PRI Desak Audit Menyeluruh Revitalisasi SMKN 1 Makassar, Kejati Diminta Bertindak

Makassar, Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Direktorat SMK Tahun Anggaran 2025 di SMKN 1 Makassar kini memasuki babak baru. Lembaga independen Public Research Institute (PRI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan secara resmi temuan mereka ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).

Langkah tersebut ditegaskan melalui surat pemberitahuan aksi bernomor 040/PA-PRI/MKS/III/2026 yang telah dilayangkan kepada Kapolrestabes Makassar cq. Kasat Intel Polrestabes Makassar. Aksi direncanakan berlangsung pada Kamis, 5 Maret 2026, dengan estimasi peserta sekitar 50 orang. Titik aksi akan dipusatkan di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Kejati Sulsel.

Proyek Miliaran Rupiah Disorot

Proyek revitalisasi yang menjadi sorotan itu bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak mencapai Rp6.440.670.000. Angka yang tidak kecil untuk sebuah program peningkatan kualitas sarana pendidikan.

Namun menurut PRI, nilai fantastis tersebut justru menjadi alasan penting mengapa proyek ini harus diawasi secara ketat. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, laporan masyarakat, serta penelusuran dari sejumlah pemberitaan media, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan fisik dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.

Beberapa temuan yang disoroti antara lain:

Kondisi fisik bangunan yang dinilai tidak memenuhi standar mutu konstruksi.

Pelapisan cat yang dianggap tidak sesuai spesifikasi teknis.

Dugaan kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah item, termasuk meubelair.

Kualitas penyelesaian akhir yang dipertanyakan.

PRI menilai, jika dugaan tersebut benar dan proses pencairan anggaran tetap dilakukan tanpa verifikasi teknis mendalam, maka potensi kerugian keuangan negara tidak dapat dihindari.

Kontrol Sosial atau Alarm Awal?

Direktur Eksekutif PRI, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan bahwa langkah yang diambil organisasinya bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga transparansi anggaran pendidikan.

“Kami tidak ingin anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBN justru berpotensi merugikan negara dan mencederai dunia pendidikan. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan, maka itu wajib diuji secara hukum,” tegas Abduh.

Menurutnya, revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang terhadap kualitas pendidikan. Jika sejak awal prosesnya sudah menyisakan pertanyaan, maka dampaknya bukan hanya pada kerugian anggaran, tetapi juga pada kualitas fasilitas yang digunakan siswa.

“Revitalisasi itu untuk siswa. Kalau mutu pekerjaan rendah, siapa yang dirugikan? Anak-anak didik kita,” tambahnya.

Mendorong Aparat Bertindak Transparan

Selain menggelar aksi, PRI juga akan menyerahkan laporan resmi kepada Kejati Sulsel agar dilakukan penyelidikan secara objektif dan profesional.

Abduh menegaskan, pihaknya tidak ingin membangun opini sepihak, tetapi mendorong proses hukum berjalan terbuka.

“Kami berharap Kejati Sulsel segera melakukan penyelidikan secara objektif. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan ke publik. Namun jika ada penyimpangan, siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tekanan moral bagi aparat penegak hukum agar tidak mengabaikan laporan masyarakat sipil, khususnya dalam perkara yang menyangkut penggunaan dana pendidikan.

Ujian Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Kasus dugaan penyimpangan revitalisasi SMKN 1 Makassar ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek pendidikan yang bersumber dari APBN. Revitalisasi sekolah sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sarana belajar, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.

Publik kini menanti:
Apakah dugaan ini akan berujung pada pembuktian hukum?
Ataukah akan berhenti sebagai isu tanpa tindak lanjut?

Aksi PRI pada 5 Maret 2026 mendatang dipastikan menjadi momentum penting untuk menguji komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di Sulawesi Selatan.

Jika benar ada penyimpangan, maka ini bukan sekadar persoalan proyek, tetapi soal integritas dalam mengelola masa depan pendidikan.

(Tim)

Pemkot Makassar Matangkan Transisi Pengelolaan Pasar Butung, Gandeng APH Berjalan Tertib

Makassar, Teropongsulawesi.com- Upaya penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung terus dimatangkan Pemerintah Kota Makassar. Sebelum dikelola oleh Perumda pasar, maka duduk bersama  pihak penegak hukum. 

Tak sekadar wacana, langkah konkret kini ditempuh dengan membangun sinergi lintas sektor guna memastikan proses transisi berjalan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum.

Bertempat di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026), Pemkot Makassar menggelar rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian untuk membahas langkah strategis pengelolaan Pasar Butung di Kecamatan Wajo agar dapat dikelola secara resmi oleh Perumda Pasar Makassar Raya.

Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti. 

Turut hadir pula Kabag Hukum Pemkot Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Inspektorat, serta jajaran direksi Perumda Pasar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pertemuan ini, untuk menyatukan persepsi terkait proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Butung.

"Pertemuan ini untuk menyatukan persepsi terhadap bagaimana proses pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan di Pasar Butung," jelasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah hukum, administrasi, serta pengamanan di lapangan guna menghindari potensi gesekan. 

Pemkot Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pasar yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan pedagang maupun masyarakat luas.

Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan polemik yang selama ini bergulir dapat segera menemukan titik terang. 

Sekaligus memastikan Pasar Butung dikelola secara sah di bawah kewenangan pemerintah daerah demi kepastian hukum dan stabilitas aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Menurut Appi, pembahasan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, komunikasi dan pertemuan telah beberapa kali digelar. 

Termasuk koordinasi langsung dengan Kapolres Pelabuhan Makassar guna memastikan kejelasan alur dan langkah yang akan ditempuh pemerintah.

"Beberapa kali sudah kita lakukan pertemuan, dan kami juga meminta pihak Kapolres Pelabuhan untuk bersama-sama memastikan seperti apa alur yang akan kita jalankan," ujarnya.

Munafri menjelaskan, hasil rapat koordinasi ini, diharapkan menjadi landasan bersama dalam menangani polemik yang ada. 

Sehingga, setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Ini akan menjadi hasil meeting yang bisa menjadi landasan kita untuk menangani kasus ini seperti apa, jadi duduk bersama," tuturnya. 

"Sehingga tidak ada kesalahan administrasi, tidak ada salah kaprah di dalamnya, dan tidak ada perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak," lanjutnya.

Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memahami kondisi eksisting dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena itu, dialog terbuka dan mediasi dinilai menjadi kunci penyelesaian.

Menurutnya, perbedaan sudut pandang yang ada harus dimediasi dengan baik agar pemerintah dapat mengambil posisi secara tepat dan bertanggung jawab.

Persoalan ini punya sisi perbedaan sudut pandang yang memang harus dimediasi dengan baik, sehingga Pemerintah Kota mampu memposisikan diri pada kondisi ini. 

"Ketika kondisi tertentu di dalamnya, kami juga harus mampu mempertanggungjawabkannya sebagai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota," jelasnya.

Munafri juga menyampaikan harapannya agar Polres Pelabuhan Makassar dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak koperasi yang terlibat, sehingga seluruh pihak dapat duduk bersama dalam satu forum resmi.

"Mungkin dari Polres Pelabuhan bisa menjadi fasilitator untuk menghadirkan juga dari pihak pengelola sebelumnya, pihak Koperasi supaya semua bisa terbuka," imbuh Appi.

"Saya berharap bisa mengatur waktu kapan kita sepakat duduk sama-sama lagi untuk memastikan alur diskusinya," tambah Appi, menutup rapat koordinasi.  (*)

Appi Usulkan Penegasan Batas Administratif Makassar–Gowa ke Kemendagri

Makassar, Teropongsulawesi.com, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti kegiatan Reboan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan usulan terkait dinamika pemerintahan dan kebutuhan riil masyarakat di Kota Makassar. 

