Sabtu, 21 September 2019
Senin, 01 Juni 2020
Bupati Soppeng Dalam Momentum Hari Lahir Pancasila
Jumat, 04 Agustus 2023
Sekda Kabupaten Soppeng Menghadiri Acara Sosialisasi Program Nasional & Penguatan Jejaring Rujukan Yang di Gelar Oleh RSUD Latemmamala
Senin, 09 Agustus 2021
Ketua DPW Dr. Arry AS : JOIN Sulsel Mitra Strategis Pemerintah dan Dunia Usaha
Selasa, 14 September 2021
Bupati Soppeng Lepas Peserta Latsar CPNS, Andi Kaswadi : Ini Cikal Bakal Untuk Mulai Berkompetisi dan Berinovasi
Soppeng (Sulsel), Teropongsulawesi.com ,- Upacara Penutupan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III dan golongan II tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sopeng kerjasama Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) dan Kajian Menejemen Pemerintahan (KMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar dilangsungkan di Triple 8 Riverside Resort, Senin, 13 September 2021 malam.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Soppeng, Kamaruddin, SE, M.Si dalam laporannya mengatakan," Pelatihan Dasar CPNS ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara terintegrasi.
Menurutnya," Sasaran Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS ini adalah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi dan bisa di ukur berdasarkan kemampuan serta dapat menunjukkan Sikap Perilaku Bela Negara.
Selain itu dapat mengaktualisasikan Nilai-Nilai dasar Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan Tugas Jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menunjukkan penguasaan kompetensi tehnis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.
Kamaruddin mengungkapkan bahwa Peserta Pelatihan Dasar CPNS adalah CPNS Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng yang berjumlah 228 Orang dengan rincian, Golongan III sebanyak 198 Orang dan Golongan II 30 Orang.
Kata Dia," Dari 228 orang peserta tersebut, sebanyak 225 orang dinyatakan Lulus dan 3 orang dinyatakan ditunda kelulusannya.
Dipaparkannya bahwa, Ada 3 peserta terbaik dalam pelatihan dasar PNS ini dari masing-masing angkatan.
Peserta Terbaik Angkatan I yakni
1. Terbaik I: dr. Mutmainnah, S.Ked dari UPTD Puskesmas Takalala.
2. Terbaik II: Andi Fakhrul Haq, SE dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
3. Terbaik III: Arvina Dwi Puspitasari Rafi. S.Psi dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Peserta Terbaik Angkatan II yakni
1. Terbaik 1: Risna Evarahayu, S.Pd dari UPTD SPF SDN 189 Bukit Baringeng.
2. Terbaik II: Nur Rahmah Masda, S.Si, Apt dari UPTD Puskesmas Panincong.
3. terbaik III: dr.Rismawati, S.Ked dari UPTD Puskesmas Cabenge.
Peserta Terbaik Angkatan III
1. Terbaik I: Sardiana, S.Pd dari UPTD SPF SDN 99 Labae.
2. Terbaik II: Muh. Asri Hidayat, S.Pd dari UPTD SPF SDN 126 Lagoe.
3. Terbaik III: Hendra, S.Pd dari UPTD SPF SDN 49 Paria.
Peserta Terbaik Angkatan IV yakni
1. Terbaik 1: Selfi Yusnita, S.Pd dari UPTD SPF SDN 230 Calio.
2. Terbaik II: Sri Wahyuni, S.Pd dari UPTD SPF SDN 257 Akkalibatue.
3. Terbaik III: Rianjalina, S.Pd dari UPTD SPF SDN 124 Paroto.
Peserta Angkatan V yakni
1. Terbaik I: Achmad Farid Asnawi, SE dari Inspektorat.
2. Terbaik II: Drg. Resky Utami Dewi, S.KG dari UPTD Puskesmas Citta.
3. Terbaik III: ILHAM DARWIS,S.Sos dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penilitian dan Pengembangan Daerah.
Peserta Angkatan VI yakni
1. Terbaik 1: Dewi Supriyanti, A.Md dari Dinas Kesehatan.
2. Terbaik II: Nevi Ariska, A.Md.Keb dari UPTD Puskesmas Pacongkang.
3. Terbaik III: Nursapitri, A.Md.AK dari UPTD Puskesmas Citta.
Dalam penutupan tersebut, Kepala Puslatbang KMP LAN RI Makassar, Dr. A. Taufik, M.Si dalam sambutannya mengatakan," Apa yang kita saksikan pada malam ini merupakan sebuah perjalanan dalam menata karier kedepan yang merupakan sebuah pintu untuk masuk dalam pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara khususnya di Kabupaten Soppeng.
