UPT Kementan di Sulsel Jadi Sasaran TK IT Al-Biruni Mandiri Untuk Belajar Pertanian Sejak Dini

Gowa, Teropongsulawesi.com, Sedikitnya 37 orang anak TK IT Al-Biruni Mandiri didampingi langsung oleh guru-guru dari sekolah mereka, terlihat sangat antusias saat berkunjung ke Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku pada selasa 06 Februari 2024. Kunjungan dilakukan dalam rangka Field Trip.

Dalam Field Trip ini masing-masing dibagi menjadi 2 kelompok yang pertama menjadi tempat yang dikunjungi peserta. Bersama Widyaiswara BBPP Batangkaluku Andi Iqbal, S.P, M.Si , kelompok pertama langsung menuju ke lahan perkenalan tumbuhan yang ada di lahan Bersama dengan Widyaiswara Andi Iqbal, S.P., M.Si, dan kelompok kedua di Hidroponik untuk menanam sayuran bersama Widyaiswara Ferial, S.P., M.Si.,.

Selanjutnya kelompok pertama mengunjungi screen house untuk melihat tanaman hidroponik. Widyaiswara BBPP Batangkaluku Ferial, S.P., M.Si.,., telah menunggu kedatangan peserta. Ferial kemudian mengajak peserta praktik perbanyakan tanaman. Di sini peserta juga melihat cara tanaman hidroponik. Beberapa siswa selanjutnya dikenalkan dan memberikan makanan ke hewan ternak yang didampingi oleh Widyaiswara BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, S.Pd., MP. 

Diakhir kunjungan peserta melanjutkan ke pengolahan hasil pertanian, di pengolahan hasil pertanian peserta praktik mencampurkan coklat ke donat kentang bersama Widyaiswara Sumarni, S.Pt., M.Si. Pembuatan donat ini menggunakan bahan utama kentang, dan bahan tambahan yang mudah didapat seperti coklat, dan meses. Secara bergantian siswa mencoba mencampurkan dan melumurkan coklat ke donatnya. Beberapa siswa diberikan pertanyakan dan dipanggil oleh Widyaiswara yang mendampingi.

Petugas kemudian memberikan es krim yang siap disantap kepada seluruh peserta.salah satu peserta nampak senang ketika mencoba es krim labu tersebut. Enak! katanya dengan riang sambil menghabiskan es krim di tangannya.

Ditemui di akhir kunjungan, Supratman, salah seorang guru yang mendampingi anak-anak TK IT Al Biruni Mandiri menyampaikan kesannya setelah berkunjung ke BBPP Batangkaluku. Diakui Supratman, kegiatan kali ini sangat bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang baru baginya.

“Kami telah berkeliling melihat tanaman yang ada di BBPP Batangkaluku ini sangat bagus dan bervariasi tanaman yang ada disni, selanjutnya kami dikenalkan cara penanaman hidroponik, selanjutnya donat yang diajari kea nak-anak tadi sangat mudah sehingga anak-anak sangat antusias. Saya juga senang bisa melihat banyak koleksi tanaman yang yang bagus dan baik dalam pemeliharaannya,” katanya.

BBPP Batangkaluku dipercaya menjadi sarana agroeduwisata bagi berbagai instansi maupun masyarakat umum karena dinilai telah memiliki fasilitas yang mumpuni dan pengajar yang ahli di bidangnya. 

Hal tersebut sesuai dengan arahan Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, yang mendorong upaya regenerasi petani sebagai bagian dari penciptaan generasi penerus pembangunan pertanian.

“Kami terus mendukung upaya pemerintah dalam mencetak generasi petani yang berpotensi menjadi pengusaha muda di sektor pertanian,” kata Dedi.

Kementerian Pertanian telah  mengembangkan Agro Edu Wisata secara terpadu yang mengintegrasikan antar komoditas terkait dalam satu siklus hulu-hilir secara berkelanjutan. Program ini akan membentuk kawasan untuk pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi, memiliki skala ekonomi yang memadai, bersifat tematik, dan melalui pendekatan inovasi pertanian.

Meski Tanpa Hasil Aksi Demo Warga Terhadap Kades dan BPD Maleku, Kapolsek Mangkutana Beri Apresiasi

Lutim, Warga Desa Maleku Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan menggelar aksi damai yang dilangsungkan di depan kantor Desa Maleku menuntut Kepala Desa Maleku, Juber Sangga dan BPD untuk mundur dari jabatannya, Senin (5/2/2024). 

Massa aksi di lengkapi 1 mobil komando dan beberapa spanduk tuntutan kepada Kades dan BPD Desa Maleku. 

