Diinisiasi Andi Etti, Petani Jagung dan PT Benindo Bertemu di DPRD Sulsel, Ini yang Dibicarakan

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat keluhan petani jagung di Kabupaten Soppeng yang hasil panennya belum dibayarkan oleh pihak PT Benindo Perkasa Utama

Diketahui PT Benindo memiliki kerjasama bantuan bibit jagung gratis kepada petani se Sulawesi Selatan termasuk Soppeng dan Wajo, dengan perjanjian setelah panen dijual kembali ke PT Benindo dan dibayar 15 hari.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Selasa (4/5/2021), dengan mengundang pihak PT Benindo Perkasa Utama, masyarakat perwakilan petani dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pekan lalu waktu ada kunjungan kerja di Soppeng Saya menerima aspirasi dari beberapa petani jagung terkait keterlambatan pembayaran dari PT Benindo, padahal petani mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi sudah mencairkan anggaran PT Benindo, tapi pihak PT Benindo menyampaikan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujarnya.

"Saat itu, Saya langsung berkomunikasi dengan  Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait pembayaran, dan Pak Kadis sampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pihak PT Benindo, belum dibayarkan. Tapi masyarakat tetap percaya informasi yang beredar bahwa sudah dibayarkan, hingga Saya menginisiasi RDP ini," lanjutnya.

Andi Etti sapaannya, menegaskan, RDP ini dilaksanakan untuk memperjelas informasi terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Benindo kepada petani jagung, dan berharap petani tidak mudah mempercayai informasi yang diterima.

"(RDP) Ini untuk mencegah kesalahapahaman antar masyarakat dengan PT Benindo, terlebih ada informasi yang tidak utuh diterima masyarakat terkait pembayaran, bahkan informasi itu bisa memperkeruh hubungan kerjasama yang selama ini terbangun antar petani dengan PT Benindo," jelasnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Andi Ardin Tjahjo dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rasyid, kata Andi Ettix Petani mendengarkan langsung kondisi sesungguhnya terkait keterlambatan pembayaran yang dialami petani. 

"Ada Rp. 10,3 milyar uang PT Benindo belum dibayarkan pemprov. Terkait pembayaran ke petani, PT Benindo juga menyampaikan ada beberapa yang sudah dibayarkan, menggunakan dana sendiri dan pinjaman. Bahkan PT Benindo mengajukan pinjaman ke Bank Sulsel untuk membayar petani," jelasnya.

"Dan juga tadi Pak Rasyid menyampaikan komitmennya untuk secepatnya memproses dana PT Benindo, dengan beberapa utang yang ada di dinas pertanin sebesar Rp. 34 milyar," ungkap Legislator Sulsel dua periode ini. (Red/Ismail).

Gubernur Sulsel Hadir Menyaksikan Festival Pesona Lokal dengan Berbagai Kostum Kearifan Lokal di Triple C

Teropongsulawesi.com, Makassar - Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah hadir pada Festival Pesona Lokal di Triple C, Makassar, Sabtu, 11 Oktober 2019. Kegiatan bertema 'Rasakan Sensasi Pesona Lokal' yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-29 Adira Finance bekerjasama dengan RCTI ini, juga digelar di 6 kota lainnya di Indonesia yaitu Medan, Bali, Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya.

Para peserta hadir dengan berbagai kostum dengan kearifan lokal. Ada yang mengenakan kostum model kapal pinisi, kupu-kupu dan rusa. Bukan hanya dari Sulsel tetapi peserta dari provinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Selain Parade Karnaval Budaya, festival ini juga diisi Lomba Tari Lokal Kontemporer, Lomba Desain Motif Khas Lokal Kontemporer, Kompetisi ala Selebgram Lokal, Festival Kuliner dan Foodtruck, dan permainan lokal serta bazaar aneka produk lokal.

Gubernur Sulawesi Selatan,  Prof. HM Nurdin Abdullah dalam sambutannya mengatakan, dengan bangga hati dan terima kasih kepada penyelenggara dan peserta terhadap kearifan lokal yang dihadirkan. Hal ini juga mendukung pariwisata yang ada.

"Insya Allah, 2-3 tahun kedepan beberapa kawasan wisata strategis kita akan hadir. tentu karena tahun ini dan tahun depan kita akan perbaiki konektivitas," kata Nurdin Abdullah.

Infrastruktur objek pariwisata di Sulsel diperbaiki. Nurdin menyebutkan Sulsel memiliki danau Towuti dan Danau Matano yang tidak kalah dengan danau-danau di Eropa.

"Tidak kalah dengan danau-danau yang ada di Eropa, kita punya lebih bagus, cuman memang akses, infrastruktur dan fasilitas yang masih masih kurang," sebut Nurdin Abdullah.

Selain itu, Nurdin juga menyebutkan keunggulan lain yang dimiliki Sulsel, yakni Pantai Bira di Bulukumba yang begitu cantik. Demikina juga dengan gugusan terumbu karang di kawasan Takabonerate, Kabupaten Selayar.

"Di Pulau Selayar kita bisa bermain-main dengan hiu. Sesuatu pesona yang luar biasa," jelasnya.

Demikian juga dengan Toraja dan Makassar. Di Toraja, hadir bandara Buntu Kunik pada Desember tahun ini sudaj dapat digunakan oleh pesawat jenis ATR 72. Di Makassar,  unggul dengan kuliner seafoodnya.

Sementara itu, I Dewa Made di rektur Keuangan Andira Finance menyampaikan, Festival Pesona Lokal merupakan wujud keinginan untuk turut mempromosikan potensi dan kearifan lokal daerah khususnya di bidang pariwisata budaya kesenian dan UKM-UMKM melalui berbagai kegiatan.(W@wa).