"Oleh karena itu, sekali lagi kepada semuanya hal ini patut kita syukuri dan berterima kasih kepada Bupati Soppeng beserta seluruh jajarannya yang luar biasa yang telah memastikan dan mempersiapkan para peserta agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik apalagi di tengah situasi yang berat ini.
"Dalam situasi saat ini, secara bersamaan sudah berlangsung 53.000 pelatihan dasar CPNS di seluruh indonesia. dimana saya perlu sampaikan bahwa dari 53.000 peserta Latsar ini kebanyakan dari mereka mengikuti kegiatan Latsar ini secara online, padahal kita ketahui bersama bahwa dalam hal pelatihan itu dilakukan untuk merubah karakter seseorang maka tepat jika pelatihan ini mengikuti metode pembelajaran secara klasikal. Ujar Dr.A.Taufik.
"Kepada peserta yang masih tertunda kelulusannya, saya minta agar dalam waktu 15 hari kedepan dapat dituntaskan semuanya, Imbuhnya.
"Saya memberikan penghargaan yang tinggi khusus kepada peserta Latsar Kab. Soppeng, dimana ini merupakan Latsar yang paling romantis karena saya tidak pernah mengikuti kegiatan seperti ini selain di Kab. Soppeng, katanya.
Sementara itu Bupati Soppeng, H.A. Kaswadi Razak dalam sambutannya yang sekaligus melepas secara resmi pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2021 menyampaikan bahwa," Atas nama Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Puslatbang KMP LAN RI Makassar yang begitu luar biasa memberikan motivasi dan pembelajaran kepada peserta.
"Tentu sebagai penanggung jawab wilayah, kami merasa sangat bersyukur dan kami yakin Insya Allah para peserta kita akan menjadi putra-putri terbaik, menjadi generasi penerus yang membawa Bumi Latemmamala ke arah yang lebih baik karena kita semua ini akan menjadi tumpuan dan harapan, serta menjadi ASN yang baik yang memberikan contoh untuk generasi selanjutnya.
"Keberadaan kita mengikuti pelatihan dasar ini tentu bukan hanya sebatas dipahami, kami yakin LAN tentu akan memberikan masukan dan informasi kepada kami apa yang harus dilakukan agar peserta dapat lebih profesional dan kami akan senantiasa bekerjasama dengan Puslatbang KMP LAN RI Makassar, karena kami sudah merasakan manfaat selama ini terutama motivasinya.
"Malam ini, bukan berarti semuanya sudah berakhir, karena pada dasarnya ini adalah cikal bakal kita untuk mulai berkompetisi, berinovasi dan tentunya kita semua akan memantau dan bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Kata Bupati Soppeng.
"Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut memberikan kontribusi nyata termasuk para panitia yang melayani peserta tanpa mengenal lelah sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait, dan kami selaku pemerintah daerah merasa bangga dengan semua kerja keras saudara-saudara sekalian, pungkasnya.
Acara ini dilanjutkan dengan penanggalan tanda peserta oleh Bupati Sopeng didampingi Wakil Bupati Soppeng, kepala Puslatbang, sekretaris daerah, dan Kepala BKPSDM Kab. Soppeng.
Penyerahan buku angkatan dari peserta Latsar kepada Kepala Puslatbang KMP LAN Makassar.
Penyerahan SK kenaikan pangkat periode Oktober 2021 secara simbolis oleh Bupati Soppeng kepada Perwakilan LAN.
Pemutaran video dokumenter kegiatan Latsar CPNS 2021.
Turut hadir, para kepala SKPD lingkup Kab. Soppeng.
(Red/Humas).
Jumat, 28 Mei 2021
Menyambut HUT Bhayangkara ke 75 Polres Soppeng Menggelar Lomba Lagu Daerah Khususnya Lagu Bugis
Rabu, 03 Maret 2021
Presiden Sebut Pencegahan dan Mitigasi Kunci Utama Kurangi Risiko Bencana
Jakarta, Teropongsulawesi.com, -Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi.
Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.
"Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," kata Presiden.
Pemerintah sendiri telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja. Menurutnya, rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan.
"_Grand design_ itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," jelasnya.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden kembali menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan, Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.
"Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir," paparnya.
"Segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi," sambungnya.
Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kepala Negara juga menegaskan agar tidak ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana.
"Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal," imbuhnya.
Ketiga, Presiden menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Presiden tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi.
Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.
"Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali," tambahnya.
Keempat, edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, serta melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.
Dalam satu tahun ini, Indonesia telah diberi pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana nonalam berupa pandemi Covid-19. Bencana kemanusiaaan berskala global tersebut mengharuskan semua pihak bekerja cepat, inovatif, dan juga kolaboratif. Untuk itu, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah ikut bekerja keras menangani pandemi yang terjadi.
"Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana," tandasnya.
Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo. (Ismail).
Senin, 31 Mei 2021
Bupati Bulukumba Temui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
Bupati Bulukumba Sulsel bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo (Foto Istimewa).
Jumat, 27 November 2020
Husain Djunaid Dilantik Sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida
Teripongsulawesi.com, Soppeng (Sulsel),-■ Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, melantik Husain Djunaid sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sulsel, dan Prof Gagaring Pagalung sebagai Komisaris Independen, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 26 November 2020.
Jumat, 02 Juni 2023
Inovasi Kejari Soppeng Kolaborasi Pemda Resmi Dilaunching, SEPAKET Pola Kerja Tumbuhkan Ekonomi dan Pembangunan
Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Launching Aplikasi Sistem Elektronik Layanan Kejaksaan Terpadu (SEPAKET) yang dilangsungkan di Bola Sipakainge Kejaksaan Negeri Soppeng (Pelataran Masjid Agung Darussalam Watansoppeng), Kamis malam (1/6/2023).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) kabupaten Soppeng, Salahuddin, SH.MH dalam sambutannya mengatakan, Inovasi ini diberi nama dengan Sepaket merupakan terobosan pola kerja yang cerdas yang dilahirkan oleh teman teman Kejaksaan Negeri Soppeng, selain itu program ini juga merupakan program dukungan dari arahan Presiden Republik Indonesia.
Presiden menghendaki kita bekerja secara adaptif dengan penuh inovasi, sehingga Jaksa Agung merespon dan meminta kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia agar dalam bekerja betul-betul mengoptimalkan peran dan fungsi dengan bekerja yang cerdas dan berbaur dengan masyarakat, sehingga tagline hukum tajam keatas humanis kebawah adalah merupakan perintah dari Jaksa Agung.
Lebih lanjut lagi program jaksa agung diamanatkan lagi oleh Kajati Sulsel dimana dalam setiap kesempatan selalu menginginkan jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bekerja secara inovasi, adaptif dan transformatif, olehnya itu kami juga harus melanjutkan pemerintah pusat dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah bagaimana kami membuat pola kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan secara tepat mutu dan tepat waktu.
Sepaket adalah awal membangun komunikasi secara transparansi baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dalam memberikan segala bentuk layanan baik layanan penerangan hukum, penyuluhan hukum yang diberikan tanpa mengenal batas waktu.
Diharapkan masyarakat dan seluruh jajaran stakeholder, mohon agar memanfaatkan secara optimal program aplikasi sepaket ini.
Perlu diketahui bahwa penggunaan aplikasi Sepaket ini nantinya dapat diakses melalui barcode yang akan disebar diarea publik, kantor/instansi, dan tempat lainnya.
Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya mengatakan," Atas nama pemerintah, kami sangat mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada jajaran Kejaksaan Negeri Soppeng atas launching aplikasi Sepaket yang merupakan suatu inovasi cerdas yang luar biasa.
"Aplikasi Sepaket ini memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam menyukseskan pembangunan pembangunan yang ada di Kabupaten Soppeng.
"Dan saya berharap kepada semua pihak terutama Pemerintah Daerah dan jajaran supaya merespon positif program ini.
"Semoga dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana pembangunan di Republik ini betul betul dapat dirasakan oleh masyarakat, pungkas Bupati Soppeng.
Turut hadir, Wakil Bupati Soppeng, Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Kabag, Camat.
(Red/JOIN)
Sabtu, 30 April 2022
Penutupan Ramadhan Fest 2022 Diwarnai Pemberian Piagam dan Uang Pembinaan Lomba
Rabu, 09 Maret 2022
Tingkatkan Pengarusutamaan Gender, DPP3APPKB Gelar Sosialisasi PUG -PPRG
Soppeng, Teropongsulawesi.com,-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng menggelar
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilangsungkan di ruang pertemuan DP3APPKB kab soppeng, Rabu 10 Maret 2022.
