Ketua DPR RI Berduka, Puan Maharani : Selamat Jalan Bapak Terima Kasih Sudah Menjadi Panutan Bagi Kami

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Innalilahi Wa Innalilahi Raji'un berita duka datang dari keluarga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dikabarkan Ayah mertua Puan, Bambang Sukmonohadi meninggal dunia pada Jumat (2/6/2023) malam.

Saat ini jenazah Bambang disemayamkan di rumah duka di jalan Sungai Sambas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tak hanya Puan, terlihat pula Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim turut takziah ke rumah duka.

Jenazah Bambang  di dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Sabtu (3/6), pukul 09.00 WIB.

Diketahui, sebelum meninggal ayahanda dari Hepi Hapsoro sempat menjalani perawatan di rumah sakit Medistra, Jakarta.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un

"Terima kasih sudah menjadi teladan dan panutan bagi kami semua, ujar Puan.

Selamat jalan, Bapak… 🤍InsyaAllah husnul khatimah, Aamiin YRA, pungkas Puan.

Ganjar Ajak Seluruh Kades Fokus Bangun Desa Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Banjarnegara, Teropongsulawesi.com,-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Banjarnegara memaksimalkan pembangunan di desa masing-masing. 

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Silaturahmi Akbar Forum Kepala dan Perangkat Desa (FKPD) Dipayudha Kabupaten Banjarnegara, di Hotel Harris, Banjarnegara, pada Selasa (30/5) lalu.

Menurut dia, dalam membangun perlu bekerjasama dengan aparatur di atasnya dan penegak hukum. 

"Tak hanya itu, kepala desa juga perlu memerhatikan ketahanan di wilayahnya ada seperti soal dana desa digunakan dengan baik, kewenangan digunakan dengan baik, sehingga pencapaian kemakmuran di tingkat desa akan bagus.

Kepala desa, mempunyai peran yang sangat penting untuk menurunkan kasus stunting dan kemiskinan di Jawa Tengah. 

"Bahwa PR saya adalah dapat menurunkan jumlah kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Tengah," ucapnya.

Oleh sebab itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengingatkan perangkat dan kepala desa agar menjalankan pemerintahan di desa secara akuntabel dan bersih dari korupsi. 

"Pada saat ini banyak masyarakat yang memosting di medsos adanya pembangunan desa yang lambat atau adanya jalan yang berlubang yang tidak perbaiki selama ini. 

"Karena itu, anggaran dana desa agar segera dicairkan, sehingga adanya masyarakat yang komplain kepala desa dapat menangani hal tersebut," tutur dia.

Ganjar juga mengapresiasi karena selama dua periode memimpin, ada banyak desa yang berinovasi. 

Tak hanya dari segi tata kelola, banyak desa berinovasi pada usaha desa termasuk BUMDes, kerjasama antardesa, bahkan banyak desa yang membuat aplikasi untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Raih Elektabilitas Tertinggi sebagai Calon Presiden 2024

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjadi figur dengan elektabilitas tertinggi dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk 'Evaluasi Kinerja Presiden dan Pilihan Capres 2024 di Pemilih Kritis'. Elektabilitas Ganjar sebesar 35,9 persen dalam survei yang dilakukan melalui telepon pada 23-24 Mei 2023 tersebut.

Survei Terbaru SMRC: Ganjar Pranowo Meroket dari 31,1% menjadi 35,9% di Pemilih Kritis.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan pada kelompok pemilih kritis, Ganjar naik dari 31,1 persen menjadi 35,9 persen pada survei terakhir 23-24 Mei 2023.

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Sabet Kenaikan Elektabilitas, Mencapai 35,9% pada Pemilih Kritis.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan pada kelompok pemilih kritis, Ganjar naik dari 31,1 persen menjadi 35,9 persen dari sampel sebanyak 915 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

#PDIPerjuangan

#50tahunPDIP

#bangunlahjiwadanbadannya

#SolidBergerak

#MEnangkanGAnjar

Menhan Prabowo Hadiri Pertemuan Multilateral Menhan AS- ASEAN, Harapkan Kelanjutan Kerja Sama yang Baik

Singapura, Teropongsulawesi.com, Di sela-sela kegiatan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menghadiri pertemuan multilateral antar Menhan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin dan Menhan negara-negara ASEAN, di Dutch Pavilion Room, Shangri-La Singapore, Jumat (2/6). 

Dalam pertemuan ini para Menhan ASEAN dan AS berbagi perspektif tentang peningkatan kerja sama dalam mendukung Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-AS yang diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi menghadapi tantangan situasi dunia.

“Saya kira ini pertemuan yang baik, dan hingga saat ini kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat, dan kami berharap dapat melanjutkan kerja sama yang baik ini,” ujar Menhan Prabowo.

Adapun dibahas mengenai keterlibatan multilateral dalam keamanan kawasan regional berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diartikulasikan dalam outlook ASEAN tentang Indo-Pasifik dan Strategi Indo-Pasifik AS. 

(Biro Humas Setjen Kemhan)

Inovasi Kejari Soppeng Kolaborasi Pemda Resmi Dilaunching, SEPAKET Pola Kerja Tumbuhkan Ekonomi dan Pembangunan

Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Kejaksaan  Negeri (Kejari) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Launching Aplikasi Sistem Elektronik Layanan Kejaksaan Terpadu (SEPAKET) yang dilangsungkan di Bola Sipakainge Kejaksaan Negeri Soppeng (Pelataran Masjid Agung Darussalam Watansoppeng), Kamis malam (1/6/2023). 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) kabupaten Soppeng, Salahuddin, SH.MH dalam sambutannya mengatakan, Inovasi ini diberi nama dengan Sepaket merupakan terobosan pola kerja yang cerdas yang dilahirkan oleh teman teman Kejaksaan Negeri Soppeng, selain itu program ini juga merupakan program dukungan dari arahan Presiden Republik Indonesia. 

Presiden menghendaki kita bekerja secara adaptif dengan penuh inovasi, sehingga Jaksa Agung merespon dan meminta kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia agar dalam bekerja betul-betul mengoptimalkan peran dan fungsi dengan bekerja yang cerdas dan berbaur dengan masyarakat, sehingga tagline hukum tajam keatas humanis kebawah adalah merupakan perintah dari Jaksa Agung. 

Lebih lanjut lagi program jaksa agung diamanatkan lagi oleh Kajati Sulsel dimana dalam setiap kesempatan selalu menginginkan jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bekerja secara inovasi, adaptif dan transformatif, olehnya itu kami juga harus melanjutkan pemerintah pusat dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah bagaimana kami membuat pola kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan secara tepat mutu dan tepat waktu.

Sepaket adalah awal membangun komunikasi secara transparansi baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dalam memberikan segala bentuk layanan baik layanan penerangan hukum, penyuluhan hukum yang diberikan tanpa mengenal batas waktu. 

