Baskom Bekas Jadi "Mesin" Pakan Ikan, Inovasi Mahasiswa KKN Unhas Tarik Perhatian Warga Desa Pitue

Pangkep, Teropongsulawesi.com,– Di saat harga pakan ikan terus melonjak, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas) menghadirkan solusi sederhana yang bisa diterapkan oleh setiap rumah tangga. Melalui budidaya tanaman air Lemna menggunakan baskom bekas, warga diajak memproduksi pakan alami ikan sendiri dengan biaya murah dan teknologi yang mudah diterapkan. Program ini merupakan bagian dari KKN Gelombang 116 Universitas Hasanuddin yang mengusung berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat di sejumlah desa.

Inovasi tersebut diperkenalkan Tim KKN Unhas Gelombang 116 dalam kegiatan sosialisasi budidaya Lemna di Dasa Wisma Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Selasa (21/7/2026). Sebanyak 15 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan anggota Dasa Wisma mengikuti pelatihan yang dikemas secara praktis, mulai dari penyampaian materi hingga demonstrasi langsung.

Program ini berangkat dari persoalan yang selama ini dihadapi para pembudidaya ikan tambak, yakni tingginya biaya pakan. Harga pakan komersial kini hampir mencapai Rp300 ribu per karung isi 30 kilogram, sehingga biaya produksi semakin membebani petani.

Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KKN menawarkan Lemna sebagai alternatif pakan alami yang mudah dibudidayakan di pekarangan rumah. Cukup menggunakan baskom bekas, air, pupuk organik, dan bibit Lemna, masyarakat sudah dapat menghasilkan pakan tambahan yang bernilai gizi tinggi.

"Lemna dipilih karena mudah dibudidayakan dan dapat membantu mengurangi biaya pembelian pakan ikan. Media tanamnya juga sangat sederhana sehingga siapa saja bisa mencobanya di rumah," ujar pemateri kegiatan, Andi Alifia Rifani Ukkas, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin.

Tak hanya menjelaskan teori, tim KKN juga mempraktikkan secara langsung cara menyiapkan media tanam, menebarkan bibit, hingga teknik perawatan agar Lemna tumbuh optimal. Peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan, bahkan beberapa di antaranya langsung berdiskusi mengenai peluang mengembangkannya di rumah masing-masing.

Dalam sesi tanya jawab, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai waktu panen. Lemna dapat dipanen dalam waktu sekitar tiga hingga tujuh hari, tergantung kondisi lingkungan budidaya. Tanaman tersebut dapat diberikan langsung kepada ikan dalam keadaan segar maupun dikeringkan untuk kemudian dicampurkan ke dalam pakan komersial.

Ketua BPD Desa Pitue, H. Bachtiar, mengapresiasi inovasi yang dibawa mahasiswa KKN Unhas. Menurutnya, budidaya Lemna merupakan solusi yang realistis karena memanfaatkan peralatan sederhana yang dimiliki hampir setiap rumah tangga.

"Kami akan mencoba membudidayakan Lemna terlebih dahulu di Dasa Wisma. Jika hasilnya baik, bibitnya akan kami bagikan kepada masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas," katanya.

Melalui program tersebut, Tim KKN Universitas Hasanuddin berharap masyarakat tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial, tetapi juga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pakan alami yang murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan inovasi sederhana ini, baskom bekas pun dapat berubah fungsi menjadi "pabrik" pakan ikan skala rumah tangga yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.

(Red)

Bupati Soppeng Teken Komitmen PM-AAS, Siap Wujudkan Pertanian Modern dan Swasembada Pangan

Makassar, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).

Kehadiran Bupati Suwardi Haseng bersama para kepala daerah se-Sulawesi Selatan menjadi bukti kuat komitmen daerah dalam menyukseskan transformasi pertanian berbasis teknologi yang kini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penerapan PM-AAS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui mekanisasi, penggunaan teknologi modern, serta tata kelola budidaya yang lebih efektif dan efisien.

Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, akademisi, BUMN, hingga berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah menargetkan penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan mencapai 91.340 hektare pada tahun 2026. Target itu menjadi bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas satu juta hektare yang diharapkan mampu meningkatkan produksi beras, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain pemaparan target, rakor juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, ketersediaan pupuk, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Seluruh daerah didorong untuk bergerak secara serentak agar implementasi program berjalan optimal.

Momen penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng turut menandatangani dokumen komitmen sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan penerapan PM-AAS di daerah.

Komitmen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Soppeng siap mengambil peran strategis dalam transformasi pertanian modern. Dengan potensi lahan pertanian yang dimiliki serta dukungan pemerintah, Soppeng optimistis mampu meningkatkan produktivitas padi melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi.

Langkah ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, penerapan PM-AAS diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani, serta memperkuat kontribusi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

(Silviana) 

Bupati Soppeng Suwardi Haseng Sambut 11 Mahasiswa Asing Peserta Program Unhas, Bakal Belajar di Desa-Desa

 

Soppeng, Teropongsulawesi.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menerima kunjungan 11 mahasiswa asing peserta Nusantara International Summer Course on Public Health (NISC-PH) 2026 yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas). Penyambutan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (30/6/2026), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan lapangan program internasional tersebut.

Kehadiran mahasiswa dari berbagai negara itu menjadi bagian dari agenda pembelajaran berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Soppeng selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026.

Program ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai praktik kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan berbagai program kesehatan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang kembali memilih Kabupaten Soppeng sebagai salah satu lokasi kegiatan akademik bertaraf internasional.

Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan kerja sama internasional.

Ia mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kegiatan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai negara karena mampu menjadi media pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman, serta budaya.

Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berbagi praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam pembangunan kesehatan.

"Selamat datang di Kabupaten Soppeng. Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari masyarakat sekaligus mengenal budaya, kehidupan sosial, dan potensi daerah yang kami miliki," ujar Suwardi Haseng.

Bupati juga mengajak para peserta untuk menikmati keramahan masyarakat Soppeng selama mengikuti kegiatan lapangan. Menurutnya, interaksi langsung dengan masyarakat akan memberikan pengalaman berharga yang tidak diperoleh hanya melalui pembelajaran di ruang kelas.

