Senin, 15 Maret 2021
Jumat, 20 September 2019
Dua Aspek Penilaian Katar Sipakatau Kab. Gowa Sehingga Berprestasi
Teropongsulawesi. Com - Humas Gowa - Rombongan tim penilai Pilar-Pilar Sosial Teladan Tingkat Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan mulai melakukan peninjauan Karang Taruna (Katar) Sipakatau Kabupaten Gowa, di Desa Pabentengang, Kecamatan Bajeng.
Olehnya Muhammad Satria mengaku, yang terpenting dalam hadirnya karang taruna di daerah mampu mengedukasi masyarakat dengan membangun wawasan apalagi banyaknya nilai barat yang masuk, sehingga tugas Katar bagaiamana memelihara kearifan lokal, menjaga dan mengembangkannya agar tradisi yang luhur , gotong royong, keperintisan, tetap dijaga, apalagi Katar adalah organisasi sosial yang mengelola dan dikelola oleh anak muda.
Rabu, 10 November 2021
Wabup Soppeng Paparkan Manfaat Pengusaha Rokok Hiters di KIHT Saat Kunker Bupati Kebumen
Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Wakil Bupati Ir. H.Lutfi Halide, MP bersama Kadis PPK dan UKM Drs Sarianto, M.Si menerima kunjungan kerja Bupati Kebumen provinsi Jawa Tengah H.Arif Sugiyanto, SH bersama rombongan yang dilangsungkan di Triple 8 Reverside Resort Cafe, Rabu (10/11/2021).
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka Studi Komparatif di Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide,MP yang akrab disapa LHD ini dalam acara penerimaan tersebut mengatakan, "Perkenalkan saya atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bupati Kebumen bersama rombongan di bumi Latemmamala ini, ujarnya.
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang sudah berkenan untuk berkunjung di Kabupaten Soppeng dalam rangka Studi komparatif di kawasan industri hasil tembakau, ucap Wabup Soppeng.
Selain itu, "Dapat saya sampaikan bahwa Kawasan Industri Hasil Tembakau yang terletak di Bentengnge kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan luas kawasan 3,6 hektar telah diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu, terang mantan Kadis Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Dikatakannya," Kawasan ini dikelola oleh pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng melalui perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng, jelasnya.
Wakil Bupati Soppeng menjelaskan bahwa Kesuksesan Perusda Soppeng untuk mengelola KIHT ini tidak lepas berkat dukungan Bea Cukai sebagai fasilitator dan pembina.
Ia menandaskan bahw Perusda dalam hal ini sebagai pengelola kawasan industri, dan Perusda bekerja sama dengan HIPTERS, Himpunan Pengusaha Tembakau Rokok Soppeng, katanya dihadapan Bupati Kebumen bersama rombongan.
Kata Dia, "Saat ini standar operasional prosedur yang telah diimplementasikan di KIHT yaitu SOP pelayanan dan pengawasan mulai dari penertiban Nomor Pokok pengusaha barang Kena Cukai ( NPPBKC), penetapan tarif Cukai hasil tembakau, pengambilan pita cukai , dan pengawasan pengeluaran barang di KIHT, terangnya.
Dijelaskan pula bahwa Pembentukan Kawasan Industri hasil tembakau kabupaten Soppeng sesuai dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.04/2020 tentang kawasan industri hasil tembakau.
Dipaparkan Wakil Bupati Soppeng bahwa Manfaat pengusaha rokok yang bergabung di dalam KIHT kabupaten Soppeng akan mendapatkan sejumlah kemudahan dalam hal perizinan dan penundaan pembayaran cukai.
Kemudian selanjutnya, kata Wabup Soppeng bahwa, "Penerimaan dari sektor cukai juga terus mengalami peningkatan sejak dibangunnya KIHT di Kabupaten Soppeng.
