Gubernur Sulsel Hadiri Musyawarah Kerja Wilayah dan Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten -Kota Se-Sulsel dari Parta PPP

Teropongsulawesi.com, Makassar - Gubernur Prof HM Nurdin Abdullah mengingatkan agar setiap legislator melaksanakan janji politik di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Hal ini disampaikan Nurdin Abdullah di hadapan seluruh legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Sulsel.

“Karena semua janji-janji politik tersebut merupakan tugas bersama antara legislator dengan Pemprov Sulsel, agar bisa memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat Sulsel,” ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) dan orientasi anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Sabtu (12/10/2019).

“Janji-janji politik itu sudah wajib kita wujudkan di setiap Dapil, yang penting sama program kita satu misi kita,” sambungnya.

Nurdin juga menyatakan, wajib bagi seluruh legislator di semua partai politik membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi demi mewujudkan program dan misi yang sama.

“Kita harus bangun komunikasi supaya tidak ada dusta di antara kita semua. Kenapa Bantaeng bisa terbangun dengan baik karena ada kerja tim work,” jelas mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.

Pada kesempatan tersebut, mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini mengaku, salah satu masalah sehingga sulit untuk menjadi daerah yang berkembang karena masih ada ego sektoral.

“Saya pikir memang negara kita ini maslahahnya, sederhana kita karena masih ada ada ego sektoral masih sangat menonjol. Dan masih mau menonjol sendiri-sendiri,” kata alumnus Universitas Jepang itu.

Olehnya itu, Gubernur Sulsel berharap kerjasama dalam bentuk tim harus terus di kembangkan.

“Kenapa negara lain bisa seperti itu karena mereka kuat kerja tim work. Sulawesi Selatan ini adalah menjadi rumah kita bersama,” pungkasnya.

Desertasi Program Doktor Adnan Terkait Pilkada Calon Perseorangan

Teropongsulawesi. Com, Gowa (Sulsel) - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengikuti ujian seminar proposal judul disertasi, Program Strata Tiga (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (23/9) siang.

Ujian proposal ini berlangsung di Ruang Seminar Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yang dihadiri mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Unhas.

Adapun susunan tim penguji seminar proposal orang nomor satu di Gowa yakni, Prof Syamsul Bachri bertindak sebagai ketua/promotor, Prof Marwati Riza dan Prof Hamsa Alim, sebagai ko promotor. Prof Aminuddin Ilmar, Prof Farida Patitingi, Prof Achmad Ruslan, dan DR Muh Hasrul sebagai anggota.

Pasca seminar dibuka oleh ketua Tim promotor, Adnan mulai memaparkan materi proposal dengan menggunakan slide power point dengan judul disertasi 'Pengaturan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia'.

Dalam pemaparan proposalnya, beliau menyampaikan alasannya memilih topik ini salah satunya adalah melihat kenyataan bahwa porsi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 lebih sedikit dari tahun lalu.

"Tahun 2018, jumlah paslon yang memenuhi syarat (MS) dari jalur perseorangan mencapai 65 atau mencapai 13,71 persen dari total 474 MS. Sementara tahun 2017 justru lebih besar. Secara total jumlah paslon jalur perseorangan mencapai 69 atau sekitar 22,26 persen dari total 310 paslon MS. Dengan demikian porsi paslon dengan dukungan partai politik masih cukup dominan dan cenderung membesar," jelasnya.

Sementara Prof Syamsul Bachri mengatakan, disertasi hari ini bisa menjadi koreksi/kontrol partai politik. Dikatakannya jika partai politik tidak dapat melahirkan calon pemimpin yang kapabel, yang mumpuni dan profesional diharapkan para calon dapat memilih yang ini.

Selain itu, para calon yang mau maju dalam pilkada paling tidak harus mempersiapkan dirinya, kecerdasannya, intelektualnya, membangun jaringan sehingga nantinya pemimpin yang dipilih mampu mereposisi prinsip-prinsip demokrasi.

"Jadi saya kira disertasi yang diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan hari ini adalah masukan, sehingga ada temuan temuan baru yang kita banggakan. Walaupunada beberapa catatan namun secara keseluruhan disertasi ini sangat baik sehingga kami sepakat memberikan nilai 'A'," ujar Prof Syamsul Bachri sebelum menutup seminar proposal disertasi Bupati Gowa. (*). 

Menkopolhukam Mahfud MD Sebut Penangkapan Terduga Teroris Paling Banyak di Sulsel

Menkopolhukam Mahfud MD saat di Makassar (Foto Istimewa)

Makassar, Teropongsulawesi.com,  - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, penangkapan terduga teroris terbanyak berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan.

"Informasi yang kita terima sampai hari ini ada 83 orang sudah ditangkap, dan 33 orang jumlah terbesar di Sulsel daerah Makassar. Sehingga menjadi catatan disini paling banyak," sebut Mahfud usai bertemu Keuskupan Agung Gereja Katedral, Makassar, Jumat .

Namun demikian, lanjut mantan Menteri Pertahanan itu, penangkapan teroris di daerah lain juga dilakukan aparat keamanan seperti di Yogyakarta, Semarang hingga Jakarta.

Problemnya itu, lanjutnya, ketika ada tindakan penangkapan tindakan hukum, pemerintah harus ikut aturan hukum sehingga harus hati-hati tidak sembarang tangkap orang.