Program NISC-PH 2026 sendiri merupakan agenda internasional tahunan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang mengusung konsep hybrid course and excursion. Sebelum memasuki kegiatan lapangan, seluruh peserta telah mengikuti proses pembelajaran daring pada 15 hingga 27 Juni 2026.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di sejumlah daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Soppeng pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Selama berada di Kabupaten Soppeng, para mahasiswa akan melakukan berbagai aktivitas akademik yang berfokus pada pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). Mereka akan melakukan observasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat, mengidentifikasi berbagai persoalan kesehatan di tingkat desa, mempelajari program pemberdayaan masyarakat, serta melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, peserta juga akan berdialog langsung dengan aparat pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan kesehatan diterapkan hingga tingkat komunitas.

Kegiatan tersebut dipadukan dengan program community outreach dan pertukaran budaya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa internasional diharapkan dapat memahami nilai-nilai sosial, budaya lokal, serta kearifan masyarakat Soppeng yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pembangunan kesehatan berbasis masyarakat.

Sebanyak 11 mahasiswa asing yang mengikuti kegiatan di Kabupaten Soppeng berasal dari Mahidol University dan Soonchunhyang University. Mereka bergabung bersama mahasiswa asing lainnya serta mahasiswa kelas internasional Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Rombongan didampingi sejumlah dosen FKM Unhas, yakni Prof. Anwar, Dr. Owildan Wisudawan, Dr. Hasnawati Amqam, Dr. Syamsuar, Basir, Nasrah, dan Dr. Rahayu Nurul Reski. Para dosen bertugas membimbing mahasiswa selama pelaksanaan pembelajaran lapangan, mulai dari proses observasi, pengumpulan data, hingga penyusunan refleksi hasil pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan, para peserta dibagi ke lima lokasi, yaitu Desa Ganra, Desa Kaca, Desa Manorang Salo, Kelurahan Lalabata Riaja, dan Desa Pesse. Di masing-masing wilayah tersebut mereka akan mempelajari kondisi kesehatan masyarakat, mengamati program pemberdayaan yang telah dijalankan pemerintah desa, serta berdiskusi bersama masyarakat mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

Hasil pengamatan yang diperoleh selama kegiatan nantinya akan menjadi bahan refleksi sekaligus pembelajaran mengenai penerapan konsep kesehatan masyarakat di lapangan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat akademik bagi para peserta, tetapi juga mempererat hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran mahasiswa internasional diharapkan semakin memperkenalkan Kabupaten Soppeng kepada dunia sebagai daerah yang terbuka terhadap kolaborasi global serta memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Melalui penyelenggaraan NISC-PH 2026, sinergi antara Universitas Hasanuddin, Pemerintah Kabupaten Soppeng, dan masyarakat diharapkan terus berkembang sehingga mampu melahirkan berbagai kerja sama yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperluas jejaring internasional di masa mendatang.

(Silviana)

Absennya Bupati Soppeng Bukan Masalah karena sudah berkomunikasi sebelum acara. Supriansa Tekankan Persatuan kader Golkar

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Sil)

Silaturahmi Pelatih Ranting Khusus Batalyon C dengan Kabag Ops Brimob Polda Sulsel, Sinyal Kuat Lahirnya Generasi Prestasi Baru

Bone, Teropongsulawesi.com, Pertemuan hangat namun sarat makna terjadi antara Pelatih Ranting Khusus Batalyon C, Muldiyana, M.Pd., dengan Kabag Ops Brimob Polda Sulsel, AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si. Selasa (21/4/2026). 

Silaturahmi ini bukan sekadar temu biasa, tetapi menjadi sinyal kuat penguatan pondasi pembinaan menuju prestasi berkelanjutan bagi Ranting Khusus Sulawesi Selatan.

Dalam suasana penuh keakraban, keduanya terlihat berdiskusi intens terkait arah pengembangan organisasi dan pembinaan atlet muda.

Pertemuan tersebut sekaligus mempertegas komitmen untuk membangun sinergi yang lebih solid antara pelatih, pengurus, dan pembina demi melahirkan generasi unggul dari lingkungan Brimob.

Muldiyana menyampaikan bahwa semangat berbenah dan beraksi lebih baik harus terus dijaga agar pondasi yang telah dibangun tidak terputus oleh waktu.

Ia menilai, keberlanjutan pembinaan merupakan kunci utama dalam mencetak atlet-atlet muda yang mampu bersaing di tingkat daerah hingga nasional.

AKBP Nur Ichsan sendiri dikenal sebagai sosok yang pernah merintis Ranting Khusus Batalyon C Pelopor Bone pada masa jabatannya.

Dari proses pembinaan yang dilakukan saat itu, lahir sejumlah atlet remaja Brimob yang sukses menorehkan prestasi membanggakan, bahkan mampu membawa pulang gelar Juara Umum 2 dalam ajang kompetisi.

Fakta tersebut menjadi alasan kuat mengapa pertemuan ini dianggap strategis. Pengalaman dan rekam jejak pembinaan yang dimiliki AKBP Nur Ichsan dinilai mampu memperkuat arah pengembangan organisasi secara lebih terstruktur, sistematis, dan berdaya saing.

Tak hanya itu, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi untuk mendorong pembinaan atlet muda secara berkelanjutan. Fokusnya tidak hanya pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem pembinaan berjenjang yang mampu melahirkan regenerasi atlet secara konsisten.

Kehadiran AKBP Nur Ichsan yang digadang-gadang menjadi salah satu figur penting dalam kepengurusan cabang ranting khusus Sulsel membawa harapan baru.

Dukungan dan pengalamannya diyakini mampu meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus menjaga marwah organisasi tetap tinggi.

Dengan semangat kebersamaan yang kuat, kolaborasi antara pelatih dan pembina ini diyakini akan menjadi motor penggerak lahirnya prestasi-prestasi baru.

Sinergi yang terbangun juga diharapkan mampu memperluas ruang pembinaan, memperkuat mental atlet, serta meningkatkan daya saing di berbagai ajang.

Langkah awal ini menjadi penanda bahwa Ranting Khusus Batalyon C tidak hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga membangun visi jangka panjang menuju organisasi yang lebih profesional, solid, dan berprestasi.

Jika sinergi ini terus terjaga, bukan tidak mungkin Ranting Khusus Batalyon C Sulawesi Selatan kembali mencetak atlet-atlet muda potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Pertemuan sederhana ini pun berubah menjadi momentum besar menuju prestasi berkelanjutan.

(Red)

Ketua DPRD Soppeng Bergeser Tumbang Gowa Ambil Alih Panggung

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Status Ketua DPRD termuda di Sulawesi Selatan yang sebelumnya disandang Kabupaten Soppeng kini resmi tergeser Rekor tersebut berpindah ke Kabupaten Gowa.

Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam tercatat baru berusia 25 tahun Usia tersebut menjadikannya sebagai Ketua DPRD kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini.

Sebelumnya posisi itu dipegang oleh Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid yang berusia 26 tahun saat dilantik sebagai Ketua DPRD Soppeng.

Perubahan ini menandai bergesernya simbol kepemimpinan legislatif muda di Sulsel. Jika sebelumnya Soppeng menjadi sorotan karena dipimpin oleh Ketua DPRD dari kalangan usia sangat muda kini perhatian publik beralih ke Gowa.

Meski hanya terpaut satu tahun usia pergeseran ini cukup menyita perhatian warganet dan pemerhati politik daerah.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan semakin terbukanya ruang politik bagi generasi muda di tingkat kabupaten

Pengamat menilai, regenerasi di tubuh legislatif merupakan hal positif. Namun usia muda saja tidak cukup Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menghadirkan kinerja nyata dalam fungsi legislasi pengawasan dan penganggaran.

Dengan munculnya figur-figur muda di kursi pimpinan DPRD publik kini menanti pembuktian apakah kepemimpinan muda sekadar simbol regenerasi atau benar benar mampu membawa perubahan substantif bagi daerahnya masing-masing.

(AA) 

Tak Ada Gencatan Senjata Ruslan Effendi Ingatkan Polda Sulsel Segera Tetapkan Posisi Hukum

Ruslan Efendi Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Soppeng (ist). 

Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dinamika politik di Kabupaten Soppeng kembali menjadi perhatian publik menyusul konflik yang terjadi antara Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid dengan Rusman yang diketahui merupakan PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng. 

Perseteruan yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir bahkan diibaratkan sejumlah kalangan seperti situasi tanpa “gencatan senjata” karena ketegangan yang dinilai terus berlanjut.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Soppeng, Ruslan Effendi, menilai kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak oleh semua pihak agar tidak berdampak lebih luas terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Menurutnya, konflik antar tokoh publik tidak seharusnya menyeret aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Psikologis ASN harus dihargai. Mereka bekerja menjalankan tugas negara, jadi tidak boleh ada intimidasi dalam bentuk apa pun selama mereka menjalankan tugas sesuai aturan,” ujarnya. Selasa (24/2/2026). 

Ruslan juga mengungkapkan bahwa sejak kasus ini mulai bergulir dalam proses hukum publik menyaksikan kedua pihak saling menyerang baik melalui media sosial maupun aksi demonstrasi yang sempat berlangsung di Makassar. 

Situasi itu, menurutnya, membuat ketegangan semakin terlihat dan memperkuat kesan bahwa konflik tersebut memang belum menemukan titik damai.

“Sebenarnya kami sangat menghargai adanya Restorative Justice (RJ) dan juga pertimbangan kebudayaan. Namun jangan sampai karena pertimbangan RJ dan kebudayaan proses hukum justru direcoki Bukankah dasar tertinggi kita bernegara adalah hukum,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa di sirkulasi elite daerah saat ini terjadi dinamika yang cukup kuat.

Menurutnya ada tarikan-tarikan kepentingan di sekitar konflik tersebut karena kedua pihak yang berkonflik dinilai memiliki dukungan atau kekuatan di belakangnya.

Ruslan menggambarkan situasi yang terjadi seperti sebuah pertarungan politik yang belum menemukan keseimbangan kekuatan.

“Biasanya gencatan senjata itu hadir ketika kekuatan sudah seimbang atau ada kartu kunci yang dipegang salah satu pihak. Selama itu belum ada, maka sulit berharap konflik ini langsung mereda,” jelasnya.

Meski demikian, Ruslan Effendi mengaku tetap percaya bahwa proses hukum akan berjalan objektif. Ia meyakini aparat penegak hukum mampu melihat persoalan secara profesional.

“Di sirkulasi elite memang terasa ada tarikan-tarikan yang kuat. Tapi saya percaya Polda Sulawesi Selatan mampu bersikap objektif dan profesional dalam menangani perkara ini,” katanya.

Ia juga berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian atas persoalan yang sedang ditangani.

Menurutnya kejelasan posisi hukum dari pihak pihak yang terlibat penting agar polemik yang berkembang tidak berlarut-larut.

Ruslan berharap Polda Sulsel dapat segera menetapkan posisi hukum kedua pihak sehingga persoalan ini dapat berakhir dan menjadi pelajaran bagi para pejabat publik agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Di tengah situasi yang berkembang Ruslan juga mengajak semua pihak menjaga kondusivitas daerah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Sejumlah warga di Soppeng berharap konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan tidak berdampak pada stabilitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. 

(AA) 

Aksi PRI Jilid II di Sulsel Dipastikan Berlanjut, Polda Sulsel dan DPD I Golkar Jadi Sasaran

Illustrasi. 

Makassar, Lembaga Public Research Institute (PRI) kembali memastikan akan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa lanjutan bertajuk “Aksi Jilid II” pada Senin, 2 Februari 2026. Aksi ini akan digelar secara serentak di dua titik strategis, yakni Markas Polda Sulawesi Selatan dan Kantor DPD I Partai Golkar Sulsel.

Aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk tekanan publik terhadap penanganan kasus dugaan penganiayaan dan intimidasi yang diduga melibatkan Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, terhadap Rusman, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di BKPSDM Kabupaten Soppeng.

PRI menilai hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dan transparan dari aparat penegak hukum maupun institusi politik terkait, meski kasus tersebut telah menjadi perhatian luas masyarakat.

Aksi Susulan Pasca Demonstrasi 26 Januari

Sebelumnya, PRI telah menggelar aksi serupa pada 26 Januari 2026 lalu dengan tuntutan yang sama. Namun, setelah hampir satu pekan berlalu, PRI menyebut tidak ada perkembangan signifikan yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Kami menilai kasus ini seperti dibiarkan berjalan di tempat. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada pernyataan resmi yang menenangkan publik. Karena itu, kami kembali turun ke jalan,” demikian pernyataan resmi PRI.

Tuntutan Tegas: Copot Kapolres Soppeng

Dalam Aksi Jilid II, PRI secara tegas mendesak pencopotan Kapolres Soppeng. Mereka menilai jajaran Polres Soppeng tidak profesional dan terkesan lamban dalam menangani laporan dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap Rusman.

PRI juga menyoroti belum adanya penetapan tersangka, serta munculnya laporan balik terhadap korban yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan upaya mengaburkan substansi perkara.

“Jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka keadilan hanya akan menjadi slogan. Kapolres Soppeng harus dievaluasi dan dicopot,” tegas PRI.

Polda Sulsel Diminta Ambil Alih Kasus

Selain itu, PRI kembali mendesak Polda Sulsel untuk mengambil alih atau setidaknya melakukan supervisi ketat terhadap penanganan kasus tersebut. Menurut PRI, langkah ini penting untuk menjamin objektivitas serta mencegah adanya konflik kepentingan di tingkat polres.

“Kasus ini sudah menyedot perhatian publik. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus tergerus,” lanjut pernyataan tersebut.

Golkar Didesak Pecat Ketua DPRD Soppeng

Tak hanya menyoroti aspek penegakan hukum, PRI juga mendesak DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan agar segera menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap Andi Muhammad Farid sebagai kader partai.

PRI menilai dugaan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan DPRD merupakan pelanggaran etika berat yang tidak bisa ditoleransi.

“Golkar harus menunjukkan keberpihakan pada etika dan moral politik. Jangan sampai partai terkesan melindungi kader yang diduga menyalahgunakan kekuasaan,” tegas PRI.

Klarifikasi Internal Golkar Dinilai Mandek

Dalam aksi sebelumnya, massa PRI sempat diterima oleh Lakama Wiyaka, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel. Saat itu, pihak Golkar menyampaikan akan melakukan klarifikasi internal terkait kasus tersebut.

Namun hingga kini, PRI menilai tidak ada hasil nyata dari proses klarifikasi tersebut yang disampaikan ke publik.

“Kami tidak melihat adanya sanksi, tidak ada pernyataan resmi, dan tidak ada langkah tegas. Karena itu, Aksi Jilid II akan digelar dengan massa yang lebih besar,” ungkap PRI.

PRI Tegaskan Komitmen Kawal Kasus

Direktur Public Research Institute, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan.

“Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Kami melihat adanya upaya pengaburan fakta melalui laporan balik terhadap korban. Aksi Jilid II adalah sinyal bahwa rakyat tidak diam,” tegas Abduh.

Ia juga mendesak Kapolda Sulsel untuk segera mengambil langkah tegas jika ditemukan adanya ketidakprofesionalan aparat kepolisian di Soppeng.

Kronologi Singkat Perkara

Kasus ini bermula dari dugaan penganiayaan yang terjadi di kantor BKPSDM Soppeng, yang dipicu oleh persoalan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski pihak Ketua DPRD Soppeng telah membantah tuduhan tersebut dan melaporkan balik korban, PRI menilai substansi persoalan tetap mengarah pada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

PRI menegaskan, Aksi Jilid II bukanlah akhir dari gerakan mereka, melainkan bagian dari pengawalan berkelanjutan demi memastikan supremasi hukum dan keadilan bagi masyarakat.

(Tim)

Rentang Kendali Terlalu Panjang, Pemekaran Luwu Raya Disebut Solusi Pelayanan Publik

Luwu Raya, Teropongsulaw.com,– Wacana pemekaran wilayah Luwu Raya kembali menguat dan menjadi sorotan publik di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Luwu Raya bukan didorong kepentingan elite politik semata, melainkan kebutuhan objektif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tokoh masyarakat Luwu, Andi Taufiq Aris (ATA), menegaskan bahwa luas wilayah Luwu Raya dengan karakter sosial, geografis, dan ekonomi yang sangat beragam selama ini menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2025).

Menurut Andi Taufiq Aris, jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pelayanan masyarakat kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan layanan publik.

Rentang kendali yang panjang membuat pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pengambilan keputusan strategis tidak berjalan optimal.

“Wilayah yang luas dan rentang kendali yang panjang membuat pelayanan publik sering kalah cepat dari jarak. Ini bukan soal keinginan segelintir orang, tetapi kebutuhan riil masyarakat di Luwu Raya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, terlebih dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan merata.

Dalam konteks desain administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Taufiq Aris menyebut beban pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Dengan jumlah wilayah dan populasi yang besar, keberadaan pusat kendali pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.

Pemekaran wilayah Luwu Raya diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi birokrasi serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Lebih jauh, pemekaran wilayah juga dinilai sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan pembangunan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah daerah hasil pemekaran diharapkan mampu menyusun kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan jauh lebih responsif jika dikelola oleh pemerintahan yang memahami konteks lokal secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini ketimpangan pembangunan masih dirasakan di sejumlah wilayah Luwu Raya akibat keterbatasan jangkauan dan fokus kebijakan dari pusat pemerintahan yang ada.

Andi Taufiq Aris menilai bahwa penundaan pemekaran Luwu Raya sama artinya dengan menunda solusi atas persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung cukup lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang. Kesiapan daerah harus dilihat secara komprehensif, mulai dari aspek fiskal, sumber daya manusia, hingga desain kelembagaan pemerintahan.

“Pemekaran tidak hanya soal politik, tetapi kesiapan anggaran, aparatur, dan sistem pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan yang memadai, pemekaran Luwu Raya bukan hanya layak dilakukan, tetapi memang sudah waktunya,” tegasnya.

Wacana pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan isu baru. Aspirasi ini telah bergulir selama bertahun-tahun dan terus menjadi bagian dari diskursus publik di Sulawesi Selatan. Hingga kini, harapan masyarakat masih menunggu keputusan dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat dapat melihat aspirasi pemekaran Luwu Raya secara objektif, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

(Red)

PRI Bongkar Dugaan Korupsi di RSUD Anwar Makkatutu, Laporkan ke Kejati Sulsel

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di RSUD Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng, kini memasuki babak baru. Lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik Public Research Institute (PRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Senin (29/12/2025). 

Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit, meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, serta pengadaan alat kesehatan. PRI menduga praktik tersebut melibatkan oknum pimpinan rumah sakit dan pihak rekanan tertentu, serta telah berlangsung selama beberapa tahun.

Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Kami melihat ada pola penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Rumah sakit daerah seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan ladang bancakan anggaran,” ujar Abduh dalam keterangannya.

