Sekda Kab. Wajo hadiri acara Forum Komunikasi program jaminan Kesehatan Paripurna , ini agendanya

Teropongsulawesi. Com - Wajo (Sulsel), Acara Forum Komunikasi dengan pemangku kepentingan utama menuju program jaminan kesehatan Paripurna UHC Universal Health Coverage Kabupaten Wajo di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Jumat 6 September 2019.

Di awal pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., M.M menjelaskan bahwa pertemuan kali ini untuk mengakselerasi pencapaian dan bagaimana optimalisasi, dimana adanya beberapa isu baik dari kenaikan iuran BPJS, dan UHC akan seperti apa.

"Kami tadi berkunjung  ke Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng yang juga merupakan Rumah Sakit Rujukan terkait pembayaran BPJS dan ada beberapa laporan yang sudah dapat kita selesaikan, terkait laporan laporan yang masuk dan juga terkait Kinerjanya," ungkap H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

Dalam pertemuan hari ini di ruang Sekda dipaparkan beberapa hal diantaranya, ketentuan kebijakan pembayaran iuran jaminan kesehatan pada APBD APBN jaminan kesehatan, di mana iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat, diantaranya fakir miskin dan orang tidak mampu dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah di mana iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah dibayar oleh pemerintah daerah sendiri.

Dari data cakupan kepesertaan JKN KIS sampai dengan Agustus yang diperoleh data penerima bantuan iuran PBI APBN sebanyak 168.275 orang, sedangkan penerima bantuan iuran PBI APBD sebanyak 60.907 orang dan pekerja penerima upah sebanyak 27.852 orang pekerja bukan penerima upah Mandiri sebanyak 48.373 orang dan Bukan Pekerja 7.114 orang, sehingga total keseluruhan 312.521 orang dari total penduduk 372.512 orang, jadi ada selisih 59.991 orang kalau ditotalkan tinggal sekitar 16,10 % yang belum terdaftarkan.

Kenyataannya kalau sisa penduduk non JKN yang berjumlah 59.961 jiwa ini, bahwa tidak semua ingin mendapatkan kelas rawat kelas tiga, segmentasi kepesertaan secara alamiah akan terbagi ke beberapa segmen peserta lainnya, adanya mutasi kepesertaan dan secara bertahap dapat diusulkan berdasarkan dengan hasil validasi data, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta terdaftar aktif pada bulan tersebut.

Juga dijelaskan kalau menonaktifkan PBI APBN non BDT dan penggantian PBI APBN melalui SK Kemensos 79/Huk/2019 sebanyak 10.618 jiwa tapi jumlah peserta pengganti dari BDT Januari 2019 sebanyak 19.868 jiwa jadi ada surplus.

Juga dipaparkan kalau dari 142 desa yang ada di Kabupaten Wajo, ada 89 Desa yang sudah terdaftar sehingga masih ada 53 Desa di Kabupaten Wajo yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS segmen PPNPN, karena belum dianggarkan pada APBD Desa karena belum adanya surat edaran Perda yang mengatur terkait JKN bagi perangkat desa terdaftar sebagai PBI APBN.

Sebagai tindak lanjut pertemuan forum Wajo tahap pertama dijumpai kenyataan bahwa pengusulan peserta PBI APBD setiap bulan namun tidak maksimal seharusnya rata-rata 5.000 jiwa per bulan, selanjutnya telah terdaftar 89 desa dari 142 Desa sehingga masih ada 53 desa yang belum mendaftarkan kepala dan aparat desa hanya sebagai peserta JKN KIS dan terakhir kalau telah diterbitkan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan cabang Watampone dengan DMPTSP Kabupaten Wajo tentang kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawai dan anggota keluarganya.

Selanjutnya harapan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Wajo diantaranya dapat berupa dukungan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mewujudkan UHC bagi penduduk Kabupaten Wajo pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2019.

Dukungan Disdukcapil untuk melakukan Mapping data penduduk Kabupaten Wajo yang belum terdaftar, sebagai peserta JKN KIS yang akan diajukan sebagai peserta bulan Oktober November tahun 2019 berupa singkronisasi data dengan BPJS Kesehatan berdasarkan data NIK update 2019.

Dukungan dari Dinas Sosial untuk validasi data PBI APBD dan APBN bagi peserta yang telah meninggal, berupa surat keterangan penonaktifan peserta.

Dukungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 53 kepala desa dan aparat desa Kabupaten Wajo menjadi peserta JKN KIS sebagai segmen pekerja penerima upah.

Dukungan dari DPMPTSP untuk mewajibkan seluruh badan usaha yang mengurus surat izin usaha, baik baru maupun perpanjangan agar mendaftarkan perusahaannya beserta seluruh karyawannya menjadi peserta JKN KIS.

Dukungan dari DPMPTSP berupa surat edaran kepada seluruh badan usaha makro dan mikro yang memiliki izin usaha yang masih berlaku untuk mewajibkan mendaftarkan diri sebagai peserta JKN KIS segmen pekerja penerima upah.

Dan terakhir dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM untuk dapat mengeluarkan surat edaran untuk mewajibkan kepada seluruh Koperasi, agar terdaftar sebagai peserta JKN KIS segmen pekerja penerima upah.

( Humas Pemkab Wajo )

Gubernur Sulsel Sebut Jauh Sebelum Ditetapkan Kaltim Ibu Kota Negara Sulsel Sudah Pasok Kebutuhan Pangan Pulau Tersebut

Teropongsulawesi.com, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof H M Nurdin Abdullah membuka acara Focus Grup Discussion (FGD) Penyusunan Strategi Rantai Pasok dalam rangka mendukung pembangunan Ibu kota baru Negara.

Gubernur Sulsel kedua yang bergelar profesor ini mengaku, jauh sebelum ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara saat ini, Sulsel telah menjadi pemasok kebutuhan pangan pulau tersebut. Bahkan untuk provinsi lain di Pulau Kalimantan.

"Sebelum ibu kota negara dicetuskan di Kaltim, Sulsel sudah terlebih dahulu menjadi pemasok," ungkap Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di Hotel Aryaduta, Makassar, Senin (14/10/2019).

Apalagi, kata Prof Nurdin Abdullah, dirinya diminta oleh Direktur Jendela Bina Kontruksi Kementrian PUPR, Syarif Burhanuddin, agar serius menjadi daerah penyangga pangan bagi Ibu kota baru Negara di Kalimantan Timur.

"Saya diminta oleh bapak Dirjen bahwa Sulsel harus serius menyediakan pasokan pangan untuk Ibu kota baru Negara," jelas guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar ini.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulsel berharap FGD ini dapat memberikan inspirasi bagi seluruh daerah lain agar menyiapkan diri untuk kebutuhan Ibukota baru Negara.

"Daerah-daerah lain juga diharapkan dapat menyiapkan diri baik-baik untuk menjadi daerah penyangga pangan," ungkap mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini. (*)

BPOM : Ada 3 Komunitas Yang Akan Melakukan Kerjasama di Soppeng Terkait Prognas

Asisten Administrasi Umum Andi Fitrahuddin saat memberikan plakat kepada BPOM Provinsi Sulawesi Selatan (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com,-Asisten Administrasi Umum Drs. A. Fitrahuddin , M. Si didampingi Kadis Kesehatan menghadiri acara pertemuan Audiensi BPOM dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Rencana Pelaksanaan Program Prioritas Nasional BPOM RI Tahun 2021 di ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (08/04/2021).

Pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum menyambut baik kedatangan Kepala Balai Besar POM Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan.

Andi Fitrahuddin mewakili pemerintah kabupaten Soppeng berharap agar kerjasama kedepannya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

"Kami berharap kedatangan kepala BPOM dapat memberikan gambaran kepada kami dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat di Kab. Soppeng ini. Ujarnya.

"Kedepan kami berharap tetap melakukan komunikasi perihal waktu pelaksanaan pembinaan sehingga kami dari Pemerintah Daerah dapat menyiapkan segala sesuatunya terutama lokasi daerah yang akan dibina, tandas Andi Fitrahuddin.

Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM selaku kepala Balai Besar POM Prov. Sulsel menjelaskan maksud kedatangannya di Kab. Soppeng.

"Tujuan kami datang ke Soppeng ingin bersilaturrahmi untuk mengenal dan memperjelas hubungan kerja sama kami, karena ada program nasional terkait pengawasan obat dan pangan di daerah yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota. Bebernya.

"Adapun program Nasional yang akan dijalankan diantaranya yaitu pemberdayaan komunitas pasar untuk mengawal produk yang dijual bebas dari bahan berbahaya, pemberdayaan komunitas desa, dan pemberdayaan komunitas sekolah dalam pengawasan pangan jajanan anak sekolah bebas dari bahan berbahaya. Papar Hardaningsih.

"Selain program pangan dan jajanan anak sekolah kami juga akan membuat program inovasi yang melibatkan anak sekolah di Kabupaten Soppeng dan akan mengundang murid SMA/sederajat se Sulawesi Selatan untuk membuat lomba pembuatan video tentang obat dan makanan, sehingga film ini akan menjadi media edukasi bagi anak-anak tentang bahan pangan makanan.

Dikatakannya, "Semoga melalui audiensi kami ini dapat ditindaklanjuti sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama, Pungkas kepala BPOM Provinsi Sulawesi Selatan.

Usai pemaparan dilanjutkan dengan acara penyerahan plakat oleh Asisten Administrasi Umum kepada kepala Balai Besar POM Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kadis Pendidikan, Kadis Pemdes, Kadis Bappelitbangda, Kadis PPK dan UKM dan undangan lainnya. (Ismail/Humas).

Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Lantik PAW Mursalin Sebagai Anggota Legislator dari PPP

Ketua DPRD kabupaten Soppeng saat pengambilan sumpah kepada PAW Anggota DPRD kabupaten Soppeng Mursalin,SE (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Dalam rangka pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng sisa masa jabatan 2019-2024 Mursalin,SE resmi menjadi Legislator DPRD dari PPP.

Rapat paripurna DPRD Soppeng di pimpin dan di buka langsung oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syaharuddin, M Adam,Sos,MM yang dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Soppeng, Rabu, (7/4/2021).

Ketua DPRD Soppeng H. Syaharuddin, M Adam,Sos,MM. mengambil sumpah PAW Mursalin,SE dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Soppeng IV Kecamatan

Liliriaja dan Citta menggantikan Mawa Samsu,A.Md.

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE dalam sambutannya Mengatakan atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Mursalin,SE atas pelantikannya sebagai anggota DPRD kabupaten Soppeng pergantian antar waktu dari partai persatuan pembangunan serta tidak lupa pula kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar almarhum Mawa Samsu,A.Md atas pengabdian yang telah diberikan kabupaten Soppeng semoga semua kebaikan dan pengabdian yang telah diberikan untuk Kabupaten Soppeng akan bernilai ibadah di sisi allah subhanahu wa ta'ala .

Pelantikan yang kita laksanakan pada hari ini adalah sesuai dengan amanat peraturan KPU nomor 6 tahun 2019 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota dan untuk itu kepada saudara mursalin,SE yang baru dilantik sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Soppeng yang mewakili daerah pemilihan soppeng IV Kecamatan Liliriaja dan Citta agar dapat segera menyesuaikan diri dan mempelajari berbagai ketentuan serta pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat,

selain itu juga yang paling utama dapat bekerja sama dan saling mengisi untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yaitu Soppeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera.

Acara turut di hadiri, Wakil Bupati Soppeng, Pimpinan DPRD Soppeng bersama anggota, Anggota Forkopimda,Ketua pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Sekda Soppeng, para staf ahli, asisten, Pimpinan SKPD, Ketua KPU Kabupaten Soppeng, Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng serta para undangan lainnya. (Red/Humas).

Pjs Bupati Soppeng, Tujuan Rakor untuk Ketahui Tingkat Capaian Seluruh Pelaksanaan Program

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Kegiatan Rapat Koordinasi ( Rakor ) dengan agenda Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan Penandatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kab. Soppeng, di Aula Gabungan Dinas Kab. Soppeng, Rabu, 25 November 2020.

Dalam sambutan Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa, "Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian dari seluruh pelaksanaan program/ kegiatan. Sehingga diharapkan agar para kepala SKPD dapat melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola sampai saat ini, termasuk masalah dan solusi penyelesaiannya.

Terhadap program/kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, pada kesempatan ini saya ingatkan agar tidak hanya sekedar diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan, namun yang paling penting adalah bagaimana output dari setiap kegiatan itu dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya daya saing daerah khususnya di Kabupaten Soppeng.

Menyangkut pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, saya harapkan kepada para kepala SKPD yang kegiatannya memerlukan proses tender agar segera dari sekarang menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tender. Saya yakin untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 pemerintah daerah Kab. Soppeng dapat melaksanakan tender/ lelang dini."

Dalam kesempatan itu Kepala Bappelitbangda Kab Soppeng Dra.Hj. Andi Nur Lina, MM, dalam laporannya menjelaskan bahwa, " Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kabupaten Soppeng Sampai Bulan November Tahun Anggaran 2020 termasuk masalah dan solusi penyelesaiannya serta sejauhmana output dari setiap kegiatan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraannya.

Dalam Mekanisme Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring,

setiap Perangkat Daerah akan melaporkan hasil akhir pelaksanaan kegiatan pembangunan di masing-masing satuan kerjanya termasuk masalah dan solusi penyelesaiannya.

Setiap Kepala SKPD melakukan penandatanganan Perubahan Perjanjian Kinerja T.A. 2020

Adapun tujuan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Kepala Bagian Setda, para Camat se Kab. Soppeng, dan Para Kasubag Perencanaan dan Pelaporan SKPD Se-Kabupaten Soppeng.

Hawaya IWO 💙

Andi Ishak Respon Ombudsman dan LSM Terkait Pengawasan Pelayanan Publik

Foto : Dr. Aswiwin, SH. MH Wakil Ketu Ombudsman RI Perwakilan Sulsel dan Andi Ishak Dewan Pembina Ikatan Wartawan Online Kab. Soppeng 

Teropongsulawesi. Com - Makassar, Andi Ishak salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Soppeng berbincang bersama Wakil Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Dr Aswiwin, SH, MH di sela-sela kegiatan Bimbingan Teknis Kompetisi Pelayanan publik yang di langsungkan di Makassar 15 September 2019. 

Pada kesempatan itu wakil ketua Ombudsman berbicara banyak hal terkait pelayanan publik para penyelenggara negara dan pejabat daerah. 

Di katakannya bahwa penyelenggaraan negara dan atau pejabat daerah harus berdampingan dengan lembaga Swadaya Masyarakat, jadikanlah LSM itu sebagai NGO dalam setiap program kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan bersama dan punya manfaat untuk masyarakat. 

Selain itu juga di sampaikan bahwa pejabat penyelenggara negara atau eksekutif di daerah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan 

sebaiknya melibatkan LSM sebagi pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. 

Di tempat yang sama Andi Ishak sangat terkesan dengan apa yang di sampaikan wakil ketua Ombudsman Dr. Aswiwin tentang pelayanan publik bagi penyelenggara negara dan atau pejabat daerah. 

Di kesempatan itu Andi Ishak mengatakan,  sebaiknya memang para NGO LSM membantu pemerintah dalam hal pengawasan agar kinerja pemerintahan betul betul menghasilkan pelayanan yang prima bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Soppeng, ujar andi Ishak yang juga Dewan Pembina IWO Soppeng.  

Lanjutnya, Tentu kita sebagai masyarakat butuh pelayanan yang efisien apa lagi jika para SKPD dalam pemerintahan daerah dapat berinovasi terkait pelayanan publik, pungkas Andi Ishak yang juga kontraktor senior tersebut. 

Untuk di ketahui hadir pada bincang bersama tersebut Ketua LSM Lidik Gasali Makkaraka, SH, Sekretaris LSM Lidik Herwan, SH, M. Si, Ketua LSM LPKN Alfred dan Ketua LSM Metro Buhari Abu. 

Bupati Soppeng Menghadiri Syukuran Hari Bhayangkara ke 77 Tahun 2023

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak, SE menghadiri Syukuran Hari Bhayangkara ke 77 Tahun 2023 yang dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Sabtu, 01 Juli 2023

Dalam kegiatan tersebut diawali dengan sambutan tertulis Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen. Pol. Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso, SH., M.Hum. yang dibacakan oleh Kapolres Soppeng AKBP Dr. (C) H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T .

Dalam amanatnya, Kapolda Sulsel mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-77 kepada seluruh anggota dan keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di manapun saudara bertugas.

Ia mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras pengabdian pengorbanan dan Perjuangan tanpa pernah mengenal lelah yang ditunjukkan personel Polri dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kapolda, "Dalam momentum yang baik ini marilah kita mendoakan para personal Polri yang gugur dalam tugas memelihara keamanan negara kita. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa memberikan balasan atas seluruh pengorbanan perjuangan dan pengabdian serta memberikan kesabaran kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Menurut Kapolda Sulsel, "Kerja keras dan pengabdian Polri telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya provinsi Sulawesi Selatan. Situasi keamanan dalam negeri sepanjang Tahun 2022 dan 2023 terpelihara dengan baik.

"TNI Polri dan Pemda serta seluruh stakeholder telah mengamankan seluruh perhelatan daerah dan nasional bahkan internasional, seperti KTT ASEAN, Multilateral Naval Exercose Komodo 2023 dan event-event lainnya.

"Polres juga telah mengungkap berbagai kejahatan mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kejahatan siber, lalu kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa anarkis sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging dan illegal fishing.

"Berbagai capaian tersebut saya harap tidak membuat institusi polri cepat berpuas diri, namun sebaliknya menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Apalagi ke depan tantangan yang dihadapi Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri akan semakin Kompleks, dimana kita dihadapkan dengan tahun politik penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yakni Pilpres, Pileg, Pilkada ada Pilbup yang diantaranya terselenggara secara serentak, serta aksi terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri.

"Oleh karena itu sebelum mengakhiri amanat ini saya akan menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas :

"Pertama, terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia emas 2045.

"Kedua, kedepankan strategi pemulihan proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

"Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat secara konsisten dan berkelanjutan.

"Keempat, tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan.

"Kelima, perkuat koordinasi dan kerjasama dengan TNI, pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat dalam memelihara keamanan, tutup Kapolres Soppeng membacakan sambutan Kapolda Sulsel.

Sementara itu, Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan," atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat, saya ucapkan selamat hari Bhayangkara ke-77, yang diketahui keberadaan Polri ditengah masyarakat sangat terasa perannya terutama dalam pemeliharaan Kamtibmas apalagi dalam kondisi saat ini

"Keberhasilan kepolisian khususnya Polres Soppeng tidak lepas dari dukungan ibu Bhayangkari yang luar biasa.

"Karena kami sadari bahwa penugasan kita di pemerintahan pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat tanpa mengenal waktu, situasi dan kondisi yang mengharuskan kita meninggalkan keluarga demi tanggung jawab kepada bangsa dan negara, ucap Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

"Saya merasa bangga karena Soppeng memiliki muspida dan masyarakat yang solid yang selalu mendukung kita semua, sehingga apa yang didapatkan saat ini merupakan hasil kerjasama dan kebersamaan yang baik dan hal ini merupakan contoh konkret yang sudah kita rasakan dan ini merupakan strategi saya dalam menjalankan pemerintahan.

"Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Soppeng beserta seluruh jajarannya yang senantiasa mengabdi untuk bangsa dan negara.

"Kami sangat bersyukur dan bangga memiliki polres Soppeng, karena telah memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa.

"Semoga di hari Bhayangkara ini menjadi introspeksi diri kita semua untuk lebih menyukseskan tugas kepolisian Indonesia khususnya di Kabupaten Soppeng untuk senantiasa eksis demi kemajuan daerah yang kita cintai ini, pungkas Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.

Acara dilanjutkan dengan Pemotongan tumpeng oleh Bupati Soppeng turut didampingi Ketua PKK Kabupaten Soppeng, Kapolres Soppeng bersama Ketua Bhayangkari Kab. Soppeng untuk selanjutnya memberikan potongan tumpeng kepada Anggota tertua dan termuda Polres Soppeng.

Selain itu juga dilakukan penyerahan bucket bunga oleh ketua Bhayangkari kepada Kapolres Soppeng AKBP Muh Yusuf Usman.

Kemudian, Penyerahan kunci rumah dari program bedah rumah secara simbolis kepada Kades Belo yang mewakili warganya.

Penyerahan dilakukan oleh Kapolres Soppeng turut didampingi Kepala Baznas.

Penyerahan piagam pemenang lomba menembak eksekutif Kab. Soppeng yang diserahkan oleh Bupati Soppeng.

Acara dilanjutkan penyerahan, piagam dan piala kepada para pemenang lomba yang dilaksanakan oleh Polres Soppeng dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 77.

Turut hadir, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD, Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Rutan, Kepala SKPD, Wakil TP. PKK Kab. Soppeng, Para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng.

(Red)

Penyambutan dan Kuliah Umum Mahasiswa Baru Universitas Puangrimaggalatung oleh Bupati Wajo, ini agendanya

Teropongsulawesi. Com - Wajo (Sulsel), Penyambutan dan kuliah umum mahasiswa baru Universitas Puangrimaggalatung tahun 2019 bertempat di ruang pola Kantor Bupati Wajo, Selasa 10 September 2019.

Acara diawali dengan aksi teatrikal dari mahasiswa Puangrimaggalatung Sengkang dan selanjutnya dilanjutkan dengan laporan ketua panitia yang melaporkan bahwa jumlah mahasiswa yang diterima sampai saat ini sebanyak 913 mahasiswa baru.

 

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Bupati wajo yang telah memberikan tempat di ruang pola untuk dijadikan sebagai tempat acara kegiatan, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik.

Dilanjutkan dengan laporan dari Rektor Universitas Puangrimaggalatung Prof. Dr H. Imran Ismail, MS yang menyampaikan kalau Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si disamping sebagai Bupati Wajo juga sebagai ketua forum Ikatan Alumni Puangrimaggalatung.

Dan dijelaskan juga tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa, dan disampaikan kalau Uniprima siap mendukung program program dari Bupati Wajo ke depan.

Sambutan dari ketua dewan Pembina yayasan Puangrimaggalatung dr. H. Muhammad Sanusi Karateng menyampaikan bahwa ini merupakan motivasinya untuk mengembangkan Puangrimaggalatung, juga telah menyiapkan jenjang yang mana punya visi dan misi dengan jelas sehingga bisa bersaing secara global.

"Bisa bersaing di era 4,0, kami senantiasa mendukung dan mengembangkan inovasi inovasi serta motivasi serta meninggalkan cara-cara lama," ungkapnya.

Sambutan dari Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si yang sekaligus juga memberikan kuliah umum dalam acara ini menyampaikan bahwa, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena telah mampu mewujudkan dan implementasikan serta menindaklanjuti MoU yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2019 pada hari jadi wajo yang lalu.

"Dimana untuk membangun sebuah komitmen, membangun sebuah potensi yang kita miliki dari nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Wajo dan Universitas Puangrimaggalatung, untuk akselerasi berbagai mimpi-mimpi besar kita, membangun Wajo, karena sebuah daerah yang ingin maju dan berkembang salah satunya harus bersinergi dengan perguruan tingginya. Kalau mau melihat suatu daerah maju harus membangun bersama, bersinergi bersama dengan jajaran dunia pendidikan utamanya perguruan tinggi," ungkap Bupati Wajo.

Dan dikatakan kalau Visi Presiden adalah membangun manusia unggul, manusia cerdas kalau mau bangsa maju, dimana visi presiden 2045 ingin menjadikan negara terdepan tentunya yang harus dibenahi adalah manusianya, dengan menjadikan manusia unggul, manusia yang memiliki kompetensi, manusia yang memiliki kapasitas, mulai kapasitas kepribadian, integritasnya, kejujurannya, kepribadiannya, tutur kata, moralitas sampai kecendekiawanan serta keilmuan ditambah keahlian atau enterpreneurship, jelasnya.

Dan lanjut dikatakan bahwa bagaimana kepintaran dan lainnya, kalau tidak ditopang enterpreneurship atau keahlian, maka tidak mampu lagi bersaing dalam dunia kekinian sekarang ini, maka itu yang diperlukan adalah manusia-manusia yang unggul di mana memiliki kapasitas purna mulai keahlian, integritas dan keilmuannya.