"Sementara teroris itu tidak ada aturan, dia mau membunuh, mau ngebom, bom aja. Sehingga jangan dipikirkan pemerintah itu lambat," kata Mahfud.

Tetapi dalam penanganan terorisme, kata mantan anggota DPR RI ini tidak lambat, sebab sudah ada 83 orang terduga yang tertangkap.

Artinya, ini cepat. Tapi harus hati-hati, harus ada bukti kalau mau tangkap orang, berbeda dengan teroris tidak ada aturan.

"Buktinya, bahwa teroris itu tidak mewakili agama tertentu, kalau terorisnya kukuh memperjuangkan Islam ini yang korbannya juga orang Islam ada lima muslim. Jadi, itu tidak mewakili agama tertentu, itu kejahatan yang luar biasa saja," papar dia.

Kedatangan Menkopolhukam ke Gereja Katedral Makassar didampingi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta jajaran pimpinan Polda Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin dengan pengawalan ekstra ketat.

"Kita harus lawan sama-sama, semua harus lawan teroris ini dan negara sudah berbagai tugas tadi dengan tokoh agama. Negara tegakkan hukum menangkap pelakunya. Dan, tokoh agama, gereja, masjid, pura, klenteng dan lainnya menjamin kesadaran umat agar hidup damai dan rukun, itu aja," tambahnya.

Uskup Agung Makassar Johannes Liku Ada pada kesempatan itu usai pertemuan di gereja setempat mengemukakan umat Katolik Keuskupan agung Makassar mengucapkan terima kasih Menkopolhukam menyempatkan hadir disini.

Pihaknya berharap, peristiwa bom bunuh diri di depan pagar Gereja Katedral pada 28 Maret 2021, tidak terjadi lagi dan mempercayai pemerintah serius dalam hal pemberantasan terorisme.

"Khususnya kami para pelayan pemimpin agama mempunyai tugas untuk memberi kesadaran kepada masing-masing menyangkut hal yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan agama, dan tidak ada agama yang membenarkannya aksi terorisme," tambahnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Zulpan menyebut, Densus 88 Anti Teror dibantu tim Polda Sulsel kembali menangkap tiga terduga teroris. Namun ia enggan merinci di mana lokasi penangkapannya.

Sehingga dari pengembangan kasus sejauh ini, tercatat total terduga teroris yang ditangkap di sejumlah daerah di Sulsel sebanyak 36 orang atau bertambah tiga orang dari jumlah yang lalu sebanyak 33 orang setelah aksi bom bunuh diri di gereja setempat, Minggu 28 Maret 2021. (Red)

Kegiatan Sosialisasi yang di Gelar Bawaslu di Buka oleh Sekda Soppeng

Teropongsulawesi.com  Soppeng (Sulsel) Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs. H. A. Tenri Sessu,  M. Si., secara resmi membuka sosialisasi netralitas ASN,TNI dan Polri di Hotel Grand Asia Watansoppeng,  Rabu 22 Januari 2020.

Kegiatan Sosialisasi yang di gelar Bawaslu Kabupaten Soppeng di tandai dengan pembacaan deklarasi netralitas ASN, TNI dan Polri oleh Sekda soppeng di ikuti oleh para peserta sosialisasi dan di lanjutkan dengan penandatanganan netralitas. 

Sekda soppeng dalam sambutannya mengatakan, " Berkaitan dengan acara ini khususnya masyarakat Soppeng sebenarnya yang namanya demokrasi itu sudah dilakukan sejak nenek moyang kita,  untuk itu yang namanya demokrasi bukan hal yang baru , kita ingat semua  bahwa pada saat sebelum pemerintahan itu sudah di lalui dengan demokrasi,  dimana pada saat itu 60 lili yang ada pada saat untuk memilih pemimpin di Soppeng,  tentu waktu itu bahasanya lain dengan saat sekarang,  dimana saat ini kita diatur beberapa undang undang ". 

Lanjut dikatakan,  saya berharap terutama kepada pimpinan SKPD,  Camat,  Kapolsek,  Koramil serta teman-teman bawaslu tetap memperhatikan netralitas, karena jauh lebih baik mencegah dari pada terjadi, baru mencegah. 

Pada kesempatan tersebut juga di katakan, ada hal yang perlu dipahami bahwa semua kegiatan yang ada pelanggarannya  dilaporkan serta diproses dan perlu jadi perhatian kita semua. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng, Winardi,  S. Sos,  pada kesempatan tersebut mengatakan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap netralitas pegawai ASN dalam hal tindakan pegawai yang berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentua perundang undangan mengenai pemilihan serta melanggar kode etik atau disiplin masing-masing lembaga,  untuk saya berhadap ASN sangat diperlukan netralitasnya. 

Sementara ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada kesempatan tersebut mengatakan bawaslu kabupaten sudah memulai kegiatan awal yaitu dengan bersosialisasi,  saya pikir ini sudah menjadi tupoksi bawaslu,  dengan upaya efektif untuk memaksimalkan tahapan pilkada,  karena mencegah jauh lebih baik dari pada memproses setiap pelanggaran.

