Tiga Nama Pilihan IAS Mulai Terbaca, Nurmal Idrus: Ini Kombinasi yang Saling Menguatkan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Arah kepengurusan baru DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai menunjukkan bentuk. Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) disebut telah mengerucutkan pilihan pada tiga figur untuk mengisi posisi strategis dalam struktur KSB.

Mereka adalah Supriansa untuk Ketua Harian, Rahman Pina sebagai Sekretaris, dan Amirullah Nur Saenong sebagai Bendahara.

Komposisi ini mendapat penilaian positif dari Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus. Ia melihat ketiga figur tersebut memiliki modal yang berbeda sehingga berpotensi menjadi satu kesatuan yang kuat dalam menopang kepemimpinan IAS.

“Saya kira itu komposisi terbaik. Ketiganya memiliki karakter dan kapasitas yang saling melengkapi,” ujar Nurmal. Minggu (6/9/2026). 

Menurut dia, pilihan Supriansa sebagai Ketua Harian memiliki arti penting bagi konsolidasi internal Golkar Sulsel. Posisi tersebut membutuhkan figur yang mampu bergerak aktif dan menjembatani kepentingan berbagai kelompok di internal partai.

“Supriansa bisa memback up IAS dalam membingkai kepengurusan Golkar Sulsel yang masih terserak,” katanya.

Nurmal menilai Ketua Harian harus memiliki kemampuan politik yang cukup untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan ketika Ketua DPD I berada dalam agenda politik yang lebih luas.

“Ketua harian bukan sekadar posisi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak organisasi,” jelasnya.

Nama Rahman Pina dinilai memiliki karakter berbeda. Pengalaman dalam organisasi politik dan pengalaman sebagai pimpinan DPRD menjadi modal yang dianggap relevan untuk posisi Sekretaris.

Bagi Nurmal, sekretaris merupakan posisi yang sangat menentukan karena berada di antara keputusan politik dan implementasi organisasi.

“Rahman Pina punya pengalaman sebagai sekretaris dan juga pengalaman sebagai pimpinan DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman tersebut dibutuhkan agar keputusan-keputusan politik IAS tidak berhenti pada level wacana, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kerja organisasi.

“Sekretaris harus mampu menerjemahkan keputusan politik ketua menjadi kerja organisasi yang konkret,” katanya.

Sementara itu, Amirullah Nur Saenong dipandang memiliki peran penting jika ditempatkan sebagai Bendahara.

Nurmal mengatakan, soliditas partai tidak hanya membutuhkan kekuatan politik dan konsolidasi organisasi, tetapi juga tata kelola keuangan yang baik.

“Amirullah Nur akan menjadi salah satu penopang finansial kepengurusan yang solid,” katanya.

Ia menekankan bahwa struktur partai sebesar Golkar Sulsel membutuhkan pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan mampu mendukung berbagai agenda organisasi.

Menurut Nurmal, jika tiga nama tersebut benar-benar ditetapkan, IAS telah memiliki fondasi awal yang cukup kuat untuk menjalankan kepengurusan baru.

Namun, ia mengingatkan agar komposisi tersebut tidak berhenti sebagai pembagian posisi. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana IAS menyusun struktur di bawahnya sehingga seluruh kekuatan internal Golkar tetap mendapatkan ruang.

“Kalau tiga nama ini benar-benar masuk dalam posisi KSB, IAS sudah memiliki mesin awal yang cukup kuat,” ujarnya.

Nurmal menilai pekerjaan terbesar IAS setelah Musda adalah membangun kembali kohesi internal.

“Golkar Sulsel tidak kekurangan orang hebat. Tantangannya adalah bagaimana orang-orang hebat itu bisa ditempatkan dalam satu orkestrasi yang sama,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai Ketua, Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara harus menjadi pusat koordinasi yang mampu merangkul berbagai kelompok.

“Ketua, ketua harian, sekretaris dan bendahara harus menjadi simpul yang mampu mengikat seluruh kelompok,” pungkasnya.

Dengan mencuatnya tiga nama tersebut, pertarungan berikutnya bukan lagi sekadar soal siapa yang duduk di KSB. Perhatian kini tertuju pada bagaimana IAS menyusun struktur lengkap Golkar Sulsel dan membuktikan kemampuannya meramu berbagai kekuatan menjadi satu mesin politik yang solid.

(Taggi)

RSUP Wahidin Cek Kesiapan RSUD La Temmamala, Layanan Kanker, Jantung hingga Stroke Diperkuat

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Soppeng memasuki tahap penting. Tim RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan visitasi dan advokasi ke RSUD La Temmamala Soppeng untuk melihat langsung kesiapan rumah sakit dalam penguatan jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).

Kegiatan berlangsung Jumat (4/9/2026), sehari setelah RSUD La Temmamala mendapat tambahan fasilitas kesehatan berupa CT Scan yang diresmikan Bupati Soppeng, Kamis (3/9/2026). Fasilitas CT Scan tersebut menjadi salah satu penguatan layanan diagnostik di rumah sakit daerah.

Ketua Tim Visitasi, dr. Abdul Muis, Sp.S(K), mengatakan kehadiran tim RSUP Wahidin merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi rumah sakit jejaring dalam memberikan pelayanan pada sejumlah penyakit prioritas.

“Visitasi ini dalam rangka mendukung penguatan RS Jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA,” ujarnya.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ, menyambut baik proses pendampingan tersebut.

Menurutnya, visitasi dari RSUP Wahidin menjadi kesempatan bagi RSUD La Temmamala untuk mendapatkan masukan langsung terkait pengembangan pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Visitasi atas kesediaannya datang di RSUD La Temmamala untuk penguatan RS Jejaring. Kami berharap melalui visitasi ini dapat memperoleh masukan, arahan dan saran terkait pengembangan pelayanan di RS,” katanya.

Ia juga menyinggung dukungan pemerintah terhadap peningkatan fasilitas RSUD La Temmamala, termasuk bantuan CT Scan yang diterima pada 2026 dan kini telah difungsikan.

Kehadiran CT Scan menjadi tambahan penting bagi layanan diagnostik rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Soppeng sebelumnya menyebut perangkat tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapat akses pemeriksaan yang lebih cepat dan tidak selalu harus dirujuk ke luar daerah.

Setelah pembukaan dan pemaparan, Tim Visitasi RSUP Wahidin langsung melakukan penelusuran ke berbagai unit pelayanan.

Tim mendatangi IGD Umum, IGD PONEK, Poliklinik, ruang rawat inap hingga kamar bersalin.

Penelusuran kemudian berlanjut ke sejumlah fasilitas penunjang dan layanan khusus, mulai dari Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Cathlab Jantung, Rehabilitasi Medik Neurologi hingga Kamar Operasi.

Tidak hanya itu, Ruang Hemodialisa, ICU, CVCU dan NICU juga menjadi bagian dari unit yang ditinjau.

Penelusuran lapangan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pelaksanaan pelayanan yang berkaitan dengan pengampuan KJSU-KIA.

Dengan metode tersebut, kondisi pelayanan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan rekomendasi penguatan rumah sakit.

Usai seluruh unit ditelusuri, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Exit Conference.

Pada sesi tersebut, Tim Visitasi menyampaikan hasil penelusuran kepada jajaran RSUD La Temmamala. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta penyusunan rencana tindak lanjut.

Momentum ini menjadi penting bagi RSUD La Temmamala untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus meningkatkan kesiapan sebagai bagian dari jejaring pelayanan kesehatan.

Dengan penguatan jejaring bersama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan dukungan fasilitas yang semakin lengkap, RSUD La Temmamala diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan komprehensif bagi masyarakat Soppeng.

Terutama untuk penanganan kasus kanker, jantung, stroke, uronefrologi serta kesehatan ibu dan anak yang membutuhkan pelayanan terintegrasi dan sistem rujukan yang kuat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Visitasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Direktur RSUD La Temmamala beserta jajaran manajemen, Ketua Komite Medik, dokter spesialis, dokter umum serta kepala ruangan yang terlibat dalam pelayanan.