Diharapkan masyarakat dan seluruh jajaran stakeholder, mohon agar memanfaatkan secara optimal program aplikasi sepaket ini. 

Perlu diketahui bahwa penggunaan aplikasi Sepaket ini nantinya dapat diakses melalui barcode yang akan disebar diarea publik, kantor/instansi, dan tempat lainnya. 

Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan," Atas nama pemerintah, kami sangat mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada jajaran Kejaksaan Negeri Soppeng atas launching aplikasi Sepaket yang merupakan suatu inovasi cerdas yang luar biasa. 

"Aplikasi Sepaket ini memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam menyukseskan pembangunan pembangunan yang ada di Kabupaten Soppeng. 

"Dan saya berharap kepada semua pihak terutama Pemerintah Daerah dan jajaran supaya merespon positif program ini.

"Semoga dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana pembangunan di Republik ini betul betul dapat dirasakan oleh masyarakat, pungkas Bupati Soppeng.

Turut hadir, Wakil Bupati Soppeng, Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Kabag, Camat.

(Red/JOIN)

Presiden Jokowi Sebut Toleransi, Persatuan dan Gotong Royong Adalah Kunci Membangun Bangsa Yang Kokoh

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Di tengah krisis yang melanda dunia, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik, menjaga inflasi, serta menumbuhkan investasi dan lapangan kerja. Keberhasilan tersebut adalah sumbangsih seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam amanatnya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Sisi Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Kamis, 1 Juni 2023.

"Berkat persatuan, berkat kerja keras dan gotong royong, bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan makin dipercaya dunia. Semua itu fondasinya adalah ideologi Pancasila yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Ideologi yang harus terus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa," ujar Presiden.

Presiden melanjutkan, saat ini bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan tersebut diupayakan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi industri, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan bahwa sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan tidak didikte oleh siapa pun. Di saat yang sama, lanjut Presiden, Indonesia siap memimpin, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan negara mana pun.

"Ideologi Pancasila membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia. Presidensi G20 yang telah sukses dilaksanakan, keketuaan ASEAN tahun ini merupakan bukti nyata bahwa Pancasila bukan hanya utama untuk Indonesia, tetapi juga sangat relevan untuk dunia," ungkapnya.

Di akhir amanatnya, Presiden menyebut bahwa toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. 

Untuk itu, Presiden mengajak semua pihak untuk menolak ekstremisme, politisasi identitas, dan politisasi agama. 

"Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia," ucapnya.

"Selamat Hari Lahir Pancasila, salam Pancasila, merdeka!" tutupnya.

(Red/**)

Kajati Sulsel Hadiri FGD Dapat Apresiasi dari Kejagung RI

Makassar, Teropongsulawesi.com ,-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.MH menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) serta sosialisasi petunjuk teknis dan edaran bidang tindak pidana khusus tahun 2023 yang dilangsungkan di ruang Mahoni Lantai 2 Hotel Claro Makassar, Selasa (30/5/2023).

Kegiatan FGD dan Sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI Hendro Dewanto, SH.MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Muhammad Naim, SH.MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi SulSel Zet Tadung Allo, SH.MH, Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH.MH selaku Narasumber (Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta), Prof. Dr. Agus Surono, SH.MH selaku Narasumber (Guru besar Hukum Universitas Pancasila), Para Koordinator pada Jam Pidsus Kejagung RI, Para Aspidsus pada Kejati se-Sulawesi dan Gorontalo, para Kajari se-Sulawesi serta peserta para kasi se-Sulawesi yang mengikuti acara secara daring.

Menurut Sutikno, SH.MH selaku Ketua Panitia menerangkan bahwa penyelenggara FGD dan Sosialisasi petunjuk teknis dan edaran bidang tindak pidana khusus tahun 2023 dilaksanakan secara hybrid di Makassar dari tanggal 29 s.d 31 Mei 2023 dengan mengusung tema “penerapan pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan capaian Output Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Triwulan I Tahun 2023 pada Jam Pidsus, dimana untuk tahun 2023 terdapat 15 (lima) belas) Program Prioritas Nasional yang harus diselesaikan dan disosialisasikan, terang Sutikno.

Lebih lanjut Sutikno menjelaskan bahwa Tujuan yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan FGD serta Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Edaran Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2023 adalah : a). sebagai sarana diskusi dan sharing sessions dalam pelaksanaan tugas bidang Tindak Pidana Khusus guna sharing knowledge di antara jajaran bidang Tindak Pidana Khusus di seluruh Indonesia, b). Untuk menampung pendapat dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan bidang tindak pidana khusus, khususnya dalam menyikapi dan sebagai bentuk antisipasi perkembangan sosial dan aturan perundang-undangan terbaru, sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan akan dapat merespon kebutuhan keadilan masyarakat, c). Sebagai sarana untuk mensosialisasikan kebijakan baru bidang Tindak Pidana Khusus untuk dapat diimplementasikan dengan baik oleh jajaran bidang Tindak Pidana Khusus di seluruh Indonesia.  

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI Hendro Dewanto, SH.MH secara resmi membuka acara FGD dan Sosialisasi petunjuk teknis dan edaran bidang tindak pidana khusus tahun 2023 sekaligus membacakan sambutan Jam Pidsus. 

Dalam kesehariannya, Jam Pidsus Kejagung RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran bidang Tindak Pidana Khusus, khususnya di wilayah Sulawesi yang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan sekarang turut mendukung upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (publik trust) terhadap Lembaga Kejaksaan. 

Menurutnya, "Terakhir dari hasil Survei Indikator Politik yang dirilis pada tanggal 30 April 2023, tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan mencapai 80,6% atau mengalami kenaikan yang signifikan dari semula 77,8% pada rilis bulan Februari 2023, katanya.

"Hasil ini menempatkan Kejaksaan menjadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat di antara lembaga penegak hukum lain, terang Sutikno.

Kata Dia, "Kita tidak boleh hanya sekedar jemawa dengan pencapaian ini, karena ada tugas berat menunggu kita untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja tersebut. 

"Pergunakan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap Kejaksaan sebagai bahan bakar serta semangat kita untuk terus mengabdi dan berkarya untuk negara. 

"Jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada kita dengan melakukan perbuatan tercela, imbuhnya.

"Meningkatnya public trust pada Kejaksaan menjadi salah satu tolok ukur bahwa pola penangan perkara yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus telah berada pada jalur yang benar. 

"Penanganan perkara tindak pidana khusus berlandaskan filosofi Pidsus Cerdas (tepat kasusnya, tepat momentnya, tepat timnya, tepat strateginya, tepat tindakannya dan tepat yuridisnya), pungkasnya.

