Menjaga Arah di Tengah Transisi Nasional, Kepemimpinan Suwardi–Selle Pastikan Pembangunan Soppeng Tetap Konsisten Menuju 2026

Soppeng,  Teropongsulawesi.com, Memasuki tahun 2026, Indonesia berada dalam fase penting pasca-Pemilihan Umum. Transisi kebijakan nasional, penyesuaian arah pemerintahan, serta dinamika politik yang menyertainya menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemerintah daerah. 

Di tengah situasi tersebut, stabilitas dan konsistensi kepemimpinan menjadi faktor krusial agar roda pemerintahan dan pembangunan tidak terganggu.

Di Kabupaten Soppeng, kepemimpinan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dinilai mampu membaca konteks nasional tersebut dengan pendekatan yang tenang dan berorientasi pada kerja nyata. 

Alih-alih terjebak dalam hiruk pikuk politik pasca-Pemilu, pasangan Suwardi–Selle memilih fokus menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.

Politik Usai, Pemerintahan Tetap Jalan

Bagi Suwardi–Selle, Pemilu merupakan proses demokrasi yang memiliki batas waktu. Setelah kontestasi politik berakhir, yang harus dikedepankan adalah tanggung jawab pemerintahan. 

Prinsip ini tercermin dari upaya memisahkan secara tegas politik elektoral dari kerja birokrasi.

“Pemilu telah selesai, tetapi tugas melayani masyarakat tidak pernah berhenti,” menjadi semangat yang terus ditekankan dalam internal pemerintahan daerah. 

Dengan pendekatan tersebut, stabilitas birokrasi di Soppeng tetap terjaga, program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, dan pelayanan publik tidak terganggu oleh dinamika politik.

Pendekatan ini sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan daerah tidak boleh menjadi korban perubahan politik. 

Justru dalam masa transisi nasional, konsistensi kerja pemerintahan menjadi kunci agar masyarakat tetap merasakan manfaat kehadiran negara.

Kepemimpinan Tenang di Masa Transisi

Di tengah wacana nasional tentang efektivitas pemerintahan pasca-Pemilu, model kepemimpinan Suwardi–Selle menawarkan contoh kepemimpinan yang bekerja dalam diam. 

Tidak banyak retorika, tetapi fokus pada penyelarasan kebijakan daerah dengan arah nasional, tanpa mengabaikan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Prinsip “politik adalah tentang janji, kepemimpinan adalah tentang menepati” bukan sekadar slogan, melainkan diterjemahkan dalam kebijakan yang berkelanjutan. 

Penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan program prioritas menjadi fokus utama agar pembangunan tidak terputus oleh pergantian isu politik.

Pembangunan Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Suwardi–Selle menegaskan bahwa pembangunan harus adaptif terhadap kebijakan pusat, namun tetap berakar pada kebutuhan riil masyarakat. 

Setiap program diarahkan untuk menjawab persoalan konkret di lapangan, bukan sekadar mengikuti tren politik jangka pendek.

Dalam konteks ini, kesinambungan program menjadi prioritas. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Refleksi dari Daerah untuk Nasional

Apa yang dilakukan di Soppeng menjadi refleksi penting di tengah transisi nasional. Ketika banyak daerah sibuk menata ulang narasi politik pasca-Pemilu, Soppeng justru memilih menata ulang kerja, memperkuat konsistensi kebijakan, dan menjaga ritme pembangunan.

Menuju 2026, kepemimpinan Suwardi–Selle menegaskan satu pesan utama: stabilitas daerah adalah fondasi keberhasilan transisi nasional. 

Kepemimpinan yang tenang, adaptif, dan berorientasi pada hasil menjadi kunci menjaga kepercayaan publik serta memastikan pembangunan tetap berkelanjutan.

Dari Soppeng, muncul pelajaran bahwa di tengah dinamika politik dan perubahan kebijakan, kepemimpinan yang konsisten dan fokus pada kerja substantif akan selalu relevan—bukan hanya bagi daerah, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan.

(Red) 

Tampil Sederhana di Rakornis Golkar, H. Ismail H. Cedang Tegaskan Identitas Lokal Lewat Kaos Camidu

Makassar, Teropongsulawesi.com, Di tengah forum politik berskala nasional, penampilan H. Ismail H. Cedang menghadirkan cerita tersendiri. Anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang telah dipercaya selama tiga periode itu terlihat mengenakan jaket kuning khas Partai Golkar, dipadukan dengan kaos bertuliskan “Camidu”, identitas warung kopi rakyat yang dikenal di Kabupaten Soppeng.

Pemandangan tersebut terlihat di sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar se-Indonesia di Makassar, 16–17 Oktober 2026.

Di saat para kader berkumpul membahas strategi politik dan penguatan organisasi, H. Ismail justru menarik perhatian melalui pilihan pakaian yang sederhana, tetapi lekat dengan identitas daerahnya.

Bagi masyarakat Soppeng, khususnya daerah pemilihan Lalabata–Ganra, nama H. Ismail bukanlah sosok baru. Tiga periode menduduki kursi DPRD menjadi bagian dari perjalanan politiknya dalam memperoleh dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kaos bertuliskan Camidu mungkin terlihat biasa. Namun, dalam konteks kehadiran seorang wakil rakyat di forum nasional, simbol lokal tersebut memberikan warna berbeda.

Camidu, yang dikenal dengan ungkapan “Catatmi Dulu”, merepresentasikan suasana warung kopi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Warung kopi bukan hanya tempat menikmati secangkir minuman, tetapi juga ruang pertemuan, tempat bertukar pikiran, dan sarana membangun keakraban.

Identitas itu seolah mengingatkan bahwa aktivitas politik tidak boleh terlepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jaket kuning yang dikenakan H. Ismail menunjukkan identitas kepartaiannya. Sementara kaos Camidu membawa nuansa lokal Soppeng yang tetap melekat di tengah kegiatan politik tingkat nasional.

Perpaduan tersebut menjadi potret sederhana tentang bagaimana identitas organisasi dan kedekatan dengan lingkungan sosial dapat hadir bersamaan.

Perjalanan H. Ismail H. Cedang selama tiga periode di DPRD Kabupaten Soppeng menjadi bukti bahwa dirinya telah memperoleh kepercayaan berulang dari masyarakat di daerah pemilihannya.

Namun, dalam kehidupan demokrasi, kepercayaan tidak berhenti ketika seseorang berhasil menduduki kursi legislatif. Justru, mandat tersebut menjadi tanggung jawab yang harus terus dijaga melalui kerja nyata, penyerapan aspirasi, serta pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Sebagai seorang pengusaha sekaligus politisi, H. Ismail memiliki pengalaman di dua lingkungan yang menuntut kemampuan membangun komunikasi dan memelihara kepercayaan.

Pengalaman itu menjadi modal yang dapat digunakan untuk memperkuat perannya sebagai wakil rakyat. Sebab, keberhasilan seorang anggota legislatif tidak hanya diukur dari kehadirannya dalam kegiatan partai, tetapi juga dari sejauh mana fungsi representasi dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Rakornis dan Bimtek Golkar se-Indonesia di Makassar menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kader serta meningkatkan kesiapan menghadapi agenda politik mendatang.

Bagi kader yang duduk di lembaga legislatif, forum semacam ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan memperkuat koordinasi organisasi. Namun, hasil dari proses tersebut pada akhirnya perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di daerah masing-masing.

Masyarakat Soppeng tentu berharap setiap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh wakilnya dapat memberikan nilai tambah bagi perjuangan aspirasi daerah.

Pada akhirnya, kaos Camidu yang dikenakan H. Ismail di forum nasional Golkar mungkin hanya sebuah detail kecil. Akan tetapi, detail itu menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga identitas dan kedekatan dengan lingkungan asal di tengah kesibukan politik.

Karena seorang wakil rakyat boleh hadir di panggung nasional, tetapi amanah yang dibawanya tetap berasal dari rakyat di daerah.

(RAT)

Silaturahmi ke JK, AHY Dapat Pesan Politik

Ketum DPP Partai Demokrat saat bersama mantan Wapres JK (Foto Istimewa).

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahim ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Minggu 14 Maret 2021. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam, AHY dan JK membicarakan isu terkini dan masalah kebangsaan. 

AHY mengucapkan terima kasih atas kesediaan JK untuk menerima pimpinan Partai Demokrat.

"Kedatangan kami ini utamanya adalah untuk bersilaturahim, bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan pak JK. Dan pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi pak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh pak JK sebagai Ketua Umum," jelas AHY.

"Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia," sambungnya.

"Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini," kata AHY.