Munafri menegaskan bahwa hubungan baik antara Pemerintah Kota Makassar dan Ditjen Otda Kemendagri selama ini berjalan dengan sangat baik.

"Kami menjaga hubungan baik dengan Dirjen Otda berjalan dengan sangat baik. Dan kami harap ini bisa dilanjutkan terus supaya pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bisa berjalan lebih maksimal lagi," kata Munafri, mengawali pembicaraan.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Appi memaparkan persoalan batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ia menyebut, tahun ini Pemkot Makassar mulai menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Namun, masih terdapat wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Gowa dan belum tuntas secara administrasi batas wilayahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan perbatasan.

"Sementara ada wilayah yang masih beririsan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa yang belum selesai batas wilayahnya," tuturnya. 

"Kami berharap ini bisa ditengahi untuk menentukan batas wilayah termasuk batas administrasi yang ada," sambung politisi Golkar itu. 

Ia menambahkan, di kawasan perbatasan terdapat sejumlah perumahan yang secara geografis berada di area irisan, sehingga warganya kerap kebingungan dalam mengurus administrasi maupun menjalankan aktivitas ekonomi, apakah harus ke Kabupaten Gowa atau ke Kota Makassar.

"Nah, persoalannya nanti ketika pengurusan administrasi ini ada yang berbeda, ini yang akan memberatkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut," terang Appi.

Adapun usulan lain yang diangkat yakni selain tapal batas wilayah antara Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, khususnya terkait kondisi administrasi kependudukan warga Makassar yang berdomisili di wilayah perbatasan dan secara geografis melintasi Kabupaten Gowa.

Selain itu, Appi juga mengusulkan rencana pembentukan kecamatan baru di Kota Makassar, sebagai respons atas pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan. 

Dimana, wacana perubahan atau penambahan daerah pemilihan (dapil) yang disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan representasi politik yang lebih proporsional.

Meski demikian, seluruh poin yang disampaikan tersebut masih sebatas usulan dan akan melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Safari Ramadan Berlanjut, Munafri Ajak Ulama dan Jemaah Perkuat Kolaborasi Bangun Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar dengan melaksanakan Salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Al Markaz Al Islami, Kamis (19/2/2026) malam.

Kegiatan ini menjadi malam kedua Safari Ramadan Pemkot Makassar yang direncanakan berlangsung selama 30 hari penuh, menyasar hampir seluruh kecamatan di Kota Makassar. 

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya di hadapan jemaah, Munafri menyampaikan bahwa malam tersebut terasa sangat spesial. Pasalnya, keesokan harinya (tanggal 20) Februari, bertepatan dengan genap satu tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota memimpin Kota Makassar.

"Malam ini sangat spesial bagi kami, karena besok menjadi satu tahun proses pemerintahan kami memimpin Kota Makassar," kata Munafri. 

"Karena itu, kami hadir di tengah-tengah seluruh jemaah untuk memohon doa terbaik agar kami bersama Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan," sambung Appi.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan, tujuan utama dari kepemimpinan yang dijalankan adalah menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan di Kota Makassar. 

" Kami sangat memahami bahwa satu tahun ini mungkin belum banyak yang bisa kami lakukan. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelasnya.

Ia juga menekankan komitmen pemerintahannya dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Menurutnya, Pemkot Makassar terus berupaya menutup celah bagi oknum aparatur yang mencoba menyalahgunakan kewenangan.

Ke depan, Munafri berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat demi mendorong percepatan pembangunan Kota Makassar. 

Dia menilai doa dan dukungan masyarakat, termasuk para ulama dan jemaah, menjadi energi moral bagi pemerintah dalam menjalankan amanah.

"Doa-doa dari jemaah, doa dari masyarakat dan ulama menjadi hal yang sangat penting bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik," imbuh Appi. 

"Kami akan terus melakukan perbaikan, meningkatkan hal-hal yang masih kurang, dan memastikan yang sudah baik bisa berjalan lebih baik lagi," tambahnya.

Safari Ramadan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung di tengah momentum bulan suci Ramadan.

Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan, Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh SKPD. 

Dan Forkopimda akan terus bersinergi agar kegiatan pemerintahan dan aktivitas kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan penuh kekhusyukan.

"Kami akan terus bersama-sama memastikan bahwa di bulan Ramadan ini semua bisa berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang," pungkasnya. (*)

Setahun Kepemimpinan Wali Kota Munafri Kepuasan Publik Tembus 80,1 Persen Kinerja Baik

Makassar, Teropongsulawesi.com,— Satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan tren positif. 

Hasil survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,1 persen terhadap kinerja pasangan MULIA sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Lembaga survei Parameter Publik Indonesia (PPI) menyampaikan hasil riset tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Munafri Arifuddin. Paparan hasil survei tersebut digelar di Hotel Mercure Makassar, Kamis (19/2/2026).

Direktur Eksekutif PPI, Ras MD, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan MULIA.

"Satu tahun kepemimpinan Bapak Munafri dan Ibu Aliyah, hasilnya 80,1 persen warga puas atas kinerja pasangan MULIA," ujarnya dalam forum Survei Kepuasan Masyarakat tersebut.

Menurut Ras, tingginya tingkat kepuasan publik ini menunjukkan adanya penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar sepanjang tahun pertama masa jabatan.

Dalam paparannya, PPI menjelaskan bahwa survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling. Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 600 orang yang tersebar di berbagai wilayah Kota Makassar.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sebesar 4,08 persen. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung secara tatap muka dengan panduan kuesioner terstruktur.

Metodologi tersebut, menurut PPI, dirancang untuk memastikan hasil survei merepresentasikan pandangan masyarakat Kota Makassar secara proporsional dan objektif.

Indikator Kinerja dan Persepsi Publik Tingginya angka kepuasan publik ini menjadi gambaran bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintah kota berjalan sesuai harapan. 

Berbagai aspek yang umumnya menjadi perhatian dalam survei kepuasan publik meliputi pelayanan publik, penataan kota, stabilitas sosial, hingga respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

"Capaian ini juga memperkuat legitimasi kepemimpinan pasangan MULIA dalam melanjutkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan," tuturnya. 

"Dengan tingkat kepuasan di atas 80 persen lebih, pemerintah kota dinilai berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan visi pembangunan," sambung Pilkada ngamat kebijakan publik tersebut.

Hasil survei ini sekaligus menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat program-program prioritas pada tahun kedua masa jabatan. 

Pemerintah Kota Makassar, diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham memiliki ruang yang cukup kuat untuk melakukan akselerasi pembangunan demi mewujudkan Makassar yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.

Lembaga PPI juga merilis hasil riset terbaru terkait tingkat pengetahuan (awareness) dan kepuasan publik terhadap sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Hasilnya menunjukkan mayoritas program mendapat respons positif, meski beberapa di antaranya masih menghadapi tantangan dari sisi sosialisasi.

Misalnya, program seragam sekolah gratis, berdasarkan hasil survei, tingkat awareness masyarakat terhadap program ini berada di angka sekitar 60 persen. Artinya, dari setiap 10 warga Makassar, baru enam orang yang mengetahui adanya program tersebut.

Meski tingkat pengetahuan publik belum merata, respons masyarakat yang mengetahui program ini tergolong sangat positif. 

Sebanyak 89,5 persen responden menyatakan puas terhadap program seragam sekolah gratis. Angka ini diperoleh dari kategori penilaian sangat puas dan cukup puas. 

