Polres Metro Jakarta Barat Terjunkan 90 Personel Amankan Perayaan Hari Raya Waisak 2568 BE di Jakarta Barat

Teropongsulawesi.com,- Jakarta Barat – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban perayaan Hari Raya Waisak 2568 BE, Polres Metro Jakarta Barat menempatkan sebanyak 90 personel untuk melakukan pengamanan di berbagai lokasi di Jakarta Barat. 

Sebanyak 14 Vihara yang tersebar di wilayah ini akan melaksanakan rangkaian ibadah dan perayaan Waisak, Kamis, 23/5/2024.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Randi Ariana, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan perayaan Waisak dapat berjalan dengan aman dan lancar. 

"Dalam pengamanan ini, terdapat sebanyak 90 personel baik dari Polres maupun Polsek jajaran yang kami tempatkan untuk pengamanan ibadah Hari Raya Waisak 2568 BE tahun 2024," jelas AKBP Randi Ariana saat dikonfirmasi, Kamis, 23/5/2024.

Penempatan personel tersebut diatur dalam surat perintah Kapolres Metro Jakarta Barat 

Surat perintah ini menegaskan komitmen Polres Metro Jakarta Barat dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang merayakan Waisak.

Perayaan Waisak, yang merupakan salah satu hari besar dalam agama Buddha, diharapkan dapat berlangsung dengan penuh khidmat dan kedamaian. 

Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pengurus vihara untuk memastikan pelaksanaan ibadah sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

Polres Metro Jakarta Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam perayaan ini untuk mematuhi aturan dan bekerja sama dengan petugas keamanan. 

Dengan sinergi antara pihak kepolisian dan masyarakat, diharapkan perayaan Hari Raya Waisak tahun ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

( Humas Polres Metro Jakarta Barat)

Published (16)

Begini Sosok Fatmawati Soekarno di Mata Puan Maharani

Fatmawati Soekarno dan Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Tepat hari ini, 42 tahun lalu, Indonesia kehilangan ibu negara pertamanya, Fatmawati. Ia meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekkah.

Cucu Fatmawati, Puan Maharani, mengenang neneknya itu sebagai sosok yang membanggakan.

"Ibu Fatmawati selain menjadi kebanggaan keluarga kami, beliau juga adalah sosok kebanggaan masyarakat Bengkulu, dan kebanggaan bangsa Indonesia," kata Puan, Sabtu (14/5/2022).

Puan pun selalu menjadikan sosok Fatmawati sebagai inspirasi.

Perjuangan Fatmawati yang mendukung Soekarno dalam memproklamirkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dinilai Puan tak hanya sekedar pengabdian istri kepada suami, namun juga seorang warga kepada negara dan bangsanya.

"Salah satu cerita yang paling menginspirasi dari Ibu Fatmawati adalah bagaimana ia turut menjahit bendera merah putih, yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan," kata mantan Menko PMK ini.

Puan mengisahkan, saat itu untuk mendapatkan bahan kain merah dan putih dalam ukuran sebesar bendera bukan lah hal yang mudah.

Barang-barang eks impor semuanya berada di tangan Jepang.

Fatmawati pun harus meminta bantuan Shimizu, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia.

Shimizu lalu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang mengepalai gudang di Pintu Air di depan eks Bioskop Capitol.

Dengan susah payah Fatmawati akhirnya mendapatkan bahan kain itu dan menjahitnya.

"Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia," kata perempuan pertama yang menjadi Menko di Indonesia ini.

Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan.

Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra.

Fatmawati menjahit bendera itu secara berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan hanya dengan tangan saja.

Sebab dokter melarang ia menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit.

Tak jarang, Fatmawati menitikkan air mata kala menjahit bendera itu.

Namun, Fatmawati tak berhenti menjahit bendera itu hingga rampung karena meyakini Indonesia akan segera merdeka dalam waktu dekat.

"Bagi saya, Ibu Fatmawati adalah sosok yang mempunyai visi dan pandangan jauh ke depan. Atas jasa Beliau, kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang dijahit dengan tangan Beliau sendiri dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka," kata Puan. (*)

Puan : Ini Resep Hidangan Spesial Hari Lebaran Buatan Ketum PDIP Megawati

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Hari Raya Idul Fitri atau hari Lebaran identik dengan makanan enak. Setiap keluarga biasanya punya menu makanan khusus yang hanya dimasak tiap kali Lebaran tiba.

Tak terkecuali bagi keluarga besar Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ketika menyambut Lebaran Idul Fitri 1443 H.

Putri Megawati, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa ibunya itu setiap tahun memasak rendang ayam sebagai hidangan spesial untuk Lebaran.

"Ibu saya itu pinter masak rendang, rendang ayam. Dan itu tradisi bagi keluarga kita," kata Puan.

Rendang ayam bikinan Megawati itu pun selalu dinanti oleh anak-anak dan cucunya.

"Kalau makan ini cuma ada di rumah neneknya. Dan itu hanya satu tahun sekali," ungkap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.

Puan pun lalu membagikan resep rendang ayam bikinan Ketua Umum PDI-P Megawati itu di akun instagramnya, @puanmaharaniri.

"Wah, ternyata banyak yang menanyakan resep Rendang Ayam bikinan Ibu saya. Bagi yang penasaran, saya bisikin ya..," tulis Puan.

Rupanya resep rendang ayam bikinan Megawati itu adalah resep warisan dari kakek Puan, Soekarno.

Resep itu juga sudah ditulis di Buku "Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno".

Berikut bahan-bahannya:

1 kg daging ayam bistik (lulur dalam)

2 butir kelapa

10 buah bawang merah

6 siung bawang putih

6 sdm cabai merah giling

2 lembar daun kunyit

2 biji kemiri

1/2 ruas kunyit

2 ruas laos

3 sdm garam

2 ruas jahe

Berikut cara membuat rendang ayam ala Megawati:

1. Cuci daging, potong persegi

2. Giling halus bumbu, kecuali laos dan kunyit dan serai

3. Parut kelapa, jadikan santan

4. Didihkan kelapa dan bumbu bumbu dengan wajan, masukkan daging

5. Masak dengan api sedang, terus diaduk hingga air kering

6. Kecilkan api, aduk terus dengan sodet. Angkat bila kering dan warna coklat kehitaman.

"Jangan lupa untuk langsung dicoba. Semoga berhasil," ucap mantan Menko PMK ini. (*)

Published : Hila

Suta Widhya: GAAS Memikirkan Banyak Orang Lain Selain Memikirkan Pengurus dan Anggotanya

Pengurus DPP GAAS saat bagi Takjil Puasa untuk warga yang melintas (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Pengurus DPP GAAS tengah mempersiapkan pembagian  Takjil Gratis pada Jumat (23/4) sore. Sekitar   15 orang pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis (DPP-GAAS) yang  akan membagikan Takzil. Terlihat antara lain Ketua Umum GAAS Rudy Silfa SH, Sekjen GAAS Suta Widhya SH, Wabendum Rya QN dan belasan orang pengurus inti lainnya di DPP. 