Sumber: Humas RSUD La Temmamala

MTsN Soppeng Tundukkan Persaingan di Cadika, Juara Umum I Penggalang Kemah Pramuka Madrasah Sulsel

Gowa, Teropongsulawesi.com, Prestasi membanggakan kembali datang dari Kabupaten Soppeng. Kontingen MTs Negeri Soppeng sukses menempati posisi teratas dan meraih Juara Umum I Tingkat Penggalang pada Kemah Pramuka Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan 2026 di Bumi Perkemahan Cadika, Gowa.

Bukan tanpa alasan kontingen MTsN Soppeng mampu berdiri di podium tertinggi. Sejumlah kategori berhasil ditaklukkan dengan hasil gemilang.

Pada lomba Tapak Perkemahan Putra, MTsN Soppeng keluar sebagai Juara I. Hasil serupa kembali diraih pada Tapak Perkemahan Putri, yang juga berhasil diamankan sebagai Juara I.

Sementara pada kategori Yel-Yel Tingkat Penggalang, kontingen MTsN Soppeng berhasil meraih Juara II.

Rangkaian hasil tersebut menjadi modal penting bagi MTsN Soppeng untuk mengunci gelar Juara Umum I Penggalang dalam ajang yang mempertemukan kontingen pramuka madrasah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Kekuatan MTsN Soppeng terlihat dari kedisiplinan peserta dalam mengelola tapak perkemahan. Kerapian, kebersihan, ketertiban, serta kekompakan menjadi bagian yang diperhitungkan dalam perlombaan.

Semangat yang sama juga terlihat ketika para siswa tampil dalam lomba yel-yel. Energi, kreativitas dan kekompakan berhasil ditampilkan hingga membawa mereka meraih posisi kedua.

Capaian tersebut sekaligus menjadi buah dari persiapan yang dilakukan secara serius. Latihan intensif, pendampingan pembina, kekompakan peserta dan dukungan keluarga besar madrasah menjadi bagian dari perjalanan kontingen hingga berhasil membawa pulang gelar juara umum.

Kepala MTsN Soppeng, Siliwarni Karim, menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh siswa, pembina dan pendamping.

“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan kekompakan seluruh siswa, pembina, serta pendamping. Prestasi ini bukan hanya membanggakan MTsN Soppeng, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Soppeng di tingkat Sulawesi Selatan,” ujar Siliwarni Karim, Sabtu (5/9/2026).

Ia berharap prestasi tersebut tidak berhenti sebagai sebuah kemenangan, tetapi menjadi penyemangat bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan berani bersaing di berbagai ajang.

Bagi MTsN Soppeng, pengalaman di Cadika Gowa juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Pramuka tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga menanamkan disiplin, kemandirian, tanggung jawab, kepemimpinan dan kerja sama.

Dengan raihan Juara I Tapak Perkemahan Putra, Juara I Tapak Perkemahan Putri dan Juara II Yel-Yel, MTsN Soppeng akhirnya pulang membawa predikat Juara Umum I Penggalang.

Sebuah pembuktian bahwa slogan “Datang untuk berproses, pulang membawa prestasi” benar-benar diwujudkan di medan perkemahan.

(Taggi)

Tampil Menonjol di Tengah 148 Peserta, Kepala SDN 202 Walennae Soppeng Raih Predikat Terbaik

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Persaingan ketat dalam Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat Sulawesi Selatan berakhir manis bagi Kabupaten Soppeng.

Rahmaningsi, S.Pd., Kepala SD Negeri 202 Walennae, berhasil meraih predikat peserta terbaik dalam pelatihan yang diikuti 148 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Predikat tersebut diraih setelah Rahmaningsi mengikuti seluruh rangkaian pelatihan selama 10 hari yang berlangsung di Makassar sejak 24 Agustus 2026 hingga ditutup pada Jumat (4/9/2026).

Capaian itu sekaligus membawa nama Soppeng menonjol di antara peserta yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Pelatihan BCKS diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Sulawesi Selatan.

Program tersebut diikuti guru-guru yang sebelumnya telah melewati proses seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai peserta pengembangan calon kepala sekolah.

Selama pelatihan, peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan teori. Materi kepemimpinan dan pengelolaan satuan pendidikan juga dipadukan dengan praktik lapangan melalui kegiatan shadowing.

Peserta mengunjungi sejumlah sekolah sasaran untuk mengamati secara langsung praktik kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan sekolah, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan satuan pendidikan.

Dalam rangkaian pelatihan tersebut, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) Kemendikdasmen, Dr. Iwan Junaedi, turut memberikan penguatan terkait kebijakan pendidikan.

Bukan Sekadar Predikat

Predikat peserta terbaik yang diraih Rahmaningsi menjadi capaian penting bagi Kabupaten Soppeng.

Pasalnya, penghargaan tersebut diraih di tengah proses pelatihan yang melibatkan 148 peserta se-Sulsel dengan latar belakang dan pengalaman pendidikan dari berbagai daerah.

Rahmaningsi saat ini menjabat Kepala SD Negeri 202 Walennae Kabupaten Soppeng. Ia juga dikenal sebagai salah satu inovator daerah yang aktif dalam pengembangan pendidikan.

Prestasi tersebut menjadi tambahan rekam jejak Rahmaningsi dalam kapasitasnya sebagai pendidik sekaligus pemimpin satuan pendidikan.

Bagi Kabupaten Soppeng, capaian itu menjadi kabar positif di tengah upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah.

Pelatihan BCKS sendiri menjadi bagian dari proses penyiapan calon kepala sekolah dalam sistem penugasan kepala sekolah yang diterapkan Kemendikdasmen.

Melalui proses tersebut, calon kepala sekolah dipersiapkan agar memiliki kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta kesiapan dalam mengelola satuan pendidikan.

Dari 148 peserta yang mengikuti pelatihan, Rahmaningsi berhasil keluar sebagai salah satu yang terbaik dan membawa nama Soppeng ke panggung prestasi pendidikan tingkat Sulawesi Selatan.

(Taggi)

Petani Laoli Cari Jalan Damai ke Kedatuan Luwu, Sosiolog Unhas Soroti Kebuntuan Penyelesaian Konflik

Makassar, Teropongsulawesi.com, Langkah petani Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mendatangi Kedatuan Luwu untuk mengadukan konflik agraria yang mereka hadapi dinilai menunjukkan adanya kebuntuan dalam proses penyelesaian melalui jalur formal.

Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, M.Si., menilai pilihan masyarakat tersebut tidak bisa serta-merta dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

Koordinator Program Studi S3 Sosiologi Unhas itu melihat kedatangan petani Laoli ke Istana Kedatuan Luwu sebagai upaya mencari ruang dialog yang dinilai lebih dekat dengan modal sosial dan budaya masyarakat setempat.

“Keputusan mendatangi institusi adat Kedatuan Luwu menunjukkan adanya kelelahan dan kebuntuan struktural,” ujar Rahmat di Makassar, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, masyarakat akar rumput sering menghadapi keterbatasan ketika harus berhadapan dengan mekanisme formal yang panjang dan prosedural.

“Prosedur formal negara sering kali dirasa terlalu kaku, prosedural, atau asimetris bagi kelompok akar rumput,” katanya.

Sudah Mengadu ke Sejumlah Lembaga

Sebelum mendatangi Kedatuan Luwu, masyarakat petani Laoli mengaku telah menempuh sejumlah jalur untuk mendapatkan penyelesaian.

Hal itu tertuang dalam surat permohonan audiensi kepada Datu Luwu tertanggal 1 Agustus 2026.

Dalam surat tersebut, petani menyebut telah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, berdialog dengan DPRD Luwu Timur, mengadukan persoalan kepada DPRD Sulawesi Selatan, menempuh upaya hukum, hingga melapor ke Komnas HAM.

Namun, berbagai langkah tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang mereka harapkan.