"Nilai pita Cukai yang telah direalisasikan sampai dengan September tahun 2021 mencapai RP.1,7M (satu koma tujuh miliar rupiah), beber Wabup Soppeng yang juga mantan staf ahli Kementan ini.
Sementara itu, Bupati Kebumen H.Arif Sugiyanto,SH dalam kesempatannya mengatakan, "Pada hari ini kita dapat bersilaturahim, semoga membawa keberkahan bagi kita semua, harapnya.
"Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Soppeng atas sambutanya yang sangat luar biasa sehingga acara ini berjalan lancar, ungkap Bupati Kebumen.
Dikatakannya, "Alhamdulillah Soppeng ini masyarakatnya sangat luar biasa, ramah seperti masyarakat Kebumen, katanya.
"Kami berkunjung kesini tentunya untuk melihat bagaimana potensi tetang tembakau ini bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat, terang H.Arif Sugiyanto Bupati Kebumen.
Diapun mengakui bahwa Soppeng dan kudus menjadi barometer , karena di Indonesia baru ada 2 KIHT salah satunya di Soppeng, tandasnya.
"Untuk itu kami hadir disini, dan tentunya kabupaten kebumen juga salah satu daerah penghasil tembakau, terang Dia.
Dalam kesempatan tersebut Bupati kebumen juga memberikan gambaran tentang wilayah Kebumen.
Bupati Kebumen dalam kunjungannya di kabupaten Soppeng di dampingi beberapa kepala SKPD terkait.
Setelah acara penerimaan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi di Kawasan Industri Hasil tembakau.
Acara ini turut dihadiri oleh
Direktur Perusda Kabupaten Soppeng, Kepala Kantor Pengawasan Bea Cukai Pare-pare
Ketua HIPTERS Kabupaten Soppeng serta sejumlah kepala SKPD. (Red/SR).
Senin, 19 Februari 2024
Tingkatkan SDM Melalui TOT Upaya Kementan Tingkatkan Produksi Padi dan Jagung
JAKARTA, Teropongsulawesi com, – Hantaman El nino sejak Februari 2023 hingga kini sangat mempengaruhi produksi bahan pangan. Padi dan jagung merupakan komoditas yang strategis. Tingginya permintaan masyarakat terhadap kedua komoditas ini telah mendorong kebijakan impor bila produksi dalam negeri tidak mencukupi. Dengan latar belakang inilah maka produksi padi dan jagung harus terus ditingkatkan.
Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerapkan pendekatan holistik yang mendukung budidaya padi dan jagung. Dukungan sarana dan prasarana ditujukan pada proses hulu sampai hilir, dari penyiapan lahan sampai pengolahan. Pada setiap proses ini, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga terus dilakukan.
Saat ini Kementan tengah fokus meningkatkan produksi padi dan jagung nasional dalam satu tahun ke depan. Salah satunya dengan melakukan akselerasi percepatan tanam di seluruh Indonesia sebagai solusi kebijakan impor yang dilakukan akibat dampak cuaca ekstrem El Nino beberapa bulan lalu.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, "Kebijakan akselerasi tanam ini sangat penting kita lakukan untuk menekan impor yang dilakukan akibat dampak el nino. Hari ini kita letakan pondasinya agar ke depan kita bisa swasembada"
Sejak 2014 alokasi pupuk subsidi kurang lebih 9,5 juta ton dan mengalami penurunan di tahun 4,8 juta ton di tahun 2018 hingga kini. Penurunan ini dipengaruhi oleh kelangkaan bahan baku pupuk. Dalam rangka mempercepat masa tanam satu (MT I) yang telah berlangsung sejak Oktober 2023, Mentan Amran juga menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan petani, dari pupuk subsidi, benih gratis, hingga kemudahan menebus solar subsidi.
Mentan menambahkan Dukungan nyata pun diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menambah alokasi pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun 2024 atau senilai 7.2 juta ton.