Diduga Lakukan Tindak Pidana Korupsi, 13 Tersangka Ditetapkan Polda Sulsel

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E .Zulpan (Ist).

Makassar, Teropongsulawesi.com,-Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan(Sulsel) akhirnya menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gedung Puskesmas Batua, pada Dinkes Kota Makassar Makassar.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E .Zulpan mengatakan Ke 13 orang yang ditetapkan tersangka ini masing-masing, berinisial dr.AN , dr.SR, MA, FM, HS, MW, AS, Ir.MK, AIHS, AEH, Ir.DR, APR dan RP. Mereka ini terdiri dari Dinas Kesehatan Makassar (PA, KPA, PPK, PPTK, PPHP ), Pelaksana Rekanan, Pokja III ULP Kota Makassar, Konsultan dan Inspektur Pengawasan.

"Sebanyak 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka mereka dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian negara ,"kata E Zulpan saat ditemui di Mapolda Sulsel, Senin 2 Agustus 2021.

Kombes Pol E .Zulpan menerangkan, para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Puskesmas Batua pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibiayai oleh APBD 2018 sebesar 25 miliar lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Subs pasal 3 UU No .31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tinndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No .31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 ayat (1) ke 1E KUHPidana.

E.Zulpan juga membeberkan modus operandi dalam kasus tersebut yaitu terjadi pengaturan Pemenang Lelang oleh Pokja III sehingga PT. SA menjadi pemenang lelang , Selain itu , PT. SA dan penerima sub kontrak AIHS melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak atau spesifikasi dan membuat addendum kontrak yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Kombes Pol E .Zulpan menyampaikan pula keterangan hasil ahli konstruksi yang menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengujian di lapangan terhadap semua komponen bangunan bahwa mutu beton hampir keseluruhan sangat rendah atau kategori bangunan sangat jelek.

Selain itu , lanjut E .Zulpan, hasil investigatif audit BPK RI dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara daerah atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Batua tahap 1 ditemukan kurang lebih 22 miliar dianggap total loss.

"Seluruh tersangka saat ini menjalani pemeriksaan , dan belum dilakukan penahanan ,"ungkap Kabid Humas Polda Sulsel. (ISMAIL/JOIN).

Berlangsung 5 Hari, BBPP Batangkaluku Fasilitasi Pelatihan Penggunaan Sarpras Kementan

Gowa, Dalam rangka mendukung program YESS, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana bagi para peserta ToT Literasi Keuangan dan Proposal Bisnis yang diselenggarakan oleh Youth Entrepreneurship and Employment Support Service (YESS) di Aula Syech Yusuf BBPP Batangkaluku, Senin (19/2). 

Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari (19-22 Februari 2024) tersebut dihadiri oleh 51 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten, diantaranya Maros, Bantaeng, Gowa, Bone, dan Bulukumba. Seluruh peserta akan difasilitasi berupa ruang belajar dan asrama. 

Selain memberikan pelatihan, BBPP Batangkaluku juga menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan stakeholder untuk menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelatihan pertanian. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa BPPSDMP bersama dengan Unit Pelaksana Teknisnya senantiasa mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur maupun non-aparatur pertanian. 

"BPPSDMP melalui BBPP Batangkaluku terus membangun sinergisitas dengan berbagai pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten guna mendukung keberhasilan program Kementerian Pertanian," ujar Dedi. 

YESS merupakan salah satu program Kementan yang bekerjasama dengan IFAD (International Fund of Agriculture Development). Program tersebut dirancang guna mendukung dan meningkatkan minat generasi muda petani untuk menekuni sektor pertanian di Indonesia.

Bupati Soppeng Salah Satu Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak Mengikuti Arahan Presiden Secara Virtual

Soppeng (Sulsel) Teropongsulawesi.com,-Acara Pengarahan Presiden RI kepada 184 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang telah dilantik melalui Zoom Meeting yang dilangsungkan di Ruang SCC La Mataesso Kantor Bupati Soppeng, Rabu (14/04/2021)

Acara ini dihadiri oleh Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE didampingi Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide, MP, Ketua DPRD Kab. Soppeng H. Syahruddin M. Adam, S.Sos, M.M, pada acara tersebut, turut hadir para Anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dan para Kepala SKPD se Kab. Soppeng

Presiden RI, Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, "Jabatan yang diberikan kepada saudara adalah merupakan kehormatan sekaligus juga tanggung jawab yang besar dan berat.

"Oleh karena itu jangan sampai saudara hanya mengikuti prosedur yang ada, kata Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, "Saudara harus berani berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas, harus bekerja dengan kecepatan tinggi, sehingga dalam bekerja jangan hanya puas membaca laporan saja tapi harus mengecek dan melihat serta melakukan kontrol di lapangan. Imbuh presiden RI ketujuh ini.

Dikatakannya, "Dalam hal ini inovasi, kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan sekarang ini, ujarnya.

"Semuanya harus membuat kebijakan yang fokus dan skala prioritas yang jelas sehingga anggarannya dapat dari fokus dan terkonsentrasi. Terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dikesempatan itu, mantan Walikota Solo 2 periode tersebut menyampaikan bahwa dirinya semakin sedikit kegiatan maka secara manajemen semakin gampang untuk mengontrolnya.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, Saya harap untuk membuat kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan di sana sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Imbuhnya.

Kata Dia, "Usahakan belanja modal lebih besar daripada belanja aparatur, jangan sampai ya,!! namanya anggaran dibagi rata ke masing-masing dinas, kita harus melihat mana yang akan diprioritaskan dan dapat menjadi unggulan. Papar Presiden Jokowi.