Pada saat yang sama, masyarakat mengaku proses pengosongan lahan telah berlangsung dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan keluarga mereka.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong mereka mencari ruang lain untuk menyampaikan persoalan.

Kedatuan Luwu Bukan Lembaga Peradilan

Rahmat menilai masyarakat Laoli justru menunjukkan pemahaman mengenai posisi Kedatuan Luwu.

Kedatangan mereka bukan untuk meminta Datu Luwu memutuskan siapa yang benar atau salah dalam sengketa pertanahan.

“Hal ini tentu saja bukan upaya melawan negara atau mencari pengadilan tandingan. Secara sosiologis, warga sedang menggunakan ‘modal sosial’ dan sejarah kultural,” jelasnya.

Menurut Rahmat, Kedatuan Luwu memiliki posisi sebagai otoritas moral yang dapat membantu membuka ruang komunikasi di antara pihak-pihak yang berkonflik.

“Kedatuan diposisikan sebagai otoritas moral yang dapat memfasilitasi dialog yang lebih egaliter,” ujarnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan isi surat petani Laoli. Mereka secara tegas menyatakan memahami bahwa Kedatuan Luwu bukan lembaga peradilan maupun pemerintahan yang memiliki kewenangan memutus perkara pertanahan.

Mereka hanya meminta nasihat, pertimbangan, dan kemungkinan fasilitasi dialog yang dapat menghadirkan penyelesaian secara damai dan bermartabat.

Konflik Tak Sekadar Soal Tanah

Persoalan yang dihadapi petani Laoli, kata Rahmat, tidak dapat dilihat hanya dari sisi kepemilikan atau penguasaan lahan.

Ada persoalan kehidupan keluarga, sumber penghidupan, rasa keadilan, serta hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

Karena itu, ketika masyarakat datang ke Kedatuan Luwu, langkah tersebut mempunyai makna sosial yang lebih luas.

Mereka menggunakan modal sosial dan sejarah kultural yang masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat Tana Luwu.

Dalam suratnya, petani Laoli juga menempatkan Kedatuan Luwu sebagai bagian dari ruang sosial yang selama ini dipercaya menjaga nilai musyawarah, persaudaraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat.

Audiensi yang berlangsung Jumat, 21 Agustus 2026, kemudian menjadi bagian dari upaya membuka kembali komunikasi tersebut.

Langkah itu tidak berarti masyarakat meninggalkan hukum negara ataupun menggantikan proses hukum dengan mekanisme adat.

Sebaliknya, mereka berharap nilai-nilai adat dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih.

Jangan Sampai Konflik Meledak

Di tengah proses pencarian penyelesaian, Rahmat meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan persuasif.

Ia secara khusus mengingatkan agar tidak ada intimidasi maupun tindakan pengosongan lahan secara paksa selama proses mediasi berlangsung.

“Selama proses mediasi berlangsung, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menghentikan segala bentuk intimidasi dan upaya pengosongan lahan secara paksa,” tegasnya.

Rahmat menilai pendekatan represif justru dapat memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Tindakan represif hanya akan mempertebal trust issue masyarakat terhadap negara dan memicu konflik terbuka,” katanya.

Menurutnya, konflik agraria selalu memiliki dimensi sosial yang kompleks. Selain status hukum tanah, terdapat kepentingan pembangunan, sumber penghidupan masyarakat, relasi kekuasaan, serta rasa keadilan.

Karena itu, penyelesaian yang hanya mengandalkan kekuatan administratif atau hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat berisiko membuat konflik semakin panjang.

Kedatuan Luwu, dalam konteks ini, dapat menjadi ruang tambahan untuk membangun komunikasi.

Bukan sebagai pengadilan tandingan, melainkan sebagai ruang moral dan kultural untuk mempertemukan suara-suara yang selama ini belum menemukan titik temu.

Bagi petani Laoli, mengetuk pintu Kedatuan Luwu bukan berarti meninggalkan negara.

Mereka justru sedang mencari cara agar dialog kembali terbuka ketika berbagai jalur formal yang telah ditempuh belum memberikan penyelesaian yang mereka harapkan.

Pada akhirnya, persoalan tersebut bukan hanya tentang siapa menguasai tanah, tetapi juga bagaimana rasa keadilan, martabat, dan keberlangsungan hidup masyarakat tetap menjadi bagian dari proses penyelesaiannya.

(Tim)

PJI Sulsel Apresiasi Polda Jabar Bongkar Passobis Sidrap, Koordinasi dengan Polda Sulsel Dipertanyakan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pengungkapan sindikat penipuan daring atau passobis asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat mendapat apresiasi dari Humas Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Dzoel SB.

Meski demikian, keberhasilan tersebut turut memunculkan sorotan mengenai koordinasi penanganan kejahatan siber lintas wilayah. Sebab, jaringan yang beroperasi dari Sidrap itu justru dibongkar langsung oleh aparat Polda Jawa Barat.

Dzoel SB mempertanyakan sejauh mana koordinasi Polda Jabar dengan Polda Sulsel maupun Polres Sidrap sebelum dilakukan penindakan.

“PJI Sulsel mengapresiasi langkah tegas Polda Jawa Barat. Namun, ketika aktivitas para terduga pelaku berada di Sidrap, publik tentu ingin mengetahui bagaimana koordinasi dengan Polda Sulsel dan Polres Sidrap,” ujar Dzoel SB. Selasa (25/8/2026). 

Menurutnya, persoalan tersebut penting dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Ini bukan untuk mendiskreditkan institusi kepolisian di Sulsel. Justru transparansi diperlukan agar masyarakat memahami bagaimana mekanisme koordinasi dalam mengungkap kejahatan siber yang melibatkan wilayah hukum berbeda,” katanya.

20 Orang Diamankan, 12 Jadi Tersangka

Dalam operasi tersebut, aparat Polda Jabar mengamankan sekitar 20 orang di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas sindikat. Setelah pemeriksaan dan pencocokan dengan alat bukti, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Ke-12 tersangka masing-masing berinisial UR, BS, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MDH.

Mereka diduga menjalankan peran berbeda, mulai dari penyedia akun, pembuat unggahan kendaraan fiktif hingga operator yang berkomunikasi dengan calon korban.

Kasus tersebut terungkap setelah Polda Jabar menerima dua laporan polisi dari korban berinisial FFK dan NM. Penelusuran siber kemudian mengarahkan penyidik ke Kabupaten Sidrap dan dilakukan penindakan pada 12 Agustus 2026.

Modus Jual Mobil Murah, Ngaku Anggota TNI

Sindikat tersebut diduga menggunakan Facebook untuk menawarkan mobil dengan harga jauh di bawah pasaran.

Calon korban kemudian diarahkan berkomunikasi melalui pesan pribadi hingga WhatsApp. Untuk meningkatkan kepercayaan, salah satu pelaku diduga mengaku sebagai anggota TNI dan menggunakan foto maupun pakaian dinas.

Pelaku bahkan melakukan video call dengan mengenakan seragam TNI. Polisi juga menemukan benda yang tampak seperti senjata api dalam materi yang digunakan pelaku, namun benda tersebut ternyata merupakan senjata mainan.

Setelah korban percaya, pelaku mengirimkan video yang seolah-olah memperlihatkan kendaraan sedang dikemas untuk dikirim melalui jasa kargo.

Padahal, video tersebut diduga dibuat di sebuah rumah dan bukan di fasilitas pengiriman kendaraan.

Korban kemudian diarahkan mentransfer uang ke rekening tertentu.

Dari dua laporan yang ditangani, FFK mengalami kerugian Rp19.941.774, sedangkan NM mengalami kerugian Rp20.354.459. Total kerugian kedua korban mencapai lebih dari Rp40 juta.

PJI Minta Kejahatan Siber Ditangani Terpadu

Dzoel menilai kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kejahatan siber tidak lagi mengenal batas wilayah. Pelaku dapat beroperasi dari satu daerah, sementara korban berada di provinsi lain.