"Dengan kata lain, hampir 90 persen warga yang mengetahui program ini memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaannya di lapangan," terangnya.

Program berikutnya yang menjadi perhatian adalah iuran sampah gratis. Hasil survei menyebutkan, program ini memiliki tingkat awareness yang jauh lebih tinggi dibanding program lainnya. 

Lebih dari 80 persen masyarakat Makassar mengetahui keberadaan program tersebut, bahkan hampir mendekati 100 persen.

Namun, dari sisi kepuasan, angkanya berada di level 62,2 persen. Meski masih tergolong mayoritas dan menunjukkan respons positif, angka ini dinilai belum ideal. 

"Hasil survei ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar program iuran sampah gratis dapat memberikan dampak yang lebih maksimal serta meningkatkan kepuasan publik di masa mendatang," sebutnya.

Selanjutnya, program sambungan PDM gratis menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam hal sosialisasi. 

Tingkat awareness publik terhadap program ini tidak mencapai 40 persen, tepatnya hanya 34,8 persen masyarakat yang mengetahui keberadaannya. 

Kendati demikian, di antara mereka yang mengetahui program tersebut, sebanyak 57,9 persen menyatakan puas. 

"Mayoritas publik tetap memberikan apresiasi, meski ada sejumlah aspek teknis yang dinilai perlu dibenahi oleh pelaksana program," ungkap Ras MD.

Sementara itu, rencana pembangunan stadion baru juga menjadi bagian dari survei. Karena proyek ini belum terlaksana, pendekatan pertanyaan lebih difokuskan pada tingkat pengetahuan dan keyakinan publik terhadap realisasinya.

Sebanyak lebih dari 54 persen responden mengetahui adanya rencana pembangunan stadion baru oleh Pemerintah Kota Makassar. 

Terkait lokasi, 73,1 persen masyarakat mengetahui bahwa stadion tersebut direncanakan dibangun di kawasan Untia, sedangkan 25,1 persen mengaku tidak mengetahui lokasinya.

Yang menarik, sebanyak 59,3 persen publik menyatakan yakin pembangunan stadion baru, program unggulan MULIA tersebut akan terlaksana. 

"Tingkat keyakinan ini dinilai menjadi indikator penting yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan proyek tersebut," katanya, menjelaskan.

Sesnagkan, program Makassar Mulia Berjasa mencatat tingkat awareness paling rendah di antara program yang disurvei. Hanya 12,1 persen responden yang mengetahui keberadaan program ini. 

Angka tersebut menjadi catatan serius dalam hal sosialisasi.

Namun demikian, terdapat hal menarik. 

Dari responden yang mengetahui program tersebut, tingkat kepuasan mencapai 100 persen. Artinya seluruh responden yang mengenal program Makassar Mulia Berjasa memberikan apresiasi positif terhadap pelaksanaannya.

Adapun aplikasi Lontara Plus juga menjadi bagian penting dalam survei. Tingkat awareness terhadap aplikasi ini masih berada di angka 22 persen. 

Sebanyak 30 persen responden mengaku kurang tahu, dan 47 persen tidak mengetahui sama sekali. Dari mereka yang mengetahui keberadaan Lontara Plus, sebanyak 30,1 persen mengaku telah mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut. 

"Fitur yang paling sering diakses adalah layanan aduan masyarakat, dengan persentase mencapai 77,5 persen," tuturnya.

Terkait kecepatan respons terhadap aduan, lebih dari 70 persen responden menilai respons yang diberikan tergolong cepat. 

Angka ini dinilai cukup baik, mengingat aplikasi tersebut masih relatif baru namun sudah dinilai efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 90 persen responden juga menyatakan aplikasi Lontara Plus mudah digunakan. Bahkan 92,5 persen menilai aplikasi ini mempermudah akses terhadap layanan pemerintahan. 

Dibandingkan sebelumnya, ketika aduan harus melalui jalur birokrasi yang terbatas, kini masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui aplikasi dengan akses yang lebih terbuka.

Selain itu, 87,5 persen responden menilai kehadiran Lontara Plus membuat pemerintah lebih transparan. Di angka yang sama, 87,5 persen publik menyatakan puas terhadap program tersebut.

Secara keseluruhan, hasil survei Parameter Publik Indonesia menunjukkan tren positif terhadap program-program prioritas Pemerintah Kota Makassar. 

"Namun, tingkat Awareness (kesadaran) yang belum merata pada sejumlah program menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," tutup Ras MD. (*)

Dukung Pelaku Usaha, Munafri-Aliyah Hadiri Festival Mulia Ramadan di Brand Kuliner dan UMKM di Kawasan Masjid Terapung Losari

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyelenggaraan Festival Mulia Ramadan yang dipusatkan di pelataran Masjid Amirul Mukminin, kawasan Pantai Losari, Makassar.

Festival yang berlangsung selama satu bulan penuh sepanjang Ramadan ini melibatkan sedikitnya 18 brand kuliner dan lima perusahaan pendukung, menghadirkan suasana religius yang berpadu dengan geliat ekonomi kerakyatan.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Turut hadir sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar serta pendiri Masjid Amirul Mukminin, Ilham Arief Sirajuddin.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar agenda seremonial Ramadan, melainkan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat perputaran ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pelibatan UMKM dalam festival ini menjadi bukti bahwa ruang-ruang publik religius juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dengan hadirnya festival ini, kita memberikan ruang kepada saudara-saudara kita pelaku UMKM untuk bisa berkembang bersama pengurus masjid dan seluruh warga Makassar dalam memeriahkan amaliah Ramadan,” ujarnya.

Ia menilai pemusatan kegiatan di kawasan Masjid Terapung akan membuat aktivitas lebih terarah dan berdampak langsung terhadap tenant yang berpartisipasi.

Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, juga memastikan aspek kebersihan, keamanan, dan ketertiban menjadi prioritas utama selama festival berlangsung.

Munafri mengapresiasi keterlibatan para pelaku usaha kecil yang dinilai membutuhkan sentuhan kebijakan serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha.

“Banyak sekali UMKM di Kota Makassar yang membutuhkan dukungan pemerintah agar usahanya bisa naik kelas. Momentum seperti ini harus kita manfaatkan bersama,” jelasnya.

Festival Mulia Ramadan tidak hanya menghadirkan bazar kuliner, tetapi juga berbagai kegiatan keagamaan dan lomba islami seperti lomba dai cilik serta rangkaian kegiatan edukatif bagi anak-anak.

Munafri mengajak masyarakat menjadikan kawasan Masjid Terapung Losari sebagai lokasi ngabuburit yang positif menjelang waktu berbuka puasa.

“Kami berharap warga Makassar yang ingin menunggu waktu berbuka bisa datang ke sini, karena banyak kegiatan yang dilaksanakan setiap hari,” katanya.

Ia juga menyampaikan harapan agar Festival Mulia Ramadan dapat menjadi agenda tahunan yang lebih meriah dan semakin berkualitas di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menyampaikan bahwa dirinya telah menempati rumah jabatan, sehingga kebutuhan sahur pengurus masjid tidak lagi perlu dibebankan kepada panitia penyelenggara.

“Kalau sahurnya pengurus masjid, itu sudah jadi urusan saya, jangan lagi diurus,” ucapnya disambut apresiasi hadirin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan bahwa Ramadan merupakan momentum memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, festival ini bukan hanya menghadirkan nuansa religius, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang sehat dan inklusif.