"Saat ini ini kita masih fokus dalam pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi sehingga tugas semuanya adalah untuk mengelola keduanya dengan baik dan tepat.

"Oleh karena itu lakukan isolasi di lingkungan terkecil agar penyebaran covid-19 tidak menyebar serta melaksanakan sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan harus terus dilakukan dan disampaikan dengan dibantu oleh TNI/Polri dan Forkopimda, begtupun mengecek semua persediaan obat-obatan dan mendukung penuh program vaksinasi, dengan cara ini diharapkan pemulihan kesehatan dapat dicapai. Terang suami Irena Jokowi ini.

"Selain itu perbanyak program padat Kerja sambil menunggu pertumbuhan ekonomi dapat berjalan kembali, dan dengan padat kerja dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat dalam melakukan permodalan ke UMKM serta mendukung penuh untuk dunia usaha yang ingin melakukan investasi. Tandasnya.

Pada kesempatan ini, turut pula memberikan arahan, Menteri Polhukam (Mohammad Mahfud ), Kemenko Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri keuangan (Sri Mulyani), Wakil Menteri Kesehatan RI (Dante Saksono Harbuwono ), Kepala BNPB (Doni Monardo) dan Kemendagri (Tito Karnavian).

(Red/Ismail/Humas Pemda Soppeng).

Bupati Soppeng Lepas Peserta Latsar CPNS, Andi Kaswadi : Ini Cikal Bakal Untuk Mulai Berkompetisi dan Berinovasi

Bupati Soppeng HA.Kaswadi Razak bersama Kepala Puslatbang KMP LAN RI Makassar, Dr. A. Taufik di acara penutupan Latsar CPNS (Ist).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com ,- Upacara Penutupan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III dan golongan II tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sopeng kerjasama Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) dan Kajian Menejemen Pemerintahan (KMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar dilangsungkan di Triple 8 Riverside Resort, Senin, 13 September 2021 malam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Soppeng, Kamaruddin, SE, M.Si dalam laporannya mengatakan," Pelatihan Dasar CPNS ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara terintegrasi.

Menurutnya," Sasaran Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS ini adalah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi dan bisa di ukur berdasarkan kemampuan serta dapat menunjukkan Sikap Perilaku Bela Negara.

Selain itu dapat mengaktualisasikan Nilai-Nilai dasar Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan Tugas Jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menunjukkan penguasaan kompetensi tehnis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Kamaruddin mengungkapkan bahwa Peserta Pelatihan Dasar CPNS adalah CPNS Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng yang berjumlah 228 Orang dengan rincian, Golongan III sebanyak 198 Orang dan Golongan II 30 Orang.

Kata Dia," Dari 228 orang peserta tersebut, sebanyak 225 orang dinyatakan Lulus dan 3 orang dinyatakan ditunda kelulusannya.

Dipaparkannya bahwa, Ada 3 peserta terbaik dalam pelatihan dasar PNS ini dari masing-masing angkatan.

Peserta Terbaik Angkatan I yakni
1. Terbaik I: dr. Mutmainnah, S.Ked dari UPTD Puskesmas Takalala.

2. Terbaik II: Andi Fakhrul Haq, SE dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

3. Terbaik III: Arvina Dwi Puspitasari Rafi. S.Psi dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Peserta Terbaik Angkatan II yakni
1. Terbaik 1: Risna Evarahayu, S.Pd dari UPTD SPF SDN 189 Bukit Baringeng.

2. Terbaik II: Nur Rahmah Masda, S.Si, Apt dari UPTD Puskesmas Panincong.

3. terbaik III: dr.Rismawati, S.Ked dari UPTD Puskesmas Cabenge.

Peserta Terbaik Angkatan III
1. Terbaik I: Sardiana, S.Pd dari UPTD SPF SDN 99 Labae.

2. Terbaik II: Muh. Asri Hidayat, S.Pd dari UPTD SPF SDN 126 Lagoe.

3. Terbaik III: Hendra, S.Pd dari UPTD SPF SDN 49 Paria.

Peserta Terbaik Angkatan IV yakni
1. Terbaik 1: Selfi Yusnita, S.Pd dari UPTD SPF SDN 230 Calio.

2. Terbaik II: Sri Wahyuni, S.Pd dari UPTD SPF SDN 257 Akkalibatue.

3. Terbaik III: Rianjalina, S.Pd dari UPTD SPF SDN 124 Paroto.

Peserta Angkatan V yakni
1. Terbaik I: Achmad Farid Asnawi, SE dari Inspektorat.

2. Terbaik II: Drg. Resky Utami Dewi, S.KG dari UPTD Puskesmas Citta.

3. Terbaik III: ILHAM DARWIS,S.Sos dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penilitian dan Pengembangan Daerah.

Peserta Angkatan VI yakni
1. Terbaik 1: Dewi Supriyanti, A.Md dari Dinas Kesehatan.

2. Terbaik II: Nevi Ariska, A.Md.Keb dari UPTD Puskesmas Pacongkang.

3. Terbaik III: Nursapitri, A.Md.AK dari UPTD Puskesmas Citta.

Dalam penutupan tersebut, Kepala Puslatbang KMP LAN RI Makassar, Dr. A. Taufik, M.Si dalam sambutannya mengatakan," Apa yang kita saksikan pada malam ini merupakan sebuah perjalanan dalam menata karier kedepan yang merupakan sebuah pintu untuk masuk dalam pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara khususnya di Kabupaten Soppeng.

"Oleh karena itu, sekali lagi kepada semuanya hal ini patut kita syukuri dan berterima kasih kepada Bupati Soppeng beserta seluruh jajarannya yang luar biasa yang telah memastikan dan mempersiapkan para peserta agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik apalagi di tengah situasi yang berat ini.