"Daerah kita Kabupaten Wajo memiliki potensi yang luar biasa yang tidak tertandingi, mempunyai kelengkapan yang luar biasa, apa yang kita cari, hampir ada di Wajo, kita punya Danau 16.000 hektar memiliki 27 danau-danau kecil, daerah pesisir 103 km panjang lautnya, memiliki persawahan terluas di Sulawesi Selatan lebih dari 10.000 hektar dan masih didominasi oleh sawah tadah hujan," jelas Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

"Sehingga butuh teknologi, butuh kerja keras untuk bisa menjadikan irigasi teknis, 70% saja bisa dijadikan irigasi teknis, maka bisa dibayangkan akan menggerakkan roda roda perekonomian kita, belum lagi potensi perkebunan, kita punya gas dan tahun depan Wajo akan menjadi City gas, dimana tahun depan ada lagi penambahan jaringan gas di Wajo," Bupati Wajo menambahkan.

Lanjut dengan mengatakan bahwa kalau mau menjadi manusia yang unggul, maka harus memiliki achievement motivation harus memiliki keinginan selalu berprestasi lebih hebat dan lebih unggul dari yang lain, ini yang mau dihadirkan.

Juga dijelaskan kalau di Wajo ini dengan berbagai potensi yang dimiliki, mampu mencetak sesuatunya menjadi uang, misalnya dengan mempunyai produksi rumput laut kurang lebih 400.000 ton, sehingga juga mau bangun pertanian,  makanya dihadirkan program yang namanya integrated farming system atau program pertanian terpadu di Uraiyang.

"Potensi yang ada di sana kalau diolah dengan massif maka perekonomian kita akan bergerak di Kabupaten Wajo , dengan lahan yang dimiliki masyarakat kita, dimana ada yang memiliki tanah 1 sampai 100 hektar, kalau ini dikelola secara produktif, maka itu luar biasa, jika dikombinasikan tanaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, juga industri pendukungnya akan kita hadirkan supaya petani juga bisa bersemangat dalam bertani," harap Dr. H. Amran Mahmud.

Juga dikatakan bahwa dengan berbagai kreasi kreasi yang nantinya dihadirkan, makanya dibutuhkan manusia unggul, butuh orang-orang yang hebat sehingga industri mulai dari hulu sampai hilir bisa menghasilkan uang dan ini pemikiran yang harus dimiliki enterpreneurship, yang mana harus dimiliki oleh pemuda-pemuda kedepan agar betul-betul bisa membangun daerah Wajo sehingga bisa lebih maju.

"Fase industri dari 1.0 sampai 4,0 , dimana dalam industri 4,0 ditandai berkembangnya teknologi cerdas yang terhubung dengan berbagai kehidupan manusia, ini membawa banyak perubahan cepat, bahkan dalam genggaman kita bisa selesaikan semua urusan," jelasnya.

Bisa juga mengembangkan industri kreatif dengan mengemas makanan-makanan lokal yang di yang ada di Wajo dan bisa dijadikan oleh-oleh di luar negeri inilah yang dibutuhkan, anak-anak yang memiliki intelektual kemampuan dan keahlian dalam mengejawantahkan potensi-potensi yang ada sekarang ini.

"Era industri 4,0 mendatangkan berkah bila kita mampu Memanfaatkan peluang, meningkatkan produktivitas dan akan memberikan kemudahan dan kedepan kami punya mimpi yang ingin menjadikan Wajo sebagai solusi impor daging bangsa kita dan akan hadirkan teknologinya," ungkapnya.

"Kunci pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menghadirkan skill atau keterampilan buat generasi generasi kita, agar semangat  enterpreneurship dapat dimiliki, dan saya yakin orang Wajo itu mempunyai jiwa saudagar, sehingga program 10.000 wirausahawan, bisa kita wujudkan saya punya mimpi Danau Tempe 5 tahun kedepan ini sudah mirip dengan volendam di Amsterdam di sana berapa miliar tercetak dengan industri industri kreatifnya," Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. menambahkan diakhir sambutannya.

( Humas Pemkab Wajo ).

Badan Koordinasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Akan Gelar Rakornas di Jakarta

Teropongsulawesi.com, Jakarta - Pemerintah Pusat dan Daerah Jadikan Desa Sebagai Ujung Tombak Segala Bidang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.

Perlu diketahui, lanjutnya, Desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.

Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi Desa-Desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa. 

Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru Desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididk untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).

Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stake holders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.

Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.

“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, mengembangkan potensi-potensi Desa. Sebab Desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.

Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari Desa sebagai ujung tombak Indonesia.

“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap Kepala Desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya. Desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI ini juga mengumpulkan setiap delegasi dari desa-desa, kecataman dan kabupaten, serta pihak-pihak yang konsern dengan desa. Mereka mebawa persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing desanya, untuk dibahas dan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholders.

Karena itulah, dikatakan Isra A Sanaky, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Dr Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian didapuk sebagai keynote speaker dalam Rakornas BKNDI itu. Supaya, Pemerintah Pusat bisa berkomunikasi langsung dan berkoordinasi langsung dengan para perangkat desa, atas persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan.

Selain Mendagri Tito Karnavian, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kementerian PUPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pakar dan Tuan Rumah Jakarta yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat dibutuhkan kehadiran dan koordinasi maupun masukannya untuk menjaga dan mengembangkan desa-desa di seluruh Indonesia, agar semakin maju dan sejahtera.

“Rakornas BKNDI ini melibatkan semua pihak, terutama delegasi dari desa-desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, budayawan, para pemuda dan mahasiswa, Camat, SKPD dan semua stakeholders. 

Ini semua untuk membangun desa yang lebih baik dan berkualitas, dengan pembangunan yang terarah dan efektif melalui pengembangan SDM desa dan sumber-sumber yang ada di desa juga,” tutur Isra A Sanaky.

Hingga saat ini, lanjutnya, para peserta yang akan mengikuti Rakornas BKNDI sudah berdatangan dari daerah ke Jakarta. Dia berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta.

“Kami berharap semua pihak, terutama Pak Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Bapak Anies Rasyid Baswedan, Pak Kapolri Jederal Pol Idham Azis dan semua pihak menyukseskan Rakornas ini, demi kemajuan desa-desa Indonesia. Menciptakan SDM Unggul dan mampu bersaing di kancah global,” tutup Isra A Sanaky.***

Untuk Informasi Lebih Lanjut Rakornas BKNDI Hubungi:

Kantor Pusat Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa Se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur. 

Kontak: 081288206926. Email: bkndi¬_indonesia@yahoo.com

Tim Media: 081218212734

Hadirkan Dinas Koperasi dan UKM Soppeng, Andi Nurhidayati Gelar Penyebarluasan Perda di Desa Watu Soppeng

Soppeng  (Sulsel), Teropongsulawesi.com,- Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Nurhidayati Zainuddin bersilaturahim dengan masyarakat Kampung Lakellu Dusun Walattasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Senin (23/8/2021)

Pertemuan yang dikemas dengan santai di bawah kolom rumah warga ini dalam rangka kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi serupa juga digelar di Desa Marioriaja yang menghadirkan Kepala  Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang diwakili Andi Wandy Irwandy (Kepala Bidang Koperasi dan UKM sebagai narasumber.

"Kegiatan penyebarluasan peraturan daerah ini adalah salah satu kegiatan anggota DPRD Sulsel. Selain kegiatan ini, ada namanya Reses, Kunjungan Dapil, Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Konsultasi Publik," ungkap Andi Nurhidayati.

Andi Etti sapaan akrabnya juga mengungkapkan kegiatan penyebarluasan perda inisiatif DPRD Sulsel yang bertujuan untuk menguatkan fungsi legislasi anggota DPRD Sulsel yang memiliki tugas menyusun rancangan peraturan daerah.

"Sosialisasi perda ini adalah salah satu program DPRD Sulsel yang banyak dicontoh oleh DPRD provinsi lain, karena  DPRD Sulsel lah yang pertama kali menggelar kegiatan sosialisasi perda. Selama ini Biro Hukum yang menggelar sosialisasi, namun Kami melihat kurang maksimal, makanya DPRD Sulsel memprogramkan kegiatan sosialisasi ini," jelasnya.

