Bupati Soppeng Bersama Pj Sekda dan Sejumlah Kadis Ikuti Jalan Sehat Anti Mager di Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., bersama Pj Sekda Andi Haeruddin, para asisten,staf ahli dan sejumlah kepala dinas (Kadis) dan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng mengikuti kegiatan Jalan Sehat Anti Mager dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (18/10/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, tersebut menjadi salah satu agenda untuk memeriahkan hari jadi provinsi sekaligus mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik.

Bupati Suwardi Haseng bersama jajaran pejabat Pemkab Soppeng tampak ambil bagian dalam kegiatan yang mempertemukan berbagai unsur pemerintah daerah tersebut. Kehadiran rombongan Kabupaten Soppeng menjadi bentuk partisipasi dalam rangkaian perayaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Jalan Sehat Anti Mager tidak hanya berorientasi pada kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan membangun interaksi antarpemerintah daerah dalam suasana yang lebih santai di luar agenda kedinasan.

Peringatan Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan tahun ini turut diramaikan dengan sejumlah agenda lainnya, seperti Kirab Swasembada Pangan, Pasar Murah, Job Fair, serta lomba memasak nasi goreng yang melibatkan para kepala daerah.

Beragam kegiatan tersebut menghadirkan ruang partisipasi bagi pemerintah dan masyarakat, mulai dari kampanye hidup sehat hingga kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan peluang kerja.

Keikutsertaan Bupati Soppeng bersama sejumlah kepala dinas diharapkan semakin memperkuat hubungan koordinasi dan kebersamaan antardaerah dalam mendukung berbagai program pembangunan.

Melalui rangkaian peringatan ini, Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan provinsi, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

(Taggi)

Diundang DPP Golkar ke Rakornis Pemenangan Pemilu, Suwardi Haseng Masuk Agenda Konsolidasi Regional

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., mendapat undangan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu yang akan digelar di Makassar, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Undangan tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi Golkar yang melibatkan jajaran pimpinan daerah dan anggota legislatif dari sejumlah wilayah di Indonesia timur. Forum ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi organisasi sekaligus membahas kesiapan partai menghadapi kontestasi politik mendatang.

Nama Suwardi Haseng tercantum dalam surat DPP Golkar bernomor Sund-695/DPP/GOLKAR/X/2026, yang diterbitkan di Jakarta pada 7 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Claro Makassar dengan melibatkan peserta dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua Raya.

Pelibatan Suwardi dalam agenda tersebut menarik perhatian, mengingat posisinya sebagai kepala daerah sekaligus kader Golkar di Sulawesi Selatan. Undangan dari tingkat pusat ini menunjukkan bahwa namanya masuk dalam agenda kegiatan konsolidasi partai di tingkat regional.

Meski demikian, undangan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan jabatan atau penugasan politik baru. Peran Suwardi dalam struktur maupun agenda strategis Golkar selanjutnya tetap bergantung pada keputusan resmi partai.

DPP Golkar Matangkan Konsolidasi Pemenangan

Bimtek dan Rakornis menjadi bagian dari upaya Golkar menyelaraskan langkah organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat memperkuat komunikasi, membangun koordinasi lintas wilayah, serta menyusun langkah organisasi sesuai kebutuhan politik masing-masing daerah.

Surat undangan itu ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP Golkar Kahar Muzakir bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.

Keterlibatan pimpinan daerah dan anggota Fraksi Golkar DPRD dalam agenda tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antara unsur pemerintahan daerah, kader partai, dan jajaran organisasi dalam menjalankan program politik partai.

Dikonfirmasi mengenai undangan tersebut, Suwardi Haseng membenarkan bahwa dirinya menerima undangan dari DPP Golkar.

“Ya, benar ada undangan DPP,” ujar Suwardi, Senin (12/10/2026).

Ia berharap pelaksanaan Bimtek dan Rakornis dapat memperkuat soliditas kader serta meningkatkan koordinasi antardaerah dalam menghadapi agenda politik mendatang.

Peran Politik dan Tanggung Jawab Pemerintahan

Keterlibatan Suwardi dalam forum konsolidasi regional Golkar membuka ruang komunikasi dengan kader dan pengurus dari berbagai daerah. Namun, dampaknya terhadap peran politiknya di Sulawesi Selatan masih perlu dilihat melalui perkembangan organisasi dan keputusan partai berikutnya.

Di sisi lain, sebagai Bupati Soppeng, Suwardi tetap memikul tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Agenda partai dan tugas pemerintahan tersebut berada dalam ranah tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, partisipasinya dalam Rakornis Golkar akan menjadi perhatian, terutama dalam melihat bagaimana aktivitas organisasi berjalan beriringan dengan pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah.

Rakornis di Makassar diharapkan menjadi forum untuk memperkuat koordinasi internal Golkar, menyatukan arah gerak kader, serta mematangkan persiapan menghadapi pemilu mendatang.

(Red/JOIN)

Indonesia dipersimpangan Jalan, Ketika Janji Kesejahteraan Diuji oleh Realitas Rakyat

Oleh: Muhammad Abduh Azizul Gaffar

Direktur Eksekutif Public Research Institute (PRI)

Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tidak kekurangan orang-orang cerdas, dan tidak kekurangan janji perubahan. Namun, pertanyaan mendasar yang harus terus diajukan adalah: sejauh mana seluruh potensi dan janji tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat?

Di tengah dinamika politik, tuntutan pembangunan, dan berbagai program strategis nasional, bangsa ini menghadapi ujian yang tidak sederhana. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa pembangunan bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Sebab, keberhasilan negara tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya program yang diumumkan, tetapi juga dari kemampuan rakyat memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, serta keadilan yang tidak membeda-bedakan.

Kemajuan bangsa tidak boleh hanya terlihat dalam statistik, tetapi harus terasa dalam kehidupan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi dan realitas kehidupan masyarakat

Dalam membaca kondisi bangsa, kita perlu membedakan antara capaian makroekonomi dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen. Angka ini menurun dibandingkan 8,47 persen pada Maret 2025. Capaian tersebut patut dicatat sebagai perkembangan positif, tetapi tetap menyisakan pekerjaan besar dalam memastikan masyarakat memiliki penghasilan yang layak dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Pertanyaan berikutnya bukan sekadar apakah angka kemiskinan turun, melainkan apakah daya beli masyarakat semakin kuat, apakah lapangan kerja berkualitas semakin tersedia, dan apakah generasi muda memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupannya.

Di berbagai lapisan masyarakat, persoalan ekonomi tidak selalu hadir dalam bentuk kemiskinan ekstrem. Ada pula keluarga yang bekerja setiap hari, tetapi kesulitan menabung; lulusan pendidikan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya; serta pelaku usaha kecil yang berjuang mempertahankan usahanya di tengah perubahan biaya dan persaingan.

Karena itu, kebijakan ekonomi harus melampaui capaian statistik. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan membuka kesempatan yang lebih luas, memperkuat usaha rakyat, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesenjangan kesempatan antarkelompok maupun antarwilayah.

Korupsi dan tanggung jawab moral kekuasaan

Salah satu persoalan mendasar yang terus menuntut perhatian adalah pemberantasan korupsi. Setiap rupiah uang negara pada hakikatnya berasal dari mandat publik dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Ketika anggaran pendidikan tidak dikelola secara optimal, masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Ketika proyek infrastruktur bermasalah, manfaat pembangunan berkurang dan kepercayaan publik dapat terkikis. Ketika pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya, rakyat harus menanggung akibat dari lemahnya tata kelola.

Korupsi bukan semata persoalan pelanggaran hukum. Korupsi juga merupakan persoalan keadilan sosial karena dampaknya sering kali paling berat dirasakan oleh kelompok yang memiliki keterbatasan akses dan sumber daya.

Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan, seremoni, atau pernyataan politik. Diperlukan pengawasan yang konsisten, transparansi pengadaan barang dan jasa, audit yang ditindaklanjuti, serta penegakan hukum yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan.

Hasil pemeriksaan lembaga audit juga harus menjadi dasar perbaikan tata kelola dan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada pembiaran, tetapi tidak boleh pula ada penghukuman melalui opini sebelum fakta dan bukti diuji.

Bagi kami di Public Research Institute, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil. Kritik dan laporan publik semestinya dipandang sebagai instrumen koreksi demokratis, sepanjang disampaikan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghormati proses hukum.

Uang negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, keadilan, dan kesejahteraan—bukan menjadi ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok.

Demokrasi bukan sekadar pergantian kekuasaan

Demokrasi tidak selesai ketika pemilihan umum berakhir dan pemerintahan terbentuk. Justru setelah kekuasaan memperoleh mandat, tanggung jawab untuk mendengar, melayani, dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada rakyat harus semakin kuat.

Dalam demokrasi yang sehat, kritik tidak seharusnya otomatis dianggap sebagai permusuhan. Mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, jurnalis yang melakukan investigasi, organisasi masyarakat sipil yang mengawasi anggaran, dan warga yang mempertanyakan kebijakan merupakan bagian dari kehidupan demokratis.

