Transformasi Pertanian Dimulai dari Persemaian, UPT Kementan Edukasi Petani Wujudkan IP 300

Gowa, Teropongsulawesi.com, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung modernisasi sektor pertanian.

Melalui berbagai inovasi dan kegiatan pelatihan, lembaga di bawah Kementerian Pertanian ini terus mendorong percepatan produksi pangan nasional.

Langkah tersebut sejalan dengan target Indeks Pertanaman (IP) 300, yakni kemampuan petani menanam padi tiga kali dalam setahun.

Target ambisius ini dinilai sebagai kunci mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa IP 300 bukanlah sekadar program, melainkan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan krisis pangan global.

“Jika setiap daerah mampu menanam tiga kali setahun, swasembada bukan mimpi, melainkan kenyataan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar dengan lahan subur dan sumber daya manusia melimpah.

Yang dibutuhkan saat ini adalah transformasi pola pikir dan penerapan teknologi yang lebih efisien.

Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya mengubah paradigma bertani.

“Mindset harus berubah. Pertanian modern adalah keharusan, bukan lagi pilihan,” tegasnya.

Menurut Idha, pola pertanian konvensional sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman.

Modernisasi, termasuk pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), efisiensi persemaian, hingga pola tanam berkelanjutan, harus menjadi budaya baru di kalangan petani.

Komitmen modernisasi ini diwujudkan BBPP Batangkaluku lewat praktik langsung di lapangan.

Pada Jumat (12/9/2025), Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, memberikan pelatihan persemaian padi metode dapog kepada pegawai serta siswa magang.

Metode dapog dikenal lebih efisien, murah, serta cocok untuk penggunaan transplanter. Jamal menegaskan bahwa teknologi ini harus segera ditularkan ke masyarakat.

“Persemaian untuk transplanter tidak harus mahal. Setelah paham, ajarkan ke masyarakat,” pesannya.

Jamal juga mengingatkan bahwa sebagian petani masih beranggapan persemaian baru bisa dilakukan setelah panen selesai. Menurutnya, cara berpikir seperti ini harus segera ditinggalkan.

“Mindset itu harus diubah. Saat 15 hari jelang panen, kita sudah bisa menyiapkan persemaian,” jelasnya.

Ia bahkan mencontohkan bahwa persemaian bisa dibuat di halaman rumah atau lahan sempit dengan sistem bertingkat. Dengan teknik ini, tanam tiga kali setahun bisa lebih mudah diwujudkan.

Tak hanya menyasar petani, Jamal menekankan bahwa seluruh pegawai BBPP Batangkaluku, termasuk yang berlatar belakang non-pertanian, wajib memahami program Kementan.

Hal ini dianggap penting agar setiap individu dapat berkontribusi dalam gerakan bersama menuju swasembada pangan.

“Semoga kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk IP 300 sehingga Indonesia mampu swasembada pangan berkelanjutan,” harapnya.

Upaya BBPP Batangkaluku ini menjadi bukti bahwa transformasi besar bisa dimulai dari langkah kecil, seperti memperkenalkan metode persemaian yang efisien. Jika gerakan ini menyebar luas, bukan tidak mungkin IP 300 akan segera tercapai.

Dengan demikian, target kedaulatan pangan nasional yang selama ini hanya menjadi wacana, perlahan bisa diwujudkan menjadi kenyataan.

Modernisasi pertanian bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama untuk masa depan bangsa.

(Red)

Bupati Soppeng Dukung Kebijakan Nasional Terkait Penguatan Ekonomi Daerah dan Stabilitas Keamanan

Makassar, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (11/9/2025).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, serta para bupati/wali kota se-Sulsel bersama jajaran Forkopimda.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi daerah, stabilitas keamanan, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat. 

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang tumbuh bagi sektor swasta dan UMKM.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyambut baik arahan Mendagri tersebut. 

Menurutnya, pesan yang disampaikan Mendagri sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menjaga stabilitas daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya pemberdayaan UMKM dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami di Soppeng tentu siap menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Dalam Negeri. 

Hal ini menjadi dorongan kuat bagi kami untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat, terutama dalam mendukung program pembangunan yang pro rakyat,” ujar Suwardi Haseng. 

