Sulsel -->

Senin, 16 Juni 2025

Panen Jagung Serentak di Barombong: Sinergi Polri dan Masyarakat dalam Mendukung Ketahanan Pangan


Gowa, Teropongsulawesi.com, Polsek Barombong menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Serentak di lahan binaan Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Senin pagi tadi. Senin (16/6/2025).

Acara ini menjadi bukti nyata sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri oleh jajaran Desa Moncobalang, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian, serta berbagai stakeholder terkait. Panen jagung ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Barombong, IPTU Chaidir, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas pada pengamanan, tetapi juga mendukung swasembada pangan khususnya jagung di wilayah Kecamatan Barombong.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional".

"Panen jagung ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat,” ujar IPTU Chaidir.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan panen bersama ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat setempat untuk semakin giat mengembangkan sektor pertanian, terutama komoditas jagung yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting dalam mendukung rantai pasok pangan nasional.

Kegiatan panen berlangsung lancar dengan semangat kebersamaan antara aparat kepolisian, pemerintah desa, petani, dan seluruh elemen masyarakat yang hadir.

IPTU Chaidir berharap kegiatan ini menjadi contoh positif bagi masyarakat luas agar lebih antusias dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Barombong.

Polsek Barombong merupakan unit kepolisian di Kabupaten Gowa yang aktif tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung berbagai program pembangunan masyarakat termasuk ketahanan pangan melalui sinergi dengan warga dan pemerintah setempat.

(Red)

Sabtu, 14 Juni 2025

Luwu Timur Bergerak! Kementan Genjot Tanam Serentak untuk Wujudkan Swasembada Pangan


Luwu Timur, Beritarepublik.com, Gerakan tanam serentak resmi digaungkan di Luwu Timur. Jum'at (13/6/2025). 

Kementerian Pertanian RI melalui BBPP Batangkaluku yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di wilayah ini, mendorong penuh percepatan tanam sebagai langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional.

Lewat rangkaian koordinasi dan sosialisasi yang digelar serempak di lima titik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni Burau, Tomoni, Berau, Malili, dan Angkona, pemerintah memastikan seluruh elemen pertanian daerah bergerak bersama.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Tanam serentak bukan sekadar teknis, ini strategi besar bangsa. Petani kita tidak boleh jalan sendiri, pemerintah hadir mendampingi dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Senada, Kepala BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti menyebut keberhasilan program ini bertumpu pada peran aktif penyuluh pertanian. 

“Transformasi pertanian perlu keberanian.Semua lahan harus termanfaatkan, dan petani harus masuk dalam ekosistem pertanian modern dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, para penyuluh, Babinsa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani muda dan wanita. 

Mereka menyatakan komitmen bersama untuk bergerak serempak, menyambut musim tanam dengan semangat gotong royong.

“Dukungan dari semua lini sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal tanam, tapi juga tentang membangun harapan dan ketahanan pangan dari desa,” kata Jamaluddin.

Dengan semangat kolektif ini, Luwu Timur diharapkan menjadi model sukses transformasi pertanian berbasis kolaborasi, teknologi, dan semangat kebersamaan. 

Gerakan ini bukan sekadar awal, tapi menjadi langkah berkelanjutan demi masa depan pangan Indonesia.

(Red) 

Rabu, 04 Juni 2025

Rakor Percepatan Tanam di Luwu Timur, Gotong Royong Menuju Pangan Tangguh



Lutim, Teropongsulawesi.com, Dalam upaya mendukung tercapainya target tanam nasional dan mempercepat gerakan tanam serentak di berbagai wilayah sentra produksi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Tanam di Luwu Timur Rabu, 4 Juni 2025.

Rakor ini menjadi momentum penting di tengah tantangan perubahan iklim, ancaman krisis pangan global, dan dinamika produksi dalam negeri.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya percepatan tanam sebagai bagian dari strategi nasional.

“Target tanam bukan hanya angka dalam laporan, tapi cermin dari komitmen kita terhadap ketahanan pangan nasional. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama,” tegas Menteri Amran.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan di daerah, termasuk kepala daerah, TNI/Polri, dan masyarakat, untuk menjadi bagian dari solusi dalam membangun kemandirian pangan Indonesia.

Senada dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, , menggaris bawahi bahwa peran penyuluh sangat sentral dalam menggerakkan percepatan tanam.

“Penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Mereka bukan hanya pendamping petani, tapi juga penggerak perubahan di desa. Kinerja mereka harus responsif, terukur, dan mampu menjawab tantangan lapangan,” tutur Idha.




Sebagai salah satu UPT pelatihan di bawah BPPSDMP Kementerian Pertanian, BBPP Batangkaluku secara aktif terlibat dalam mendampingi daerah-daerah strategis pertanian, termasuk di Sulawesi Selatan terutama Kabupaten Luwu Timur. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi pelatihan teknis, penguatan kapasitas penyuluh, hingga koordinasi dalam mendorong langkah percepatan tanam.

Melalui kegiatan ini, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani mengajak seluruh jajaran pertanian di Luwu Timur untuk mengedepankan semangat gotong royong dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

“Mari kita jadikan percepatan tanam sebagai gerakan bersama. Kita punya semangat, punya potensi, dan punya SDM. Tinggal bagaimana kita bergerak dalam satu irama dan satu tujuan,” ujarnya.

