subtema kita pada hari ini yaitu bagaimana penanganan pada penyakit TORCH, di mana  jika tidak ditangani dengan baik  maka akan berdampak pada meningkatnya kematian ibu  hamil dan anak yang baru lahir.   

"Sehingga kegiatan ini merupakan upaya dalam membantu pemerintah, karena organisasi profesi adalah Mitra pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  

"Kami berharap kehadiran kita dapat memberikan dampak positif bagi Kabupaten Soppeng, terang Muhtar.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Patelki, Atna Permana, SKM, M. Biomed, Ph. D dalam sambutannya mengatakan, "Saya menyampaikan apresiasi kepada ketua DPW Patelki, dimana apa yang dilakukan ini sejalan dengan motto DPP yaitu bersinergi menyehatkan negeri yang artinya bahwa bukan hanya menyehatkan masyarakat tapi juga dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. 

Dijelaskan bahwa, "Hari ini DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Patelki Kabupaten Soppeng sudah membuktikan kerjasama dengan pemerintah daerah yang telah menghadirkan Bupati Soppeng bersama segenap elemen lainnya, dan kepada DPC yang lain, paparnya.

"Mari saling sharing karena terkadang pengalaman dan kebijakan setiap Kabupaten berbeda dan biasanya akan ada masukan-masukan sehingga kebijakan satu provinsi dapat sama, imbuhnya. 

Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kadis Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan dr Hj. Rosmini Pandin, MARS dalam sambutannya mengatakan, " Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja wilayah, semoga Patelki Sulsel mampu melahirkan program kerja yang dapat disinergitas dengan program kerja Prov. Sulawesi Selatan. 

"Sejalan dengan terus berkembangnya pengetahuan ilmu teknologi serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium medik yang bermutu gambar standar secara nasional maupun internasional maka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional para ahli laboratorium harus senantiasa dilakukan.  

"Kegiatan ini menjadi kesempatan emas bagi Anggota Patelki untuk semakin mempertajam dan memperdalam pengetahuan dalam pelaksanaan profesi tenaga laboratorium. 

"Karena  pemberian pelayanan prima khususnya pelayanan laboratorium kesehatan yang  aman dan berkualitas kepada masyarakat sangatlah penting, tegasnya.

"Saya berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi lahan menimbah ilmu dan mengasah keterampilan lebih jauh bagi anggota Patelki dalam upaya penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik. 

"Selama hampir 3 tahun kita berusaha bangkit dari pandemi Covid-19. Jadi  hal yang perlu kita pelajari bersama adalah pentingnya menguatkan Sinergi dan kolaborasi mulai dari tenaga kesehatan, TNI/Polri, tokoh masyarakat dan masyarakat umum.  

"Kekuatan ini yang harus terus kita pertahankan untuk kembali melanjutkan berbagai agenda pembangunan kita di Sulawesi Selatan, tandasnya.

Pada kegiatan yang sama, Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan, "Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Soppeng, saya menyampaikan selamat datang di kota Kalong dan semoga kehadiran kita berkesan selama berada di sini. 

"Karena ini memang merupakan salah satu strategi kita untuk bagaimana bapak dan ibu sekalian mengenal Soppeng, ujar Bupati Soppeng Andi Kaswadi.

"Ini menandakan bahwa pemerintah dan seluruh jajarannya selalu berkomitmen bersama  bahwa selaku pelayan masyarakat tentu selalu ingin memberikan yang terbaik, terang Andi Kaswadi. 

Diterangkan Bupati Soppeng bahwa, "Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan termasuk bagaimana organisasi kita ini bisa terselamatkan dari berita-berita bahwa akan terjadi tsunami PHK terhadap tenaga Non ASN, dan alhamdulillah tiga hari yang lalu kami melakukan pertemuan dengan seluruh Bupati se Indonesia di Jakarta terkait berita ini dan Alhamdulillah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dan yang perlu dibicarakan yaitu kemungkinan nanti ada pendataan ulang tenaga-tenaga yang ada di daerah yang perlu mendapatkan perhatian bukan hanya tenaga kesehatan tapi tenaga pendidikan dan tenaga sukarela yang lainnya, beber Bupati Andi Kaswadi Razak.