Takzil diberikan di depan Gedung Aston Kartika Tower, Jl. Kyai Tapa nomor 101,Grogol, Jakarta kepada para pengendara motor yang melewati  di pinggir jalan  tersebut, yang juga bertepatan di seberang Terminal bus Grogol. 

"Kami berikan lebih dahulu takzil ini kepada para pejuang rumah tangga--bapak-bapak--yang seharian pastinya lelah setelah berjibaku mencari nafkah untuk anak dan istrinya di rumah. Usai acara ini hari  barulah agenda kami sendiri untuk _berbuka bersama_ pada Kamis (29/4) Magrib atau 6 hari setelah Jumat ini," kata Sekjen GAAS,  lokasi pemberian takzil.

Suta menjelaskan yang dilakukan sore ini merupakan simbol bahwa pengurus GAAS juga bisa lebih mendahulukan kepentingan banyak orang lain sebelum kepentingan diri sendiri dan kelompoknya dipenuhi.

 "Bagi kami akan menjadi lebih semangat dan terasa lebih nikmat bila kita memberikan _pembukaan_ takzil ini kepada orang lain, sebelum kita melakukan buka puasa bersama nantinya. Ini maknanya, kita di GAAS juga memperhatikan orang lain selain membina dan memperhatikan kelompok sendiri," Tutup Suta. (Red/Ismail)

Ternyata Ini Sosok Penyidik KPK Yang Tertangkap Telah Memeras Walikota

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri Stepanus Robin Pattuju resmi mengenakan rompi oranye bersama pengacara bernama Maskur Husain (istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Diberitakan sebelumnya bahwa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi  dari Polri berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai  Wali M Syahrial. Propam Polri bersama KPK menangkap penyidik berinisial SR itu kemarin.

"Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK AKP SR hari Selasa (20/4)," ujar Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo melalui keterangan tertulis, Rabu (21/4/2021).

Lantas siapa yang bersangkutan?

Sebagaimana dikutip dari realitarakyat mengungkapkan bahwa Penyidik KPK bernama AKP Stepanus Robin alias AKP SR ditangkap atas kasus dugaan pemerasan Walikota Tanjungbalai M Syahrial.

AKP SR ini yang merupakan penyidik KPK dari unsur Polri, AKP Stepanus Robin ini sudah bertugas sebagai penyidik selama 1 tahun 7 bukan di KPK.

Ia diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrizal senilai Rp 1,5 miliar dengan cara membuat janji akan hentikan penyidikan kasus yang melibatkan wali kota Kota kerang ini.

Beginilah rekam jejak AKP Stepanus Robin Pattuju. Stepanus pernah menjabat sebagai Kapolsek Gemolong, yang berada di wilayah Sragen, Jawa Tengah.

Saat itu Dia mendapatkan jabatan tersebut saat masih berpangkat inspektur satu atau Iptu. Kenaikan pangkat dari Iptu menjadi AKP juga didapatkan Stepanus Robin saat masih menjabat Kapolsek Gemolong.

Nama Stepanus mulai sering terdengar setelah menjabat Kabag Ops Polres Halmahera selatan. Bukan karena prestasinya di sana namanya mencuat, tapi karena skandal dari perwira yang digantikannya.

Ia menggantikan AKP Roy Simangungsong di jabatan itu, yang tersandung setelah aksi demo polisi di sana.

Sebanyak Enam Teroris Penyerang Mako Brimob Depok Divonis Mati

Illustrasi

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman mati kepada enam terdakwa teroris pelaku penyerangan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada 2018.

Vonis dibacakan majelis hakim pada Rabu (21/4/2021) siang.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang meminta tak disebutkan identitasnya mengatakan, keenam terdakwa yang divonis telah menerima dan tidak menyatakan banding.

"Hasil persidangan perkara Terorisme, kejadian di Mako Brimob, Rabu 21 April 2021. Semua terdakwa menerima dan tidak menyatakan banding," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (22/4/2021).

Berdasarkan daftar, keenam terdakwa yang divonis mati itu yakni:

1. Anang Rachman

2. Suparman alias Maher

3. Syawaludin Pakpahan

4. Suyanto alias Abu Izza

5. Handoko alias Abu Bukhori

6. Wawan Kurniawan

Kronologi

Dalam peristiwa itu, 155 narapidana kasus terorisme sempat menyandera anggota polisi selama sekitar 39 jam.

Mereka akhirnya menyerahkan diri pada Kamis (10/5/2018) pagi. Adapun lima anggota Polri gugur.

Selama dua malam itu, sejumlah peristiwa terjadi. Berikut lini masa yang dirangkum Kompas.com dari peristiwa saat itu.

Selasa, 8 Mei 2018

1. Pukul 21.30: Wartawan mulai mendapatkan informasi tentang jebolnya tahanan napi kasus terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Namun, upaya konfirmasi dilakukan ke aparat kepolisian tak mendapat jawaban.

2. Pukul 23.20: Konfirmasi baru didapat dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri saat itu, Brigjen (Pol) M Iqbal.

Namun, Iqbal hanya membenarkan terjadinya kerusuhan di dalam Mako Brimob yang melibatkan tahanan dan petugas. Saat itu, polisi masih berusaha menangani kekacauan di dalam Mako.

Rabu, 9 Mei 2018

1. Pukul 00.05: Aparat kepolisian mulai melakukan pengamanan ketat di sekitar Mako. Wartawan diminta menjauh gerbang Mako hingga 200 meter.