Karena itu, menurutnya, koordinasi antara kepolisian daerah menjadi bagian penting dalam memutus jaringan penipuan daring.

“Jangan sampai kejahatan siber berkembang karena adanya celah koordinasi. Aparat harus bergerak bersama, saling berbagi informasi dan memastikan setiap jaringan yang terungkap dapat ditelusuri hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur penawaran kendaraan dengan harga tidak masuk akal di media sosial.

“Kalau harga terlalu murah, masyarakat harus waspada. Jangan hanya percaya karena seseorang memakai seragam atau mengaku sebagai aparat. Identitas harus diverifikasi dan transaksi dilakukan dengan mekanisme yang aman,” pungkas Dzoel.

(AP)

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Hadiri MTQ KORPRI Nasional, Ribuan ASN Padati Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng hadir di tengah semarak pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (24/8/2026) malam.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam agenda nasional tersebut menegaskan posisi pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus pembinaan karakter aparatur sipil negara (ASN).

MTQ KORPRI Nasional 2026 dibuka Menteri Agama RI Prof. KH Nasaruddin Umar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI turut hadir dalam acara tersebut.

Mengusung tema “ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh”, MTQ kali ini bukan sekadar seremoni. Ribuan ASN dari berbagai daerah dan kementerian berkumpul di Sulawesi Selatan untuk mengikuti kompetisi sekaligus memperkuat silaturahmi.

Rekor Peserta, 117 Kafilah Turun Bertanding

MTQ VIII KORPRI Nasional mencatat jumlah peserta terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraannya.

Sebanyak 1.173 peserta yang tergabung dalam 117 kafilah hadir mewakili 38 provinsi serta 77 kementerian dan lembaga. Mereka didampingi 465 official.

Sebelum pembukaan, seluruh kafilah mengikuti defile pada Senin siang. Pemandangan ribuan peserta dari berbagai daerah tersebut menjadi salah satu daya tarik penyelenggaraan MTQ di Sulawesi Selatan.

Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dipercaya sebagai tuan rumah bersama. Perlombaan dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 Agustus 2026.

Hadiah Tembus Rp2 Miliar

Persaingan para peserta juga semakin menarik dengan hadiah yang disiapkan panitia. Total penghargaan mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bahkan memberikan bonus tambahan. Juara umum mendapat paket umrah, peringkat kedua umum memperoleh satu unit sepeda motor listrik, sementara 10 unit sepeda disiapkan sebagai hadiah tambahan.

Beberapa sepeda bahkan langsung diberikan kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan spontan saat acara pembukaan.

Namun, di balik kemeriahan tersebut, pesan utama MTQ tetap berada pada pembentukan karakter ASN. Tema “ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh” menempatkan nilai agama bukan hanya sebagai simbol seremoni, tetapi sebagai landasan moral dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

Kehadiran Bupati Soppeng Suwardi Haseng di pembukaan MTQ menjadi bagian dari momentum tersebut. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya hadir ketika kegiatan berlangsung, tetapi juga membawa semangat dan nilai-nilai Al-Quran ke dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 selanjutnya memasuki fase perlombaan hingga 29 Agustus. Makassar dan Pangkep menjadi saksi berkumpulnya ribuan ASN dalam satu panggung nasional yang menggabungkan kompetisi, spiritualitas, dan pengabdian.

(Taggi)

Borong Medali di Kejurda INKANAS, Ranting Khusus Batalyon C Pelopor Bone Sabet Juara Umum III Kategori Polri

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone pada ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) INKANAS Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series II Piala Dansat Brimob Polda Sulawesi Selatan 2026 yang berlangsung di GOR JK Arenatorium Universitas Hasanuddin, Makassar. Kejuaraan tersebut digelar selama 24–26 Juli 2026.

Berkat penampilan impresif para atletnya, kontingen berhasil meraih Juara Umum III Kategori Polri, sekaligus membawa pulang sejumlah medali dari kategori Open maupun Polri.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa pembinaan karate di lingkungan Batalyon C Pelopor Bone berjalan secara konsisten dan mampu melahirkan atlet-atlet yang siap bersaing di tingkat provinsi.

Pada kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan itu, Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone menurunkan 21 atlet, terdiri atas 14 atlet kategori Open dan 7 atlet kategori Polri. Mereka tampil pada 32 kelas pertandingan, baik nomor kata maupun kumite.

Hasilnya, para atlet mampu menunjukkan performa terbaik hingga mengantarkan kontingen meraih prestasi membanggakan.

Di kategori Open, Radja Adityawarman sukses mempersembahkan medali perak setelah meraih Juara II Kumite Perorangan Putra +76 kilogram.

Sementara medali perunggu disumbangkan oleh Muh. Gian Algifari pada nomor Kata Perorangan Putra Pra Pemula. Muh. Gian Algifari bersama Salman dan A. Rafah juga berhasil meraih Juara III Kata Beregu Putra Pra Pemula.

Prestasi lainnya diraih Rifqi yang finis di posisi ketiga Kumite Pra Usia Dini Putra -25 kilogram, Nur Fatwatulwaqiah pada Kumite Pemula Putri -52 kilogram, serta Aqila pada Kumite Kadet Putri +60 kilogram.

Pada kategori Polri, Bripda Aldi menjadi bintang kontingen setelah tampil dominan dan keluar sebagai Juara I Kumite Perorangan Polri -80 kilogram. Atas penampilan gemilangnya, ia juga dinobatkan sebagai Best of The Best Polri, penghargaan tertinggi bagi atlet terbaik di kategori Polri.

Sementara itu, Bripda Ishan A. turut menyumbangkan medali perunggu melalui nomor Kata Perorangan Putra Polri.

Head Coach Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone, Senpai Muldiyana, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari latihan yang disiplin, kerja sama tim, dan dukungan dari seluruh pihak.

"Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras seluruh keluarga besar Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone. Terima kasih kepada Ketua Ranting Khusus Kompol Rudi Mandaka, S.H., mantan Danyon AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si., para pelatih pendamping Senpai Rafika dan Senpai Hilmi, seluruh atlet, orang tua, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan mencetak karateka yang mampu mengharumkan nama Bone, Sulawesi Selatan, hingga Indonesia," ujarnya.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan Ketua Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone, Kompol Rudi Mandaka, S.H., yang terus memberikan perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk mendukung kebutuhan kontingen selama mengikuti kejuaraan.

Apresiasi turut datang dari mantan Komandan Batalyon C Pelopor Bone, AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si., yang menilai prestasi tersebut merupakan hasil dari kedisiplinan, semangat juang, dan kekompakan seluruh tim.

Dengan raihan Juara Umum III Kategori Polri serta sederet medali pada kategori Open dan Polri, Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone semakin menegaskan diri sebagai salah satu dojo pembinaan karate yang terus melahirkan atlet-atlet berprestasi dan menjunjung tinggi sportivitas.

Semangat "Ewako... Pantang Pulang Sebelum Juara!" pun kembali menjadi penyemangat bagi para karateka Batalyon C Pelopor Bone untuk terus menorehkan prestasi pada ajang-ajang berikutnya.

(Red)

Baskom Bekas Jadi "Mesin" Pakan Ikan, Inovasi Mahasiswa KKN Unhas Tarik Perhatian Warga Desa Pitue

Pangkep, Teropongsulawesi.com,– Di saat harga pakan ikan terus melonjak, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas) menghadirkan solusi sederhana yang bisa diterapkan oleh setiap rumah tangga. Melalui budidaya tanaman air Lemna menggunakan baskom bekas, warga diajak memproduksi pakan alami ikan sendiri dengan biaya murah dan teknologi yang mudah diterapkan. Program ini merupakan bagian dari KKN Gelombang 116 Universitas Hasanuddin yang mengusung berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat di sejumlah desa.