Tentu, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab. Informasi perlu diverifikasi, tuduhan harus didukung bukti, dan penyampaian pendapat wajib menghormati hak orang lain serta ketentuan hukum. Namun, prinsip yang sama juga berlaku bagi pemegang kekuasaan: setiap kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi dan setiap penyelenggara negara harus siap mempertanggungjawabkan kewenangannya.

Negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah dikritik, melainkan negara yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan.

Ketika ruang dialog menyempit, masyarakat berpotensi kehilangan saluran untuk menyampaikan persoalan. Sebaliknya, ketika pemerintah bersedia membuka ruang partisipasi, kebijakan dapat diuji lebih awal dan kesalahan dapat diperbaiki sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Karena itu, transparansi dan partisipasi masyarakat harus ditempatkan sebagai kebutuhan tata kelola, bukan sekadar pelengkap administratif.

Penegakan hukum harus menghadirkan rasa keadilan

Kepercayaan masyarakat terhadap negara sangat berkaitan dengan pengalaman mereka berhadapan dengan hukum dan pelayanan publik.

Hukum seharusnya menjadi pelindung bagi semua warga negara tanpa memandang kedudukan, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan politik. Penegakannya harus berdasarkan alat bukti, prosedur yang sah, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan anggaran, atau pelanggaran terhadap hak masyarakat, laporan harus ditangani secara profesional. Jika bukti belum cukup, penyelidikan harus dilakukan secara objektif. Jika pelanggaran terbukti, penindakan harus dilaksanakan sesuai hukum.

Prinsip ini penting agar pemberantasan pelanggaran tidak berubah menjadi pertarungan kepentingan, sementara masyarakat hanya menjadi penonton.

Rasa keadilan tidak dapat dibangun melalui retorika semata. Ia harus hadir dalam proses yang transparan, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pelayanan yang tidak diskriminatif.

Anak muda dan masa depan Indonesia

Bangsa ini juga harus memberikan perhatian serius terhadap masa depan generasi muda. Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila diikuti peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, produktivitas, dan ketersediaan lapangan kerja.

Anak muda tidak cukup hanya diminta menjadi generasi penerus. Mereka harus diberikan ruang untuk menjadi pelaku perubahan hari ini.

Pendidikan perlu terhubung dengan kebutuhan dunia kerja tanpa kehilangan tujuan utamanya untuk membentuk manusia yang kritis dan berintegritas. Pelatihan keterampilan harus berorientasi pada hasil yang terukur. Program kewirausahaan perlu didukung akses pembiayaan, pendampingan, dan pasar yang memadai.

Di sisi lain, generasi muda harus terus didorong untuk membangun budaya literasi, memeriksa kebenaran informasi, menolak politik kebencian, dan berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik.

Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keputusan elite politik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, bekerja produktif, dan menjaga kepentingan bersama.

Saatnya mengukur keberhasilan dari manfaat yang diterima rakyat

Pemerintahan yang menjalankan mandat publik perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang dapat diperiksa. Setidaknya ada lima hal yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, kualitas lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Kedua, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Ketiga, transparansi penggunaan anggaran serta tindak lanjut hasil audit. Keempat, kepastian penegakan hukum yang adil dan profesional. Kelima, keterbukaan pemerintah terhadap kritik serta partisipasi masyarakat.

Ukuran-ukuran tersebut tidak dimaksudkan untuk menafikan capaian yang telah diraih. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar keberhasilan dapat dipertahankan, kekurangan diperbaiki, dan anggaran publik menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan menunjukkan hasil. Lembaga legislatif memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum secara profesional. Sementara itu, masyarakat sipil, akademisi, media, dan warga negara memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan memastikan kepentingan publik tidak terpinggirkan.

Tanggung jawab tersebut berbeda, tetapi bermuara pada tujuan yang sama: menghadirkan negara yang bekerja untuk rakyat.

Penutup: Indonesia membutuhkan keberanian untuk berbenah

Hari ini, Indonesia tidak hanya membutuhkan optimisme, tetapi juga keberanian untuk mengakui persoalan dan memperbaikinya. Kita tidak boleh terjebak dalam dua sikap ekstrem: menganggap seluruh kebijakan negara gagal, atau menganggap semua persoalan telah selesai hanya karena sejumlah indikator menunjukkan kemajuan.

Sikap yang diperlukan adalah objektivitas. Capaian harus diapresiasi, kekurangan harus dikoreksi, dugaan penyimpangan harus diperiksa, dan pelanggaran yang terbukti harus ditindak sesuai hukum.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi cita-cita keadilan sosial, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan mereka yang telah memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Pembangunan harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat kecil, pekerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan generasi muda di seluruh pelosok negeri.

Public Research Institute memandang bahwa pengawasan publik bukanlah upaya melemahkan negara. Sebaliknya, pengawasan yang berbasis data, penelitian, dan kepentingan masyarakat merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat tata kelola pemerintahan.

Kita tidak sedang membutuhkan pertentangan tanpa ujung. Kita membutuhkan keberanian untuk berkata benar, ketegasan dalam menegakkan aturan, dan kesungguhan untuk memperbaiki keadaan.

Sebab, pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukanlah seberapa megah kekuasaan ditampilkan, melainkan seberapa bermartabat kehidupan rakyatnya dijalani.

Negara harus hadir bukan hanya ketika rakyat diminta percaya, tetapi terutama ketika rakyat membutuhkan keadilan.

Muhammad Abduh Azizul Gaffar

Direktur Eksekutif Public Research Institute (PRI)

Pocil Polres Soppeng Dapat Piagam dari Polda Sulsel, Jadi Penyemangat untuk Terus Disiplin

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Kerja keras dan keterlibatan Polisi Cilik (Pocil) Polres Soppeng dalam ajang lomba tingkat Polda Sulawesi Selatan mendapat penghargaan.

Piagam penghargaan dari Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel diserahkan langsung oleh Kasat Lantas Polres Soppeng IPTU Asdar, S.Sos., M.M., kepada para peserta Pocil di halaman apel SDN 7 Salotungo, Kabupaten Soppeng, Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 07.30 Wita.

Para peserta sebelumnya telah mewakili Polres Soppeng dalam lomba Polisi Cilik tingkat Polda Sulsel yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Lalu Lintas.

Penyerahan piagam tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan motivasi kepada para pelajar untuk terus mengembangkan sikap disiplin, bertanggung jawab dan tertib dalam kehidupan sehari-hari.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menilai program Polisi Cilik memiliki peran strategis dalam membangun karakter anak sejak usia sekolah.

“Keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan Polisi Cilik bukan hanya tentang mengikuti perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan kedisiplinan, keberanian, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Hari Budiyanto.

Menurutnya, pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan Pocil dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk membangun kebiasaan positif.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus memberikan contoh yang baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat,” katanya.

Hari Budiyanto juga menegaskan pentingnya menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Menurutnya, budaya tertib tidak dapat dibangun secara instan, tetapi harus dimulai melalui pembiasaan dan pendidikan.

“Nilai-nilai disiplin yang ditanamkan sejak dini akan menjadi bekal bagi anak-anak dalam kehidupan mereka ke depan. Karena itu, kami akan terus mendukung kegiatan edukatif yang dapat membentuk karakter positif sekaligus menumbuhkan kesadaran berlalu lintas sejak usia sekolah,” jelasnya.

Ia turut mengapresiasi pihak sekolah serta personel Polres Soppeng yang telah mendampingi dan membina para peserta hingga mampu tampil dalam ajang tingkat Polda Sulsel.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Soppeng IPTU Asdar mengatakan pemberian piagam tersebut merupakan bentuk penghargaan atas partisipasi para siswa yang telah membawa nama baik Polres Soppeng.

Ia berharap para peserta tidak berhenti pada pencapaian dalam perlombaan, tetapi terus mempertahankan kedisiplinan dan menjadi contoh bagi pelajar lainnya.

“Semoga apa yang mereka dapatkan melalui kegiatan Polisi Cilik ini dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus disiplin, bertanggung jawab dan tertib berlalu lintas,” ujar Asdar.

Kegiatan penyerahan piagam berlangsung dengan tertib dan kondusif di lingkungan SDN 7 Salotungo.

Melalui pembinaan Polisi Cilik, Satlantas Polres Soppeng terus mendorong lahirnya generasi muda yang disiplin, sadar aturan dan memiliki kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas.

(RAT)

Terpilih Aklamasi, Burhanuddin Andi Bawa HKTI Sulsel Lebih Dekat dengan Petani

Makassar, Teropongsulawesi.com, Irjen Pol. (Purn.) Burhanuddin Andi membawa pesan sederhana namun tegas setelah dipercaya memimpin DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan.

“Siap mewakafkan diri untuk HKTI.”

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin sesaat setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD HKTI Sulsel melalui Musyawarah Daerah (Musda) di Makassar, Ahad (4/10/2026).