Massa aksi juga membakar ban sebagai bentuk protes. 

Setelah melakukan orasi, Camat Mangkutana Zulkifli meminta warga untuk masuk ke Aula Kantor Desa untuk melakukan audiens bersama sama. 

Dalam audiens tersebut, Kepala Desa Maleku, Jumber Sangga membeberkan perihal pembangunan yang ada di Desa di bawah pemerintahannya. 

Menurut Kades, "Masalah pembangunan di desa Maleku sudah melewati beberapa mekanisme, termasuk kegiatan yang ditangani oleh para Kaur  Desa yang memiliki tugas masing-masing, tuturnya. 

Diterangkan Kades, "Jika masalah adanya perubahan dalam APBDes, itu ranah teman-teman aparat desa yang lain, katanya.

Dikesempatan itu, Kades menegaskan bahwa satu hal yang perlu diketahui yakni tidak mungkin kami mengerjakan kegiatan yang ada di desa, jika tidak di tanda tangani oleh Camat dan Kadis DPMD melalui mekanisme asistensi sebelum pencairan anggaran, tegasnya. 

Menanggapi hal tersebut salah satu Kaur Desa yaitu Kaur pembangunan Antonius Lasampa angkat bicara. 

Dirinya merasa tersinggung, pasalnya, menurut Anton karena Kepala Urusan (Kaur) Desa (aparat Desa) yang selalu Disalahkan. 

Dikesempatan itu, Anton tidak segan-segan membeberkan kesalahan-kesalahan yang ada di Pemerintah Desa yang dinilainya jauh dari regulasi dan bukan dari hasil musyawarah Desa, yang seharusnya berdasarkan hasil musyawarah Desa dan kemudian dituangkan dalam APBDes. 

Anton dikesempatan itu menegaskan bahwa Dirinya siap mundur jika di anggap salah karena berdiri bersama-sama dengan warga desa. 

Diakhir audiens massa aksi tetap meminta Kepala Desa dan BPD menandatangani tuntutan yang saat ini di suarakannya.

Namun Kepala Desa dan Ketua BPD meminta waktu agar diberi kesempatan untuk melakukan perenungan terhadap apa yang menjadi tuntutan warganya. 

Mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua BPD Edison Panginja, massa aksi meminta membubarkan diri karena audiens ini tidak menghasilkan apa-apa, ungkap Maikel salah satu Kordinator Aksi.

Bahkan Massa akan membuat petisi dan pelaporan langsung kepada Aparat penegak hukum dan Bupati Luwu Timur, terkait adanya dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan terkait keuangan Desa Maleku

Sementara itu, Kapolsek Mangkutana AKP Simon Sintu dalam keterangannya kepada awak media saat melakukan pengawalan langsung dalam aksi damai di Desa Maleku, mengatakan, "Ya Syukur Aksi Damai yang dilakukan oleh warga Desa, Maleku sesuai harapan kita bersama yang berjalan aman dan tertib, ungkapnya. 

"Kami juga menghimbau dan meminta kepada warga agar nantinya jika melakukan aksi selanjutnya hendaknya di laksanakan pada pasca Pemilu, imbuh Kapolsek AKP Simon. 

"Dikesempatan ini, Saya mengajak mari kita bersama-sama menjaga pesta demokrasi ini, yang sebentar lagi akan kita laksanakan. 

"Semoga pemilu ini berjalan dengan damai tanpa ada masalah yang bisa mencederai pesta demokrasi.

"Kami sebagai aparat penegak hukum tetap akan mengawal hak-hak masyarakat sejauh masih mentaati aturan, seperti apa yang di lakukan oleh warga Desa hari ini, pungkas Kapolsek Mangkutana AKP Simon. 

Sekadar diketahui hadir dalam aksi damai ini yakni Kadis Kesbangpol, yang mewakili Kapolres Luwu Timur, Kapolsek Mangkutana, aparat TNI  dari Koramil Mangkutana, Camat Mangkutana, Pemerintah Desa dan BPD Desa Maleku, serta sejumlah aparat dari Satpol PP.

Publisher : ISK

Modus Taman Desa Diduga Pembuatan TGC yang Beroperasi di Maliwowo, LHI Sebut Itu Wilayah Rawan Longsor, RTRW ?

Lutim, Teropongsulawesi.com, Aktivis LHI angkat suara terkait adanya dugaan modus pembuatan taman Desal di Desa Maliwowo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang ditengarai lakukan aktivitas tambang golongan C. 

Pasalnya pembuatan taman tersebut mirip Tambang Galian C (TGC) sebab adanya aktivitas pengerukan dan pemuatan material, terang Ketua Kalakhar LHI Iskaruddin kepada media ini, Minggu (4/2/2024). 