Inovasi tersebut diperkenalkan Tim KKN Unhas Gelombang 116 dalam kegiatan sosialisasi budidaya Lemna di Dasa Wisma Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Selasa (21/7/2026). Sebanyak 15 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan anggota Dasa Wisma mengikuti pelatihan yang dikemas secara praktis, mulai dari penyampaian materi hingga demonstrasi langsung.

Program ini berangkat dari persoalan yang selama ini dihadapi para pembudidaya ikan tambak, yakni tingginya biaya pakan. Harga pakan komersial kini hampir mencapai Rp300 ribu per karung isi 30 kilogram, sehingga biaya produksi semakin membebani petani.

Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KKN menawarkan Lemna sebagai alternatif pakan alami yang mudah dibudidayakan di pekarangan rumah. Cukup menggunakan baskom bekas, air, pupuk organik, dan bibit Lemna, masyarakat sudah dapat menghasilkan pakan tambahan yang bernilai gizi tinggi.

"Lemna dipilih karena mudah dibudidayakan dan dapat membantu mengurangi biaya pembelian pakan ikan. Media tanamnya juga sangat sederhana sehingga siapa saja bisa mencobanya di rumah," ujar pemateri kegiatan, Andi Alifia Rifani Ukkas, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin.

Tak hanya menjelaskan teori, tim KKN juga mempraktikkan secara langsung cara menyiapkan media tanam, menebarkan bibit, hingga teknik perawatan agar Lemna tumbuh optimal. Peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan, bahkan beberapa di antaranya langsung berdiskusi mengenai peluang mengembangkannya di rumah masing-masing.

Dalam sesi tanya jawab, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai waktu panen. Lemna dapat dipanen dalam waktu sekitar tiga hingga tujuh hari, tergantung kondisi lingkungan budidaya. Tanaman tersebut dapat diberikan langsung kepada ikan dalam keadaan segar maupun dikeringkan untuk kemudian dicampurkan ke dalam pakan komersial.

Ketua BPD Desa Pitue, H. Bachtiar, mengapresiasi inovasi yang dibawa mahasiswa KKN Unhas. Menurutnya, budidaya Lemna merupakan solusi yang realistis karena memanfaatkan peralatan sederhana yang dimiliki hampir setiap rumah tangga.

"Kami akan mencoba membudidayakan Lemna terlebih dahulu di Dasa Wisma. Jika hasilnya baik, bibitnya akan kami bagikan kepada masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas," katanya.

Melalui program tersebut, Tim KKN Universitas Hasanuddin berharap masyarakat tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial, tetapi juga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pakan alami yang murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan inovasi sederhana ini, baskom bekas pun dapat berubah fungsi menjadi "pabrik" pakan ikan skala rumah tangga yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.

(Red)

Bupati Soppeng Teken Komitmen PM-AAS, Siap Wujudkan Pertanian Modern dan Swasembada Pangan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng bersama para kepala daerah se-Sulawesi Selatan menjadi bukti kuat komitmen daerah dalam menyukseskan transformasi pertanian berbasis teknologi yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penerapan PM-AAS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui mekanisasi, penggunaan teknologi modern, serta tata kelola budidaya yang lebih efektif dan efisien.

Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, akademisi, BUMN, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah menargetkan penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan mencapai 91.340 hektare pada tahun 2026. Target itu menjadi bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas satu juta hektare yang diharapkan mampu meningkatkan produksi beras, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain pemaparan target, rakor juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan pupuk, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Seluruh daerah didorong untuk bergerak secara serentak agar implementasi program berjalan optimal.

Momen penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng turut menandatangani dokumen komitmen sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan penerapan PM-AAS di daerah.

Komitmen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Soppeng siap mengambil peran strategis dalam transformasi pertanian modern. Dengan potensi lahan pertanian yang dimiliki serta dukungan pemerintah, Soppeng optimistis mampu meningkatkan produktivitas padi melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi.

Langkah ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, penerapan PM-AAS diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani, serta memperkuat kontribusi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

(Silviana) 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Sambut 11 Mahasiswa Asing Peserta Program Unhas, Bakal Belajar di Desa-Desa

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menerima kunjungan 11 mahasiswa asing peserta Nusantara International Summer Course on Public Health (NISC-PH) 2026 yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas). Penyambutan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (30/6/2026), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan lapangan program internasional tersebut.

Kehadiran mahasiswa dari berbagai negara itu menjadi bagian dari agenda pembelajaran berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Soppeng selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026.

Program ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai praktik kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan berbagai program kesehatan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang kembali memilih Kabupaten Soppeng sebagai salah satu lokasi kegiatan akademik bertaraf internasional.

Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan kerja sama internasional.

Ia mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kegiatan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai negara karena mampu menjadi media pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman, serta budaya.

Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berbagi praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam pembangunan kesehatan.

"Selamat datang di Kabupaten Soppeng. Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari masyarakat sekaligus mengenal budaya, kehidupan sosial, dan potensi daerah yang kami miliki," ujar Suwardi Haseng.

Bupati juga mengajak para peserta untuk menikmati keramahan masyarakat Soppeng selama mengikuti kegiatan lapangan. Menurutnya, interaksi langsung dengan masyarakat akan memberikan pengalaman berharga yang tidak diperoleh hanya melalui pembelajaran di ruang kelas.

Program NISC-PH 2026 sendiri merupakan agenda internasional tahunan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang mengusung konsep hybrid course and excursion. Sebelum memasuki kegiatan lapangan, seluruh peserta telah mengikuti proses pembelajaran daring pada 15 hingga 27 Juni 2026.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di sejumlah daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Soppeng pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Selama berada di Kabupaten Soppeng, para mahasiswa akan melakukan berbagai aktivitas akademik yang berfokus pada pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). Mereka akan melakukan observasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat, mengidentifikasi berbagai persoalan kesehatan di tingkat desa, mempelajari program pemberdayaan masyarakat, serta melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, peserta juga akan berdialog langsung dengan aparat pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan kesehatan diterapkan hingga tingkat komunitas.

Kegiatan tersebut dipadukan dengan program community outreach dan pertukaran budaya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa internasional diharapkan dapat memahami nilai-nilai sosial, budaya lokal, serta kearifan masyarakat Soppeng yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pembangunan kesehatan berbasis masyarakat.

Sebanyak 11 mahasiswa asing yang mengikuti kegiatan di Kabupaten Soppeng berasal dari Mahidol University dan Soonchunhyang University. Mereka bergabung bersama mahasiswa asing lainnya serta mahasiswa kelas internasional Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Rombongan didampingi sejumlah dosen FKM Unhas, yakni Prof. Anwar, Dr. Owildan Wisudawan, Dr. Hasnawati Amqam, Dr. Syamsuar, Basir, Nasrah, dan Dr. Rahayu Nurul Reski. Para dosen bertugas membimbing mahasiswa selama pelaksanaan pembelajaran lapangan, mulai dari proses observasi, pengumpulan data, hingga penyusunan refleksi hasil pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan, para peserta dibagi ke lima lokasi, yaitu Desa Ganra, Desa Kaca, Desa Manorang Salo, Kelurahan Lalabata Riaja, dan Desa Pesse. Di masing-masing wilayah tersebut mereka akan mempelajari kondisi kesehatan masyarakat, mengamati program pemberdayaan yang telah dijalankan pemerintah desa, serta berdiskusi bersama masyarakat mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

Hasil pengamatan yang diperoleh selama kegiatan nantinya akan menjadi bahan refleksi sekaligus pembelajaran mengenai penerapan konsep kesehatan masyarakat di lapangan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat akademik bagi para peserta, tetapi juga mempererat hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran mahasiswa internasional diharapkan semakin memperkenalkan Kabupaten Soppeng kepada dunia sebagai daerah yang terbuka terhadap kolaborasi global serta memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Melalui penyelenggaraan NISC-PH 2026, sinergi antara Universitas Hasanuddin, Pemerintah Kabupaten Soppeng, dan masyarakat diharapkan terus berkembang sehingga mampu melahirkan berbagai kerja sama yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperluas jejaring internasional di masa mendatang.