“Festival Mulia Ramadan menjadi momentum mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Di bulan suci ini, mari kita jadikan Makassar sebagai kota yang penuh berkah, kebersamaan, dan semangat berbagi,” ujarnya.

Aliyah berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya dan menjadi identitas khas Ramadan di Makassar.

Festival Mulia Ramadan di Masjid Terapung Losari diharapkan mampu mempererat silaturahmi antarwarga, menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat selama bulan suci.

Munafri menutup sambutannya dengan ajakan untuk menjaga kekompakan seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika ke depan.

“Hanya dengan kekompakan, persoalan-persoalan yang datang di tengah Pemerintah Kota Makassar bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya.

(Red)

Walikota Makassar Munafri Arifuddin Salat Tarawih di Masjid 45, Beri Bingkisan untuk Marbot

Makassar, Teropongsulawesi.com, Mengawali bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melaksanakan salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat Tarawih perdana di Masjid 45, Rabu malam (18/02/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Makassar tersebut disambut antusias oleh jamaah yang memadati masjid yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo. Suasana khusyuk dan penuh kekhidmatan begitu terasa sejak awal pelaksanaan ibadah hingga rangkaian kegiatan berakhir.

Tidak hanya mengikuti salat berjamaah, Munafri juga menyerahkan bingkisan kepada marbot masjid sebagai bentuk perhatian dan apresiasi Pemerintah Kota Makassar terhadap para pengurus rumah ibadah yang selama ini berperan penting dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan operasional masjid.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh umat Muslim untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Ramadan adalah bulan penuh berkah. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, dan menjaga persatuan,” ujarnya di hadapan jamaah.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kebersamaan dan terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci dalam mewujudkan Makassar yang semakin maju dan harmonis.

Salat Tarawih perdana tersebut dipimpin oleh imam masjid, Syekh Abdul Aziz Al Aregi. Bacaan ayat suci Al-Qur’an yang dilantunkan dengan tartil menambah suasana syahdu pada malam pertama Ramadan. Jamaah tampak khusyuk mengikuti setiap rangkaian ibadah hingga selesai.

Kegiatan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya agenda Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, Wali Kota akan mengunjungi sejumlah masjid di berbagai kecamatan selama bulan suci guna mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Momentum Tarawih perdana ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan serta memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah kehidupan perkotaan yang dinamis.

Dengan semangat Ramadan 1447 Hijriah, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Makassar yang religius, inklusif, dan berdaya saing.

(Red)

Muchlis Misbah Dukung Penataan PKL, DPRD Tekankan Solusi Humanis bagi Pedagang

Makassar, Teropongsulawesi.com, Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menata kawasan kota melalui penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) terus mendapat perhatian publik.

Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata ruang kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kota Makassar, H. Muchlis Misbah, menyampaikan dukungannya terhadap langkah penataan tersebut.

Menurutnya, pengembalian fungsi fasilitas umum merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda demi menjaga keteraturan dan estetika kota.

“Penataan kota adalah kebutuhan bersama. Fasilitas umum harus difungsikan sebagaimana mestinya agar masyarakat bisa menggunakannya dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Namun demikian, Muchlis menegaskan bahwa kebijakan penertiban tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi para pedagang kecil.

Ia menilai PKL merupakan bagian dari roda perekonomian rakyat yang juga harus dilindungi.

“Penertiban memang penting, tetapi pemerintah juga harus memastikan pedagang kecil tidak kehilangan mata pencaharian. Mereka menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan setiap hari,” tambahnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang disebut telah menyiapkan alternatif lokasi relokasi serta skema penataan yang lebih terstruktur bagi pedagang terdampak.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil agar tetap dapat menjalankan usaha secara legal dan tertib.

Menurutnya, relokasi yang disiapkan harus mempertimbangkan aspek strategis lokasi, aksesibilitas, serta potensi pasar agar pedagang tidak mengalami penurunan pendapatan secara signifikan.

Ia juga mendorong agar proses komunikasi dengan para pedagang dilakukan secara persuasif dan transparan.

“Relokasi bukan sekadar memindahkan. Pemerintah harus memastikan tempat baru benar-benar layak, strategis, dan memberikan peluang usaha yang tetap hidup,” tegasnya.

Penataan kawasan fasum dan fasos selama ini menjadi salah satu isu yang cukup krusial di Makassar. Aktivitas perdagangan di trotoar dan ruang publik kerap menimbulkan persoalan kemacetan, kebersihan, serta ketidaknyamanan bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, kebijakan penataan dianggap sebagai langkah penyeimbang antara kepentingan umum dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

DPRD Kota Makassar, lanjut Muchlis, akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Ia berharap penataan dilakukan secara bertahap, terukur, dan mengedepankan dialog.

“Yang kita inginkan adalah kota yang tertata tanpa mengorbankan masyarakat kecil. Penataan harus humanis dan berkeadilan,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan legislatif serta komitmen pemerintah dalam menyiapkan solusi relokasi, diharapkan proses penertiban dapat berjalan kondusif. Kota Makassar pun diharapkan mampu mewujudkan tata kelola ruang publik yang lebih baik, sekaligus tetap menjadi ruang ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan para pelaku usaha kecil dinilai menjadi kunci keberhasilan program penataan ini. Pendekatan kolaboratif diyakini akan memperkuat fondasi Makassar sebagai kota yang modern, tertib, dan tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan.

(Red)

Hadiri Imlek Bersama Warga Tionghoa, Munafri: Harmoni dan Toleransi Jadi Kekuatan Makassar

Makassar, Kabartujuhsatu.news, Semangat kebersamaan dan toleransi kembali terasa hangat dalam perayaan Imlek Bersama Seluruh Warga Tionghoa Makassar yang digelar di Balai M Jusuf Manunggal, Rabu (18/2/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung dalam perayaan tersebut sebagai bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap keberagaman yang telah lama menjadi identitas Kota Daeng.

Munafri yang akrab disapa Appi datang bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa. Turut mendampingi, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi Tionghoa di Makassar.

Kehadiran jajaran pemerintah kota itu menjadi simbol eratnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat lintas etnis.

Perayaan Imlek bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Bagi masyarakat Tionghoa, Tahun Baru Imlek merupakan momentum penuh makna sebagai wujud rasa syukur atas pergantian tahun sekaligus penghormatan kepada leluhur.

Nuansa merah dan emas yang mendominasi ruangan melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, serta harapan baru. Lampion-lampion yang menghiasi lokasi acara semakin menambah kehangatan suasana.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh warga Tionghoa di Makassar.

Ia berharap perayaan tahun ini membawa berkah, kesehatan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan Selamat Imlek kepada seluruh saudara-saudara Tionghoa. Semoga tahun ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua,” ujar Appi di hadapan para tamu undangan.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kebersamaan yang telah terbangun di Makassar selama ini merupakan modal utama dalam membangun kota.

Menurutnya, perbedaan latar belakang suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang, melainkan kekayaan sosial yang memperkuat fondasi persatuan.

Appi menyampaikan bahwa Makassar adalah rumah bersama bagi seluruh warganya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga harmoni dan memperkuat toleransi demi kemajuan daerah.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus merawat kebersamaan ini. Makassar milik kita bersama, dan persaudaraan yang sudah terjalin tidak boleh lekang oleh waktu,” tegasnya.

Kegiatan Imlek Bersama tersebut menjadi cerminan nyata harmonisasi sosial di Kota Makassar. Selama ini, kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya di Indonesia Timur tersebut memang memiliki masyarakat yang majemuk dan hidup berdampingan secara damai.

Di akhir sambutannya, Munafri kembali menyampaikan ucapan “Gong Xi Fa Cai” yang secara umum dimaknai sebagai doa agar memperoleh kemakmuran dan keberuntungan.