Di media sosial, mulai bertebaran gambar dan foto yang menyebutkan kondisi terkini di Mako Brimob. Bahkan, ada salah satu akun Instagram yang disebut melakukan siaran langsung dari dalam Rutan Mako Brimob yang berhasil dikuasai para napi kasus teroris.

2. Pukul 00.35: Polisi mulai memasang kawat berduri. Wilayah yang disterilkan juga meluas hingga gereja, rumah sakit, hingga unit Satwa Kabaharkam yang berada persis di samping Mako Brimob.

3. Pukul 01.07: Karo Penmas Brigjen (Pol) M Iqbal akhirnya memberikan pernyataan kepada pers. Dia membenarkan adanya kerusuhan di dalam Rutan Mako Brimob. Peristiwa itu bermula dari cekcok tahanan dengan petugas. Sejumlah petugas terluka.

4. Pukul 01.15: Jalan Akses UI yang berada di depan Mako Brimob Kelapa Dua ditutup sementara. Di sepanjang jalan ini, banyak disebar personel Brimob.

5. Pukul 02.15: Sejumlah personel polisi diperintahkan untuk bersiap siaga. Secara serentak, para personel mengokang senjata laras panjang yang dibawa.

Setelah itu, terdengar perintah agar para polisi yang dilengkapi dengan helm dan rompi anti-peluru tersebut mengambil tempat masing-masing untuk melindungi diri.

6. Pukul 05.30: Kendaraan pribadi maupun masyarakat yang berjalan kaki dilarang melintas di depan Mako Brimob.

7. Pukul 12.26: Karo Penmas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal mengungkapkan kerusuhan terjadi karena masalah pemberian makanan dari pihak keluarga yang harus lewat pemeriksaan petugas. Ada napi yang tidak terima dan memicu keributan.

8. Pukul 14.57: Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan ada korban tewas dalam insiden di Mako Brimob.

9. Pukul 16.00: Keterangan dari pihak kepolisian mulai terang benderang. Ada lima anggota Densus 88 dan satu orang napi teroris tewas dalam kerusuhan di Mako Brimob. Diketahui pula, para napi teroris berhasil merebut senjata petugas dan menyandera satu anggota Densus lainnya.

10. Pukul 17.51: Lima anggota Densus 88 mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena gugur saat bertugas.

11. Pukul 17.57: Tuntutan para napi teroris kerap berubah-ubah. Awalnya, mereka protes soal makanan. Namun, belakangan merekam meminta bertemu dengan terdakwa kasus bom Thamrin, Aman Abdurrahman.

12. Pukul 23.28: Napi teroris menguasai seluruh Rutan Mako Brimob. Polisi bahkan tak bisa mendekat ke rutan di blok lain yang menampung tahanan kasus di luar terorisme. Polisi hanya bisa berjaga di luar gedung.

Kamis, 10 Mei 2018

1. Sekitar pukul 00.00: Bripka Iwan Sarjana, sandera terakhir berhasil dibebaskan dalam keadaan hidup. Iwan mengalami luka lebam di bagian tubuh dan beberapa bagian tubuh. Pembebasan Iwan ini adalah hasil negosiasi dengan pihak napi teroris yang meminta makanan.

2. Pukul 02.18: Satu unit mobil barracuda masuk ke Mako Brimob Kelapa Dua.

3. Pukul 07.15: Operasi pengambilalihan rutan yang dikuasai tahanan berakhir. Polisi memberikan ultimatum terlebih dulu untuk para tahanan menyerahkan diri sebelum melakukan penyerbuan.

Ada 145 tahanan yang menyerahkan diri. Sementara 10 orang lainnya sempat melawan. Namun, setelah beberapa lama, 10 tahanan itu juga akhirnya menyerahkan diri. Tak ada korban jiwa dalam operasi pengambilalihan kali ini.

4. Pukul 07.25: Terdengar bunyi ledakan keras dan suara tembakan dari arah dalam Mako Brimob Kelapa Dua. Wartawan langsung merunduk untuk berlindung. Sementara aparat kepolisian terlihat bersiap mengokang senjata.

Polisi mengatakan, suara dentuman dan senjata itu sebagai tanda sterilisasi untuk memastikan operasi pengambilalihan berakhir. (K/Syarif/Ismail).

Komisioner BNSP Melarang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan

Komisioner Badan Nasional Sertifikasi (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com,– Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan, Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam system sertifikasi kompetensi nasional Indonesia.

Hal itu ditegaskan Henny, saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. Dewan Pers, boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” tandas Henny.

Dikatakan pula, oleh karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan.

Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini, mengatakan, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.

Menurutnya, hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP. Jadi, kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi, itu melanggar dan ada sanksi pidananya,” tegas Agus.

Sementara itu, di tempat yang sama, Hence Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.

Terima-kasih banyak dan selamat, kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten, sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini, menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia, telah memiliki asesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda,” ungkap Mandagi.

Mandagi, mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi dan latar belakang media.

Salah satu peserta yang berasal dari Kota Batam, Mangapul Matondang, ikut memberikan komentar terkait pelaksanaan kegiatan ini.

Matondang, yang juga menjabat Pimpinan Redaksi di Media Online BeNews, mengatakan, dirinya bangga bisa mendapat pengakuan resmi dari negara. Saya berharap, semua wartawan di Indonesia bisa disertifikasi kompetensinya melalui jalur resmi yakni lewat BNSP, bukan yang versi abal-abal dan melanggar undang-undang,” imbuhnya.

Para peserta, yang mengikuti Diklat Asesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini, berasal dari organisasi pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI).

Latar belakang peserta, juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online (Indonesia Satu, Berita 55, BeNews), dan media cetak.

Menariknya, ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen, Mantan GM Kantor Berita Antara ini mengakui Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia, ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di DP.

Saya sempat mengalami kesulitan, saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh Master Asesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi ini lah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan,” ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan.
Fredrik, juga mengaku akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya.

Soegiharto Santoso, selaku Ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia, yang juga turut menjadi peserta, mengatakan, tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia. “Kedepannya nanti saya berharap, UKW harus lewat LSP yang berlisensi BNSP dan LSP kami sudah siap melaksanakannya di jalur yang benar,” pungkasnya.(*)

Presiden Sebut Pencegahan dan Mitigasi Kunci Utama Kurangi Risiko Bencana

Presiden Jokowi saat usai Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara (Foto Istimewa)

Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.

"Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," kata Presiden.

Pemerintah sendiri telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja. Menurutnya, rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan.

"_Grand design_ itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," jelasnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden kembali menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan, Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.

"Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir," paparnya.

"Segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi," sambungnya.

Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kepala Negara juga menegaskan agar tidak ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana.

"Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal," imbuhnya.

Ketiga, Presiden menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Presiden tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi.

Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.

"Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali," tambahnya.

Keempat, edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, serta melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.

Dalam satu tahun ini, Indonesia telah diberi pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana nonalam berupa pandemi Covid-19. Bencana kemanusiaaan berskala global tersebut mengharuskan semua pihak bekerja cepat, inovatif, dan juga kolaboratif. Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah ikut bekerja keras menangani pandemi yang terjadi.

"Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana," tandasnya.

Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Ismail).

Terkait Pertanyaan Vaksinasi Covid 19 Terhadap Tahanan KPK, Ini Jawaban Ketua KPK H.Firli Bahuri

Ketua KPK H.Firli Bahuri (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com,- Ketua KPK H. Firli Bahuri mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada KPK. Bahwa kami sangat memahami atas beberapa respon tersebut, akan tetapi kami juga berkewajiban untuk menjaga keselamatan jiwa setiap orang termasuk tahanan.

Negara bertugas untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, demikian diamanatkan pembukaan alenia ke-4 Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Maka terkait itulah KPK melaksanakan vaksinasi dengan kerja sama dengan Komite Penanganan COVID-19 untuk seluruh insan KPK dan para Pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK. Ungkap Ketua KPK H. Firli Bahuri, Sabtu 27/02 di Jakarta.

Mari kita pahami bersama bahwa sampai dengan hari ini kasus positif COVID-19 Tahanan KPK cukup tinggi, yaitu 20 dari total 64 orang tahanan (31%) dan bahkan ada pegawai sampai meninggal dunia.

Bahwasanya tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan untuk tertular dan menularkan virus ini karena banyak berhubungan dengan berbagai pihak, diantaranya: Putugas Rutan, Penyidik, Keluarga Tahanan, Kuasa Hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Terang Firli.

Adapun, penanganan dan pencegahan virus ini salah satunya dengan segera memutus rantai penularannya dengan vaksinasi.

KPK melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh pegawainya, termasuk pihak-pihak yang terkait diantaranya: petugas kantin, petugas keamanan dan kebersihan, jurnalis, tahanan dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan KPK, jelasnya

KPK memandang penting melakukan vaksinasi Tahanan karena beraktivitas dan berinteraksi dengan pegawai KPK dan pihak lainnya. Hal itu juga untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tersebut. Kesehatan Tahanan juga menjadi penting untuk dapat memperlancar proses penanganan dan persidangan perkaranya.

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia, demikian halnya bagi seorang tahanan. Dalam Pandemi COVID-19 negara bertanggungjawab melalui program vaksinasi".

KPK juga berkomitmen untuk mendukung dalam percepatan program ini sehingga kita bisa lebih dini memutus rantai penularannya.

KPK berharap, masyarakat Indonesia bisa segera memperoleh vaksinasi COVID-19 karena keselamatan jiwa manusia merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex ecto). Tutup Ketua KPK H. Firli Bahuri.

Mahfud MD Ungkap Karakter Buruk Orang Indonesia, Ajak Kembali Ke Nilai-Nilai Pancasila

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Menko Polhukam, Mahfud MD, menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebab selama ini, Mahfud menilai nilai-nilai Pancasila sudah mulai memudar dari jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai karakter-karakter buruk orang Indonesia yang ditulis jurnalis dan pengarang, Mochtar Lubis, dalam buku 'Manusia Indonesia' benar-benar terjadi. Dalam buku tersebut terdapat 5 sifat buruk orang Indonesia dan 1 sifat baik yang bisa jadi tumpuan.

"Kalau kita lihat tulisan Mochtar Lubis yang sekarang masih sering dijadikan referensi sebenarnya manusia Indonesia tidak baik-baik amat. Ada 6 karakter manusia Indonesia itu apakah mau kembali ke 6 karakter ini?" kata Mahfud dalam acara Konferensi Forum Rektor Indonesia pada Sabtu, 4 Juli 2020.

Pertama, kata Mahfud, orang Indonesia disebut hipokrit dan munafik. 

"Berteriak-teriak akan memberantas korupsi tapi jika ada kesempatan dia korupsi. Melarang orang berboros-boros tapi ada kesempatan dia yang pertama kali berboros-boros," ucapnya.

Selanjutnya yakni tidak mau bertanggung jawab. Mahfud menyatakan berdasarkan buku tersebut orang Indonesia apabila berbuat kesalahan enggan tanggung jawab.

"Misalnya kalau sudah ada kesalahan, dia bilang saya hanya melaksanakan tugas, saya akan terus maju pantang mundur karena bagi saya tanggung jawab itu adalah maju bukan mundur. Apalagi saya dinyatakan belum bersalah oleh hukum, baru dituduh, baru diindikasikan," katanya.

Kemudian, lanjut Mahfud, orang Indonesia disebut berjiwa feodal atau ingin dipuji-puji. "Suka membagi-bagi jabatan, suka minta jabatan melalui upeti dan sebagainya," sebut Mahfud.

Keempat orang Indonesia dianggap percaya tahayul dan percaya pada dukun-dukun. "Pemilihan gitu cari dukun, cari jimat, mandi tengah malam pakai air jeruk dicampur daun kates dan sebagainya, itu tahayul," kata Mahfud.

Adapun sifat buruk kelima yakni orang Indonesia berwatak lemah dan mudah menyerah. "Sehingga kalau ada sesuatu ya sudahlah ambil hikmahnya saja. (Contoh) Djoko Tjandra itu sudah terlanjur masuk biarin saja ambil hikmahnya," ucap Mahfud mencontohkan.

Namun 1 sikap positif orang Indonesia menurut Mochtar Lubis yakni artistik atau kreatif dalam membuat karya seni. Sehingga tak heran orang Indonesia mahir dalam membuat karya seni.

Selain itu, Mahfud menyebut sifat buruk orang Indonesia juga pernah disampaikan Bung Hatta pada 1974. Saat itu Bung Hatta menyebut korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya.

Namun Mahfud tak ingin mengamini sifat-sifat buruk tersebut. Ia menilai hal itu sebagai kritikan.

"Apa yang dikatakan Mochtar Lubis dan Bung Hatta harus dianggap sebagai kritik agar kita bisa memperbaikinya melalui politik kebudayaan, politik pendidikan yang nanti ujungnya akan ke sana," jelas Mahfud.

Sehingga, Mahfud mengajak masyarakat Indonesia agar kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik dari budaya bangsa Indonesia. (Syarif).

Nasihat Kapolri ke Taruna Akpol : Jangan Lupa Katakan Tolong, Maaf dan Terima Kasih

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menghadiri wisuda taruna dan taruni Akademi Kepolisian pada 3 Juli 2020. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Polri itu mengingatkan meski lulus dengan pangkat perwira mereka tetap harus menghormati para senior dan anggotanya.

Idham memberikan tiga ilmu agar para perwira muda lulusan taruna Akpol itu tidak salah dalam bersikap saat ditugaskan nanti. Tiga hal itu ialah kata tolong, maaf dan terima kasih.

"Ada 3 ilmunya itu. Jangan pernah kau lupa, kata tolong, maaf, terima kasih. Kalau kau sudah pegang semua itu, insyaallah kau akan dihargai anak buah, atasan," kata Idham dalam sambutannya seperti dikutip dari akun YouTube Akpol, Senin (6/7/2020).

Idham mengingatkan agar para lulusan Akpol tidak sombong dengan pangkat yang mereka dapatkan usai lulus. Pangkat yang tinggi tidak boleh membuat mereka bertinggi hati hingga enggan meminta maaf jika berbuat kesalahan.

"Jangan kau sombong. Mentang-mentang perwira remaja, enggak boleh itu. Tidak hina kau kalau kau minta maaf," kata Idham.

Sebanyak 293 taruna Akpol angkatan 51 Batalyon Adnyana Yuddhaga dinyatakan lulus. Capaja atas nama Ivan Pradipta menjadi lulusan terbaik dan meraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian 2020.

Acara wisuda tersebut dihadiri oleh Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto, Gubernur Akpol Irjen Asep Syahrudin, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi, serta pejabat lainnya.

Ketua MPR RI Ajak Kaum Milenial Bumikan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa. Di rentang waktu tahun 2020 hingga 2035, jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran. Nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat. Pertama, jumlah usia produktif tersebut merupakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech pada acara Milenial Talk Conference 2020 yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Minggu (5/7/20).

Turut hadir Direktur Eksekutif Milenial Talk Institute Indonesia Hasan Basri, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Agus Mulyono Herlambang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yacut Cholil Qoumas, Walikota Bogor Bima Arya, Jubis Menhan RI Dahnil Anzar, Penulis Buku Pancasila Ideologi Dunia Saddam Al Jihad, serta ratusan milenial yang mengikuti secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, Korea Selatan berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mengarahkan industri rumah tangga membuat komponen handphone. Tiongkok dengan cara mengarahkan industri rumahan memproduksi komponen elektronik. Sedangkan Jepang berhasil mengoptimalkan kinerja penduduk usia produktif sehingga tingkat penganggurannya sangat kecil, kurang dari 3 persen.

"Tidak semua negara sukses. Misalnya Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal karena kurangnya perhatian pada kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta rendahnya tingkat pertumbuhan lapangan perkerjaan, sehingga sekitar 53 persen generasi milenial Afrika menjadi pengangguran," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong besarnya jumlah milenial Indonesia selain harus berdampak positif terhadap perekonomian juga harus membawa dampak besar dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila. Mengingat cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman, tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.

"Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita. Misalnya pengesahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang saat ini sudah sampai ke negara tetangga, patut kita waspadai agar tak sampai masuk ke Indonesia. LGBT tak boleh hidup di tanah Indonesia karena tak sesuai ajaran agama maupun kultur kebudayaan bangsa kita," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, jika budaya asing seperti LGBT dibiarkan merongrong jati diri, tradisi, budaya, dan moralitas serta kearifan lokal bangsa kita, tak menutup kemungkinan Pancasila akan semakin terpinggirkan dan hanya hadir dalam ruang utopia. Keprihatinan ini bukan mengada-ada, terutama bila kita merujuk pada beberapa publikasi hasil survey.

Survey LSI tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga tahun 2018, angkanya turun menjadi 75,3 persen.

Survey yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.

"Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekedar hapalan luar kepala," pungkas Bamsoet. (*)

Badan Koordinasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Akan Gelar Rakornas di Jakarta

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Pemerintah Pusat dan Daerah Jadikan Desa Sebagai Ujung Tombak Segala Bidang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.

Perlu diketahui, lanjutnya, Desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.

Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi Desa-Desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa. 

Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru Desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididk untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).

Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stake holders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.

Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.

“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, mengembangkan potensi-potensi Desa. Sebab Desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.

Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari Desa sebagai ujung tombak Indonesia.

“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap Kepala Desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya. Desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI ini juga mengumpulkan setiap delegasi dari desa-desa, kecataman dan kabupaten, serta pihak-pihak yang konsern dengan desa. Mereka mebawa persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing desanya, untuk dibahas dan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholders.

Karena itulah, dikatakan Isra A Sanaky, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Dr Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian didapuk sebagai keynote speaker dalam Rakornas BKNDI itu. Supaya, Pemerintah Pusat bisa berkomunikasi langsung dan berkoordinasi langsung dengan para perangkat desa, atas persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan.

Selain Mendagri Tito Karnavian, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kementerian PUPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pakar dan Tuan Rumah Jakarta yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat dibutuhkan kehadiran dan koordinasi maupun masukannya untuk menjaga dan mengembangkan desa-desa di seluruh Indonesia, agar semakin maju dan sejahtera.

“Rakornas BKNDI ini melibatkan semua pihak, terutama delegasi dari desa-desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, budayawan, para pemuda dan mahasiswa, Camat, SKPD dan semua stakeholders. 

Ini semua untuk membangun desa yang lebih baik dan berkualitas, dengan pembangunan yang terarah dan efektif melalui pengembangan SDM desa dan sumber-sumber yang ada di desa juga,” tutur Isra A Sanaky.