Sebelumnya panitia pelaksana dalam laporannya mengatakan pelaksaan sosialisasi ini sebagai upaya untuk membangun pola pikir, visi dan persepsi bagi ASN, dalam menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang sebagai antisipasi atau langka kedepan agar ASN tetap netral dalam pemilihan kepala daerah , serta tetap memberdayakan dalam etika dan budaya politik, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

 

Acara turut dihadiri pasi ops kodim 1423 Soppeng,  Kabag Sumda Polres Soppeng,  para pimpinan SKPD,  para Camat serta para undangan lainnya.(Yya).

Bupati Gowa, Adanya Mahasiswa KKN Unhas Sangat Membantu Pemda

Teropongsulawesi. Com - Humas Gowa - Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan berharap diusia Universitas Hasanuddin (Unhas) yang ke -63 Tahun dapat terus melahirkan generasi-generasi emas dalam mendorong pembangunan sumberdaya manusia kedepan. 

Hal ini diungkapkan di sela-sela menghadiri Gala Diner Perayaan Unhas ke-63 Tahun bertajuk "Unhas-BRI Red Night" di Gedung Olahraga (GOR) Unhas Tamalanrea, Selasa malam (10/9).

Bupati Adnan yang juga mahasiswa program magister kampus berjuluk jas merah ini sangat memberikan harapan tinggi demi peningkatan kualitas Unhas di masa-masa akan datang. Seperti, mencetak alumni-alumni terbaiknya. 

Lanjut Bupati Adnan, kehadiran Unhas ini pula sangat membantu dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah. 

Misalnya, Pemkab Gowa banyak melakukan sinergitas untuk mempercepat pembangunan di wilayah ini yang salah satunya dilakukannya program Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

"Adanya mahasiswa KKN Unhas di Gowa ini sangat membantu kita. Seperti KKN Kebencanaan yang dilakukan beberapa bulan lalu di Gowa," terangnya. 

Sementara, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga menaruh harapan pada Unhas yang dianggap memiliki peran dalam peningkatan karirnya. 

"Unhas lah yang mengirim saya bersekolah di Jepang melalui Prof Basri. Unhas pula melalui Prof Idrus yang mengantarkan saya menjadi Bupati Bantaeng dan Prof Dwia yang mengantarkan saya sebagai Gubernur Sulsel sekarang ini," ujar Nurdin 

Menurutnya, diusia Unhas saat ini memang harus menjadi terdepan dalam rangka mempercepat pembangunan di Sulsel. Segudang permasalahan di depan mata akan terselesaikan dengan baik jika seluruh pihak ikut berkontribusi, seperti kehadiran Unhas dan universitas-universitas lainnya. 

"Unhas bisa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dalam membantu mempercepat pembangunan. Sudah saatnya lah memang kita untuk bersinergi antara universitas, industri dengan pemerintah," ujarnya Prof Nurdin. 

Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membawa Unhas seperti ini. 

"Terimakasih dukungannya Bapak Gubernur, Bapak Walikota Makassar, Bapak Bupati Gowa termasuk pula mantan Walikota Makassar Bapak Ilham Arief Sirajuddin dan seluruh pihak dan mitra lainnya. Unhas tidak akan sampai di usianya saat ini tanpa dukungan seluruh pihak," terangnya. 

Ia pun berkomitmen akan terus bekerja keras dan bekerjasama untuk menjadi universitas terdepan yang unggul dalam melahirkan generasi-generasi berprestasi yang akan membantu kemajuan daerah, negara dan bangsa. 

Pada kesempatan tersebut juga hadir Plt Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, tokoh politik Ilham Arif Sirajuddin dan beberapa kepala daerah lainnya. (CH)

KPU Soppeng : Jangan Sia Siakan Hak Suarata Datangki ke TPS Tanggal 9 Desember 2020

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Pesta demokrasi  pemilihan kepala daerah serentak tinggal menghitung hari. Selaku warga negara yang baik, mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang pelaksanaanya 9 Desember 2020 Khususnya Di Wilayah Kabupaten Soppeng.

"Jangan Sia Sia Kan Hak Suara'ta, ungkap Komisioner KPU Soppeng Endra Irawati, minggu (29/11/2020).

"Dan lewat ini pula kami perlihatkan Contoh Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020", ingatki Golput Bukan Solusi.

Dan saya sampaikan. Ingatki juga untuk Cek Data Lokasi Anda, Apakah Anda Sudah Terdaftar di TPS Cek Data Anda di  : t.me/Lokasi TPS bot.

Mari kita  Wujudkan Pilkada Soppeng Yang Berkeadaban. Tolak Intimidasi Kecurangan Politik Uang. Selain itu, masyarakat jangan takut ke TPS, kerena Saya Tegaskan di TPS  TIDAK  ADA Rapid atau Swab test, ungkap Endra

Masyarakat cukup memakai masker dan jaga jarak saja di TPS, dan jangan lupa bawa surat C, pemberitahuan, ktp e atau suket. Ayo kita wujudkan pilkada soppeng yang berkeadaban dan menolak intimidasi politik uang, Datang ki ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020, pungkas Endra Irawati. 