Hasil dari rakor ini akan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan: pelibatan lintas sektor, pemetaan wilayah tanam potensial, dan pelaksanaan tanam serentak di berbagai kecamatan di Luwu Timur. Para penyuluh diminta untuk terus hadir mendampingi petani, memastikan proses tanam berjalan tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, TNI/Polri, penyuluh, dan petani, diharapkan percepatan tanam di Luwu Timur dapat menjadi model gerakan pertanian kolaboratif yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disebutkan akan segera menerbitkan Surat Edaran Bupati yang mewajibkan keterlibatan aktif camat, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan seluruh elemen desa dalam mendukung gerakan percepatan tanam di wilayah masing-masing.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Amrullah, para penyuluh pertanian, unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.

(Silviana) 

Rabu, 28 Mei 2025

Sulsel Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut


Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, menandai keberhasilan keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2021.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, bersama Wakil Gubernur Sulsel, Hj Fatmawati Rusdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (28/5).

Dalam sambutannya, Dede Sukarjo menyatakan, “Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan tingkat pengungkapan yang memadai, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif. Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.”

Ia juga mengapresiasi konsistensi Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah, menekankan bahwa opini ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan BPK RI.

“Raihan opini WTP yang kembali diperoleh menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Namun, Fatmawati juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.

“Ini adalah momentum evaluasi dan perbaikan. Kita tidak boleh berpuas diri. Saya minta agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi budaya dalam setiap proses pemerintahan,” tegasnya.

Dengan pencapaian ini, Sulawesi Selatan semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang menerapkan prinsip good governance dan pengelolaan keuangan yang akuntabel secara konsisten sejak 2021.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas dan pengawasan, Pemprov Sulsel terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

(Red/Silviana)

Selasa, 13 Mei 2025

Inisiatif Kementan Tingkatkan IP 300 di Sidrap, Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

 


Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan kini menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya peningkatan produksi padi nasional.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan tanam padi digelar sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Balai Besar Pelatihan Pertanian , Kementerian Pertanian, memimpin pelaksanaan kegiatan tanam ini sebagai implementasi dari arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman (IP) di tengah ancaman krisis pangan global.

Inisiatif ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan swasembada pangan.

“Indonesia harus keluar dari ketergantungan pada impor. Kita harus mandiri dengan memperkuat sektor pertanian dari bawah, dan kami siap mendukungnya dengan bantuan benih, pupuk, dan harga jual yang adil bagi petani,” tegas Menteri Amran dalam keterangannya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, , menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan program ini.

“Peningkatan IP membutuhkan keterlibatan aktif penyuluh dalam mentransformasikan inovasi dan teknologi kepada petani.

Di sinilah peran SDM pertanian yang mumpuni menjadi kunci. Kita ingin petani maju, mandiri, dan modern,” kata Idha.

Semangat mewujudkan swasembada pangan nasional kembali digaungkan melalui Gerakan Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 300 yang digelar di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Senin, 12 Mei 2025.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidenreng Rappang  H. Syaharuddin Alrif, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Sidrap, penyuluh pertanian, dan para petani setempat.

IP 300 adalah gerakan strategis yang mendorong petani untuk melakukan penanaman padi sebanyak tiga kali dalam setahun di lahan yang sama, guna meningkatkan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah dan nasional.

Dalam sambutannya, Bupati Sidrap menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pelatihan, serta para petani dan penyuluh di lapangan.

"Kami di Sidrap siap mendukung penuh program IP 300 ini. Dengan semangat gotong royong, kami yakin produksi pangan di daerah kami bisa meningkat signifikan dan memberi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional," ujar Bupati H. Syaharuddin Alrif
.
Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani., menambahkan bahwa peningkatan indeks pertanaman harus dibarengi dengan pendampingan teknologi, pelatihan bagi petani dan penyuluh, serta pemanfaatan sarana produksi secara optimal.

“BBPP Batangkaluku hadir sebagai mitra petani untuk memastikan keberhasilan IP 300 melalui pelatihan teknis, pembinaan penyuluh, dan pendampingan lapangan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan dialog interaktif antara petani dan para pemangku kepentingan, diskusi teknis budidaya padi intensif, serta peninjauan langsung lahan percontohan IP 300 di Desa Kanie.

Para petani menyambut positif program ini karena memberikan peluang peningkatan pendapatan dan mempercepat perputaran ekonomi desa.

Melalui gerakan IP 300, Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan menjadi salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan program nasional yang mampu mendorong peningkatan produksi padi secara signifikan.

Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, penyuluh, lembaga pelatihan, dan petani menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan Indonesia.

(AJS)

Jumat, 09 Mei 2025

Kehadiran Bupati Soppeng di Musrenbang RPJMD: Fokus Program Padat Karya dan Kelompok Rentan



Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, bersama Kepala Bappelitbanda Andi Agus Nongki, S.IP, M.Si, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel dan dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Jumat (9/5).