Selain itu, acara ini juga menjadi ajang peneguhan komitmen bersama pemerintah daerah se-Sulsel dalam perluasan layanan program strategis provinsi, termasuk sektor transportasi dan pelayanan publik.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam forum strategis ini sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Soppeng dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi, serta memastikan program pembangunan yang dijalankan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(SLV) 

Wakil Ketua PJI Sulsel Soroti Dugaan Nepotisme dalam Seleksi BUMD Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com, Proses seleksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar kembali menuai sorotan publik. Wakil Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Rizal Rahman, menilai adanya dugaan kuat pelanggaran aturan dalam pengisian jabatan direksi dan dewan pengawas yang baru saja diumumkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Menurut Rizal, indikasi pelanggaran terlihat jelas dengan munculnya nama-nama yang masih memiliki hubungan keluarga dalam jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar.

Hal tersebut dinilai bertentangan dengan regulasi yang mengatur tata kelola BUMD.

“Ini tindakan cacat administrasi. Ketua panitia seleksi harus bertanggung jawab, dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin harus mengambil sikap tegas dengan membatalkan hasil lelang jabatan BUMD Kota Makassar,” tegas Rizal, Kamis (11/9/2025).

Rizal mengutip Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menegaskan:
“Anggota Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga atau semenda dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam satu BUMD.”

Selain itu, Pasal 57 PP No. 54/2017 juga menekankan larangan serupa demi menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan BUMD.

Aturan ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan BUMD harus dikelola secara bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun keluarga.

Dalam seleksi kali ini, Rizal menyoroti keberadaan Adi Rasyid Ali dan Christopher Aviary yang sama-sama lolos sebagai Direksi Perumda Parkir Makassar. Keduanya diketahui memiliki hubungan keluarga (om dan ponakan).

Christopher Aviary: sebelumnya menjabat sebagai Direksi Perumda Parkir periode lalu.

Adi Rasyid Ali: Plt Direksi Perumda Parkir, ditunjuk langsung oleh Wali Kota Makassar beberapa bulan terakhir.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen Pemkot Makassar dalam menegakkan aturan terkait pengelolaan BUMD.

Berdasarkan pengumuman resmi melalui Surat Nomor: 005/049/PANSEL/IX/2025, sebanyak 33 orang dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk mengisi jabatan direksi dan dewan pengawas di lima BUMD Kota Makassar.

Masing-masing BUMD mendapatkan formasi empat direksi dan empat dewan pengawas.

Perumda Air Minum: Afdalyana Rachman, Andi Januar Jaury Dharwis, Dr. Hamzah Ahmad, dan Salahuddin Kasim.

Perumda Parkir Makassar: Adi Rasyid Ali, Andi Ryan Adriyanto, Christopher Aviary, dan Syafri Hafid.

Isu ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kota Makassar. Banyak warga menilai seleksi BUMD kali ini sarat dengan praktik nepotisme dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah kota.

“Seharusnya BUMD menjadi institusi yang dikelola profesional, bukan sarana untuk mengakomodir keluarga atau orang dekat,” ungkap sejumlah warga dalam diskusi publik di media sosial.

Rizal Rahman meminta Ketua Tim Seleksi BUMD Makassar, Prof. Aswanto, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, untuk bersikap tegas. Menurutnya, integritas panitia seleksi dipertaruhkan dalam kasus ini.

“Publik butuh kepastian bahwa proses seleksi benar-benar sesuai aturan, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya.

Kasus dugaan nepotisme ini menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan BUMD bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Jika aturan dilanggar, bukan hanya kredibilitas pejabat yang dipertaruhkan, melainkan juga kepercayaan publik pada tata kelola pemerintahan yang bersih.

(Tim/*)

Kementan Tingkatkan Pengetahuan Petani Papua dengan Pelatihan Teknis Budidaya Padi

Jayawijaya, -Untuk mendukung peningkatan produktivitas padi di wilayah Papua, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menyelenggarakan Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Padi. Kegiatan ini menghadirkan petani serta penyuluh pertanian setempat guna memperkuat keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya tanaman padi, Senin (8/9/2025).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Papua memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, sehingga perlu penguatan kapasitas petani melalui teknologi budidaya.