Sumber: Kasi Penkum Kejati  Tinggi SulSel

Mentan SYL Sebut Ekspor Pertanian Terus Tumbuh Dengan Target 1000 Triliun

Takalar, Teropongsulawesi.com, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan tanam padi di Desa Kalelantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dalam rangka percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi dan antisipasi Kementerian Pertanian menghadapi ancaman kekeringan El Nino.

Kementan menurut Mentan SYL, terus turun ke lapangan bersama pemerintah daerah menggerakkan penyuluh dan petani untuk tetap berproduksi bagaimanapun kondisinya.

"Dulu, waktu Covid, kita tetap turun. Hasilnya 280 juta penduduk kita kebutuhan makannya aman. Dan, hari ini, kita hadiri di sini adalah bukti komitmen sekaligus rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil yang diraih selama ini" ungkap Mentan.

Seperti diketahui, selama kurang lebih dua tahun pandemi Covid 19, sektor pertanian menjadi salah satu bantalan ekonomi nasional. Sejak tahun 2019, nilai ekspor pertanian mengalami peningkatan,  termasuk tahun 2022 meningkat menjadi 658,18 triliun atau naik  6,79% dibandingkan dengan tahun 2021, dengan nilai ekspor sebesar Rp 616,35 triliun.

"Alhamdulillah Bapak, ekspor pertanian kita terus tumbuh. Dan target kita menjadi 1000 triliun, mohon doa dan dukungannya," imbuhnya.

Sementara itu, Andi Rijal Mustamim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Takalar menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran Mentan SYL dan jajaran.

"Kehadiran Bapak Menteri adalah kehormatan dan berkah bagi desa kami. Periatiwa ini sangat istimewa, karena apa?. Karena di tengah kesibukannya, Pak Mentan berkenan memenuhi undangan dari seorang Kepala Desa, ini bukti, menunjukkan beliau memang  mutiara hitam dari timur," ungkap Andi Rijal.

Sebagai informasi, selain percepatan tanam memanfaatkan sisa hujan, upaya lain Kementan dalam upaya mitigasi dan antisipasi El Nino adalah meningkatkan  ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, saluran irigasi. Melakukan introduksi varietas tahan kering seperri cakrabuana, pajajaran, inpari 13, 42, 46,  dan Inpago.

Selain itu juga dilakukan engembangan komoditas 1000 ha serta pengembangan pupuk organik secara masif dan mandiri.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyampaikan bahwa acara gerakan kejar tanam (Gertam) padi di Kabupaten Takalar ini dtargetkan 1.000 hektar sebagai bentuk aksi dari petunjuk bapak Menteri sebagai bagian gerakan nasional menghadapi ancaman El Nino dan krisis pangan global.

"Setiap kabupaten ditarget minimal 1.000 hektar kejar tanam dengan berbagai rangkaian kegiatan percepatan panen, bufferstok pangan, jarak panen ke tanam maksimal 10-15 hari sehingga mesti kejar air, kejar benih semai di luar, asuransi, KUR, offtaker, kemitraan dari hilirisasi," pungkasnya.

Suwandi menambahkan bagi yang wilayah waspada dan wilayah aman dilakukan pendekatan dengan mengejar indek pertanaman dan produktivitas.

"Untuk wilayah rawan kekeringan perlu kompensasi tanam di tempat lain, dan  optimalisasi sumber sumber air," pungkasnya.

(Ismail/**)

Perkuat CBP dan Optimalkan Penyerapan Gabah Petani, Mentan SYL Sebut Peran Negara Wujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan kuliah umum di Baruga Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum Unhas. Pada kuliah umum tersebut Mentan SYL membawakan tema “Kebijakan Negara Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan".

Menurut Mentan SYL potensi sumber daya lokal Indonesia sebagai bahan pangan sangat melimpah. 

Oleh karena itu, kebutuhan pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia bisa dioptimalkan dari produksi dalam negeri.

"Impor bukan sesuatu yang haram, tapi tentu akan jauh lebih baik jika kita mengkonsumsi beras produksi petani kita karena dengan begitu, dampak perputaran ekonominya besar," kata Mentan, Jumat (26/5).

Kehadiran dan peran negara dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan menurutnya bisa dilakukan salah satunya melalui memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan mengoptimalkan penyerapan gabah petani.

"Hadirnya pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, membuka dialog terbuka, dan menghadirkan kepastian hukum adalah syarat menjadi good governance," ungkap Mentan.

Lebih lanjut, Mentan menjelaskan bahwa capaian kinerja sektor pertanian yang terus menunjukkan performa positif menurutnya tidak terlepas dari tiga hal tersebut.

"Sektor pertanian adalah kebutuhan dasar dan menjadi sangat penting oleh karena itu kedaulatan dan kemandirian pangan menjadi hak setiap negara," ujarnya.

Mentan SYL yang meraih gelar sarjana hingga doktor di FH Unhas menerangkan bahwa belum selesai dengan Covid 19,  sektor pertanian dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, yaitu  iklim ekstrim kekeringan (El-Nino).

Dijelaskan Mentan,  Kementan sudah menyiapkan berbagai upaya dalam rangka mengadaptasi dan antisipasi ancaman tersebut antara lain  melalui peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, saluran irigasi.

Selain itu melakukan introduksi varietas tahan kering. Mempercepat tanam untuk mengejar sisa hujan. Pengembangan komoditas 1000 hektar dan pupuk organik secara masif dan mandiri.

Dalam kurun waktu 71 tahun, FH Unhas dimata Mentan sudah menghasilkan banyak alumni dengan reputasi dan kemampuan yang tidak diragukan lagi seperti Baharuddin Lopa.

"Tidak cukup menjadi orang pintar saja  tapi yang dibutuhkan negara untuk memperbaiki bangsa ini adalah orang pintar yang punya karakter seperti  Prof Baharuddin Lopa," pungkasnya.

(Ismail/**)

Mentan SYL Minta Pelatihan Bagi PPL dan Petani Serentak Seluruh Indonesia Antisipasi Tantangan Yang Muncul Akibat El Nino

Bandung, Teropongsulawesi.com,- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) membuka pelatihan petani dan PPL di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP Lembang). 

Hingga hari ini, sudah 13 juta penyuluh dan petani mengikuti pelatihan sebagai upaya pemerintah dalam memastikan ketersedian pangan utamanya menghadapi cuaca ekstrem el nino yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2023 mendatang.

Diketahui, pelatihan ini merupakan pelatihan yang sudah dilakukan sejak empat tahun lalu melalui program sejuta petani milenial BPPSDMP Kementan. 

Dalam arahannya, SYL meminta pelatihan tersebut dapat dilakukan serentak di seluruh Indonesia serta membentuk gugus tugas el nino dan melakukan mitigasi adaptasi.

"Pelatihan-pelatihan petani dan PPL ini harus terorganisir dengan baik sehingga seluruh insan pertanian memiliki kemampuan mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul akibat el nino," ujar SYL, Selasa, 23 Mei 2023.