(A2M)

Publikh Hawaya IWO 💙

SULSEL KINI 
 - 37 MENIT LALU

Di Non Aktifkan Sebagai Staf Khusus Gubernur, Putri Fatima NA Tepis Fitnah Terkait Issue Gajinya 18 Juta

Fatima Nurdin saat mendampingi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (Foto Istimewa)

Makassar, Teropongsulawesi.com, - Putri Fatima Nurdin, anak Gubernur Sulawesi Selatan (non aktif) Nurdin Abdullah dinonaktifkan sebagai staf khusus di Pemprov Sulsel. Disebut-sebut gajinya sebagai Staf Khusus Gubernur sangat fantastis yakni Rp 18 juta. Benarkah?

Kepada wartawan, siang ini, Putri membantah bahwa gajinya sebagai staf khusus sangat fantastis, hingga Rp 18 juta.

Gaji Putri sebagai staf khusus hingga mencapai Rp 18 juta ini dimuat sejumlah media lokal di Sulsel

Sebenarnya berapa sih gaji seorang staf khusus Gubernur Sulsel?

"Kalau saya pribadi sebagai sespri Bapak Gubernur setiap bulannya menerima 8 juta rupiah perbulan, itu dengan beban kerja mengikuti jadwal pak Gubernur. Bapak mulai beraktifitas setiap hari sekitar jam 7 pagi dan selesainya tidak tentu, kalau sedang padat kadang selesai jam 11 malam," ujarnya.

Ditambahkannya, Staf Khusus Gubernur itu ada 10 orang dengan pembagian kerja yang sangat jelas untuk mendukung semua aktifitas Gubernur.

"Dan sebagian besar memang selalu menempel di semua kegiatan Bapak di dalam dan luar kota. Kalau keluar kota, kami dapat SPPD sekitar 200-300ribu perhari. Jadi 18 juta itu hitungan dari mana? Mungkin yang lihat datanya tidak teliti, dia lihatnya data rapel gaji 2 bulan hahahaha," ungkap Putri ketawa.

Sejak Nurdin Abdullah tersandung hukum di KPK, terkesan, sejumlah pihak tertentu di Sulsel saat ini mencoba melontarkan isu-isu negatif, yang tujuannya untuk menghancurkan citra Nurdin Abdullah dan keluarga.

Menanggapi hal ini, Putri mengaku, sejak Sang Ayah (Nurdin Abdullah) memutuskan terjun ke politik, pihak keluarga sering mendapat fitnah.

"Sejak awal Bapak memutuskan terjun ke dunia politik, Bapak selalu sampaikan bahwa resiko fitnah itu sangat besar," katanya.

Mulai sejak awal kepemimpinan Nurdin Abdullah di Bantaeng, bunyi ambulance hibah dari Jepang pun dianggap meresahkan warga. Namun sekarang terbukti, kehadiran ambulance tersebut, berhasil menekan angka kematian ibu melahirkan di Bantaeng hingga 0 kasus.

Saat Nurdin Abdullah jadi Bupati Bantaeng, ibu-ibu hamil dijemput ambulance secara gratis oleh Pemkab, baik berobat maupun saat akan melahirkan

Contoh lain, adalah berbagai fitnah saat kampanye gubernur, kemudian isu-isu saat hak angket.

"Jadi ini kami anggap sebagai kerikil dalam perjalanan hidup keluarga kami. Satu hal yang pasti kami sekeluarga tetap saling menguatkan bersama Bapak," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan penonaktifan staf khusus. SK itu ditandatangani langsung Pelaksana tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

"Penonaktifan dilakukan karena ada beberapa alasan. Selain soal beban gaji, mereka juga diketahui sudah tidak bekerja," kata Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Sulsel, Andi Rahmi Bahariwaty. (Syafri).

Bupati Soppeng Dalam Rakor, Jangan Sampai Kita Terlena Dengan Corona Kita Abaikan DBD.

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Pemerintah Kabupaten Soppeng, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gelar Rapat Koordinasi pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 serta penanganan Covid-19, bertempat di ruang Paripurna DPRD Soppeng, Jumat (18/12/2020).

Rakoor ini di pimpin oleh Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE yang di hadiri oleh Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pegadilan Agama, Kepala Kemenag, Kepala SKPD, Camat, Lurah, Desa, dan Ketua FKUB.

Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan apapun yang terjadi saat ini kita harus hadapi, tidak boleh ditawar-tawar, senang tidak senang jalankan anggap itu sebagai ibadah, karena ini merupakan kewajiban sebaga abdi masyarakat.

Bagi Lurah, Kades, Camat jelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah kebijakan Negara yang harus menyelamatkan rakyat, karena banyak yang saya dapatkan bahwa ini rekayasa kebijakan Bupati.

Bagi masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan akan ditindak, tidak boleh kita main-main, karena ini kewajiban kita menyelamatkan masyarakat.

Kita sudah rasakan beberapa bulan jatuh bangun bekerja untuk masyakarat, tapi sepertinya masih ada pihak yang main-main dengan situasi seperti ini.

Kenapa awalnya sanksi tidak ada di dalam Peraturan Bupati, karena jelas tugas pokok kita adalah pelayanan, penegakan-penegakan aturan jelas dasarnya.

Selain Covid-19 ada yang hal lain yang harus kita hadapi, saya minta Dinas Kesehatan untuk segera bertindak mengantisipasi karena ada yang lebih parah sebenarnya dari Covid-19 yang sering terjadi dan memakan korban.

Penyakit itu adalah DBD, situasi musim hujan seperti ini biasanya muncul Penyakit ini makanya lakukan fogging, kalau ada kasus sampaikan kepada masyarakat pentingnya pola hidup bersih.

Sebenarnya lebih banyak korban DBD dibanding virus corona, akan tetapi Covid-19 ini paling banyak menyita waktu dan perhatian karena seluruh dunia. Penting kita sampaikan jangan sampai kita terlena dengan corona kita abaikan DBD.

Terkait masalah mengenai toleransi kami tidak ragu dari masa kemasa Kabupaten Soppeng aman, selalu aman dalam hal kerukunan umat beragama dari zaman sebelum republik ini ada memang Soppeng sudah aman, kita selalu bergandengan tangan dengan agama lain.

Mengenai langkah-langkah yang kita akan lakukan, kami meminta jajaran Polres dalam Kodim agar kita selalu harus bersama-sama suka dan duka yang terpenting adalah kewajiban kita sebagai abdi rakyat yang harus dikedepankan di Soppeng.

Sebagai Kepala Daerah semua resiko adalah tanggungjawab kami, masyarakat boleh protes, boleh marah silahkan, karena apa yang kami lakukan adalah demi keselamatan dan kepentingan kita bersama, tidak ada tujuan lain selain itu, Ini bukan hanya persoalan Soppeng saja tapi ini persoalan nasional.

Kami mohon aparat TNI Polri dan seluruh element mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Sementara Sekda Soppeng, berdasarkan hasil Rakoor menyimpulkan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru serta pananganan Covid-19 akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai 1 Desember. Strategi yang akan dilakukan dengan membentuk 4 pos pengamanan yang melibatkan TNI, Polri,Pol PP, Perhubungan dan Dinas Kesehatan.

Khusus untuk malam tahun baru atau tahun baru juga akan dilakukan pembatasan pergerakan baik yang masuk dalam kota Watansoppeng maupun masuk ibu kota kecamatan termasuk ke ibukota Desa, masing-masing akan dilakukan dengan patroli gabungan.

Insya Allah akan ditindaklanjuti dengan surat edaran yang akan diterbitkan berkaitan dengan sosialisasi, kemudian khusus untuk antisipasi DBD juga akan diterbitkan surat edaran melalui Dinas Kesehatan.

Selain itu juga melalui sosialisasi disampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan persoalan nasional sehingga kebijakan yang muncul juga berdasarkan kebijakan nasional. Pemerintah Daerah hanya melaksanakan sebagai pemerintah atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Hawaya IWO 💙

Jelang Pilkada, Ketua KPU Kabupaten Soppeng Cek Kebutuhan Logistik

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-■ Ketua KPU Kabupaten Soppeng Muhammad Hasbi mengecek kebutuhan logistik menjelang pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020 untuk memastikan semua kelengkapan logistik pilkada Soppeng 2020, baik surat suara, formulir, maupun kelengkapan protokol kesehatan tepat jumlah, tepat jenis, tepat jadwal dan tepat sasaran.

Em Hasbi sapaan akrab Ketua KPU Soppeng dalam kegiatan itu mengatakan Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak tinggal menghitung menit, kesukseskan perhelatan akbar tersebut jelas menjadi Komitmen kami selaku Penyelangara Pilkada melayani kebutuhan politik rakyat dan telah siap mensukseskannya, ungkapnya saat di gedung pertemuan Kab. Soppeng, (02/12/2020).

Dia mengatakan sejauh ini untuk kelengkapan kesiapan jelang pilkada Soppeng berjalan lancar dan baik. Kami bekerja semaksimal mungkin dalam kesuksesan Pilkada 2020 di Soppeng ini, tandas Em Hasbi

Lanjutnya, lewat ini saya menghimbau untuk masyarakat Soppeng jangan sia-siakan hak suara kita, Ayo ke TPS sebagai Pemilih, serta mengecek data lokasi anda, apakah sudah terdaftar di TPS, silahkan Cek Data Anda di : t.me/Lokasi TPS bot, beber Em Hasbi

Masyarakat tidak perlu takut ke TPS, di TPS tidak ada Rapid atau Swab test, cukup memakai masker dan jaga jarak saja di TPS. Ayo kita wujudkan pilkada Soppeng yang berkeadaban. Sukses Pilkada Soppeng adalah sukses masyarakat Soppeng, pungkas Em Hasbi

■ A2M

Publikh Hawaya IWO 💙

Bawaslu Kabupaten Soppeng Gelar Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Ini Tujuannya

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel) - Bawaslu Kabupaten Soppeng melaksanakan kegiatan sehubungan dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan kini akan memasuki Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 mendatang. 

Pengawasan Pemilu Partisipatif ini dengan tema Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019 di Hotel ADA Kabupaten Soppeng, Jumat 18/10/2019 .

Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemuda,  itulah motto pada acara ini.

Dalam kegiatan tersebut  Bupati Soppeng yang di Wakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Drs Arif Dimas,M.Si dalam sambutannya mengungkapkan bahwa, Pertemuan yang dilakukan ini merupakan kewajiban konstitusi dalam pengawasan pemilu harus menyampaikan laporan atau pengawasan pemilu yang dilakukan pada anggota DPR, DPD, DPRD  yang merupakan tujuan dari evaluasi dan pengawasan.

Foto : Drs. Arif Dimas, M. Si 

Proses pemungutan suara kita jaga dan menjadi tanggungjawab kita bersama, ungkap Arif Dimas. 

Sementara itu dalam Sambutan Pimpinan  Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan , Amrayadi,SH mengatakan bahwa bagaimana proses pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik sekaligus menginformasikan dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

Memberikan informasi-informasi yang menyejukkan dan menenangkan sehingga masyarakat kemudian optimis proses pemilu berjalan dengan baik. 

Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semuanya yang telah memberikan kontribusi nyata untuk proses demokrasi pemilihan umum 2019 bisa berjalan dengan baik untuk melakukan evaluasi itu penting.

Foto : Hawaya, S. Pd (Bendahara IWO Soppeng) , Fas Rahmat Kami, S. IP (Ketua PWI Soppeng)  dan Tri Wulan Jaya (Wartawan dari Organisasi  IJS). 

Di acara yang sama Syaiful Jihad, M.Ag dari Bawaslu Provinsi Sulsel bidang hubungan antar lembaga mengungkapkan bahwa, teman-teman sebagai pihak penyelenggara mesti didorong dan dikontrol.

Kita sama-sama lebih baik dengan belajar dari proses pemilu di 2019.

Partisipasi sekalian dari media online, dari TNI Polri perang besar yang telah menciptakan kedamaian dan ketenangan di Soppeng. 

Pemilu kemarin mari kita lanjutkan, mari kita tingkatkan ke arah yang lebih baik dan lebih maksimal sehingga proses pelaksanaan tahapan demokratisasi yang akan kita kembangkan menjadi penting.

Generasi-generasi yang diharapkan ke depan bisa kembali ke komunitas masyarakat masyarakat lebih baik lagi menciptakan kesejukan. 

Tantangan yang sangat berat pemilu-pemilu sebelumnya mungkin sudah diantisipasi dengan bai.

Hal-hal yang merusak proses demokrasi yang terkait dengan politik uang , sebaiknya masyarakat diberikan pemahaman, pungkas Syaiful Jihad. 

Adapun yang hadir yaitu  Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Asisten I Sekertariat Daerah Kabupaten Soppeng, Kejari, Ketua Bawaslu, Dandim, Kapolres, Ketua Pers ,Tokoh agama, Kapolsek, Danramil, Pimpinan Parpol, Camat, Ketua KPU, Dukcapil, Kesbangpol, Perhubungan, Sat Pol PP dan PK Kabupaten Soppeng. (W@Wa). 

Tingkatkan Pengelolaan dan Penata Usahaan Kearsipan, BBPP Batangkaluku Gelar Sosialisasi

Peserta sosialisasi (Foto Istimewa)

Gowa (Sulsel), Teropongsulawesi.com, -Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) melakukan sosialisasi penyeragaman pembuatan naskah dinas dan penggunaan teknologi informasi berbasis tata naskah dinas elektronik, Selasa (23/2/2021), di Aula Hasanuddin BBPP Batangkaluku.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti pegawai dari pengolah arsip bagian umum, kelompok program dan evaluasi serta kelompok penyelenggaraan pelatihan BBPP Batangkaluku, dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Umum BBPP Batangkaluku, Rosdiana.

Dalam sambutannya, Rosdiana, mengatakan tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan arsip di lingkungan BBPP Batangkaluku, arsip bukan hanya tumpukan kertas semata atau sebatas kumpulan informasi, tetapi lebih dari itu.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memahami pentingnya pengelolaan dan penyimpanan arsip”,harapnya.

Nara sumber (Foto Istimewa

Sumarlin, Arsiparis Muda BBPP Batangkaluku yang juga merupakan narasumber dalam sosialisasi ini mengatakan sebagaimana Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan perusahaan, organisasi politik dan perseorangan dalam bentuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“Pengelolaan arsip dinamis di Balai ini sangatlah ditentukan oleh peran SDM pada unit pengelola kearsipan di BBPP Batangkaluku, agar pengelolaan arsip dinamis dapat secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan serta penyusutan”,tuturnya.

Peserta sosialisasi (Foto Istimewa)

Pentingnya sosialisasi ini dalam rangka penerapan tata naskah dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di BBPP Batangkaluku agar SDM pegawai yang ada di unit pengelola dapat memahami keseragaman, kaidah, norma dan standar kearsipan dalam pembuatan naskah dinas sesuai Permentan Nomor 06 Tahun 2020.

“Di Balai sendiri pengelola arsip sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu meningkatkan kompeten pegawai dalam hal pembuatan naskah dinas”,pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Sumarlin menjelaskan, proses pengelolaan arsip dinamis khususnya naskah dinas harus mengacu pada tata naskah dinas dan pola klasifikasi kearsipan Kementan agar terkelompokkan, terstruktur utuh dan menyeluruh agar informasi yang tercipta memudahkan dalam penemuan kembali. (Al Aziz).