Terkaitt kebenaran aktivitas tersebut, Iskar mengatakan, Iya benar beberapa hari yang lalu ada laporan dari warga bahwa ada kegiatan di Desa Maliwowo tepatnya di depan kantor Desa Maliwowo. 

"Saya mengkomfirmasi Kepala Desa atas nama Asdar namun ia mengarahkan ke Sekdes, dan Sekretaris Desa yang dimaksud menjelaskan bahwa itu pembuatan taman desa, jelas Iskar meniru ucapan Sekdes Maliwowo Ibrahim. 

"Kemudian kami tanyakan terkait anggaran dan rekomendasi Tata Ruang Wilayah dari dinas PUPR, Ibrahim menjawab bahwa pmbuatan taman kami memakai anggaran desa, namun saat ini belum cair, jadi pekerjaan sampai saat ini blum juga di bayarkan,

"Kalau RTRW belum ada, nanti kami urus kembali, dan untuk sementara biar kami stop dulu kegiatannya, ungkap iskar mengulangi pernyataan Sekdes Maliwowo. 

"Hari ini Minggu 4 Pebruari kembali ada info bahwa kegiatan pembangunan taman desa yang mirip TGC itu kembali beroprasi 

Iskar menyebut, info yang dia dapat itu sementara ini alat berat kembali melakukan pemuatan meterial di Dumd Truk yang parkir di jalan poros. 

"Iya kami dapat  info  bahwa hari ini pihak Pemerintah Desa kembali beroperasi, bahkan Dumd Truk mengisi muatannya di jalan poros. 

"Ini sudah sangat melanggar, jadi kami berpendapat bahwa Pemdes Desa Maliwowo seolah-olah merasa kebal hukum dan menganggap enteng kegiatan yang mereka lakukan, ketus Iskar. 

"Kami LHI meminta Polres Luwu Timur untuk mengusut kegiatan pembuatan taman Desa yang ada di Desa Maliwowo, yang diduga melakukan aktivitas tambang illegal. 

Menurut Iskar, Pemerintah Desa Maliwowo diduga melanggar sejumlah aturan diantaranya :

1.Diduga kegiatan tersebut tidak mengantongi Ijin RTRW.

2.Kegitan tersebut berada di wilayah rawan longsor,

3.Diduga melakukan kegiatan pertambangan ilegal menggunakan jalur negara ,(alan poros provinsi). 

Warga Sinjai Kembali Ungkap Dugaan Pelanggaran Netralitas, Bawaslu Kerja Profesional!

SINJAI, Teropongsulawesi.com-Terbaru Warga Sinjai, Rahmat (nama disematkan) mengemukakan kepada Jurnalis media ini (24/1/2024), bahwa terdapat dua orang penyelenggara Negara terkuak melibatkan diri pada komponen tim sukses Calon Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan dapil 5.

Keduanya adalah inisial S (kadus), dan MR merupakan ASN atau pegawai Kecamatan di Kabupaten Sinjai.

Rahmat mengaku dirinya sempat mendapat ajakan dari oknum ASN tersebut untuk menyukseskan kepentingan Calon Anggota DPR Provinsi yang masih dirahasiakan namanya tersebut.

"Ada dugaan Keterlibatan ASN dalam pemenangan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Dapil 5 ( Sinjai - Bulukumba ). Saya sempat diajak. "ungkap Rahmat. 

Sambung Rahmat, dirinya saat ini sedang berkomunikasi dengan pihak Bawaslu Sinjai. Ia juga berharap Bawaslu Sinjai tetap bekerja Profesional. 

Sampai berita ini disiarkan tanggapan konfirmasi sejumlah pihak masih berupaya diperoleh.

Kendati pun, dugaan pelanggaran Netralitas menonjol di Sinjai seperti sebelumnya diberitakan Bawaslu Sinjai memproses kasus dugaan pelanggaran Netralitas yang menyeret nama anggota BPD Desa Gareccing, inisial M dan pegawai Kecamatan Bulupoddo, AB.(red/S)

Polres Soppeng Gelar Rilis Akhir Tahun 2023

Soppeng Sulsel Teropongsulawesi.com,- Kapolres Soppeng AKBP Dr. H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T CIPA menggelar Rilis Akhir Tahun 2023 dalam Jajaran Polres Soppeng dilaksanakan di Aula Tantya Sudhirajati Jln La Tenri Bali Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng,Sabtu 30/12/2023.

Dalam giat tersebut didampingi oleh Waka Polres KOMPOL H.Muhiddin Yunus,Kasat Reskrim IPTU Ridwan,S.H,M.H Kasatlantas AKP Muhammad Malik.