Dikesempatan itu, Mentan SYL mengatakan, pelatihan adalah langkah yang tepat dalam memberikan pemahaman el nino secara konkrit dan menyeluruh. 

"Dengan begitu, petani dan penyuluh dapat menumbuhkan kepekaan serta sense of crisis dalam menghadapi semua persoalan.

"Saya juga minta agar jajaran SDM (BPPSDMP) mampu memanfaatkan jaringan Kostratani di berbagai level untuk mengaktualisasikan penerapan hasil pelatihan ini," imbuhnya.

Sebagai informasi, cuaca ekstrem yang melanda dunia saat ini terbagi menjadi dua bagian. 

Pertama adalah el nino atau fase hangat dan kedua el nina atau fase dingin. 

Saat ini, sekitar 10 persen dari wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau yang berlangsung di sejumlah sentra pertanian.

"Fenomena el nino merupakan ancaman serius terhadap produksi pangan, baik di subsektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. 

"Oleh karena itu, sekali lagi diperlukan langkah antisipasi dan adaptasi dengan pelatihan petani dan penyuluh," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa pelatihan ini secara khusus mengundang para mentor yang konsen di bidang perubahan cuaca seperti BMKG dan juga lembaga lainya. 

Dia berharap, pelatihan ini dapat membawa dampak baik terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia melalui pelatihan mitigasi dan adaptasi.

"Yang pertama saya menyampaikan terimakasih karena saat ini sudah mencapai 13 juta peserta. 

"Kedua pelatihan kali ini dibuat khusus untuk menghadapi el nino. 

"Kami undang juga BMKG dalam memastikan prediksi dan kondisi yang ada saat ini," pungkasnya.

(Red/**)

Hadapi El Nino, Kementerian Pertanian Sarankan Gunakan Irigasi Tetes

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Kementan membeberkan sejumlah strategi yang mesti dilakukan oleh petani dan penyuluh dalam menghadapi El Nino (musim kemarau ekstrim), hal itu terungkap saat Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menggelar konferensi pers perencanaan pelatihan sejuta penyuluh dan petani sebagai langkah mitigasi ancaman El Nino yang akan terjadi di Indonesia melalui daring , Jumat (19/5/2023).

Pelatihan itu akan diselenggarakan di BPPP Lembang pada tangga 23-25 Mei 2013. Pelatihan ini penting agar sektor pertanian tak terpengaruh meski El Nino mulai melanda Indonesia akhir Mei ini hingga puncaknya pada September-Agustus mendatang. Demikian yang disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Jumat (19/5/2023).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempersiapkan mitigasi menghadapi musim kemarau ekstrem atau El Nino yang diperkirakan akan mencapai puncaknya Agustus mendatang.

"Saya meminta kepada jajaran untuk menyiapkan langkah mitigasinya. Dan saya kira, langkah-langkah tersebut telah disiapkan dengan baik. Kita berharap dampak yang ditimbulkannya tidak akan mengganggu ketahanan pangan nasional," kata Mentan Syahrul. 

Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi menjelaskan, masa musim kemarau ekstrem mulai melanda Indonesia pada akhir Mei hingga awal Juni. Hanya saja, skalanya masih rendah. 

"Fenomena ini akan semakin menguat, hingga puncaknya terjadi pada Agustus-September. Oleh karenanya, seluruh stakeholder pertanian harus mengerti dan paham apa itu El Nino," terang Dedi. 

Melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluh ini Dedi berharap langkah mitigasi dan adaptasi yang telah disiapkan Kementan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Sebab, air merupakan faktor produksi penting dalam pertanian.

"40 persen faktor peningkatan produktivitas pertanian itu berasal dari pengairan atau irigasi. Maka keberadaannya sangat vital. Oleh karenanya El Nino ini harus diantisipasi dengan baik, karena sebagian besar sistem pengairan pertanian kita mengandalkan curah hujan," terang Dedi. 

Jika air hujan berkurang, maka pertanian akan mengalami penurunan yang signifikan. Secara otomatis, produktivitas pertanian akan terancam. 

Itu sebabnya, Dedi berharap melalui pelatihan ini petani, penyuluh dan insan pertanian paham dalam mengantisipasi serta melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap El Nino, sehingga kita dapat meminimalisir dampaknya. 

"Kalau kita paham mengantisipasinya, maka penurunan produktivitas tidak akan terjadi. Tapi kalau kita tidak paham, maka produktivitas pertanian kita akan turun signifikan," tutur Dedi. 

Dikatakannya, El Nino membuat curah hujan berkurang signifikan. Maka salah satu upayanya adalah mencari sumber pengairan alternatif, di antaranya adalah pemanfaatan ground water atau air tanah dan air permukaan seperti danau, kolam, sungai dan lain sebagainya. 

"Yang harus diingat juga, pemanfaatan air itu harus efisien dan hemat. Sawah itu tak harus tergenang terus. Berarti penggunaan air di lahan pertanian kita harus efisien. Kadang digenangi, kadang dikeringkan. Oksidatif dan reduktif harus seimbang," terang Dedi.

Di sisi lain, tanah yang berada di dekat akar harus relatif dalam kondisi lembab. Tujuannya agar pertanaman kita tetap segar. Oleh karenanya, harus dilakukan konservasi di wilayah tersebut.  

"Bagaimana cara konservasinya? Bisa dengan menambahkan arang. 1 ton per hektare dia bisa memegang air 6 kubik. Di saat musim hujan dia dapat memegang air. Di saat musim kemarau air dilepaskan sedikit demi sedikit," tutur Dedi.

Selanjutnya, untuk wilayah kering Dedi menyarankan agar menggunakan irigasi tetes. Sedangkan untuk sayur-mayur menggunakan irigasi springkle. Sedangkan untuk bibit, Dedi mengajak petani untuk menggunakan varietas unggul yang tahan terhadap kondisi kekeringan.

"Maka penting bagi penyuluh agar pahan efisiensi penggunaan air dan ini harus disampaikan kepada petani. Inilah strategisnya pelatihan sejuta petani dan penyuluh ini. Agar kita semua waspada. Jangan sampai kita kekurangan pangan. Kita harus siap dengan tindakan mitigasi dan adaptasi," tandas Dedi.(*)

Kementan Genjot Penyuluh dan Staf Pendamping Tingkatkan Kapasitas

Gowa, Teropongsulawesi.com,-Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot peningkatan kapasitas penyuluh dan staf pendamping melalui salah satu program di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP).

IPDMIP diharapkan dapat memberikan manfaat pada peningkatan nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian, sehingga dapat mencapai sasaran, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat pedesaan di Indonesia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan IPDMIP harus dioptimalkan mendukung program pembangunan pertanian.

“Program IPDMIP diharapkan menjadi salah satu program andalan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengubah perilaku petani, Banyak ilmu dan materi baru yang disampaikan fasilitator. Peserta harus bisa menyerap dengan baik untuk diterapkan di tempat masing-masing” katanya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi juga mengatakan hal serupa.

“Program IPDMIP bertujuan untuk meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan pertanian di wilayah irigasi,” kata Dedi.

Menurutnya, upaya mendukung keberhasilan program tersebut perlu adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada pendamping. 

“Untuk itu, maka dilakukan Pelatihan Penyegaran Bagi Penyuluh Pertanian dan Staf Lapangan Program IPDMIP yang diselenggarakan oleh UPT Pelatihan dibawah BPPSDMP," ujarnya.

Salah satu UPT Pelatihan yang melaksanakan yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, bekerja sama dengan Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis bagi Penyuluh Pertanian dan Staf Lapangan dan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan pendampingan program IPDMIP.

Pelatihan ini diikuti oleh 28 orang Penyuluh Pertanian dan Staf Lapangan Program IPDMIP dari Bolaang Mongondow, Sulawesi Tengah, Poso, Sulawesi Selatan, Wajo, PInrang, Sidrap, Soppeng, NTB, Lombok Tengah, Bima, Dompu, Manggarai Barat, Manggarai Timur.

Pembukaan pelatihan oleh Koordinator Penyelanggara Pelatihan Sugeng Mulyono, S.TP, MP. 

Hal tersebut sejalan dengan keterangan Koordinator Penyelanggara Pelatihan Sugeng Mulyono oleh menegaskan “bahwa pihaknya selalu mengupayakan  peningkatan kesejahteraan petani.  

IPDMIP menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di daerah irigasi sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani. 

“Jika produktivitas meningkat, pendapatan petani juga meningkat.  Kemampuan sumber daya manusia juga harus kita tingkatkan agar mereka bisa mengelola pertanian dengan baik”, demikian terangnya.

Kegiatan ini akan berlangsung 5 hari, dari tanggal 15 s.d. 19 Mei 2023, peserta akan memperoleh materi secara klasikal dan praktik dari fasilitator yang berasal dari Widyaiswara BBPP Batangkaluku. Turut hadir mendampingi Widyaiswara dari BBPP Batangkaluku Risna Ardhayanti, S.TP, M.S, Sumarni, S.PT., M.Si sekaligus akan menjadi fasilitator bagi peserta pelatihan.

(Red)

Meski Sering Berpindah Kota, Tim Tabur Kejati Sulsel Berhasil Amankan "Boni Tabrani" Terpidana Korupsi

Makassar, Teropongsulawesi.com ,- Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengamankan Buronan terpidana korupsi pembangunan pasar Dua BoccoE dan pasar Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Kasi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Soetarmi, SH, MH kepada media ini, Selasa (16/5/2023).

Menurutnya, Buronan tersebut atas nama Boni Tabrani Bin Sastra Prana yang merupakan Buronan asal kejaksaan negeri kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Dua Boccoe Dan Pasar Bengo pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007, terangnya.

Diterangkan Soetarmi bahwa, terpidana Tabran di tangkap pada Senin (15/05/2023) pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Raya Cijambe Tambak mekar Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Tertangkapnya terpidana Korupsi tersebut atas kerjasama Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Bone dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Subang, jelasnya.

Dijelaskan dengan detail oleh Soetarmi bahwa terpidana Tabran telah melakukan perbuatan korupsi yang  menyebabkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.907.456.843,69 (dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen), sebutnya.

"Perbuatan Terpidana terbukti melanggar Pasal 3 juncto 18 ayat (1) Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2021 Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUPidana, tegas Soetarmi.

Ditegaskan pula bahwa "Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA terbukti dan dinyatakan bersalah selanjutnya dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1325k/Pid.Sus/2014 Tanggal 07 Juni 2015 dimana Terpidana harus menjalani hukuman pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda Sebesar Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 2 (Dua) Bulan Kurungan, ujarnya.

Bahwa Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA sudah di sampaikan bahkan penyampaian secara patut dengan tiga kali undangan untuk pelaksanaan eksekusi namun yang bersangkutan tidak menghiraukan dan tidak beritikad baik sehingga menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi, maka Kajari Bone melaporkan hal ini kepada Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selanjutnya ditetapkan sebagai BURONAN KEJAKSAAN RI. 

 
Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA sudah ditetapkan buronan Kejaksaan Negeri Bone kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak putusan pemidanaan dinyatakan Inkracht, jelasnya.

Soetarmi juga mengatakan bahwa terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA selama pelariannya sebagai Buronan selalu berpindah-pindah kota.

"Domisili awalnya di Komplek Tabaria Makassar kemudian berangkat ke Nganjuk Surabaya, terus pindah menetap di Jombang Jawa Timur, lalu Terpidana Kembali ke Makassar menetap di Perumahan Ciputra Gowa SulSel, beberapa bulan kemudian Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA melarikan diri ke daerah Subang tepatnya di Perumahan Puri Griya Cinangsih namun TIM TABUR berhasil mendapatkan informasi keberadaan Terpidana, atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, maka Tim Tangkap Buron (Tabur) Ewako Adhyaksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bergerak cepat memantau keberadaan Terpidana selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam hingga pada Pukul 23.15 Wib Tim Tabur berhasil mengamankan Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA di Jalan Raya Cijambe Tambak mekar Kecamatan Jalan cagak, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Setelah TIM Tabur Kejati SulSel mengamankan Terpidana Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA didukung Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Bone dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Subang selanjutnya TIM TABUR membawa Terpidana ke Bandara Soekarno Hatta tiba sekitar pukul 03.20 Wib dan pada pukul 06.10 Wib TIM TABUR bersama Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA naik pesawat menuju Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Jam 09.15 Wita.   

Buronan atas nama Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA yang telah diamankan TIM TABUR selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Bone yang diterima Kajari Bone dan Kasi Intel untuk pelaksanaan Eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 A Watampone.

Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.MH kembali meminta kepada jajarannya untuk selalu memonitor dan segera menangkap Buronan-buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum.

Selain itu, Kajati Sulsel juga menghimbau kepada seluruh BURONAN yang telah dietapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para BURONAN”, pungkas Kajati Sulsel.

(Red)

Kementan : UPJA Solusi Penuhi Kebutuhan Alsintan Petani

Gowa, Teropongsulawesi.com,-Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI) telah selesai melaksanakn Pelatihan Teknis Mekanisasi dan Manajemen UPJA Wilayah Program READSI di UPT Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Kegiatan pelatihan digelar dari tanggal 09– 16 Mei 2023 dengan peserta berjumlah 60 orang dan berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di Wilayah Program READSI.

Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) pertanian yang andal dan kompeten menjadi penentu produktivitas dan peningkatan daya saing pertanian Indonesia dengan negara lain.