Kadis PP3APPKB Hj. A. husniati, SE, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini yakni agar anggaran yang responsif gender dimasukkan dalam RKA dalam rangka untuk meningkatkan dan mewujudkan kesetaraan dan keadailan gender dalam pembangunan daerah, ujarnya.
"Pengarusutamaan gender, kata Dia, merupakan isu lintas sektoral, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dak KB akan tetapi juga oleh pemerintah, baik pusat terlebih daerah, katanya.
"Dalam pengarustamaan gender, lanjut Dia, " kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki – laki, perempuan, anak dan penyandang distabilitas serta kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya kedalam perencanaan program pembangunan, tandas Andi Husniati.
Dia berharap jadikan pengarustamaan gender sebagai kepentingan daerah dengan memenuhi 7 ( tujuh ) prasyarat awal pelaksanaan Pengarustamaan Gender, jelasnya.
Sementara itu, Ir. SUCIATI SAPTA MARGANI, M. Si perencana ahli madya dalam materinya menyampaikan bahwa Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 telah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di tingkat pusat maupun daerah, namun dalam hal pelaksanaan maupun hasilnya belumlah maksimal, sehingga masih ada kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan, papar Dia.
Dikatakannya, "Salah satu faktor belum berhasilnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disebabkan keterbatasan pengertian dan pemahaman para pemangku kepentingan, OPD dan masyarakat tentang konsep gender dan aplikasinya.
"Oleh karena itu diperlukan dukungan dan political will dari pemangku kepentingan, pengetahuan dasar serta analisis gender untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada, hal ini tentang Perda Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan bersinergi dengan salah satu program prioritas pemerintah yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pungkasnya.
Published : Issan
Selasa, 22 September 2020
ITTIHAD Persaudaraan Imam Masjid Kabupaten Soppeng, Garda Terdepan Mattampa Ridecengnge
Rabu, 11 September 2019
Pembuktian Pengembangan Daerah Kab. Gowa Banyaknya Usaha dan Sarana Pelayanan
Teropongsulawesi. Com - Humas, Gowa - Pengembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Gowa mulai dilirik pihak investor. Hal ini terlihat dari banyaknya sarana pelayanan maupun usaha yang dibuka, termasuk di wilayah perkotaan Kecamatan Somba Opu.
Salah satunya beroperasinya Rumah Sakit Umum (RSU) Yapika yang berlokasi di Jalan Abd. Kadir Dg Suro, Kelurahan Samata. Peresmian RSU Yapika pada Rabu (11/9) pagi tadi dihadiri langsung Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.
Founder Yapika Tahir Burhan mengatakan, perkembangan pembangunan di Kabupaten Gowa sangat terlihat jelas. Jika 5 tahun yang lalu masyarakat dapat membedakan antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dari segi fasilitas umum, pertokoan hingga sarana prasarana lainnya. Maka tiga tahun tidak dapat dibedakan lagi, karena perkembangannya sudah setara.
Dipilihnya wilayah Kabupaten Gowa sebagai lokasi berdirinya RSU Yapika ini dengan melihat perkembangan yang terjadi di daerah ini. Apalagi berdasarkan data statistik yang ada jumlah masyarakat di daerah berjuluk butta bersejarah ini sebanyak 754.220 jiwa, sehingga telah memenuhi rasio berdasarkan aturan kesehatan dunia.
"Ini bagian dari kita memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Makanya di rumah sakit ini kita upayakan menyiapkan pelayanan yang lengkap, bahkan kita siap memback up pasien yang ada di RSUD Syekh Yusuf jika penuh," katanya di sela-sela peresmian.
Dirinya pun menyampaikan terimakasihnya atas dukungan penuh yang diberikan Pemkab Gowa sehingga rumah sakit dengan fasilitas lantai lima ini dapat beroperasi sesuai yang diharapkan.
Sementara, Bupati Adnan sangat bersyukur beroperasinya RSU Yapika ini. Pasalnya banyaknya usaha maupun sarana layanan yang dibuka membuktikan terjadi perkembangan suatu daerah.
"Ini juga akan berkontribusi pada perekrutan tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran maupun angka kemiskinan. Ini juga membuktikan adanya akselerasi ekonomi di wilayah kita ini mampu terjaga sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat," ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga berharap seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit ini adalah orang-orang yang dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat, tanpa melihat status sosialnya. Sebab, sebuah rumah sakit bukan hanya dinilai dari bangunannya yang bagus, tetapi paling penting adalah pelayanan baik, ramah sehingga sangat membantu kesembuhan masyarakat.