"Kami tidak mau perda yang Kami sahkan hanya menjadi produk hukum yang hanya diketahui oleh eksekutif, namun harapan Kami bisa diketahui oleh masyarakat luas. Misalnya hari ini Kami datang, setidaknya masyarakat sudah tahu ada perda terkait koperasi dan usaha kecil, dan Kami hadirkan langsung instansi terkait," tegas Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel ini.

Dalam kesempatan ini beberapa masyarakat yang hadir juga menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan jembatan gantung yang mempermudah akses masyarakat ke desa lain. (Ismail).

Wabup Soppeng Bersama Dinsos, BPBD Serta APDESI Dengan Gerakan Mappideceng Memberikan Bantuan Bagi 9 KK Yang Terdampak Kebakaran di Desa Jampu

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Kebakaran yang terjadi Selasa malam (16/5/2023) di Mattampawalie Dusun Jampu, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng mengundang rasa empati pemerintah daerah kabupaten Soppeng sehingga Wakil Bupati Soppeng Ir H Lutfi Halide, MP bergerak langsung mengunjungi korban warga terdampak kebakaran tersebut, Rabu (17/5/2023).

Dapat diketahui kebakaran yang terjadi di Desa Jampu ini menghanguskan sebanyak 7 rumah dengan 9 Kepala Keluarga dan atau sebanyak 27 jiwa warga terdampak peristiwa tersebut.

Wakil Bupati Soppeng H Lutfi Halide dalam kunjungan itu bersama Pihak Dinas Sosial, BPBD dan Apdesi dengan Gerakan Mappideceng sebagai program pemerintah daerah kabupaten Soppeng untuk warga masyarakat.

"Dengan Gerakan Mappideceng Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya dengan maksimal membantu dan meringankan beban masyarakat, yang salah satunya dibuktikan dengan menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah kebakaran dan atau masyarakat yang terdampak, Ungkap Wakil Bupati Soppeng Ir H Lutfi Halide MP.

Selain itu kata Wabup, " Kunjungan ini sebagai bentuk rasa empati kami selaku pemerintah daerah kabupaten Soppeng.

"Untuk kegiatan ini kita menyerahkan bantuan diantaranya, Beras, Mie Instan, Air mineral, alat dapur keluarga, Matras, sarung dan lainnya untuk masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi mereka,” imbuh Wabup Soppeng Lutfi Halide.

"Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat dan dimohon bantuan ini agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya yang tentunya sebagai wujud perhatian pemerintah kabupaten Soppeng, pungkas Wabup saat menyerahkan bantuan.

"Yang tidak kalah pentingnya, semoga warga masyarakat yang menjadi korban kebakaran dapat diberi ketabahan dan bersabar menghadapi cobaan ini, tandasnya.

Sementara itu Kepala Desa Jampu Kecamatan Liliriaja, Nurhafsah, S.Sos, MM mengatakan, " Kami atas nama pemerintah Desa Jampu mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintah daerah kabupaten Soppeng dalam hal ini Wakil Bupati Soppeng H Lutfi Halide bersama jajaran BPBD, Sosial dalam kunjungan peduli warga kami, ucapnya.

"Begitupun kepada seluruh pihak yang sudah membantu dengan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak kebakaran, pungkas Kades Jampu.

(Red/**)

Raih Respon Kemenag RI, Bupati Andi Kaswadi Komitmen Majukan Pendidikan Madrasah Yang Berbartabat di Soppeng

Bupati Soppeng saat diterima oleh Wamen Menag RI (Foto Istimewa)

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Kementerian Agama mendukung komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Soppeng untuk ikut mengembangkan madrasah unggulan di daerahnya.

Dukungan ini ditegaskan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat menerima kunjungan Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan KH.Khaeroni, dan Kakan Kemenag Kabupaten Soppeng H.Fitriadi.

Penegasan ini sekaligus merespon komitmen Bupati Soppeng untuk memajukan pendidikan Keagamaan di daerahnya.

Bupati mengaku siap menyukseskan dan mengawal program yang digagas Kakanwil Kemenag Sulsel yakni Madrasah Edukasi Alam, Madrasah Kebahasaan, dan madrasah bagi anak-anak yang memiliki kelebihan khusus.

"Beri kami kesempatan dan insya Allah akan kami buktikan Madrasah Hebat Bermartabat bukan hanya slogan dan sekadar jargon di Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Soppeng khususnya" tegas Bupati Soppeng Kaswadi Razak. Rabu (10/3/2021).

“Ini menjadi program-program yang sangat luar biasa. Kemenag menyambut baik sinergitas yang terbangun antara Pemda Soppeng dengan Kanwil Kemenag Sulsel,” terang Wamenag di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Menurut Wamenag, banyak Pemda yang berpandangan bahwa karena Kemenag adalah instansi vertikal, maka urusan kementerian ini terpisah dari tanggung jawab Pemda setempat. Padahal, hal ihwal yang diurus Kemenag sesungguhnya menjadi urusan Pemda juga.

“Tidak banyak Bupati atau Walikota atau Gubernur yang memiliki pemahaman seperti Bupati Soppeng (perhatian terhadap madrasah,-red),” tutur Wamenag.

Wamenag menjelaskan bahwa ada dua tugas pokok Kementerian Agama, yaitu: mengurus kehidupan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Kedua hal tersebut, kata Wamenag, sejatinya juga menjadi urusan dan tanggung jawab Pemda.

“Kemenag menyambut baik dan sangat mengapresiasi atas ikhtiar bersama Pemda Soppeng dan Kanwil Sulsel untuk memajukan madrasah. Semoga ini bisa menjadi sarana lebih meningkatkan kemanfaatan kita dalam menyiapkan generasi unggulan. Kami harap kerjasama ini bisa berjalan,” pesan Wamenag.

Wamenag juga mengapresiasi kinerja Kakanwil Kemenag Sulsel. Sebab, meski belum lama bertugas di sana, namun sudah banyak langkah terobosan yang diambil dalam rangka memajukan kehidupan dan pendidikan keagamaan di wilayah kerjanya.

“Kakanwil meski belum satu tahun tapi sangat cepat langkah-langkah yang sudah dilakukan. Semoga sinergitas Kemenag Sulsel dengan Pemda bisa terus ditingkatkan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Fitriadi mengulas sinergitas dan kolaborasi yang terbangun antara Kemenag Soppeng dengan Pemerintah Daerah.

"Banyak program kami di Kemenag Soppeng yang terlaksana dengan baik atas dukungan Pemerintah Daerah seperti halnya pengangkatan Imam masjid, Kemenag menyeleksi dan meng-SK-kan kemudian Pemerintah Daerah yang menggaji" tuturnya.

Lebih lanjut Kakan Kemenag mengungkapkan kemurahan hati Bupati Soppeng yang secara ikhlas memberikan lahan perkebunan miliknya untuk dibangun Madrasah Kebahasaan. (afr)

Sekda Kabupaten Soppeng Meletakkan Batu Pertama Pembangunan MaKo Polres Soppeng

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Soppeng Drs HA Tenri Sessu, M.Si melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mako (Markas Komando) Polres Soppeng Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Cikke’e Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kamis, 08 Juni 2023

Kapolres Soppeng, AKBP Dr. (C) H. Muhammad Yusuf Usman SH.,SIK.,MT. dalam sambutannya mengatakan,

"Alhamdulillah kami ucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT karena diberikan kesempatan dan waktu untuk melaksanakan salah satu kegiatan belanja modal khususnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proses pembangunan kantor Mako Polres Soppeng untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan dalam proses pelayanan.

" Pada kesempatan ini, juga saya informasikan bahwa di Sulawesi Selatan hanya ada 3 kesatuan yang memperoleh anggaran untuk proses pembangunan salah satunya adalah Polres Soppeng yang mendapatkan bantuan untuk anggaran pembangunan Mako Polres, yang mana ini tidak lepas dari support dari para senior dan Bupati yang telah memberikan lahannya untuk proses pembangunan ini.

"Selain Polres Soppeng juga ada rumah sakit bayangkara dan Mako Brimop di daerah belopa.

"Kami berharap agar semua proses mulai dari proses perencanaan sampai selesainya pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan schedule.

"Pembangunan ini juga dapat kita jadikan momentum yang baik karena ini merupakan lokasi yang baru dan saya telah melakukan koordinasi dengan teman-teman di tata ruang dimana nantinya disini akan menjadi kawasan perkantoran dan kemungkinan 5-10 tahun kedepan kawasan ini dapat menjadi kota baru.