Ia berharap semangat Tahun Kuda Api dapat menjadi energi baru dalam mempererat persatuan sekaligus mendorong pembangunan Kota Makassar ke arah yang lebih baik.

Perayaan Imlek tahun ini bukan hanya menjadi momen budaya, tetapi juga panggung refleksi bahwa nilai-nilai toleransi dan persaudaraan tetap kokoh di tengah keberagaman.

Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

(Red)

UKM Seni Budaya eSA UIN Alauddin Makassar Tetapkan Kepengurusan Periode 2026

Makassar Teropongsulawesi.com, Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Budaya eSA Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar resmi dikukuhkan untuk periode kepengurusan 2026.

Pengukuhan tersebut berlangsung pada Kamis (29/1/2026) dan dihadiri oleh berbagai elemen lembaga kemahasiswaan serta komunitas seni di Kota Makassar.

Kegiatan pengukuhan dilaksanakan di tengah kondisi keterbatasan ruang berekspresi yang masih dirasakan mahasiswa, khususnya pelaku seni di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar.

Meski demikian, acara berlangsung khidmat dan menjadi momentum konsolidasi bagi pengurus baru UKM Seni Budaya eSA.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan lembaga kemahasiswaan se-UIN Alauddin Makassar serta Pekerja Seni Kampus (PSK) se-Kota Makassar.

Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan kuatnya jejaring solidaritas antar organisasi mahasiswa dan komunitas seni dalam memperjuangkan ruang kreativitas di lingkungan perguruan tinggi.

Ketua UKM Seni Budaya eSA terpilih, Muhammad Idil Fitrah, dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk menjadikan eSA sebagai ruang berkarya yang aktif, produktif, dan berkelanjutan bagi mahasiswa.

Ia menegaskan bahwa seni tidak hanya berkaitan dengan hasil pertunjukan, tetapi juga merupakan proses panjang yang membutuhkan ruang, waktu, dan dukungan yang memadai.

“UKM Seni Budaya eSA harus tetap menjadi ruang berproses bagi anggotanya. Seni tidak lahir secara instan, melainkan membutuhkan kontinuitas, kebebasan berekspresi, serta ruang yang memadai,” ujar Idil.

Idil juga menyoroti minimnya perhatian birokrasi kampus terhadap pengembangan kreativitas mahasiswa, khususnya di bidang seni.

Menurutnya, keterbatasan fasilitas kesenian serta kebijakan pembatasan jam malam berdampak langsung terhadap aktivitas latihan dan proses berkesenian mahasiswa.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan aktivitas seni di lingkungan kampus.

Kendatii demikian, pengurus baru eSA berkomitmen untuk tetap aktif berkarya dan menjadikan keterbatasan tersebut sebagai pemicu untuk memperkuat solidaritas dan kerja kolektif.

Lebih lanjut, Idil menegaskan bahwa pengukuhan pengurus baru UKM Seni Budaya eSA harus dimaknai sebagai awal konsolidasi gerakan kebudayaan di lingkungan kampus.

Ia menyampaikan bahwa eSA tidak hanya berperan sebagai wadah seni, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap kebijakan kampus.

“Pengurus UKM Seni Budaya eSA tidak hanya berkomitmen untuk berkarya, tetapi juga mengajak seluruh lembaga mahasiswa di UIN Alauddin Makassar untuk berkolaborasi dan bersatu memperjuangkan ruang berekspresi serta fasilitas kesenian yang layak,” tegasnya.

Menurut Idil, perjuangan menghadirkan ruang dan fasilitas kesenian tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu UKM saja, namun diperlukan kekuatan kolektif dari seluruh lembaga kemahasiswaan agar aspirasi tersebut dapat tersampaikan secara efektif kepada pihak birokrasi kampus, jelasnya.

Ia berharap, pihak kampus dapat membuka ruang dialog yang serius dan berpihak pada pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Menurutnya, kampus idealnya tidak hanya menjadi pusat aktivitas akademik, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya kebudayaan, kreativitas, dan daya kritis mahasiswa.

“Tanpa ruang dan fasilitas yang memadai, kreativitas mahasiswa hanya akan menjadi wacana,” tambahnya.

Melalui momentum pengukuhan ini, UKM Seni Budaya eSA menegaskan posisinya sebagai wadah seni sekaligus bagian dari gerakan mahasiswa yang kritis dan progresif.

Dengan kolaborasi lintas lembaga, eSA berharap perjuangan menghadirkan ruang berekspresi dan fasilitas kesenian yang layak dapat menjadi agenda bersama demi kemajuan UIN Alauddin Makassar.

(Red)

PRI Desak Supervisi Polda Sulsel atas Dugaan Penganiayaan Libatkan Ketua DPRD Soppeng

Makassar, Teropongsulawesi.com, Public Research Institute (PRI) kembali menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan publik terhadap aparat penegak hukum dan elite politik di Sulawesi Selatan. Aksi tersebut berlangsung di dua titik strategis, yakni Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulsel dan Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Senin (26/1/2026).

Aksi ini digelar sebagai respons atas penanganan kasus dugaan penganiayaan yang diduga melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN). PRI menilai, proses hukum yang berjalan di tingkat Polres Soppeng terkesan lamban dan berpotensi tidak objektif jika tidak berada di bawah supervisi langsung Polda Sulsel.

Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, menegaskan bahwa tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah supervisi penuh Polda Sulsel terhadap proses penyelidikan dan penyidikan perkara dimaksud.

“Supervisi Polda Sulsel adalah harga mati. Tanpa pengawasan langsung, kami khawatir kasus ini akan mandek dan pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” tegas Abduh saat berorasi di depan Mapolda Sulsel.

Menurut Abduh, perkara yang melibatkan pejabat publik aktif, terlebih pimpinan lembaga legislatif daerah, masuk dalam kategori high risk case. Kasus semacam ini, kata dia, sangat rentan terhadap konflik kepentingan serta intervensi kekuasaan politik jika tidak ditangani secara profesional dan transparan.

Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan struktural kepada Polda untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan wilayah di bawahnya.

“Negara tidak boleh tunduk pada jabatan politik. Siapa pun yang diduga melanggar hukum harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujarnya.

PRI membeberkan bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada 24 Desember 2025 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng. Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke kepolisian pada 28 Desember 2025, serta kembali menjalani pemeriksaan lanjutan pada 11 Januari 2026.

Namun hingga aksi unjuk rasa digelar, PRI menilai belum terdapat perkembangan signifikan dalam penanganan perkara tersebut. Bahkan, berdasarkan informasi yang mereka himpun, terlapor diduga belum pernah diperiksa secara resmi, sementara justru muncul laporan balik terhadap korban.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik akan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu karena status dan jabatan politik yang melekat padanya.

Abduh menegaskan bahwa kasus ini berkaitan langsung dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, status korban sebagai ASN seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum yang maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Jika seorang ASN tidak aman bahkan di lingkungan kantor pemerintahannya sendiri, maka ini merupakan sinyal serius bahwa negara sedang gagal menjalankan fungsi perlindungannya,” tegas Abduh.

Tak hanya menyasar aparat penegak hukum, PRI juga mendesak DPD I Partai Golkar Sulsel agar mengambil langkah etis dan politik terhadap kadernya yang terseret dalam kasus tersebut. Menurut Abduh, partai politik tidak boleh bersikap pasif dan cuci tangan dalam persoalan yang menyangkut integritas dan moral kadernya.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 secara tegas mewajibkan anggota DPRD untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kredibilitas lembaga legislatif.