Bagi Burhanuddin, amanah tersebut bukan sekadar jabatan organisasi. Ia melihat HKTI sebagai wadah yang harus mampu memperjuangkan kepentingan petani sekaligus menjadi jembatan antara petani dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Saya siap bekerja dan memberikan waktu, pikiran serta tenaga untuk HKTI. Saya ingin HKTI hadir lebih dekat dengan petani dan benar-benar menjadi bagian dari perjuangan mereka,” ujarnya.

Jangan Berhenti di Atas Kertas

Burhanuddin menekankan bahwa keberadaan struktur organisasi yang lengkap belum cukup untuk menjadikan HKTI kuat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan organisasi justru terletak pada sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh petani.

“Kita tidak ingin HKTI hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus terasa manfaatnya. Petani harus menjadi perhatian utama. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka harus kita dengarkan dan perjuangkan bersama,” katanya.

Karena itu, ia mendorong seluruh jajaran HKTI Sulsel untuk membangun komunikasi langsung dengan petani dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, HKTI harus hadir bukan hanya dalam forum-forum organisasi, tetapi juga ketika petani membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

Didukung Struktur 24 Kabupaten/Kota

Musda DPD HKTI Sulsel tersebut digelar bersamaan dengan pelantikan pengurus DPC HKTI dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Struktur tersebut menjadi modal awal bagi Burhanuddin untuk menjalankan agenda kepemimpinannya.

Apalagi, sebagian besar ketua DPC HKTI di Sulsel berasal dari kalangan kepala daerah. Posisi tersebut dinilai membuka peluang sinergi yang lebih kuat antara HKTI dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan sektor pertanian.

Namun, kekuatan struktur itu harus dibarengi kerja nyata.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding sebelumnya mengingatkan jajaran pengurus agar organisasi tidak hanya memiliki struktur yang kuat, tetapi mampu menerjemahkan kekuatan tersebut menjadi kerja yang berdampak bagi petani.

Pesan itu menjadi salah satu tantangan utama bagi Burhanuddin bersama jajaran pengurus baru HKTI Sulsel.

Dari Jenderal Polisi ke Dunia Petani

Burhanuddin Andi merupakan purnawirawan Polri kelahiran Soppeng, 26 April 1959. Lulusan Akpol 1983 itu memiliki pengalaman panjang di tubuh kepolisian.

Ia pernah dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kapolda Bengkulu dan Kapolda Sulselbar. Burhanuddin juga pernah menjabat Koorsahli Kapolri.

Kini, setelah menyelesaikan pengabdiannya di institusi kepolisian, Burhanuddin mengambil peran baru melalui HKTI.

Pengalaman memimpin dan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat menjadi modal yang akan dibawanya dalam memimpin organisasi tersebut.

Amanah baru itu kini menunggu pembuktian.

Bukan sekadar seberapa kuat struktur HKTI Sulsel dibangun, tetapi seberapa dekat organisasi tersebut hadir dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan petani.

(RAT)

Suwardi Haseng Pimpin HKTI Soppeng, Burhanuddin Andi Terpilih Aklamasi di Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E. resmi dipercaya memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Soppeng periode 2026–2031.

Suwardi dilantik sebagai Ketua DPC HKTI Soppeng bersama jajaran pengurus lainnya di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Ahad (4/10/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi HKTI Sulawesi Selatan yang mencakup 24 kabupaten/kota.

Dalam kepengurusan DPC HKTI Soppeng, Suwardi didampingi Musdar Asman, S.Pd., M.Si. sebagai sekretaris dan Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si. sebagai bendahara.

Sementara posisi wakil ketua ditempati H. Asis Dahlan dan HAM Zulkarnain.

Pelantikan pengurus dilakukan Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding.

Pada momentum yang sama, Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulsel menetapkan Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Burhanuddin Andi sebagai Ketua DPD HKTI Sulsel.

Burhanuddin terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan.

Sebelumnya, panitia Musda telah membuka pendaftaran calon Ketua DPD HKTI Sulsel. Hasil Musda tersebut sekaligus menandai terbentuknya kepengurusan HKTI Sulsel untuk periode baru.

Dengan terbentuknya kepengurusan provinsi dan 24 DPC, struktur HKTI Sulsel kini telah mencakup seluruh kabupaten/kota.

Sejumlah kepala daerah pimpin DPC

Komposisi kepengurusan HKTI Sulsel turut diwarnai sejumlah kepala daerah yang dipercaya menjadi ketua DPC.

Selain Suwardi Haseng di Soppeng, terdapat Darmawangsyah Muin di Gowa, Paris Yasir di Jeneponto, Andi Muchtar Ali Yusuf di Bulukumba, Andi Asman Sulaiman di Bone, Andi Rosman di Wajo, Chaidir Syam di Maros, Sofyan Syam di Pangkep, Andi Ina Kartika Sari di Barru, Azizah Irma Wahyudianti Irwan di Pinrang serta Syaharuddin Alrif di Sidrap.

DPC daerah lainnya juga diisi tokoh pemerintahan dan daerah, seperti Andi Suharmika Hasir di Makassar, Mohammad Firdaus Dg Manye di Takalar, Muhammad Fathul Fauzy Nurdin di Bantaeng, Muhammad Natsir Ali di Kepulauan Selayar, Achmad Fauzan Guntur di Sinjai hingga Irwan Bachri Syam di Luwu Timur.

Kepengurusan tersebut menjadikan HKTI memiliki struktur organisasi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Kepengurusan HKTI Sulsel berada dalam struktur DPN HKTI yang diisi sejumlah tokoh nasional.

Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusomo tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina DPN HKTI, sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjabat Ketua Dewan Penasihat.

Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan dengan Andi Iwan Darmawan Aras sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan.

Pada jajaran eksekutif, Sudaryono yang juga menjabat Kepala Badan Gizi Nasional dipercaya sebagai Ketua Umum DPN HKTI. Abdul Kadir Karding menjabat Sekretaris Jenderal.

Rangkaian kegiatan di Makassar turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel A. Rachmatika Dewi, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda serta Ketua DPN Pengusaha Tani Yasir Machmud.

Bagi Soppeng, kepemimpinan Suwardi Haseng di DPC HKTI menjadi tambahan ruang organisasi bagi kepala daerah tersebut untuk terhubung dengan sektor pertanian dan petani di daerah.

Sementara di tingkat provinsi, terpilihnya Burhanuddin Andi secara aklamasi menandai dimulainya kepengurusan baru HKTI Sulsel yang menaungi 24 DPC kabupaten/kota.

Kini, Suwardi Haseng memimpin HKTI Soppeng dan Burhanuddin Andi menahkodai HKTI Sulsel dalam struktur organisasi yang sama-sama memiliki fokus pada penguatan sektor pertanian di Sulawesi Selatan.

(RAT) 

Supriansa Dipercaya Pimpin Harian Golkar Sulsel, Konsolidasi Jadi Agenda Awal

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dr Supriansa, SH, MH resmi diperkenalkan sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Penempatan mantan anggota DPR RI tersebut diumumkan Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dalam rapat pleno dan silaturahmi pengurus di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Senin (21/9/2026).

Sebagai Ketua Harian, Supriansa akan mendampingi IAS dalam mengawal kerja organisasi DPD I Golkar Sulsel. Ia menjadi bagian dari jajaran inti yang juga diisi Rahman Pina sebagai Sekretaris dan Amirullah Nur sebagai Bendahara Umum.

IAS dalam rapat tersebut menekankan bahwa kepengurusan baru harus segera bekerja. Konsolidasi organisasi menjadi salah satu agenda utama yang harus dijalankan setelah struktur kepengurusan terbentuk.

“Pleno pertama ini menjadi catatan untuk mewujudkan ikhtiar kita bersama mencapai tujuan, yakni mengantarkan kejayaan Partai Golkar pada pemilu mendatang. IAS tidak bisa berbuat untuk mencapai target kejayaan itu tanpa kerja sama kita semua. Tanpa teman, saya bukan siapa-siapa,” ujar IAS.

Menurut IAS, kekuatan organisasi tidak cukup hanya dibangun melalui struktur kepengurusan. Seluruh fungsionaris harus bergerak bersama dan membangun koordinasi dengan struktur Golkar di kabupaten dan kota.

Supriansa bersama pengurus lainnya diminta mulai melakukan pemetaan potensi daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun kerja organisasi untuk mendorong penambahan perolehan kursi legislatif Golkar di seluruh tingkatan.

Pemetaan wilayah juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi struktur, potensi kader, serta ruang penguatan organisasi di masing-masing daerah.

Selain konsolidasi, rapat pleno membahas sejumlah agenda yang akan segera dijalankan. DPD I Golkar Sulsel menyepakati pembentukan panitia pelantikan pengurus baru.

Amirullah Nur dipercaya memimpin panitia tersebut. Di saat yang sama, persiapan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) juga mulai dilakukan dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.

Rakerda akan menjadi salah satu forum untuk menyusun agenda kerja sekaligus memperkuat koordinasi internal Golkar Sulsel.