(Silviana)

Absennya Bupati Soppeng Bukan Masalah karena sudah berkomunikasi sebelum acara. Supriansa Tekankan Persatuan kader Golkar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Sil)

Silaturahmi Pelatih Ranting Khusus Batalyon C dengan Kabag Ops Brimob Polda Sulsel, Sinyal Kuat Lahirnya Generasi Prestasi Baru

Bone, Teropongsulawesi.com, Pertemuan hangat namun sarat makna terjadi antara Pelatih Ranting Khusus Batalyon C, Muldiyana, M.Pd., dengan Kabag Ops Brimob Polda Sulsel, AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si. Selasa (21/4/2026). 

Silaturahmi ini bukan sekadar temu biasa, tetapi menjadi sinyal kuat penguatan pondasi pembinaan menuju prestasi berkelanjutan bagi Ranting Khusus Sulawesi Selatan.

Dalam suasana penuh keakraban, keduanya terlihat berdiskusi intens terkait arah pengembangan organisasi dan pembinaan atlet muda.

Pertemuan tersebut sekaligus mempertegas komitmen untuk membangun sinergi yang lebih solid antara pelatih, pengurus, dan pembina demi melahirkan generasi unggul dari lingkungan Brimob.

Muldiyana menyampaikan bahwa semangat berbenah dan beraksi lebih baik harus terus dijaga agar pondasi yang telah dibangun tidak terputus oleh waktu.

Ia menilai, keberlanjutan pembinaan merupakan kunci utama dalam mencetak atlet-atlet muda yang mampu bersaing di tingkat daerah hingga nasional.

AKBP Nur Ichsan sendiri dikenal sebagai sosok yang pernah merintis Ranting Khusus Batalyon C Pelopor Bone pada masa jabatannya.

Dari proses pembinaan yang dilakukan saat itu, lahir sejumlah atlet remaja Brimob yang sukses menorehkan prestasi membanggakan, bahkan mampu membawa pulang gelar Juara Umum 2 dalam ajang kompetisi.

Fakta tersebut menjadi alasan kuat mengapa pertemuan ini dianggap strategis. Pengalaman dan rekam jejak pembinaan yang dimiliki AKBP Nur Ichsan dinilai mampu memperkuat arah pengembangan organisasi secara lebih terstruktur, sistematis, dan berdaya saing.

Tak hanya itu, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi untuk mendorong pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Fokusnya tidak hanya pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem pembinaan berjenjang yang mampu melahirkan regenerasi atlet secara konsisten.

Kehadiran AKBP Nur Ichsan yang digadang-gadang menjadi salah satu figur penting dalam kepengurusan cabang ranting khusus Sulsel membawa harapan baru.

Dukungan dan pengalamannya diyakini mampu meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus menjaga marwah organisasi tetap tinggi.

Dengan semangat kebersamaan yang kuat, kolaborasi antara pelatih dan pembina ini diyakini akan menjadi motor penggerak lahirnya prestasi-prestasi baru.

Sinergi yang terbangun juga diharapkan mampu memperluas ruang pembinaan, memperkuat mental atlet, serta meningkatkan daya saing di berbagai ajang.

Langkah awal ini menjadi penanda bahwa Ranting Khusus Batalyon C tidak hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga membangun visi jangka panjang menuju organisasi yang lebih profesional, solid, dan berprestasi.

Jika sinergi ini terus terjaga, bukan tidak mungkin Ranting Khusus Batalyon C Sulawesi Selatan kembali mencetak atlet-atlet muda potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Pertemuan sederhana ini pun berubah menjadi momentum besar menuju prestasi berkelanjutan.

(Red)

Ketua DPRD Soppeng Bergeser Tumbang Gowa Ambil Alih Panggung

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Status Ketua DPRD termuda di Sulawesi Selatan yang sebelumnya disandang Kabupaten Soppeng kini resmi tergeser Rekor tersebut berpindah ke Kabupaten Gowa.

Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam tercatat baru berusia 25 tahun Usia tersebut menjadikannya sebagai Ketua DPRD kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini.

Sebelumnya posisi itu dipegang oleh Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid yang berusia 26 tahun saat dilantik sebagai Ketua DPRD Soppeng.

Perubahan ini menandai bergesernya simbol kepemimpinan legislatif muda di Sulsel. Jika sebelumnya Soppeng menjadi sorotan karena dipimpin oleh Ketua DPRD dari kalangan usia sangat muda kini perhatian publik beralih ke Gowa.

Meski hanya terpaut satu tahun usia pergeseran ini cukup menyita perhatian warganet dan pemerhati politik daerah.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan semakin terbukanya ruang politik bagi generasi muda di tingkat kabupaten

Pengamat menilai, regenerasi di tubuh legislatif merupakan hal positif. Namun usia muda saja tidak cukup Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menghadirkan kinerja nyata dalam fungsi legislasi pengawasan dan penganggaran.

Dengan munculnya figur-figur muda di kursi pimpinan DPRD publik kini menanti pembuktian apakah kepemimpinan muda sekadar simbol regenerasi atau benar benar mampu membawa perubahan substantif bagi daerahnya masing-masing.

(AA) 

Tak Ada Gencatan Senjata Ruslan Effendi Ingatkan Polda Sulsel Segera Tetapkan Posisi Hukum

Ruslan Efendi Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Soppeng (ist). 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinamika politik di Kabupaten Soppeng kembali menjadi perhatian publik menyusul konflik yang terjadi antara Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid dengan Rusman yang diketahui merupakan PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng. 

Perseteruan yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir bahkan diibaratkan sejumlah kalangan seperti situasi tanpa “gencatan senjata” karena ketegangan yang dinilai terus berlanjut.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Soppeng, Ruslan Effendi, menilai kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak oleh semua pihak agar tidak berdampak lebih luas terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, konflik antar tokoh publik tidak seharusnya menyeret aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Psikologis ASN harus dihargai. Mereka bekerja menjalankan tugas negara, jadi tidak boleh ada intimidasi dalam bentuk apa pun selama mereka menjalankan tugas sesuai aturan,” ujarnya. Selasa (24/2/2026). 

Ruslan juga mengungkapkan bahwa sejak kasus ini mulai bergulir dalam proses hukum publik menyaksikan kedua pihak saling menyerang baik melalui media sosial maupun aksi demonstrasi yang sempat berlangsung di Makassar. 

Situasi itu, menurutnya, membuat ketegangan semakin terlihat dan memperkuat kesan bahwa konflik tersebut memang belum menemukan titik damai.

“Sebenarnya kami sangat menghargai adanya Restorative Justice (RJ) dan juga pertimbangan kebudayaan. Namun jangan sampai karena pertimbangan RJ dan kebudayaan proses hukum justru direcoki Bukankah dasar tertinggi kita bernegara adalah hukum,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa di sirkulasi elite daerah saat ini terjadi dinamika yang cukup kuat.

Menurutnya ada tarikan-tarikan kepentingan di sekitar konflik tersebut karena kedua pihak yang berkonflik dinilai memiliki dukungan atau kekuatan di belakangnya.

Ruslan menggambarkan situasi yang terjadi seperti sebuah pertarungan politik yang belum menemukan keseimbangan kekuatan.

“Biasanya gencatan senjata itu hadir ketika kekuatan sudah seimbang atau ada kartu kunci yang dipegang salah satu pihak. Selama itu belum ada, maka sulit berharap konflik ini langsung mereda,” jelasnya.

Meski demikian, Ruslan Effendi mengaku tetap percaya bahwa proses hukum akan berjalan objektif. Ia meyakini aparat penegak hukum mampu melihat persoalan secara profesional.

“Di sirkulasi elite memang terasa ada tarikan-tarikan yang kuat. Tapi saya percaya Polda Sulawesi Selatan mampu bersikap objektif dan profesional dalam menangani perkara ini,” katanya.

Ia juga berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian atas persoalan yang sedang ditangani.