“Tentunya dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, jejaring, dan kerja sama yang kuat,” ujar Syahrul Yasin Limpo.

“Pemahaman tentang program Alsintan harus diberikan. Sebab, terkait mekanisasi peralatan hingga pamanfaatan KUR harus dimengerti secara menyeluruh.

"Dengan begitu, performa postif usaha pertanian yang sudah bagus terjaga bahkan terus didorong naik.

"Sebab, tantangannya sangat berat terkait kondisi pangan dunia yang goyah oleh Covid-19 dan isu kenaikan iklim global," terang Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi.

Sementara itu Fitriani mengatakan, "Melalui Pelatihan Alsintan dapat mendorong petani agar bisa memanfaatkan alat tersebut dengan optimal, ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Fitriani Koordinator Program dan Evaluasi bahwa perkembangan teknologi mekanisasi pertanian (alsintan) sudah sangat pesat.

Dengan demikian, mau tidak mau, suka atau tidak suka Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) harus dapat memenuhi kebutuhan petani.

Adapun materi yang diajarkan pada pelatihan tersebut adalah mengenal, merawat dan mengoperasikan Alsintan.

“Selain materi, ada pula praktik yang dilakukan agar bisa diaplikasikan di lapangan,” terangnya.

Melalui serangkaian materi yang telah diikuti peserta, selanjutnya peserta mengikuti Praktek Kerja Lapangan untuk kegiatan observasi, pertemuan dengan praktisi yang berpengalaman, peserta menghasilkan gambaran potensi.

Dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UPJA Tani muda dan di PT Rutan Makassar.

UPJA diperlukan petani sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan alsintan.

Dengan menggunakan jasa alsintan UPJA, petani hanya mengeluarkan biaya jasa sewa (sesuai kesepakatan) tanpa harus membeli alsintan sendiri.

UPJA bisa dibentuk disuatu wilayah dengan pertimbangan bisa memberikan keuntungan usaha atau tidak.

Oleh karena itu harus diperhatikan potensi lahan Garapan dan rasio kebutuhan alsintan.

Selain itu juga harus diperhatikan apakah tipologi lahan diwilayah tersebut sesuai atau tidak untuk operasional alsintan.

Jika alsintan sangat dibutuhkan disuatu wilayah, maka UPJA dapat dibentuk disana sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan alsintan dalam rangka efesiensi usahatani.

(Red/**)

Kementan Sasar 4 Kabupaten di Sulsel Sosialisasikan Program Gerakan Tani Pro Organik

 

Makassar, Teropongsulawesi.com,-Kementerian Pertanian RI melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus menggencarkan Gerakan Tani Pro Organik (Genta Organik), sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang ramah lingkungan, sekaligus dapat memberikan nutrisi bagi unsur hara serta memperbaiki kesuburan tanah. 

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa salah satu cara untuk memperbaiki kesuburan tanah, dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan terus meningkatkan penggunaan pupuk organik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian.

“Salah satu cara memperbaiki kesuburan tanah adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan penggunaan pupuk organik. Dengan demikian, produksi pertanian dapat ditingkatkan dan pencemaran lingkungan bisa ditekan,” katanya.

Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan dari berbagai hasil riset dan pengalaman petani, yang menyuburkan tanah bukan hanya pupuk kimia saja, juga pupuk organik, pupuk hayati, mikroorganisme lokal dan pembenah tanah.

“Pupuk organik, hayati dan pembenah tanah, petani dapat dan membuatnya sendiri, asalkan mau. Tidak ada alasan untuk tidak menyuburkan tanah di saat pupuk mahal,” kata Dedi Nursyamsi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah BPPSDMP Kementan, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku melakukan pengawalan dan pendampingan Sosialisasi dan Rembug Tani pada pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) dengan Tema sosialisasi Sekolah Lapang genta organic Tanaman Jagung di BPP Binamu di Kabupaten Jeneponto.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Hartati SP, MM, Sub Koordinator Program dan Kerjasama Yuli Nurnaningsih, ST, M.Si, dan Koordinator BPP Binamu Agus Salim SP.

Koordinator BPP Agus Salim SP berharap melalui Sosialisai Sekolah Lapang tersebut, para perwakilan yang hadir bisa mendapatkan penjelasan dan pengertian cara penerapan Genta Organik di pertanian yang ada di Kabupaten Jeneponto. 

Selain itu, Sub Koordinator Program dan Kerjasama Yuli Nurnaningsih, ST, M.Si  juga mengharapkan “ dengan adanya SL tentang Genta Organik, para pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dapat mengurangi Ketergantungan pada pupuk kimia (anorganik)” Ujarnya.

Dilain tempat Kepala Bagian Umum BBPP Batangkaluku Rosdiana S.Pi, M.M yang menghadiri sosialisasi di kabupaten Gowa di BPP Barembeng menyampaikan bahwa dalam program sekolah lapang genta organic ini diharapkan agar semua petani dapat memaksimalkan ilmu yang akan di dapatkan dalam sekolah lapang genta organic.

Pengawalan dan pendampingan program genta organik di Sulawesi selatan  ada di 4 kabupaten yang menjadi tugas BBPP Batangkaluku. Yaitu Gowa, Jeneponto, Sidrap dan Sinjai.

(Red/**)

Jaksa Agung : Penegakan Hukum Humanis Adalah Penegakan Hukum Yang Mampu Menggali Rasa Keadilan Masyarakat

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan terkait pentingnya penegakan hukum humanis.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah”, antara Jaksa dan Tim Media Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. 

Ia menjelaskan bahwa sejatinya berbicara mengenai penegakan hukum humanis, maka berbicara tentang kemanusiaan. 

"Kemanusiaan diatur sejak zaman Hindia Belanda yakni sejak bayi dalam kandungan sudah mengenal hak untuk hidup dan waris, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie diatur dalam Staatblad 1847 No. 23," katanya, Senin (1/5). 

Lanjutnya, dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana pada Pasal 53, diatur juga mengenai hak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup, terlebih lagi diperkuat dalam konstitusi negara kita yakni dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28A yaitu “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 

Hal ini kata dia menunjukkan bagaimana hak-hak kemanusiaan sebagai hak dasar manusia sangat dijamin dan dilindungi oleh negara. 

Maka dari itu, sebelum berbicara hukum terlalu jauh, harus memahami dahulu konteks kemanusiaannya. 

Dalam konteks kemasyarakatan dan kemanusiaan, ada adagium yang sangat populer dalam penegakan hukum yaitu 'Salus Populi Suprema Lex Esto' yakni keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. 

Pandangan-pandangan diataslah melahirkan bagaimana hukum tidak bisa dipisahkan dengan kemanusiaan yang sering kita sebut sebagai penegakan hukum humanis.