"Kami berharap dengan adanya pembangunan Mako ini dapat menjadi representasi pelayanan yang ada di Kabupaten Soppeng.

"Oleh karena itu kami mohon dukungan dan doa dari segenap tamu undangan semoga niat kita dengan adanya Mako Polres yang bari ini, kita dapat memberikan pelayanan yang masksimal kepada masyarakat.

Sementara itu, Mewakili Bupati Soppeng, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng H. Andi Tenri Sessu, M.Si dalam sambutannya mengatakan,

" Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada kepada Kapolres Soppeng bersama jajarannya atas dimulainya tahapan pembangunan Mako Polres Soppeng yang baru yang tentu akan menjadi tempat bertugas yang mendukung pelaksanaan tugas kedinasan penyelenggaraan pelayanan kemasyarakatan sesuai tugas dan fungsi Polri yang menjadi kewenangan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam rangka membantu tugas tersebut, maka selain didukung oleh SDM yang berkualitas juga dibutuhkan tempat bertugas yang memadai.

"Oleh karena itu, peletakan batu pertama pembangunan Mako Polres pada hari ini tentu bukanlah sebuah ceremonial belaka tetapi hal ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian institusi Polri secara berjenjang dalam mengahdirkan pelayanan yang terkoneksi dalam sebuah sistem yang menyatukan layanan, memberikan kemudahan pelayanan dan dan membuat standarisasi layanan dari hulu hingga air sehingga perwujudan peran Polri yang reduktif, transparansi, berkeadilan atau lebih dikenal sebagai slogan Presisi Polri, terang Sekda Andi Tenri Sessu.

"Semoga dengan pembangunan Mako Polres ini dapat menciptakan kondisi kerja yang nyaman, aman dan senantiasa mengedepankan upaya preventif, pembinaan dan sinergi antar lembaga untuk pelayanan masyarakat yang lebih paripurna.

" Oleh karena itu, awal pembangunan Mako Polres Soppeng pada hari ini tentu kita harapkan menjadi momentum yang baik untuk terus memberikan dukungan dan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan instansi masing-masing.

"Dan semoga ini dapat menjadi awal dan sejarah berdirinya gedung Polri di kabupaten Soppeng yang membawa manfaat bagi semua dan menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai Abdi Negara, pungkas Sekda.

Acara dilanjutkan prosesi Peletakan Batu Pertama oleh Sekda Kabupaten Soppeng, para Anggota Forkopimda Kabupaten Soppeng, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng yang diiringi dengan shalawat badar sebagai tanda dimulainya pembangunan Mako Polres.

Pada cara tersebut, juga dilakukan pemberian tali asih kepada anak yatim piatu oleh Kapolres Soppeng dan penanaman pohon yaitu Pohon Mangga, Rambutan, Kelengkeng masing - masing 2 pohon oleh Sekda Kabupaten Soppeng, para Anggota Forkopimda Kabupaten Soppeng.

(Red)

Wabup Soppeng Sambut Santri Pesantren Yasrib Peraih Juara Dakwah Tingkat Nasional

Wabup Soppeng bersama Sekda saat menerima kunjungan peraih juara Dakwah tingkat nasional Santri pesantren Yasrib Watansoppeng (Foto Istimewa).

Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com, - Wakil Bupati Soppeng, Ir.H. Lutfi Halide, MP menerima kunjungan Alvarany Deswita Ivanka yang dilangsungkan di Kantor Bupati Soppeng, Jumat (12/3/2021).

Diketahui Alvarany merupakan santri pondok pesantren yasrib yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Soppeng di kanca nasional dalam ajang kompetisi dakwah nasional sebagai juara 1.

Kompetisi dakwah tersebut dilaksanakan dalam pemutaran video melalui media sosial Instagram dan Youtube.

Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide saat penerimaan mengungkapkan rasa syukur atas raihan kepada Alvarany.

"Patut disyukuri karena telah mengharumkan nama kabupaten Soppeng di tingkat nasional dan ini adalah bibit dan aset daerah yang harus di dukung apalagi kegiatan ini merupakan syiar islam, ujarnya.

"Kalau rejeki itu tidak akan kemana, usaha tidak akan pernah menghianati hasilnya, kata Lutfi Halide.

Dirinyapun memberikan suport untuk bercita-cita menjadi dokter.

Wabup Soppeng berpesan untuk lebih giat lagi memperdalam ilmu dakwah agar bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati memberikan bingkisan kepada Alvarany.

Alvarany bersama ibundanya saat disambut Wabup dan Sekda Soppeng (Foto Istimewa)

Sementara Alvarany yang di dampingi oleh Ibundanya mengatakan bahwa ia datang untuk melapor dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, terkhusus kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah, katanya.

"Atas berkat doa dan dukungannya bersama jajaran Pemerintah saya berhasil sebagai juara 1 tingkat nasional, beber Alvarany.

Sekedar diketahui dalam penerimaan tersebut Wabup Soppeng turut Didampingi oleh Sekretaris Daerah Drs.H.A.Tenri Sessu. (Red/Ismail).

Mentan Beri Motivasi Ratusan Penyuluh di Sulsel, Sebut Tidak Boleh Kalah Produksi Daerah Lain

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak ratusan penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai wilayah tersubur dalam meningkatkan produktivitas.

Menurutnya, Sulsel adalah wilayah yang memiliki potensi besar dalam memperkuat ketersediaan pangan nasional.

“Oleh karena itu memang target Sulawesi Selatan itu harus menjadi contoh Indonesia dan nggak boleh kalah dari daerah lain dan negara lain karena kita punya alam yang bagus,” ujar SYL saat membuka rapat kerja wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesa (Perhiptani) Sulawesi Selatan, Senin, 17 April 2023.

SYL mengatakan, pertanian adalah sektor yang paling menjanjikan mengingat banyak orang di seluruh dunia memerlukan makanan.

Apalagi, pertanian juga menjadi satu-satunya sektor yang mampu tumbuh disaat semua negara termasuk Indonesia dilanda krisis dunia.

“Tentu kita bersyukur memasuki Ramadhani dan lebaran nanti alhamdulillah ketersediaan pangan kita dalam kondisi aman.

"Dan itu berat kerja keras kalian (PPL) kerja keras kita bersama,” katanya.

Karena itu, SYL mengajak semua pihak, termasuk para Bupati dan Gubernur untuk mendorong peningkatan produktivitas dari tahun ke tahun melalui peran penyuluh yang ada di masing-masing wilayah kerjanya.

Untuk diketahui, Kementan saat ini membuka fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai akses permodalan bagi semua orang yang mau bergerak di bidang pertanian.

“Kamu tahu nggak kalau 70 tahun kemerdekaan Indonesia? Produktivitas tertinggi yang ada secara nasional ini baru di tahun kita. Covid dan krisis global bahkan tidak menjadikan pertanian menurun,” terangnya.

Sebagai informasi, panen padi di Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2023 mencapai 139.622 hektare dengan prakiraan produksi yakni 692.911 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 399.085 ton beras.

Sedangkan untuk perkiraan panen padi di bulan April mendatang mencapai 174.609 hektare dengan prakiraan produksi mencapai 869.113 ton GKG atau setara 500.839 ton Beras.

Adapun untuk bulan Mei perkiraannya mencapai 85.576 hektare, dengan produksi mencapai 422.188 ton GKG atau setara 243.481 ton beras.

Secara umum, gambaran padi Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas Baku Sawah seluas 654.818 hektar dengan luas panen mencapai 1.038.084 hektar dan produksi padi mencapai 5.360.169 ton GKG atau setara 3.075.860 ton Beras.

Ketua DPW Perhiptani Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra mengatakan bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan akan terus mendukung program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian yang lebih kuat, mandiri dan modern.

Salah satunya dengan pendampingan petani secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen mengawal petani di Sulawesi selatan sebagai daerah lumbung pangan nasional khususnya beras.

"Apalagi Sulsel selama ini menjadi daerah subur dengan peringkat produktivitas keempat di indonesia.

"Dan capaian ini tidak lepas dari peran penyuluh Indonesia. Penyuluh sebagai kekuatan besar dalam membangun pertanian,” katanya.