Berbasis Kajian dan Investigasi Lapangan

Abduh menegaskan, laporan yang disampaikan ke Kejati Sulsel disusun berdasarkan hasil kajian mendalam, investigasi lapangan, serta penelusuran informasi dan dokumen dari sejumlah sumber yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dugaan yang ditemukan tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan prosedural, melainkan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Indikasinya kuat dan berulang. Ini bukan persoalan administratif, tetapi dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Dugaan Penyimpangan Instalasi Gizi

Salah satu temuan utama PRI berkaitan dengan kegiatan instalasi gizi RSUD Anwar Makkatutu. Pengadaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PRI menduga proses pengadaan tidak melalui mekanisme e-katalog sebagaimana diwajibkan, serta terjadi pengondisian rekanan sejak tahap awal perencanaan.

“Kami menemukan indikasi bahwa rekanan sudah ditentukan sejak awal. Prinsip transparansi dan persaingan sehat patut dipertanyakan,” ungkap Abduh.

Instalasi Farmasi Diduga Mark-Up Harga Obat

Selain instalasi gizi, PRI juga menyoroti pengelolaan instalasi farmasi. Salah satu perusahaan rekanan, PT Sanzaya Medika Pratama, diduga melakukan mark-up harga obat secara signifikan, bahkan mencapai lebih dari 300 persen dibandingkan harga pasar.

PRI menilai selisih harga tersebut tidak wajar dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Jika harga obat dinaikkan secara tidak rasional dan dilakukan berulang, maka itu jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai pengguna layanan,” kata Abduh.

Pengadaan Alat Kesehatan Diduga Tidak Kompetitif

Dalam pengadaan alat kesehatan, PRI mencatat adanya dugaan praktik monopoli dan pengaturan pemenang proyek. Rekanan tertentu diduga kerap memenangkan pengadaan secara berulang tanpa proses persaingan yang sehat.

Bahkan, terdapat indikasi adanya intervensi dari oknum pimpinan rumah sakit serta dugaan pemberian keuntungan tertentu sebagai imbalan atas pengaturan proyek.

“Pengadaan alkes seharusnya terbuka dan kompetitif. Jika dikuasai segelintir pihak, maka patut diduga ada persekongkolan,” ujarnya.

Dugaan Peredaran Obat Tanpa Izin

Tak hanya soal pengadaan, PRI juga menyampaikan dugaan serius terkait adanya peredaran obat tanpa izin yang disinyalir digunakan untuk tujuan pengguguran kandungan dan diduga melibatkan oknum internal rumah sakit.

Abduh menyebut dugaan ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan aspek hukum pidana, etika medis, serta keselamatan pasien.

“Ini persoalan serius yang harus ditangani secara profesional dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Desakan kepada Kejati Sulsel

PRI mendesak Kejati Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan independen. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari internal rumah sakit maupun pihak swasta, diminta untuk diperiksa tanpa pandang bulu.

PRI juga meminta Kejati Sulsel melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri Bantaeng, menyusul dugaan adanya upaya melemahkan proses hukum.

“Kami berharap penegakan hukum berjalan lurus dan tidak terpengaruh oleh lobi, tekanan politik, maupun kepentingan tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi,” pungkas Abduh.

(Red)

Golkar Makassar Panaskan Mesin Politik Lewat Bimtek dan Orientasi Pengurus

Makassar, Teropongsulawesi.com, Lebih dari seribu kader Partai Golkar Kota Makassar mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Orientasi Pengurus yang digelar di Ballroom Hotel Aryaduta, Makassar, Minggu (21/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus Golkar dari tingkat kota hingga kelurahan.

Acara tersebut menghadirkan empat tokoh sebagai pemateri, yakni Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Makassar Munafri Arifuddin, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Soppeng Andi Kaswadi Razak, fungsionaris Partai Golkar Sulawesi Selatan Armin Mustamin Toputtiri, serta konsultan politik Dr. Nurmal Idrus.

Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya peran kader Golkar dalam mengawal dan menyukseskan program Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah akan berdampak langsung pada citra dan elektabilitas Partai Golkar di tengah masyarakat.

“Keberhasilan program pemerintah adalah wajah Partai Golkar. Jika masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah kota, maka kepercayaan publik terhadap Golkar akan meningkat,” ujar Munafri Arifuddin di hadapan peserta kegiatan.

Munafri juga meminta seluruh pengurus dan kader untuk aktif hadir di tengah masyarakat serta menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Ia menekankan bahwa kerja-kerja politik harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan partai.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak menyampaikan materi terkait penguatan struktur dan basis kader di tingkat akar rumput. Ia membagikan pengalamannya dalam membangun militansi kader dan menjaga soliditas organisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Andi Kaswadi, kekuatan utama partai politik terletak pada kedekatan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kader Golkar harus mampu membangun komunikasi yang intensif dan berkelanjutan dengan konstituen.

“Kader harus hadir, mendengar, dan memberikan solusi. Jika hubungan emosional dengan masyarakat terbangun, maka kepercayaan akan mengikuti,” kata Andi Kaswadi.

Pada sesi berikutnya, konsultan politik Dr. Nurmal Idrus menyoroti peluang politik yang dimiliki Partai Golkar Makassar saat ini. Ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar merupakan modal politik yang signifikan bagi partai.

Dr. Nurmal menekankan pentingnya strategi komunikasi politik yang tepat agar keberhasilan pemerintahan dapat dikonversi menjadi keuntungan elektoral. Ia mengingatkan bahwa capaian kinerja harus disampaikan kepada publik secara sistematis dan terukur.

“Keberhasilan kepemimpinan di pemerintahan harus diterjemahkan menjadi narasi politik yang mudah dipahami masyarakat. Di sinilah peran kader Golkar sangat menentukan,” ujarnya.

Menutup rangkaian materi, Armin Mustamin Toputtiri menyampaikan pesan mengenai pentingnya loyalitas dalam organisasi partai. Ia menegaskan bahwa loyalitas merupakan fondasi utama dalam menggerakkan mesin partai secara efektif.

“Tanpa loyalitas, struktur dan strategi tidak akan berjalan. Loyalitas adalah napas organisasi dan harus dijaga oleh setiap kader,” kata Armin.

Kegiatan Bimtek dan Orientasi Pengurus ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar Kota Makassar serta meningkatkan kapasitas kader dalam menghadapi agenda politik ke depan. Dengan pembekalan tersebut, Golkar Makassar menargetkan kesiapan organisasi yang lebih solid dan terstruktur.

(Red)

Satu-Satunya PTP Pemprov Sulsel Paparkan Smart School di PTP Connect 2025 Jakarta

Jakarta, Teropongsulawesi.com, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam transformasi pendidikan digital nasional. Anshar Syukur, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) satu-satunya di lingkup Pemprov Sulsel, tampil sebagai pemapar dalam ajang PTP Connect 2025 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta. Senin (15/12/2025). 