Kapolres Soppeng AKBP Dr. H. Muhammad Yusuf Usman S.H.,S.I.K.,M.T CIPA,menyampaikan perbandingan jumlah tindak pidana dan penyelesaian perkara antara tahun 2022 dengan tahun 2023 baik dari Sat Reskrim, Satres Narkoba dan Sat Lantas serta pengungkapan kasus menonjol di tahun 2023.

Dari trend gangguan Kambtibmas berdasarkan jenis kejahatan,yakni Kejahatan Konvensional di tahun 2022 (260)di tahun 2023 (303 )naik 43 Kasus,Kejahatan Trans Nasional ditahun 2022 (10 )di tahun 2023 (37) naik 27 kasus,Kejahatan terhadapap Kekayaan Negara ditahun 2022 (Nihil) di tahun 2023 (2) naik 2 kasus.

Selanjutnya Kapolres menyampaikan pengungkapan kasus menonjol diantaranya kasus-kasus,TPPO (Prostitusi Online) naik 2 kasus,UU ITE Naik 16 kasus,KDRT naik 8 kasus,Penculikan naik 2 kasus,Curat turun 10 kasus,Curanmor turun 2 kasus,Penipuan Online,naik 27 kasus,Kekerasan anak turun 6 kasus,Penipuan,Naik 8 kasus,Penipuan dan Penggelapan naik 1 kasus,Penganiayaan naik 9 kasus,Tipikor naik 2 kasus,Penggelapan turun 7 kasus,Transaksi Elektronik naik 27 kasus.

Kemudian,kejahatan Narkotika di Tahun 2022 dengan jumlah kasus 19,dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diamankan sebanyak kurang lebih 27,54 gram,sedangkan di Tahun 2023 sebanyak 18 kasus barang bukti jenis Sabu di amankan sebanyak kurang lebih 3,7 gram.

"Selain itu Mantan Kapolres Palopo tersebut menyampaikan Data Lakalantas dan Pelanggaran Lalulintas di Tahun 2022 sebanyak 130 kejadian dan Korban Lakalantas,sedangkan di Tahun 2023 jumlah kejadian sebanyak 126 Korban Lakalantas,"

Jumlah pelanggar tahun 2022 sebanyak 1.223 Turun di Tahun 2023 dengan jumlah 1.054,Tilang di tahun 2022 sebanyak 965 turun di tahun 2023 dengan jumlah 849 dan Teguran di Tahun 2022 sebanyak 268 turun di Tahun 2023 yakni 205.

Di akhir ucapannya Kapolres juga gencar melakukan Himbauan kepada masyarakat menjelang pergantian Tahun 2024 agar tidak melakukan Konvoi dijalan raya,membakar petasan karena itu bisa mencelakai orang lain baik diri sendiri.

"Kami juga menempatkan para anggota di titik keramaian,mengingat tahun Politik tentu dalam hal ini kita fokus di beberapa titik-titik rawan yang ada di wilayah hukum Polres Soppeng,pungkas nya.

Plafond Rumah Sakit Runtuh, Kanit Tipikor Polres Sinjai Bantah Bengong!

Teropongsulawesi.com-Tipikor Polres Sinjai diharapkan menyikapi persoalan sesuai kewenangan nya. "Harusnya Tipikor Polres Sinjai tidak bengong dalam persoalan ini (plafond runtuh)", ungkap inisial M sesaat lalu.

Kendati demikian, Kanit Tipikor Polres Sinjai, Herman Sudi menanggapi pertanyaan tersebut. Ia lantas menegaskan bahwa sejauh ini pihaknya (Tipikor -red), terus andil melakukan pencegahan korupsi maupun membongkar kasus korupsi di Sinjai.

"Menurut saya keliru jika kami Tipikor disebut bengong atau tidak menyikapi, karena setiap persoalan kami tindak lanjuti, namun perlu diketahui kita bertindak sesuai mekanisme,"kata Herman.

Herman berjanji akan mengusut penyebab runtuhnya platform RSUD Sinjai, yang dianggap persoalan tersebut.

Sebelumnya, dikutip berita nuansainfonews.comk.Beredar video plafon Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sinjai runtuh tadi malam. Video tersebut ramai di grup WhatsApp, pagi ini, Minggu 17 Desember 2023.

"Untung denagaga pasienta cedi engka pasienta awuu" Sebut seseorang dalam video tersebut dengan bahasa Bugis Sinjai sambil membersihkan sisa-sisa material plapon. Kalau diterjemahkan dalam bahasa indonesia "Syukur tidak ada pasien saat kejadian".

Kejadian ini menurut A. Darmawansyah, di salah satu ruangan di RSUD Sinjai yang kerap ramai oleh pasien dan keluarga pasien.

"Semalam, Plafond Depan Kamar/Ruang Operasi RSUD Sinjai Runtuh" Ujar keterangan video yang diposting Ancha Mayor di grup WhatsApp.

Padahal konon kabarnya pernah digelontorkan anggaran pembangunan sekitar Rp 38 Miliyar tiga tahun lalu 2019.

“Baru dua tahun lalu dibangun 3 gedung RSUD tersebut dengan anggaran 38 miliar. Kok setiap tahunnya ada yang rusak, plafonnya jadi retak-retak dan berjatuhan. Ini kan membahayakan” jelas Anca Mayor

Terkait penyebab runtuhnya plafon RSUD Sinjai, media ini masih sementara menghubungi pihak rumah sakit dan pihak berkompeten lainnya.

Menarik ulur, tanpa bermaksud mengorek "borok" lama, namun patut diketahui, sebelumnya pada tahun 2021 "Warga Sinjai Minta KPK Usut Tuntas Bangunan Gedung RSUD Sinjai". Hal tersebut dikutip dari media online beritaterbit.com tayang 17 Mei 2021.

Kala itu Ancha Mayor juga angkat bicara, menurutnya anggaran pembangunan dengan nilai puluhan miliyar mutunya dianggapnya tidak sesuai yang diharapkan.

“Dimana anggaran pembangunannya puluhan milyar, namun mutu bangunannya sangat jauh dari yang diharapkan,” kata Ancha Mayor pasca pembangunan rehab RSUD Sinjai.

Dia menambahkan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa tuntaskan.

“Kasus ini hanya KPK, aparat penegak hukum yang bisa tuntaskan,” katanya.

Terkait gedung IGD RSUD Sinjai dimaksud, melalui Direktur RSUD Sinjai, dr. Kahar Anies, membenarkan di setiap hujan, air masuk di dalam ruangan.

“Setiap hujan deraski itu dia talangnya atau salurannya buntu diatas, makanya saya kasih pindah dulu bagian pelayanan di sentra opname karena sementara mau diperbaiki,” kata dr. Kahar saat dikonfirmasi. (Tayangan beritaterbit.com 17 Mei 2021 dengan judul " Warga Sinjai Minta KPK Usut Tuntas Bangunan Gedung RSUD Sinjai").

Ditambahkan bahwa gedung tiga lantai itu selesai dikerjakan dua tahun lalu tepatnya tahun 2019.

“Gedung IGD itu dikerjakan dua tahun lalu di tahun 2019,” tambahnya.

Sementara, warga Sinjai dengan sapaan Sambar, sangat menyayangkan hal itu terjadi di gedung tiga lantai tersebut.

“Sebagai rumah sakit umum milik pemerintah daerah seharusnya diutamakan keselamatan, diutamakan khusus di tenaga medis dulu diutamakan karena saya lihat berdasarkan video yang beredar di facebook adanya kabel eletronik jadi siapa mau bertanggung jawab jika tersengat listrik,” ucapnya.

Terkait hal tersebut warga minta KPK usut tuntas dan dugaan penyimpangan mulai di proses perencanaan, hingga sampai digunakan gedung tersebut.

“Ini rumah sakit pak, kenapa bisa terjadi kalau hujan air juga masuk berteduh, pada hal gedung baru dua tahun itu sesuatu hal yang wajar jika sudah sepuluh tahun di gunakan,” tandasnya.

Dia berharap kepada pihak khususnya yang membidangi tindak pidana korupsi yang ada di Sulsel pada umumnya khusus di Kabupaten Sinjai.

“Ada apa sebenarnya yang terjadi padahal ini sudah viral di media sosial kenapa di tindaklanjuti atau ada faktor lain itulah saya bertanya,” ujar Sambar sebagai Koordinator Wilayah Lembaga Pemantau Proses Hukum tahun 2011-2015 (Korwil LPPHI 2011-2015) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (SulselBar).

Sekedar diketahui tentang Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemda Sinjai terbaik dalam mutu pelayanan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia serta berorientasi kepuasan pelanggan, sehingga memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan dapat dipertanggung jawabkan, baik secara administrasi profesi, finansial dan legalitas hukum.

Berdasarkan Visi tersebut Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance meliputi Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Rule of Law, Berorientasi pada hasil, Efektif dan Efisien) dan Clinical Governance dalam Pengelolaan Rumah Sakit

2. Meningkatkan Mutu Pelayanan

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia. (Editor. Supriadi Buraerah)