Hingga saat ini, lanjutnya, para peserta yang akan mengikuti Rakornas BKNDI sudah berdatangan dari daerah ke Jakarta. Dia berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta.

“Kami berharap semua pihak, terutama Pak Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Bapak Anies Rasyid Baswedan, Pak Kapolri Jederal Pol Idham Azis dan semua pihak menyukseskan Rakornas ini, demi kemajuan desa-desa Indonesia. Menciptakan SDM Unggul dan mampu bersaing di kancah global,” tutup Isra A Sanaky.***

Untuk Informasi Lebih Lanjut Rakornas BKNDI Hubungi:

Kantor Pusat Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa Se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur. 

Kontak: 081288206926. Email: bkndi¬_indonesia@yahoo.com

Tim Media: 081218212734

Ini Jadwal Tahapan Pilkada 2020 dari KPU

Teropongsulawesi.com, Tahun 2020, Negara ini kembali akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 270 daerah dan pemungutan suara (Pencoblosan) akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020.

Nantinya, untuk pemilihan Gubernur diadakan di 9 provinsi. Sedang Pilkada di Kabupaten dan kota diikuti oleh 224 kabupaten dan 37 kota.

Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Berikut 24 tahapan Pilada Serentak 2020:

1. Perencanaan Program dan Anggaran (30 September – 1 Oktober 2019)

2. Penyusunan Peraturan penyelenggaraan Pemilihan (31 Agustus 2020)

3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS (1 Januari 2020 – 21 Agustus 2020)

4. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan (1 November 2019 – 23 Agustus 2020).

5. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (20 Februari 2020 – 27 Maret 2020)

6. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (27 Maret 2020 – 22 September 2020)

7. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi (9 Desember 2019 – 3 Maret 2020).

8. Peyerahan dukungan pasanan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota kepada KPU Kabupaten/Kota (11 Desember 2019 – 5 Maret 2020)

9. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota kepada PPS (18 Mei 2020 – 25 Mei 2020)

10. Pengumuman pendaftaran pasangan calon (16 Juni 2020 – 18 Juni 2020).

11. Pendaftaran pasangan calon (16 Juni 2020 – 18 Juni 2020)

12. Penetapan pasangan calon (8 Juli 2020 – 8 Juli 2020)

13. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon (9 Juli 2020 – 9 Juli 2020)

14. Masa Kampanye (11 Juli 2020 – 19 September 2020)

15. Debat publik dan debat terbuka (11 Juli 2020 – 19 September 2020).

16. Kampanye melalui media massa (6 September 2020 – 19 September 2020)

17. Masa tenang dan pembersihan alat peraga (20 September 2020 – 22 September 2020)

18. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS (23 September 2020 – 23 September 2020)

19. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS (23 September 2020 – 27 September 2020)

20. Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU kabupaten/kota (23 September 2020 – 25 September 2020)

21. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota (29 September 2020 – 1 Oktober 2020)

22. Pengumuman hasil rekapitulasi provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi (2 Oktober 2020 – 5 Oktober 2020)

23. Penetapan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil walikota (Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU)

24. Penetapan calon gubernur dan wakil gubernur (Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU).

Bupati Adnan Dorong Pemerataan Distribusi Pendapatan Dengan Prioritaskan UMKM Sebagai Prioritas Pembangunan

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Pembangunan ekonomi harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Sementara, untuk mendorong pemerataan distribusi pendapatan, maka dalam hal ini pemerintah daerah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa sejak 2016 hingga 2021 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan (API) saat mempresentasikan hasil essainya pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (10/10) di Jakarta.

Bupati Adnan yang juga salah satu peserta Lemhanas ini mewakili kelompok B dengan nomor urut 6.

Dalam kesempatan tersebut dirinya menjelaskan, diangkatnya UMKM sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Gowa, karena UMKM merupakan penopang perekonomian rakyat. Terbukti UMKM tahan terhadap krisis ekonomi pada 1998 lalu.

"Terlebih lagi karena sektor UMKM ini menyerap banyak tenaga kerja, baik di bidang perdagangan, jasa maupun produksi," jelasnya.

Ia menyebutkan, jumlah UMKM di wilayah Kabupaten Gowa pada 2018 tercatat sekitar 7.000 pelaku UMKM. Nilai ini merupakan potensi ekonomi yang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Lanjutnya, Pemkab Gowa juga mengambil tanggungjawab yang penuh dalam meningkatkan potensi para pelaku UMKMnya melalui pemberdayaan UMKM. Salah satunya dengan meluncurkan program "Satu UMKM Unggulan di Desa/Kelurahan.", melalui program tersebut Bupati Gowa berhasil menerima Piala Natamukti dari Menteri Koperasi dan UKM pada 2018 lalu.

Pemberdayaan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan ini akan sangat mendorong geliat pelaku UMKM-UMKM baru, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja yang pada gilirannya akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gowa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018  menunjukkan bahwa angka pengangguran sebesar 4,80 persen, berada di bawah Sulsel dan nasional dengan capaian yang sama sebesar 5,34 persen. Sedangkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Gowa sebesar 7,83 persen yang berada di bawah Sulsel dengan 8,87 persen dan nasional 9,66 persen.

Dalam pertemuan ini juga ia mengatakan, permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Gowa adalah tingginya angka kemiskinan. Menurutnya, untuk menanggulangi kemiskinan mesti diterapkan dua strategi.

Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedua, mengurangi pengeluaran masyarakat. Peningkatan pendapatan ditempuh dengan cara menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan pengeluaran pendapatan ditempuh dengan cara memberikan subsidi di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Intinya pendidikan dan kesehatan gratis bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Biaya pendidikan dan kesehatan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, baik usaha produktif maupun simpanan di bank. Dukungan data simpanan masyarakat pada 2015 hingga 2018 tercatat naik, salah satunya pada 2015 berapa pada Rp1,4 trilyun, dampaknya daya beli masyarakat meningkat," tegas Bupati Adnan.

Atas pemaparan yang disampaikan tersebut Bupati Adnan berhasil terpilih sebagai pemaparan terbaik dari Kelompok B.