"Pada masa pandemi petugas laboratorium ini sangatlah penting karena tidak ada yang bisa bergerak dan mengambil tindakan tanpa adanya hasil dari laboratorium dan kita harus bertindak cepat jangan sampai kita terlambat mengambil tindakan yang akan berakibat fatal. 

"Makanya kami upayakan melengkapi fasilitas Labkesda kita harus yang terbaik dan itu telah kami buktikan.

 

"Saya juga berharap di Kabupaten Soppeng semoga ditahun ini sudah ada spesialis mikro biologi klinik karena Rumah Sakit kami sudah Tipe B dan pada kesempatan ini juga kami mohon dukungan dan restu dari Gubenur dan Dinas Kesehatan provinsi Sulsel.

"Semoga tahun ini di Kabupaten Soppeng sudah ada Rumah Sakit Ibu dan Anak, karena di  Kabupaten Soppeng, masalah kesehatan adalah prioritas utama kami, tegas Andi Kaswadi Razak menutup.

Acara dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai bentuk pembukaan seminar Patelki ini se Sulawesi Selatan oleh Bupati Soppeng yang turut didampingi oleh Kadis Kesehatan Provinsi Sulsel, Ketua Umum Umum Patelki, Ketua DPW Patelki dan Kadis Kesehatan Kabupaten Soppeng.

Sekedar diketahui para Narasumber pada kegiatan seminar ini yakni, dr Hj. Rosmini Pandin (Kebijakan Pemerintah dalam penguatan Laboratorium),

Atna Permana, SKM, M. Biomed, Ph.D ( Peran Kolaborasi ATLM dan Bidan dalam mendukung Program Pemerintah), Dr. Wiwi Irawan, Sp. OG, M. Kes (Infeksi TORCH Maternal dan Kongenital), Sumitro Rahman, SKM, M. Kes ( Aspek Teknis Pemeriksaan TORCH di Laboratorium), Dr.H. Mustakim, M. Kes, Sp.PK ( Aspek Klinis Dan interpretasi Pemeriksaaan TORCH), Ruly, S. ST, M. Kes ( Validasi dan Verifikasi Pemeriksaaan TORCH di Laboratorium).

Turut hadir, para pimpinan cabang Patelki se Sulawesi Selatan, para ketua Organisasi Profesi se Kabupaten Soppeng.

(Red/Issan)

Penuhi Kebutuhan Darah Masyarakat, ASN BBPP Batangkaluku Donorkan Darahnya

Dokter saat memeriksa ASN BBPP Batangkaluku sebelum melakukan Donor Danar di kegiatan Bakti Sosial (Ist).

Teropongsulawesi.com, Gowa,-Memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke - 50 yang jatuh pada 29 November 2021, ASN Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar kegiatan bakti sosial donor darah dengan bekerjasama Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Selatan yang dilangsungkan di Aula Hasanuddin, Selasa (20/11).

Keberadaan pandemi Covid-19 tidak serta merta menjadikan kebutuhan akan darah berkurang.

Permintaan terhadap darah seperti sel darah merah, trombosit maupun plasma tetap rutin diberikan kepada pasien rumah sakit yang membutuhkan.

Kegiatan donor darah sangat penting dilakukan guna memenuhi kebutuhan darah sebagai upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Kepala Bagian Umum BBPP Batangkaluku, Rosdiana menjelaskan bahwa kegiatan donor darah ini adalah rangkaian peringatan HUT ke-50 Korpri, katanya.

Dengan digelarnya donor darah ini, diharapkan membantu meringankan beban masyarakat yang sedang menjalani perawatan kesehatan terutama terkait kebutuhan darah, jelasnya.

“Alhamdulillah meski sehari, antusias pegawai BBPP Batangkaluku yang berdonor darah cukup tinggi, sebut Dia.