“Dengan 20 ribu hektare, Papua Barat bisa suplai beras ke provinsi tetangga. Tapi harus pakai sistem pertanian modern, kalau manual sangat susah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa pertanian modern itu dicirikan dengan pemanfaatan teknologi dan alsintan dalam melakukan usaha budidaya di lahan pertanian.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 September 2025 tersebut dibuka langsung oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani. Dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Olehnya itu saat ini Pemerintah memiliki beberapa program untuk mencapai swasembada pangan yaitu Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat," sebutnya.

Jamal menjelaskan bahwa peningkatan kuantitas produksi dipengaruhi beberapa faktor dominan diantaranya kualitas benih dan teknik budidaya.

"Teknik budidaya yang sangat banyak dianjurkan khusus untuk lahan sawah adalah tanam pindah, cuma yang jadi kendala adalah orang-orang yang ingin menanamnya, sehingga pemerintah saat ini gencar memberikan bantuan rice transplanter," terang Jamal.

Di akhir sambutannya, Jamal berharap agar Papua dapat menyiapkan pangannya secara mandiri sehingga masyarakat telah mendapatkan harga pangan tidak berbeda jauh dengan harga yang ada di Sulawesi.

"Jadi, setelah Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan pelatihan di sini, diharapkan sudah memiliki gambaran untuk menerapkan teknologi di Jayawijaya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dapat lebih mendalami cara melakukan persemaian serta mengoperasikan alsintan," harapnya.

Adapun materi yang diberikan kepada 5 orang peserta tersebut yaitu persiapan lahan, persiapan benih dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta panen dan pasca panen.

(Red) 

Bupati Soppeng Hadiri Maulid Nabi 1447 H Bersama Kerukunan Keluarga Soppeng di Palu

Palu, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M yang diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Majelis Taklim KKS, Ahad (7/9/2025). 

Acara ini berlangsung di Masjid Transmigrasi, Jalan Kartini, Kota Palu, dan dihadiri ratusan warga asal Soppeng yang merantau di Sulawesi Tengah.

Kegiatan Maulid ini tidak hanya menjadi momen memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan di antara warga Soppeng yang berada di tanah perantauan.

Suasana acara terasa penuh keakraban. Nuansa Soppeng seakan hadir di Palu, dengan lantunan shalawat, ceramah agama, dan ramah tamah yang digelar usai acara inti.

Ketua DPW KKS Sulawesi Tengah, Apt. H. Burhan H. Tahir, MM, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran langsung Bupati Soppeng di tengah masyarakat perantauan.

“Kami sangat bersyukur Bapak Bupati bisa hadir di tengah-tengah kami. KKS Sulawesi Tengah akan terus menjaga kebersamaan dan kekompakan, meski hidup dalam perantauan. Kami tetap berharap bimbingan dan perhatian dari Bapak Bupati,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE menyampaikan rasa bahagia dapat bersilaturahmi dengan masyarakat Soppeng yang ada di Palu.

“Alhamdulillah, saya bisa berada di tengah saudara-saudara saya di Sulawesi Tengah dalam bingkai Kerukunan Keluarga Soppeng. Mari kita terus menjaga kebersamaan dan kekompakan, di manapun kita berada,” tutur Bupati.

Selain itu, Bupati juga memaparkan beberapa program nyata yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, antara lain:

Program pakaian seragam gratis untuk anak sekolah.

Program listrik masuk sawah untuk mendukung pertanian.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk di wilayah Leworeng dan Salokaraja.

Bupati berharap warga Soppeng di perantauan tetap mendukung pembangunan daerah dan menjaga nama baik Kabupaten Soppeng di mana pun berada.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi bukti bahwa Kerukunan Keluarga Soppeng di Sulawesi Tengah terus berperan aktif menjaga ukhuwah islamiyah dan nilai-nilai kebersamaan. Selain sebagai ajang ibadah, kegiatan ini juga memperkuat ikatan emosional antara warga perantauan dan kampung halaman.

Acara ditutup dengan pembacaan doa bersama, ramah tamah, serta foto bersama Bupati Soppeng dengan pengurus dan anggota KKS Sulawesi Tengah.

(SLV)

Optimalkan Program IP 300 di Sidrap, Langkah Strategis Menuju Swasembada Pangan

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong percepatan tanam padi melalui program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) guna memperkuat swasembada pangan nasional.

Salah satu langkah nyata dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan menggelar kegiatan tanam pindah padi bersama Bupati Sidrap, Sabtu (6/9/2025).