Wagub Sulsel Hadiri Rakor Lintas Sektor Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Pemprov Sulsel

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan Andi Sudirman Sulaiman (ASS), hadir dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Rapat ini juga menyorot tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulsel tahun 2019-2039.

Dalam kesempatan ini, Andi Sudirman Sulaiman memaparkan visi dan misi, komoditas unggulan, rumah sakit regional yang dalam tahap pembangunan, serta program direct call Pemprov Sulsel. Wagub juga menjelaskan kondisi jalan daerah terisolir di Sulsel yang kini sudah dapat diakses.

"Akses jalan di Kabupaten Bone salah satunya, wilayah tersebut merupakan daerah terisolir, kini sudah dapat diakses, hal tersebut dapat terwujud karena adanya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota," ujarnya.

Perubahan RTRW harus berdasarkan aturan atau regulasi yang baru, yang kemudian diintegritaskan pada program kerja Gubernur.

"Sulsel memiliki program Direct Call Eksport di Indonesia Timur, sehingga kami terus meminta arahan dan petunjuk kepada Pemerintah Pusat terkait pembenahan RTRW," tandasnya.

Hadir dalam rakor tersebut, Dirjen Tata Ruang Abdul Kamarzuki, Bupati dan Wali Kota se-Sulsel, dan Beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. (*)

Berkat Mandat Temuan dan Penyelidikan ICAC, Hong Kong Telah Jadi Negara Paling Bebas Korupsi di Dunia

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi-nya Hongkong yang bernama ICAC mulai beroperasi sekitar 45 tahun yang lalu. Komisi tersebut telah berhasil mentransformasikan Hong Kong menjadi kota yang lebih jujur dan menjadi pusat keuangan internasional. Dalam buku “A Modern History of Hong Kong (2004)“, Steve Tsang, seorang profesor studi Cina di University of Nottingham, menggambarkan ICAC sebagai "salah satu hadiah perpisahan terbaik dari pemerintah kolonial", yang "membuat dampak psikologis yang tepat pada khalayak ramai".

Dalam sebuah perbincangan ringan dengan Pembina PDK Kosgoro Jawa Barat   Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Senin ( 7/10 ) ia mengatakan bahwa ICAC memiliki pengaruh yang besar dan sangat dipercaya oleh publik. Meskipun sebelumnya pernah juga diterpa fitnah, dimana dikabarkan bahwa mantan kepala ICAC Timothy Tong Hin-ming pada 2012 dituduh menyalahgunakan dana publik selama masa jabatannya. Termasuk ada juga pengaduan – pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai ICAC.

Pada tahun-tahun awal berdirinya ICAC, fokusnya terletak pada korupsi di tubuh kepolisian. Neil Maloney, seorang ekspatriat Inggris yang bergabung dengan kepolisian Hong Kong pada tahun 1969 sebelum menjadi penyelidik ICAC pada tahun 1974, mengenang bahwa setiap kantor polisi memiliki ruang khusus untuk seorang "kolektor", yang tugas satu-satunya adalah membeli draft bank untuk mengirim suap ke akun lokal dan luar negeri.

Neil Maloney pernah mengatakan bahwa dulu orang-orang yang bergabung di kepolisian dan pemerintahan bisa korupsi, tetapi sekarang Hongkong memiliki anak - anak muda yang bekerja di pemerintahan dalam masyarakat yang bebas korupsi, katanya.

Selama tahun-tahun awal ICAC, banyak pegawai pemerintah dan petugas polisi membenci komisi tersebut karena merasa kehilangan uang tambahan. Lalu Gubernur Hongkong saat itu membuat keputusan berani yang mengejutkan ICAC, yaitu mengampuni kasus korupsi yang terjadi sebelum 1977 melalui amnesti parsial.

Setelah amnesti parsial 1977, perhatian ICAC beralih ke perilaku ilegal dalam layanan pemerintahan dan kemudian sektor swasta. Hong Kong saat ini menjadi pusat keuangan internasional dan telah menerima investasi lebih dari HK $ 82 miliar, karena adanya kepercayaan publik terhadap cara kerja dan integritas ICAC. 

Mandat ICAC untuk menemukan dan menyelidiki korupsi di Hong Kong telah menjadikan daerah paling bebas korupsi di dunia. Oleh karena itu saat ini, ICAC sering dijadikan rujukan dalam pendidikan anti korupsi.

Anggota DPR-DPD RI Terpilih di Pileg 2019 Asal Sulsel Ramah Tamah Dengan Gubernur Sulsel

Teropongsulawesi. Com, Jakarta - Gubernur Sulawesi-Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah yang melakukan kunjungan ke Jakarta menggelar malam ramah tamah bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Sulsel yang baru saja terpilih di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).

Selain amggota DPR dan DPD yang terpilih, juga hadir Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani, Direktur Pelindo IV Farid Padang, Kajati Sulsel Firdaus Delwilmar, pengurus dan tokoh-tokoh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Jabodetabek. 

"Alhamdulillah malam ini kita hadir sebenarnya di samping ramah-tamah, ini bentuk kesyukuran kita semua," kata Nurdin Abdullah.

Ia menyampaikan awalnya kegiatan ini akan dilaksanakan di Makassar tetapi mengingat mereka baru dilantik dan tentu akan memiliki agenda yang banyak dan padat di Jakarta. Untuk itu Nurdin mengucapkan selamat. Hal ini juga ditujukan pada anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang juga baru saja dilantik. 

Nurdin menyampaikan bahwa, mereka memiliki peranan penting. Bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga untuk Sulsel.

"Saya meyakini, bahwa Sulawesi Selatan ini tentu kita butuh percepatan pembangunan kalau kita tidak bersama-sama menyatukan langkah kita, menyatukan visi kita, menyatukan hati kita. Saya yakin kita agak sulit untuk melakukan percepatan," sebutnya. 

Di forum ini, Gubernur juga menyebutkan dan berharap akan kembali dipertemukan untuk menjelaskan seperti apa misi Pemprov Sulsel dalam membangun Sulsel. 

"Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir. Semoga di lain waktu kita akan ketemu kembali, apakah di sini atau di Makassar. Kami akan memanfaatkan momen reses nanti jika ada kunjungan ke Sulawesi Selatan," ungkapnya.(*)

Ketua APPSI Kukuhkan Pengurus Assosiasi Kadis Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia

Teropongsulawesi. Com, Jakarta - Pengurus Asosiasi Kadis Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) resmi dikukuhkan.  Pengukuhan itu dilakukan Ketua APPSI, Longki Djanggola sekaligus Gubernur Sulawesi Tengah di Hotel Lemeredian, Jakarta, Jum'at, 4 Oktober 2019.