Kepada AHY dan pimpinan Partai Demokrat, JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu sangatlah penting. "Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik," kata JK.

Namun JK juga mengingatkan AHY dan Partai Demokrat untuk tetap memikirkan pemilih tradisional.

Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. Beliau bercerita bahwa Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa.

Pada akhir pertemuan, JK memgingatkam AHY agar terus menjalin silaturahim dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya.

AHY datang ke kediaman JK didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Wakil Bendahara Umum Lokot Nasution, dan Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution.(AVID/r)

Kapolda Sulsel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2021, Momentum Membangun Spirit Persatuan Bangsa

Makkassar ( Sulsel) Teropongsulawesi.com,- Hari ini Kamis, bertepatan dengan 20 Mei 2021 diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai “Hari Kebangkitan Nasional”, tanggal ini dipilih oleh Presiden Soekarno yang dituangkan melalui Kepres Nomor 1 Tahun 1985 sebagai Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Istana Negara Yogyakarta

Kapolda Sulsel  Irjen Pol Drs Merdisyam mengungkapkan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum mengenang sejarah perjuangan salah seorang tokoh bangsa bernama Boedi Uetomo yang lahir bertepatan dengan  20 Mei 1908. 

Dijelaskan Kapolda Sulsel, berdirinya organisasi Boedi Uetomo  sebagai organisasi sosial bertujuan untuk menggalang kekuatan semua elemen bangsa terutama kalangan terpelajar untuk bersatu melawan penjajah Belanda. Organisasi ini bergerak dalam di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan dan tidak bersifat politik. 

Peristiwa sejarah tersebut seyogyanya bisa dijadikan kekuatan moral oleh bangsa Indonesia untuk bangkit dari satu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan kata lain, dalam konteks saat ini sudah seharusnya kita sebagai bangsa terus mengingat dan memahami esensi sejarah perjuangan para pahlawan di masa lalu, untuk mewujudkan kemerdekaan salah satunya adalah kiprah Boedi Oetomo. 

“Gerakan sosial yang dilakukan oleh Boedi Oetomo harus menjadi spirit bagi bangsa Indonesia terutama kalangan generasi muda dan elite politik untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, kreatif dan inovatif,”ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan menegaskan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021 ini harus dijadikan oleh bangsa Indonesia sebagai momentum membangkitkan spirit gotong royong, menjaga toleransi antar sesama anak bangsa yang kemudian terciptalah persatuan dan kesatuan di tanah air dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan juga merujuk pada suasana kamtibmas pasca insiden bom Katederal Makassar pada akhir Maret lalu, menurutnya spirit gotong royong, menjaga toleransi antar sesama anak bangsa harus terus diperkuat Polri juga telah berupaya mengambil langkah-langkah preventif dan strategis untuk menjaga potensi gangguan kamtibmas diantaranya melakukan patroli gabungan antara TNI dan Polri, merangkul instansi terkait dari pemerintah

“Polda Sulsel saat ini  terus menjalin komunikasi dan mengajak para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang dapat merusak situasi keamanan baik di Sulawesi Selatan maupun daerah lainnya di Indonesia,”ungkap Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan(Is)

Andi Etti Ambil Alih PAN Soppeng, Targetkan Partai Kembali ke Parlemen

Makassar, Teropongsulawesi.com, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Soppeng kini berada di bawah kepemimpinan Andi Nurhidayati Zainuddin. Mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan dua periode itu mendapat mandat untuk membesarkan PAN sekaligus mengembalikan keterwakilan partai di DPRD Soppeng.

Andi Nurhidayati atau yang akrab disapa Andi Etti resmi memimpin PAN Soppeng setelah pengurus DPD PAN se-Sulawesi Selatan dilantik Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).

Mandat tersebut datang di tengah pekerjaan besar yang harus diselesaikan PAN Soppeng. Dalam Pemilu 2019 dan 2024, partai tersebut belum berhasil mengamankan satu pun kursi di DPRD Kabupaten Soppeng.

Kondisi itu membuat kepemimpinan Andi Etti menjadi sorotan. Pengalaman panjangnya di dunia politik diharapkan mampu menjadi modal untuk membangun kembali kekuatan PAN di tingkat daerah.

Jejak politik Andi Etti terbilang panjang. Ia pernah dipercaya memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Soppeng.

Sebelumnya, ia juga pernah memimpin Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan berhasil duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Karier politiknya kemudian berlanjut ke tingkat provinsi. Andi Etti terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan selama dua periode.

Kini, pengalaman tersebut harus diterjemahkan ke dalam kerja politik bersama PAN.

Andi Etti pun langsung menetapkan target. Ia ingin PAN kembali memiliki wakil di DPRD Soppeng.

“Insya Allah, dengan pengalaman kepemimpinan saya akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menghadirkan kursi bagi PAN di DPRD Soppeng,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa PAN Soppeng tidak ingin sekadar melakukan pergantian kepengurusan. Konsolidasi organisasi dan penguatan basis pemilih menjadi pekerjaan utama yang harus dilakukan.

Tantangannya tentu tidak ringan. PAN harus mampu memperkuat struktur hingga tingkat bawah, merangkul kader dan simpatisan, serta membangun strategi politik yang efektif untuk menghadapi kontestasi legislatif mendatang.

Dengan pengalaman dua periode di DPRD Sulsel dan pernah memimpin sejumlah partai politik, Andi Etti kini dituntut membuktikan kapasitasnya sebagai nakhoda baru PAN Soppeng.

Targetnya sudah dipasang: PAN kembali ke DPRD Soppeng. Kini tinggal menunggu sejauh mana mesin politik Andi Etti mampu mewujudkannya.

(Red)

Indonesia dipersimpangan Jalan, Ketika Janji Kesejahteraan Diuji oleh Realitas Rakyat

Oleh: Muhammad Abduh Azizul Gaffar

Direktur Eksekutif Public Research Institute (PRI)

Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tidak kekurangan orang-orang cerdas, dan tidak kekurangan janji perubahan. Namun, pertanyaan mendasar yang harus terus diajukan adalah: sejauh mana seluruh potensi dan janji tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat?

Di tengah dinamika politik, tuntutan pembangunan, dan berbagai program strategis nasional, bangsa ini menghadapi ujian yang tidak sederhana. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa pembangunan bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Sebab, keberhasilan negara tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya program yang diumumkan, tetapi juga dari kemampuan rakyat memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, serta keadilan yang tidak membeda-bedakan.

Kemajuan bangsa tidak boleh hanya terlihat dalam statistik, tetapi harus terasa dalam kehidupan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi dan realitas kehidupan masyarakat

Dalam membaca kondisi bangsa, kita perlu membedakan antara capaian makroekonomi dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen. Angka ini menurun dibandingkan 8,47 persen pada Maret 2025. Capaian tersebut patut dicatat sebagai perkembangan positif, tetapi tetap menyisakan pekerjaan besar dalam memastikan masyarakat memiliki penghasilan yang layak dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Pertanyaan berikutnya bukan sekadar apakah angka kemiskinan turun, melainkan apakah daya beli masyarakat semakin kuat, apakah lapangan kerja berkualitas semakin tersedia, dan apakah generasi muda memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupannya.

Di berbagai lapisan masyarakat, persoalan ekonomi tidak selalu hadir dalam bentuk kemiskinan ekstrem. Ada pula keluarga yang bekerja setiap hari, tetapi kesulitan menabung; lulusan pendidikan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya; serta pelaku usaha kecil yang berjuang mempertahankan usahanya di tengah perubahan biaya dan persaingan.

Karena itu, kebijakan ekonomi harus melampaui capaian statistik. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan membuka kesempatan yang lebih luas, memperkuat usaha rakyat, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesenjangan kesempatan antarkelompok maupun antarwilayah.

Korupsi dan tanggung jawab moral kekuasaan

Salah satu persoalan mendasar yang terus menuntut perhatian adalah pemberantasan korupsi. Setiap rupiah uang negara pada hakikatnya berasal dari mandat publik dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Ketika anggaran pendidikan tidak dikelola secara optimal, masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Ketika proyek infrastruktur bermasalah, manfaat pembangunan berkurang dan kepercayaan publik dapat terkikis. Ketika pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya, rakyat harus menanggung akibat dari lemahnya tata kelola.

Korupsi bukan semata persoalan pelanggaran hukum. Korupsi juga merupakan persoalan keadilan sosial karena dampaknya sering kali paling berat dirasakan oleh kelompok yang memiliki keterbatasan akses dan sumber daya.

Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan, seremoni, atau pernyataan politik. Diperlukan pengawasan yang konsisten, transparansi pengadaan barang dan jasa, audit yang ditindaklanjuti, serta penegakan hukum yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan.