"Dalam situasi saat ini, secara bersamaan sudah berlangsung 53.000 pelatihan dasar CPNS di seluruh indonesia. dimana saya perlu sampaikan bahwa dari 53.000 peserta Latsar ini kebanyakan dari mereka mengikuti kegiatan Latsar ini secara online, padahal kita ketahui bersama bahwa dalam hal pelatihan itu dilakukan untuk merubah karakter seseorang maka tepat jika pelatihan ini mengikuti metode pembelajaran secara klasikal. Ujar Dr.A.Taufik.

"Kepada peserta yang masih tertunda kelulusannya, saya minta agar dalam waktu 15 hari kedepan dapat dituntaskan semuanya, Imbuhnya.

"Saya memberikan penghargaan yang tinggi khusus kepada peserta Latsar Kab. Soppeng, dimana ini merupakan Latsar yang paling romantis karena saya tidak pernah mengikuti kegiatan seperti ini selain di Kab. Soppeng, katanya.

Sementara itu Bupati Soppeng, H.A. Kaswadi Razak dalam sambutannya yang sekaligus melepas secara resmi pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2021 menyampaikan bahwa," Atas nama Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Puslatbang KMP LAN RI Makassar yang begitu luar biasa memberikan motivasi dan pembelajaran kepada peserta.

"Tentu sebagai penanggung jawab wilayah, kami merasa sangat bersyukur dan kami yakin Insya Allah para peserta kita akan menjadi putra-putri terbaik, menjadi generasi penerus yang membawa Bumi Latemmamala ke arah yang lebih baik karena kita semua ini akan menjadi tumpuan dan harapan, serta menjadi ASN yang baik yang memberikan contoh untuk generasi selanjutnya.

"Keberadaan kita mengikuti pelatihan dasar ini tentu bukan hanya sebatas dipahami, kami yakin LAN tentu akan memberikan masukan dan informasi kepada kami apa yang harus dilakukan agar peserta dapat lebih profesional dan kami akan senantiasa bekerjasama dengan Puslatbang KMP LAN RI Makassar, karena kami sudah merasakan manfaat selama ini terutama motivasinya.

"Malam ini, bukan berarti semuanya sudah berakhir, karena pada dasarnya ini adalah cikal bakal kita untuk mulai berkompetisi, berinovasi dan tentunya kita semua akan memantau dan bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Kata Bupati Soppeng.

"Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut memberikan kontribusi nyata termasuk para panitia yang melayani peserta tanpa mengenal lelah sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait, dan kami selaku pemerintah daerah merasa bangga dengan semua kerja keras saudara-saudara sekalian, pungkasnya.

Acara ini dilanjutkan dengan penanggalan tanda peserta oleh Bupati Sopeng didampingi Wakil Bupati Soppeng, kepala Puslatbang, sekretaris daerah, dan Kepala BKPSDM Kab. Soppeng.

Penyerahan buku angkatan dari peserta Latsar kepada Kepala Puslatbang KMP LAN Makassar.

Penyerahan SK kenaikan pangkat periode Oktober 2021 secara simbolis oleh Bupati Soppeng kepada Perwakilan LAN.

Pemutaran video dokumenter kegiatan Latsar CPNS 2021.

Turut hadir, para kepala SKPD lingkup Kab. Soppeng.

(Red/Humas).

KPK Apresiasi Pemasangan Alat MPOS Pemkab Gowa, Ini Kata P Nainggolan

Teropongsulawesi.com, Humas, Gowa - Komisi Pemberantasan Tingkat (KPK) sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat aturan daerah.

Salah satunya melalui peraturan daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, Kabupaten Gowa berhasil menjadi contoh yang baik dalam meningkatkan hasil pajak daerah melalui wajib pungutnya. Pemasangan alat perekam transaksi Mesin Point of Sales (MPOS) System ini dinilai sangat berhasil dan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan.

"Meskipun wajib pungutnya sedikit tapi mampu bekerja dengan maksimum. Kita senang dengan tindakan Bapenda ini, apalagi ketegasan mereka yang berani melakukan penutupan warung dan restoran karena tidak taat aturan. Spirit ini bukan untuk mematikan usaha tetapi mengajarkan agar tertib berusaha," katanya usai melakukan pertemuan di Ruangan Sekretaris Kabupaten Gowa, Kantor Bupati Gowa, Kamis (24/10).

Menurutnya, capaian tersebut juga selaras dengan delapan instrumen pengelolaan pemerintah daerah yang didorong KPK. Antara lain, pengelolaan aset, pendataan fasum dan fasos, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) hingga optimalisasi pendapatan daerah.

"Pencapaian ini sudah sangat baik, kita bisa bilang sudah 50 persen yang wajib pungut telah memasang alat transaksi ini. Di beberapa daerah bahkan belum mencapai itu, ini harus terus didorong, utamanya pada sektor perhotelannya," ujarnya.

Dalam pertemuan itu pula pihaknya juga membicarakan beberapa hal yang secara umum telah mencapai pengelolaan pemerintah daerah yang baik dengan delapan instrumen yang didorong KPK. Kendati demikian masih ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan.

Pertama, tentang persertifikatan seluruh aset pemerintah daerah dengan kerjasama Kantor Pertanahan (Kanta). Kedua, tentang persertifikatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengemban yang perlu dikerjakan dengan lebih keras. Bahkan perlu dibentuk Pokja khusus kerjasama REI dan Kanta Gowa.

"Begitupun dengan persoalan atau sengketa aset harus cepat diselesaikan. Intinya kita ingin tertib saja, jika milik pemerintah daerah harus ada sertifikatnya," tegasnya.