Dengan kepercayaan yang diberikan sebagai Ketua Harian, Supriansa kini berada di posisi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kerja organisasi DPD I Golkar Sulsel. Tantangannya adalah memastikan konsolidasi tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi berjalan hingga struktur partai di daerah.

Kepengurusan baru telah diperkenalkan. Agenda organisasi telah disiapkan. Tahap berikutnya adalah menjalankan kerja konsolidasi sesuai target yang telah ditetapkan.

(RAT)

Belasan Ribu Liter BBM Subsidi Disedot, Ditimbun hingga Dijual Lagi, 17 Tersangka Diciduk Polda Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, BBM bersubsidi yang semestinya dinikmati masyarakat justru diduga dijadikan ladang keuntungan oleh sejumlah pihak. Polda Sulsel bersama jajaran membongkar 10 kasus penyalahgunaan BBM subsidi sepanjang Agustus hingga September 2026.

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, sebanyak 17 tersangka diamankan dengan barang bukti mencapai ribuan liter BBM.

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro membeberkan pengungkapan itu dalam konferensi pers di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Minggu (13/9/2026).

Total barang bukti yang diamankan cukup fantastis. Polisi menyita 12.542 liter Biosolar dan 6.363 liter Pertalite.

Tak hanya BBM, polisi juga mengamankan 12 kendaraan roda empat, satu truk tangki, 27 drum berkapasitas 200 liter, 397 jerigen, 21 barcode serta dua mesin pompa hisap.

Pengungkapan dilakukan melalui jajaran Ditreskrimsus Polda Sulsel, Ditpolairud Polda Sulsel dan sejumlah Polres.

“Polda Sulawesi Selatan beserta jajaran telah menganalisis situasi yang terjadi. Kami mengambil langkah-langkah, yang pertama secara preemtif kami turunkan di seluruh jajaran, termasuk dari Polda dan Polres jajaran, untuk melaksanakan pengamanan terhadap objek-objek, khususnya SPBU,” ujar Djuhandhani.

Tangki Mobil Dimodifikasi

Para pelaku diduga menggunakan beragam cara untuk mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah besar.

Mulai dari memodifikasi tangki kendaraan, menggunakan pelat nomor palsu, memakai barcode yang tidak sesuai kendaraan, menyalahgunakan surat rekomendasi, hingga mengangkut dan memperdagangkan BBM subsidi tanpa izin.

Ditreskrimsus Polda Sulsel mengungkap dua laporan polisi dengan dua tersangka. Modusnya menggunakan kendaraan bertangki modifikasi untuk mengambil BBM subsidi dari SPBU, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 46 jerigen berisi 1.472 liter solar, satu tangki modifikasi berisi 220 liter solar, dua mobil, enam pelat nomor, satu pompa sedot dan tiga barcode.

Sementara Ditpolairud Polda Sulsel mengungkap dua perkara dengan empat tersangka. Polisi menemukan BBM subsidi yang ditampung dalam drum dan jerigen sebelum diduga diedarkan kembali kepada konsumen yang tidak sesuai peruntukannya.

Wajo Jadi Salah Satu Pengungkapan Terbesar

Di wilayah hukum Polres Wajo, satu perkara melibatkan enam tersangka. Mereka diduga melakukan penyalahgunaan niaga dan/atau pembelian BBM bersubsidi untuk ditampung kemudian dijual kembali kepada pihak yang tidak berhak.

Polisi mengamankan tujuh mobil, 42 jerigen berisi 450 liter solar, tiga jerigen berisi 60 liter Pertalite, enam pelat nomor dan satu mesin pompa hisap.

Sementara Polres Toraja Utara mengamankan satu tersangka bersama satu mobil tangki berisi 4.000 liter solar. BBM tersebut diduga akan dijual kembali, termasuk untuk kebutuhan tambang ilegal.

Di Parepare, dua tersangka diamankan dalam dua perkara. Polisi menyita dua mobil, 18 jerigen berisi 578 liter Pertalite, satu tangki modifikasi berisi 120 liter Pertalite dan 18 barcode.

Kasus serupa juga dibongkar Polres Bulukumba dan Polres Selayar.

Denda Maksimal Rp60 Miliar

Polda Sulsel memastikan pengungkapan kasus tidak berhenti pada penindakan. Personel masih ditempatkan di sejumlah SPBU selama 24 jam untuk melakukan pengawasan.

“Manakala masih kita temukan pelanggaran-pelanggaran, kita akan melaksanakan upaya penegakan hukum,” tegas Kapolda.

Para tersangka dijerat Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 56 KUHP.

Mereka terancam enam tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar.

Kapolda menegaskan pengawasan akan terus diperkuat bersama pemerintah daerah, Pertamina, TNI dan stakeholder terkait.

Di sisi lain, masyarakat diminta tidak melakukan panic buying. Polda Sulsel mengimbau warga tidak membeli BBM secara berlebihan hanya karena terpengaruh informasi atau isu yang belum dipastikan kebenarannya.

(RAT)

Tiga Nama Pilihan IAS Mulai Terbaca, Nurmal Idrus: Ini Kombinasi yang Saling Menguatkan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Arah kepengurusan baru DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai menunjukkan bentuk. Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) disebut telah mengerucutkan pilihan pada tiga figur untuk mengisi posisi strategis dalam struktur KSB.

Mereka adalah Supriansa untuk Ketua Harian, Rahman Pina sebagai Sekretaris, dan Amirullah Nur Saenong sebagai Bendahara.

Komposisi ini mendapat penilaian positif dari Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus. Ia melihat ketiga figur tersebut memiliki modal yang berbeda sehingga berpotensi menjadi satu kesatuan yang kuat dalam menopang kepemimpinan IAS.

“Saya kira itu komposisi terbaik. Ketiganya memiliki karakter dan kapasitas yang saling melengkapi,” ujar Nurmal. Minggu (6/9/2026). 

Menurut dia, pilihan Supriansa sebagai Ketua Harian memiliki arti penting bagi konsolidasi internal Golkar Sulsel. Posisi tersebut membutuhkan figur yang mampu bergerak aktif dan menjembatani kepentingan berbagai kelompok di internal partai.

“Supriansa bisa memback up IAS dalam membingkai kepengurusan Golkar Sulsel yang masih terserak,” katanya.

Nurmal menilai Ketua Harian harus memiliki kemampuan politik yang cukup untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan ketika Ketua DPD I berada dalam agenda politik yang lebih luas.

“Ketua harian bukan sekadar posisi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak organisasi,” jelasnya.

Nama Rahman Pina dinilai memiliki karakter berbeda. Pengalaman dalam organisasi politik dan pengalaman sebagai pimpinan DPRD menjadi modal yang dianggap relevan untuk posisi Sekretaris.

Bagi Nurmal, sekretaris merupakan posisi yang sangat menentukan karena berada di antara keputusan politik dan implementasi organisasi.

“Rahman Pina punya pengalaman sebagai sekretaris dan juga pengalaman sebagai pimpinan DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman tersebut dibutuhkan agar keputusan-keputusan politik IAS tidak berhenti pada level wacana, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kerja organisasi.

“Sekretaris harus mampu menerjemahkan keputusan politik ketua menjadi kerja organisasi yang konkret,” katanya.

Sementara itu, Amirullah Nur Saenong dipandang memiliki peran penting jika ditempatkan sebagai Bendahara.

Nurmal mengatakan, soliditas partai tidak hanya membutuhkan kekuatan politik dan konsolidasi organisasi, tetapi juga tata kelola keuangan yang baik.

“Amirullah Nur akan menjadi salah satu penopang finansial kepengurusan yang solid,” katanya.

Ia menekankan bahwa struktur partai sebesar Golkar Sulsel membutuhkan pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan mampu mendukung berbagai agenda organisasi.

Menurut Nurmal, jika tiga nama tersebut benar-benar ditetapkan, IAS telah memiliki fondasi awal yang cukup kuat untuk menjalankan kepengurusan baru.

Namun, ia mengingatkan agar komposisi tersebut tidak berhenti sebagai pembagian posisi. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana IAS menyusun struktur di bawahnya sehingga seluruh kekuatan internal Golkar tetap mendapatkan ruang.

“Kalau tiga nama ini benar-benar masuk dalam posisi KSB, IAS sudah memiliki mesin awal yang cukup kuat,” ujarnya.

Nurmal menilai pekerjaan terbesar IAS setelah Musda adalah membangun kembali kohesi internal.

“Golkar Sulsel tidak kekurangan orang hebat. Tantangannya adalah bagaimana orang-orang hebat itu bisa ditempatkan dalam satu orkestrasi yang sama,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai Ketua, Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara harus menjadi pusat koordinasi yang mampu merangkul berbagai kelompok.

“Ketua, ketua harian, sekretaris dan bendahara harus menjadi simpul yang mampu mengikat seluruh kelompok,” pungkasnya.