Hasil pemeriksaan lembaga audit juga harus menjadi dasar perbaikan tata kelola dan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada pembiaran, tetapi tidak boleh pula ada penghukuman melalui opini sebelum fakta dan bukti diuji.

Bagi kami di Public Research Institute, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil. Kritik dan laporan publik semestinya dipandang sebagai instrumen koreksi demokratis, sepanjang disampaikan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghormati proses hukum.

Uang negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, keadilan, dan kesejahteraan—bukan menjadi ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok.

Demokrasi bukan sekadar pergantian kekuasaan

Demokrasi tidak selesai ketika pemilihan umum berakhir dan pemerintahan terbentuk. Justru setelah kekuasaan memperoleh mandat, tanggung jawab untuk mendengar, melayani, dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada rakyat harus semakin kuat.

Dalam demokrasi yang sehat, kritik tidak seharusnya otomatis dianggap sebagai permusuhan. Mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, jurnalis yang melakukan investigasi, organisasi masyarakat sipil yang mengawasi anggaran, dan warga yang mempertanyakan kebijakan merupakan bagian dari kehidupan demokratis.

Tentu, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab. Informasi perlu diverifikasi, tuduhan harus didukung bukti, dan penyampaian pendapat wajib menghormati hak orang lain serta ketentuan hukum. Namun, prinsip yang sama juga berlaku bagi pemegang kekuasaan: setiap kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi dan setiap penyelenggara negara harus siap mempertanggungjawabkan kewenangannya.

Negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah dikritik, melainkan negara yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan.

Ketika ruang dialog menyempit, masyarakat berpotensi kehilangan saluran untuk menyampaikan persoalan. Sebaliknya, ketika pemerintah bersedia membuka ruang partisipasi, kebijakan dapat diuji lebih awal dan kesalahan dapat diperbaiki sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Karena itu, transparansi dan partisipasi masyarakat harus ditempatkan sebagai kebutuhan tata kelola, bukan sekadar pelengkap administratif.

Penegakan hukum harus menghadirkan rasa keadilan

Kepercayaan masyarakat terhadap negara sangat berkaitan dengan pengalaman mereka berhadapan dengan hukum dan pelayanan publik.

Hukum seharusnya menjadi pelindung bagi semua warga negara tanpa memandang kedudukan, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan politik. Penegakannya harus berdasarkan alat bukti, prosedur yang sah, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan anggaran, atau pelanggaran terhadap hak masyarakat, laporan harus ditangani secara profesional. Jika bukti belum cukup, penyelidikan harus dilakukan secara objektif. Jika pelanggaran terbukti, penindakan harus dilaksanakan sesuai hukum.

Prinsip ini penting agar pemberantasan pelanggaran tidak berubah menjadi pertarungan kepentingan, sementara masyarakat hanya menjadi penonton.

Rasa keadilan tidak dapat dibangun melalui retorika semata. Ia harus hadir dalam proses yang transparan, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pelayanan yang tidak diskriminatif.

Anak muda dan masa depan Indonesia

Bangsa ini juga harus memberikan perhatian serius terhadap masa depan generasi muda. Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila diikuti peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, produktivitas, dan ketersediaan lapangan kerja.

Anak muda tidak cukup hanya diminta menjadi generasi penerus. Mereka harus diberikan ruang untuk menjadi pelaku perubahan hari ini.

Pendidikan perlu terhubung dengan kebutuhan dunia kerja tanpa kehilangan tujuan utamanya untuk membentuk manusia yang kritis dan berintegritas. Pelatihan keterampilan harus berorientasi pada hasil yang terukur. Program kewirausahaan perlu didukung akses pembiayaan, pendampingan, dan pasar yang memadai.

Di sisi lain, generasi muda harus terus didorong untuk membangun budaya literasi, memeriksa kebenaran informasi, menolak politik kebencian, dan berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik.

Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keputusan elite politik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, bekerja produktif, dan menjaga kepentingan bersama.

Saatnya mengukur keberhasilan dari manfaat yang diterima rakyat

Pemerintahan yang menjalankan mandat publik perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang dapat diperiksa. Setidaknya ada lima hal yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, kualitas lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Kedua, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Ketiga, transparansi penggunaan anggaran serta tindak lanjut hasil audit. Keempat, kepastian penegakan hukum yang adil dan profesional. Kelima, keterbukaan pemerintah terhadap kritik serta partisipasi masyarakat.

Ukuran-ukuran tersebut tidak dimaksudkan untuk menafikan capaian yang telah diraih. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar keberhasilan dapat dipertahankan, kekurangan diperbaiki, dan anggaran publik menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan menunjukkan hasil. Lembaga legislatif memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum secara profesional. Sementara itu, masyarakat sipil, akademisi, media, dan warga negara memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan memastikan kepentingan publik tidak terpinggirkan.

Tanggung jawab tersebut berbeda, tetapi bermuara pada tujuan yang sama: menghadirkan negara yang bekerja untuk rakyat.

Penutup: Indonesia membutuhkan keberanian untuk berbenah

Hari ini, Indonesia tidak hanya membutuhkan optimisme, tetapi juga keberanian untuk mengakui persoalan dan memperbaikinya. Kita tidak boleh terjebak dalam dua sikap ekstrem: menganggap seluruh kebijakan negara gagal, atau menganggap semua persoalan telah selesai hanya karena sejumlah indikator menunjukkan kemajuan.

Sikap yang diperlukan adalah objektivitas. Capaian harus diapresiasi, kekurangan harus dikoreksi, dugaan penyimpangan harus diperiksa, dan pelanggaran yang terbukti harus ditindak sesuai hukum.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi cita-cita keadilan sosial, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan mereka yang telah memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Pembangunan harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat kecil, pekerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan generasi muda di seluruh pelosok negeri.

Public Research Institute memandang bahwa pengawasan publik bukanlah upaya melemahkan negara. Sebaliknya, pengawasan yang berbasis data, penelitian, dan kepentingan masyarakat merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat tata kelola pemerintahan.

Kita tidak sedang membutuhkan pertentangan tanpa ujung. Kita membutuhkan keberanian untuk berkata benar, ketegasan dalam menegakkan aturan, dan kesungguhan untuk memperbaiki keadaan.

Sebab, pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukanlah seberapa megah kekuasaan ditampilkan, melainkan seberapa bermartabat kehidupan rakyatnya dijalani.

Negara harus hadir bukan hanya ketika rakyat diminta percaya, tetapi terutama ketika rakyat membutuhkan keadilan.

Muhammad Abduh Azizul Gaffar

Direktur Eksekutif Public Research Institute (PRI)

IAS dan APPI Siap Bertarung di Musda Golkar Sulsel, Erwin Nurdin Harap Persaingan Tetap Harmonis

Makassar, Teropongsulawesi.com, Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung bulan Mei mendatang, dua nama kuat yakni Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Munafri Arifuddin (Appi) diprediksi akan bersaing ketat dalam perebutan kursi ketua DPD I Golkar Sulsel.

Ketua Umum Ormas Kiwal Garuda Hitam Indonesia, Erwin Nurdin SE, menyatakan bahwa keduanya memiliki peluang besar untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. 

Menurut Erwin, Golkar merupakan partai besar yang telah melahirkan banyak tokoh penting di Indonesia, sehingga persaingan antara IAS dan Appi merupakan hal yang wajar demi kemajuan partai di Sulsel.

“Golkar itu partai besar, banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di negeri ini. Jadi tidak heran jika dua kader terbaiknya ini maju bersaing demi untuk membesarkan partainya di Sulsel,” ujar Erwin saat ditemui di Markas Besar KIWAL, Jalan Sungai Saddang, Kota Makassar, Rabu malam (16/04/2025).

Erwin menambahkan bahwa kehadiran IAS dan Appi dalam kontestasi tersebut diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam konstelasi politik di Sulsel. 

Meski begitu, ia berharap persaingan ini tidak menimbulkan perpecahan di antara keduanya, mengingat IAS adalah suami wakil walikota sementara Appi adalah walikota Makassar saat ini.

“Saya yakin keduanya profesional dan saling menghormati, baik itu dari pak IAS maupun pak Appi. Namun sebagai masyarakat, kami tetap berharap pertarungan keduanya nanti tidak menimbulkan keretakan. Mereka kan sama-sama satu tujuan sebenarnya,” katanya.

Musda DPD I Partai Golkar Sulsel yang akan digelar bulan Mei ini menjadi momen penting bagi Golkar Sulsel untuk menentukan arah kepemimpinan baru yang diharapkan mampu menguatkan posisinya di kancah politik regional dan nasional.