Dalam kegiatan tersebut, para petani diajak untuk mempercepat pola tanam padi sehingga dapat mencapai target IP 300 atau tiga kali tanam dalam setahun.

Langkah ini sejalan dengan program strategis Kementerian Pertanian dalam mendorong produktivitas nasional dan menjadikan Kabupaten Sidrap sebagai salah satu daerah penopang utama dengan target 1 juta ton gabah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya percepatan tanam untuk mendukung IP 300.

“IP 300 adalah kunci percepatan produksi padi nasional. Jika setiap daerah mampu menanam tiga kali setahun, swasembada pangan bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa keberhasilan IP 300 bergantung pada petani dan penyuluh yang bergerak cepat.

“Penyuluh pertanian dan petani adalah ujung tombak swasembada pangan. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, serta program IP 300, kita bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ungkap Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti.

Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa alat dan sarana Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. (POPT), yang dibagikan langsung kepada peserta kegiatan.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu petani dalam menjaga keberlanjutan produksi dan mengantisipasi gangguan organisme pengganggu tanaman.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif dalam sambutannya menyampaikan bahwa percepatan tanam adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah.

"Sidrap harus terus menjadi lumbung pangan Sulawesi Selatan. Dengan IP 300, kita mampu mendorong peningkatan hasil produksi dan mewujudkan target satu juta ton gabah.

Sidrap siap mendukung swasembada pangan secepat-cepatnya demi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan bangsa," ujarnya.

Sementara itu, Jamaluddin Al Afgani Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP ) Batangkaluku selaku perwakilan Pj Brigade Pangan Sulawesi Selatan menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat hingga daerah harus bersinergi.

"IP 300 hanya bisa terwujud jika ada kerjasama semua pihak, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga kementerian terkait," ujar Jamaluddin.

Melalui kegiatan ini, Sidrap semakin menunjukkan komitmennya untuk menjadi sentra produksi pangan dan mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Sidrap, Pj Brigade Pangan Sulawesi Selatan Kepala BBPP Batangkaluku, Ketua dan Anggota Pimpinan DPRD Sidrap, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), perwakilan dari Kementerian PUPR, serta para petani Sidrap.

(Red)

Solidaritas Antar Daerah, Dinas Pendidikan Soppeng Bantu Korban Kebakaran di Lutim

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Sebagai wujud kepedulian sosial dan solidaritas antar daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran di Kabupaten Luwu Timur.

Penyerahan bantuan ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Disdikbud, Dr. Nur Alim, M.Pd, pada Kamis (4/9/2025).

Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk nyata kepedulian dunia pendidikan terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Seperti diketahui, musibah kebakaran melanda Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 27 Agustus 2025.

Peristiwa ini menghanguskan sedikitnya 46 rumah warga dan menyebabkan ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal.

Kondisi ini menggugah kepedulian berbagai pihak, termasuk masyarakat pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Bantuan yang diserahkan berupa makanan siap saji seperti mie instan, ikan kaleng, telur, dan kebutuhan mendesak lainnya, serta bahan pokok berupa beras, minyak goreng, dan air minum. 

Seluruh bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca musibah.

Sekdis Dr. Nur Alim, M.Pd menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah yang menimpa warga Sorowako. 

Ia menegaskan bahwa kebersamaan dan solidaritas adalah kekuatan besar yang harus terus dijaga. 

“Bantuan ini mungkin tidak seberapa, namun semoga dapat menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita di Luwu Timur untuk bangkit kembali dari musibah,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh sekolah, guru, siswa, serta orang tua di Kabupaten Soppeng yang telah berpartisipasi aktif dalam penggalangan bantuan tersebut. 

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan bukan hanya soal pembelajaran di kelas, tetapi juga membangun kepedulian sosial dan rasa kemanusiaan.

Bantuan kemanusiaan ini akan segera didistribusikan kepada para korban di Luwu Timur melalui jalur koordinasi dengan pemerintah setempat. 

Kehadiran bantuan ini diharapkan mampu memberikan harapan baru dan mempercepat proses pemulihan warga Sorowako yang terdampak bencana.