Dalam berbagai hal tersebut, Gubernur Andi Sudirman menegaskan visi pembangunan Sulsel yakni “Sulsel Maju dan Berkarakter”. Visi tersebut menggambarkan Sulawesi Selatan yang semakin berkembang di berbagai sektor pada tahun 2029 serta membangun masyarakat yang berintegritas, berakhlak, dan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Gubernur juga menekankan pentingnya fokus pada empat prioritas program maksimal per daerah untuk efektivitas anggaran, serta mengutamakan program padat karya dan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk berkolaborasi dan mendukung visi “Sulsel Maju dan Berkarakter.”

“Musrenbang ini sangat penting sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi program antar pemerintah daerah demi mencapai visi bersama".

"Kami juga akan menerapkan nilai kearifan lokal 'taro ada taro gau' sebagai landasan pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda Sulsel dan para Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkarakter dengan mengedepankan nilai-nilai lokal serta sinergi antar daerah demi kemajuan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga melalui program yang tepat sasaran dan berorientasi pada kelompok rentan.

(Red)

Selasa, 22 April 2025

Komitmen Pemkab Soppeng untuk Pariwisata: Kebangkitan Ompo dan Ekonomi Hijau

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menegaskan komitmennya untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui revitalisasi Permandian Alam Ompo menjadi kawasan wisata terpadu. 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Tim Khusus Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (22/4).

Rapat yang bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan melalui Investasi dan Hilirisasi Berbasis Green & Blue Economy" tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Jufri Rahman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, serta para Bupati/Wali Kota dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) se-Sulawesi Selatan. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia memfokuskan pembahasan pada peluang investasi di sektor ekonomi hijau dan pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Dalam sesi diskusi, Wakil Bupati Soppeng mengenang masa kecilnya menikmati keindahan alam di Permandian Alam Ompo dan memperkenalkan gagasan "Ompo Reborn". 

Proyek ini bertujuan mengubah kawasan tersebut menjadi destinasi wisata lengkap dengan fasilitas hiburan, atraksi budaya, dan penginapan berupa cottage. 

"Kami ingin mengembalikan kejayaan Ompo sebagai ikon pariwisata yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal," ujar Selle KS Dalle. 

Gagasan ini mendapat sambutan positif dan akan segera dimasukkan ke dalam Investment Project Ready to Offer (IPRO) sebagai langkah konkret untuk menarik investasi.

Gubernur Sulawesi Selatan juga menekankan pentingnya pembentukan konglomerat lokal dan tim khusus untuk mempercepat promosi investasi di wilayah ini. 

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan pengembangan wisata terpadu di Soppeng dapat menjadi model pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan daerah melalui berbagai program inovatif. 

Fokus utama saat ini adalah pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal.

(Red) 

Dana Rp 4 Miliar dari BKKBN Sulse, Langkah Baru Perangi Stunting di Kabupaten Soppeng

 


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, H. Shodiqin, SH, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng dan mengadakan audiensi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, di Kantor Bupati Soppeng pada Selasa, 22 April 2025.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap program keluarga berencana di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, H. Shodiqin menyampaikan keberhasilan program keluarga berencana di Kabupaten Soppeng yang telah tercermin melalui evaluasi nasional yang positif.

Sebagai bentuk dukungan, BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai Rp 4.038.361.000 kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan penting seperti pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, serta ibu menyusui.

“Dana ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan biaya operasional pendampingan calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas H. Shodiqin.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam menanggulangi stunting.

Ia menegaskan bahwa prioritas akan diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung daripada kegiatan administratif yang menghabiskan anggaran.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari BKKBN Sulawesi Selatan".

"Alokasi dana yang signifikan ini akan sangat membantu upaya kami dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Soppeng".

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan BKKBN untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengoptimalkan program keluarga berencana yang berdampak positif bagi masyarakat.

H. Shodiqin berharap keberhasilan Kabupaten Soppeng dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola program kependudukan dan keluarga berencana guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(Red)

Rabu, 16 April 2025

IAS dan APPI Siap Bertarung di Musda Golkar Sulsel, Erwin Nurdin Harap Persaingan Tetap Harmonis

Makassar, Teropongsulawesi.com, Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung bulan Mei mendatang, dua nama kuat yakni Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Munafri Arifuddin (Appi) diprediksi akan bersaing ketat dalam perebutan kursi ketua DPD I Golkar Sulsel.

Ketua Umum Ormas Kiwal Garuda Hitam Indonesia, Erwin Nurdin SE, menyatakan bahwa keduanya memiliki peluang besar untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. 

Menurut Erwin, Golkar merupakan partai besar yang telah melahirkan banyak tokoh penting di Indonesia, sehingga persaingan antara IAS dan Appi merupakan hal yang wajar demi kemajuan partai di Sulsel.

“Golkar itu partai besar, banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di negeri ini. Jadi tidak heran jika dua kader terbaiknya ini maju bersaing demi untuk membesarkan partainya di Sulsel,” ujar Erwin saat ditemui di Markas Besar KIWAL, Jalan Sungai Saddang, Kota Makassar, Rabu malam (16/04/2025).

Erwin menambahkan bahwa kehadiran IAS dan Appi dalam kontestasi tersebut diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam konstelasi politik di Sulsel. 

Meski begitu, ia berharap persaingan ini tidak menimbulkan perpecahan di antara keduanya, mengingat IAS adalah suami wakil walikota sementara Appi adalah walikota Makassar saat ini.

“Saya yakin keduanya profesional dan saling menghormati, baik itu dari pak IAS maupun pak Appi. Namun sebagai masyarakat, kami tetap berharap pertarungan keduanya nanti tidak menimbulkan keretakan. Mereka kan sama-sama satu tujuan sebenarnya,” katanya.

Musda DPD I Partai Golkar Sulsel yang akan digelar bulan Mei ini menjadi momen penting bagi Golkar Sulsel untuk menentukan arah kepemimpinan baru yang diharapkan mampu menguatkan posisinya di kancah politik regional dan nasional.

Ormas Kiwal Garuda Hitam Indonesia merupakan organisasi masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik di Sulawesi Selatan. 

Organisasi ini berkomitmen mendukung kemajuan dan stabilitas politik di daerah melalui partisipasi aktif anggotanya dalam berbagai agenda politik.

(Red) 

Selasa, 15 April 2025

Inovasi Brigade Pangan: Pemanfaatan Alsintan untuk Optimalkan Lahan di Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Petani yang tergabung dalam Brigade pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan mulai melakukan pengolahan lahan dengan memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian, Selasa (15/4). 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan optimasi lahan dan teknologi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan hasil produksi. 

"Kami membentuk brigade, mengoptimalkan lahan rawa, dan mencetak sawah baru sebagai bagian dari upaya transformasi pertanian menuju modernisasi. 

"Kami berkomitmen untuk mengadopsi mekanisasi pada segala lini kegiatan pertanian guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas". 

"Dengan langkah ini, kami berharap dapat membawa sektor pertanian Indonesia ke level yang lebih maju dan berkelanjutan," lanjutnya 

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengungkapkan pembentukan BP diharapkan dapat meningkatkan optimasi lahan (oplah) yang sebelumnya hanya satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali tanam. 

Salah satu Manager Brigade Pangan, Agussalim mengatakan dengan adanya bantuan tersebut mereka dapat mempercepat pengolahan lahan dan menambah penghasilannya. 

"Sebelum bantuan traktor roda 4 kami terima, biasanya masyarakat mengolah lahan menggunakan traktor roda 2 dan hanya sanggup 2 hektar per musim tanam, namun dengan adanya traktor roda 4 kami menargetkan 3 hektar per hari," jelas Agussalim selaku Manager Lancirang. 

Ia menyebut penghasilan dari pengoperasian traktor roda 2 yaitu Rp. 2 juta per hektar sampai proses finishing atau tiga kali tahapan, sedangkan traktor roda 4 yaitu Rp. 600 ribu per hektar untuk satu kali tahapan dan tahapan berikutnya dilanjutkan dengan traktor roda 2. 

Lanjut Agus, hampir semua anggota BP mampu mengoperasikan traktor roda 2 sedangkan traktor roda 4 masih 3 orang yang mampu mengoperasikan, ia pun memberikan kesempatan bagi anggota BP untuk terus meningkatkan keterampilan pengoperasian alsintan. 

Hal yang sama diungkapkan Manager Brigade Pangan Alesalewo, Agung bahwa pihaknya mulai mengoperasikan alsintan untuk olah lahan. Lahan yang telah diolah masih sekitar 5 hektar dari 10 hektar milik warga desa Takkalasi. 

"Untuk olah lahan sekarang masih menggunakan traktor roda 4, untuk tarifnya Rp. 800 ribu per hektar di luar dari biaya operator dan bahan bakar," sebutnya. 

Agung menambahkan bahwa pengurus BP yang mampu mengoperasikan traktor roda 4 masih 2 orang, namun ia menargetkan semua pengurus BP harus bisa mengoperasikan semua alsintan, tidak hanya traktor roda 4. 

"Dengan adanya bantuan alsintan, kami dapat menambah penghasilan, proses pengolahan lahan lebih mudah, efektif, dan cepat, serta meringankan tenaga dan biaya petani," sebutnya.

Seiring peningkatan kemampuan operasional alsintan oleh anggota brigade, diharapkan pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud, sekaligus menjadi pendorong utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Senin, 14 April 2025

Refleksi HUT Satpol PP: Komitmen Bupati Soppeng terhadap Keamanan Sulawesi Selatan



Wajo, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE menghadiri kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Kabupaten Wajo, Senin (14/4/2025).


Hadirnya Bupati Soppeng dalam peringatan HUT Satpol PP ini semakin memperkuat semangat kebersamaan dan soliditas antar pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam mendukung kinerja Satpol PP. 

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan Satpol PP, terutama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.  

Menurutnya, "Hal ini penting sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 
Gubernur juga memberikan perhatian khusus pada penertiban penguasaan fasilitas umum yang dikuasai oleh segelintir orang.  

Gubernur Sulsel memberikan semangat kepada seluruh peserta apel agar tetap bangga menjadi bagian dari keluarga besar Satpol PP.

Sementara itu, Bupati Soppeng, dalam kesempatannya, memberikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas Satpol PP Sulawesi Selatan.  

Bupati Suwardi Haseng menekankan pentingnya sinergitas antara Satpol PP dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.  

"Satpol PP memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.  Kerja sama yang solid antar lembaga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar  Suwardi Haseng. 

Bupati Soppeng Suwardi juga menyampaikan harapannya agar Satpol PP terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas.  

Ia menegaskan bahwa, "Peningkatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan dinilai penting untuk menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban yang semakin kompleks", terangnya. 