Menurutnya kejelasan posisi hukum dari pihak pihak yang terlibat penting agar polemik yang berkembang tidak berlarut-larut.

Ruslan berharap Polda Sulsel dapat segera menetapkan posisi hukum kedua pihak sehingga persoalan ini dapat berakhir dan menjadi pelajaran bagi para pejabat publik agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Di tengah situasi yang berkembang Ruslan juga mengajak semua pihak menjaga kondusivitas daerah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Sejumlah warga di Soppeng berharap konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan tidak berdampak pada stabilitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. 

(AA) 

Aksi PRI Jilid II di Sulsel Dipastikan Berlanjut, Polda Sulsel dan DPD I Golkar Jadi Sasaran

Illustrasi. 

Makassar, Lembaga Public Research Institute (PRI) kembali memastikan akan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa lanjutan bertajuk “Aksi Jilid II” pada Senin, 2 Februari 2026. Aksi ini akan digelar secara serentak di dua titik strategis, yakni Markas Polda Sulawesi Selatan dan Kantor DPD I Partai Golkar Sulsel.

Aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk tekanan publik terhadap penanganan kasus dugaan penganiayaan dan intimidasi yang diduga melibatkan Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, terhadap Rusman, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di BKPSDM Kabupaten Soppeng.

PRI menilai hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dan transparan dari aparat penegak hukum maupun institusi politik terkait, meski kasus tersebut telah menjadi perhatian luas masyarakat.

Aksi Susulan Pasca Demonstrasi 26 Januari

Sebelumnya, PRI telah menggelar aksi serupa pada 26 Januari 2026 lalu dengan tuntutan yang sama. Namun, setelah hampir satu pekan berlalu, PRI menyebut tidak ada perkembangan signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Kami menilai kasus ini seperti dibiarkan berjalan di tempat. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada pernyataan resmi yang menenangkan publik. Karena itu, kami kembali turun ke jalan,” demikian pernyataan resmi PRI.

Tuntutan Tegas: Copot Kapolres Soppeng

Dalam Aksi Jilid II, PRI secara tegas mendesak pencopotan Kapolres Soppeng. Mereka menilai jajaran Polres Soppeng tidak profesional dan terkesan lamban dalam menangani laporan dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap Rusman.

PRI juga menyoroti belum adanya penetapan tersangka, serta munculnya laporan balik terhadap korban yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan upaya mengaburkan substansi perkara.

“Jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka keadilan hanya akan menjadi slogan. Kapolres Soppeng harus dievaluasi dan dicopot,” tegas PRI.

Polda Sulsel Diminta Ambil Alih Kasus

Selain itu, PRI kembali mendesak Polda Sulsel untuk mengambil alih atau setidaknya melakukan supervisi ketat terhadap penanganan kasus tersebut. Menurut PRI, langkah ini penting untuk menjamin objektivitas serta mencegah adanya konflik kepentingan di tingkat polres.

“Kasus ini sudah menyedot perhatian publik. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus tergerus,” lanjut pernyataan tersebut.

Golkar Didesak Pecat Ketua DPRD Soppeng

Tak hanya menyoroti aspek penegakan hukum, PRI juga mendesak DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan agar segera menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap Andi Muhammad Farid sebagai kader partai.

PRI menilai dugaan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan DPRD merupakan pelanggaran etika berat yang tidak bisa ditoleransi.

“Golkar harus menunjukkan keberpihakan pada etika dan moral politik. Jangan sampai partai terkesan melindungi kader yang diduga menyalahgunakan kekuasaan,” tegas PRI.

Klarifikasi Internal Golkar Dinilai Mandek

Dalam aksi sebelumnya, massa PRI sempat diterima oleh Lakama Wiyaka, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel. Saat itu, pihak Golkar menyampaikan akan melakukan klarifikasi internal terkait kasus tersebut.

Namun hingga kini, PRI menilai tidak ada hasil nyata dari proses klarifikasi tersebut yang disampaikan ke publik.

“Kami tidak melihat adanya sanksi, tidak ada pernyataan resmi, dan tidak ada langkah tegas. Karena itu, Aksi Jilid II akan digelar dengan massa yang lebih besar,” ungkap PRI.

PRI Tegaskan Komitmen Kawal Kasus

Direktur Public Research Institute, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan.

“Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Kami melihat adanya upaya pengaburan fakta melalui laporan balik terhadap korban. Aksi Jilid II adalah sinyal bahwa rakyat tidak diam,” tegas Abduh.

Ia juga mendesak Kapolda Sulsel untuk segera mengambil langkah tegas jika ditemukan adanya ketidakprofesionalan aparat kepolisian di Soppeng.

Kronologi Singkat Perkara

Kasus ini bermula dari dugaan penganiayaan yang terjadi di kantor BKPSDM Soppeng, yang dipicu oleh persoalan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski pihak Ketua DPRD Soppeng telah membantah tuduhan tersebut dan melaporkan balik korban, PRI menilai substansi persoalan tetap mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

PRI menegaskan, Aksi Jilid II bukanlah akhir dari gerakan mereka, melainkan bagian dari pengawalan berkelanjutan demi memastikan supremasi hukum dan keadilan bagi masyarakat.

(Tim)

Rentang Kendali Terlalu Panjang, Pemekaran Luwu Raya Disebut Solusi Pelayanan Publik

Luwu Raya, Teropongsulaw.com,– Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya kembali menguat dan menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya bukan didorong kepentingan elite politik semata, melainkan kebutuhan objektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tokoh masyarakat Luwu, Andi Taufiq Aris (ATA), menegaskan bahwa luas wilayah Luwu Raya dengan karakter sosial, geografis, dan ekonomi yang sangat beragam selama ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2025).

Menurut Andi Taufiq Aris, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pelayanan masyarakat kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan layanan publik.

Rentang kendali yang panjang membuat pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis tidak berjalan optimal.

“Wilayah yang luas dan rentang kendali yang panjang membuat pelayanan publik sering kalah cepat dari jarak. Ini bukan soal keinginan segelintir orang, tetapi kebutuhan riil masyarakat di Luwu Raya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, terlebih dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan merata.

Dalam konteks desain administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Taufiq Aris menyebut beban pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Dengan jumlah wilayah dan populasi yang besar, keberadaan pusat kendali pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Pemekaran wilayah Luwu Raya diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi birokrasi serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Lebih jauh, pemekaran wilayah juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan mampu menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan jauh lebih responsif jika dikelola oleh pemerintahan yang memahami konteks lokal secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di sejumlah wilayah Luwu Raya akibat keterbatasan jangkauan dan fokus kebijakan dari pusat pemerintahan yang ada.

Andi Taufiq Aris menilai bahwa penundaan pemekaran Luwu Raya sama artinya dengan menunda solusi atas persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Kesiapan daerah harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek fiskal, sumber daya manusia, hingga desain kelembagaan pemerintahan.

“Pemekaran tidak hanya soal politik, tetapi kesiapan anggaran, aparatur, dan sistem pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan yang memadai, pemekaran Luwu Raya bukan hanya layak dilakukan, tetapi memang sudah waktunya,” tegasnya.

Wacana pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan isu baru. Aspirasi ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan terus menjadi bagian dari diskursus publik di Sulawesi Selatan. Hingga kini, harapan masyarakat masih menunggu keputusan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat dapat melihat aspirasi pemekaran Luwu Raya secara objektif, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

(Red)

PRI Bongkar Dugaan Korupsi di RSUD Anwar Makkatutu, Laporkan ke Kejati Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di RSUD Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng, kini memasuki babak baru. Lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik Public Research Institute (PRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Senin (29/12/2025). 

Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit, meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, serta pengadaan alat kesehatan. PRI menduga praktik tersebut melibatkan oknum pimpinan rumah sakit dan pihak rekanan tertentu, serta telah berlangsung selama beberapa tahun.

Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Kami melihat ada pola penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Rumah sakit daerah seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan ladang bancakan anggaran,” ujar Abduh dalam keterangannya.

Berbasis Kajian dan Investigasi Lapangan

Abduh menegaskan, laporan yang disampaikan ke Kejati Sulsel disusun berdasarkan hasil kajian mendalam, investigasi lapangan, serta penelusuran informasi dan dokumen dari sejumlah sumber yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dugaan yang ditemukan tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan prosedural, melainkan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Indikasinya kuat dan berulang. Ini bukan persoalan administratif, tetapi dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Dugaan Penyimpangan Instalasi Gizi

Salah satu temuan utama PRI berkaitan dengan kegiatan instalasi gizi RSUD Anwar Makkatutu. Pengadaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PRI menduga proses pengadaan tidak melalui mekanisme e-katalog sebagaimana diwajibkan, serta terjadi pengondisian rekanan sejak tahap awal perencanaan.

“Kami menemukan indikasi bahwa rekanan sudah ditentukan sejak awal. Prinsip transparansi dan persaingan sehat patut dipertanyakan,” ungkap Abduh.

Instalasi Farmasi Diduga Mark-Up Harga Obat

Selain instalasi gizi, PRI juga menyoroti pengelolaan instalasi farmasi. Salah satu perusahaan rekanan, PT Sanzaya Medika Pratama, diduga melakukan mark-up harga obat secara signifikan, bahkan mencapai lebih dari 300 persen dibandingkan harga pasar.

PRI menilai selisih harga tersebut tidak wajar dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Jika harga obat dinaikkan secara tidak rasional dan dilakukan berulang, maka itu jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai pengguna layanan,” kata Abduh.

Pengadaan Alat Kesehatan Diduga Tidak Kompetitif

Dalam pengadaan alat kesehatan, PRI mencatat adanya dugaan praktik monopoli dan pengaturan pemenang proyek. Rekanan tertentu diduga kerap memenangkan pengadaan secara berulang tanpa proses persaingan yang sehat.

Bahkan, terdapat indikasi adanya intervensi dari oknum pimpinan rumah sakit serta dugaan pemberian keuntungan tertentu sebagai imbalan atas pengaturan proyek.

“Pengadaan alkes seharusnya terbuka dan kompetitif. Jika dikuasai segelintir pihak, maka patut diduga ada persekongkolan,” ujarnya.

Dugaan Peredaran Obat Tanpa Izin

Tak hanya soal pengadaan, PRI juga menyampaikan dugaan serius terkait adanya peredaran obat tanpa izin yang disinyalir digunakan untuk tujuan pengguguran kandungan dan diduga melibatkan oknum internal rumah sakit.

Abduh menyebut dugaan ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan aspek hukum pidana, etika medis, serta keselamatan pasien.

“Ini persoalan serius yang harus ditangani secara profesional dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Desakan kepada Kejati Sulsel

PRI mendesak Kejati Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan independen. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari internal rumah sakit maupun pihak swasta, diminta untuk diperiksa tanpa pandang bulu.

PRI juga meminta Kejati Sulsel melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri Bantaeng, menyusul dugaan adanya upaya melemahkan proses hukum.

“Kami berharap penegakan hukum berjalan lurus dan tidak terpengaruh oleh lobi, tekanan politik, maupun kepentingan tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi,” pungkas Abduh.

(Red)

Golkar Makassar Panaskan Mesin Politik Lewat Bimtek dan Orientasi Pengurus

Makassar, Teropongsulawesi.com, Lebih dari seribu kader Partai Golkar Kota Makassar mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Orientasi Pengurus yang digelar di Ballroom Hotel Aryaduta, Makassar, Minggu (21/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus Golkar dari tingkat kota hingga kelurahan.

Acara tersebut menghadirkan empat tokoh sebagai pemateri, yakni Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Makassar Munafri Arifuddin, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Soppeng Andi Kaswadi Razak, fungsionaris Partai Golkar Sulawesi Selatan Armin Mustamin Toputtiri, serta konsultan politik Dr. Nurmal Idrus.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya peran kader Golkar dalam mengawal dan menyukseskan program Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah akan berdampak langsung pada citra dan elektabilitas Partai Golkar di tengah masyarakat.

“Keberhasilan program pemerintah adalah wajah Partai Golkar. Jika masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah kota, maka kepercayaan publik terhadap Golkar akan meningkat,” ujar Munafri Arifuddin di hadapan peserta kegiatan.

Munafri juga meminta seluruh pengurus dan kader untuk aktif hadir di tengah masyarakat serta menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Ia menekankan bahwa kerja-kerja politik harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan partai.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak menyampaikan materi terkait penguatan struktur dan basis kader di tingkat akar rumput. Ia membagikan pengalamannya dalam membangun militansi kader dan menjaga soliditas organisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Andi Kaswadi, kekuatan utama partai politik terletak pada kedekatan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kader Golkar harus mampu membangun komunikasi yang intensif dan berkelanjutan dengan konstituen.

“Kader harus hadir, mendengar, dan memberikan solusi. Jika hubungan emosional dengan masyarakat terbangun, maka kepercayaan akan mengikuti,” kata Andi Kaswadi.

Pada sesi berikutnya, konsultan politik Dr. Nurmal Idrus menyoroti peluang politik yang dimiliki Partai Golkar Makassar saat ini. Ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar merupakan modal politik yang signifikan bagi partai.

Dr. Nurmal menekankan pentingnya strategi komunikasi politik yang tepat agar keberhasilan pemerintahan dapat dikonversi menjadi keuntungan elektoral. Ia mengingatkan bahwa capaian kinerja harus disampaikan kepada publik secara sistematis dan terukur.

“Keberhasilan kepemimpinan di pemerintahan harus diterjemahkan menjadi narasi politik yang mudah dipahami masyarakat. Di sinilah peran kader Golkar sangat menentukan,” ujarnya.

Menutup rangkaian materi, Armin Mustamin Toputtiri menyampaikan pesan mengenai pentingnya loyalitas dalam organisasi partai. Ia menegaskan bahwa loyalitas merupakan fondasi utama dalam menggerakkan mesin partai secara efektif.

“Tanpa loyalitas, struktur dan strategi tidak akan berjalan. Loyalitas adalah napas organisasi dan harus dijaga oleh setiap kader,” kata Armin.

Kegiatan Bimtek dan Orientasi Pengurus ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar Kota Makassar serta meningkatkan kapasitas kader dalam menghadapi agenda politik ke depan. Dengan pembekalan tersebut, Golkar Makassar menargetkan kesiapan organisasi yang lebih solid dan terstruktur.

(Red)

Satu-Satunya PTP Pemprov Sulsel Paparkan Smart School di PTP Connect 2025 Jakarta

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam transformasi pendidikan digital nasional. Anshar Syukur, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) satu-satunya di lingkup Pemprov Sulsel, tampil sebagai pemapar dalam ajang PTP Connect 2025 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta. Senin (15/12/2025). 

PTP Connect merupakan forum nasional bergengsi yang mempertemukan PTP dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berbagi praktik baik, inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).

Dalam paparannya, Anshar Syukur menyampaikan Program Smart School Sulawesi Selatan, sebuah ide dan inovasi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan pembelajaran konvensional guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkarakter.

Sebagai PTP, Anshar menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat posisi PTP dalam kebijakan pendidikan.

“PTP Connect bukan sekadar forum berbagi, tetapi ruang pembuktian bahwa PTP memiliki peran strategis sebagai arsitek pembelajaran dan inovasi kebijakan pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Smart School Sulsel merupakan bentuk tanggung jawab daerah untuk berkontribusi dalam agenda nasional, diantaranya mewujudkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Pembelajaran

“Kami membawa praktik nyata dari daerah, agar inovasi tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat direplikasi dan dikembangkan secara nasional,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal, mengapresiasi partisipasi Sulsel dalam ajang tersebut.

“PTP Connect adalah forum yang sangat bergengsi. Kehadiran Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa inovasi daerah kita memiliki kualitas dan relevansi nasional,” ungkapnya.