“Proses hukum harus dikawal, dan etika politik wajib ditegakkan secara bersamaan. Partai politik punya tanggung jawab moral di sini,” katanya.

Dalam aksi di Mapolda Sulsel, massa PRI diterima oleh Bamin Ditreskrimum Polda Sulsel, yang menerima pernyataan sikap tertulis dan berjanji meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan. Sementara di Kantor DPD I Golkar Sulsel, massa aksi disambut langsung oleh Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka, yang bahkan naik ke atas mobil komando peserta aksi.

La Kama menyampaikan bahwa tuntutan PRI telah diterima dan akan dibahas dalam rapat harian internal DPD I Golkar Sulsel sebagai bahan tindak lanjut.

Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Muh. Romi Arunanta, menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut merupakan peringatan keras bagi aparat penegak hukum dan elite politik di Sulawesi Selatan.

“Kami tidak datang untuk seremonial. Jika supervisi Polda tidak dilakukan dan kasus ini terus jalan di tempat, kami siap membawa tekanan ini ke Mabes Polri dan Kompolnas,” tegas Romi.

Ia menambahkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk prakondisi dan PRI berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga terdapat langkah konkret dari Polda Sulsel serta sikap tegas dari Partai Golkar.

“Hukum tidak boleh mandek. Jabatan politik bukan tameng,” pungkasnya.

(Tim)

Dukung Film Lokal, Melinda Aksa Nobar Film Uang Possolo

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya mendukung perkembangan film lokal, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa bersama jajaran pengurus TP PKK Kota Makassar, Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar menggelar kegiatan nonton bareng film Uang Passolo di XXI Mall Ratu Indah, Selasa (20/01/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap karya sineas lokal Timur Picture yang berkolaborasi dengan 786 Production dalam menghadirkan film bernilai budaya dan kearifan lokal.

Film Uang Passolo diketahui telah tayang di bioskop sejak 8 Januari 2026. Film ini disutradarai oleh Andi Burhamzah, yang mengemas cerita kehidupan sosial masyarakat Bugis-Makassar dengan balutan komedi dan drama.

Kegiatan nonton bareng ini turut dihadiri langsung oleh sutradara serta para pemain film Uang Passolo, sehingga memberikan suasana yang lebih hangat dan istimewa.

Selama pemutaran film, Melinda Aksa bersama para pengurus TP PKK, Pokja Bunda PAUD, dan Dekranasda Kota Makassar tampak menikmati jalannya cerita. Suasana bioskop pun penuh gelak tawa, menandakan film tersebut berhasil menghibur penonton.

Dalam keterangannya, Melinda Aksa menyampaikan apresiasinya terhadap film Uang Passolo yang dinilai mampu mengangkat budaya lokal dengan cara yang ringan dan menghibur.

“Film ini sangat menarik karena mengangkat budaya lokal kita, khususnya Bugis-Makassar, dengan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dikemas secara menghibur,” ujarnya.

Ia mengaku terhibur dengan alur cerita serta akting para pemain yang dinilai natural dan mampu menggambarkan realitas sosial masyarakat.

“Selain menghibur, film ini juga memberikan pesan moral yang baik dan bisa menjadi sarana edukasi budaya bagi masyarakat,” tambahnya.

Melinda Aksa pun mengajak masyarakat untuk menonton dan mendukung film lokal sebagai bentuk apresiasi terhadap film yang mengangkat kearifan lokal Bugis-Makassar.

Sementara itu, sutradara film Uang Passolo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Melinda Aksa bersama jajaran pengurus TP PKK, Pokja Bunda PAUD, dan Dekranasda Kota Makassar.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan ini. Semoga film Uang Passolo bisa diterima masyarakat luas dan menjadi motivasi bagi sineas lokal untuk terus berkarya serta mencetak lebih banyak film yang mengangkat budaya daerah,” ungkapnya.

Salah seorang penonton, Yuni, yang merupakan pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, mengaku sangat terhibur dengan film tersebut.

“Ceritanya sangat dekat dengan kehidupan kita. Banyak makna yang bisa diambil, terutama terkait permasalahan budaya Bugis-Makassar tentang uang passolo,” ujarnya.

Untuk diketahui, film Uang Passolo mengangkat kisah dinamika sepasang kekasih yang ingin melangsungkan pernikahan, namun harus menghadapi berbagai persoalan keluarga dan sosial yang berkaitan dengan tradisi uang passolo sebagai bagian dari kearifan lokal budaya Bugis-Makassar. Film Uang Passolo saat ini masih tayang di seluruh bioskop.

Makassar Dipercaya Jadi Tuan Rumah Forum APEC Kesehatan Anak

Makassar, Teropongsulawesi.com, Kota Makassar kembali menegaskan perannya di tingkat internasional dengan menjadi tuan rumah Workshop on Managing Child Health for Healthcare Workforce yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

Forum internasional ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Poltekkes Makassar, dan berlangsung selama tiga hari, 20–22 Januari 2026.

Kegiatan yang mempertemukan para pengambil kebijakan dan tenaga kesehatan dari berbagai negara Asia Pasifik ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas negara dalam pengelolaan kesehatan anak, sekaligus mendorong terwujudnya generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

Dipilihnya Makassar sebagai lokasi kegiatan mencerminkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.

Workshop APEC tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (20/1/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Makassar sebagai tuan rumah forum internasional tersebut.

“Ini menjadi kehormatan bagi Kota Makassar. Forum APEC ini merupakan momentum strategis untuk merumuskan solusi bersama dalam memperkuat pelayanan kesehatan anak, khususnya di kota dengan jumlah penduduk yang besar seperti Makassar,” ujar Munafri.

Munafri memaparkan bahwa Kota Makassar saat ini dihuni sekitar 1,4 juta penduduk yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan.

Dengan jumlah penduduk yang besar, tantangan di sektor kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Kami tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan kesehatan yang kuat bersama seluruh komunitas. Kesehatan anak adalah fondasi utama bagi masa depan kota ini,” tegasnya.

Di hadapan para delegasi internasional, Munafri juga memaparkan kondisi fasilitas dan sumber daya kesehatan di Kota Makassar.

Saat ini, Makassar memiliki 47 puskesmas, 35 puskesmas pembantu (pustu), 214 klinik, satu rumah sakit umum daerah, serta 52 rumah sakit umum yang melayani masyarakat.

Menurut Munafri, penguatan sistem kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan data tenaga kesehatan yang akurat, terstandarisasi, dan mutakhir, guna memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan merata.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut menyoroti angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan serius.

Berdasarkan data pemerintah kota, pada tahun 2024 tercatat 19 kasus kematian ibu dan 198 kematian bayi. Sementara pada tahun 2025, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 13 kematian ibu dan 185 kematian bayi.

“Penurunan ini patut diapresiasi, namun tetap menunjukkan masih adanya persoalan dalam akses, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan,” ujarnya.

Munafri berharap melalui Workshop APEC ini, akan terbangun jejaring kerja sama lintas negara yang lebih kuat serta menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan anak dan masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

“Kami berharap lokakarya ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi nyata yang bisa kami implementasikan di Makassar,” katanya.

Workshop internasional ini diikuti oleh delegasi dari berbagai negara Asia Pasifik. Perwakilan dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam hadir secara langsung.

Sementara delegasi dari Meksiko, Jepang, dan China Taipei mengikuti kegiatan secara daring.

Sementara itu, Direktur Poltekkes Makassar, Rusli, menyampaikan bahwa lokakarya ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga pembuat kebijakan, dalam pengelolaan kesehatan anak.

Menurut Rusli, isu kesehatan anak tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Melalui pertukaran praktik terbaik, diskusi mendalam, dan pemanfaatan teknologi, kami berharap lokakarya ini mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat sistem kesehatan primer di masing-masing negara,” ujar Rusli.

Forum APEC di Makassar ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi negara-negara Asia Pasifik dalam membangun generasi sehat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

(Red)

Dari Lima Posko Kini Tinggal Dua, Penanganan Banjir Makassar Kian Membaik

Makassar, Teropongsulawesi.com, Banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan dampak. Pemerintah Kota Makassar mencatat, intensitas dan luas wilayah terdampak banjir pada awal 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari tiga kecamatan yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir, kali ini hanya satu kecamatan yang sempat melakukan pengungsian warga. Itupun berlangsung dalam waktu singkat, seiring cepatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi adanya perbaikan dalam sistem penanganan banjir, meskipun Makassar masih berada dalam fase cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang terhubung secara langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).

“Awalnya ada lima posko pengungsian yang dibuka. Namun, seiring surutnya air, kini hanya tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menunjukkan bahwa situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.

Faktor Geografis Jadi Tantangan Utama

Munafri menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis kota. Sejumlah wilayah permukiman berada di daerah cekungan serta di sepanjang bantaran sungai, yang secara alami berpotensi menahan air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu lama.

Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlangsung hingga akhir Februari, sebagaimana peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyebab warga mengungsi tidak selalu karena ketinggian air yang membahayakan keselamatan secara langsung. Dalam banyak kasus, gangguan pada sistem sanitasi rumah tangga justru menjadi faktor utama.

“Ketika toilet dan saluran limbah terendam, warga kesulitan beraktivitas secara normal. Itu yang mendorong mereka memilih mengungsi sementara,” jelasnya.

Kajian Ilmiah Jadi Dasar Solusi Jangka Panjang

Sebagai upaya jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar kini menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian teknis terkait sistem aliran air dan drainase kota. Kajian tersebut difokuskan pada upaya mencegah air hujan terjebak di kawasan permukiman padat penduduk.

Selain melibatkan akademisi, Pemkot juga berkoordinasi dengan balai yang menangani pengelolaan sungai di wilayah Makassar guna menentukan pola alur air yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin solusi yang bersifat sementara. Karena itu, kajian bersama universitas menjadi penting agar penanganan banjir berbasis data dan analisis ilmiah,” kata Munafri.

Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar perbaikan sistem drainase dan tata kelola air, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi titik banjir tahunan.

Kesiapsiagaan Tetap Ditingkatkan

Di tengah ancaman cuaca ekstrem, Munafri memastikan status kesiapsiagaan tetap ditingkatkan. Seluruh perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Sosial, diminta siaga penuh untuk merespons cepat potensi bencana.

Pemerintah juga menyiapkan shelter sementara, logistik, serta kebutuhan dasar bagi warga apabila terjadi kondisi darurat.

Tak hanya itu, Munafri turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, serta gelombang tinggi di wilayah pesisir.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.

Dengan kombinasi penanganan darurat dan perencanaan jangka panjang berbasis kajian ilmiah, Pemkot Makassar optimistis persoalan banjir tahunan dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

(Red)

Munafri ke Pedagang Pasar Pabaeng-baeng: Tidak Digusur, Tapi Ditertibkan Demi Keselamatan Bersama

Makassar, Teropongsulawesi.com- Di tengah dinamika penataan kota yang terus berjalan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan responsif dengan turun langsung menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penertiban Pasar Pabaeng-baeng.

Tak memilih berada di balik meja, Appi justru memboyong jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir langsung di hadapan para pendemo yang terdiri dari pedagang pasar dan juru parkir, yang mendatangi Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/1/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu semakin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif. 

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kasatpol PP, Kadis Pemadam Kebakaran, Kadis Penataan Ruang, Kesbangpol, Kabag Protokol, hingga Kepala Bappeda.

Dalam suasana dialog yang terbuka, Appi mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta harapan para pedagang. Tidak sekadar menyerap aspirasi, ia juga menyampaikan penjelasan sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi pedagang.

Selaku Wali Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah dan berdagang. 

Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan cari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan cari nafkah di tempat yang memang dilarang," tegas Munafri.

Ia memastikan, seluruh pedagang yang berjualan di dalam area pasar tidak akan diganggu. Pemerintah, kata dia, justru menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha para pedagang selama aktivitas dilakukan di lokasi resmi.

"Kalau semuanya masuk ke dalam pasar, tidak mungkin diganggu. Saya pastikan, tidak ada pedagang yang diganggu kalau berjualan di dalam pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Appi juga menekankan bahaya berjualan di pinggir jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pedagang maupun masyarakat umum. Ia menggambarkan risiko kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi akibat aktivitas jual beli di badan jalan.

"Coba bayangkan kalau kita jualan di pinggir jalan, ada mobil rusak remnya, ada mobil menabrak, bisa mati kita. Ini bukan soal melarang, tapi soal keselamatan kita bersama," jelasnya.

Menurutnya, kemacetan di kawasan Pasar Pabaeng-baeng juga dipicu oleh aktivitas parkir dan jualan yang tidak tertib. Banyak kendaraan parkir melintang, sementara pedagang berjualan hingga ke badan jalan, sehingga akses menjadi sangat sempit.

Untuk itu, Munafri memastikan PD Pasar Makassar akan dilibatkan secara aktif untuk melakukan komunikasi dan penataan secara bertahap agar seluruh pedagang dapat masuk dan berjualan di dalam pasar.

"PD Pasar saya pastikan akan membicarakan ini dengan Bapak-Ibu sekalian. Pasar ini akan kita benahi pelan-pelan supaya yang jualan di luar bisa masuk ke dalam," katanya.

Selain penertiban di area pasar, Wali Kota juga menegaskan akan menyelesaikan persoalan lapak-lapak ilegal di sepanjang jalan inspeksi kanal. Ia menyebut adanya praktik penyewaan lapak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Itu tanah negara, pidana kalau dimanfaatkan tanpa izin. Ada yang bangun tenda di jalan inspeksi, disewa-sewakan, padahal itu bukan miliknya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, melainkan penertiban sesuai peruntukan lahan.

Menutup pernyataannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh pedagang dan masyarakat untuk bekerja sama mendukung penataan kota demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

"Silakan cari nafkah di Kota Makassar, tapi bukan di tempat-tempat yang dilarang. Yang di pasar masuk ke pasar, yang parkir cari tempat parkir. Tolong bantu saya membenahi Kota Makassar," pungkasnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Prioritaskan Keamanan Obat dan Makanan

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Sinergi Pemkot–KKP, Makassar Siapkan Produk Perikanan Berkualitas, Ekspor Perkuat Ekonomi Maritim

Makassar, Teropongsulawesi.com– Pemerintah Kota Makassar, memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing.

Upaya memperkuat kualitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya dalam pengawasan mutu serta hilirisasi produk perikanan.

Hal ini dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan jajaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Makassar, Mohammad Zamrud, menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen KKP untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar. 

Sekaligus menyampaikan perubahan nomenklatur dan penguatan tugas kelembagaan sesuai regulasi terbaru. 

Perubahan tersebut, lanjut dia, merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif per 31 Desember 2025. 

Yang secara resmi menghapus fungsi karantina dan memperkuat peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

"Tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatakan komitmen kami dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar," ujarnya. 

"Saat ini kelembagaan kami sudah berubah, bukan lagi karantina, tetapi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar," tambah Zamrud.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mendorong pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas, aman, serta memiliki nilai tambah ekonomi. 