AKAR LHD Bersatu Membangun Soppeng

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Calon Bupati (Cabup) Soppeng, H.A.Kaswadi Razak (AKAR) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Soppeng, Ir.Lutfi halide (LHD) berbagi titik kampanye di Kecamatan Marioriawa. Senin (30/11/2020)

Dalam kampanye tatap mukanya Cabup AKAR membeberkan kemajuan di Kabupaten Soppeng selama 4 tahun terakhir, sekarang bisa kita lihat dan rasakan sekarang ini, apa yang telah kami lakukan dan Insya Allah kalau masyarakat Soppeng masih mengamanahkan saya dan Pak Lutfi Halide (LHD) pembangunan berkelanjutan di Soppeng akan kami lanjutkan.

Janji politik saya dulu bahwa di Batu-batu akan di bangun bendungan Coppo Congki, dan sekarang sudah dikerja Insya Allah tahun ini sudah rampung dan bisa dipergunakan masyarakat dalam sektor pertanian.

Selain itu Bendungan Manreanging pun sudah dikerja tahun ini dan Bendung Kinoe Insya Allah saluranya akan kita rampungkan tahun depan.

Saya dan Pak LHD bersatu untuk membangun Soppeng, akan tetapi masih ada saja segelintir orang yang memprovokasi kita untuk menghambat pembangunan di Soppeng.

Masyarakat Soppeng khususnya Batu-batu jangan mau terprovokasi, mari kita bersatu membangun kampung kita Soppeng, dengan menyalurkan hak pilihnya ke TPS coblos yang bergambar AKAR LHD. Karna begambar ini ada visi misinya yang jelas.

Lebih lanjut AKAR jelaskan bahwa pembangunan di Marioriawa ini luar biasa 4 tahun terakhir, Lattie ke Tampaning dan Walemping jalannya dikerja tanpa menggunakan APBD, namun pembangunan jalan itu memakai uang pribadi saya sendiri, karena kami ketahui anggaran daerah kita sangat terbatas, apalagi kalau jalan kita kerja pahalanya luar biasa, karena banyak yang menggunakan.

Sementara Ketua tim pemenangan AKAR LHD, yang juga Ketua DPRD Soppeng, Syahruddin M Adam, mengungkapkan bahwa kami datang bersama calon Bupati Soppeng AKAR dan rombongan memohon doa dan dukungannya kepada AKAR LHD.

Terima kasih atas kehadirannya telah meluangkan waktunya, walaupun kami ketahui bahwa yang hadir di tempat ini mempunyai kesibukan masing-masing.

Kami berharap warga yang sempat hadir di tempat ini agar di sampaikan kepada keluarga, kerabat dan tetangga untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak suara pada 9 Desember dengan mencoblos AKAR LHD.

Mengenai isu yang beredar tentang swab dan rapid tes kalau ke TPS itu hanya hoax, cukup masyarakat memamakai masker ke TPS serta menerapkan protokol kesehatan.

Dalam kunjungan tatap muka ini Cabup AKAR, mengunjungi 9 titik kampanye,

Desa Leworeng Kecamatan Donri-donri, Desa Panincong, Madining Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu, Campakadoe/Latappareng Kelurahan Manorang salo, Lajarella Kelurahan Limpomajang, kelurahan Kaca dan Tanete Latappareng Kel. Manorang Salo

Turut mendampingi anggota DPRD Kab.Soppeng dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sumarni, Hj.Insana, A.Wadeng, Muh. Chandra Mukhtar dari Fraksi Partai Demokrat, H.Riswan Wakil ketua DPRD, Muh. Taufan dari Fraksi partai Nasdem dan H. Naspidin dari Fraksi PDIP.

Sumber A2M

Publikh Hawaya IWO 💙

KPK Ajak Penggiat Anti Korupsi Kawal Bansos Covid-19 di Sulsel

Teropongsulawesi.com,Soppeng(Sulsel)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS, dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

”DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional. DTKS senantiasa mengalami perbaikan”, kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu, 22/4/20, di Jakarta.

Alasan pertama, Firli menjelaskan, melalui pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas- PK), DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga penerima bantuan pada DTKS diyakini keberadaannya berdasarkan NIK,” jelas Firli.

Ditambahkan, alasan lain penggunaan DTKS adalah, perbaikan terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara berkala dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah, dan prosedur verifikasi validasi (verivali), sehingga diyakini penerima telah tepat sasaran.

Untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran KPK tersebut, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah VIII Sulawesi, Adliansyah Malik Nasution yang akrab disapa Bang Choky, mengajak dedengkot Penggiat Anti Korupsi di Sulsel, Djusman AR, bersama rekan-rekan lainnya

membantu KPK, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam

penyaluran bantuan sosial tersebut.

Djusman AR yang dikonfirmasi, Minggu, 3/5/20, mengatakan, "Dirinya siap bersinergi dan mengajak rekan-rekan penggiat anti

korupsi lainnya di Sulsel, membantu KPK melakukan pengawasan dan pelaporan ke KPK, bila ditemukan indikasi penyalahgunaan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut.KPK berharap ke masyarakat, khsusus kepada kami lembaga yang memang fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk terlibat langsung mengawal dan memonitoring, serta mengadukan ke KPK apabila menemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan pendistribusian bantuan sosial

tersebut” tegas Djusman AR, 

Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik  (LP-SIBUK) Sulsel,  Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKal) NGO Sulawesi ini.

"Pihaknya tak punya alasan apapun untuk tidak mendukung langkah KPK tersebut, sebab lembaganya memang dari dulu sampai sekarang, tak pernah surut dalam melakukan perlawanan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi di Sulsel."