Sementara Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid mengungkapkan, hingga saat ini alat perekam pajak yang telah terpasang di rumah makan dan restoran sekitar 90 buah, dan masih ada 80 rumah makan dan restoran yang dinilai wajib pungut juga siap melakukan pemasangan alat.

"Jika alatnya sudah ada maka kami siap melakukan pemasangan untuk rumah makan dan restoran ini," katanya

Menurutnya, pemasangan alat transaksi online ini menunjukkan adanya peningkatan hasil daerah dari sektor pajak rumah makan dan restoran.

"Trend peningkatan pajak daerah yang kami alami cukup baik, terjadi peningkatan sekitar 30 hingga 40 persen terhadap pendapatan daerah per bulannya jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya," terangnya.

Pihaknya pun menargetkan hingga akhir 2019 mendatang sekitar 200 alat Mpos akan dipasang di seluruh rumah makan atau sesuai dengan jumlah restoran dan rumah makan yang terdata di lapangan sebanyak 200 unit.

Selain rumah makan dan restoran, Bapenda Gowa juga akan melanjuti arahan KPK agar pemasangan alat perekaman transaksi di hotel, penginapan dan wisma dapat segera dilakukan.

"Kami target akhir tahun pemasangan alat di hotel dan penginapan di Kecamatan Tinggimoncong yang jumlahnya sekitar 20 dapat dipasang secara serentak," terangnya. (CH). 

LKPP, Nilai Kinerja Barjas Pemkab Soppeng Terbaik Ke 6 Se- Indonesia

Teropongsulawesi, com, Soppeng (Sulsel),-Analisis Sistim Pengadaan Barang Dan Jasa Pemkab Soppeng Makin Baik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP

Nilai Soppeng Terbaik Ke6 Se-Indonesia

Kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Soppeng saat ini memperlihatkan kondisi yang cukup baik.

Hal tersebut terlihat pada acara "Diseminasi Kebijakan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pengadaan Nasional" oleh LKPP Pusat secara daring Via Zoom, Kamis, 5 November 2020 dimana Kab. Soppeng berada di urutan 6 se-Indonesia.

Muhammad Ihsan Kabag Barjas Setda Kab. Soppeng,

mengatakan hal ini tidak terlepas dari terintgrasinya semua aplikasi yang ada, tuturnya

Iapun menjelaskan kalau keberhasilannya ini berkat dukungan dari semua pihak terutama dengan diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terkait perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2021 yang akan datang, sehingga aplikasi e plenning, e budgeting, e penatausahaan, e laporan dan e sakip, e pendapatan termasuk SiRUP, kembai harus melakukan sinkronisasi aplikasi, jelas Muhammad Ihsan

Lanjutnya kesemua Aplikasi ini sebenarnya 2 tahun terakhir sudah berjalan dengan baik dan ini dapat dilihat dari hasil capaian pada MCP korsupgah KPK dan LKPP, ungkapnya menambahkan

Menurut kami memang masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan aplikasi yang terintegrasi, tetapi ini tetap akan dilakukan upaya-upaya perbaikan termasuk penyesuaian dengan diterbitkannya beberapa ketentuan terkait pengelola keuangan daerah dan pengelolaan barang/jasa pemerintah, pungkasnya.

( Hawaya IWO)

Duta Wisata 2020 Hendak Menjunjung Tinggi Nilai Budaya dan Etika di Bumi Latemmamala

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel).Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan Hj.A.Darmi,SE mewakili Bupati Soppeng menutup acara grand final pemilihan Duta wisata tahun 2020 di Taman Kalon Watansoppeng, Kamis Malam (6 /2/2020).

Bupati Soppeng dalam sambutanya di bacakan Hj.Andi Darmi mengatakan, atas nama pemerintah daerah saya menyambut baik hasil kegiatan ini, semoga output kegiatan ini dapat bermanfaat dan berhasil guna ,semoga  para duta wisata   tahun 2020 ini hendaknya  menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan etika di bumi Latemmamala.

Selain itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas keikut sertaannya pada ajang pemilihan duta wisata, semoga keikutsertaannya dapat memberikan makna positif bagi kalangan pemuda untuk lebih termotivasi dimasa mendatang,  dan  pemilihan duta wisata tahun 2020 ini dapat bermakna dan berhasil guna dan  dikembangkan setiap tahunnya , sehingga dapat termotivasi bagi kalangan pemuda siswa-siswi SLTA di Kabupaten Soppeng.

Kadis pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng H.Andi Unru Mappajanci,SH pada kesempatan tersebut mengatakan jumlah peserta yang lolos ke grand final sebanyak 21 orang terdiri dari 11 putra dan 10 putri, dalam pemilihan duta wisata proses penilaiannya sangat panjang, malam ini hanya pelengkap saja,  penilaian di mulai sejak dia masuk satu minggu yang lalu.

Diajang pemilihan duta wisata tdk pilih kasih, semua ada catatanya sama waktu pemilihan bakat minat, duta wisata tdk melihat dia putra siapa, yang dilihat adalah kemampuan , utamanya dari karakter dan skil mereka.

Sementara untuk kategori  duta wisata intelegensi putra di raih  Muhammad Rifki Ramadhani sementara putri di raih  Dwi Amanda,

 

Duta wisata kategori pemerhati destinasi wisata alam budaya dan wisatawan,  putra Andi Alif Raihan Analta sementara putri Nurhafina Syahra.

Duta wisata persahabatan putra Mufti Anggara, putri Wisdayanti eykasari.