Dengan mencuatnya tiga nama tersebut, pertarungan berikutnya bukan lagi sekadar soal siapa yang duduk di KSB. Perhatian kini tertuju pada bagaimana IAS menyusun struktur lengkap Golkar Sulsel dan membuktikan kemampuannya meramu berbagai kekuatan menjadi satu mesin politik yang solid.

(Taggi)

RSUP Wahidin Cek Kesiapan RSUD La Temmamala, Layanan Kanker, Jantung hingga Stroke Diperkuat

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Soppeng memasuki tahap penting. Tim RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan visitasi dan advokasi ke RSUD La Temmamala Soppeng untuk melihat langsung kesiapan rumah sakit dalam penguatan jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).

Kegiatan berlangsung Jumat (4/9/2026), sehari setelah RSUD La Temmamala mendapat tambahan fasilitas kesehatan berupa CT Scan yang diresmikan Bupati Soppeng, Kamis (3/9/2026). Fasilitas CT Scan tersebut menjadi salah satu penguatan layanan diagnostik di rumah sakit daerah.

Ketua Tim Visitasi, dr. Abdul Muis, Sp.S(K), mengatakan kehadiran tim RSUP Wahidin merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi rumah sakit jejaring dalam memberikan pelayanan pada sejumlah penyakit prioritas.

“Visitasi ini dalam rangka mendukung penguatan RS Jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA,” ujarnya.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ, menyambut baik proses pendampingan tersebut.

Menurutnya, visitasi dari RSUP Wahidin menjadi kesempatan bagi RSUD La Temmamala untuk mendapatkan masukan langsung terkait pengembangan pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Visitasi atas kesediaannya datang di RSUD La Temmamala untuk penguatan RS Jejaring. Kami berharap melalui visitasi ini dapat memperoleh masukan, arahan dan saran terkait pengembangan pelayanan di RS,” katanya.

Ia juga menyinggung dukungan pemerintah terhadap peningkatan fasilitas RSUD La Temmamala, termasuk bantuan CT Scan yang diterima pada 2026 dan kini telah difungsikan.

Kehadiran CT Scan menjadi tambahan penting bagi layanan diagnostik rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Soppeng sebelumnya menyebut perangkat tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapat akses pemeriksaan yang lebih cepat dan tidak selalu harus dirujuk ke luar daerah.

Setelah pembukaan dan pemaparan, Tim Visitasi RSUP Wahidin langsung melakukan penelusuran ke berbagai unit pelayanan.

Tim mendatangi IGD Umum, IGD PONEK, Poliklinik, ruang rawat inap hingga kamar bersalin.

Penelusuran kemudian berlanjut ke sejumlah fasilitas penunjang dan layanan khusus, mulai dari Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Cathlab Jantung, Rehabilitasi Medik Neurologi hingga Kamar Operasi.

Tidak hanya itu, Ruang Hemodialisa, ICU, CVCU dan NICU juga menjadi bagian dari unit yang ditinjau.

Penelusuran lapangan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pelaksanaan pelayanan yang berkaitan dengan pengampuan KJSU-KIA.

Dengan metode tersebut, kondisi pelayanan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan rekomendasi penguatan rumah sakit.

Usai seluruh unit ditelusuri, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Exit Conference.

Pada sesi tersebut, Tim Visitasi menyampaikan hasil penelusuran kepada jajaran RSUD La Temmamala. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta penyusunan rencana tindak lanjut.

Momentum ini menjadi penting bagi RSUD La Temmamala untuk memperkuat kapasitas layanan sekaligus meningkatkan kesiapan sebagai bagian dari jejaring pelayanan kesehatan.

Dengan penguatan jejaring bersama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan dukungan fasilitas yang semakin lengkap, RSUD La Temmamala diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan komprehensif bagi masyarakat Soppeng.

Terutama untuk penanganan kasus kanker, jantung, stroke, uronefrologi serta kesehatan ibu dan anak yang membutuhkan pelayanan terintegrasi dan sistem rujukan yang kuat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Visitasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Direktur RSUD La Temmamala beserta jajaran manajemen, Ketua Komite Medik, dokter spesialis, dokter umum serta kepala ruangan yang terlibat dalam pelayanan.

Sumber: Humas RSUD La Temmamala

MTsN Soppeng Tundukkan Persaingan di Cadika, Juara Umum I Penggalang Kemah Pramuka Madrasah Sulsel

Gowa, Teropongsulawesi.com, Prestasi membanggakan kembali datang dari Kabupaten Soppeng. Kontingen MTs Negeri Soppeng sukses menempati posisi teratas dan meraih Juara Umum I Tingkat Penggalang pada Kemah Pramuka Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan 2026 di Bumi Perkemahan Cadika, Gowa.

Bukan tanpa alasan kontingen MTsN Soppeng mampu berdiri di podium tertinggi. Sejumlah kategori berhasil ditaklukkan dengan hasil gemilang.

Pada lomba Tapak Perkemahan Putra, MTsN Soppeng keluar sebagai Juara I. Hasil serupa kembali diraih pada Tapak Perkemahan Putri, yang juga berhasil diamankan sebagai Juara I.

Sementara pada kategori Yel-Yel Tingkat Penggalang, kontingen MTsN Soppeng berhasil meraih Juara II.

Rangkaian hasil tersebut menjadi modal penting bagi MTsN Soppeng untuk mengunci gelar Juara Umum I Penggalang dalam ajang yang mempertemukan kontingen pramuka madrasah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Kekuatan MTsN Soppeng terlihat dari kedisiplinan peserta dalam mengelola tapak perkemahan. Kerapian, kebersihan, ketertiban, serta kekompakan menjadi bagian yang diperhitungkan dalam perlombaan.

Semangat yang sama juga terlihat ketika para siswa tampil dalam lomba yel-yel. Energi, kreativitas dan kekompakan berhasil ditampilkan hingga membawa mereka meraih posisi kedua.

Capaian tersebut sekaligus menjadi buah dari persiapan yang dilakukan secara serius. Latihan intensif, pendampingan pembina, kekompakan peserta dan dukungan keluarga besar madrasah menjadi bagian dari perjalanan kontingen hingga berhasil membawa pulang gelar juara umum.

Kepala MTsN Soppeng, Siliwarni Karim, menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh siswa, pembina dan pendamping.

“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan kekompakan seluruh siswa, pembina, serta pendamping. Prestasi ini bukan hanya membanggakan MTsN Soppeng, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Soppeng di tingkat Sulawesi Selatan,” ujar Siliwarni Karim, Sabtu (5/9/2026).

Ia berharap prestasi tersebut tidak berhenti sebagai sebuah kemenangan, tetapi menjadi penyemangat bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan berani bersaing di berbagai ajang.

Bagi MTsN Soppeng, pengalaman di Cadika Gowa juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Pramuka tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga menanamkan disiplin, kemandirian, tanggung jawab, kepemimpinan dan kerja sama.

Dengan raihan Juara I Tapak Perkemahan Putra, Juara I Tapak Perkemahan Putri dan Juara II Yel-Yel, MTsN Soppeng akhirnya pulang membawa predikat Juara Umum I Penggalang.

Sebuah pembuktian bahwa slogan “Datang untuk berproses, pulang membawa prestasi” benar-benar diwujudkan di medan perkemahan.

(Taggi)

Tampil Menonjol di Tengah 148 Peserta, Kepala SDN 202 Walennae Soppeng Raih Predikat Terbaik

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Persaingan ketat dalam Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat Sulawesi Selatan berakhir manis bagi Kabupaten Soppeng.

Rahmaningsi, S.Pd., Kepala SD Negeri 202 Walennae, berhasil meraih predikat peserta terbaik dalam pelatihan yang diikuti 148 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Predikat tersebut diraih setelah Rahmaningsi mengikuti seluruh rangkaian pelatihan selama 10 hari yang berlangsung di Makassar sejak 24 Agustus 2026 hingga ditutup pada Jumat (4/9/2026).

Capaian itu sekaligus membawa nama Soppeng menonjol di antara peserta yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Pelatihan BCKS diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Sulawesi Selatan.

Program tersebut diikuti guru-guru yang sebelumnya telah melewati proses seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai peserta pengembangan calon kepala sekolah.

Selama pelatihan, peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan teori. Materi kepemimpinan dan pengelolaan satuan pendidikan juga dipadukan dengan praktik lapangan melalui kegiatan shadowing.

Peserta mengunjungi sejumlah sekolah sasaran untuk mengamati secara langsung praktik kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan sekolah, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan satuan pendidikan.

Dalam rangkaian pelatihan tersebut, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) Kemendikdasmen, Dr. Iwan Junaedi, turut memberikan penguatan terkait kebijakan pendidikan.

Bukan Sekadar Predikat

Predikat peserta terbaik yang diraih Rahmaningsi menjadi capaian penting bagi Kabupaten Soppeng.

Pasalnya, penghargaan tersebut diraih di tengah proses pelatihan yang melibatkan 148 peserta se-Sulsel dengan latar belakang dan pengalaman pendidikan dari berbagai daerah.