"Nampak sebagian besar ASN mengikuti, dan ini merupakan bentuk kepedulian sosial aparatur sipil negara khususnya BBPP Batangkaluku terkait persoalan kebutuhan darah, terang Rosdiana.

"Semoga kegiatan ini bisa membantu meringankan persoalan kebutuhan darah di PMI dan kedepannya diadakan lagi” harap Rosdiana.

Sementara itu, dr. Sitti Ramdhani YP Ketua TIM pelaksanaan donor darah mengapresiasi donor darah ini.

Kata Dia," Kegiatan ini mesti dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depannya, untuk membantu pemenuhan kebutuhan darah bagi yang membutuhkan, tandasnya.

Senada Tajuddin, salah satu peserta donor darah mengatakan, "Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Aksi donor darah ini tidak hanya sekedar untuk kepedulian terhadap sesama, tetapi bermanfaat juga bagi kesehatan tubuh yang dapat menjaga jantung tetap sehat, meningkatkan produksi darah dan lainnya, pungkas Tajuddin.

Dalam kegiatan ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melakukan donor darah, mendapatkan bingkisan yang meliputi vitamin penambah darah, susu kemasan, dan lain-lain. (tim humas BBPP-BK)

Join Soppeng Jalani Vaksinasi

Ketua JOIN Soppeng Herwan saat jalani Vaksinasi Covid-19 (Ist)

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Pelaksana Tugas Ketua Jurnalis Online Indonesia Kabupaten Soppeng Herwan, SH,M.Si bersama sekretaris Agusman, S.IP dan Yulisa Muhrin, S.IP menjalani Vaksinasi pertama yang dilangsungkan di Triple 8 Riverside Resor kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Selasa (29/6/2021).

Kehadiran jurnalis online Indonesia Kabupaten Soppeng tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah terkait Vaksin bagi warga masyarakat untuk menghindari paparan novel Corona Virus Disiase 19.

"Kehadiran kami sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, papar pemegang mandat Ketua JOIN Soppeng Herwan, SH,.M.Si.

"Selain itu sebagai upaya untuk memberikan kekebalan tubuh bagi kami dan teman-tenan terhadap penyebaran Covid 19 meski kami tahu tidak sepenuhnya setelah dilakukan vaksin akan dapat kebal dari virus Corona namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.

Allin Beddu saat pengukuran tekanan darah (Ist).

Dalam menjalani Vaksinasi tersebut diawali dengan menyetor KTP kemudian di tensi apakah layak untuk divaksin atau tidak.

"Alhamdulillah tekanan darah saya 120/90 sehingga diperkenankan untuk divaksin bebernya.

"Kami juga didiskrining, ditanya tentang riwayat penyakit orang tua, riwayat penyakit pribadi bahkan ditanyakan obat yang dikonsumsi beberapa hari ini, tutur Herwan.

Menurut Nurlaela salah satu petugas dari dinas kesehatan mengungkapkan,Alasan tensi atau diukur tekanan darahnya untuk mengetahui apakah layak atau tidak," jadi kalau di atas 180 itu tidak diperkenankan di vaksin, ujarnya. 

Herwan mengungkapkan, " Saat kami divaksin tidak merasakan sakit hanya saja ada rasa sedikit bahwa sudah di suntik setelah itu tak ada lagi dan setelah istirahat 15 menit lalu diperkenankan meninggalkan lokasi kegiatan.

Herwan mengajak warga masyarakat untuk melakukan vaksinasi demi kepentingan kita bersama.

Menurutnya," jika kita berandai ada serangan virus datang maka ada penangkal dan jika vaksin itu adalah virus maka virus dan virus akan berdamai, ujarnya.

"Jadi intinya jika wabah yang tidak diketahui kapan berakhirnya ini datang dan menyerang manusia jangan salahkan pemerintah karena pemerintah telah berupaya melindungi warganya dari virus Corona ini yang salah satunya adalah jalani Vaksinasi, pungkasnya.

Penyekatan Mudik dan Operasi Ketupat Polri Berkontribusi Cegah Sebaran Covid 19 di Sejumlah Daerah

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska (Ist)

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Kebijakan Polri melakukan penyekatan pemudik saat Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan dalam bagian Operasi Ketupat 2021 dinilai mampu membantu menekan dan mengurangi penyebaran virus corona atau Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menjelaskan, operasi penyekatan tersebut dinilai efektif ikut mencegah ledakan virus corona lantaran pada saat arus mudik dan arus balik, polisi telah melakukan pendekatan tegas namun humanis kepada masyarakat.

"Penyekatan tersebut tentu berkontribusi bagi penurunan potensi angka penyebaran Covid-19," kata Darul saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Menurut Darul selain melakukan penyekatan, Polri sendiri melakukan pengetasan terhadap seluruh masyarakat dengan Swab Antigen pada saat arus mudik dan balik.

"Karena pada waktu penyekatan juga dilakukan pemeriksaan surat keterangan atau bukti negatif Covid-19," ujar Darul.

Menurut dia, operasi penyekatan aparat kepolisian memang masih terdapat beberapa catatan untuk proses evaluasi kedepannya. Tetapi, kata Darul, dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi pertumbuhan virus corona yang jauh lebih tinggi.

Dengan kata lain, apabila tidak diterapkannya kebijakan penyekatan maka pertumbuhan virus corona dewasa ini akan jauh lebih tinggi.

"Penyekatan belum sepenuhnya efektif tetapi telah membantu berkurangnya penyebaran covid dan meningkatnya jumlah orang terpapar baik di daerah tujuan mudik dan maupun dikota tempat mereka bermukim atau bekerja," ucap Darul.

Diketahui, Polri memulai Operasi Ketupat 2021 untuk menyekat pemudik selama masa larangan berlangsung pada 6-17 Mei 2021. Kemudian dilakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terkait hal itu sampai tanggal 31 Mei.

Titik penyekatan itu tersebar dari wilayah Sumatera Selatan hingga Bali. Adapun rincian titik yang disiapkan di masing-masing provinsi ialah, Polda Sumsel (10 titik), Polda Lampung (9 titik), Polda Banten (16 titik), Polda Metro Jaya (14 titik),

Kemudian, Polda Jawa Barat (158 titik), Polda Jawa Tengah (85 titik), Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (10 titik), Polda Jawa Timur (74 titik), dan Polda Bali (5 titik).

Kebijakan penyekatan merupakan implementasi dari adanya larangan Pemerintah terkait mudik. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan penularan virus Covid-19.

Selain pos penyekatan, Polri juga menyiapkan pos pengamanan untuk mengantisipasi terkait gangguan Kamtibmas dan Kamtibselcarlantas. (Ismail).

Kapolri : Pemulihan Ekonomi Nasional Harus Terus Dikawal

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin video conference (vicon) kepada seluruh kapolda dalam rangka mengecek langsung upaya penanganan pandemi Covid-19 setelah Lebaran, Selasa (1/6/2021).

Para kapolda yang dipilih memaparkan hasil penanganan Covid-19 diwilayahnya masing-masing. Seperti Polda Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepri dan Polda Metro Jaya.

Pemaparan termasuk jumlah yang terkonfirmasi, kematian, sembuh, kendala termasuk sarana dan prasarana.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan beberapa hal. Diantaranya mewaspadai klaster baru Covid-19. Disini, Sigit menekankan seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) untuk peka dalam merespon situasi penyebaran Covid-19 khususnya klaster baru.

"Kita harus terus bergerak dan bergerak menghadapi situasi sulit pandemi ini. Garda terdepan yang diharapkan pemerintah adalah TNI-Polri," ujar Sigit dalam keterangannya tertulisnya.

Mantan Kabareskrim ini juga meminta agar jajarannya mengawal upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian. “Pemulihan ekonomi nasional harus terus dikawal sehingga mengalami peningkatan,” tekannya.

Sigit juga mengingatkan percepatan vaksinasi. Kemudian memaksimalkan atau terus mengawal PPKM Mikro dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Waspadai lonjakan tinggi di Malaysia. Perkuat manajemen penanganan Covid-19 dengan ketat khususnya di perbatasan negara,” tandas Kapolri Jenderal Sigit. (Ismail).

Bupati Soppeng Ikuti Rakor Nasional Terkait Penanganan Covid 19 dan Pelarangan Mudik

Bupati dan Wabup Soppeng bersama Forkopimda dan SKPD saat mengikuti rakor Nasional terkait penanganan Covid 19 (Foto Istimewa).

Soppeng, Teropongsulawesi.com,- Dalam rangka mengoptimalkan pendisiplinan protokol kesehatan Covid 19 dan Penanganannya, Bupati dan wakil Bupati Soppeng mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri, Menhub, Menag, Menkes, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ka BNPB dan Ka satgas covid 19 , Forkopimda secara Virtual zoom.

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE bersama wakil bupati Soppeng, para anggota Forkopimda pimpinan SKPD terkait mengikuti acara tersebut yang dilangsungkan di ruang Lamataesso, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, Senin (3/5/2021).

Dalam kegiatan tersebut membahas tentang penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan covid 19 di masing-masing daerah.

Rakor yang di pandu Mendagri Tito Carnavian mengatakan, "Hasil pertemuan ini hendaknya di jadikan acuan oleh kepala daerah untuk melakukan penanganan covid 19 di daerah masing-masing, katanya.

Mendagri Tito Karnavian saat memandu kehutanan rakor (Foto Istimewa).

"Mudah-mudahan dari hasil rapat ini yang diharapkan nantinya untuk di tindak lanjuti oleh para kepala daerah yakni dengan melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan forkopimda, untuk menyikapi dan atau menahan covid 19 menjelang hari raya idul fitri. Imbuh Tito Karnavian.

Sementara itu Kepala BNPB pusat Doni Munardo mengatakan," Edukasi pelaranganmudik pada masyarakat yang oleh pemerintah,
melakukan Sosialisasi dan informasi yang masif dan menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah untuk pelarangan mudik.

Kemudian para orang tua agar berperan untuk memberikan pengertian kepada anaknya agar menahan diri untuk tidak mudik.

Bagi masyarakat yang ingin Mudik diminta kesadarannya untuk menahan diri agar tidak pulang ke kampung halaman demi kebaikan bersama, imbuh Kepala BNPB Doni Munardo.

"Saya berharap dengan satu komando, 3M, 3T Vaksin, Disiplin+ kompak+, konsisten, imbuhnya.

Diacara yang sama Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa, "Semua unsur yang akan bertugas perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan pelarangan mudik dan implementasinya di lapangan. paparnya.

Kata Mendhub, "Pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun humanis, pihak kepolisian melalui Korlantas Pusat dan daerah akan menjadi pelaksana utama di lapangan. Terangnya.

"Semua pihak agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke media atau pihak publik karena kita harus menjaga wibawa pemerintah, jangan sampai terkesan kontradiktif dan ego sentriks. Jelasnya.

"Semua pihak di minta untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar, tandasnya.

Pada kegiatan virtual tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa,"
Penanganan pandemi covid jelang idul fitri yakni shalat idul fitri 1 syawal 1442 H/2021M di daerah zona kuning dan zona hijau boleh dilaksanakan di masjid dan di lapangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan maksimal 50%,
dari kapasitas tempat.

"Shalat idul fitri 1 Syawal 1442 H di daerah zona merah dan zona orange tidak boleh dilaksanakan di masjid maupun di lapangan. Tegas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Panitia hari besar islam di daerah setempat wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing berkenaan dengan status zona penyebaran covid-19 dan pelaksanaan shalat idul fitri. Pungkas Menteri Agama. (Red/Cyta/Ismail)