Pengukuhan dilakukan dihadapan peserta acara diskusi nasional satu data Indonesia. Dalam komposisi pengurus AKKPSI yang dikukuhkan itu, Kadis Kominfo Provinsi Sulsel, Andi Hasdullah diplot sebagai Wakil Ketua. 

Pengukuhan pengurus Askompsi dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama untuk menghadirkan satu data Indonesia antara kepala BPS  DR. Kecuk Suharianto dengan pihak ASKOMPSI yang diwakili Kadis Kominfo Sumbar, Yelfin, Kadis Kominfo Kalsel, Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, dan Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah.

Dalam sambutannya  ketua APPSI Longki Djanggola memberi apresiasi dan selamat kepada pengurus Askompsi yang baru saja dikukuhkan untuk melaksakan tugas diskominfo- SP yang berkinerja makin baik untuk memajukan daerah dan Indonesia

Ketua Umum ASKOMPSI sekaligus Kadis Kominfo Yogyakarta, Ir. Rony Prianto Hari, MT mengatakan bahwa akan mendorong Askompsi untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas baik itu Diskominfo secara lembaga daerah internal yang mengkoordinir urusan informasi  komunikasi publik, e-govermant, statistik sektoral dan ciber scurity. "Termasuk upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat meliputi Kementerian Kominfo, BSSN, BPS, KemenpanRB, kemendagri, Bappenas dan instansi terkait lainnya," urai Rony.

Wakil Ketua Askompsi, Ir. H. Andi Hasdullah, MSi ) menambahkan kehadiran ASKOMPSI  menjadi wadah bagi para Kadis Kominfo untuk berbagi pengalaman, bertukar informasi lingkup urusan topoksi yang melekat pada diskominfo-SP. Termasuk menyalurkan saran dan aspirasi daerah ke pemerintah pusat untuk optimalisasi kinerja Diskominfo-Statistik dan persandian kedepan lebih bersinergi lebih kolaboratif lagi untuk mencapai kinerja optimal terhadap urusan yang melekat pada lembaga diskominfo itu.

"Bahkan ada satu strong poin  ASKOMPSI berkomitmen akan hadir menjadi perekat NKRI menuju Indonesia Hebat sebagai kelembagaan didaerah yang  menangani informasi dan komukasi publik dan kondinator yang gawani penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis eletronik SPBE didaerah," beber Andi Hasdullah.

Adapun nama nama pengurus ASKOMPSI berdasarkan keputusan Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia Nomor:007/IX/ASKOMPSI/2019 Periode 2019- 2021 terdiri dari DEWAN PEMBINA  Askompsi, Ir. Yeflin Luandri, M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar), Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, M.Si (Kadis Kominfo
Kalsel). Selanjutnya Ketua askompsi, Ir. Rony Primanto Hari, MT (Kadis Kominfo DIY), wakil ketua lr.Herson Aden, M.Si (Kadis Kominfo Kalteng), wakil ketua lr. H. Andi Hasdullah M.Si (Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan).

Posisi Direktur Eksekutif lr. Eddy Santoso, MM dibantu Dra. Meni Karyawati.
Sekretaris dan pengurus lainnya yaitu dr. Frona Koedoeboen, M.Kes (Kadis Kominfo Provinsi Maluku, Riena Retnaningrum, SH  (Kadis Kominfo Jawa Tengah), lr. Nurachmat Herlambang, MMA (Kadis Kominfo Prov Jambi), Atika Nur Rahmania, S.lP, M.Si (Kadis Kominfo Provinsi DKI Jakarta, Kansiana Salle, SH ( Kepala Dinas Kominfo Prov. Papua), Dr. Drs. Sudarman,MSi ( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung), lr. Syahrullah Mursalin, MP, (Kepala Dinas Kominfo Provinsi
Kalimanta Utara), Farida Lamarauna, SE,
M.Si( Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah).

AHG Mewakili Gubernur Sulsel Menerima Penghargaan Indonesia Award Efektifitas Pelayanan Publik

 

Teropongsulawesi. Com, Jakarta - Sekretaris Provinsi Sulsel (Sekprov Sulsel) Abdul Hayat Gani hadir mewakili Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menerima penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Efektifitas Pelayanan Publik dalam Indonesia Award di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Kamis (3/10) malam.

Dalam sambutannya, mengucapkan Terima Kasih kepada INews TV yang telah memberikan apresiasinya kepada Pemerintah Sulawesi Selatan atas penghargaan efektifitas pelayanan publik yang kedua kalinya.

“Terima Kasih Kepada INews TV yang telah memberikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas penghargaan Efektifitas pelayanan Publik yang kedua kalinya,” kata Abdul Hayat Gani.

Lanjutnya, hal ini dicapai berkat peranan semua OPD dan semua stakeholder di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Terima kasih lagi iNews TV memang hebat dan Sulawesi Selatan melayani,” Ungkap Abdul Hayat Gani.

Pada kesempatan ini Abdul Hayat juga menuturkan harapan atas penghargaan yang telah diterima agar Pemprov Sulsel tetap memberikan inovasi, gagasan serta ide untuk mempermudah pelayanan publik.

“Ya, tentu harapan kita Sulawesi Selatan bagaimana tetap memberikan inovasi, gagasan, ide untuk mempermudah layanan layanan di masyarakat karena tentu di sini kita hadir untuk melayani “. Tuturnya.

Indonesia Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh INews kepada lembaga pemerintah, non-pemerintah maupun perorangan yang telah berkontribusi dan konsisten dalam membangun negeri.

Pada malam puncak penghargaan Indonesia Award INews TV kali ini dengan mengangkat tema ” Kita Indonesia ” dihadiri tokoh, pejabat pemerintah pusat dan daerah serta BUMN, diantaranya Mahfud MD, Menteri Luar Negri Retno Marsudi, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri PUPR Basuki Hadimulyo, Menteri Kominfo Rudiantara, Ketua KPU Arief Budiman, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan tentunya hadir pula Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.