"Dalam falsafah hukum, hukum ada untuk manusia, bukan untuk diputarbalikkan. Hal ini berarti penegakan hukum dapat menjamin nilai-nilai yang sudah digali oleh pendiri bangsa yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kedaulatan Rakyat, dan Nilai Keadilan Sosial," terang dia.

"Lalu seiring berkembangnya waktu, adanya penambahan nilai yakni Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Kemanfaatan," tambahnya. 

Lebih lanjut ia menyebut sistem nilai yang berubah dan berkembang ini membuat hukum tak boleh kaku dan hanya mengejar satu nilai saja seperti Nilai Kepastian Hukum atau Nilai Keadilan. 

Karenanya, menurut dia hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yaitu nilai kemanusiaan yang disebut dengan humanistik.

Lebih jauh Jaksa Agung menyampaikan, adanya mazhab hukum yang selama ini dipelajari dalam dunia perkuliahan seperti hukum progresif (digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo), karena hukum hidup dan beradaptasi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan di masa mendatang. Hukum modern saat ini juga tidak terlepas dari nilai kemanusiaan yang ada. 

Oleh karenanya, Jaksa Agung menuturkan penegakan hukum humanis adalah penegakan hukum yang mampu menggali rasa keadilan dalam masyarakat (living law). Meski demikian, hukum positif tidak dapat ditinggalkan dan justru tetap sebagai penguatan menjamin kepastian serta menjadi bukti hadirnya negara di tengah masyarakat karena memiliki perangkat, sarana, prosedur (tata laksana), dan bersifat mengikat bahkan memiliki sanksi.

Selanjutnya, Jaksa Agung selalu berpesan bahwa kehadiran Jaksa tidak sekedar hanya sebagai pelaksana/cerobong undang-undang, namun Jaksa harus berani mengambil sikap sebagai dinamisator dan katalisator. 

Penegakan hukum humanis harus beradaptasi dengan kebutuhan hukum saat ini, tidak pandang bulu, serta dapat diterima oleh masyarakat. Maka untuk mendukung itu semua, perlu adanya program penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat. 

Jaksa Agung mengatakan program penegakan humanis yang sudah ada saat ini seperti penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif, pendirian Rumah Restorative Justice dan Balai Rehabilitasi, Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), serta Jaksa Menjawab, harus diefektifkan dan dikembangkan pelaksanaannya di tengah masyarakat. 

Jaksa Agung menekankan seorang Jaksa harus hadir dan memberi manfaat, serta menjadi solusi di setiap permasalahan hukum masyarakat. 

Adanya program penegakan hukum humanis tersebut menunjukkan bahwa program-program dibuat dengan kajian untuk kepentingan masyarakat yang nantinya bermanfaat dalam menciptakan keharmonisan dan kedamaian. 

Apabila kesadaran hukum masyarakat telah terbentuk, maka secara otomatis akan meringankan pekerjaan penegakan hukum di masa mendatang. Bahkan di beberapa negara maju dan aman, lembaga pemasyarakatannya dalam keadaan kosong yang menandakan bahwa penegakan hukum di negara tersebut berjalan dengan baik. 

"Sebaliknya, bila dilihat lembaga pemasyarakatan dalam keadaan penuh, ini menunjukkan tingginya kasus tindak pidana dan kriminalitas yang ditangani. Selain itu, keadaan lembaga pemasyarakatan yang penuh menandakan bahwa penegakan hukum belum menimbulkan efek jera dan memanusiakan manusia, serta negara belum mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya," urainya.

Harapan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai penggagas penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif yang sudah mendapatkan legitimasi di forum Internasional berupa efektivitas dan implementasi restorative justice sebagai role model penghentian perkara di luar pengadilan, agar kedepannya peraturan mengenai keadilan restoratif didorong menjadi undang-undang. Sebab hal ini sangat penting dalam rangka penegakan hukum humanis dan kita menjadi salah satu barometernya di dunia, sehingga kita mendapatkan legitimasi secara formil dalam pelaksanaannya. .

Diskusi ringan antara Jaksa Agung dengan Tim Media Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditutup dengan pesan Jaksa Agung yaitu bahwa tidak semua yang melakukan tindak pidana itu karena serakah dan jahat, namun bisa akibat faktor lingkungan dan hubungan sosial. 

"Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan lingkungan yang baik, sehat, dan bermartabat bagi kemanusiaan.

(Ismail/**)

Hasil Survei IP : Masyarakat Puas Kinerja Polri Jaga Kamtibmas dan Penegakan Hukum

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Survei Indikator Politika (IP) menunjukan adanya peningkatan kepercayaan terhadap Polri oleh masyarakat. 

Survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023 menujukan kepercayaan terhadap publik 73,2%.

“Publik trust Polri terus bergerak positif, terbaru, angkanya kembali meningkat, menjadi 73,2 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparannya, Minggu (30/4/23).

Menurutnya, salah satu alasan yang mendasari meningkatnya kepercayaan kepada Polri adalah dampak tindakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap para jenderal yang terlilit perkara.

"Polri, kata Dia, juga bersikap netral dengan tidak melindungi para perwiranya dari jerat hukum maksimal.

Pada survei sebelumnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada Februari 2023 baru menyentuh 70,8%.

Artinya, dalam rentang setidaknya dua bulan, ada peningkatan yang cukup signifikan.

“Ada 71,5% masyarakat yang puas terkait kinerja Kepolisian membangun komunikasi dengan warga.

"Ada juga 73,6% yang puas dengan usaha Kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” terangnya.

Survei Indikator ini dilakukan dengan wawancara tatap muka.

Jumlah responden sebanyak 1.220 orang responden dan toleransi kesalahan sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

(Ismail/JOIN)

Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Meningkat Hingga 80 %

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Lembaga survei publik, Indikator baru saja merilis hasil survei terkait opini publik.

Dalam temuannya, publik menaruh kepercayaan besar terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung RI) sebagai lembaga penegak hukum.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan meningkat menjadi 80%, sementara Kejaksaan tetap menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Paling dipercaya,” demikian bunyi hasil rilis yang diterima media, Minggu (30/4).

Dalam survei kali ini populasi merupakan seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. 

Sekitar 78.5% warga saat ini cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.

Tingkat kepuasan ini cenderung mengalami peningkatan dibanding temuan sebelumnya.

Di samping soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, warga juga cenderung lebih puas terutama karena Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kepada rakyat kecil dan membangun infrastruktur.

Sementara warga yang cenderung tidak puas terutama karena merasa bantuan yang diberikan tidak merata dan harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat. 

Mayoritas warga cenderung puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di tiap segmen demografi dan wilayah, kecuali pada kelompok etnis Minang.

“Kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi nasional secara umum dinilai semakin positif dalam beberapa bulan terakhir. 