Rahmaningsi saat ini menjabat Kepala SD Negeri 202 Walennae Kabupaten Soppeng. Ia juga dikenal sebagai salah satu inovator daerah yang aktif dalam pengembangan pendidikan.

Prestasi tersebut menjadi tambahan rekam jejak Rahmaningsi dalam kapasitasnya sebagai pendidik sekaligus pemimpin satuan pendidikan.

Bagi Kabupaten Soppeng, capaian itu menjadi kabar positif di tengah upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah.

Pelatihan BCKS sendiri menjadi bagian dari proses penyiapan calon kepala sekolah dalam sistem penugasan kepala sekolah yang diterapkan Kemendikdasmen.

Melalui proses tersebut, calon kepala sekolah dipersiapkan agar memiliki kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta kesiapan dalam mengelola satuan pendidikan.

Dari 148 peserta yang mengikuti pelatihan, Rahmaningsi berhasil keluar sebagai salah satu yang terbaik dan membawa nama Soppeng ke panggung prestasi pendidikan tingkat Sulawesi Selatan.

(Taggi)

Petani Laoli Cari Jalan Damai ke Kedatuan Luwu, Sosiolog Unhas Soroti Kebuntuan Penyelesaian Konflik

Makassar, Teropongsulawesi.com, Langkah petani Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mendatangi Kedatuan Luwu untuk mengadukan konflik agraria yang mereka hadapi dinilai menunjukkan adanya kebuntuan dalam proses penyelesaian melalui jalur formal.

Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, M.Si., menilai pilihan masyarakat tersebut tidak bisa serta-merta dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

Koordinator Program Studi S3 Sosiologi Unhas itu melihat kedatangan petani Laoli ke Istana Kedatuan Luwu sebagai upaya mencari ruang dialog yang dinilai lebih dekat dengan modal sosial dan budaya masyarakat setempat.

“Keputusan mendatangi institusi adat Kedatuan Luwu menunjukkan adanya kelelahan dan kebuntuan struktural,” ujar Rahmat di Makassar, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, masyarakat akar rumput sering menghadapi keterbatasan ketika harus berhadapan dengan mekanisme formal yang panjang dan prosedural.

“Prosedur formal negara sering kali dirasa terlalu kaku, prosedural, atau asimetris bagi kelompok akar rumput,” katanya.

Sudah Mengadu ke Sejumlah Lembaga

Sebelum mendatangi Kedatuan Luwu, masyarakat petani Laoli mengaku telah menempuh sejumlah jalur untuk mendapatkan penyelesaian.

Hal itu tertuang dalam surat permohonan audiensi kepada Datu Luwu tertanggal 1 Agustus 2026.

Dalam surat tersebut, petani menyebut telah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, berdialog dengan DPRD Luwu Timur, mengadukan persoalan kepada DPRD Sulawesi Selatan, menempuh upaya hukum, hingga melapor ke Komnas HAM.

Namun, berbagai langkah tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang mereka harapkan.

Pada saat yang sama, masyarakat mengaku proses pengosongan lahan telah berlangsung dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan keluarga mereka.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong mereka mencari ruang lain untuk menyampaikan persoalan.

Kedatuan Luwu Bukan Lembaga Peradilan

Rahmat menilai masyarakat Laoli justru menunjukkan pemahaman mengenai posisi Kedatuan Luwu.

Kedatangan mereka bukan untuk meminta Datu Luwu memutuskan siapa yang benar atau salah dalam sengketa pertanahan.

“Hal ini tentu saja bukan upaya melawan negara atau mencari pengadilan tandingan. Secara sosiologis, warga sedang menggunakan ‘modal sosial’ dan sejarah kultural,” jelasnya.

Menurut Rahmat, Kedatuan Luwu memiliki posisi sebagai otoritas moral yang dapat membantu membuka ruang komunikasi di antara pihak-pihak yang berkonflik.

“Kedatuan diposisikan sebagai otoritas moral yang dapat memfasilitasi dialog yang lebih egaliter,” ujarnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan isi surat petani Laoli. Mereka secara tegas menyatakan memahami bahwa Kedatuan Luwu bukan lembaga peradilan maupun pemerintahan yang memiliki kewenangan memutus perkara pertanahan.

Mereka hanya meminta nasihat, pertimbangan, dan kemungkinan fasilitasi dialog yang dapat menghadirkan penyelesaian secara damai dan bermartabat.

Konflik Tak Sekadar Soal Tanah

Persoalan yang dihadapi petani Laoli, kata Rahmat, tidak dapat dilihat hanya dari sisi kepemilikan atau penguasaan lahan.

Ada persoalan kehidupan keluarga, sumber penghidupan, rasa keadilan, serta hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

Karena itu, ketika masyarakat datang ke Kedatuan Luwu, langkah tersebut mempunyai makna sosial yang lebih luas.

Mereka menggunakan modal sosial dan sejarah kultural yang masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat Tana Luwu.

Dalam suratnya, petani Laoli juga menempatkan Kedatuan Luwu sebagai bagian dari ruang sosial yang selama ini dipercaya menjaga nilai musyawarah, persaudaraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat.

Audiensi yang berlangsung Jumat, 21 Agustus 2026, kemudian menjadi bagian dari upaya membuka kembali komunikasi tersebut.

Langkah itu tidak berarti masyarakat meninggalkan hukum negara ataupun menggantikan proses hukum dengan mekanisme adat.

Sebaliknya, mereka berharap nilai-nilai adat dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih.

Jangan Sampai Konflik Meledak

Di tengah proses pencarian penyelesaian, Rahmat meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan persuasif.

Ia secara khusus mengingatkan agar tidak ada intimidasi maupun tindakan pengosongan lahan secara paksa selama proses mediasi berlangsung.

“Selama proses mediasi berlangsung, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menghentikan segala bentuk intimidasi dan upaya pengosongan lahan secara paksa,” tegasnya.

Rahmat menilai pendekatan represif justru dapat memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Tindakan represif hanya akan mempertebal trust issue masyarakat terhadap negara dan memicu konflik terbuka,” katanya.

Menurutnya, konflik agraria selalu memiliki dimensi sosial yang kompleks. Selain status hukum tanah, terdapat kepentingan pembangunan, sumber penghidupan masyarakat, relasi kekuasaan, serta rasa keadilan.

Karena itu, penyelesaian yang hanya mengandalkan kekuatan administratif atau hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat berisiko membuat konflik semakin panjang.

Kedatuan Luwu, dalam konteks ini, dapat menjadi ruang tambahan untuk membangun komunikasi.

Bukan sebagai pengadilan tandingan, melainkan sebagai ruang moral dan kultural untuk mempertemukan suara-suara yang selama ini belum menemukan titik temu.

Bagi petani Laoli, mengetuk pintu Kedatuan Luwu bukan berarti meninggalkan negara.

Mereka justru sedang mencari cara agar dialog kembali terbuka ketika berbagai jalur formal yang telah ditempuh belum memberikan penyelesaian yang mereka harapkan.

Pada akhirnya, persoalan tersebut bukan hanya tentang siapa menguasai tanah, tetapi juga bagaimana rasa keadilan, martabat, dan keberlangsungan hidup masyarakat tetap menjadi bagian dari proses penyelesaiannya.

(Tim)

PJI Sulsel Apresiasi Polda Jabar Bongkar Passobis Sidrap, Koordinasi dengan Polda Sulsel Dipertanyakan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pengungkapan sindikat penipuan daring atau passobis asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat mendapat apresiasi dari Humas Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Dzoel SB.

Meski demikian, keberhasilan tersebut turut memunculkan sorotan mengenai koordinasi penanganan kejahatan siber lintas wilayah. Sebab, jaringan yang beroperasi dari Sidrap itu justru dibongkar langsung oleh aparat Polda Jawa Barat.

Dzoel SB mempertanyakan sejauh mana koordinasi Polda Jabar dengan Polda Sulsel maupun Polres Sidrap sebelum dilakukan penindakan.

“PJI Sulsel mengapresiasi langkah tegas Polda Jawa Barat. Namun, ketika aktivitas para terduga pelaku berada di Sidrap, publik tentu ingin mengetahui bagaimana koordinasi dengan Polda Sulsel dan Polres Sidrap,” ujar Dzoel SB. Selasa (25/8/2026). 

Menurutnya, persoalan tersebut penting dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Ini bukan untuk mendiskreditkan institusi kepolisian di Sulsel. Justru transparansi diperlukan agar masyarakat memahami bagaimana mekanisme koordinasi dalam mengungkap kejahatan siber yang melibatkan wilayah hukum berbeda,” katanya.

20 Orang Diamankan, 12 Jadi Tersangka

Dalam operasi tersebut, aparat Polda Jabar mengamankan sekitar 20 orang di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas sindikat. Setelah pemeriksaan dan pencocokan dengan alat bukti, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Ke-12 tersangka masing-masing berinisial UR, BS, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MDH.