Duta wisata pemerhati lingkungan hidup, putra Imran , putri Ermasari Erika,

Duta wisata pemerihati budaya lokal putra Ahmad Rifat Munassar, putri Lili Khaeril Amalia.

Duta wisata kesenian dan musik tradiaional putra M.Yusuf Fadli, putri Maria Ulfa

Duta wisata pemerhati Kuliner Putra Muhammad Priatno Usman, Putri Nur Ulil Ilmy, 

Duta wisata kategori berbakat putra Muhammad Syaifullah Asnawir, putri Haslinda 

Duta wisata pemerhati sosial , putra Muhammad Afdhal Ramlan, putri Cita Aulia Fajrinda.

Duta wisata budi pekerti luhur, putra Andi Ulil Iman Sanjaya, putri Cindi Pratiwi

Duta wisata Pavorit Atas nama Muhammad Fahrul, dan untuk juara umum pada ajang pemilihan Duta wisata tahu 2020 yang di gelar oleh Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga berhasil diraih oleh Dwi Amanda utusan SMU Negeri 1 Watansoppeng.(y@2)

Pemprov Sulsel Gelar Forum Pinisi Sultan Dihadiri 3 Instansi Kabupaten Soppeng

Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan bersama Kadis PTSP, Kadis PPK dan UKM Kabupaten Soppeng saat menghadiri kegiatan forum Pinisi Sultan di Makassar (Foto Istimewa).

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Mewakili Bupati Soppeng, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Hj.A.Darmi menghadiri acara Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulsel atau disingkat Pinisi Sultan. Bertempat di Hotel Four Point Makassar, Senin (8/3/2021).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulsel.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, dan berharap kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian.

“Kita akan galakkan up grading produk yang akan dipasarkan, termasuk produk UKM, termasuk packaging, dan standarisasi. Sehingga mereka yang tadinya berputar (berdagang) di lokal bisa masuk marketplace,” ucapnya.

Fokus pemerintah provinsi saat ini, lanjut Andi Sudirman, yakni refocusing anggaran yang bisa meningkatkan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini.

Tidak hanya itu, Andi Sudirman juga mengaku bersama seluruh OPD akan bekerja untuk menumbuhkan perekonomian dengan melihat potensi ekspor mana saja yang bisa dijalankan. Karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, kontraksi ekonomi di daerah ini, salah satunya karena sektor perikanan dan pertanian yang menurun.

Meski demikian, Plt Gubernur yakin kegiatan Pinisi Sultan yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, dapat membantu peningkatan perekonomian dari sektor perdagangan, investasi.

Sementara itu Hj.Andi Darmi yang juga Plt Kadis Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa forum ini sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing, dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk pengembangan ekonomi.

“Semoga kegiatan ini dapat membangun koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi program kerja terkait dengan investasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata antara Pemprov dan Pemkab, dan BI untuk peningkatan ekonomi di segala sektor,” harapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kadis PTSP, Kadis PPK dan UKM Kabupaten Soppeng yang akan berlangsung selama 2 hari. (Ismail).

Sumber : Humas Soppeng

Puan : Sebelum Naikkan Harga BBM dan Tarif Listrik Ini Yang Mesti Diperhatikan

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik  yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. 

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. 

"Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah. 

"Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. 

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada, supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. 

Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. 

Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditimbulkan. 

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. 

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 

"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. 

"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.

Jangan BLT

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi, Karena kemarin pandemi, sekarang masyarakat sudah bermobilitas. 

Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. 

Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

"Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu," sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. 

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. 

"Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5). 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. 

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat. 

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal. 

Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Published : HB

Segini Jumlah Dana Bansos Yang Bakal Diterima Lansia Tunggal, Yatim Piatu dan Disabilitas di Bulan Desember Mendatang

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Pemerintah berupaya untuk mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menargetkan 90 persen dari keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima bantuan tersebut pada pekan ini.

Demikian disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam keterangan persnya bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 16 September 2022.

"Jadi hingga pukul 09.00 tadi PT Pos sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota dengan jumlah 12.701.985 KPM.

Diharapkan minggu ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90 persen dari target KPM yaitu sebesar 18.585.000 KPM.

"Kita sudah menyerahkan semuanya seluruh data ke PT Pos 100 persen," ucap Mensos.

Selanjutnya, Risma menyampaikan bahwa pemerintah menambah anggaran bantuan sosial yang akan disalurkan kepada anak yatim piatu, lansia tunggal, dan penyandang disabilitas pada bulan Desember mendatang.

"Kami juga mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan itu sebesar Rp400 miliar sekian.

"Itu akan kami gunakan untuk di bulan Desember kami akan menyerahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak Rp200 ribu per bulan," terang Risma.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial kepada sebanyak 334.011 lansia tunggal yang telah berusia lebih dari 80 tahun dan kepada sebanyak 98.934 penyandang disabilitas.

"Terutama lansia yang mereka sudah tidak berdaya dan dia tidak ada keluarganya, jadi lansia tunggal. Totalnya tadi jumlah targetnya adalah 334.011 orang (lansia).

"Kemudian juga penyandang disabilitas, ini bulan Desember kita akan bagikan penyandang disabilitas itu 98.934 orang, jadi nilainya per harinya Rp21.000 untuk sesuai dengan jumlah harinya," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja atau buruh dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Ida menekankan bahwa bantuan tersebut berlaku secara nasional.

"Yang diberikan BSU, di samping batas atasnya upah Rp3,5 (juta) atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota.

"Kemudian ini berlaku secara nasional jadi beda dengan subsidi upah tahun 2021 berdasarkan wilayah yang mengalami PPKM level 1," pungkas Ida.