"Terutama kondisi ekonomi nasional, saat ini lebih banyak yang menilai positif ketimbang yang menilai negatif,” demikian bunyi laporan hasil survei.

(Ismail/JOIN)

Mentan SYL : Sintesa Dalam Hadapi Elnino Adalah Membuat Kelembagaan Yang Kuat dan Bernilai Ekonomi

 

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta para penyuluh di Sulawesi Selatan untuk menjadi pejuang dan garda terdepan dalam meningkatkan produktivitas disaat musim kemarau panjang atau el nino 2023.

Menurut SYL, penyuluh pertanian lapangan adalah “kopassus” petani yang harus menyebar ke semua desa dan mulai menghidupi petani secara mandiri melalui kelembagaan ekonomi. 

Caranya, kata SYL, penyuluh dapat menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai jalan pertama dalam menangani persoalan modal.

"Jadi sintesa dalam menghadapi elnino itu adalah membuat kelembagaan yang kuat dan bernilai ekonomi. 

Termasuk didalamnya menyiapkan teknologi dan mekanisasi. Apalagi kapasitas produksi di Sulsel itu sudah 1,2 juta ton. Karena itu ke depan targetnya harus meningkat melalui konsep, program dan kelembagaan yang jauh lebih kuat. 

Inilah yang disebut dengan program eksponensial," ujar SYL saat memberi pelatihan singkat kepada para penyuluh Makassar di Kopi Arnum, Minggu, 30 April 2023.

SYL mengatakan, dengan menggunakan akses KUR maka nantinya akan ada alsintan di setiap kecamatan seluruh Indonesia. 

Terlebih saat ini kementan sudah menggulirkan 1000 hektare lahan baru di semua Kabupaten Indonesia.

"Nanti akan kita carikan anggarannya setiap Kabupaten satu miliar. Jadi nanti penyuluh tinggal membuat kelembagaan ekonominya. Modalnya 1 miliar tiap kabupaten. Tapi semua setelah proses hitung ya," katanya.

Selanjutnya, kata SYL, lembaga ekonomi itu akan mengatur pengadaan pupuk, kemudian pengadaan benih dan juga sarana prasarana produksinya. Jadi pola keuangannya bukan sekedar bantuan melainkan prinsip pinjaman yang dikembalikan melalui kerja keras.

"Saya ingin dalam kelembagaan bernilai ekonomi ini nantinya ada budidaya sapi, pupuk organik, benih unggul sampai pada alat modern lainya. 

"Dan jangan kita terbiasa dengan bantuan karena itu hanya membuat kita tidak berpikir. Kita pakai gagasan yuk untuk menghasilkan karya bagi bangsa dan negara," katanya.

Terkahir, SYL ingin sektor pertanian betul-betul menjadi sektor yang paling kuat dalam situasi apapun termasuk musim kemarau panjang yang akan dihadapi dalam waktu dekat.

"Ketersediaan pangan kita harus cukup dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," jelasnya.

(Red/**)

Mentan SYL Tegaskan Dalam Kunjungan di Takalar Tidak Ada Bantuan Hanya Skala Ekonomi

Takalar, Teropongsulawesi.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menggelar dialog interaktif dengan ratusan anggota Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesa (Perhiptani) di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. 

Dalam kegiatan ini, SYL mengajak para penyuluh, petani maupun anggota KTNA untuk melakukan penanaman berbagai komoditas pangan strategis di lahan 1000 hektare yang tersebar di Kabupaten Takalar.

"Saya berharap pertemuan ini selalu melibatkan penyuluh, petani dan lain sebagainya, sebab saya mau begitu kita ketemu lagi nanti sudah ada lahan 1000 hektare yang sudah digarap dengan baik," ujar SYL, Rabu, 19 April 2023.

SYL mengatakan, pemerintah siap mendukung penuh upaya peningkatan produksi di Kabupaten Takalar. Salah satunya dengan membuka akses Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang memiliki anggaran cukup besar. 

Diirinya berharap melalui skema tersebut semua orang mau bertani dan terlibat dalam pembangunan pertanian modern.

"Yang penting kan ada lokasinya, ada petaninya, ada program budayanya, terang Syahrul. 

"Ingat semua tidak ada bantuan, selalu saja kalau saya turun selalu minta bantuan yang ada adalah skala ekonomi. 

"Kalau 1000 hektar itu jelas, program jelas, orangnya jelas kelompok taninya jelas nanti kita upayakan uangnya melalui skema KUR," katanya.

Menurutnya, pertanian adalah sektor strategis yang paling kuat dan menjanjikan keuntungan ekonomis. 

Apalagi pertanian selama ini juga terbukti menjadi bantalan ekonomi disaat semua negara dilanda persoalan krisis dunia. 

Meski begitu, semua program tersebut perlu dikerjakan bersama secara konsisten dan berkelanjutan.

"Jadi saya minta matangkan program ini terutama PPL yang harus terlibat langsung. 

"Buat koperasi untuk mengatur skala harga, dan mari kita bangun pertanian ini untuk Indonesa yang lebih hebat," katanya.

Sementara itu, Bupati Takalar yang diwakili Sekertaris Daerah, Muh Hasbi menyampaikan terimakasih atas perhatian besar pemerintah pusat dalam hal ini jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap sektor pertanian di wilayahnya. 

Menurut Hasbi, pertanian di Takalar memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketersedian pangan nasional.

"Bahkan kami laporkan juga Bapak Menteri bahwa komoditas jagung kita itu tersohor sampai ke seluruh nusantara, katanya.

"Belum lagi komoditas unggul lainya yang tumbuh subur dimana-mana. Jadi kita berkomitmen akan meningkatkan lagi skalanya. 

"Semoga Pertanian ke depan, pertanian kita jauh lebih maju dan modern," harapnya.

Di kegiatan yang sama, Ketua DPD Perhiptani Kabupaten Takalar, Umar Nurhidayat mengaku siap menjaga komitmen panjang untuk kemandirian pangan nasional, salah satunya dengan menggerakkan penyuluh untuk peningkatan produktivitas yang lebih baik.

"Saya kira forum silaturahmi ini hal yang sangat baik untuk kita jadikan spirit bersama membangun pertanian Indonesia. 

"Karena itu penyuluh harus siap dan mau bekerja meningkatkan produktivitas," tegasnya.

Hamdi, salah satu petani yang berdialog dengan SYL mengaku puas dengan layanan dan dukungan pemerintah terhadap peningkatan produksi melalui intervensi teknologi mekanisasi. 

Menurutnya, dialog adalah cara yang paling baik dalam menyampaikan aspirasi petani.

"Saya sampaikan butuh pupuk dan kami didorong untuk mengembangkan pupuk organik yang sangat baik untuk kebutuhan dan pertumbuhan produktivitas. 

"Jadi kita siap membangun pertanian bersama pemerintah," pungkasnya.

(Red/Rls)