( Hawaya, IWO)

Bupati Adnan Sebut Kabupaten Gowa Masih Punya Peranan Penting Dalam Struktur Perekonomian Nasional

Teropongsulawesi.com, Humas, Gowa - Ketahanan pangan berperan strategis dalam mendukung ketahanan nasional. 

Pangan bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik lokal, regional, nasional maupun global. 

Isu tersebut menjadi hal yang diangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam pemaparan essainya dibidang studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (SBS) Ketahanan Nasional pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkat (P3DA) X Lemhanas 2019 di Jakarta, Rabu (23/10) kemarin. 

Adnan Bupati Gowa mengangkat yang  berjudul "Implementasi Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa",

Essai ini berhasil membawanya menjadi sebagai peserta terbaik.

"Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketahanan ekonomi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkelanjutan," katanya. 

Menurutnya, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sementara ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. 

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Gowa sendiri sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa, di mana pada 2015 hingga 2018 selalu berada di posisi terbesar kontribusinya.

"Kabupten Gowa berada pada urutan kedua sektor perdagangan, urutan ketiga sektor kontruksi, dan urutan keempat sektor real estate," terangnya. 

Meskipun posisi terbesar yaitu 29,11 persen pada 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya, padahal produksi beras terus naik. Pada 2016 produksi beras capai 382.147 ton, 2017 naik menjadi 401.979 ton, 2018 naik 408.899 ton dan 2019 naik menjadi 412.964 ton. 

Penurunan ini tentunya karena pengaruh sektor lain yang pertumbuhannya cukup besar yaitu perdagangan, konstruksi dan real estat karena kontribusinya di atas 8 persen. 

"Walaupun produksi beras naik setiap tahun, kebutuhan terhadap beras ikut naik karena jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi pada tiga tahun terakhir. Pada 2017 jumlah penduduk mencapai 735.493 jiwa, 2018 naik 748.200 jiwa dan 2019 naik 760.607 jiwa," jelasnya. 

Selain permasalahan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahun, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini terlihat dari luas sawah irigasi yang terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, luas sawah irigasi berkurang sekitar 238 hektar. 

"Kondisi ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan perumahan dan pemukiman meningkat pesat. Ini juga terlihat dari kontribusi sektor konstruksi dan real estate sebagai kontributor ketiga dan keempat terbesar terhadap PDRB, setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan perumahan dan pemukiman (real estate) yang tinggi karena banyaknya penduduk yang tinggal di Gowa tetapi bekerja di Makassar," paparnya. 

Sehingga, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Gowa bukan karena faktor kelahiran yang tinggi tetapi karena faktor migrasi penduduk, sebagai konsekuensi Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dalam hal ini maka permasalahan utama yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan," tutupnya. (*)

Udhien Leaders Akan Agendakan Bertemu Bupati Gowa

 

Teropongsulawesi. Com, Gowa (Sulsel) - Hari pertama pembukaan Pendaftaran Bacakada Pilkada Gowa 2020,  Artis Makassar Udhin Leaders bersilaturahmi ke DPD Partai Nasdem 

Kedatangan Udhien Leaders disambut hangat Ketua DPD Nasdem Gowa diwarkop Riolo jalan Mesjid Raya bersama pengurus lainnya, kedatangan artis Sulawesi Selatan ini sontak membuat para pengunjung warkop merasa kaget, Senin 23/09/2019.

Udhien Leaders mengatakan kalau kedatangannya hanya untuk bersilahturahmi saja, kebetulan wakil ketua OKK Nasdem Gowa adalah sahabat saya. Tidak ada unsur politiknya, dalam waktu dekat ini, saya juga agendakan untuk bersilahturahmi ke Adnan Purichta YL, Bupati termuda di Kawasan Timur Indonesia. 

Sebutnya kalau Bupati Adnan salah satu pemimpin daerah yang sangat mendukung kemajuan seniman. Terlihat sejak memimpin jadi Bupati Gowa sudah banyak kegiatan seni yang dilaksanakan dibutta bersejarah ini,"pungkasnya

Menurut salah satu pengunjung Ratna yang juga Fans berat mengakui sangat senang dan bahagia langsung ketemu dengan Udhin Leaders. 

" Sudah lama saya ngefans apalagi dengan karya-karyanya ( Udhin Leaders),  jadi saya tidak mensia-siakan untuk foto bareng dan Selfie, saya doakan semoga terus berkarya dan sukses tembus nasional. Sudah saatnya kita dukung seniman lokal Sulsel dengan membeli kaset dan CD yang orginal," ungkapnya

Sementara itu Ketua DPD Partai Nasdem Gowa H.Azhar Usman mengatakan sosok Udhin Leaders hanya dia kenal hanya nama saja. selama ini hanya lihat di Televisi atau dengarkan lagunya lewat perangkat audio, sekarang langsung bisa bertatap muka.

H.Boy (sapaan Akrabnya) mengatakan Kehadiran Udhin Leaders ( Artis Lokal Makassar) ini tidak lain hanya bersilaturahmi saja dengan partai NasDem Gowa, dia hanya ingin berbincang sedikit terkait pandangan dan dukungan partai politik terhadap kemajuan seniman di Sulsel," ucapnya.