Ormas Kiwal Garuda Hitam Indonesia merupakan organisasi masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik di Sulawesi Selatan. 

Organisasi ini berkomitmen mendukung kemajuan dan stabilitas politik di daerah melalui partisipasi aktif anggotanya dalam berbagai agenda politik.

(Red) 

Kapolres Soppeng Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Pada Paskibraka Soppeng

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Kapolres Soppeng AKBP Dr. (C) H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T Menjadi Pemateri pada Penyuluhan Wawasan Kebangsaan kepada pasukan pengibar bendera pusaka ( Paskibraka ) Soppeng tahun 2023 yang digelar di Hotel Maryam Place, Ahad/ Minggu Malam 13 Agustus 2023.

Mengawali kegiatan AKBP Muh. Yusuf Usman memperkenalkan diri kepada para anggota Paskibraka terkait perjalanan karie selama bertugas di Kepolisian.

Usai memperkenalkan diri, Kapolres Soppeng melanjutkan dengan memaparkan pengertian wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam".terangnya.

Dihadapan para Pasukan Pengibar bendera Pusaka, Kapolres Soppeng juga menjelaskan tujuan Wawasan Kebangsaan tidak lain untuk Mewujudkan Nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat indonesia yang mengutamakan kepentingan Nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku Bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan Nasional.

Selain itu, Kapolres Soppeng juga menyebutkan makna dan nilai - nilai dasar wawasan kebangsaan yang diharapkan dapat memberikan Nilai Positif kepada para pasukan pengibar bendera pusaka sehingga nilai - nilai Nasionalisme dapat tertanam disegala apel dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara.

Diketahui, penyuluhan wawasan kebangsaan tersebut digelar oleh Pemerintab Kabupaten Soppeng setiap tahunnya kepada para pasukan pengibar bendera merah putih menjelang HUT Kemerdekaan RI.

Bupati Adnan Sebut Kabupaten Gowa Masih Punya Peranan Penting Dalam Struktur Perekonomian Nasional

Teropongsulawesi.com, Humas, Gowa - Ketahanan pangan berperan strategis dalam mendukung ketahanan nasional. 

Pangan bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik lokal, regional, nasional maupun global. 

Isu tersebut menjadi hal yang diangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam pemaparan essainya dibidang studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (SBS) Ketahanan Nasional pada Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkat (P3DA) X Lemhanas 2019 di Jakarta, Rabu (23/10) kemarin. 

Adnan Bupati Gowa mengangkat yang  berjudul "Implementasi Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa",

Essai ini berhasil membawanya menjadi sebagai peserta terbaik.

"Ketahanan pangan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap ketahanan ekonomi, apalagi dengan melihat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang berkelanjutan," katanya. 

Menurutnya, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sementara ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. 

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Gowa sendiri sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam struktur perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa, di mana pada 2015 hingga 2018 selalu berada di posisi terbesar kontribusinya.

"Kabupten Gowa berada pada urutan kedua sektor perdagangan, urutan ketiga sektor kontruksi, dan urutan keempat sektor real estate," terangnya. 

Meskipun posisi terbesar yaitu 29,11 persen pada 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun setiap tahunnya, padahal produksi beras terus naik. Pada 2016 produksi beras capai 382.147 ton, 2017 naik menjadi 401.979 ton, 2018 naik 408.899 ton dan 2019 naik menjadi 412.964 ton. 

Penurunan ini tentunya karena pengaruh sektor lain yang pertumbuhannya cukup besar yaitu perdagangan, konstruksi dan real estat karena kontribusinya di atas 8 persen. 

"Walaupun produksi beras naik setiap tahun, kebutuhan terhadap beras ikut naik karena jumlah penduduk yang terus bertambah, apalagi pada tiga tahun terakhir. Pada 2017 jumlah penduduk mencapai 735.493 jiwa, 2018 naik 748.200 jiwa dan 2019 naik 760.607 jiwa," jelasnya. 

Selain permasalahan menurunnya kontribusi sektor pertanian setiap tahun, terdapat pula permasalahan lain yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini terlihat dari luas sawah irigasi yang terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, luas sawah irigasi berkurang sekitar 238 hektar. 

"Kondisi ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga kebutuhan akan perumahan dan pemukiman meningkat pesat. Ini juga terlihat dari kontribusi sektor konstruksi dan real estate sebagai kontributor ketiga dan keempat terbesar terhadap PDRB, setelah sektor pertanian dan perdagangan. Pertumbuhan perumahan dan pemukiman (real estate) yang tinggi karena banyaknya penduduk yang tinggal di Gowa tetapi bekerja di Makassar," paparnya. 

Sehingga, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Gowa bukan karena faktor kelahiran yang tinggi tetapi karena faktor migrasi penduduk, sebagai konsekuensi Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dalam hal ini maka permasalahan utama yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan," tutupnya. (*)

Mengatasi Tantangan Krisis Pangan, Strategi Kementan dalam Program PAT

Gowa, Teropongsulawesi.com, Penguatan perluasan areal tanam (PAT) padi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi secara nasional dengan target sebanyak dua hektar lahan sawah kering pada tahun 2024 ini. Hal ini untuk memperkuat ketahanan pangan secara mandiri tanpa harus bergantung pada kebijakan impor.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat rapat koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pertanian dengan TNI AD di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat 08 Maret 2024.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi bahwa sektor pertanian merupakan sektor paling penting saat ini dan masa depan. Krisis pangan terus jadi tantangan bahkan ancaman, karena adanya perubahan iklim dan ketidakpastian kondisi sosial, ekonomi dan politik.

“Salah satunya goncangan ekonomi yang disebabkan konflik Rusia-Ukraina berdampak pada produktivitas pertanian Indonesia utamanya dari ketersediaan pupuk. Namun dampak lebih besar yang kita rasakan saat ini adalah adanya fenomena alam el nino,” ucapnya.

Dedi menambahkan strategi khusus yang dilakukan adalah penyesuaian pola dan waktu tanam, pengelolaan air dan pemanfaatan sumber daya air alternatif, penyelamatan dan perlindungan serta pemberdayaan petani. BPPSDMP menyadari bahwa keberhasilan upaya mengatasi dampak el nino dan perubahan iklim lainnya memerlukan peran serta petani dan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung program PAT, Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Gowa melaksanakan Kegiatan Penanaman Perdana Lahan IP0 Program Perluasan Areal Tanam (PAT), di Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Kamis (2/5/2024).

Melalui kegiatan tersebut diharapkan banyak lahan kering yang memiliki sumber air dapat dimanfaatkan melalui pompanisasi sehingga terjadi peningkatan produksi padi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Muhammad Taufiq Ratule dalam sambutannya.

"Pengaruh El Nino tahun lalu dampaknya bukan hanya pada tahun itu, tetapi juga berdampak beberapa tahun setelahnya terutama di sektor pertanaman," ungkapnya.

Muhammad Taufiq menambahkan bahwa terjadi penurunan produksi akibat el nino yang berdampak terhadap waktu tanam yang mundur, dan waktu panen juga ikut mundur.

"Potensi produksi tahun ini dibanding tahun lalu akan cenderung lebih rendah, oleh karena itu pihaknya (Kementerian Pertanian) mengejar target peningkatan produksi melalui program PAT," terangnya.

Ia menjelaskan untuk mengantisipasi kekurangan produksi tersebut maka diperlukan tambah tanam di luar penanaman reguler, maka dibuat 3 program sekarang untuk perluasan areal tanam seluruh Indonesia dengan total 2 juta hektare.

"Adapun programnya yaitu yang pertama Optimasi Lahan Rawa dengan target 400 ribu hektare secara nasional, sedangkan di Sulsel terdapat 4 kabupaten yaitu Pinrang, Sidrap, Wajo, Bone totalnya 13 ribu hektare, sedangkan yang kedua yaitu Pompanisasi dengan target 1 juta hektare secara nasional, untuk di Sulsel semua Kabupaten mendapat target 93 ribu hektare dan yang ketiga Padi Gogo dengan 600 ribu hektare secara nasional dan target di kabupaten gowa 200 hektare," rincinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Gowa, Muhammad Fajaruddin mengatakan bahwa PAT di Kabupaten Gowa telah mencapai kurang lebih 1000 hektare dan akan dikembangkan sesuai target yang diberikan.

"Setelah mengunjungi beberapa Kecamatan, kita temui memang masih ada beberapa luasan tanam yang perlu kita tingkatkan produktivitasnya," ungkapnya.

Ia meyakini melalui program PAT, apa yg dilakukan Kementan telah bermanfaat bagi kabupaten Gowa dan melalui dukungan dan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementan sekiranya dapat meningkatkan produktivitas.

"Gowa merupakan Kabupaten yang menjadi penopang pangan di bagian selatan dan produktivitas terus mengalami peningkatan. Penopang pertama produksi padi, produktivitas mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2022 kurang lebih 415 ribu ton, tahun 2023 menjadi 419 ribu ton," terangnya.

Selain padi, terdapat juga tanaman jagung, dengan produksi pada tahun 2022 yaitu 350 ribu ton naik menjadi 370 ribu ton di tahun 2023. 2 (dua) komoditas tersebut menjadi pendukung ketahanan pangan yang ada di Gowa.

"Sektor pertanian memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi sebesar 29,35% yang terbesar. Khusus tanaman pangan dan hortikultura kita mendapatkan sumbangsih sebesar 21,21%, hal ini yang membuat Gowa berhasil menjadi juara 1 penilaian pembangunan daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan," ungkapnya saat memberikan sambutan.

Dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum dan jajaran BBPP Batangkaluku serta tamu undangan lainnya melakukan tanam padi bersama sebagai wujud dukungan program PAT.

(Ismail)

Polres Soppeng dengan jajaran Polsek bagi masker sebanyak 52.000

TEROPONGSULAWESI.COM, SOPPENG (SULSEL),- Kegiatan pembagian masker secara serentak dalam rangka adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka Pilkada aman, damai dan sehat serentak tahun 2020.

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 10.00 s/d 10.58 WITA bertempat di Taman Kalong Watansoppeng Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng 

Dalam sambutan Kapolres Soppeng mengatakan Kegiatan pengunaan masker secara serentak dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dan aksi nyata dalam membantu dan mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan himbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam mendukung percepatan penanganan covid-19.

Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadi garda terdepan dan pioner dalam penggunaan masker secara nasional.

Kedepan kita akan melaksanakan Pilkada serentak dan mari kita sama - sama sukseskan pilkada dengan senantiasa mematuihi protokol kesehatan.

Partisapsi seluruh elemen masyarajat diperlukan dalam menjaga dan mensukseksn Pilkada agar dapat berjalan aman dan kondusif, ungkapnya.

Setelah acara inti kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Ikrar adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka Pilkada aman, damai dan sehat serentak tahun 2020 oleh Unsur Forkopimda, Para tim pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tahun 2020, Pimpinan Ormas/OKP, Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh pemuda.

Kegiatan ini serentak di laksanakan Polres Soppeng dengan jajaran Polsek dengan membagikan masker sebanyak 52.000 masker dengan rincian penerima yaitu Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Intansi terkait, Partai politik pendukung, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan seluruh Desa di Kab. Soppeng turut berpartisipasi membagikan masker. 

Pembagian dan penggunaan masker secara serentak, phsycal distancing dan menghindari kerumunan diselenggarakan dalam rangka menuju adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan

ekonomi nasional untuk mewujudkan Pilkada serentak aman, damai dan sehat serentak tahun 2020.

Selama kegiatan tersebut berlangsung, situasi berjalan dalam keadaan aman, tertib dan lancar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Soppeng H. Syahruddin M. Adam S.Sos., MM, Ketua PN Ahmad Ismail, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Soppeng Drs. Tayeb, S.H., M.H, Unsur Forkopimda Kab. Soppeng, Sekda Kab.Soppeng H.A.Tenri Sessu M,Si, Para Staf Ahli / Asisten dan SKPD lingkup Kab. Soppeng, Pimpinan KPU dan Bawaslu Kab. Soppeng, Para paslon pengusung dan pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tahun 2020, Pimpinan Parpol Kab. Soppeng, Para Pimpinan Ormas/OKP Kab. Soppeng, Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, Insan Pers dan Lsm Kab. Soppeng

( IWO, Hawaya)

Bupati Soppeng Dalam Rakor, Jangan Sampai Kita Terlena Dengan Corona Kita Abaikan DBD.

Teropongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-Pemerintah Kabupaten Soppeng, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gelar Rapat Koordinasi pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 serta penanganan Covid-19, bertempat di ruang Paripurna DPRD Soppeng, Jumat (18/12/2020).

Rakoor ini di pimpin oleh Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE yang di hadiri oleh Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pegadilan Agama, Kepala Kemenag, Kepala SKPD, Camat, Lurah, Desa, dan Ketua FKUB.

Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan apapun yang terjadi saat ini kita harus hadapi, tidak boleh ditawar-tawar, senang tidak senang jalankan anggap itu sebagai ibadah, karena ini merupakan kewajiban sebaga abdi masyarakat.

Bagi Lurah, Kades, Camat jelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah kebijakan Negara yang harus menyelamatkan rakyat, karena banyak yang saya dapatkan bahwa ini rekayasa kebijakan Bupati.

Bagi masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan akan ditindak, tidak boleh kita main-main, karena ini kewajiban kita menyelamatkan masyarakat.

Kita sudah rasakan beberapa bulan jatuh bangun bekerja untuk masyakarat, tapi sepertinya masih ada pihak yang main-main dengan situasi seperti ini.

Kenapa awalnya sanksi tidak ada di dalam Peraturan Bupati, karena jelas tugas pokok kita adalah pelayanan, penegakan-penegakan aturan jelas dasarnya.

Selain Covid-19 ada yang hal lain yang harus kita hadapi, saya minta Dinas Kesehatan untuk segera bertindak mengantisipasi karena ada yang lebih parah sebenarnya dari Covid-19 yang sering terjadi dan memakan korban.

Penyakit itu adalah DBD, situasi musim hujan seperti ini biasanya muncul Penyakit ini makanya lakukan fogging, kalau ada kasus sampaikan kepada masyarakat pentingnya pola hidup bersih.

Sebenarnya lebih banyak korban DBD dibanding virus corona, akan tetapi Covid-19 ini paling banyak menyita waktu dan perhatian karena seluruh dunia. Penting kita sampaikan jangan sampai kita terlena dengan corona kita abaikan DBD.

Terkait masalah mengenai toleransi kami tidak ragu dari masa kemasa Kabupaten Soppeng aman, selalu aman dalam hal kerukunan umat beragama dari zaman sebelum republik ini ada memang Soppeng sudah aman, kita selalu bergandengan tangan dengan agama lain.

Mengenai langkah-langkah yang kita akan lakukan, kami meminta jajaran Polres dalam Kodim agar kita selalu harus bersama-sama suka dan duka yang terpenting adalah kewajiban kita sebagai abdi rakyat yang harus dikedepankan di Soppeng.

Sebagai Kepala Daerah semua resiko adalah tanggungjawab kami, masyarakat boleh protes, boleh marah silahkan, karena apa yang kami lakukan adalah demi keselamatan dan kepentingan kita bersama, tidak ada tujuan lain selain itu, Ini bukan hanya persoalan Soppeng saja tapi ini persoalan nasional.

Kami mohon aparat TNI Polri dan seluruh element mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Sementara Sekda Soppeng, berdasarkan hasil Rakoor menyimpulkan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru serta pananganan Covid-19 akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai 1 Desember. Strategi yang akan dilakukan dengan membentuk 4 pos pengamanan yang melibatkan TNI, Polri,Pol PP, Perhubungan dan Dinas Kesehatan.

Khusus untuk malam tahun baru atau tahun baru juga akan dilakukan pembatasan pergerakan baik yang masuk dalam kota Watansoppeng maupun masuk ibu kota kecamatan termasuk ke ibukota Desa, masing-masing akan dilakukan dengan patroli gabungan.

Insya Allah akan ditindaklanjuti dengan surat edaran yang akan diterbitkan berkaitan dengan sosialisasi, kemudian khusus untuk antisipasi DBD juga akan diterbitkan surat edaran melalui Dinas Kesehatan.

Selain itu juga melalui sosialisasi disampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan persoalan nasional sehingga kebijakan yang muncul juga berdasarkan kebijakan nasional. Pemerintah Daerah hanya melaksanakan sebagai pemerintah atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Hawaya IWO 💙

Hadiri Dies Natalis Unhas ke 66, Mentan SYL Ajak Unhas Jadi Pilar Pertanian

Makassar, Teropongsulawesi.com,-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta perguruan tinggi untuk ikut merespons persoalan pangan yang menjadi krisis dalam beberapa waktu terakhir. 

Mentan SYL mengatakan, perguruan tinggi mesti menciptakan ekosistem bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi, ikut mendorong percepatan hilirisasi pertanian.

Hal itu diungkapkan saat melakukan orasi ilmiah di acara Dies Natalis Universitas Hasanuddin (Unhas) ke-66 dengan judul Menjaga Kekuatan Nalar dan Gengsi Kultural, Mewujudkan Unhas di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Menjadi Pilar Menuju Indonesia Maju, Mandiri dan Modern di Tengah Krisis Global yang dilangsungkan mulai pukul 09.00 Wita di Gedung Baruga A.P. Pettarani, Kampus Tamalanrea, Makassar, dan terhubung secara daring melalui zoom meeting dan youtobe Unhas, Sabtu (10/09)..

Dalam kesempatan itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa nalar merupakan basis kekuatan sebuah perguruan tinggi termasuk Universitas hasanuddin. 

"Perguruan tinggi seperti Unhas diisi oleh insan akademik yang berkualifikasi tinggi. 

"Kekuatan nalar bermakna sebagai kekuatan untuk melihat suatu realitas dalam basis kebenaran ilmiah. 

"Kebenaran ini menurut SYL adalah kaidah koherensi, korespondensi dan pragmatis,. katanya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa, "Salah satu tanggungjawab perguruan tinggi adalah membangun dan menghasilkan benih nalar yang paripurna. 

"Nalar yang paripurna hadir dari hati yang bersih dan memiliki idealisme kuat dan mendasar. 

"Perguruan tinggi harus menjadi pengemudi yang menumbuhkan visi dan misi sosial sebagai landasan kehidupan masyarakat.

Selain kemampuan nalar, SYL juga menekankan pada penguatan kebudayaan. 

Ia menjelaskan, masyarakat Sulsel yang merupakan lingkungan terdekat Unhas memiliki sistem nilai dan norma atau karakter budaya yang menjadikannya disegani oleh suku bangsa lain di Indonesia, bahkan dunia. 

Pada tantangan yang semakin berat, SYL menyakini Unhas mampu tampil membangkitkan kekuatan nalar dan gengsi kultural sebagai landasan menuju Indonesia maju, mandiri dan modern guna menjawab tantangan global.

"Unhas sebagai perguruan tinggi pada kawasan timur Indonesia telah menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang terbukti mampu melahirkan sumber daya manusia berkualitas dengan bingkai akademi intelektual mumpuni. 

"Unhas juga telah berkiprah melahirkan sosok yang mempunyai kemampuan berkiprah memajukan ekonomi dan menata politik kebangsaan," jelas SYL.

Menurutnya, banyak SDM pada kawasan timur Indonesia yang mampu mengisi posisi strategi nasional. 

"Hal ini terlihat dari memimpinnya di lembaga tinggi negara, bahkan menteri hingga presiden dan wakil presiden. 

"Dengan berbagai potensi akademik, inovasi dan infrastruktur yang dimiliki, Unhas sebagai pendidikan tinggi terkemuka mampu mewarnai KTI menjadi salah satu penopang utama pembangunan nasional wilayah timur, sebut SYL.

Mentan SYL menegaskan bahwa, "Dalam menghadapi krisis global yang berdampak langsung pada pangan, telah melakukan sejumlah mitigasi dan beberapa bentuk upaya guna mengurangi bahkan menghapus kemungkinan kerugian yang akan terjadi akibat krisis.

"Salah satunya terus mendorong tumbuhnya peningkatan kemampuan adaptasi staf Kementan dan masyarakat luas, terutama petani, agar adaptif dengan perubahan lingkungan yang ada.

"Untuk itu pendekatan yang saya gunakan adalah melalui penguatan jejaring kerja (network,- red) dan kolaborasi. 

"Penguatan jejaring kerja (network) dengan pemangku kepentingan, melibatkan semua komponen antara lain pemerintah daerah, swasta, BUMN, UMKM, pelaku usaha pangan dan pertanian lainnya bahkan lembaga pembiayaan dan lembaga pendidikan untuk penguatan ekosistem pangan dan pertanian," katanya.

"Oleh karena itu, penting kita dorong perguruan tinggi untuk membentuk Badan Usaha Pertanian Kampus. 

"Badan usaha ini diharapkan dapat memperpendek rantai pasok komoditi pangan sekaligus instrumen penguatan ekosistem pangan dan pertanian. 

"Program KUR akan menjadi pilihan bagi badan-badan ini untuk permodalannya," tuturnya.

Mentan SYL menuturkan ke depan tantangan pembangunan pertanian makin besar, sebab sudah terjadi di berbagai negara, yakni terjadi kenaikan harga energi, pupuk, gangguan iklim global dan kebijakan pembatasan ekspor negara eksportir makin meningkatkan risiko tersebut. 

"Hal itu untuk mengantisipasi agar ancaman krisis pangan tidak terjadi di Indonesia, tandasnya.

Ditempat terpisah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, menyampaikan bahwa dalam kondisi apapun pertanian tidak boleh bermasalah, pertanian tidak boleh berhenti, katanya.

"Oleh sebab itu, petani dan penyuluh selalu turun ke lapangan untuk memastikan produksi pertanian bisa tetap berjalan.

"Penyedia sentral pangan telah melakukan restriksi, beberapa negara mengalami inflasi dan harga beberapa komoditas pangan yang melejit.

"Tidak itu saja, tingkat inflasi luar biasa. Kondisi saat ini menuntut kerja yang luar biasa," ujar Dedi.

"Kita harapkan dapat saling bersinergi dengan konsep pentahelix atau multipihak, termasuk perguruan tinggi, badan atau pelaku usaha, pemerintah, akademisi, serta masyarakat, dalam menciptakan lumbung pangan baru dan mencapai ketahanan pangan nasional, Pungkas Dedi. 

Penta helix merupakan perluasan dari strategi triple helix dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi. 

Melalui kolaborasi sinergis tersebut diharapkan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara sinergis.

(Tim humas bbpp-bk/ Ilham. AL)

JAM PIDSUS Telah Menetapkan Johny G Plate Tersangka Korupsi Penyediaan Infrastruktur BTS

Jakarta, Teropongsulawesi.com,- Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap Johny G Plate (JGP) terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Penetapan dan penahanan terhadap Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) itu berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-21/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka JGP dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2023 s/d 05 Juni 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-21/ F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Rabu (17/5).

Dia mengatakan, JGP disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, JGP diperiksa dengan status sebagai saksi selama 2 jam sejak pukul 09.00 – 10.30 WIB oleh 4 orang Tim Penyidik. Selama pemeriksaan, JGP diberikan 33 pertanyaan oleh Tim Penyidik guna mengetahui keterlibatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika RI dan Pengguna Anggaran (PA) dalam peristiwa pidana pada pelaksanaan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

“Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp8.032.084.133.795 yang terdiri dari tiga hal yaitu biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun,” terangnya.

Proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan proyek strategis nasional, dan oleh karenanya akan tetap dilanjutkan sehingga kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dapat menerima jaringan 4G.

Penetapan Tersangka dan penahanan terhadap JGP adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur politik didalamnya.

Kejaksaan memiliki kewajiban untuk mengawal proyek strategi nasional dalam hal ini proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 demi kepentingan masyarakat yang belum terjangkau internet sesuai dengan program pemerintah.

(Red/**)

KPK Ajak Penggiat Anti Korupsi Kawal Bansos Covid-19 di Sulsel

Teropongsulawesi.com,Soppeng(Sulsel)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS, dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

”DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional. DTKS senantiasa mengalami perbaikan”, kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu, 22/4/20, di Jakarta.

Alasan pertama, Firli menjelaskan, melalui pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas- PK), DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga penerima bantuan pada DTKS diyakini keberadaannya berdasarkan NIK,” jelas Firli.

Ditambahkan, alasan lain penggunaan DTKS adalah, perbaikan terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara berkala dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah, dan prosedur verifikasi validasi (verivali), sehingga diyakini penerima telah tepat sasaran.

Untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran KPK tersebut, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah VIII Sulawesi, Adliansyah Malik Nasution yang akrab disapa Bang Choky, mengajak dedengkot Penggiat Anti Korupsi di Sulsel, Djusman AR, bersama rekan-rekan lainnya

membantu KPK, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam

penyaluran bantuan sosial tersebut.

Djusman AR yang dikonfirmasi, Minggu, 3/5/20, mengatakan, "Dirinya siap bersinergi dan mengajak rekan-rekan penggiat anti

korupsi lainnya di Sulsel, membantu KPK melakukan pengawasan dan pelaporan ke KPK, bila ditemukan indikasi penyalahgunaan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut.KPK berharap ke masyarakat, khsusus kepada kami lembaga yang memang fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk terlibat langsung mengawal dan memonitoring, serta mengadukan ke KPK apabila menemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan pendistribusian bantuan sosial

tersebut” tegas Djusman AR, 

Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik  (LP-SIBUK) Sulsel,  Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKal) NGO Sulawesi ini.