"Peringatan HUT ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga momentum untuk merefleksikan peran dan kontribusi Satpol PP dalam pembangunan daerah" Tandas Bupati Soppeng.

Dalam apel tersebut dihadiri oleh wakil ketua DPRD provinsi Sulawesi.Selatan, anggota forkopimda Provinsi, Bupati se sulsel dan Kasatpol kab/kota.

(Silviana) 

Minggu, 13 April 2025

STQH ke-23 di Luwu Utara: Wakil Bupati Soppeng Optimis Kafilah Tampilkan yang Terbaik

Lutra, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Soppeng, Ibu dr. Rahmawati Selle menghadiri acara pembukaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) ke-23 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilangsungkan di Kabupaten Luwu Utara, Minggu (13/4/2025).

Kehadiran Wabup Soppeng Selle KS Dalle menandai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap para kafilah yang mewakili Kabupaten Soppeng dalam perlombaan bergengsi ini.

Acara yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang  dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan STQH dan memberikan kabar gembira berupa hadiah uang yang besar bagi para pemenang untuk setiap cabang lomba.  

Dikesempatan itu, Gubernur Sulsel menekankan pentingnya objektivitas dewan hakim dan penguatan seleksi di tingkat kabupaten.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan rasa bangga dan optimis terhadap kemampuan kafilah Soppeng.  

"Kami memberikan dukungan penuh kepada seluruh kafilah Kabupaten Soppeng yang berlaga di STQH ke-23 ini". 

"Semoga mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mengharumkan nama Kabupaten Soppeng," Imbuh Wabup Soppeng. 

Wabup Soppeng menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus mendukung pengembangan dan pembinaan para penghafal Al-Qur'an di Kabupaten Soppeng. 

Pembukaan STQH ke-23  diwarnai dengan suasana meriah di Alun-alun Taman Siswa Masamba, ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Sulawesi Selatan.  Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an dan pemahaman hadits di Sulawesi Selatan.

(Red) 

Masa Depan Pertanian: Membentuk Cinta Pertanian pada Siswa SD Ipeka Melalui Field Trip


Gowa, Teropongsulawesi.com, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menerima kunjungan edukatif siswa SD Kristen Ipeka Makassar, Jum'at (11/4). Siswa yang berjumlah 85 orang ini terlihat sangat antusias mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya budidaya hidroponik, memberi pakan ternak, pengenalan tanaman, pengolahan hasil pertanian, dan pengenalan alat mesin pertanian.


Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Kementerian Pertanian terus berupaya meregenerasi sektor pertanian dengan memfokuskan program-program pada generasi muda.


Untuk itu, Menteri Amran mengajak anak muda Indonesia untuk aktif terlibat pada sektor pertanian sebagai pilar keberlanjutan pangan nasional.


“Keterlibatan petani muda dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia menjadi faktor keberlanjutan pangan nasional. Petani muda harus menjadi contoh bagi petani lainnya,” kata Menteri Amran.


Di lain kesempatan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa regenerasi petani sangat diperlukan untuk mempertahankan produksi pangan dan ketahanan pangan.


"Sehingga, apapun yang menjadi tantangan petani muda, agar bisa dicarikan solusi dan difasilitasi untuk memotivasi para petani muda tetap berproses produksi di  bidang pertanian," sebutnya.


Sementara itu, Sherly Mendo, Kepala Sekolah Kristen Ipeka Makassar mengatakan siswa yang mengikuti kegiatan ini masih duduk di kelas 1 dan 2 SD sehingga perlu ditanamkan kecintaan terhadap pertanian sejak usia dini


"Yang paling antusias adalah ketika anak-anak dijelaskan jenis tanaman, misalnya pada tanaman jagung, mereka bisa melihat dengan jelas, oh tanaman jagung bentuknya seperti ini, yang mereka tahu hanya sebatas seperti pop corn, dan ternyata pop corn itu asalnya dari jagung," sebutnya.


Ia berharap agar para siswa bisa menceritakan pengalamannya kepada orang tua dan teman-temannya dari pengamatan yang mereka peroleh dan peduli terhadap lingkungan.


"Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru yang belum tentu mereka temukan di dalam kelas," sebutnya.


BBPP Batangkaluku akan terus mendukung proses edukasi dan regenerasi pertanian demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.


(Red) 

Kamis, 06 Maret 2025

Strategi Pengendalian Inflasi Ramadhan, Peran Wakil Bupati Soppeng di Sulsel Bersama Gubernur

Makassar, Teropongsulawesi.com, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, menghadiri Rapat Tingkat Tinggi (High Level Meeting/HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan. 

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Kamis, 6 Maret 2025.

HLM yang dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengangkat tema “Upaya Menjaga Stabilitas Harga pada Momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H Tahun 2025”.  

Rapat dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, perwakilan berbagai instansi terkait, serta para kepala daerah/wali kota se-Sulawesi Selatan.

Diskusi difokuskan pada kondisi inflasi di Sulawesi Selatan, khususnya perkembangan inflasi Februari 2025 dan dinamika harga pangan di berbagai wilayah.  

Evaluasi dan strategi pengendalian harga bahan pokok menjadi fokus utama untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Diharapkan, sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya stabilisasi harga, menjaga daya beli masyarakat, dan menjamin ketersediaan pangan selama Ramadhan 1446 H. 