(Red/TS/BPSP)

Jangan Khawatir Jika Gagal Panen, Ini Solusi Kementerian Pertanian

Teropongsulawesi.com,-Usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Penggangu Tumbuhan atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani.

Untuk menghindarkan dari keadaan tersebut pemerintah beberapa waktu lalu memberikan solusi terbaik melalui "Proyek Peningkatan Kapasitas untuk Implementasi Asuransi Pertanian di Indonesia”, Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, BMKG dan Jasindo menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani dari Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi.

Dari jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya.

Pasca pelenggaraan Pelatihan Training of Trainers (TOT) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kementerian Pertanian terus melakukan bimbingan dan pengawalan, salah satunya melalui Evaluasi Pasca Pelatihan untuk melihat sejauh mana program ini diterlaksana di lapangan.

Evaluasi ini serentak dilaksanakan di 6 Kabupaten di Sulawesi Selatan antaranya Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Bantaeng, Bone dan Luwu Utara dari tanggal 13 s/d 16 Juni 2022 yang juga selanjutnya akan dilaksakan di Jawa Timur sebanyak 6 Kabupaten, antaranya Kabupaten Pasuruan, Lamogan, Tuban, Jombang, Kediri dan Nganjuk yang direncanakan tanggal 20 s/d 23 Juni 2022 mendatang dengan masing-masing tiap Kabupaten diwakili 20 orang petani dan 5 orang penyuluh. Kabupaten ini terpilih dikarenakan merupakan daerah yang banyak mengasuransikan lahan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) waktu lalu menjelaskan, program AUTP merupakan proteksi kepada petani agar mereka tak mengalami kerugian ketika mengalami gagal panen. Mentan SYL sadar betul jika pertanian merupakan sektor yang cukup rentan terhadap perubahan iklim dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

"AUTP ini menjadi pelindung bagi petani agar mereka tak mengalami kerugian ketika terjadi gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan OPT," kata Mentan SYL.

Akiko Aikawa, Chief Advisor proyek asuransi pertanian JICA mengatakan, kami melalukan monitoring dan evaluasi pasca Training of Trainers (TOT) Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan guna melihat sejauh mana penerapannya AUTP ini di lapangan serta mengevaluasi rencana tindak lanjut dari petani saat mengikuti pelatihan waktu lalu.

"Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasi asuransi pertanian di Indonesia,"katanya.

Menurut Akiko, melalui asuransi ini dapat menjadi solusi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

"Selain itu ingin menggali seperti apa resiko tanaman yang terjadi dilapangan, mengingat AUTP ini penting jika terjadi kegagalan panen bisa terjamin oleh Jasindo.

Jasindo dinilai dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi petani terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi."ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Staf Sanyu Consultant Inc, Jailani menuturkan, untuk mendapatkan informasi dan data secara maksimal kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada petani dengan melakukan tanya jawab langsung kepada petani terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dilapangan serta jawaban dari para petani nantinya akan menjadi bahan untuk membuat kebijakan di tingkat pusat atau pengembangan yang lebih baik kedepannya.

Selain itu dengan monev ini bisa mengetahui sejauh mana petani dan penyuluh mehamami informasi tentang AUTP tersebut, baik itu biaya training, syarat pendaftaran serta cara mengklaim asuransinya.

"Dengan adanya informasi dan data yang diperoleh dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan ditingkat pusat sehingga nantinya dari tim JICA mampu merekomendasikan kabupaten tersebut.

"Hasil monev yang diperoleh tentunya akan mensupport atas apa yang dilakukan di kemudian hari, sehingga kedepannya bisa TOT sosialiasi ATUP bisa diagendakan secara rutin oleh puslatan,"jelasnya.

Kedepannya juga PPL yang merupakan ujung tombak dari program AUTP ini dapat mendapatkan pelatihan secara Rutin.

"Terimakasih kepada kepada dan jajaran atas waktu dan kesediaannya yang telah mengkoordinir, membantu memfasilitasi kegiatan ini,"ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Barru, Ahmad berharap kedepannya semakin banyak petani yang dapat memanfaatkan perlindungan ini, sehingga mereka dapat lebih mendapatkan rasa aman saat menggarap lahan mereka karena ada jaminan jika terjadi hal-hal yang menyebabkan gagal panen.

Salah satu petani yang telah mengasuransikan lahannya, Abdullah mengatakan sangat terbantu dengan adanya program ini, sebagai petani jika tidak sangka-sangka terjadi kegagalan panen bisa langsung mengklaim asuransi, sehingga memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahataninya.

(timhumas bbpp-bk. AL/iLHm)

Pemkab Soppeng Gelar Kegiatan Penyuluhan Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Uang & Manajemen Aset Pemda

Soppeng, Sulsel Teropongsulawesi.com,- Pemerintah Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan manajemen aset pemerintah daerah yang dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (08/03/2023).

Wakil bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP dalam arahannya mengatakan, "Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Kajari Soppeng yang nantinya akan memberikan arahan kepada kita semua terkait ruang lingkup pendampingan penanganan perkara di bidang perdata, pendampingan penanganan perkara di bidang tata usaha Negara, pemberian pertimbangan hukum atau legal opinion, layanan hukum dan tindakan hukum lain, terang Wabup Lutfi Halide.

"Oleh karena itu, saya minta kepada teman-teman yang hadir agar memahami apa yang disampaikan oleh Kajari Soppeng, sehingga Visi/Misi Kabupaten Soppeng dapat terwujud, pinta Wakil Bupati Soppeng.