Sebagai unit kerja yang memiliki tupoksi untuk meningkatkan kualitas SDM Pertanian, Maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan akan menggelar Training of Trainers (TOT) Pupuk Subsidi dan Peningkatan Produksi Padi yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Februari 2024 di BBPMKP Ciawi yang akan dibuka langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman.
Pada acara Konferensi Pers yang dilaksanakan secara online Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan TOT ini akan diikuti oleh peserta 48.111 yang terdiri dari 189 widyaiswara, 253 Dosen, 63 Guru SMKPP lingkup Kementan, 24.607 Penyuluh Pertanian PNS, 12.480 Penyuluh Pertanian PPPK, 1.744 Penyuluh Pertanian THL APBN, dan 8.775 penyuluh pertanian THL BPBD (19/02/2024).
"Seluruh peserta TOT yang akan menjadi kepanjangan tangan Kementan untuk mensosialisasikan terkait kebijakan pupuk bersubsidi ini. Kita harus memastikan sarana dan prasarana ada di lapangan saat akan masuk musim tanam”.ujar Dedi
Dedi menambahkan, adanya inovasi dan penerapan teknologi yang tepat juga perlu di perhatikan. Gunakan benih, bibit yang baik serta perhatikan nutrisi untuk tanaman yakni pupuk.
“Kita maksimalkan penggunaan pupuk hayati, pupuk organik, pestisida hayati, bio organik. Yang terpenting adalah pemupukan harus berimbang", pesan Dedi.
Berulang kali Dedi mengingatkan bahwa penyuluh merupakan pendamping petani di lapangan. Maka penyuluh wajib hadir dalam segala kondisi petani di lapangan. Bersama petani, penyuluh harus mendongkrak produksi dan produktivitas padi dan jagung.
Diakhir acara, Dedi menjelaskan bahwa Narasumber yang dihadirkan selama TOT berlangsung merupakan para ahli dalam Pengelolaan Pupuk Subsidi dalam Peningkatan Produktivitas Padi dan Jagung, Mekanisme Pemanfaatan Pupuk Subsidi, Pemupukan Berimbang, Gerakan Tani Pro Organik (Genta Organik), dan Optimalisasi Lahan Rawa untuk Meningkatkan Produktivitas Padi dan Jagung
"TOT ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam pengelolaan pupuk subsidi dan peningkatan produksi padi dan jagung nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani," tutup Dedi.
Rabu, 09 Oktober 2019
SAH, Saharuddin Adam Resmi Jadi Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2019-2024
Sementara itu Bupati Soppeng dalam Sambutan menyampaikan, Selamat Atas Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng dan Selamat Mengemban Amanah Konstitusi ini, kami yakin Bapak-Bapak mampu melaksanakan tugas yang diemban dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Senin, 30 September 2019
Syafriadi Djaenaf Sebut Saatnya Jurnalis Ikut Berpartisipasi Untuk Mengurangi Pencemaran Udara
Kamis, 03 Oktober 2019
Pembangunan Bendungan Sulsel Termasuk Prioritas, Ini Kata Dirjen SDA
Teropongsulawesi. Com, Makassar - Dirjen Sumber Daya Air (SDA)/Ketum KNI-BB, Hari Suprayogi menyebutkan, Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional dan ini menjadi salah satu alasan pembangunan bendungan di Sulsel termasuk kategori prioritas tinggi.
“Untuk pembangunan bendungan di Sulawesi Selatan termasuk prioritas, prioritas tinggi. Kalau sekarang saja sudah ada empat bendungan. Kedepan masih akan ada lagi, tadi disampaikan Pak Gubernur yang menyusul Jenelata kemudian nanti Rongkong dan lain-lain sebagainya,” katanya pada pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar 2019 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (3/10).
Kegiatan ini mengangkat topik “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Datang.”
Ia menjelaskan lebih detail, program dari Pemerintah Pusat selain 65 bendungan. Nanti mulai tahun 2021-2023 akan dibangun masing-masing lima bendungan.