(Red) 

Rabu, 05 Maret 2025

Operasi Pasar Murah Kementan, Aksi Strategis Cegah Lonjakan Harga Pangan

Gowa, Teropongsulawesi.com,
Dalam upaya mendukung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi Masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus bergerak cepat memastikan harga pangan, dan memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang bulan suci Ramadhan. Kamis (6/3/2025). 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pada operasi pasar pangan murah ini, pihaknya bersinergi dengan berbagai pihak agar masyarakat dapat menikmati harga sembako yang murah dan terjangkau.

"Operasi pasar ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. 

"Kami mengapresiasi dukungan PosIND dalam penyediaan lokasi distribusi bahan pangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," ujar Andi Amran Sulaiman.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, dalam kesempatan membuka acara menegaskan bahwa program ini merupakan bukti nyata aksi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak perlu merasa resah menghadapi bulan Ramadhan dan Idulfitri. 

“Jika program ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, maka kegiatan serupa akan terus dilakukan bahkan setelah bulan Ramadhan. 

Harapannya, pemerintah dapat terus memfasilitasi serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. 

Dengan begitu, semua dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan Idulfitri dengan tenang, tanpa kekhawatiran akan lonjakan harga,” ujar Idha Widi Arsanti. 

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani melakukan kunjungan koordinasi ke Pos Makassar. 

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gula dalam program Pasar Murah yang saat ini sedang berlangsung di BBPP Batangkaluku berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. 

Dalam pertemuan tersebut, Jamaluddin Al Afgani  Kepala BBPP Batangkaluku berdiskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan distribusi dan logistik, guna memastikan kelancaran pasokan gula yang menjadi salah satu komoditas utama dalam program ini. 

Koordinasi yang baik antara BBPP Batangkaluku dan Pos Indonesia Makassar diharapkan dapat mempercepat distribusi serta menghindari keterlambatan yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Kami ingin memastikan bahwa gula yang disalurkan dalam program Pasar Murah ini dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang lebih murah,” ujar Jamaluddin Al Afgani Kepala BBPP Batangkaluku.

Pasar Murah yang digelar di BBPP Batangkaluku merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang periode kebutuhan tinggi. 

Program ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain koordinasi terkait distribusi gula, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk membahas upaya peningkatan efektivitas pasar murah selama ramadhan, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan program ini. 

Dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan program Pasar Murah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat.

BBPP Batangkaluku terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan. 

Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama strategis, diharapkan kesejahteraan petani serta akses masyarakat terhadap bahan pangan yang terjangkau dapat terus ditingkatkan.

(Red) 

Jumat, 28 Februari 2025

Ramadan Tenang, Kementan Jamin Stok Pangan Aman dan Harga Stabil

Gowa, Teropongsulawesi.com, Menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan cenderung meningkat, yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama berbagai pihak menggelar Operasi Pasar Pangan Murah guna memastikan harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI yang menekankan pentingnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat memimpin operasi mengungkapkan bahwa operasi pasar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menjalani ibadah Ramadan tanpa khawatir dengan lonjakan harga bahan pangan.

“Hari ini saya bersama Pak Wementan meninjau langsung operasi pasar, hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang ingin supaya kita beribadah di bulan suci Ramadan dengan tenang dan menikmati harga yang baik. Sehingga kami semua bergerak cepat,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, kesempatan lain, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan operasi pasar murah tersebut dalam rangka gerakan nasional sebagai instruksi Presiden, pengendalian inflasi daerah.

Untuk memperluas jangkauan program ini, pemerintah juga menggandeng BUMN Pangan, PT. POS Indonesia serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di berbagai daerah, termasuk Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, mengatakan bahwa operasi pasar pangan murah ini bertujuan menjaga stabilitas harga di bawah harga eceran tertinggi serta memastikan stok bahan pangan cukup hingga Lebaran.

"Program ini sangat membantu masyarakat, dan kami siap mendukungnya. Kami juga mengajak seluruh pegawai untuk ikut menyosialisasikan program ini kepada masyarakat.

"Selain itu, kami menyediakan lokasi pasar di kawasan balai yang strategis agar mudah diakses oleh masyarakat," jelas Jamal.

Perlu diketahui, Operasi Pasar Pangan Murah ini berlangsung hingga 29 Maret 2024 dan terbuka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WITA. 

Adapun bahan pangan yang dijual yaitu daging ayam beku, daging kerbau, beras, tepung terigu, telur, bawang merah, bawang putih dan minyak.

Agar distribusi bahan pangan lebih merata dan tidak disalahgunakan untuk dijual kembali, pemerintah menerapkan pembatasan pembelian dalam skala besar maupun berulang kali.

(Red) 

Ungkap Suara Praktisi: Workshop LIDIK PRO di Makassar Bahas Konflik Kewenangan Hukum

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bekerjasama dengan pihak program studi magister hukum Universitas Indonesia Timur, Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) Provinsi Sulawesi Selatan, sukses menggelar kegiatan workshop di Makassar, yang dilangsungkan di Hotel Denpasar Lantai 3 Jalan Boulevard No 1 Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar, Jum’at, (28/2/2025).