Ketua DPP Harian Perhiptani, Fathan Arsyid mengatakan bahwa fokus utama yang akan dibangun perhiptani di antaranya mengembangkan koperasi sebagai solusi pasti dalam menangani kurangnya pasokan pupuk akibat perang rusia yang bergejolak.

“Saya yakin kalau kita punya instrumen koperasi petani maka Insyaallah semua masalah petani, termasuk masalah pupuk dapat kita jawab bersama,” pungkasnya.

(Red/**)

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terkait Ranperda Sarana Transportasi, Pemerintah Harus Hadir

Teropongsulawesi. Com - Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. H. M. Nurdin Abdullah mengapresiasi anggota DPRD Sulsel bersama pemerintah provinsi yang telah mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) melalui proses rapat paripurna, Senin (16/9).

Menurut Nurdin, pengesahan tiga Ranperda bersama DPRD Sulsel adalah hasil akhir setelah dua Ranperda yang akan disahkan terlebih dahulu melalui proses validasi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, terutama pimpinan bersama dan anggota Badan Pembentukan Ranperda DPRD, Pansus pembahas Ranperda, berserta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Ranperda ini,” ungkap Prof Nurdin dalam sambutannya, di Gedung Paripurna DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (16/9).

Ketiga Ranperda tersebut yakni Ranperda Sarana Transportasi, Ranperda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil serta Ranperda Perubahan APBD tahun 2019.

Untuk Ranperda Sarana Transportasi, Prof Nurdin menjelaskan, pemerintah daerah harus hadir dalam memberikan pelayanan publik dengan fasilitas yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, perbaikan sarana transportasi publik yakni jalan dan terminal mutlak dilakukan pemerintah daerah.

“Semoga kehadiran pemerintah daerah, tentang pengelolaan penumpang ini dapat menjadi acuan kita bersama, sekaligus sebagai solusi atas permasalahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat penguna terminal penumpang di Sulawesi Selatan,” jelas mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini.

Nurdin melanjutkan, terminal sebagai sarana transit penumpang dan barang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi.

“Melihat fungsi tersebut maka terminal penumpang merupakan fungsi pelayanan publik yang memiliki peran penting sampai hari ini,” kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.

Sementara untuk Ranperda Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Nurdin menjelaskan peraturan ini merupakan manifestasi komitmen kemandirian bagi pelaku ekonomi golongan kecil, dan dilakukan melalui pemberdayaan dengan melibatkan seluruh pihak termasuk pengusaha besar.

“Sehingga keberadaan koperasi ini nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan, dan keadilan ekonomi di Sulawesi Selatan,” tutur alumni Universitas Jepang ini.

Selain itu secara praktis dengan adanya Perda tentang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil ini juga, diharapkan dapat memberikan terobosan karena pemberdayaan yang akan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing koperasi dan usaha kecil.

AKAR Sosok Sederhana dan Merakyat, Telah Banyak Membawa Perubahan Kab. Soppeng

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Tran's Institute baru-baru menyampaikan hasil survay yang menunjukkan kenaikan Dukungan Paslon Cabup H. Andi Kaswadi Razak. SE, dan Wabup Ir Lutfi Halide. MP (AKAR-LHD) yang diperediksi mencapai 96 Persen di Pilkada 2020 Soppeng,

Berdasarkan Survey Tran's Institute pada bulan Oktober, diperoleh hasil bahwa angka kemenangan AKAR-LHD mencapai 96,0 persen dengan sistem sampling, margin error 3,5 persen dengan jumlah responden sebanyak 800 orang.(red)

Calon Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak dikenal sosok sederhana dan merakyat dan juga pekerja keras serta ulet, memang pemimpin yang telah banyak membawa perubahan dan kemajuan Kab. Soppeng. Tercatat H. Andi Kaswadi Razak telah banyak menghasilkan kemajuan serta trobosan pro masyarakat soppeng dan kemajuan dibidang yang nampak dan nyata, tercatat dalam priode pertamanya (2017-2021) berbagai prestasi penting telah diraihnya.

Salah satu Prestasi besar yang diraih oleh H. Andi Kaswadi Razak kembalinya Soppeng meraih Piala bergengsi Adipura yang mana Adipura adalah salah satu kebanggaan masyarakat Soppeng di tahun 2019, yang langsung diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat itu ke H. Andi Kaswadi Razak (13/01/19).

Dalam kepemimpinannya H. Andi Kaswadi Razak pun adalah pigur pemimpin yang sangat mempedulikan Dunia Pendidikan. Di tengah Maraknya pembicaraan anggaran beasiswa terjadi pemangkasan anggaran, akibat adanya wabah virus covid-19. H. Andi Kaswadi Razak. SE menjawab bahwa beasiswa tetap ada, dan berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada pengaruh masalah corona, ini sudah menjadi komitmen saya pada dunia pendidikan, (2/06/20). Terbukti dengan keluarnya surat penetapan No.312/V/2020 oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak Tentang Penerima penghargaan bagi peserta didik berprestasi Akademik tahap 1 tahun anggaran 2020. beasiswa tetap ada dan berjalan sebagaimana mestinya."Diketahui Pemkab Soppeng telah merealisasikan anggarannya ke setiap penerima beasiswa".

Salah satu Program Unggulan Calon Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak yang juga sangat dirasakan masyarakat ialah Kartu MACCA, yang merupakan kartu yang memuat program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang memuat beberapa layanan diantaranya layanan kesehatan gratis, layanan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi, dan layanan beras sejahtera, kartu Macca ini sebagian mengalami integrasi dengan program nasional sehingga layanan yang ada pada kartu MACCA terintegrasi dengan program nasional diantaranya BPJS.

Program ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan anak usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik dari tingkat dasar hingga menengah, mencegah murid mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, serta mendorong anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah.

Untuk layanan kesehatan gratis diperuntukkan bagi masyarakat soppeng untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita. Sejak tahun 2016 jumlah penerima manfaat untuk kesehatan gratis terus mengalami peningkatan.

Untuk anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng pada layanan kesehatan ini sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 untuk pendanaan pembayaran premi bagi masyarakat. Perlu juga disampaikan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Soppeng telah menerapkan UHC dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain program pendidikan dan kesehatan , kartu MACCA juga memiliki layanan RASTRA atau beras sejahtera yang telah terintegrasi dengan program pusat selama tahun 2016 sampai dengan 2020 alokasi anggaran untuk program RASTRA dari pemerintah daerah telah diterima masyarakat (Red-BPKPD Soppeng)

“Program-program inilah yang menjadi substansi dari kartu MACCA yang pada dasarnya telah terintegrasi dengan program pusat. Sehingga sejak tahun 2016 program kartu MACCA telah hadir dam memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Soppeng,”

Tak salah dan memang layak jika berdasar hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey Tran's Institute, angka kemenangan AKAR-LHD di Pilkada Soppeng diprediksi mencapai 96,0 persen meningkat sekira 6 persen dari Survey yang lalu, Ketokohan dan Bukti Kerja AKAR serta kepercayaan yang diberikan masyarakat atas naiknya Elektabilitas dan Popularitas tersebut. Masyarakat telah jelas melihat keberhasilan yang telah diraih, dengan nyata adanya perubahan perubahan yang tercapai di Kab.Soppeng.

Sumber A2M

( Hawaya, IWO 💙)

Penerapan Alat Transaksi Online di Gowa, Ini Kata Salah Satu Penjaga Warung

Teropongsulawesi. Com - Humas, Gowa - Dalam rangka memastikan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Gowa menggunakan alat perekam transaksi Mesin Point of Sales (MPOS) System yang telah diberlakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa. Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan meninjau langsung beberapa restoran dan rumah makan yang ada di sepanjang Jalan Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Selasa (10/9). 

Dalam peninjauan tersebut juga hadir Koordinator Wilayah VII Koordinator dan Supervisi KPK Adiinsyah Malik Nasution, Kepala Bapeda Gowa Ismail Majid, Kepala Cabang Bank Sulselbar Gowa Andi Rini Takaryani dan pejabat Bank Sulselbar dan KPK Wilayah VII, rombongan meninjau dua rumah makan yakni Ayam Judes dan Sop Ubi Mak Djum. 

"Alat perekam ini sudah sangat menunjang untuk digunakan sebagai alat transaksi online. Sudah sangat baguslah," katanya di sela-sela meninjau di Rumah Makan Sop Ubi Mak Djum. 

Lanjutnya, pihaknya akan secara komitmen mengawasi penggunaan alat ini di seluruh rumah makan, tempat hiburan dan penginapan yang telah menggunakan alat tersebut. Pengawasan ini untuk menghindari tindak kecurangan yang dilakukan pemilik usaha. Misalnya mematikan mesin dengan sengaja sehingga tidak dapat menginput jumlah pemasukan usaha tersebut. 

Lanjut Bupati Adnan, agar pelaku usaha semakin termotivasi untuk mengimplementasikan alat tersebut, pihaknya akan memberikan penghargaan khusus kepada pelaku usaha yang taat aturan dan yang paling banyak menyumbangkan pajak usahanya. 

"Saya akan berikan penghargaan kepada mereka yang betul-betul mendukung aturan pemerintah ini. Saya masih akan bahas terlebih dahulu seperti apa penghargaannya, tapi saya rencanakan akan diberikan pada puncak peringatan Hari Jadi Gowa nantinya," terang Bupati Adnan. 

 

Sementara Nina yang merupakan penjaga Warung Sop Ubi Mak Djum mengaku sangat terbantu dengan adanya alat transaksi online tersebut. Hanya saja masih ada beberapa pengunjung yang merasa terbebani dengan alat maupun penggunaan pajak PHH 10 persen. 

"Terbantu ki karena pembayarannya langsung di include saja ke alat, tapi biasa masih ada komplain pembeli. Katanya kenapa harga semakin naik, tapi pas dijelaskan adanya aturan baru mereka langsung paham," ujarnya. 

Penggunaan alat perekaman transaksi online ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online. 

Untuk langkah awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Badan Pendapatan Daerah telah menyiapkan 90 alat perekam transaksi online MPOS system, dan hingga saat ini sudah ada 50 alat MPOS yang telah terpasang. Alat ini telah terintegrasi langsung ke Bapenda Gowa, Bank Sulselbar dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pemasangan alat MPOS System di wilayah Kabupaten Gowa ditargetkan sekitar 200 alat dan rampung hingga September 2019 mendatang. (CH)

Sekda Kabupaten Wajo Menutup Perlombaan Musabaqah Hifdzil Quran

Teropongsulawesi. Com - Wajo (Sulsel) Panitia Masjid Ibadurrahman Pinceng Pute menyemarakkan tahun baru Islam 1441 Hijriyah / 2019 Masehi dengan mengadakan Musabaqah Hifdzil Quran 1 juz, 5 juz dan 10 juz di Masjid Ibadurrahman Kelurahan Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan ditutup malam ini, Senin 9 September 2019.

Adapun laporan dari Ketua Panitia yang menyatakan bahwa lomba Hifdzil Qur'an se Kecamatan Tempe yang ditutup malam ini adalah inisiatif panitia masjid dengan memperlombakan cabang yang terdiri dari lomba 1 juz, 5 juz dan 10 juz.

Sambutan dari Kementerian Agama Kabupaten Wajo yang dibawakan oleh H. Idman Salewe yang menyampaikan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh panitia Masjid Ibadurrahman Pinceng Pute dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah 2019  Masehi, dan menyatakan kalau kegiatan ini merupakan kegiatan yang istimewa.

"Dari beberapa Masjid yang ada di Kabupaten Wajo, utamanya di Kecamatan Tempe ini, mungkin satu-satunya yang mengadakan lomba seperti ini, dengan perlombaan semacam ini. Alhamdulillah kegiatan ini berdasarkan informasi yang kami terima secara lisan, kalau ada 115 pesertanya dari 3 kategori yaitu 1 juz, 5 juz dan 10 juz dan mengharapkan akan bertambah ditahun-tahun yang akan datang," ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos.,M.M. menyampaikan kalau acara ini luar biasa pada malam hari ini, dan mewakili Pemerintah Kabupaten Wajo, serta mewakili Bupati Wajo menyampaikan rasa syukur, rasa bangga dan rasa gembira kepada anak-anak yang begitu sabar, ikhlas dan tekun mengikuti kegiatan ini.

"Insya Allah ini akan menjadi pembuka pintu Rahmat bagi kita semua dan siapa yang mencintai Allah, Insya Allah,  Allah SWT akan pasti lebih mencintainya," tutur Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

Dan disampaikan kalau Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, karna sesungguhnya Bupati Wajo berkeinginan sekali hadir bersama pada malam, tapi sementara dalam perjalanan dalam melaksanakan tugas kedinasan di Palopo, yaitu mengikuti pekan budaya rumpun masyarakat Luwu serta beberapa agenda selama perjalanannya.

"Semangat dari Bapak Bupati berada pada kita semua, karena visi Pemerintahannya adalah Pemerintahan yang amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera, begitu juga dalam program nyata itu ada 25 program kerjanya salah satunya dengan Gerakan Masjid Cantik," jelas H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

Dan dijelaskan kalau Program Gemantik ini seperti apa yang dilaksanakan sekarang ini dan juga disaksikan pada malam hari ini, jadi bukan hanya sebatas memoles Masjid itu sehingga indah, tetapi bagaimana Masjid itu juga ada banyak jemaahnya dan lengkap dengan fasilitasnya mulai dari air wudhu, kebersihan WC dan lainnya dan bagaimana memakmurkan Masjid melalui kegiatan Tahfidz Alquran seperti malam ini.

"Pemerintah Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi apa yang digagas oleh pengurus Masjid, ini juga yang menunjukkan kalau Islam itu besar di Kabupaten Wajo dan sejarahnya kalau Wajo itu adalah Kota Santri, ini yang harus kita pertahankan, dan inilah yang akan kita terus kembangkan dan gelorakan," harap Sekretaris Daerah.

Lebih lanjut dikatakan kalau akan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, tempat bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bermusyawarah dan mencari jalan terbaik, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat dan lainnya, dan inilah yang menjadi harapan dari Bupati Wajo  Dr. H. Amran Mahmud.

"Nanti ada program beasiswa yang diperuntukkan kepada anak-anak kita yang menempuh pendidikan di SD, SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi yang memiliki kemampuan serta keterampilan dan ilmu pengetahuan serta penghafal Alquran mulai dari 10 Juz, 20 juz sampai dengan 30 juz dan ini untuk mensuport dan menumbuh kembangkan minat dari anak kita bagaimana kita ciptakan insan-insan yang Qurani," harap H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

Diakhir acara dibacakan oleh ketua Panitia perlombaan para juara-juara yang berhasil keluar pada malam ini, dan penyerahan penghargaan salah satunya diminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo untuk menyerahkannya.

( Humas Pemkab Wajo )

Kepala Seksi Wilayah I A Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri Bertemu Gubernur Sulsel

Teropongsulawesi. Com, Makassar (Sulsel) - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjadikan pelayanan dasar di provinsi Sulawesi Selatan sebagai model pelayanan secara nasional.

Hal tersebut diungkapkan secara langsung, Kepala Seksi Wilayah I A Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Parlin Jumanti Siahan, saat melakukan pelaporan proses validasi data Laporan Pelelangan Pemerintah Daerah (LPPD) selama tiga hari di Sulsel yang diikuti oleh 24 kabupaten kota se-Sulsel.

“Kami bertujuan menjadikan pelayanan dasar di Provinsi Sulawesi Selatan untuk contoh secara nasional nantinya,” kata Parlin Jumanti saat menemui Gubernur Sulsel, di Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Selasa (1/10/2019).

Pelayanan dasar yang disebut Parlin meliputi pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial dan pelayanan keamanan.

Selain itu, Perlin Jumanti juga memberikan catatan khusus untuk pemerintah Sulsel di bawah kepemimpinan Prof Nurdin Abdullah sebagai Gubernur.

“Kami memberikan catatan khusus untuk Sulsel. Terutama atas inovasi-inovasi yang telah dilakukan selama satu tahun ini,” lanjutnya.

Terlebih, lanjut Parlin, hal ini sesuai dengan rencana dan misi Gubernur Sulsel kami yang mendukung pengembangan pariwisata Dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya.

“Inovasi dan konsep pariwisata di Sulsel seperti yang disampaikan pak Gubernur tadi, pariwisata ini akan menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tapi tentu kita selesaikan dulu infrastrukturnya,” pungkasnya. (*)