(Red) 

Pemkab Soppeng dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Layanan JKN Semakin Optimal

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pada Rabu (3/9/2025), Pemkab Soppeng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Watampone menandatangani addendum rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan layanan JKN bagi penduduk Soppeng.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Soppeng ini menegaskan kembali status Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. 

Status ini memungkinkan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung dapat menggunakan layanan JKN tanpa masa tunggu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan Pemkab Soppeng dalam memenuhi seluruh persyaratan.

"Seharusnya perpanjangan rencana kerja ini dilakukan akhir September, namun karena Pemkab Soppeng telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, prosesnya kita lakukan lebih awal.

"Ini adalah salah satu bentuk privilege yang hanya bisa dicapai karena adanya dukungan, kemauan, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah," jelas Indira.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. "Bagi kami, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. 

Komitmen ini bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat Soppeng. Harapan kami, dengan adanya addendum ini, layanan kesehatan dapat semakin optimal dan seluruh warga Soppeng bisa merasakan manfaat JKN tanpa hambatan," jelas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Soppeng akan terus berupaya mempertahankan capaian UHC ini di tahun-tahun mendatang, pungkasnya.

Dengan diperbarui dan dipercepatnya rencana kerja ini, masyarakat Soppeng diharapkan akan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui JKN.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Evinuddin. 

(SLV) 

Bupati Suwardi Haseng Ajak Masyarakat dan ASN Soppeng Tunjukkan Kepedulian, Kirim Bantuan ke Lutim

Soppeng, - Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap korban bencana kebakaran di Malili, Luwu Timur. 

Dipimpin oleh Bupati H. Suwardi Haseng. SE, mereka menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan pada hari Selasa, 2 September 2025.

Pelepasan rombongan bantuan ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Bupati Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud nyata dari solidaritas dan empati masyarakat serta ASN Soppeng kepada sesama yang sedang mengalami musibah.

Bantuan yang disalurkan tidak sedikit. Selain 4 ton beras yang merupakan hasil pengumpulan dana dari masyarakat dan ASN, berbagai kebutuhan pokok lainnya juga turut didistribusikan. 

Bantuan tersebut meliputi air mineral, telur, mi instan, ikan kaleng, minyak goreng, popok bayi, susu formula, teh, gula pasir, dan tepung terigu.

Bupati Soppeng berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban. 

"Semoga penggalangan bantuan kemanusiaan ini semakin memperkuat kebersamaan dan solidaritas kita semua, serta memberikan manfaat dan meringankan beban bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah," ungkapnya.

"Pemerintah Kabupaten Soppeng juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memupuk rasa kepedulian sosial, agar setiap musibah dapat dihadapi dengan semangat gotong royong dan kebersamaan".

(Red) 

Gerakan Sanitasi Aman, Bupati Suwardi Haseng Serahkan Bantuan Tangki Septik

Soppeng, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., secara langsung menyerahkan bantuan tangki septik skala individual di Aula Kantor Camat Marioriwawo pada Selasa, 2 September 2025.

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Dalam acara tersebut, Bupati Suwardi Haseng menyerahkan bantuan secara simbolis kepada enam perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Marioriwawo. 

Ia menjelaskan bahwa program ini adalah wujud nyata pemerintah pusat dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman.

"Proses ini memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat," ujar Bupati. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada H. Syaharuddin M. Adam, Anggota DPRD Soppeng fraksi Golkar, yang telah memperjuangkan terealisasinya program ini untuk warga di daerah pemilihannya.

Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Soppeng, program DAK Sanitasi ini menjangkau tiga kecamatan: Marioriwawo, Liliriaja, dan Donri-Donri. 

Di Kecamatan Marioriwawo, bantuan diberikan kepada 25 penerima di enam lokasi, yaitu Kelurahan Tettikenrarae, Desa Barae, Desa Goarie, Desa Watu Toa, Desa Mariorilau, dan Desa Gattareng Toa. Setiap penerima memperoleh dana Rp15.000.000, dengan total bantuan per desa/kelurahan mencapai Rp375.000.000.

Selain itu, bantuan serupa juga disalurkan untuk Desa Appanang dan Galung di Kecamatan Liliriaja, serta Desa Labokong di Kecamatan Donri-Donri. 

Acara ini turut dihadiri oleh Camat Marioriwawo, perwakilan Dinas PUPR, kepala desa, dan para penerima bantuan.

(Red)