Dalam forum workshop tersebut, puluhan peserta membahas RUKHAP yang juga dikenal dengan sebutan asas dominus litis itu.

Workshop yang digelar dari siang hingga sore itu, mengangkat tema kegiatan “Potensi Konflik Kewenangan Antara Lembaga Penegak Hukum Pidana yang dihadiri narasumber dari kalangan praktisi hukum, doktor-doktor yang berasal dari beberapa Universitas yang ada di Kota Makassar.

Workshop yang dibuka langsung oleh Syahrial Wahyu Maulana, SH mengawali apresiasi dan ucapan terimah kasih kepada penyelenggara kegiatan atas terlaksananya workshop dengan penuh antusiasme.

Dilanjutkan dengan pengantar oleh Gunawan (akrab disapa Gugun) itu mengantar ulasan terkait polemik yang terjadi dalam rancangan undang-undang no 11 tahun 2021 antara lembaga penegak hukum kejaksaan dan kepolisian, dimana hingga saat ini saling tumpang tindih dalam penafsiran soal kewenangan tersebut sekaitan dengan hukum pidana.

Selanjutnya, workshop dipandu langsung oleh Azruddin Azis SE dengan mengefisienkan waktu yang ada, langsung membuka ruang workshop kepada peserta aktif Herianto, SH dari civitas akademika Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Herianto mengatakan dalam kesempatan itu, bahwa sebelum jauh melangkah tentang pemberlakuan asas Dominus Litis , ia menyatakan bahwa penyidik kepolisian minimal memiliki basic ilmu hukum dalam hal penugasan penanganan kasus dan ini pula menjadi salah satu pelemahan bagi institusi kepolisian, akibatnya jika sebuah kasus diteruskan kepada pihak kejaksaan sering menemui kendala dalam hal berkas perkara sehingga proses perkara yang diajukan menuai proses yang lambat.

Proses ini bisa menjadi pemicu terhadap Rancangan RUU Kejaksaan tentang pemberlakuan asas Dominus Litis. Namun demikian dalam hal RUU tentang asas Dominus Litis membutuhkan kajian mendalam dalam peningkatan kapasitas penegakan hukum. 

Ia meminta agar RUU dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian tetap diadakan atau jangan dihilangkan, tambahnya.

Sementara itu, pada kesempatan lain ditempat yang sama Doktor Amiruddin Lannurung, SH.,MH menyampaikan penerapan hukum pidana yang dilakukan masih jauh dari harapan, sehingga dibutuhkan penanganan khusus bagaimana sejatinya hukum itu berlaku untuk terciptanya rasa keadilan. 

Terkait RUU tentang kejaksaan membutuhkan pedoman hukum yang khusus sehingga kedepan tidak akan terjadi pelemahan hukum diantara sejumlah institusi penegak hukum. ungkapnya.

Lain halnya dengan Ibu Doktor Mira Mila Kusuma Dewi, SH, L.L.M, M.Kn, memberikan support kepada lembaga Lidik Pro Sulsel sebagai penyelenggara workshop dan berharap agar kedepan terus lembaga ini terus eksis dalam memperjuangkan penegakan hukum, olehnya itu ia juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas penyelenggaraan workshop atas kerjasama hebat dengan pihak pordi magister hukum UIT Makassar, tuturnya.


Tak mau ketinggalan, Doktor Muh. Anwar HM dari kampus UIN Alauddin yang juga diundang dalam workshop ini, mengatakan kendati dirinya tidak memiliki latar belakang hukum tapi dirinya tidak suka menghukum dengan sedikit kata candaan.

Doktor Anwar menyinggung adanya potensi lambatnya penyelesaian polemik ini dikarenakan salah satu faktor ada pelemahan lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kendati pihaknya menyadari ada kendala ditubuh polri dalam hal minimnya kemampuan atau pemahaman aparat kepolisian yang memiliki pengetahuan cukup dan bagus tentang hukum, terangnya.

Kendati demikian, menurutnya dalam kondisi itu bukan berarti pelemahan ke lembaga tertentu dilakukan karena ini bisa menjadi potensi peralihan fungsi dalam konteks penegakan hukum pidana kepada lembaga penegak hukum pidana tertentu. Dan itu kita kita tidak harapkan bersama, tegas Anwar kembali.

Usai kegiatan berlangsung, Ketua DPP LIDIK PRO Sulsel Muh Kemal Situru, S.Pd.,M.Si saat dimintai keterangannya setelah sukses mengadakan kegiatan workshop bekerjasama dengan pihak kampus UIT pada prodi magister hukum, mengawali ucapan terimah kasih dan apresiasinya kepada kampus UIT Makassar melalui Prodi Magister Hukum atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik dan lancar.

“Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan lancar dengan kerjasama kami dengan Doktor Patawari, SHI.,MH selaku ketua Prodi Magister Hukum yang juga adalah direktur Patawari Law Firm, kendati beliau pada hari ini tidak berada di acara workshop dikarenakan beliau sedang melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekkah dan baru berangkat kemarin, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami sepenuhnya untuk mensukseskan kegiatan ini,” tambah Kemal Situru.