Selain membahas penguatan pengawasan mutu, audiensi ini juga menitikberatkan pada percepatan hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi maritim Kota Makassar.

Sebagai kota pesisir dengan potensi kelautan yang besar, Makassar dipandang memiliki peluang signifikan untuk mengembangkan produk perikanan unggulan yang tidak hanya memenuhi standar mutu dan keamanan, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. 

Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaan tugas, KKP Makassar menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Selain itu, Zamrud menegaskan fokus pihaknya dalam memperkuat hilirisasi produk perikanan, khususnya peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

"Kami juga fokus pada penguatan hilirisasi produk. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar bersama OPD teknis dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan di daerah, baik melalui pembentukan tim terpadu, tim teknis, maupun gugus tugas sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Zamrud juga memaparkan kewenangan baru KKP Makassar terkait sertifikasi penjaminan mutu dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya ikan, pembenihan, hingga unit pengolahan dan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

"Sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi sudah dilimpahkan penuh kepada kami. Saat ini ada sembilan jenis sertifikasi yang kami tangani," tuturnya. 

"Kami berharap ke depan Makassar dapat menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan," lanjutanya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu kekuatan sebagai Kota maritim. 

Pria yang akrab disapa Appi itu menyambut baik kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian.

"Saya menyambut baik apa yang kita lakukan hari ini. Ini akan sangat berhubungan dengan teman-teman di dinas, khususnya Dinas Perikanan dan Pertanian. Saya berharap eksplorasi terhadap produk-produk kelautan kita benar-benar dimaksimalkan," ujar Munafri.

Lanjut dia, sebagai daerah pesisir, kota Makassar memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Wali Kota berlatar politisi itu, mencontohkan sejumlah pengembangan potensi kelautan yang telah dilakukan salah satu perusahaan di Biringkanaya, ekspor perikanan dan menunjukkan hasil positif.

"Seperti yang kita lihat di Biringkanaya beberapa waktu lalu, itu luar biasa. Begitu juga dengan pengembangan landak laut tempo hari. Ini menunjukkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplor dari laut kita," katanya.

Appi menyebutkan,  potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan perikanan.

Ia menuturkan maraknya produk makanan olahan berbahan baku impor maupun ultra processed food, sementara Makassar, justru memiliki bahan baku laut berkualitas tinggi.

"Sekarang ini bahan-bahan makanan olahan menjamur di mana-mana. Padahal kita punya raw materials (bahan mentah) yang sangat baik. Ini yang harus kita jalankan bersama," tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, khususnya melalui sosialisasi masif di lingkungan sekolah. 

Menurutnya, kebiasaan konsumsi makanan sehat berbasis ikan perlu ditanamkan sejak dini untuk melindungi generasi muda dari pola makan tidak sehat.

"Kalau tidak, anak-anak kita akan terus disajikan makanan ultra processed food yang tidak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang mereka," sambung Appi. 

Selain aspek konsumsi dan hilirisasi, Munafri menegaskan bahwa pembinaan nelayan menjadi fokus utama Pemkot Makassar.

Dia menilai kesejahteraan nelayan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hasil perikanan yang dihasilkan.

Munafri berharap kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama di lapangan.

"Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bersama KKP. Kalau memang ada kegiatan yang harus dilakukan secara bersama, kami siap melakukannya," pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar–UMI Perkuat Kolaborasi Kesehatan Berbasis Interprofessional Education

Makassar, Teropongsulawesi.com- Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat jejaring dan kualitas layanan kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. 

Komitmen tersebut diwujudkan dalam pertemuan dan silaturahmi bersama Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan pengelola Academic Health Center Universitas Muslim Indonesia (AHC-UMI) yang berlangsung di Ruang Wali Kota Lantai 2, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas penguatan peran Academic Health Center sebagai model integrasi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Salah satu fokus utama adalah pengembangan Interprofessional Education (IPE), yakni pendekatan pendidikan berbasis kolaborasi lintas profesi kesehatan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, holistik, dan berkesinambungan.

Melalui konsep Interprofessional Education, mahasiswa dan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu didorong untuk belajar, bekerja, dan berinovasi secara bersama sejak dini. 

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem layanan kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. 

Menurut Munafri, kolaborasi  diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan kota yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Makassar sebagai kota unggul dalam pelayanan publik berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.

"Dengan senang hati kami menyambut kolaborasi ini. Artinya, kami juga akan menitipkan beberapa program pemerintah agar bisa langsung menyentuh masyarakat paling bawah," ujarnya. 

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Makassar.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Appimenegaskan, sejumlah persoalan kesehatan utama di Kota Makassar harus ditangani secara kolaboratif, terutama stunting, tuberkulosis (TBC), dan HIV yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

"Persoalan stunting tentu harus kita selesaikan bersama-sama. Begitu juga TBC yang angkanya cukup tinggi, termasuk HIV. Ini semua butuh sentuhan langsung ke tengah masyarakat," jelasnya.

Munafri juga mengingatkan potensi meningkatnya berbagai penyakit pasca musim hujan, sehingga kehadiran tenaga kesehatan di lapangan menjadi sangat penting.

Dalam rangka memastikan efektivitas program, Wali Kota meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk merespons kolaborasi ini secara menyeluruh, termasuk melibatkan seluruh Puskesmas yang ada.

"Yang saya butuhkan nanti adalah laporan dari setiap Puskesmas, bagaimana kegiatan dilakukan, bagaimana peran anak-anak mahasiswa di lapangan," tuturnya. 

"Sekaligus kita bisa melihat apakah Puskesmas sudah menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat kesehatan masyarakat," tambah dia.

Appi menekankan pentingnya penguatan peran Puskesmas agar tidak hanya berfokus pada pelayanan di dalam gedung, melainkan lebih aktif menjangkau masyarakat.

Terkait pengelolaan Puskesmas, ia juga menyampaikan agar kepemimpinan Puskesmas tidak hanya diisi oleh dokter, tetapi terbuka bagi tenaga kesehatan lain yang kompeten.

Dua menambahkan, proses tersebut saat ini sedang berjalan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan kesehatan di tingkat wilayah.

Lebih lanjut, ia berharap hasil kegiatan KKN Profesi dan Interprofessional Education yang dijalankan bersama UMI dapat dilaporkan secara sistematis kepada Pemerintah Kota Makassar.

"Setelah kegiatan selesai, kami butuh report. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki kualitas layanan Puskesmas. Ini bagian dari kerja sama kami dengan universitas," pungkasnya. (*) 

Diketahui, pimpinan UMI bersama Pengurus AHC (Academic Health Centre) UMI. 

1. Prof. Dr. Ir. H.A. Dirgahayu A Lantara, MT., IPU., Aean.Eng Rektor UMI diwakili WR I UMI

2. Prof. dr. Syarifuddin Wahid, PhD, Sp.PA (K), Sp.F, DFM Ketua AHC UMI

3. ibu dr. Andi Alamanda Irwan M. BIOMED

Mewakili Dekan FK UMI

4. Prof. Dr. Suharni, M.Kes Dekan FKM UMI

5. Prof. drg. H. Moh. Dharma Utama, PhD, Sp.Pros,  Subsp. PKIKG (K) Dekan FKG UMI

6, Dr. apt. Abd. Malik, S.Farm., M.Sc., Ph.D., Dekan Fak. Farmasi UMI

7 Ketua LPkM UMI Dr H Abd Rauf Assagaf MPd

8 Sekretaris LPkM Prof Dr Ir H Rustam Ms

9. Kapus KKN LPkM UMI Prof DR Suryanto MT.

(Red)