Dikatakannya, Dari hasil pertemuan ini, Insya Allah akan saya catat karena ada beberapa hal yang perlu didalami, katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng Salahuddin, S.H., M.H dalam arahannya mengatakan,"

Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait masalah pemberantasan korupsi yang perlu ditegakkan, karena korupsi berarti memainkan uang Negara dan rentang berhubungan dengan ASN, sehingga hal ini perlu ditekankan karena korupsi ini sangat merugikan Negara, tegas Kajari Soppeng.

"Oleh karena itu, jangan langgar aturan yang ada, ingat karena ada jabatan yang melekat, maka itu merupakan amanah dan kita harus berprilaku serta berfikir sesuai dengan jabatan kita, tandasnya.

"Dalam memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Halo JPN, dimana dalam website tersebut masyarakat dapat melakukan tanya jawab permasalahan hukum yang dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia.

"Tak hanya online, kami juga mempersilahkan kepada masyarakat yang ingin langsung datang ke Kantor Kejaksaan untuk melakukan pengajuan maupun permasalahan hukum lainnya, Imbuhnya.

Adapun peserta Penyuluhan Hukum ini yaitu para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala Bagian Setda Kabupaten Soppeng, para Kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng.

(Red/15)

Meski Tanpa Hasil Aksi Demo Warga Terhadap Kades dan BPD Maleku, Kapolsek Mangkutana Beri Apresiasi

Lutim, Warga Desa Maleku Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan menggelar aksi damai yang dilangsungkan di depan kantor Desa Maleku menuntut Kepala Desa Maleku, Juber Sangga dan BPD untuk mundur dari jabatannya, Senin (5/2/2024). 

Massa aksi di lengkapi 1 mobil komando dan beberapa spanduk tuntutan kepada Kades dan BPD Desa Maleku. 

Massa aksi juga membakar ban sebagai bentuk protes. 

Setelah melakukan orasi, Camat Mangkutana Zulkifli meminta warga untuk masuk ke Aula Kantor Desa untuk melakukan audiens bersama sama. 

Dalam audiens tersebut, Kepala Desa Maleku, Jumber Sangga membeberkan perihal pembangunan yang ada di Desa di bawah pemerintahannya. 

Menurut Kades, "Masalah pembangunan di desa Maleku sudah melewati beberapa mekanisme, termasuk kegiatan yang ditangani oleh para Kaur  Desa yang memiliki tugas masing-masing, tuturnya. 

Diterangkan Kades, "Jika masalah adanya perubahan dalam APBDes, itu ranah teman-teman aparat desa yang lain, katanya.

Dikesempatan itu, Kades menegaskan bahwa satu hal yang perlu diketahui yakni tidak mungkin kami mengerjakan kegiatan yang ada di desa, jika tidak di tanda tangani oleh Camat dan Kadis DPMD melalui mekanisme asistensi sebelum pencairan anggaran, tegasnya. 

Menanggapi hal tersebut salah satu Kaur Desa yaitu Kaur pembangunan Antonius Lasampa angkat bicara. 

Dirinya merasa tersinggung, pasalnya, menurut Anton karena Kepala Urusan (Kaur) Desa (aparat Desa) yang selalu Disalahkan. 

Dikesempatan itu, Anton tidak segan-segan membeberkan kesalahan-kesalahan yang ada di Pemerintah Desa yang dinilainya jauh dari regulasi dan bukan dari hasil musyawarah Desa, yang seharusnya berdasarkan hasil musyawarah Desa dan kemudian dituangkan dalam APBDes. 

Anton dikesempatan itu menegaskan bahwa Dirinya siap mundur jika di anggap salah karena berdiri bersama-sama dengan warga desa. 

Diakhir audiens massa aksi tetap meminta Kepala Desa dan BPD menandatangani tuntutan yang saat ini di suarakannya.

Namun Kepala Desa dan Ketua BPD meminta waktu agar diberi kesempatan untuk melakukan perenungan terhadap apa yang menjadi tuntutan warganya. 

Mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua BPD Edison Panginja, massa aksi meminta membubarkan diri karena audiens ini tidak menghasilkan apa-apa, ungkap Maikel salah satu Kordinator Aksi.

Bahkan Massa akan membuat petisi dan pelaporan langsung kepada Aparat penegak hukum dan Bupati Luwu Timur, terkait adanya dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan terkait keuangan Desa Maleku

Sementara itu, Kapolsek Mangkutana AKP Simon Sintu dalam keterangannya kepada awak media saat melakukan pengawalan langsung dalam aksi damai di Desa Maleku, mengatakan, "Ya Syukur Aksi Damai yang dilakukan oleh warga Desa, Maleku sesuai harapan kita bersama yang berjalan aman dan tertib, ungkapnya. 

"Kami juga menghimbau dan meminta kepada warga agar nantinya jika melakukan aksi selanjutnya hendaknya di laksanakan pada pasca Pemilu, imbuh Kapolsek AKP Simon. 

"Dikesempatan ini, Saya mengajak mari kita bersama-sama menjaga pesta demokrasi ini, yang sebentar lagi akan kita laksanakan. 

"Semoga pemilu ini berjalan dengan damai tanpa ada masalah yang bisa mencederai pesta demokrasi.

"Kami sebagai aparat penegak hukum tetap akan mengawal hak-hak masyarakat sejauh masih mentaati aturan, seperti apa yang di lakukan oleh warga Desa hari ini, pungkas Kapolsek Mangkutana AKP Simon. 

Sekadar diketahui hadir dalam aksi damai ini yakni Kadis Kesbangpol, yang mewakili Kapolres Luwu Timur, Kapolsek Mangkutana, aparat TNI  dari Koramil Mangkutana, Camat Mangkutana, Pemerintah Desa dan BPD Desa Maleku, serta sejumlah aparat dari Satpol PP.

Publisher : ISK