Kemal Situru juga dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terimah kasih kepada pihak yang ikut mensukseskan serta mendukung terselenggaranya workshop ini, baik itu LSM Leskap, Patawari Law Firm, asosiasi JOIN (Jurnalis Online Indonesia) Sulsel, media online beritapers.com, suaralidik.com, youtube channel pewarta TV, serta media online lainnya yang ikut terlibat langsung dalam kegiatan workshop, tutup Kemal Situru.(*)

Senin, 24 Februari 2025

Polres Soppeng Gelar Zoom Meeting Peluncuran Program Ketahanan Pangan dan MBG


Soppeng, Teropongsulawesi.com, Polres Soppeng Polda Sulsel melaksanakan Zoom meeting Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sapta Dewi Magdalena. Senin, 24 Februari 2025.


Dalam kegiatan ini, Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., hadir bersama dengan PLT Kepala DTPHPKP Kabupaten Soppeng, Ariyandi Arif, S.IP., MM, serta jajaran Kabid, para PJU Polres Soppeng, dan para pengurus Bhayangkari Cabang Soppeng.

Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari ini dilakukan secara serentak di seluruh Polres Jajaran Polri oleh Ibu Ketua Umum Bhayangkari. 

Kegiatan ini juga diisi dengan dialog interaktif dengan beberapa Polda dan Satdik yang ditunjuk.

Menurut Kapolres Soppeng, Tujuan kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan Program Polri mendukung ketahanan pangan pada Program PPB (Pekarangan Pangan Bergizi) untuk pemenuhan pangan kebutuhan rumah tangga dan pemenuhan bahan baku makan bergizi gratis.

Kegiatan ini diharapkan Program Pekarangan Pangan Lestari dapat berjalan efektif dan efisien dalam mendukung ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jumat, 14 Februari 2025

'Dominus Litis' Jadi Perdebatan dalam RKUHAP, Ini Pandangan Wakil Dekan UIM

Makassar, Teropongsulawesi.com, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) saat ini menjadi perhatian kalangan akademisi di Indonesia. Beragam pendapat soal peran dominus litis Kejaksaan dalam proses peradilan pidana melalui revisi kitab undang-undang hukum acara pidana.(14/2/2025).

Sejumlah praktisi hukum yang ada di Kota Makassar juga angkat bicara menyikapi soal asas dominus litis pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Sebelumnya, beberapa praktisi hukum menilai bahwa hal yang paling berbahaya ketika jaksa mendapat kewenangan sebagai penyidik merangkap penuntut, dikhawatirkan terjadinya kewenangan yang berlebih. 

Sebaiknya polisi difokuskan sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, Dr. Andi Arfan Sahabuddin, SH.,MH saat dimintai pendapatnya, mengungkapkan bahwa asas dominus litis dimana poin yang didukung oleh Doktor Andi Irfan Sahabuddin yakni pada posisi kepolisian tetap berada dalam sebuah tupoksi penyelidikan.

Sementara, untuk jaksa menurut Doktor Andi Arfan tetaplah kejaksaan dalam ruang lingkup tupoksinya sebagai penuntut umum, dan tetap mengekedepankan keadilan, independensi, dan objektifitas, terangnya.

Jangan sampai asas dominus litis ini merusak sistem hukum yang sudah ada, jangan sampai ini menciptakan ketidakseimbangan serta ketidakadilan dalam proses peradilan pidana, tegasnya lagi.

Maka, penyidikan perkara tetap dipegang oleh Kepolisian Republik Indonesia.

RUU KUHAP harus mempertegas hukum. Pemfungsian kembali asas difresiansi dan saling menghormati dalam satu tujuan penegakan hukum penting.

Revisi UU Kejaksaan ini terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Para akademisi dan praktisi hukum sepakat bahwa revisi ini perlu dikaji ulang dengan lebih mendalam, serta melibatkan partisipasi publik secara luas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang. 

Di tengah polemik ini, para pakar berharap agar Presiden memberikan arahan yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum revisi ini disahkan. (KML)

Rabu, 12 Februari 2025

Sah, Andi Nirwan Ranggong Resmi Pimpin IOF Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Pengurus Indonesia Offroad Federation (IOF) Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) II untuk memilih ketua periode 2025-2029 yang dilangsungkan di Café S75, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae Sidrap. Rabu (12/2/2025). 

Muscab yang diikuti anggota klub offroad yang bernaung di bawah Pengcab IOF Sidrap ini, secara aklamasi meilih H. Andi Nirwan Ranggong, S.T., M.M., sebagai ketua.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidrap, Patriadi, yang hadir dalam acara mengapresiasi pelaksanaan muscab.

"Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyambut baik serta mengapresiasi kegiatan Muscab pemilihan Ketua IOF Sidrap periode 2025-2029," ujarnya.


Ia berharap agar IOF Sidrap dapat semakin aktif dalam mengembangkan olahraga offroad serta berperan dalam memajukan pariwisata dan perekonomian daerah melalui berbagai kegiatan otomotif.

"Selamat kepada ketua yang terpilih. Saya yakin IOF ini dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Sidrap," ujar Patriadi.

Muscab turut dihadiri Ketua Pengurus Daerah IOF Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Umum H. Yudi Rakapale, Ketua Panitia Muscab, Andi Ahmadi, serta jajaran pengurus IOF Sidrap.

(Red/Humaskab)
© Copyright 2019 TEROPONG SULAWESI | All Right Reserved