"Kehadiran RSU Yapika akan memberikan kontribusi pendapatan yang baik bagi masyarakat dan pemerintah daerah," katanya.
Bupati Adnan pun menyampaikan terimakasihnya karena dipilihnya Kabupaten Gowa sebagai lokasi dibangunnya RSU Yapika.
Direktur RSU Yapika dr Alim Alwi mengungkapkan, RSU Yapika ini akan mewujudkan rumah sakit yang berkualitas, modern, handal dan menjadi kebanggaan masyarakat. Rumah sakit ini dilengkapi dengan 178 tempat tidur masing-masing sweet room, VVIP, premium, VIP kelas 1 hingga kelas 3.
Sementara sarana dan prasarana yang disiapkan antara lain tenaga kesehatan yang tersedia 14 dokter spesialis dan 5 dokter umum. 12 layanan poliklinik, ruang ICU/NICU, ruang operasi, ruang CT-Scan, laboratorium, IGD 24 jam dan ruang hemodialisa.
"RSU Yapika ini juga telah mengantongi sertifikat izin dari Kementrian Kesehatan," katanya. (CH)
Kamis, 26 Oktober 2023
Diduga Kurang Perhatian Terhadap Krisis Air di Lutim, LHI Minta DPRD Lakukan Hearing
Lutim, Teropongsulawesi.com, Sejumlah Desa di Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluhkan air bersih PDAM yang tidak mengalir, apakah ini imbas kemarau atau memang dikarenakan pengelolaan Air bersih oleh PDAM dan Pemda Luwu Timur yang tidak maksimal.
Itulah yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan termasuk Aktivis LSM dari LHI, Kamis (25/10/2023).
Awaluddin salah seorang warga yang juga aktivis pemerhati di Luwu Timur mengatakan "Sudah hampir sebulan aliran air macet, bahkan 2 tahun terakhir masalah air bersih selelu menjadi keluhan di Kabupaten Lutim, dan kini masyarakat hanya mengharap dan atau mendapat bantuan yang di Suplai Air dari mobil Tangki, itupun tidak setiap hari, sementara warga sangat butuh Air bersih disetiap harinya, ungkapnya.
"Kita tidak tahu apakah ini imbas kemarau atau memeng pengelolan PDAM yang tidak maksimal di tambah pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang diduga kurang perhatian atas kondisi ini, ucapnya sedikit kesal.
Menurutnya, "Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur dinilai lebih mementingkan menghadiri kegiatan-kegiatan Bimtek di luar daerah dari pada mendengar keluh kesah masyarakat yang saat ini telah mengalami krisis air bersih khususnya di wilayah kecamatan Malili yang notabene ibu kota kabupeten,.tandasnya.
Kata Dia, "Setidaknya Bapak Bupati Luwu Timur melalui Dinas terkait mestinya memberikan solusi untuk dapat menyelesaikan masalah krisis air bersih serta diharapkan ada ketegasan Bupati terkait hal itu demi untuk kepentingan masyarakat dan jangan hanya mementingkan menghadiri kegiatan Bimtek di luar daerah, tegasnya.
"Satu kesyukuran karena air Sungai Malili beberapa bulan terakhir ini kondisinya jernih, jadi warga bisa menggunakannya untuk mandi ataupun mencuci pakaian, ungkap Awaluddin.
Sementara itu, Kalakhar LHI Iskaruddin mengatakan bahwa Dengan kurang perhatiannya (KUPER) Pemerintah terhadap krisis air bersih yang melanda Luwu Timur khususnya di Ibu kota kabupeten, ini bisa menjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemda Luwu Timur, tuturnya.
Iskar beralasan bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah wilayah yang memiliki sumber air yang memadai bahkan bisa dikatakan Surganya Air, namun kenyataannya apa yang kita lihat seolah-olah dampak kemarau yang di jadikan narasi alasan atau dijadikan kambing hitam yang membuat krisis air bersih terjadi di Lutim ini, katanya.
"Itupun kalau ini adalah dampak kemarau ya ! yang seharusnya Pemda hadir untuk memberikan solusi, tutur Aktivis kemanusiaan ini.
Menurutnya," Dalam aturan sangat jelas utamanya pada Pasal 28H UU 45 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, jelasnya.
"Hak atas air memang tidak diatur tersendiri di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun, hak atas air adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi atau dengan kata lain non derogable right, sebutnya.
"Negara dalam hal ini Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjamin Hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari bagi kehidupan sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kwalitas yang baik aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.
"Dan hal ini di atur dalam UU Nomor 17/2019 Tentang Sumber Daya Air, tegasnya.
"Dengan demikian, menurut Iskar, ' Pemkab Lutim selaku penyelenggara pemerintahan berkewajiban memenuhi hak warga atas air bersih, tegasnya lagi.
"Disamping itu, PDAM adalah badan usaha dan pelanggan adalah konsumen, sudah jelas dalam perjanjian yang mengatur antara hak dan kewajiban perusahaan dan pelanggan, sehingga jika salah satunya lalai dari kewajibannya maka disebut wanprestasi, tuturnya.
"Pelanggan bisa saja menggugat secara hukum PDAM yang lalai memenuhi kewajiban, dengan kata lain PDAM tidak memenuhi hak pelanggan" jelas Iskar.
Iskar menegaskan, kiranya DPRD Lutim memanggil pihak instansi terkait melakukan untuk dilakukan 'hearing' atas persoalan PDAM itu, imbuhnya.
Terakhir Iskar menyampaikan bahwa melalui lembaga LHI berencana akan memasukkan pengaduan ke ombudsman RI dan KPI jika tidak ada tanggapan dari pemerintah setempat, tegasnya.
(Red)
Selasa, 12 Juli 2022
Pastikan Stok dan Harga Aman Pasca Idul Adha, Mentan SYL Sidak di Pasar Kota Makassar
Selasa, 27 September 2022
Kapolres Soppeng Didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Soppeng Terima Kunjungan Kerja Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel
Senin, 04 Desember 2023
Bupati Soppeng Minta Pengurus DMI Makmurkan Masjid dan Manfaatkan Aula Masjid Raya Untuk Warga
Soppeng, Teropongsulawesi.com, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Soppeng menggelar acara Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Soppeng dengan tema “Makmurkan masjid untuk peradaban umat”, bertempat di ruang pola kantor Bupati Soppeng. Senin, 4 Desember 2023.
Acara diawali dengan pembacaan SK Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia Prov. Sulawesi Selatan.
Pengukuhan pengurus dilakukan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Prov. Sulawesi Selatan. Dilanjutkan penyerahan Bendera Pataka oleh Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Prov. Sulawesi Selatan kepada Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng.
Sambutan Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP. Menjadi pengurus dewan masjid indonesia kab. Soppeng merupakan tanggung jawab yang besar dan mulai disisi Allah SWT. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua pengurus untuk menjalankan semua program Dewan Masjid Indonesia serta ikut mensukseskan program pemerintah daerah.
Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Prov. Sulawesi Selatan, Bapak H. A. Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, saya yakin sekali 100% bahwa pengurus Dewan Masjid Kabupaten Soppeng, InsyaAllah akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan sesuai dengan AD-ART.
"Tujuan dibentuknya dewan masjid indonesia dalam rangka memakmurkan dan mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban, pengembangan masyarakat serta sebagai pusat persatuan umat. Dalam memakmurkan masjid, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mulai memperbaiki sarana dan prasarana mesjid agar para umat Islam merasa terpanggil ketika adzan dikumandangkan serta melakukan berbagai kegiatan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari anak-anak, remaja dan orang dewasa.
Sambutan Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, SE. Atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan selamat kepada para pengurus Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng yang dikukuhkan hari ini.
"Saya berharap agar para pengurus dapat berusaha memakmurkan masjid, karena selain untuk tempat ibadah masjid dapat kita jadikan sebagai tempat berdiskusi terkait kemaslahatan umat Islam.
Tak hanya itu, para pengurus diharapkan pula agar memperhatikan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Soppeng termasuk masjid raya yang aulanya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat misalnya acara pernikahan atau tempat diskusi masyarakat.
Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kab. Soppeng dengan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Soppeng.
Turut hadir pada kegiatan ini, para Staf ahli Bupati, para asisten, para kepala SKPD, para Kabag Setda Kab. Soppeng, para Camat, para Kepala KUA, para pengurus masjid se Kab. Soppeng, para anggota veteran dan para anggota Pepabri Kab. Soppeng.
(Red)
FOLLOW THE TEROPONG SULAWESI AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow TEROPONG SULAWESI on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram