Meski Tanpa Hasil Aksi Demo Warga Terhadap Kades dan BPD Maleku, Kapolsek Mangkutana Beri Apresiasi

Lutim, Warga Desa Maleku Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan menggelar aksi damai yang dilangsungkan di depan kantor Desa Maleku menuntut Kepala Desa Maleku, Juber Sangga dan BPD untuk mundur dari jabatannya, Senin (5/2/2024). 

Massa aksi di lengkapi 1 mobil komando dan beberapa spanduk tuntutan kepada Kades dan BPD Desa Maleku. 

Massa aksi juga membakar ban sebagai bentuk protes. 

Setelah melakukan orasi, Camat Mangkutana Zulkifli meminta warga untuk masuk ke Aula Kantor Desa untuk melakukan audiens bersama sama. 

Dalam audiens tersebut, Kepala Desa Maleku, Jumber Sangga membeberkan perihal pembangunan yang ada di Desa di bawah pemerintahannya. 

Menurut Kades, "Masalah pembangunan di desa Maleku sudah melewati beberapa mekanisme, termasuk kegiatan yang ditangani oleh para Kaur  Desa yang memiliki tugas masing-masing, tuturnya. 

Diterangkan Kades, "Jika masalah adanya perubahan dalam APBDes, itu ranah teman-teman aparat desa yang lain, katanya.

Dikesempatan itu, Kades menegaskan bahwa satu hal yang perlu diketahui yakni tidak mungkin kami mengerjakan kegiatan yang ada di desa, jika tidak di tanda tangani oleh Camat dan Kadis DPMD melalui mekanisme asistensi sebelum pencairan anggaran, tegasnya. 

Menanggapi hal tersebut salah satu Kaur Desa yaitu Kaur pembangunan Antonius Lasampa angkat bicara. 

Dirinya merasa tersinggung, pasalnya, menurut Anton karena Kepala Urusan (Kaur) Desa (aparat Desa) yang selalu Disalahkan. 

Dikesempatan itu, Anton tidak segan-segan membeberkan kesalahan-kesalahan yang ada di Pemerintah Desa yang dinilainya jauh dari regulasi dan bukan dari hasil musyawarah Desa, yang seharusnya berdasarkan hasil musyawarah Desa dan kemudian dituangkan dalam APBDes. 

Anton dikesempatan itu menegaskan bahwa Dirinya siap mundur jika di anggap salah karena berdiri bersama-sama dengan warga desa. 

Diakhir audiens massa aksi tetap meminta Kepala Desa dan BPD menandatangani tuntutan yang saat ini di suarakannya.

Namun Kepala Desa dan Ketua BPD meminta waktu agar diberi kesempatan untuk melakukan perenungan terhadap apa yang menjadi tuntutan warganya. 

Mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua BPD Edison Panginja, massa aksi meminta membubarkan diri karena audiens ini tidak menghasilkan apa-apa, ungkap Maikel salah satu Kordinator Aksi.

Bahkan Massa akan membuat petisi dan pelaporan langsung kepada Aparat penegak hukum dan Bupati Luwu Timur, terkait adanya dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan terkait keuangan Desa Maleku

Sementara itu, Kapolsek Mangkutana AKP Simon Sintu dalam keterangannya kepada awak media saat melakukan pengawalan langsung dalam aksi damai di Desa Maleku, mengatakan, "Ya Syukur Aksi Damai yang dilakukan oleh warga Desa, Maleku sesuai harapan kita bersama yang berjalan aman dan tertib, ungkapnya. 

"Kami juga menghimbau dan meminta kepada warga agar nantinya jika melakukan aksi selanjutnya hendaknya di laksanakan pada pasca Pemilu, imbuh Kapolsek AKP Simon. 

"Dikesempatan ini, Saya mengajak mari kita bersama-sama menjaga pesta demokrasi ini, yang sebentar lagi akan kita laksanakan. 

"Semoga pemilu ini berjalan dengan damai tanpa ada masalah yang bisa mencederai pesta demokrasi.

"Kami sebagai aparat penegak hukum tetap akan mengawal hak-hak masyarakat sejauh masih mentaati aturan, seperti apa yang di lakukan oleh warga Desa hari ini, pungkas Kapolsek Mangkutana AKP Simon. 

Sekadar diketahui hadir dalam aksi damai ini yakni Kadis Kesbangpol, yang mewakili Kapolres Luwu Timur, Kapolsek Mangkutana, aparat TNI  dari Koramil Mangkutana, Camat Mangkutana, Pemerintah Desa dan BPD Desa Maleku, serta sejumlah aparat dari Satpol PP.

Publisher : ISK

Modus Taman Desa Diduga Pembuatan TGC yang Beroperasi di Maliwowo, LHI Sebut Itu Wilayah Rawan Longsor, RTRW ?

Lutim, Teropongsulawesi.com, Aktivis LHI angkat suara terkait adanya dugaan modus pembuatan taman Desal di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang ditengarai lakukan aktivitas tambang golongan C. 

Pasalnya pembuatan taman tersebut mirip Tambang Galian C (TGC) sebab adanya aktivitas pengerukan dan pemuatan material, terang Ketua Kalakhar LHI Iskaruddin kepada media ini, Minggu (4/2/2024). 

Terkaitt kebenaran aktivitas tersebut, Iskar mengatakan, Iya benar beberapa hari yang lalu ada laporan dari warga bahwa ada kegiatan di Desa Maliwowo tepatnya di depan kantor Desa Maliwowo. 

"Saya mengkomfirmasi Kepala Desa atas nama Asdar namun ia mengarahkan ke Sekdes, dan Sekretaris Desa yang dimaksud menjelaskan bahwa itu pembuatan taman desa, jelas Iskar meniru ucapan Sekdes Maliwowo Ibrahim. 

"Kemudian kami tanyakan terkait anggaran dan rekomendasi Tata Ruang Wilayah dari dinas PUPR, Ibrahim menjawab bahwa pmbuatan taman kami memakai anggaran desa, namun saat ini belum cair, jadi pekerjaan sampai saat ini blum juga di bayarkan,

"Kalau RTRW belum ada, nanti kami urus kembali, dan untuk sementara biar kami stop dulu kegiatannya, ungkap iskar mengulangi pernyataan Sekdes Maliwowo. 

"Hari ini Minggu 4 Pebruari kembali ada info bahwa kegiatan pembangunan taman desa yang mirip TGC itu kembali beroprasi 

Iskar menyebut, info yang dia dapat itu sementara ini alat berat kembali melakukan pemuatan meterial di Dumd Truk yang parkir di jalan poros. 

"Iya kami dapat  info  bahwa hari ini pihak Pemerintah Desa kembali beroperasi, bahkan Dumd Truk mengisi muatannya di jalan poros. 

"Ini sudah sangat melanggar, jadi kami berpendapat bahwa Pemdes Desa Maliwowo seolah-olah merasa kebal hukum dan menganggap enteng kegiatan yang mereka lakukan, ketus Iskar. 

"Kami LHI meminta Polres Luwu Timur untuk mengusut kegiatan pembuatan taman Desa yang ada di Desa Maliwowo, yang diduga melakukan aktivitas tambang illegal. 

Menurut Iskar, Pemerintah Desa Maliwowo diduga melanggar sejumlah aturan diantaranya :

1.Diduga kegiatan tersebut tidak mengantongi Ijin RTRW.

2.Kegitan tersebut berada di wilayah rawan longsor,

3.Diduga melakukan kegiatan pertambangan ilegal menggunakan jalur negara ,(alan poros provinsi). 

Warga Sinjai Kembali Ungkap Dugaan Pelanggaran Netralitas, Bawaslu Kerja Profesional!

SINJAI, Teropongsulawesi.com-Terbaru Warga Sinjai, Rahmat (nama disematkan) mengemukakan kepada Jurnalis media ini (24/1/2024), bahwa terdapat dua orang penyelenggara Negara terkuak melibatkan diri pada komponen tim sukses Calon Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan dapil 5.

Keduanya adalah inisial S (kadus), dan MR merupakan ASN atau pegawai Kecamatan di Kabupaten Sinjai.

Rahmat mengaku dirinya sempat mendapat ajakan dari oknum ASN tersebut untuk menyukseskan kepentingan Calon Anggota DPR Provinsi yang masih dirahasiakan namanya tersebut.

"Ada dugaan Keterlibatan ASN dalam pemenangan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Dapil 5 ( Sinjai - Bulukumba ). Saya sempat diajak. "ungkap Rahmat. 

Sambung Rahmat, dirinya saat ini sedang berkomunikasi dengan pihak Bawaslu Sinjai. Ia juga berharap Bawaslu Sinjai tetap bekerja Profesional. 

Sampai berita ini disiarkan tanggapan konfirmasi sejumlah pihak masih berupaya diperoleh.

Kendati pun, dugaan pelanggaran Netralitas menonjol di Sinjai seperti sebelumnya diberitakan Bawaslu Sinjai memproses kasus dugaan pelanggaran Netralitas yang menyeret nama anggota BPD Desa Gareccing, inisial M dan pegawai Kecamatan Bulupoddo, AB.(red/S)

Polres Soppeng Gelar Rilis Akhir Tahun 2023

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Kapolres Soppeng AKBP Dr. H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T CIPA menggelar Rilis Akhir Tahun 2023 dalam Jajaran Polres Soppeng dilaksanakan di Aula Tantya Sudhirajati Jln La Tenri Bali Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng,Sabtu 30/12/2023.

Dalam giat tersebut didampingi oleh Waka Polres KOMPOL H.Muhiddin Yunus,Kasat Reskrim IPTU Ridwan,S.H,M.H Kasatlantas AKP Muhammad Malik.

Kapolres Soppeng AKBP Dr. H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T CIPA,menyampaikan perbandingan jumlah tindak pidana dan penyelesaian perkara antara tahun 2022 dengan tahun 2023 baik dari Sat Reskrim, Satres Narkoba dan Sat Lantas serta pengungkapan kasus menonjol di tahun 2023.

Dari trend gangguan Kambtibmas berdasarkan jenis kejahatan,yakni Kejahatan Konvensional di tahun 2022 (260)di tahun 2023 (303 )naik 43 Kasus,Kejahatan Trans Nasional ditahun 2022 (10 )di tahun 2023 (37) naik 27 kasus,Kejahatan terhadapap Kekayaan Negara ditahun 2022 (Nihil) di tahun 2023 (2) naik 2 kasus.

Selanjutnya Kapolres menyampaikan pengungkapan kasus menonjol diantaranya kasus-kasus,TPPO (Prostitusi Online) naik 2 kasus,UU ITE Naik 16 kasus,KDRT naik 8 kasus,Penculikan naik 2 kasus,Curat turun 10 kasus,Curanmor turun 2 kasus,Penipuan Online,naik 27 kasus,Kekerasan anak turun 6 kasus,Penipuan,Naik 8 kasus,Penipuan dan Penggelapan naik 1 kasus,Penganiayaan naik 9 kasus,Tipikor naik 2 kasus,Penggelapan turun 7 kasus,Transaksi Elektronik naik 27 kasus.

Kemudian,kejahatan Narkotika di Tahun 2022 dengan jumlah kasus 19,dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diamankan sebanyak kurang lebih 27,54 gram,sedangkan di Tahun 2023 sebanyak 18 kasus barang bukti jenis Sabu di amankan sebanyak kurang lebih 3,7 gram.

"Selain itu Mantan Kapolres Palopo tersebut menyampaikan Data Lakalantas dan Pelanggaran Lalulintas di Tahun 2022 sebanyak 130 kejadian dan Korban Lakalantas,sedangkan di Tahun 2023 jumlah kejadian sebanyak 126 Korban Lakalantas,"

Jumlah pelanggar tahun 2022 sebanyak 1.223 Turun di Tahun 2023 dengan jumlah 1.054,Tilang di tahun 2022 sebanyak 965 turun di tahun 2023 dengan jumlah 849 dan Teguran di Tahun 2022 sebanyak 268 turun di Tahun 2023 yakni 205.

Di akhir ucapannya Kapolres juga gencar melakukan Himbauan kepada masyarakat menjelang pergantian Tahun 2024 agar tidak melakukan Konvoi dijalan raya,membakar petasan karena itu bisa mencelakai orang lain baik diri sendiri.

"Kami juga menempatkan para anggota di titik keramaian,mengingat tahun Politik tentu dalam hal ini kita fokus di beberapa titik-titik rawan yang ada di wilayah hukum Polres Soppeng,pungkas nya.

Plafond Rumah Sakit Runtuh, Kanit Tipikor Polres Sinjai Bantah Bengong!

Teropongsulawesi.com-Tipikor Polres Sinjai diharapkan menyikapi persoalan sesuai kewenangan nya. "Harusnya Tipikor Polres Sinjai tidak bengong dalam persoalan ini (plafond runtuh)", ungkap inisial M sesaat lalu.

Kendati demikian, Kanit Tipikor Polres Sinjai, Herman Sudi menanggapi pertanyaan tersebut. Ia lantas menegaskan bahwa sejauh ini pihaknya (Tipikor -red), terus andil melakukan pencegahan korupsi maupun membongkar kasus korupsi di Sinjai.

"Menurut saya keliru jika kami Tipikor disebut bengong atau tidak menyikapi, karena setiap persoalan kami tindak lanjuti, namun perlu diketahui kita bertindak sesuai mekanisme,"kata Herman.

Herman berjanji akan mengusut penyebab runtuhnya platform RSUD Sinjai, yang dianggap persoalan tersebut.

Sebelumnya, dikutip berita nuansainfonews.comk.Beredar video plafon Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sinjai runtuh tadi malam. Video tersebut ramai di grup WhatsApp, pagi ini, Minggu 17 Desember 2023.

"Untung denagaga pasienta cedi engka pasienta awuu" Sebut seseorang dalam video tersebut dengan bahasa Bugis Sinjai sambil membersihkan sisa-sisa material plapon. Kalau diterjemahkan dalam bahasa indonesia "Syukur tidak ada pasien saat kejadian".

Kejadian ini menurut A. Darmawansyah, di salah satu ruangan di RSUD Sinjai yang kerap ramai oleh pasien dan keluarga pasien.

"Semalam, Plafond Depan Kamar/Ruang Operasi RSUD Sinjai Runtuh" Ujar keterangan video yang diposting Ancha Mayor di grup WhatsApp.

Padahal konon kabarnya pernah digelontorkan anggaran pembangunan sekitar Rp 38 Miliyar tiga tahun lalu 2019.

“Baru dua tahun lalu dibangun 3 gedung RSUD tersebut dengan anggaran 38 miliar. Kok setiap tahunnya ada yang rusak, plafonnya jadi retak-retak dan berjatuhan. Ini kan membahayakan” jelas Anca Mayor

Terkait penyebab runtuhnya plafon RSUD Sinjai, media ini masih sementara menghubungi pihak rumah sakit dan pihak berkompeten lainnya.

Menarik ulur, tanpa bermaksud mengorek "borok" lama, namun patut diketahui, sebelumnya pada tahun 2021 "Warga Sinjai Minta KPK Usut Tuntas Bangunan Gedung RSUD Sinjai". Hal tersebut dikutip dari media online beritaterbit.com tayang 17 Mei 2021.

Kala itu Ancha Mayor juga angkat bicara, menurutnya anggaran pembangunan dengan nilai puluhan miliyar mutunya dianggapnya tidak sesuai yang diharapkan.

“Dimana anggaran pembangunannya puluhan milyar, namun mutu bangunannya sangat jauh dari yang diharapkan,” kata Ancha Mayor pasca pembangunan rehab RSUD Sinjai.

Dia menambahkan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa tuntaskan.

“Kasus ini hanya KPK, aparat penegak hukum yang bisa tuntaskan,” katanya.

Terkait gedung IGD RSUD Sinjai dimaksud, melalui Direktur RSUD Sinjai, dr. Kahar Anies, membenarkan di setiap hujan, air masuk di dalam ruangan.

“Setiap hujan deraski itu dia talangnya atau salurannya buntu diatas, makanya saya kasih pindah dulu bagian pelayanan di sentra opname karena sementara mau diperbaiki,” kata dr. Kahar saat dikonfirmasi. (Tayangan beritaterbit.com 17 Mei 2021 dengan judul " Warga Sinjai Minta KPK Usut Tuntas Bangunan Gedung RSUD Sinjai").

Ditambahkan bahwa gedung tiga lantai itu selesai dikerjakan dua tahun lalu tepatnya tahun 2019.

“Gedung IGD itu dikerjakan dua tahun lalu di tahun 2019,” tambahnya.

Sementara, warga Sinjai dengan sapaan Sambar, sangat menyayangkan hal itu terjadi di gedung tiga lantai tersebut.

“Sebagai rumah sakit umum milik pemerintah daerah seharusnya diutamakan keselamatan, diutamakan khusus di tenaga medis dulu diutamakan karena saya lihat berdasarkan video yang beredar di facebook adanya kabel eletronik jadi siapa mau bertanggung jawab jika tersengat listrik,” ucapnya.

Terkait hal tersebut warga minta KPK usut tuntas dan dugaan penyimpangan mulai di proses perencanaan, hingga sampai digunakan gedung tersebut.

“Ini rumah sakit pak, kenapa bisa terjadi kalau hujan air juga masuk berteduh, pada hal gedung baru dua tahun itu sesuatu hal yang wajar jika sudah sepuluh tahun di gunakan,” tandasnya.

Dia berharap kepada pihak khususnya yang membidangi tindak pidana korupsi yang ada di Sulsel pada umumnya khusus di Kabupaten Sinjai.

“Ada apa sebenarnya yang terjadi padahal ini sudah viral di media sosial kenapa di tindaklanjuti atau ada faktor lain itulah saya bertanya,” ujar Sambar sebagai Koordinator Wilayah Lembaga Pemantau Proses Hukum tahun 2011-2015 (Korwil LPPHI 2011-2015) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (SulselBar).

Sekedar diketahui tentang Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemda Sinjai terbaik dalam mutu pelayanan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia serta berorientasi kepuasan pelanggan, sehingga memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan dapat dipertanggung jawabkan, baik secara administrasi profesi, finansial dan legalitas hukum.

Berdasarkan Visi tersebut Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance meliputi Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Rule of Law, Berorientasi pada hasil, Efektif dan Efisien) dan Clinical Governance dalam Pengelolaan Rumah Sakit

2. Meningkatkan Mutu Pelayanan

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia. (Editor. Supriadi Buraerah)

Kasdim 1420/Sidrap: Langkah Preventif Kasdim dalam Mengatasi Potensi Bencana

Sidrap, Teropongsulawesi.com, - Pasar Sentral Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap menjadi saksi pelaksanaan Karya Bakti secara serentak yang dipimpin langsung oleh Kasdim 1420/Sidrap, Mayor Arm Arie Widarto, Kamis, 7 Desember 2023. 

Kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah preventif mengantisipasi bencana alam banjir dan potensi wabah penyakit yang mungkin muncul akibat nyamuk.

Adapun sasaran dari kegiatan pembersihan ini, yakni fokus pada pembersihan yang diarahkan di sekitaran Pasar Sentral Pangkajene, berupa saluran air (Selokan, red).

Kasdim 1420/Sidrap, Mayor Arm Arie Widarto, menyampaikan tujuan dari Karya Bakti ini, bukan hanya untuk kebersihan, tetapi juga sebagai bentuk kewaspadaan kami terhadap potensi banjir dan wabah penyakit yang seringkali terjadi saat musim hujan.

Pembersihan sekitar Pasar Sentral Pangkajene dan saluran air diharapkan dapat mengurangi risiko banjir dan mencegah berkembangnya penyakit yang dapat ditularkan melalui nyamuk. Kolaborasi dengan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi potensi bencana.

Kegiatan ini melibatkan 130 personel TNI, 40 personel Polri, 40 personel dari Pemda/Forkopincam, 15 personel dari Dinkes, 20 personel dari Satpol PP dan Damkar, serta 39 personel dari BUMN seperti BRI, Mandiri, Hasamitra, dan Bulog. Tak ketinggalan, partisipasi aktif dari 100 anggota masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

Kasdim 1420/Sidrap menegaskan pentingnya sinergi antara instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. "Kita bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan aman. Kegiatan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua," tegas Mayor Arm Arie Widarto.

Diharapkan, melalui kolaborasi ini, Kabupaten Sidrap dapat terhindar dari potensi bencana dan terus menciptakan lingkungan yang sehat dan aman untuk seluruh masyarakatnya.(*)

Miris, Sekeluarga Tinggal di Gubuk Reyot Tak Pernah Tersentuh Bantuan Pemerintah Desa

Rumah Kebun Yang Ditumpangi DS

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Program pemerintah berupa bantuan sosial (Bansos) merupakan bagian dari usaha guna menyejahterakan masyarakat, namun beda di salahsatu Desa di Soppeng di duga anak tirikan warganya sendiri.

Mirisnya, warga inisial DS (33) Alamat Dusun Kabuttu Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, sangat layak menerima Bansos PKH akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan realita di lapangan, justru DS tersisihkan dari daftar penerima PKH di Desanya.

"Belum ada bantuan sampai kepada kami Pak, ucapnya dengan air mata berlinang. Jumat 10/11/2023.

DS yang tinggal menumpang di rumah kebun milik warga ini bersama istri dan ke empat anaknya satu diantaranya masih balita yang baru berumur beberapa hari tinggal tanpa adanya penerangan listrik.

DA berujar, Semenjak adanya keluar yang namanya bansos baik itu PKH, BLT dan BNPT, DS dan keluarga nya ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah desa setempat padahal ketika ada pendataan DS selalu menyetorkan data-data nya dengan harapan keluarga nya juga bisa memperoleh bansos seperti masyarakat yang ada disekitar, tambahnya.

Lebih lanjut, beberapa waktu lalu, DS hanya mempertanyakan kenapa dirinya tidak pernah mendapatkan bansos sedangkan anak dari kades sendiri yang jelas merupakan salah satu perangkat desa dan seorang oknum anggota BPD juga bisa mendapatkan bansos yang sama.

Mungkin kah bansos ini hanya untuk kepentingan golongan atau kelompok,

Diketahui,amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Program-program bansos untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai.

Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Namun, apakah pemberian bansos itu sudah sesuai dengan sasaran.

Diduga Kurang Perhatian Terhadap Krisis Air di Lutim, LHI Minta DPRD Lakukan Hearing

Lutim, Teropongsulawesi.com, Sejumlah Desa di Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluhkan air bersih PDAM yang tidak mengalir, apakah ini imbas kemarau atau memang dikarenakan pengelolaan Air bersih oleh PDAM dan Pemda Luwu Timur yang tidak maksimal.

Itulah yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan termasuk Aktivis LSM dari LHI, Kamis (25/10/2023).

Awaluddin salah seorang warga yang juga aktivis pemerhati di Luwu Timur mengatakan "Sudah hampir sebulan aliran air macet, bahkan 2 tahun terakhir masalah air bersih selelu menjadi keluhan di Kabupaten Lutim, dan kini masyarakat hanya mengharap dan atau mendapat bantuan yang di Suplai Air dari mobil Tangki, itupun tidak setiap hari, sementara warga sangat butuh Air bersih disetiap harinya, ungkapnya.

"Kita tidak tahu apakah ini imbas kemarau atau memeng pengelolan PDAM yang tidak maksimal di tambah pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang diduga kurang perhatian atas kondisi ini, ucapnya sedikit kesal.

Menurutnya, "Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur dinilai lebih mementingkan menghadiri kegiatan-kegiatan Bimtek di luar daerah dari pada mendengar keluh kesah masyarakat yang saat ini telah mengalami krisis air bersih khususnya di wilayah kecamatan Malili yang notabene ibu kota kabupeten,.tandasnya.

Kata Dia, "Setidaknya Bapak Bupati Luwu Timur melalui Dinas terkait mestinya memberikan solusi untuk dapat menyelesaikan masalah krisis air bersih serta diharapkan ada ketegasan Bupati terkait hal itu demi untuk kepentingan masyarakat dan jangan hanya mementingkan menghadiri kegiatan Bimtek di luar daerah, tegasnya.

"Satu kesyukuran karena air Sungai Malili beberapa bulan terakhir ini kondisinya jernih, jadi warga bisa menggunakannya  untuk mandi ataupun mencuci  pakaian, ungkap Awaluddin.

Sementara itu, Kalakhar LHI Iskaruddin mengatakan bahwa Dengan kurang perhatiannya (KUPER) Pemerintah terhadap krisis air bersih yang melanda Luwu Timur khususnya di Ibu kota kabupeten, ini bisa menjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemda Luwu Timur, tuturnya.

Iskar beralasan bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah wilayah yang memiliki sumber air yang memadai bahkan bisa dikatakan Surganya Air, namun kenyataannya apa yang kita lihat seolah-olah dampak kemarau yang di jadikan narasi alasan atau dijadikan kambing hitam yang membuat krisis air bersih terjadi di Lutim ini, katanya.

"Itupun kalau ini adalah dampak kemarau ya ! yang seharusnya Pemda hadir untuk memberikan solusi, tutur Aktivis kemanusiaan ini.

Menurutnya," Dalam aturan sangat jelas utamanya pada Pasal 28H UU 45 ayat (1)  menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, jelasnya.

"Hak atas air memang tidak diatur tersendiri di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun, hak atas air adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi atau dengan kata lain non derogable right, sebutnya.

"Negara dalam hal ini Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjamin Hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari bagi kehidupan sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kwalitas yang baik aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

"Dan hal ini di atur dalam UU Nomor 17/2019 Tentang Sumber Daya Air, tegasnya.

"Dengan demikian, menurut Iskar, ' Pemkab Lutim selaku penyelenggara pemerintahan berkewajiban memenuhi hak warga atas air bersih, tegasnya lagi.

"Disamping itu, PDAM adalah badan usaha dan pelanggan adalah konsumen, sudah jelas dalam perjanjian yang mengatur antara hak dan kewajiban perusahaan dan pelanggan, sehingga jika salah satunya lalai dari kewajibannya maka disebut wanprestasi, tuturnya.

"Pelanggan bisa saja menggugat secara hukum PDAM yang lalai memenuhi kewajiban, dengan kata lain PDAM tidak memenuhi hak pelanggan" jelas Iskar.

Iskar menegaskan, kiranya DPRD Lutim memanggil pihak instansi terkait melakukan untuk dilakukan 'hearing' atas persoalan PDAM itu, imbuhnya.

Terakhir Iskar menyampaikan bahwa melalui lembaga LHI berencana akan memasukkan pengaduan ke ombudsman RI dan KPI jika tidak ada tanggapan dari pemerintah setempat, tegasnya.

(Red)