"Pihaknya tak punya alasan apapun untuk tidak mendukung langkah KPK tersebut, sebab lembaganya memang dari dulu sampai sekarang, tak pernah surut dalam melakukan perlawanan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi di Sulsel."

( Hawaya, IWO)

DPP PAPERA: Prabowo Pejuang Ekonomi Kerakyatan Harapan Rakyat

Jakarta, Teropongsulawesi.com, - Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA) massif melaksanakan deklarasi mendukung Prabowo Subianto pada pilpres 2024.

Serta menguraikan berbagai program unggulannya secara terbuka di ruang publik, Rabu 22 Februari 2023.

Program unggulan tersebut memiliki tujuan utama yaitu untuk memperkuat ekonomi rakyat yang saat ini sangat membutuhkan sokongan politik, kebijakan dan anggaran.

Selanjutnya, bentuk program PAPERA tersebut adalah pembangunan infrastruktur pasar, Sumber Daya Manusia (SDM), akses modal usaha dan akses distribusi barang.

Dalam keterangan pers, Ketua Umum DPP PAPERA Don Muzakir menyampaikan program prioritas atau unggulan PAPERA tersebut akan terwujud saat Prabowo Subianto menjadi presiden Republik Indonesia melalui pilpres 2024 mendatang.

"Kita PAPERA, baik di tingkat DPP, DPC hingga komisariat akan memprioritaskan program unggulan yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat yang lebih cepat dan masif. Kita yakin karena Bapak Prabowo Subianto telah berkomitmen dengan apa yang diperjuangkan oleh PAPERA bersama masyarakat," ujar Don Muzakir.

Hadirnya gagasan dan program unggulan itu muncul dari kondisi lapangan dan benang merah aspirasi masyarakat yang selama ini ditampung dan diperjuangkan bersama barisan politik ekonomi kerakyatan bersama Prabowo Subianto melalui sayap Partai Gerindra yaitu PAPERA.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PAPERA Sudaryono juga menjelaskan melalui gerakan PAPERA Tentunya akan terus fokus pada penguatan dan kepedulian terhadap kepentingan pedagang dan masyarakat.

"Fokus gerakan PAPERA terus memperkuat dan menyasar kegiatan-kegiatan produktif dan kreatif dalam mendulang kebangkitan ekonomi pedagang dan masyarakat mengikuti perkembangan dan tantangan global dan nasional," terangnya.

"Misalnya, kita terus melibatkan semua pihak untuk bersama-sama memperhatikan keluh-kesah yang dihadapi masyarakat dan pedagang. Dengan demikian, PAPERA hadir memberikan solusi melalui program unggulannya PAPERA," tutup Sudaryono.

(Ismal S)

Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Meningkat Hingga 80 %

Jakarta, Teropongsulawesi.com,-Lembaga survei publik, Indikator baru saja merilis hasil survei terkait opini publik.

Dalam temuannya, publik menaruh kepercayaan besar terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung RI) sebagai lembaga penegak hukum.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan meningkat menjadi 80%, sementara Kejaksaan tetap menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Paling dipercaya,” demikian bunyi hasil rilis yang diterima media, Minggu (30/4).

Dalam survei kali ini populasi merupakan seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. 

Sekitar 78.5% warga saat ini cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.

Tingkat kepuasan ini cenderung mengalami peningkatan dibanding temuan sebelumnya.

Di samping soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, warga juga cenderung lebih puas terutama karena Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kepada rakyat kecil dan membangun infrastruktur.

Sementara warga yang cenderung tidak puas terutama karena merasa bantuan yang diberikan tidak merata dan harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat. 

Mayoritas warga cenderung puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di tiap segmen demografi dan wilayah, kecuali pada kelompok etnis Minang.

“Kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi nasional secara umum dinilai semakin positif dalam beberapa bulan terakhir. 

"Terutama kondisi ekonomi nasional, saat ini lebih banyak yang menilai positif ketimbang yang menilai negatif,” demikian bunyi laporan hasil survei.

(Ismail/JOIN)

Kajati Sulsel Hadiri FGD Dapat Apresiasi dari Kejagung RI

Makassar, Teropongsulawesi.com ,-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH.MH menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) serta sosialisasi petunjuk teknis dan edaran bidang tindak pidana khusus tahun 2023 yang dilangsungkan di ruang Mahoni Lantai 2 Hotel Claro Makassar, Selasa (30/5/2023).

Kegiatan FGD dan Sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI Hendro Dewanto, SH.MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Muhammad Naim, SH.MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi SulSel Zet Tadung Allo, SH.MH, Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH.MH selaku Narasumber (Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta), Prof. Dr. Agus Surono, SH.MH selaku Narasumber (Guru besar Hukum Universitas Pancasila), Para Koordinator pada Jam Pidsus Kejagung RI, Para Aspidsus pada Kejati se-Sulawesi dan Gorontalo, para Kajari se-Sulawesi serta peserta para kasi se-Sulawesi yang mengikuti acara secara daring.

Menurut Sutikno, SH.MH selaku Ketua Panitia menerangkan bahwa penyelenggara FGD dan Sosialisasi petunjuk teknis dan edaran bidang tindak pidana khusus tahun 2023 dilaksanakan secara hybrid di Makassar dari tanggal 29 s.d 31 Mei 2023 dengan mengusung tema “penerapan pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan capaian Output Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Triwulan I Tahun 2023 pada Jam Pidsus, dimana untuk tahun 2023 terdapat 15 (lima) belas) Program Prioritas Nasional yang harus diselesaikan dan disosialisasikan, terang Sutikno.

Lebih lanjut Sutikno menjelaskan bahwa Tujuan yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan FGD serta Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Edaran Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2023 adalah : a). sebagai sarana diskusi dan sharing sessions dalam pelaksanaan tugas bidang Tindak Pidana Khusus guna sharing knowledge di antara jajaran bidang Tindak Pidana Khusus di seluruh Indonesia, b). Untuk menampung pendapat dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan bidang tindak pidana khusus, khususnya dalam menyikapi dan sebagai bentuk antisipasi perkembangan sosial dan aturan perundang-undangan terbaru, sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan akan dapat merespon kebutuhan keadilan masyarakat, c). Sebagai sarana untuk mensosialisasikan kebijakan baru bidang Tindak Pidana Khusus untuk dapat diimplementasikan dengan baik oleh jajaran bidang Tindak Pidana Khusus di seluruh Indonesia.  

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI Hendro Dewanto, SH.MH secara resmi membuka acara FGD dan Sosialisasi petunjuk teknis dan edaran bidang tindak pidana khusus tahun 2023 sekaligus membacakan sambutan Jam Pidsus. 

Dalam kesehariannya, Jam Pidsus Kejagung RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran bidang Tindak Pidana Khusus, khususnya di wilayah Sulawesi yang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan sekarang turut mendukung upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (publik trust) terhadap Lembaga Kejaksaan. 

Menurutnya, "Terakhir dari hasil Survei Indikator Politik yang dirilis pada tanggal 30 April 2023, tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan mencapai 80,6% atau mengalami kenaikan yang signifikan dari semula 77,8% pada rilis bulan Februari 2023, katanya.

"Hasil ini menempatkan Kejaksaan menjadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat di antara lembaga penegak hukum lain, terang Sutikno.

Kata Dia, "Kita tidak boleh hanya sekedar jemawa dengan pencapaian ini, karena ada tugas berat menunggu kita untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja tersebut. 

"Pergunakan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap Kejaksaan sebagai bahan bakar serta semangat kita untuk terus mengabdi dan berkarya untuk negara. 

"Jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada kita dengan melakukan perbuatan tercela, imbuhnya.

"Meningkatnya public trust pada Kejaksaan menjadi salah satu tolok ukur bahwa pola penangan perkara yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus telah berada pada jalur yang benar. 

"Penanganan perkara tindak pidana khusus berlandaskan filosofi Pidsus Cerdas (tepat kasusnya, tepat momentnya, tepat timnya, tepat strateginya, tepat tindakannya dan tepat yuridisnya), pungkasnya.

Sumber: Kasi Penkum Kejati  Tinggi SulSel

Polres Soppeng Gelar Rilis Akhir Tahun 2023

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Kapolres Soppeng AKBP Dr. H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T CIPA menggelar Rilis Akhir Tahun 2023 dalam Jajaran Polres Soppeng dilaksanakan di Aula Tantya Sudhirajati Jln La Tenri Bali Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng,Sabtu 30/12/2023.

Dalam giat tersebut didampingi oleh Waka Polres KOMPOL H.Muhiddin Yunus,Kasat Reskrim IPTU Ridwan,S.H,M.H Kasatlantas AKP Muhammad Malik.

Kapolres Soppeng AKBP Dr. H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T CIPA,menyampaikan perbandingan jumlah tindak pidana dan penyelesaian perkara antara tahun 2022 dengan tahun 2023 baik dari Sat Reskrim, Satres Narkoba dan Sat Lantas serta pengungkapan kasus menonjol di tahun 2023.

Dari trend gangguan Kambtibmas berdasarkan jenis kejahatan,yakni Kejahatan Konvensional di tahun 2022 (260)di tahun 2023 (303 )naik 43 Kasus,Kejahatan Trans Nasional ditahun 2022 (10 )di tahun 2023 (37) naik 27 kasus,Kejahatan terhadapap Kekayaan Negara ditahun 2022 (Nihil) di tahun 2023 (2) naik 2 kasus.

Selanjutnya Kapolres menyampaikan pengungkapan kasus menonjol diantaranya kasus-kasus,TPPO (Prostitusi Online) naik 2 kasus,UU ITE Naik 16 kasus,KDRT naik 8 kasus,Penculikan naik 2 kasus,Curat turun 10 kasus,Curanmor turun 2 kasus,Penipuan Online,naik 27 kasus,Kekerasan anak turun 6 kasus,Penipuan,Naik 8 kasus,Penipuan dan Penggelapan naik 1 kasus,Penganiayaan naik 9 kasus,Tipikor naik 2 kasus,Penggelapan turun 7 kasus,Transaksi Elektronik naik 27 kasus.

Kemudian,kejahatan Narkotika di Tahun 2022 dengan jumlah kasus 19,dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diamankan sebanyak kurang lebih 27,54 gram,sedangkan di Tahun 2023 sebanyak 18 kasus barang bukti jenis Sabu di amankan sebanyak kurang lebih 3,7 gram.

"Selain itu Mantan Kapolres Palopo tersebut menyampaikan Data Lakalantas dan Pelanggaran Lalulintas di Tahun 2022 sebanyak 130 kejadian dan Korban Lakalantas,sedangkan di Tahun 2023 jumlah kejadian sebanyak 126 Korban Lakalantas,"

Jumlah pelanggar tahun 2022 sebanyak 1.223 Turun di Tahun 2023 dengan jumlah 1.054,Tilang di tahun 2022 sebanyak 965 turun di tahun 2023 dengan jumlah 849 dan Teguran di Tahun 2022 sebanyak 268 turun di Tahun 2023 yakni 205.

Di akhir ucapannya Kapolres juga gencar melakukan Himbauan kepada masyarakat menjelang pergantian Tahun 2024 agar tidak melakukan Konvoi dijalan raya,membakar petasan karena itu bisa mencelakai orang lain baik diri sendiri.

"Kami juga menempatkan para anggota di titik keramaian,mengingat tahun Politik tentu dalam hal ini kita fokus di beberapa titik-titik rawan yang ada di wilayah hukum Polres Soppeng,pungkas nya.

Forum Dosen Sulsel Gelar FGD Di Makassar Usung Spirit Pemilu 2024 Damai dan Bermartabat

Makassar, Teropongsulawesi.com, Menjelang masa akhir kampanye pemilu 2024, forum dosen menggelar dialog yang digelar di Red Corner Cafe Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kota Makassar berlangsung dengan antusias yang dihadiri oleh sejumlah guru besar dan dosen se-kota makassar. (5/2/2024). 

Dialog yang berlangsung dari sore hingga jelang malam, berlangsung sukses dan dihadiri ratusan peserta dialog forum dosen.

Dalam dialog forum dosen ini, menghadirkan narasumber yakni Dr. H. Adi Suryadi Culla, MA (Ketua Forum Dosen Sulsel), Dr. Hasrullah MA (Anggota Forum Dosen Sulsel), yang dihandle oleh moderator, Dr. Dra. Irwani Pane. S.Psi., M.I.Kom.

Adapun dosen-dosen penanggap hadir puluhan orang diantaranya, Prof. Dr. Amran Razak, S.E, M.Sc (Guru Besar Unhas), Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., CWM. (Guru Besar Unhas), Prof. Dr. Ir. Triyatni Martosenjoyo, M.Si. (Guru Besar Unhas), Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H (Guru Besar Unhas), Marhamah Nadir, SP, M. Si, Ph.D (Dosen Unhas). 

Sementara anggota dalam Forum Dosen penanggap lainnya yakni Prof. Naidah Naing (Guru Besar UMI), Prof. Heri Tahir (Guru Besar UNM), Prof. Muin Fahmal, MH (Guru Besar UMI), Dr. Amir Muhiddin (Dosen Unismuh), Dr. Mulyadi Hamid (Rektor Unifa). 

Tak hanya itu, dalam dialog ini pula, puluhan Mahasiswa hadir dari berbagai perguruan tinggi PTN/PTS Kota Makassar, hadir juga dari kalangan Jurnalis Senior, AS Kambie, Haerul Akbar, Mulawarman.

Melalui dialog ini, mengulas tentang apa itu Pemilu Damai sesuai pendapat ahli adalah dilaksanakan sesuai aturan dan apa itu bermartabat menurut ahli adalah terhormat tidak melanggar aturan.

Harapan melalui dialog yakni mendeklaratorkan Pernyataan sikap Forum Dosen dan Guru Besar Unhas  untuk menghimbau seluruh masyarakat Sulsel mewujudkan Pemilu damai dan bermartabat.

Narasumber Doktor Adi Suryadi Culla, mengatakan bahwa pemilu idealnya menjadi ajang politik yang bermartabat dan berintegritas karena itu adalah kunci untuk melahirkan Pemilu berkualitas. Kemudian Pemilu harus bermartabat dengan esensi ada standar etika yg sanga prnting karena Pemiu damai tidak terlepas dengan etika. 

Ditambahkan pula bahwa soal perspektif demokrasi ada benyak pendapat yang berbeda, tapi tetap pada ranah bagamana kita mencari solusi yang baik, tema yang diangkat pada diskusi sesuai harapan kita semua adalah Spirit Pemilu 2024 Damai dan Bermartabat, dinamika pasti ada, konsep damai pasti ada konflik sepanjang tidak menghancurkan tatanan sosial kehidupan masyarakat.

Kemudian Pemilu bermartabat itu standar nilai etika dan menjadi persoalan penting untuk ditegakkan adalah tanggung jawab. Kita perlu menjaga Pemilu damai dan mejalankan aspirasi tapi tetap dalam etika rasional, derajat kemanusiaan itu yang disebut bermartabat akan mewujudkan damai dan bermartabat peran semua komunitas sangat penting terlibat.

Kita harap Forum ini menjadi forum cendikiawan yang bermitra dengan Polri untuk mewujudkan Pemilu Damai. Seandainya bisa kita bertemu dengan Kapolda atau Pangdam, termasuk KPU & Bawaslu. Output kita dari Forum ini Agar bisa berpartisipasi bersama Polri serta Forkopimda untuk mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat. 

Sementara Doktor Hasrullah, bercerita soal saat dirinya masih ingat Kapolda Umar Septiono pada Plkada 5 tahun lalu itu ada Tank dan Baracuda Waktu ada Kontestasi NA dan Iksan YL. Sehingga Kontes Pilpres dan Pilkada emang selalu dalam keadaan zona merah tapi itu tidak pernah terjadi yang dikhawatirkan, jadi khawatir menghadapi itu semua.

Kita lihat debat tadi malam agak menyejukkan diluar expextasi kita semua, konflik bukan terjadi di masyarakat tapi diantar pimpinan Partai. Prabowo tampil dengn elegan, Ganjar dan Anies tampil dengan konsisten dengan gaya khas masing masing. Sulsel menjadi episentrum, untuk kondisi Sulawesi kita sampaikan untuk menjadi contoh.

Lanjutnya, banyak ide lahir dari Forum Dosen dengan video vidieo aksi Pemilu Damai diputar secara nasional, sehingga jangan sampai paslon berhadapan tapi kita yang rugi, ada sesuatu yang kita perlu jaga adalah martabatnya orang Sulawesi Selatan, tutur Doktor Hasrullah.

Harapan yang ingin dicapai melalui dialog forum dosen ini, Menghimbau kepada semua masyarakat, komunitas dan keluarga kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban supaya tanggal 14 Ferbruari 2024 situasi Damai dan Bermartabat. 

Pemilu harus Damai, apa pun bentuk protes kita, kekecewaan kita, keritisan dari Kampus, semuanya kita berkomitmen bahwa pemilu 2024 harus Damai.(*)