PTP Connect merupakan forum nasional bergengsi yang mempertemukan PTP dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berbagi praktik baik, inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).

Dalam paparannya, Anshar Syukur menyampaikan Program Smart School Sulawesi Selatan, sebuah ide dan inovasi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan pembelajaran konvensional guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkarakter.

Sebagai PTP, Anshar menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat posisi PTP dalam kebijakan pendidikan.

“PTP Connect bukan sekadar forum berbagi, tetapi ruang pembuktian bahwa PTP memiliki peran strategis sebagai arsitek pembelajaran dan inovasi kebijakan pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Smart School Sulsel merupakan bentuk tanggung jawab daerah untuk berkontribusi dalam agenda nasional, diantaranya mewujudkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Pembelajaran

“Kami membawa praktik nyata dari daerah, agar inovasi tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat direplikasi dan dikembangkan secara nasional,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal, mengapresiasi partisipasi Sulsel dalam ajang tersebut.

“PTP Connect adalah forum yang sangat bergengsi. Kehadiran Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa inovasi daerah kita memiliki kualitas dan relevansi nasional,” ungkapnya. 

Inkanas BPI Brimob Bone Borong 2 Emas dan 2 Perak, Danyon C Pimpinan Sabhara Apresiasi Prestasi Atlet

Makassar, Teropongsulawesi.com, Dojo INKANAS BPI Brimob Bone, salah satu Ranting Khusus yang aktif membina atlet muda, kembali menorehkan prestasi gemilang pada Kejuaraan Karate Wali Kota Cup Makassar 2025. Event bergengsi yang berlangsung di Indoor Telkom Makassar pada 17–19 November 2025 ini menghadirkan persaingan ketat dari berbagai dojo se-Sulawesi.

Dalam kejuaraan tersebut, tim INKANAS BPI Brimob Bone sukses memborong 2 medali emas dan 2 medali perak, sebuah pencapaian luar biasa yang membuktikan efektivitas pembinaan atlet di lingkungan Brimob Bone yang juga merupakan bagian dari Cabang Bone.

Para pelatih, pendamping, dan atlet tampak penuh kebanggaan saat mengabadikan momen keberhasilan mereka di arena pertandingan.

Prestasi ini merupakan hasil latihan disiplin, semangat pantang menyerah, serta dukungan penuh dari pembina dan orang tua.

Daftar Peraih Medali Dojo INKANAS BPI Brimob Bone.

Peraih medali EMAS

1. Muh Gian Algifarih
Kumite Pra Pemula Putra -35 Kg
2. Yukinara
Kumite Pemula Putri -52 Kg

Peraih Medali PERAK
1. Nur Adelia
Kumite Perorangan Putri -42 Kg
2. Radja
Kumite Perorangan Putra +70 Kg

"Syukur Alhamdulillah, Medali Ini untuk Dojo dan Masyarakat Bone" Ucap Muldyan Pelatih Utama.

Pelatih utama menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian para atlet.

“Syukur Alhamdulillah, melalui latihan keras dan kedisiplinan yang kuat, atlet-atlet kami berhasil mempersembahkan medali untuk dojo, satuan, dan masyarakat Bone. Ini adalah hasil kerja sama dan dukungan dari semua pihak,” ujar sang pelatih.

Ia juga menegaskan bahwa kemenangan ini menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan kualitas latihan dan menyiapkan atlet menghadapi kejuaraan dengan level yang lebih tinggi.

Prestasi tersebut mendapat apresiasi langsung dari Danyon C Pelopor Brimob Bone, selaku pembina.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian para atlet INKANAS BPI Brimob Bone. Prestasi ini mengharumkan nama satuan sekaligus memotivasi generasi muda Bone untuk terus berprestasi. Pertahankan semangat dan sportivitas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan olahraga karate sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mental tangguh generasi muda.

INKANAS BPI Brimob Bone berkomitmen terus melahirkan atlet-atlet potensial melalui pembinaan intensif dan kompetisi berkelanjutan. Dengan dukungan Brimob, pelatih, orang tua, dan masyarakat, dojo ini siap mencetak lebih banyak prestasi di masa mendatang.

“Kami siap memperjuangkan lebih banyak medali. Semoga prestasi ini menjadi penyemangat bagi seluruh atlet untuk terus berkembang,” tutup pelatih.

Editor : Fean

Kolaborasi KKSS dan Kementan, Ribuan Warga Nikmati Paket Sembako Murah

Gowa, Teropongsulawesi.com- Sejak pagi, ribuan warga memadati Lapangan Karebosi untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, panitia menyiapkan sekitar 75 ton bahan pokok dan membagikannya melalui pasar murah, Minggu (16/11/2025).

Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pasar murah yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Makassar. Kementan menilai kegiatan ini efektif membantu stabilisasi harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Ini kolaborasi, semua hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan. Totalnya 75 ton, jadi 75 ribu orang bisa kebagian," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selaku Ketua Umum KKSS saat hadir meninjau jalannya kegiatan. 

Dalam kegiatan tersebut, disediakan paket sembako senilai Rp.150.000 yang dijual hanya Rp.60.000. Paket ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, satu ekor daging ayam beku, serta 10 butir telur ayam.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa program pasar murah merupakan bukti nyata aksi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ia berharap agar pemerintah dapat terus memfasilitasi serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. 

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku sebagai UPT Kementan di Sulawesi Selatan turut memfasilitasi dan mengawal berlangsungnya pasar murah. 

Keterlibatan BBPP Batangkaluku merupakan bentuk kontribusi kelembagaan dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat, khususnya yang memberikan manfaat langsung bagi warga Sulawesi Selatan.

Nur Jannah, salah satu penerima voucher, menilai pasar murah ini memberikan dampak langsung bagi kebutuhan harian masyarakat.

“Paketnya lengkap, harga terjangkau dan kualitasnya bagus. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan karena sangat membantu banyak keluarga," sebutnya.

(Red) 

Generasi Muda Sidrap Bergerak, Targetkan Produksi Gabah 1 Juta Ton Lewat Brigade Pangan

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)

Brigade Pangan Perkuat Pertanian di Sidrap, Upaya Tingkatkan Produktivitas

Sidrap,Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan, yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.350 peserta dari 90 Brigade Pangan yang terbentuk pada tahun 2025 untuk program Oplah Nonrawa. Bimtek ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern dan peningkatan produktivitas di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam mendorong pertanian modern dan peningkatan indeks pertanaman.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala BPPSDMP Kementan,  Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat SDM pertanian yang berbasis kemandirian, inovasi, dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan, kami ingin memastikan pengelola Brigade Pangan mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan bisa menghasilkan maksimal,” tutur Idha Widi Arsanti.

Dalam acara penutupan Bimtek yang diadakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama Bersama BBPP Batangkaluku, turut hadir  Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, sekaligus memberikan  dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan. Menurutnya, modernisasi pertanian dari sistem manual ke penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton, sehingga Sidrap menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia,” tegas Bupati Syaharuddin.

Ia juga berharap agar seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat desa dan kecamatan, serta menjadi teladan dalam penerapan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku), Jamaluddin Al Afgani,  selaku PJ Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap menekankan bahwa para pengelola Brigade Pangan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan perannya.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun, serta berupaya meningkatkan profitabilitas usaha tani. Ketika indeks pertanaman meningkat, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, targetnya pengelola Brigade Pangan dapat meraih pendapatan minimal Rp10 juta per bulan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Brigade Pangan bukan hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani dan pengelola dalam mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian terus mendorong sinergi lintas sektor  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan Brigade Pangan  dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Brigade Pangan Jadi Ujung Tombak Modernisasi Pertanian di Sidrap

Sidrap, Teropongsulawesi.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah nyata mewujudkan modernisasi dan regenerasi petani melalui optimalisasi alat dan mesin pertanian (alsintan).

Salah satunya lewat kegiatan motivasi dan pembinaan pengelola Brigade Pangan (BP) yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pancalautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan yang diikuti 60 pengelola Brigade Pangan dari empat kelompok ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai bagian dari komitmen Kementan mempercepat adopsi teknologi pertanian modern di kalangan petani dan penyuluh.

Melalui pendekatan ini, Kementan mendorong petani meninggalkan cara konvensional seperti tanam benih langsung (tabela) yang meski mudah, sering menurunkan efisiensi. Sebaliknya, metode tanam pindah (transplanting) dengan dukungan alsintan seperti transplanter dinilai lebih efisien, menekan kehilangan hasil, dan meningkatkan kualitas pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan modernisasi pertanian menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional.

“Modernisasi bukan sekadar penggunaan mesin, tapi perubahan cara berpikir petani. Kita ingin lahir petani muda yang tangguh, inovatif, dan profesional. Dengan alsintan, efisiensi meningkat, produksi naik, kesejahteraan petani terwujud,” ujarnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan, Brigade Pangan berperan strategis memastikan alsintan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak di lapangan. Mereka memastikan alsintan digunakan efektif, mempercepat tanam, dan membantu petani beradaptasi dengan teknologi. Kami ingin setiap alsintan yang disalurkan benar-benar menjadi sumber produktivitas dan semangat regenerasi,” katanya.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapat pembekalan tentang pemanfaatan alsintan untuk percepatan tanam, efisiensi tenaga kerja, dan peningkatan indeks pertanaman. 

Para pengelola BP juga dimotivasi menjadi agen perubahan yang menularkan praktik pertanian modern di wilayahnya.

“Kita ingin para pengelola Brigade Pangan memanfaatkan alsintan secara maksimal dan menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya dalam penggunaan rice transplanter,” ujar Jamaluddin Al Afgani, Kepala BBPP Batangkaluku sekaligus PJ Brigade Pangan Sidrap.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi membangun sistem pertanian tangguh dan mandiri. 

Dengan dukungan penuh Kementan, Brigade Pangan diharapkan memperkuat kerja sama antara petani, penyuluh, dan pemerintah daerah demi mewujudkan swasembada pangan nasional.

Brigade Pangan sendiri adalah kelompok kerja beranggotakan petani, penyuluh, dan pengelola alsintan yang membantu petani dari olah tanah hingga panen secara kolektif. 

Keberadaannya menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja sekaligus pendorong transformasi menuju pertanian modern.

Dengan semangat kolaborasi dan dukungan teknologi, Kementan optimistis regenerasi petani dan kemandirian pangan dapat terwujud. 

BBPP Batangkaluku bersama Brigade Pangan siap menjadi pelopor pertanian menuju swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.

(Red/*) 

Semangat Literasi SDN 1 Lamappoloware Berbuah Prestasi di Ajang Membaca Estafet Sulsel 2025

Makassar, Teropongsulawesi.com, Tim dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lamappoloware, Kabupaten Soppeng, menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Lomba Membaca Estafet Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan berhasil meraih Juara 3.

Kompetisi ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan di halaman Gedung Layanan Perpustakaan Umum Provinsi, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, pada Selasa (21/10/2025).

Tim SDN 1 Lamappoloware yang menjadi perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) Kabupaten Soppeng terdiri atas empat siswa: Sitti Ariqah Zahra Ghinayah, Iklima Assyfatun Haifa, Afifa Althafu Nisa, dan Khalil Ahnaf Zhadiq.

Dalam perlombaan tersebut, keempat siswa tampil kompak dan ekspresif, menunjukkan kemampuan membaca yang baik, penguasaan intonasi, serta kerja sama tim yang solid.

Penampilan mereka berhasil menarik perhatian dewan juri dan mengantarkan tim ini menempati posisi ketiga pada tingkat provinsi.

Selama proses lomba, tim didampingi oleh Kepala Sekolah SDN 1 Lamappoloware, Yuliawati, S.Pd, dan guru pembina, Andi Marwaningsi, S.Pd, yang aktif memberikan bimbingan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan lomba.

Kepala Sekolah Yuliawati, S.Pd, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan bangga. Anak-anak berlatih dengan tekun dan bersemangat tinggi.

"Hasil ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan kebersamaan bisa menghasilkan prestasi yang membanggakan,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Sementara itu, guru pembina Andi Marwaningsi, S.Pd, menilai lomba membaca estafet sebagai kegiatan positif yang dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa sejak dini.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan minat baca dan melatih kepercayaan diri anak-anak dalam tampil di depan umum. Kami berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin,” jelasnya.

Lomba membaca estafet sendiri merupakan ajang yang dirancang untuk mengasah kemampuan literasi, kefasihan membaca, dan kerja sama antarsiswa.

Dalam lomba ini, peserta membaca teks secara bergantian sesuai urutan tim, sehingga kekompakan dan ketepatan waktu menjadi kunci keberhasilan.

Keberhasilan SDN 1 Lamappoloware ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat Kabupaten Soppeng.

Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah lain untuk terus mengembangkan potensi siswa, khususnya dalam bidang literasi dan bahasa Indonesia.

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen SDN 1 Lamappoloware dalam membina karakter dan meningkatkan kualitas pendidikan mampu melahirkan generasi muda yang unggul, kreatif, serta berprestasi di tingkat provinsi.

(Red)

Dari Pesantren ke Lahan, Santri Didorong Jadi Generasi Tangguh di Bidang Pertanian

Gowa, Teropongsulawesi.com, Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendorong regenerasi petani terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk dengan menyasar kalangan santri.

Melalui kegiatan pembelajaran luar kelas atau outing class, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kembali menjadi tempat edukasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat dunia pertanian.

Sebanyak 17 santri dari Rumah Tahfidz Qur’an (RTQ) As-Shafa mengikuti kegiatan tersebut pada Rabu (22/10/2025).

Dalam kunjungan ini, para santri diajak melihat langsung aktivitas pertanian, mengenal berbagai jenis tanaman, dan mempelajari teknik budidaya hidroponik serta pengolahan pupuk organik.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya membangun pertanian masa depan bukan hanya dari sisi teknologi dan infrastruktur, tetapi juga dari aspek mentalitas dan karakter generasi penerus.

“Masa depan pertanian ada di tangan anak muda. Jangan hanya jadi penonton. Turun ke lapangan, pahami realita petani, dan jadilah bagian dari solusi,” tegas Amran.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa usia petani di Indonesia saat ini semakin tua, sementara kebutuhan pangan terus meningkat, karena itu, regenerasi petani menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Petani yang ada saat ini sebagian besar sudah lanjut usia, sedangkan kebutuhan pangan tidak berkurang, sehingga itulah mengapa regenerasi petani sangat penting untuk keberlanjutan sektor pertanian,” ujarnya.

Selama kegiatan, para santri tampak antusias mengikuti setiap sesi pembelajaran.

Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari instruktur BBPP Batangkaluku, tetapi juga aktif bertanya dan mencatat berbagai hal baru yang mereka pelajari.

Suasana belajar yang santai dan interaktif membuat kegiatan berlangsung menyenangkan.

Pembina RTQ As-Shafa, Surya Agusti Nintyas, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada para santri untuk belajar langsung di lingkungan pertanian.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi pengalaman berharga yang membuka wawasan baru bagi anak-anak binaannya.

“Kami membawa 17 santri dengan tujuan agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian.

"Alhamdulillah, kami disambut dengan baik dan dibawa berkeliling mengenal berbagai tanaman. Ini pengalaman pertama yang sangat berharga bagi para santri,” tuturnya.

Surya menambahkan, pihaknya berencana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh santri di lingkungan pesantren.

“Harapan kami setelah pulang dari sini, anak-anak bisa mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan.

"Di pondok, kami memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, bahkan bisa diterapkan di rumah masing-masing,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pusat pelatihan bagi petani dan penyuluh, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi generasi muda untuk memahami pentingnya sektor pertanian sejak dini.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap dunia pertanian, sekaligus memperkuat semangat regenerasi petani di masa depan.

Kegiatan serupa rencananya akan terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian di berbagai daerah, sebagai bagian dari program nasional untuk membangun SDM pertanian unggul, tangguh, dan berdaya saing global.

(Red)

Kementan Didik Santri Cinta Pertanian Lewat Program Edukasi Lapangan

Gowa, Teropongsulawesi.com,  Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendorong regenerasi petani terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk dengan menyasar kalangan santri.

Melalui kegiatan pembelajaran luar kelas atau outing class, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku kembali menjadi tempat edukasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat dunia pertanian.

Sebanyak 17 santri dari Rumah Tahfidz Qur’an (RTQ) As-Shafa mengikuti kegiatan tersebut pada Rabu (22/10/2025).

Dalam kunjungan ini, para santri diajak melihat langsung aktivitas pertanian, mengenal berbagai jenis tanaman, dan mempelajari teknik budidaya hidroponik serta pengolahan pupuk organik.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya membangun pertanian masa depan bukan hanya dari sisi teknologi dan infrastruktur, tetapi juga dari aspek mentalitas dan karakter generasi penerus.

“Masa depan pertanian ada di tangan anak muda. Jangan hanya jadi penonton. Turun ke lapangan, pahami realita petani, dan jadilah bagian dari solusi,” tegas Amran.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa usia petani di Indonesia saat ini semakin tua, sementara kebutuhan pangan terus meningkat, karena itu, regenerasi petani menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Petani yang ada saat ini sebagian besar sudah lanjut usia, sedangkan kebutuhan pangan tidak berkurang, sehingga itulah mengapa regenerasi petani sangat penting untuk keberlanjutan sektor pertanian,” ujarnya.

Selama kegiatan, para santri tampak antusias mengikuti setiap sesi pembelajaran.

Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari instruktur BBPP Batangkaluku, tetapi juga aktif bertanya dan mencatat berbagai hal baru yang mereka pelajari.

Suasana belajar yang santai dan interaktif membuat kegiatan berlangsung menyenangkan.

Pembina RTQ As-Shafa, Surya Agusti Nintyas, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada para santri untuk belajar langsung di lingkungan pertanian.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi pengalaman berharga yang membuka wawasan baru bagi anak-anak binaannya.

“Kami membawa 17 santri dengan tujuan agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian.

"Alhamdulillah, kami disambut dengan baik dan dibawa berkeliling mengenal berbagai tanaman. Ini pengalaman pertama yang sangat berharga bagi para santri,” tuturnya.

Surya menambahkan, pihaknya berencana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh santri di lingkungan pesantren.

“Harapan kami setelah pulang dari sini, anak-anak bisa mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan.

"Di pondok, kami memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, bahkan bisa diterapkan di rumah masing-masing,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BBPP Batangkaluku menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pusat pelatihan bagi petani dan penyuluh, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi generasi muda untuk memahami pentingnya sektor pertanian sejak dini.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap dunia pertanian, sekaligus memperkuat semangat regenerasi petani di masa depan.

Kegiatan serupa rencananya akan terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian di berbagai daerah, sebagai bagian dari program nasional untuk membangun SDM pertanian unggul, tangguh, dan berdaya saing global.

(Red)