Mereka diduga menjalankan peran berbeda, mulai dari penyedia akun, pembuat unggahan kendaraan fiktif hingga operator yang berkomunikasi dengan calon korban.

Kasus tersebut terungkap setelah Polda Jabar menerima dua laporan polisi dari korban berinisial FFK dan NM. Penelusuran siber kemudian mengarahkan penyidik ke Kabupaten Sidrap dan dilakukan penindakan pada 12 Agustus 2026.

Modus Jual Mobil Murah, Ngaku Anggota TNI

Sindikat tersebut diduga menggunakan Facebook untuk menawarkan mobil dengan harga jauh di bawah pasaran.

Calon korban kemudian diarahkan berkomunikasi melalui pesan pribadi hingga WhatsApp. Untuk meningkatkan kepercayaan, salah satu pelaku diduga mengaku sebagai anggota TNI dan menggunakan foto maupun pakaian dinas.

Pelaku bahkan melakukan video call dengan mengenakan seragam TNI. Polisi juga menemukan benda yang tampak seperti senjata api dalam materi yang digunakan pelaku, namun benda tersebut ternyata merupakan senjata mainan.

Setelah korban percaya, pelaku mengirimkan video yang seolah-olah memperlihatkan kendaraan sedang dikemas untuk dikirim melalui jasa kargo.

Padahal, video tersebut diduga dibuat di sebuah rumah dan bukan di fasilitas pengiriman kendaraan.

Korban kemudian diarahkan mentransfer uang ke rekening tertentu.

Dari dua laporan yang ditangani, FFK mengalami kerugian Rp19.941.774, sedangkan NM mengalami kerugian Rp20.354.459. Total kerugian kedua korban mencapai lebih dari Rp40 juta.

PJI Minta Kejahatan Siber Ditangani Terpadu

Dzoel menilai kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kejahatan siber tidak lagi mengenal batas wilayah. Pelaku dapat beroperasi dari satu daerah, sementara korban berada di provinsi lain.

Karena itu, menurutnya, koordinasi antara kepolisian daerah menjadi bagian penting dalam memutus jaringan penipuan daring.

“Jangan sampai kejahatan siber berkembang karena adanya celah koordinasi. Aparat harus bergerak bersama, saling berbagi informasi dan memastikan setiap jaringan yang terungkap dapat ditelusuri hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur penawaran kendaraan dengan harga tidak masuk akal di media sosial.

“Kalau harga terlalu murah, masyarakat harus waspada. Jangan hanya percaya karena seseorang memakai seragam atau mengaku sebagai aparat. Identitas harus diverifikasi dan transaksi dilakukan dengan mekanisme yang aman,” pungkas Dzoel.

(AP)

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Hadiri MTQ KORPRI Nasional, Ribuan ASN Padati Makassar

Makassar, Teropongsulawesi.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng hadir di tengah semarak pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (24/8/2026) malam.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam agenda nasional tersebut menegaskan posisi pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus pembinaan karakter aparatur sipil negara (ASN).

MTQ KORPRI Nasional 2026 dibuka Menteri Agama RI Prof. KH Nasaruddin Umar. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI turut hadir dalam acara tersebut.

Mengusung tema “ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh”, MTQ kali ini bukan sekadar seremoni. Ribuan ASN dari berbagai daerah dan kementerian berkumpul di Sulawesi Selatan untuk mengikuti kompetisi sekaligus memperkuat silaturahmi.

Rekor Peserta, 117 Kafilah Turun Bertanding

MTQ VIII KORPRI Nasional mencatat jumlah peserta terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraannya.

Sebanyak 1.173 peserta yang tergabung dalam 117 kafilah hadir mewakili 38 provinsi serta 77 kementerian dan lembaga. Mereka didampingi 465 official.

Sebelum pembukaan, seluruh kafilah mengikuti defile pada Senin siang. Pemandangan ribuan peserta dari berbagai daerah tersebut menjadi salah satu daya tarik penyelenggaraan MTQ di Sulawesi Selatan.

Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dipercaya sebagai tuan rumah bersama. Perlombaan dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 Agustus 2026.

Hadiah Tembus Rp2 Miliar

Persaingan para peserta juga semakin menarik dengan hadiah yang disiapkan panitia. Total penghargaan mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bahkan memberikan bonus tambahan. Juara umum mendapat paket umrah, peringkat kedua umum memperoleh satu unit sepeda motor listrik, sementara 10 unit sepeda disiapkan sebagai hadiah tambahan.

Beberapa sepeda bahkan langsung diberikan kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan spontan saat acara pembukaan.

Namun, di balik kemeriahan tersebut, pesan utama MTQ tetap berada pada pembentukan karakter ASN. Tema “ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh” menempatkan nilai agama bukan hanya sebagai simbol seremoni, tetapi sebagai landasan moral dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

Kehadiran Bupati Soppeng Suwardi Haseng di pembukaan MTQ menjadi bagian dari momentum tersebut. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya hadir ketika kegiatan berlangsung, tetapi juga membawa semangat dan nilai-nilai Al-Quran ke dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 selanjutnya memasuki fase perlombaan hingga 29 Agustus. Makassar dan Pangkep menjadi saksi berkumpulnya ribuan ASN dalam satu panggung nasional yang menggabungkan kompetisi, spiritualitas, dan pengabdian.

(Taggi)

Borong Medali di Kejurda INKANAS, Ranting Khusus Batalyon C Pelopor Bone Sabet Juara Umum III Kategori Polri

Makassar, Teropongsulawesi.com,– Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone pada ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) INKANAS Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series II Piala Dansat Brimob Polda Sulawesi Selatan 2026 yang berlangsung di GOR JK Arenatorium Universitas Hasanuddin, Makassar. Kejuaraan tersebut digelar selama 24–26 Juli 2026.

Berkat penampilan impresif para atletnya, kontingen berhasil meraih Juara Umum III Kategori Polri, sekaligus membawa pulang sejumlah medali dari kategori Open maupun Polri.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa pembinaan karate di lingkungan Batalyon C Pelopor Bone berjalan secara konsisten dan mampu melahirkan atlet-atlet yang siap bersaing di tingkat provinsi.

Pada kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan itu, Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone menurunkan 21 atlet, terdiri atas 14 atlet kategori Open dan 7 atlet kategori Polri. Mereka tampil pada 32 kelas pertandingan, baik nomor kata maupun kumite.

Hasilnya, para atlet mampu menunjukkan performa terbaik hingga mengantarkan kontingen meraih prestasi membanggakan.

Di kategori Open, Radja Adityawarman sukses mempersembahkan medali perak setelah meraih Juara II Kumite Perorangan Putra +76 kilogram.

Sementara medali perunggu disumbangkan oleh Muh. Gian Algifari pada nomor Kata Perorangan Putra Pra Pemula. Muh. Gian Algifari bersama Salman dan A. Rafah juga berhasil meraih Juara III Kata Beregu Putra Pra Pemula.

Prestasi lainnya diraih Rifqi yang finis di posisi ketiga Kumite Pra Usia Dini Putra -25 kilogram, Nur Fatwatulwaqiah pada Kumite Pemula Putri -52 kilogram, serta Aqila pada Kumite Kadet Putri +60 kilogram.

Pada kategori Polri, Bripda Aldi menjadi bintang kontingen setelah tampil dominan dan keluar sebagai Juara I Kumite Perorangan Polri -80 kilogram. Atas penampilan gemilangnya, ia juga dinobatkan sebagai Best of The Best Polri, penghargaan tertinggi bagi atlet terbaik di kategori Polri.

Sementara itu, Bripda Ishan A. turut menyumbangkan medali perunggu melalui nomor Kata Perorangan Putra Polri.

Head Coach Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone, Senpai Muldiyana, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari latihan yang disiplin, kerja sama tim, dan dukungan dari seluruh pihak.

"Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras seluruh keluarga besar Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone. Terima kasih kepada Ketua Ranting Khusus Kompol Rudi Mandaka, S.H., mantan Danyon AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si., para pelatih pendamping Senpai Rafika dan Senpai Hilmi, seluruh atlet, orang tua, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan mencetak karateka yang mampu mengharumkan nama Bone, Sulawesi Selatan, hingga Indonesia," ujarnya.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan Ketua Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone, Kompol Rudi Mandaka, S.H., yang terus memberikan perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk mendukung kebutuhan kontingen selama mengikuti kejuaraan.

Apresiasi turut datang dari mantan Komandan Batalyon C Pelopor Bone, AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si., yang menilai prestasi tersebut merupakan hasil dari kedisiplinan, semangat juang, dan kekompakan seluruh tim.

Dengan raihan Juara Umum III Kategori Polri serta sederet medali pada kategori Open dan Polri, Ranting Khusus INKANAS Batalyon C Pelopor Bone semakin menegaskan diri sebagai salah satu dojo pembinaan karate yang terus melahirkan atlet-atlet berprestasi dan menjunjung tinggi sportivitas.

Semangat "Ewako... Pantang Pulang Sebelum Juara!" pun kembali menjadi penyemangat bagi para karateka Batalyon C Pelopor Bone untuk terus menorehkan prestasi pada ajang-ajang berikutnya.

(Red)

Baskom Bekas Jadi "Mesin" Pakan Ikan, Inovasi Mahasiswa KKN Unhas Tarik Perhatian Warga Desa Pitue

Pangkep, Teropongsulawesi.com,– Di saat harga pakan ikan terus melonjak, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas) menghadirkan solusi sederhana yang bisa diterapkan oleh setiap rumah tangga. Melalui budidaya tanaman air Lemna menggunakan baskom bekas, warga diajak memproduksi pakan alami ikan sendiri dengan biaya murah dan teknologi yang mudah diterapkan. Program ini merupakan bagian dari KKN Gelombang 116 Universitas Hasanuddin yang mengusung berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat di sejumlah desa.

Inovasi tersebut diperkenalkan Tim KKN Unhas Gelombang 116 dalam kegiatan sosialisasi budidaya Lemna di Dasa Wisma Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Selasa (21/7/2026). Sebanyak 15 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan anggota Dasa Wisma mengikuti pelatihan yang dikemas secara praktis, mulai dari penyampaian materi hingga demonstrasi langsung.

Program ini berangkat dari persoalan yang selama ini dihadapi para pembudidaya ikan tambak, yakni tingginya biaya pakan. Harga pakan komersial kini hampir mencapai Rp300 ribu per karung isi 30 kilogram, sehingga biaya produksi semakin membebani petani.

Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KKN menawarkan Lemna sebagai alternatif pakan alami yang mudah dibudidayakan di pekarangan rumah. Cukup menggunakan baskom bekas, air, pupuk organik, dan bibit Lemna, masyarakat sudah dapat menghasilkan pakan tambahan yang bernilai gizi tinggi.

"Lemna dipilih karena mudah dibudidayakan dan dapat membantu mengurangi biaya pembelian pakan ikan. Media tanamnya juga sangat sederhana sehingga siapa saja bisa mencobanya di rumah," ujar pemateri kegiatan, Andi Alifia Rifani Ukkas, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin.

Tak hanya menjelaskan teori, tim KKN juga mempraktikkan secara langsung cara menyiapkan media tanam, menebarkan bibit, hingga teknik perawatan agar Lemna tumbuh optimal. Peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan, bahkan beberapa di antaranya langsung berdiskusi mengenai peluang mengembangkannya di rumah masing-masing.

Dalam sesi tanya jawab, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai waktu panen. Lemna dapat dipanen dalam waktu sekitar tiga hingga tujuh hari, tergantung kondisi lingkungan budidaya. Tanaman tersebut dapat diberikan langsung kepada ikan dalam keadaan segar maupun dikeringkan untuk kemudian dicampurkan ke dalam pakan komersial.

Ketua BPD Desa Pitue, H. Bachtiar, mengapresiasi inovasi yang dibawa mahasiswa KKN Unhas. Menurutnya, budidaya Lemna merupakan solusi yang realistis karena memanfaatkan peralatan sederhana yang dimiliki hampir setiap rumah tangga.

"Kami akan mencoba membudidayakan Lemna terlebih dahulu di Dasa Wisma. Jika hasilnya baik, bibitnya akan kami bagikan kepada masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas," katanya.

Melalui program tersebut, Tim KKN Universitas Hasanuddin berharap masyarakat tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial, tetapi juga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pakan alami yang murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan inovasi sederhana ini, baskom bekas pun dapat berubah fungsi menjadi "pabrik" pakan ikan skala rumah tangga yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.

(Red)

Bupati Soppeng Teken Komitmen PM-AAS, Siap Wujudkan Pertanian Modern dan Swasembada Pangan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng bersama para kepala daerah se-Sulawesi Selatan menjadi bukti kuat komitmen daerah dalam menyukseskan transformasi pertanian berbasis teknologi yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penerapan PM-AAS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui mekanisasi, penggunaan teknologi modern, serta tata kelola budidaya yang lebih efektif dan efisien.

Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, akademisi, BUMN, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah menargetkan penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan mencapai 91.340 hektare pada tahun 2026. Target itu menjadi bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas satu juta hektare yang diharapkan mampu meningkatkan produksi beras, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain pemaparan target, rakor juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan pupuk, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Seluruh daerah didorong untuk bergerak secara serentak agar implementasi program berjalan optimal.

Momen penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng turut menandatangani dokumen komitmen sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan penerapan PM-AAS di daerah.

Komitmen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Soppeng siap mengambil peran strategis dalam transformasi pertanian modern. Dengan potensi lahan pertanian yang dimiliki serta dukungan pemerintah, Soppeng optimistis mampu meningkatkan produktivitas padi melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi.

Langkah ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, penerapan PM-AAS diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani, serta memperkuat kontribusi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

(Silviana) 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Sambut 11 Mahasiswa Asing Peserta Program Unhas, Bakal Belajar di Desa-Desa

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menerima kunjungan 11 mahasiswa asing peserta Nusantara International Summer Course on Public Health (NISC-PH) 2026 yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas). Penyambutan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (30/6/2026), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan lapangan program internasional tersebut.

Kehadiran mahasiswa dari berbagai negara itu menjadi bagian dari agenda pembelajaran berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Soppeng selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026.

Program ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai praktik kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan berbagai program kesehatan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang kembali memilih Kabupaten Soppeng sebagai salah satu lokasi kegiatan akademik bertaraf internasional.

Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan kerja sama internasional.

Ia mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kegiatan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai negara karena mampu menjadi media pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman, serta budaya.

Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berbagi praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam pembangunan kesehatan.

"Selamat datang di Kabupaten Soppeng. Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari masyarakat sekaligus mengenal budaya, kehidupan sosial, dan potensi daerah yang kami miliki," ujar Suwardi Haseng.

Bupati juga mengajak para peserta untuk menikmati keramahan masyarakat Soppeng selama mengikuti kegiatan lapangan. Menurutnya, interaksi langsung dengan masyarakat akan memberikan pengalaman berharga yang tidak diperoleh hanya melalui pembelajaran di ruang kelas.

Program NISC-PH 2026 sendiri merupakan agenda internasional tahunan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang mengusung konsep hybrid course and excursion. Sebelum memasuki kegiatan lapangan, seluruh peserta telah mengikuti proses pembelajaran daring pada 15 hingga 27 Juni 2026.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di sejumlah daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Soppeng pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Selama berada di Kabupaten Soppeng, para mahasiswa akan melakukan berbagai aktivitas akademik yang berfokus pada pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). Mereka akan melakukan observasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat, mengidentifikasi berbagai persoalan kesehatan di tingkat desa, mempelajari program pemberdayaan masyarakat, serta melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, peserta juga akan berdialog langsung dengan aparat pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan kesehatan diterapkan hingga tingkat komunitas.

Kegiatan tersebut dipadukan dengan program community outreach dan pertukaran budaya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa internasional diharapkan dapat memahami nilai-nilai sosial, budaya lokal, serta kearifan masyarakat Soppeng yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pembangunan kesehatan berbasis masyarakat.

Sebanyak 11 mahasiswa asing yang mengikuti kegiatan di Kabupaten Soppeng berasal dari Mahidol University dan Soonchunhyang University. Mereka bergabung bersama mahasiswa asing lainnya serta mahasiswa kelas internasional Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Rombongan didampingi sejumlah dosen FKM Unhas, yakni Prof. Anwar, Dr. Owildan Wisudawan, Dr. Hasnawati Amqam, Dr. Syamsuar, Basir, Nasrah, dan Dr. Rahayu Nurul Reski. Para dosen bertugas membimbing mahasiswa selama pelaksanaan pembelajaran lapangan, mulai dari proses observasi, pengumpulan data, hingga penyusunan refleksi hasil pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan, para peserta dibagi ke lima lokasi, yaitu Desa Ganra, Desa Kaca, Desa Manorang Salo, Kelurahan Lalabata Riaja, dan Desa Pesse. Di masing-masing wilayah tersebut mereka akan mempelajari kondisi kesehatan masyarakat, mengamati program pemberdayaan yang telah dijalankan pemerintah desa, serta berdiskusi bersama masyarakat mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

Hasil pengamatan yang diperoleh selama kegiatan nantinya akan menjadi bahan refleksi sekaligus pembelajaran mengenai penerapan konsep kesehatan masyarakat di lapangan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat akademik bagi para peserta, tetapi juga mempererat hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran mahasiswa internasional diharapkan semakin memperkenalkan Kabupaten Soppeng kepada dunia sebagai daerah yang terbuka terhadap kolaborasi global serta memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Melalui penyelenggaraan NISC-PH 2026, sinergi antara Universitas Hasanuddin, Pemerintah Kabupaten Soppeng, dan masyarakat diharapkan terus berkembang sehingga mampu melahirkan berbagai kerja sama yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperluas jejaring internasional di masa mendatang.

(Silviana)