“Jadi totalnya 15 itu di luar 65. Itu kira-kira dan dari itu kita harapkan Sulawesi Selatan Pak Gubernur, selain dua tadi, kalau siap dengan desainnya saya kira bisa nambah lagi,” sebutnya.
Dari 65, sudah 15 yang selesai, kontraknya kurang sembilan. Sehingga ia berharap sampai Desember tahun ini telah selesai kontraknya.
“Saya harapannya 65 sudah kontrak dan kita harapkan mungkin 17, kalau termasuk Passeloreng mungkin bisa diresmikan selesai Desember,” jelasnya.
Lanjutnya, dalam pembangunan ini memang terdapat kendala baik itu teknis maupun non teknis. Kendalan nonteknis, bisa masalah sosial atau masalah keuangan.
“Masalah non-teknis bisa hubungan dengan manusia persoalan (pembebasan lahan) yang termasuk,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah juga memberikan keterangan, untuk persoalan pembebasan lahan bisa diselesaiakan dengan berkolaborasi.
“Saya kira ini soal kolaborasi. Kalau kita semua kompak, ringan dan cepat, Pak Kejati ada, Kanwil ada, Pemprov ada, Pemkab juga ikut. Kita bisa lihat ya, Pamukkulu (Takalar) ini bisa selesai cepat karena semua turun tangan,” tambahnya.
Ia menyampaikan, bahwa tepat pemerintah pusat, baik presiden dan Kementerian PUPR menjadikan Sulsel sebagai prioritas pembangunan bendungan dan waduk.
“Kenapa, karena memang kita punya sektor pertanian, kita itu lebih banyak mengandalkan non-waduk, apalagi Indonesia ini ke negara agraris kita butuh banyak air, kesediaan dan persediaan air penting,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini.
Nurdin menyampaikan pembangunan empat bendungan akan semakin mengokohkan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional. Empat bendungan tersebut merupakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, Karalloe di Kabupaten Jeneponto, Paselloreng di Kabupaten Wajo, Pamukkulu di Kabupaten Takalar dan Jenelata di Kabupaten Gowa.
Jumat, 27 November 2020
Husain Djunaid Dilantik Sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida
Teripongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-■ Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, melantik Husain Djunaid sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sulsel, dan Prof Gagaring Pagalung sebagai Komisaris Independen, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 26 November 2020.
Jumat, 15 September 2023
Ada Dugaan Mafiah Soal PKPU di PN Niaga Makassar, Kajati Sulsel Perintahkan Jajaran Lakukan Penyelidikan
Makassar, Teropongsulawesi.com, Tim Penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 06 September 2023 telah menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan keterlibatan mafia pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara Cv. Surya Mas dengan PT. Pembangunan Perumahan (PT.PP Persero) pada Pengadilan Negeri Niaga Makassar Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks.
Hal itu disampaikan Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH MH, dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (15/9/2023).
Menurut Soetarmi, Terkait laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Ebenezer Simanjuntak SH.MH
telah memerintahkan jajaran Asisten Tindak Pidana Khusus untuk melakukan kegiatan Penyelidikan, ucapnya.
"Surat perintah tersebut, kata Soetarmi," tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print 833/P.4/Fd.1/09/2023 tanggal 06 September 2023 untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana terkait adanya dugaan keterlibatan mafia dengan permufakatan jahat mempengaruhi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang berpotensi merugikan keuangan negara/prekonomian negara, pungkasnya.
Published : Ismail
Rabu, 17 Maret 2021
Tekad Berkontribusi Untuk Pembangunan Soppeng, Bupati Andi Kaswadi Beberkan Visi Misi 2021-2026
Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Bupati Soppeng membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 di Aula Gabungan Dinas Kab. Soppeng, Rabu (17/03/2021).
Bupati Soppeng dalam sambutannya mengatakan, "Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Soppeng periode 2021- 2026 kami bertekad berkontribusi kepada pembangunan Kabupaten Soppeng dengan visi "Soppeng Yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera".
"Dengan Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam tujuan upaya umum yaitu pemantapan penyelenggaraan pelayanan dasar, pemantapan perwujudan kesadaran masyarakat, pemantapan pencapaian daya saing daerah, memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik, memantapkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Visi Misi yang kami pilih dan rumuskan tentu sudah melalui pemikiran, perenungan, serta proses diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk kemajuan Kab. Soppeng dengan mempertimbangkan isu strategis dan tantangan pembangunan selama ini diantaranya pandemi covid 19, perubahan iklim, revolusi industri, tujuan pembangunan berkelanjutan, standar pelayanan minimal, RPJMD 2019-2024 dan RPJMD Prov. Sulawesi Selatan.
"Semoga visi dan misi pembangunan Kab. Soppeng yang dibuat bisa mewujudkan harapan masyarakat Soppeng dan dapat kami laksanakan bersama-sama di periode 2021- 2026. Saya bersama Wakil Bupati Soppeng, mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membahas bagaimana agar hal ini bisa terwujud dengan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Lurah yang merupakan suatu kewajiban kami sebagai pertanggungjawaban kami di masyarakat. Untuk itu saya berharap semuanya bergerak dan bekerja terutama seluruh kepala SKPD. saya tidak mau ada pihak yang tidak memahami Visi/Misi kabupaten Soppeng
"Mengenai hal ini saya harapkan semua bisa menyesuaikan karena ini adalah sesuatu yang wajib untuk setiap Kepala Daerah melaksanakan RPJMD ini sehingga paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan ini sudah harus diselesaikan dan alhamdulillah di Kabupaten Soppeng semua berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan sehingga saya harapkan semunya dapat berkontribusi dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini.
Acara dilanjutkan Penandatangan berita acara oleh Bupati Soppeng didampingi Wakil Bupati Soppeng dan Ketua DPRD Kab. Soppeng, dan pemaparan rancangan awal RPJMD oleh Sekda Kab. Soppeng selaku penanggung jawab penyusunan RPJMD serta Pemaparan Gambaran Umum Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.
Turut Hadir, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, Sekda, Staf Ahli, Asisten, pimpinan SKPD se Kab. Soppeng, kepala instansi vertikal, para Camat beserta Desa/Lurah Se-Kab. Soppeng, Perwakilan Organisasi Masyarakat, LSM, Pers, Organisasi Pemuda dan organisasi Profesi di Kab.Soppeng
Minggu, 04 Oktober 2020
Kapolres Soppeng Jadi Pemateri Dalam Bimtek Penyelenggaraan Pemdes Apdesi Soppeng
Kamis, 31 Maret 2022
JICA Gelar TOT Asuransi Usaha Tani Padi di BBPP Batangkaluku, Ini Tujuannya
Selasa, 22 Agustus 2023
Ini Harapan Kementan Saat Buka Pelatihan Kelembagaan Usaha Tani Bagi Petani di Sulawesi
Gowa, Teropongsulawesi.com, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan Kelembagaan Usahatani bagi petani di wilayah Program READSI.
Selasa, 16 Mei 2023
Meski Sering Berpindah Kota, Tim Tabur Kejati Sulsel Berhasil Amankan "Boni Tabrani" Terpidana Korupsi
Makassar, Teropongsulawesi.com ,- Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mengamankan Buronan terpidana korupsi pembangunan pasar Dua BoccoE dan pasar Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal itu disampaikan Kasi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Soetarmi, SH, MH kepada media ini, Selasa (16/5/2023).
Menurutnya, Buronan tersebut atas nama Boni Tabrani Bin Sastra Prana yang merupakan Buronan asal kejaksaan negeri kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Dua Boccoe Dan Pasar Bengo pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007, terangnya.
Diterangkan Soetarmi bahwa, terpidana Tabran di tangkap pada Senin (15/05/2023) pukul 23.15 WIB bertempat di Jalan Raya Cijambe Tambak mekar Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
Tertangkapnya terpidana Korupsi tersebut atas kerjasama Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Bone dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Subang, jelasnya.
Dijelaskan dengan detail oleh Soetarmi bahwa terpidana Tabran telah melakukan perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.907.456.843,69 (dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen), sebutnya.
"Perbuatan Terpidana terbukti melanggar Pasal 3 juncto 18 ayat (1) Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2021 Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUPidana, tegas Soetarmi.
Ditegaskan pula bahwa "Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA terbukti dan dinyatakan bersalah selanjutnya dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1325k/Pid.Sus/2014 Tanggal 07 Juni 2015 dimana Terpidana harus menjalani hukuman pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda Sebesar Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 2 (Dua) Bulan Kurungan, ujarnya.
Bahwa Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA sudah di sampaikan bahkan penyampaian secara patut dengan tiga kali undangan untuk pelaksanaan eksekusi namun yang bersangkutan tidak menghiraukan dan tidak beritikad baik sehingga menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi, maka Kajari Bone melaporkan hal ini kepada Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selanjutnya ditetapkan sebagai BURONAN KEJAKSAAN RI.
Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA sudah ditetapkan buronan Kejaksaan Negeri Bone kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak putusan pemidanaan dinyatakan Inkracht, jelasnya.
Soetarmi juga mengatakan bahwa terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA selama pelariannya sebagai Buronan selalu berpindah-pindah kota.
"Domisili awalnya di Komplek Tabaria Makassar kemudian berangkat ke Nganjuk Surabaya, terus pindah menetap di Jombang Jawa Timur, lalu Terpidana Kembali ke Makassar menetap di Perumahan Ciputra Gowa SulSel, beberapa bulan kemudian Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA melarikan diri ke daerah Subang tepatnya di Perumahan Puri Griya Cinangsih namun TIM TABUR berhasil mendapatkan informasi keberadaan Terpidana, atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, maka Tim Tangkap Buron (Tabur) Ewako Adhyaksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bergerak cepat memantau keberadaan Terpidana selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam hingga pada Pukul 23.15 Wib Tim Tabur berhasil mengamankan Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA di Jalan Raya Cijambe Tambak mekar Kecamatan Jalan cagak, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
Setelah TIM Tabur Kejati SulSel mengamankan Terpidana Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA didukung Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Bone dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Subang selanjutnya TIM TABUR membawa Terpidana ke Bandara Soekarno Hatta tiba sekitar pukul 03.20 Wib dan pada pukul 06.10 Wib TIM TABUR bersama Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA naik pesawat menuju Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Jam 09.15 Wita.
Buronan atas nama Terpidana BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA yang telah diamankan TIM TABUR selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Bone yang diterima Kajari Bone dan Kasi Intel untuk pelaksanaan Eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 A Watampone.
Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.MH kembali meminta kepada jajarannya untuk selalu memonitor dan segera menangkap Buronan-buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum.
Selain itu, Kajati Sulsel juga menghimbau kepada seluruh BURONAN yang telah dietapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para BURONAN”, pungkas Kajati Sulsel.
(Red)
Kamis, 14 September 2023
Wabup Soppeng Hadiri Serah Terima dan Peresmikan IBM Pamsimas Tahun 2023 di 2 Pokmas Desa
Jumat, 07 Agustus 2020
Persaudaraan Terjalin Erat Dalam Serah Terima Jabatan Bendahara Lama ke Bendahara Baru IWO Soppeng
Ketua umum Pusat Jodhi Yudono, saat Pengukuhan IWO Soppeng, 25 Agustus 2018 sekaligus memperingati Ulang Tahun ke- 6 IWO di Permandian Air Panas Lejja Kab.Soppeng
FOLLOW THE TEROPONG SULAWESI AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow TEROPONG SULAWESI on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram